Makalah Final Quality Assurance.docx

MAKALAH

QUALITY ASSURANCE PENTINGNYA ASURANSI KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN SERTA TANTANGAN ASURANSI KESEHATAN DI MASA DEPAN

OLEH :

NUR ZAM KHAYANI 13.101.255 AKK.3.6

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA TIMUR MAKASSAR 2016 / 2017

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan petunjuknya sehingga makalah yang berjudul “PENTINGNYA

ASURANSI

KESEHATAN

DALAM

PELAYANAN

KESEHATAN SERTA TANTANGAN ASURANSI KESEHATAN DI MASA DEPAN” ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Makalah ini disusun berdasarkan berbagai sumber yang relevan dengan materi yang disajikan dalam makalah ini. Adapun materi yang dipaparkan adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Asuransi Kesehatan. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan guna kesempurnaan makalah ini. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, semoga makalah ini bermanfaat bagi penulis maupun bagi para pembacanya.

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ....................................................................................

ii

DAFTAR ISI ...................................................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN I.I.

LATAR BELAKANG .................................................................

1

I.II.

RUMUSAN MASALAH ............................................................

2

I.III. TUJUAN PENULISAN ..............................................................

2

BAB II PEMBAHASAN II.I.

PENGERTIAN ASURANSI KESEHATAN ..............................

3

II.II. HUBUNGAN JAMINAN PELAYANAN DENGAN ASURANSI KESEHATAN ........................................................

3

II.III. PENTINGNYA ASURANSI KESEHATAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ......................

4

II.IV. TANTANGAN ASURANSI KESEHATAN DI MASA DEPAN ......................................................................

5

BAB III PENUTUP III.I. KESIMPULAN ...........................................................................

8

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 10 LAMPIRAN REFERENSI ............................................................................. 11

iii

iv

BAB I PENDAHULUAN I.I. LATAR BELAKANG Salah satu strategi untuk mencapai misi Indonesia Sehat 2010 adalah dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayan kesehatan yang berkualitas dengan sasaran utamanya adalah tersedianya sumber daya manusia yang kompeten di setiap desa, pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas dan jaringan memenuhi mutu.(Saputra, 2010). Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan, akan mengakibatkan tuntutan peningkatan pelayanan kesehatan. Salah satu upaya mengantisipasi keadaan tersebut dengan menjaga kualitas pelayanan, sehingga perlu dilakukan upaya terus menerus agar dapat diketahui kelemahan dan kekurangan jasa pelayanan kesehatan. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan kesehatan, maka fungsi pelayanan secara perlu ditingkatkan untuk memberi kepuasan pasien. Kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen (pasien) terhadap tingkat pelayanan yang diterima dengan tingkat layanan yang diharapkan.Mutu pelayanan kesehatan yang diberikan menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan setiap pasien, makin sempurna kebutuhan dan tuntutan setiap pasien, makin baik pula mutu pelayanan kesehatan (Azwar, 1996). Telah menjadi anggapan umum bahwa, seperti disebutkan dalam UndangUndang Jaminan Sosial No 40/2004, masa depan pembiayaan kesehatan akan bergeser dari pembayaran tunai dan penggunaan pendapatan masyarakat umum menjadi perluasan skema asuransi iuran. Ada preseden baik untuk memperluas manfaat asuransi kesehatan sosial bagi tenaga kerja di sektor formal. Tantangan besar bagi masa depan adalah merancang metode penilaian dan mengerahkan kontribusi pekerja di sektor informal. pertanyaan yang lebih mendasar, di era ketika perlindungan keuangan masyarakat miskin yang disediakan oleh subsidi sisi permintaan: untuk apa kah 1

