Makalah_ppkn_jadi.doc

MAKALAH PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Tentang

DEMOKRASI

DISUSUN OLEH 1. Thoriq Muhammad

20180420385

2. Febri Triani

20180420386

3. Rifa’I Tri Hantoro

20180420387

4. Nurul Istiqomah

20180420403

PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 2018

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Negara demokrasi masyarakatnya memiliki kesadaran yang tinggi mengenai asasasas dan nilai-nilai yang mencakup negara demokrasi. Demokrasi sendiri sangat dibutuhkan dalam tatanan kehidupan bernegara, berbangsa dan bertanah air khususnya di Indonesia. Karena masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi akan nilai-nilai dan menjunjung tinggi demokrasi itu sangat berpengaruh dalam memajukan bangsa. Dan untuk menerapkan kesadaran akan nilai-nilai demokrasi itu sendiri tidaklah mudah dan cepat mengingat begitu banyak jumlah masyarakat yang ada disuatu negara. Di Indonesia sendiri penerapan itu masih sangatlah sulit. Sehingga untuk mengatasi itu diberlakukannya suatu mata pelajaran khusus mengenai kewarganegaraan guna mengajak dan memotivasi serta menyadarkan para penerus bangsa akan pentingnya demokrasi. Dalam hal itu, begitu banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai cita-cita suatu bangsa. Dan untuk menjawab itu, dalam makalah ini akan dibahas mengenai Demokrasi yang ada di Indonesia sampai pada sistem pemerintahan demokrasi. B. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah dari latar belakang diatas ialah: 1. Apa makna demokrasi? 2. Apa prinsip-prinsip dari demokrasi? 3. Apa saja jenis-jenis demokrasi? 4. Bagaimana sistem demokrasi pancasila? 5. Bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia? 6. Bagaimana sistem demokrasi klasik dan demokrasi modern? C. Tujuan Dari rumusan masalah di atas, adapun tujuan pembuatan makalah ini ialah: 1. Mengetahui makna demokrasi 2. Mengetahui prinsip-prinsip dari demokrasi. 3. Mengetahui jenis-jenis demokrasi 4. Mengetahui sistem demokrasi pancasila. 5. Mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia. 6. Mengetahui sistem demokrasi klasik dan demokrasi modern.

BAB II PEMBAHASAN A. Makna Demokrasi Demokrasi lahir diera Yunani kuno sekitar abad kelima sebelum masehi, saat itu polis (Negara-kota) Atena yang mempraktekkannya dengan penduduk hanya sekitar 2040 ribuan jiwa. Karena jumlah penduduknya yang relative kecil memungkinkan diterapkannya demokrasi langsung (direct democracy). Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos dan krotos. Demos artinya rakyat dan krotos berarti pemerintahan. Jadi, Demokrasi artinya pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Demokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat dimana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pengertian demokrasi menurut para ahli: 1. Menurut Internasional Commision of Jurits Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyar dimana kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan yang bebas. Jadi, yang di utamakan dalam pemerintahan demokrasi adalah rakyat. 2. Menurut John Locke demokrasi adalah sebuah bentuk negara yang apabila kekuasaan perundangan undangan diserahkan kepada masyarakat. 3. Menurut Lincoln Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the people). Dapat disimpulkan bahwa pengertian demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. B. Prinsip - Prinsip Demokrasi 1. Kedaulatan rakyat Rakyat adalah sumber kekuasaan tertinggi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hak memerintahyang dimiliki pemerintah itu berasaldari rakyat. Jadi, dalam negara demokrasi rakyat mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada para anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mengatur kehidupan bernegara.

