SELAT MALAKA
Panjang Selat Malaka 500 mil dengan lebar 1,5 mil laut pada titik tersempit yaitu terusan Philip di selat Singapur. Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, Selat Malaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta menghubungkan tiga dari Negara-negara berpenduduk terpadat didunia, yaitu Indonesia, China dan India, sebanyak 50.000 kapal melintas di selat Malaka setiap tahunnya, mengangkut seperlima atau seperempat perdagangan dunia, sebanyak setengah dari jumlah minyak dunia diangkut oleh kapal tanker raksasa melintas melalui selat Malaka, diperkirakan mencapai 11 juta barel minyak per hari, suatu jumlah yang akan meningkat pada tahun berikutnya, karena China dipastikan meningkatkan permintaan kebutuhan minyaknya dari Negara-negara Arab. Issue Permasalahan yang terjadi di Selat Malaka adalah sering terjadinya kecelakaan dan perompakan,dengan permasalahan tersebut saya berpendapat bahwa issue tersebut harus direspon dengan baik dan kita harus berfikir positif, kenapa hal tersebut sampai terjadi? Untuk mengetahui kejadian perompakan yang terjadi adalah sebagai berikut yaitu data terjadinya insiden perompakan bersenjata untuk tiga bulan pertama tahun 2007 adalah 41 kasus, atau 20 % lebih rendah dibandingkan tahun 2006 yang mencapai 61 kasus perompakan bersenjata. Negara yang berwenang menangani keamanan di selat Malaka adalah Indonesia, Malaysia dan Singapura, pada bulan Juli 2004 ketiga Negara tersebut telah menyetujui dan menyepakati kerja sama dalam rangka keamanan di Selat Malaka dengan konsep “Patroli Terkoordinasi” selanjutnya atas inisiatif Indonesia maka pada tahap berikutnya 15 September 2005 telah disepakati Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand kerja sama pengamanan melalui udara yang disebut Eyes in the Sky (EiS) guna mendukung patroli terkoordinasi di sepanjang Selat Malaka. Adanya beberapa Negara besar yang mempunyai kepentingan dalam keamanan selat Malaka yaitu Amerika Serikat, Australia, India dan China dll, mereka menghendaki adanya suatu kerja sama dalam rangka keamanan di selat Malaka, Negara-negara besar tersebut sangat antusias untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan pengamanannya, dan hal tersebut akan mengakibatkan kedaulatan ketiga Negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura akan terganggu, oleh karena itu kepentingan Negara-negara besar tersebut harus diberikan dalam bentuk lain, yaitu pemberian bantuan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan pengamanan ketiga Negara tersebut, dengan bantuan tersebut maka pelaksanaan pengamanan cukup dilakukan oleh ketiga Negara saja Ditinjau dari segi hukum, disampaikan bahwa sesuai Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982) Selat Malaka dan selat Singapura berada di wilayah laut ketiga
Negara pantai serta ZEE Indonesia, Malaysia dan Singapura yang digunakan untuk pelayaran Internasional, sesuai dengan kesepakatan dari Indonesia dan Malaysia telah menyampaikan kesepakatan untuk menolak kehadiran pasukan asing termasuk Amerika Serikat (AS) untuk ikut mengatur keamanan selat Malaka, Negara asing tak mempunyai kewenangan atas keamanan dan keselamatan di selat Malaka. Negara pantai berhak menentukan kesejahteraan dan keselamatan di selat Malaka, bukan Negara lain yang berwenang “seperti yang diamanatkan dalam hukum internasional” bahwa kewenangan Negara pantai untuk memelihara keamanan dan keselamatan selat Malaka merupakan kewenangan Negara Indonesia, Malaysia dan Singapura, sejauh ini apabila ada gagasan dari pihak luar yang ingin mengatur maka tidak akan beralasan dan itu hanya merupakan wacana saja, karena di selat tersebut dianggap kurang aman. Ditinjau dari kerja sama keselamatan pelayaran, ketiga Negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura telah sepakat pada pertemuan konsultasi pertama 4-5 Juli 1972 di Jakarta, yaitu ketiga Negara berupaya untuk meningkatkan keselamatan pelayaran di selat Malaka dan selat Singapura, pertemuan ini berhasil meletakkan dasar-dasar bagi pertemuan berikutnya yaitu perlunya mengadakan traffic separation scheme (TSS), membentuk badan kerja sama tiga Negara pantai serta melanjutkan survey hidrografis untuk melengkapi data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya, pertemuan ini telah ditindak lanjuti dengan pertemuan Menteri Luar Negeri ketiga Negara pantai di Singapura tgl 19 Feb 1975 yang telah membahas tentang keselamatan pelayaran di selat Malaka dengan membicarakan tentang tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan keselamatan pelayaran di selat Malaka, dan masalah pembentukan badan koordinasi yang akan mengkoordinasikan dan melaksanakan tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan keselamatan pelayaran. Dengan pelaksanaan patroli terkoordinasi ketiga Negara dan patroli Eyes in the Sky keempat Negara pantai telah dapat menurunkan jumlah perompakan yang terjadi di selat Malaka, tingkat pelanggaran kasus perompakan sudah dapat ditekan seminimal mungkin maka selat Malaka kini telah lebih aman, meski demikian masih ada daerah tertentu yang rawan terhadap perompakan, dan daerah tersebut perlu diwaspadai oleh semua pihak untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya perompakan.