subsidi sisi penawaran diberikan kepada penyedia layanan publik? Kesesuaian pendanaan publik untuk layanan dengan karakter barang publik tidak dipertanyakan, namun sebagian besar pengeluaran yang dianggarkan diterapkan untuk produksi perawatan medis individual. Mungkin tantangan bagi masa depan adalah untuk memfokuskan diri pada pengeluaran publik dengan dua misi utama yakni: perlindungan masyarakat miskin melalui subsidi premi asuransi sisi permintaan, dan konsentrasi subsidi sisi penawaran pada kesehatan masyarakat. Kemudian penyedia pelayanan perawatan medis publik dan swasta akan berdiri pada pijakan yang sama dan asuransi akan bebas untuk memilih di antara mereka berdasarkan kriteria kinerja saja. Sebuah skenario di mana penyedia layanan publik lebih mengandalkan kontrak daripada anggaran untuk sebagian besar dana mereka juga akan menjadi tantangan! I.II. RUMUSAN MASALAH Rumusan masalah dari penulisan makalah ini, yaitu : 1. Apakah pengertian dari asuransi kesehatan ? 2. Apakah hubungan jaminan pelayanan kesehatan dengan asuransi kesehatan ? 3. Seberapa penting asuransi kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ? 4. Apakah tantangan bagi asuransi kesehatan di masa depan ? I.III. TUJUAN PENULISAN Tujuan penulisan dari pembuatan makalah ini, yaitu : 1. Untuk mengetahui, pengertian dari asuransi kesehatan. 2. Untuk mengetahui, hubungan jaminan pelayanan kesehatan dengan asuransi kesehatan. 3. Untuk

mengetahui

seberapa

penting

asuransi

kesehatan

meningkatankan pelayanan kesehatan. 4. Untuk mengetahui, tantangan bagi asuransi kesehatan di masa depan.

2

untuk

BAB II PEMBAHASAN II.I. PENGERTIAN ASURANSI KESEHATAN Askes (Asuransi Kesehatan) adalah salah satu jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Secara garis besar ada dua perawatan yang ditawarkan perusahaan-perusahaan asuransi, yaitu: rawat inap (in-patient treatment) dan rawat jalan (out-patient treatment). Asuransi adalah sebuah sistem untuk merendahkan kehilangan finansial dengan menyalurkan resiko kehilangan dari seseorang ke badan lainnya. Seseorang yang menyalurkan resiko disebut tertanggung, sedangkan badan yang menerima resiko disebut penanggung. Perjanjian antara kedua badan ini disebut kebijakan, ini adalah sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar tertanggung kepada penanggung untuk resiko yang ditanggung disebut premi, yang biasanya ditentukan oleh penanggung. PT. Askes Indonesia (Persero) adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya.

II.II. HUBUNGAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN DENGAN ASURANSI KESEHATAN Hubungan pembiayaan dengan derajat kesehatan tidak selalu berbanding lurus, sangat tergantung dari pembiayaan khususnya yang berkaitan erat dengan pengendalian biaya. Contohnya: Amerika Serikat yang pengeluaran untuk kesehatannya paling tinggi (13,7% GNP) pada tahun 1997 (WHO Report 2000), derajat kesehatannya yang dilihat dari indikator umur harapan hidup didapatkan 3