2. Kesamaan politik Dalam negara demokrasi setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Persamaan politik berarti persamaan kesempatan berpartisipasi, bukan persamaan partisipasi nyata warga masyarakat. Tidak ada kesamaan tingkat partisipasi warga negara dalam kehidupan demokrasi. Karena kesempatan dan kemauan warga negara dalam memanfaatkan kesempatan berpartisipasi politik itu berbeda satu dengan yang lainnya. 3. Konsultasi rakyat Prinsip ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip kedaulatan rakyat. Sehingga harus ada mekanisme kelembagaan agar para pejabat pemerintah dapat mengetahui kebijakan-kebijakan yang diharapkan oleh rakyat. Setelah itu kebijakan yang sesuai dengan kehendak rakyat ditetapkan pemerintah wajib melaksanakannya secara bertanggung jawab. 4. Kekuasaan mayoritas Dalam demokrasi berlaku kekuasaan mayoritas yang berarti keputusan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan kehendak mayoritas rakyat. Jika rakyat tidak sependapat mengenai masalah tertentu maka pemerintah harus bertindak sesuai dengan kehendak terbesar, bukan yang terkecil dari rakyat. C. Jenis-Jenis Demokrasi 1. Demokrasi Langsung Pengertian Demokrasi Langsung adalah sistem pemerintahan yang mewujudkan kedaulatan di tangan rakyat pada suatu negara, setiap warga negaranya dapat menyampaikan langsung tentang persoalan dan pendapatnya kepada pihak eksekutif. Jadi dalam demokrasi langsung adanya parlemen (senat) hampir tidak diperlukan. Bentuk demokrasi langsung sedikit tradisional, akan tetapi cukup demokratis. Di zaman pemerintahan Khalifah al Rasyidah setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para pemimpin pemerintahan di setiap hari jumat duduk mendengarkan pendapat dan permasalahan rakyatnya. Ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang tradisional. Jadi demokrasi langsung diadakan hanya dalam pemilihan lembaga eksekutif, sedangkan untuk fungsi legislatif sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan, rakyatlah yang langsung mengontrol. Namun karena kesibukan sehari-hari rakyat

dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, maka diperlukan suatu lembaga khusus yang mengawasi jalannya pemerintahan seperti parlemen (senat). 2. Demokrasi Tidak Langsung (Perwakilan Rakyat) Demokrasi tidak langsung adalah sistem pemerintahan dimana untuk mewujudkan kedaulatan ditangan rakyat diperlukan semacam lembaga legislatif (Parlemen atau senat). karena banyaknya jumlah masyarakat di suatu negara, sehingga tidak mungkin seluruhnya duduk di lembaga tersebut. Dalam demorasi tidak langsung ini, adanya parlemen (senat) sangat dibutuhkan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Lembaga inilah yang semasa jabatannya diwajibkan mencari data permasalahan dari berbagai keluhan masyarakat dalam pemerintahan negara. Mereka dilengkapi dengan berbagai hak seperti hak menyelidiki, berpendapat dan mengawasi. 3. Demokrasi Campuran (Demokrasi Perwakilan dengan sistem pengawasan Langsung dari Rakyat) Demokrasi ini merupakan campuran dari kedua demokrasi tersebut berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan derajat dan hak setiap orang. Jenis ini ditemui di Swiss. D. Sistem Demokrasi Pancasila Bersumber dari ideologinya, demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi pancasila. Pancasila adalah ideologi nasional yaitu seperangkat nilai yang dianggap baik, sesuai, adil dan dianggap menguntungkan bangsa. Sebagai ideologi nasioanal, pancasila berfungsi sebagai: 1. Cita-cita masyarakat yang selanjutnya menjadi pedoman dalam membuat dan menilai keputusan politik. 2. Alat pemersatu masyarakat yang mampu menjadi sumber nilai bagi prosedur penyelesaian konflik yang terjadi. Nilai-nilai luhur pancasila yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 sesuai dengan pilar-pilar demokrasi modern. Nilai- nilai demokrasi yang terjabar dari nilai – nilai pancasila tersebut adalah: 1. Kedaulatan rakyat 2. Republik 3. Negara berdasar atas hukum 4. Pemerintahan yang konstitusional 5. Sistem perwakilan

