M Supriyatna

Setelah membaca Naskah sementara Ditjen Renhan tentang ”Kebijakan Pengelolaan Terpadu Wilayah Perbatasan ”.saya mempunyai saran dan pendapat khususnya halaman 21 pada nomor 22 tentang Strategi masalah Merancang upaya untuk menyelesaikan perbatasan darat dan laut dengan negara tetangga berdasarkan hukum internasional.Untuk menjaga stabilitas keamanan terhadap ancaman dari Negara tetangga antara lain : Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara kepulauan (Archipelagic State) dengan jumlah pulau ± 17.504 dan panjang garis pantai ±80.290 Km serta 2/3 luas wilayahnya terdiri dari laut yang memiliki wilayah perbatasan darat dengan 3 (tiga) negara tetangga yang sampai saat ini belum adanya keseriusan pemerintah dengan berasumsi terus menerus bahwa 10 ( sepuluh tahun ) tidak ada perang yang mengakibatkan terabainya wilayah perbatasan, belum dijadikan sekala prioritas khususnya sektor ancaman terhadap Negara tetangga maka perlu dicermati dengan ditindak lanjuti dengan pertanyaan dan masukan anatara lain : a) Apakah sudah dilaksanakan latihan bersama Matra Darat,Laut dan Udara disetiap Propinsi disetiap daerah rawan perbatasan yang ada unsurnya ( Matra Angkatan )? b) Upaya apa saja berkaitan dengan Tirmatra terpadu Doktrin yang digagas oleh Dephan

berupa

masih dalam tahap

pembahasan dan kapan diimplementasikan yang sudah hampir 63 tahun kita merdeka ? Dari dua pertanyaan tersebut saya menyarankan , untuk menjaga rasa persatuan kesatuan demi tegaknya NKRI perlunya diadakan Latihan bersama yang selama ini belum terlaksana karena Doktrin yang berbeda juga dimasukan dalam Renstra Dephan yang menggagas Tri Matra terpadu agar berkordinasi dengan Mabes TNI minimal satu tahun sekali di daerah-daerah yang rawan pelanggaran batas wilayah disetiap Provinsi ( yang apabila terjadi ancaman tidak tergantung dari satuan kekuatan di pulau jawa ) tentunya sebelum dilaksanakan mohon dilengkapi Alut sista Matra Angkatan masing-masing di setiap Provinsi setempat, terimakasih.