10 untuk laki-laki 73,8 tahun dan wanita 79,7 tahun. Keadaan ini lebih rendah daripada Jepang (umur harapan hidup laki-laki 77,6 tahun dan wanita 84,3 tahun) yang pengeluaran kesehatannya lebih kecil (7% GNP). Hal ini menunjukkan pembiayaan kesehatan di Amerika kurang efisien, yang mungkin terjadi karena sistem pembiayaan kesehatannya sangat berorientasi pasar dengan pembayaran langsung oleh pasien (out of pocket) relatif tinggi yaitu kurang lebih 1/3 dari seluruh pengeluaran pelayanan kesehatan (Murti B, 2000). Keadaan ini terjadi juga di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Yang paling terpengaruh oleh peningkatan biaya pelayanan kesehatan adalah aksesitas terhadap pelayanan kesehatan. Dengan pembiayaan langsung, bukan hanya masyarakat miskin, tetapi orang yang mengalami sakit pada saat tidak mempunyai uang pun tidak dapat akses terhadap pelayanan kesehatan. Salah satu cara pembiayaan yang merupakan pengendalian biaya, sehingga meningkatkan aksesitas terhadap pelayanan kesehatan adalah dengan asuransi. II.III. PENTINGNYA ASURANSI KESEHATAN UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN Tujuan pemerintah menyelenggarakan semua pertanggungan sosial pada dasarnya adalah sama yaitu untuk memberikan jaminan sosial bagi masyarakat. Demikian juga hal asuransi kesehatan, tujuannya adalah membayar biaya rumah sakit, biaya pengobatan dan mengganti kerugian tertanggung atas hilangnya pendapatan karena cedera akibat kecelakaan atau penyakit. Sedangkan tujuan asuransi kesehatan adalah meningkatkan pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi peserta dan anggota keluarganya. Askes juga bertujuan memberikan bantuan kepada peserta dalam membiayai pemeliharaan kesehatannya. PT. Askes (Persero) Indonesia sebagai badan pengelola Asuransi Kesehatan di Indonesia bertujuan untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, beserta anggota keluarganya, dalam rangka upaya menciptakan aparatur negara yang sehat, kuat dan dinamis serta memiliki jiwa pengabdian terhadap nusa dan bangsa.

4

II.IV. TANTANGAN BAGI ASURANSI KESEHATAN DI MASA DEPAN Kombinasi subsidi negara dan retribusi pengguna untuk membiayai penyediaan layanan kesehatan publik memiliki dampak buruk terhadap ekuitas, seperti

yang diungkapkan

oleh

studi

manfaat

insiden.

Orang

miskin

memanfaatkan seluruh layanan kesehatan formal pada frekuensi yang lebih rendah dari kelompok sosial-ekonomi yang lebih tinggi, dan mereka sangat jarang menggunakan layanan rawat inap rumah sakit. Upaya untuk memberikan akses lebih besar kepada orang miskin sebelum Askeskin sebagian besar tidak efektif selain dana yang tidak mencukupi, tidak adanya sasaran penerima manfaat, dan akuntabilitas yang lemah untuk dana yang diberikan. Sejauh mana Askeskin akan mengubah pola bersejarah akses kesehatan yang tidak adil masih harus dibentuk, meskipun salah satu indikator yang menyenangkan adalah bahwa hal itu lebih gampang untuk didanai daripada skema sebelumnya. Mobilisasi sumberdaya untuk sektor publik sampai sekarang telah dilakukan melalui dua cara yakni: sistem penerimaan publik dan pembayaran uang langsung. Konsekuensi buruk dari ketergantungan pada pembayaran uang langsung telah dibahas di atas, dan keinginan untuk bergerak menuju bentuk mekanisme penyatuan risiko prabayar telah ditekankan. Tapi modalitas ini sebagian besar masih belum berkembang di Indonesia. Kepuasan yang telah diungkapkan pada peningkatan perlindungan finansial dalam beberapa tahun terakhir melalui pengembangan Askeskin perlu ditingkatkan dengan mengenalkan bahwa tidak ada sumber daya prabayar yang telah dikerahkan oleh skema ini. Karena anggotanya tidak membuat kontribusi keuangan, maka munculnya skema tersebut hanya menggeser keseimbangan dalam pendanaan sistem penyedia layanan publik dari pembayaran individual langsung menuju pembayaran kolektif melalui sistem pajak. Walaupun ini merupakan pergeseran positif, namun hal ini meningkatkan beban pada pendapatan masyarakat umum, yang dapat mengancam keberlanjutan skema ini dan menghambat perkembangan masa depan.