6. Prinsip-prinsip musyawarah 7. Prinsip ketuhanan Demokrasi pancasila dapat diartikan secara sempit maupun luas. Berikut adalah arti demokrasi secara sempit maupun secara luas: 1. Secara luas demokrasi pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai pancasila dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. 2. Secara sempit demokrasi pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Perkembangan Demokrasi Di Indonesia Lahirnya konsep demokrasi dalam sejarah modern Indonesia dapat ditelusuri pada sidang-sidang BPUPKI antara bulan Mei sampai Juli 1945. Para pendiri bangsa bersepakat bahwa negara Indonesia merdeka haruslah negara demokrasi. Menurut Soepomo, politik pembangunan negara harus sesuai dengan struktur sosial masyarakat Indonesia. Bentuk negara harus mengungkap semangat kebathinan bangsa Indonesia yaitu hasrat rakyat akan persatuan. Negara bersifat mengayomi segenap kepentingan masyarakat. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat pula dibagi dalam periode berikut ini: 1. Periode Demokrasi Parlementer (1945-1965) Periode ini merupakan awal perkembangan demokrasi di Indonesia. Namun sayangnya demokrasi pada periode ini tidak mempunyai modal cukup untuk menjadi mapan dalam implementasinya, entah dalam teori, konsep dan praktiknya. Demokrasi pada periode ini hanya menjadi pemersatu dan alat koalisi antar suku dan agama yang beragam di Indonesia untuk dapat menjadi bangsa. Namun demokrasi parlementer ini ternyata kurang begitu cocok diterapkan di Indonesia karena dalam prosesnya timbul banyak perpecahan politik dan partai-partai politik yang mendominasi terpecah belah. Sehingga Demokrasi Parlementer ini digantikan menjadi Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy). 2. Periode Demokrasi Terpimpin / Orde Lama (1959-1965) Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara (ABRI) dalam panggung politik nasional.3 Dominasi kekuasaan politik presiden pada saat itu terbukti melahirkan tindakan dan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, pada tahun 1960 Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) padahal dalam hal ini presiden tidak memiliki wewenang. Namun sejak pada tahun

1959 diberlakukannya dekrit presiden, setelah itu banyak penyimpangan konstitusi oleh presiden atas dasar dominasi kekuatan politik presiden. Semua hal tersebut menyebabkan hilangnya social control dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif. Akhir dari sistem demokrasi terpimpin Soekarno yang berakibat pada perseteruan politik ideologis antara PKI dan TNI adalah peristiwa berdarah yang dikenal denga Gerakan 30 September 1965 (G 20 S PKI) 3. Periode Demokrasi Pancasila / Orde Baru (1965-1998) Periode ini merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto yang disebut masa Orde Baru. Sebutan Orde Baru merupakan kritik terhadap periode sebelumnya, Orde Lama. Demokrasi Pancasila pada periode ini secara garis besar menawarkan tiga komponen demokrasi. Pertama, menegakkan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum. Kedua, mengutamakan kehidupan yang layak bagi semua warga negara. Ketiga, pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Namun ternyata tawaran-tawaran Demokrasi Pancasila hanya retorika politik belaka, sehingga terjadi ketidakdemokratisan pernguasa Orde Baru yang ditandai oleh : (1) dominannya peranan militer (ABRI); (2) birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik; (3) pengebirian peran dan fungsi partai politik; (4) campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik; (5) politik masa mengambang; (6) monolitisasi ideologi negara; (7) inkorporasi (peleburan) lembaga nonpemerintah. 4. Periode Pasca Orde Baru / Reformasi (1998 – sekarang) Periode pasca Orde Baru ini disebut Era Reformasi. Dalam periode ini tuntutantuntutan rakyat mengenai pelaksanaan demokrasi dan HAM harus lebih konsekuen. Tuntutan ini berawal dari lengsernya Presiden Soeharto yang telah menjabat selama tiga puluh tahun lamanya dengan Demokrasi Pancasilanya. Dalam periode ini citacita dari demokrasi yang mapan dan menjunjung tinggi HAM menjadi tantangan utama, sehingga dalam periode ini banyak terjadinya perombakan baik secara aturan, fungsi dan institusi. Wacana demokrasi pada pasca Orde Baru atau Era Reformasi erat kaitanya dengan pemberdayaan masyarakat madani (civil society) dan penegakan HAM secara sungguh-sungguh serta mengembalikan kedaulatan sesungguhnya kepada rakyat.

Setelah pelaksanaa pemilu legislatif dan pemilu presiden 2004, bangsa Indonesia

memulai

penyelenggaraan

kehidupan

ketatanegaraan.