5

Telah menjadi anggapan umum bahwa, seperti disebutkan dalam UndangUndang Jaminan Sosial No 40/2004, masa depan pembiayaan kesehatan akan bergeser dari pembayaran tunai dan penggunaan pendapatan masyarakat umum menjadi perluasan skema asuransi iuran. Ada preseden baik untuk memperluas manfaat asuransi kesehatan sosial bagi tenaga kerja di sektor formal. Tantangan besar bagi masa depan adalah merancang metode penilaian dan mengerahkan kontribusi pekerja di sektor informal. Dengan meningkatnya ruang lingkup asuransi kesehatan sosial, maka hal ini akan mulai mempengaruhi cara pembayaran pelayanan. Pada saat ini, sektor publik dapat dicirikan sebagai model yang terintegrasi secara vertikal, di mana otoritas publik yang memobilisasi dan pengumpulan sumber daya juga memiliki dan mengelola fasilitas penyedia layanan. Mereka memberikan sumber daya dalam bentuk tunai atau fasilitas untuk para manajer dengan harapan bahwa sumber daya ini akan digunakan untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan, tetapi secara umum, tanpa pernyataan eksplisit mengenai kuantitas atau kualitas output. Hubungan internal yang nyaman ini akan berubah ketika penyedia sumber daya bukan pemilik dan pengelola fasilitas kesehatan. Mengembangkan hubungan kontrak antara pembeli dan penyedia layanan baik secara resmi maupun tidak. Ini adalah ciri dari ikatan kontrak sehingga menjadi lebih formal dan lebih eksplisit dari waktu ke waktu, dan tidak hanya berkaitan dengan dimensi dasar harga dan kuantitas,

tetapi

juga

spesifikasi

layanan

dan

ketentuan

pembayaran.

Kemungkinan juga membuka adanya peluang kompetisi antara penyedia layanan, jika ada lebih dari satu yang melayani populasi tangkapan. Daya tarik persaingan sebagai pendorong efisiensi operator dan pernyataan eksplisit output telah menyebabkan sejumlah negara yang pernah mengoperasikan model terintegrasi secara vertikal dengan sengaja memperkenalkan split operator/pembeli, sehingga dengan demikian dikonversi ke model kontrak. Model kontrak masih pada tahap baru lahir di Indonesia. Hal ini sebagian karena skala dana asuransi yang kecil sebelum Askeskin, sebagian lagi karena hubungan kelembagaan dikembangkan pada saat pengelolaan perusahaan asuransi

6

tidak mencerminkan kepentingan yang dijaminkan. Jamsostek dan Askes pada dasarnya adalah pembeli pasif, dimana merka sebagian besar harus menerima apa yang ditawarkan penyedia layanan. Tradisi pembelian pasif ini berlanjut dalam Askeskin karena dianggap sebagai alat untuk melindungi keuangan masyarakat miskin, dan bukan sebagai tuas untuk mempengaruhi output dari sistem penyedia. Hal ini bisa berubah, sebagai akibat dari tekanan pengendalian biaya yang mungkin dihadapkan untuk menanggung Askeskin dan untuk kepuasan konsumen yang lebih besar dalam skema asuransi kesehatan yang lebih lama. Ada dua faktor, selain inersia dan tradisi ketentuan negara dalam model yang terintegrasi secara vertikal, yang berpengaruh dalam praktek saat ini. Salah satunya adalah bahwa banyak (tetapi tidak berarti semua) penyedia layanan swasta terpaksa menempati ceruk pasar yang melayani klien dengan pendapatan lebih tinggi dengan standar kemudahan yang tinggi. Faktor yang berhubungan adalah bahwa penyedia layanan swasta sulit untuk bersaing harga dengan penyedia layanan publik dalam penerimaan subsidi di sisi penawaran. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang lebih mendasar, di era ketika perlindungan keuangan masyarakat miskin yang disediakan oleh subsidi sisi permintaan: untuk apa kah subsidi sisi penawaran diberikan kepada penyedia layanan publik? Kesesuaian pendanaan publik untuk layanan dengan karakter barang publik tidak dipertanyakan, namun sebagian besar pengeluaran yang dianggarkan diterapkan untuk produksi perawatan medis individual. Mungkin tantangan bagi masa depan adalah untuk memfokuskan diri pada pengeluaran publik dengan dua misi utama yakni: perlindungan masyarakat miskin melalui subsidi premi asuransi sisi permintaan, dan konsentrasi subsidi sisi penawaran pada kesehatan masyarakat. Kemudian penyedia pelayanan perawatan medis publik dan swasta akan berdiri pada pijakan yang sama dan asuransi akan bebas untuk memilih di antara mereka berdasarkan kriteria kinerja saja. Sebuah skenario di mana penyedia layanan publik lebih mengandalkan kontrak daripada anggaran untuk sebagian besar dana mereka juga akan menjadi tantangan!