Diharapkan

penyelenggaraan bernegara secara demokratis dapat dijalankan sebagai sarana m encapai kesejahteraan dan keadilan rakyat. F. Demokrasi Klasik Bentuk negara demokrasi klasik lahir dari pemikiran aliran yang dikenal berpandangan a tree partite classification of state yang membedakan bentuk negara atas tiga bentuk ideal yang dikenal sebagai bentuk negara kalsik-tradisional. Para penganut aliran ini adalah Plato, Aristoteles, Polybius dan Thomas Aquino. Plato dalam ajarannya menyatakan bahwa dalam bentuk demokrasi, kekuasan berada di tangan rakyat sehingaa kepentingan umum (kepentingan rakyat) lebih diutamakan. Secara prinsipil, rakyat diberi kebebasan dan kemerdekaan. Akan tetapi kemudian rakyat kehilangan kendali, rakyat hanya ingin memerintah dirinya sendiri dan tidak mau lagi diatur sehingga mengakibatkan keadaan menjadi kacau, yang disebut Anarki. Aristoteles sendiri mendefiniskan demokrasi sebagai penyimpangan kepentingan orang-orang sebagai wakil rakyat terhadap kepentingan umum. Menurut Polybius, demokrasi dibentuk oleh perwalian kekuasaan dari rakyat. Pada prinsipnya konsep demokrasi yang dikemukakan oleh Polybius mirip dengan konsep ajaran Plato. Sedangkan Thomas Aquino memahami demokrasi sebagai bentuk pemerintahan oleh seluruh rakyat dimana kepentingannya ditujukan untuk diri sendiri. G. Demokrasi Modern Ada tiga tipe demokrasi modern, yaitu : 1. Demokrasi representatif dengan sistem presidensial Dalam sistem ini terdapat pemisahan tegas antara badan dan fungsi legislatif dan eksekutif. Badan eksekutif terdiri dari seorang presiden, wakil presiden dan menteri yang membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Dalam hubungannya dengan badan perwakilan rakyat (legislatif), para menteri tidak memiliki hubungan pertanggungjawaban dengan badan legislatif. Pertanggungjawaban para menteri diserahkan sepenuhnya kepada presiden. Presiden dan para menteri tidak dapat diberhentikan oleh badan legislatif. 2. Demokrasi representatif dengan sistem parlementer Sistem ini menggambarkan hubungan yang erat antara badan eksektif dan legislatif. Badan eksekutif terdiri dari kepala negara dan kabinet (dewan menteri), sedangkan badan legisletafnya dinamakan parlemen. Yang bertanggung jawab atas

kekuasaan pelaksanaan pemerintahan adalah kabinet sehingga kebijaksanaan pemerintahan ditentukan juga olehnya. Kepala negara hanyalah simbol kekuasaan tetapi mempunyai hak untuk membubarkan parlemen. 3. Demokrasi representatif dengan sistem referendum (badan pekerja) Dalam sistem ini tidak terdapat pembagian dan pemisahan kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dari sistemnya sendiri di mana BADAN eksekutifnya merupakan bagian dari badan legislatif. Badan eksekutifnya dinamakan bundesrat yang merupakan bagian dari bundesversammlung (legislatif) yang terdiri dari nationalrat-badan perwakilan nasional- dan standerat yang merupakan perwakilan dari negara-negara bagian yag disebut kanton. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh American Institute of Public Opinion terhadap 10 negara dengan pemerintahan terbaik, diantaranya yaitu Switzerland, Inggris, Swedia dan Jepang di posisi terakhir, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri demokrasi (modern) yaitu adanya hak pilih universal, pemerintahan perwakilan, partaipartai politik bersaing, kelompok-kelompok yang berkepentingan mempunyai otonomi dan sistem-sistem komunikasi umum, frekuensi melek huruf tinggi, pembangunan ekonomi maju, besarnya golongan menengah.

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi berasal dari kata Yunani demos dan krotos. Demosartinya rakyatdan krotos berarti pemerintahan. Jadi demokrasi adalah pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Sedangkan demokrasi yang ada di Indonesia yaitu demokrasi pancasila. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat pula dibagi kedalam periode berikut : 1. Periode Demokrasi Parlementer (1945-1965) 2. Periode Demokrasi Terpimpin / Orde Lama (1959-1965) 3. Periode Demokrasi Pancasila / Orde Baru (1965-1998) 4. Periode Pasca Orde Baru / Reformasi (1998 – sekarang) B. Saran Dari pembahasan diatas diharapkan pembaca dapat melaksanakan demokrasi dengan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di negara demokrasi. Sehingga negara bisa lebih maju, tertib dan aman.

DAFTAR PUSTAKA Artis, M. I Kom. 2013. “Gagasan Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”. Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press Syarbaini, Syahrial.2010. “Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan”. Yogyakarta: Graha Ilmu. Winarno, S.Pd, M.Si.2008. “Paradigma Bru Pendidikan Kewarganegaraan”. Jakarta : Bumi Aksara. Syafiie, Inu Kencana, 2001. “Pengantar Ilmu Pemerintahan”. Bandung : PT Refika Aditama. Budiardjo, Miriam, 1996. “Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Pancasila”. Jakarta: Gramedia.