7

BAB III PENUTUP III.I. KESIMPULAN Askes (Asuransi Kesehatan) adalah salah satu jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Secara garis besar ada dua perawatan yang ditawarkan perusahaan-perusahaan asuransi, yaitu: rawat inap (in-patient treatment) dan rawat jalan (out-patient treatment). Hubungan pembiayaan dengan derajat kesehatan tidak selalu berbanding lurus, sangat tergantung dari pembiayaan khususnya yang berkaitan erat dengan pengendalian biaya. Salah satu cara pengendalian biaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meringankan beban masyarakat adalah dengan pengadaan asuransi. Dengan adanya asuransi, maka beban pembayaran yang ditanggung masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak mampu dari segi ekonomi dapat diringankan beban pembayarannya. Adapaun tujuan pemerintah menyelenggarakan semua pertanggungan sosial pada dasarnya adalah sama yaitu untuk memberikan jaminan sosial bagi masyarakat. Demikian juga hal asuransi kesehatan, tujuannya adalah membayar biaya rumah sakit, biaya pengobatan dan mengganti kerugian tertanggung atas hilangnya pendapatan karena cedera akibat kecelakaan atau penyakit. Telah menjadi anggapan umum bahwa, seperti disebutkan dalam UndangUndang Jaminan Sosial No 40/2004, masa depan pembiayaan kesehatan akan bergeser dari pembayaran tunai dan penggunaan pendapatan masyarakat umum menjadi perluasan skema asuransi iuran. Ada preseden baik untuk memperluas manfaat asuransi kesehatan sosial bagi tenaga kerja di sektor formal. Tantangan besar bagi masa depan adalah merancang metode penilaian dan mengerahkan kontribusi pekerja di sektor informal. Mungkin tantangan bagi masa depan adalah untuk memfokuskan diri pada pengeluaran publik dengan dua misi utama yakni: perlindungan masyarakat miskin melalui subsidi premi asuransi sisi permintaan, 8

dan konsentrasi subsidi sisi penawaran pada kesehatan masyarakat. Kemudian penyedia pelayanan perawatan medis publik dan swasta akan berdiri pada pijakan yang sama dan asuransi akan bebas untuk memilih di antara mereka berdasarkan kriteria kinerja saja. Sebuah skenario di mana penyedia layanan publik lebih mengandalkan kontrak daripada anggaran untuk sebagian besar dana mereka juga akan menjadi tantangan!

9

DAFTAR PUSTAKA Djuhaeni, Henni. 2007. Asuransi Kesehatan dan Managed Care. Bandung http://arsip.kebijakankesehatanindonesia.net/sites/default/files/file/worldbank/Poli cy_3_Investing%20in%20Indonesia's%20Health.pdf http://eprints.undip.ac.id/44122/3/Riasti_S.A_G2A009005_BAB2KTI.pdf http://askep-ebenzalukhu.blogspot.co.id/2010/10/jpkm-jaminan-pemeliharaankesehatan.html

10

LAMPIRAN REFERENSI

11