Liga Bangsa

Liga Bangsa-Bangsa Liga Bangsa-Bangsa (LBB) adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan setelah Konferensi Perdamaian Paris 1919, tepatnya pada 10 Januari 1920. Fungsi-fungsi utamanya termasuk melucuti senjata, mencegah perang melalui keamanan kolektif, menyelesaikan pertentangan antara negara-negara melalui negosiasi dan diplomasi, serta memperbaiki kesejahteraan hidup global. Ide untuk mendirikan LBB dicetuskan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson meskipun AS sendiri kemudian tidak pernah bergabung dengan organisasi ini. Sejumlah 42 negara menjadi anggota saat LBB didirikan. 23 di antaranya tetap bertahan sebagai anggota hingga LBB dibubarkan pada 1946. Antara 1920-1937, 21 negara masuk menjadi anggota, namun tujuh di antara keduapuluh satu anggota tambahan ini kemudian mengundurkan diri (ada yang dikeluarkan) sebelum 1946. LBB tidak mempunyai angkatan bersenjata dan bergantung kepada kekuatan internasional untuk menjaga agar resolusi-resolusinya dipatuhi. Meskipun awalnya menunjukkan keberhasilan dalam menjalankan tugasnya, LBB akhirnya gagal mencegah berbagai serangan yang dilakukan Kekuatan Poros pada tahun 1930-an. Munculnya Perang Dunia II kembali memperjelas keadaan bahwa LBB telah gagal dalam tugasnya mencegah pecahnya perang. Setelah Perang Dunia II, pada 18 April 1946, LBB resmi dibubarkan dan digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perserikatan Bangsa-Bangsa Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB (bahasa Inggris: United Nations atau disingkat UN) adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Perserikatan Bangsa-bangsa didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah Konferensi Dumbarton Oaks di Washington, DC, namun Sidang Umum yang pertama - dihadiri wakil dari 51 negara - baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House, London). Dari 1919 hingga 1946, terdapat sebuah organisasi yang mirip, bernama Liga Bangsa-Bangsa, yang bisa dianggap sebagai pendahulu PBB.

Sejak didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 sedikitnya 192 negara menjadi anggota PBB. Semua negara yang tergabung dalam wadah PBB menyatakan independensinya masing-masing, selain Vatikan dan Takhta Suci serta Republik Cina (Taiwan) yang tergabung dalam wilayah Cina pada 1971. Hingga tahun 2007 sudah ada 192 negara anggota PBB. Sekretaris Jenderal PBB saat ini adalah Ban Ki-moon asal Korea Selatan yang menjabat sejak 1 Januari 2007.

A.Majelis Umum PBB Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB adalah salah satu dari enam badan utama PBB. Majelis ini terdiri dari anggota dari seluruh negara anggota dan bertemu setiap tahun dibawah seorang Presiden Majelis Umum PBB yang dipilih dari wakil-wakil. Pertemuan pertama diadakan pada 10 Januari 1946 di Hall Tengah Westminster di London dan termasuk wakil dari 51 negara. Pertemuan ini biasanya dimulai di Selasa ketiga bulan September dan berakhir pada pertengahan Desember. Pertemuan khusus dapat diadakan atas permintaan dari Dewan Keamanan, mayoritas anggota PBB. Pertemuan khusus diadakan pada Oktober 1995 untuk memperingati perayaan 50 tahun PBB. Tugas dan kekuasaan Majelis Umum Tugas dan kekuasaaan majelis umum dapat dibagi dalam 8 golongan, yaitu mengenai : 1. pelaksaan perdamaian dan keamanan internasional ; 2. kerja sama dilapangan perekonomian dan masyarakat internasional ; 3. sistem perwakilan internasional ; 4. keterangan-keterangan mengenai daerah-daerah yang belum mempunyai pemerintah sendiri ; 5. urusan keuangan ; 6. penerapan keanggotaan dan penerimaan anggota ; 7. perubahan piagam ; 8. hubungan dengan alat-alat perlengkapan lain ; Dalam melaksanakan tugasnya majelis umum membentuk berbagai badan, seperti; komite; komisi; konperensi dan agency. Badan-badan tersebut di antaranya : 1. Komite prosedur; 2. Pengadilan administratif 3. Komisi perlucutan senjata (dengan dewan keamanan) 4. Badan tenaga atom internasional (dengan mendengar pendapat dewan keamanan dan dewan ekonomi sosial). 5. Pasukan PBB 6. Badan penampung pengungsi di palestina 7. Konperensi PBB tentang perdagangan dan pembangunan.

8. Dana anak-anak PBB/UNICEF (dengn dewan ekonomi dan sosial) 9. Kantor komisaris tinggi PBB untuk pengungsi-pengungsi 10. Usaha patungan PBB dan FAO untuk urusan pangan sedunia 11. Program pembangunan PBB; 12. Organisasi pembangunan industri PBB; 13. Lembaga PBB untuk latihan dan penelitian; 14. Program lingkungan PBB; 15. Universitas PBB 16. Tujuh komite (panitia) utama, yaitu; •

Panitia pertama : tugasnya di bidang politik dan keamanan termasuk soal-soal pengaturan persenjataan.

•

Panitia kedua : tugasnya khusus untuk politik.

•

Panitia ketiga : tugasnya di bidang ekonomi dan keuangan.

•

Panitia keempat : tugasnya di bidang sosial, kemanusiaan dan kebudayaan.

•

Panitia kelima : tugasnya di bidang dekolonisasi (daerah-daerah yang tidak berpemerintahan sendiri)

•

Panitia keenam : tugasnya di bidang administrasi dan anggaran.

•

Panitia ketujuh : tugasnya di bidang hukum

1.Keanggotaan A Afganistan (19 November 1946) Afrika Selatan (7 November 1945) Republik Afrika Tengah (20 September 1960) Albania (14 Desember 1955) Aljazair (8 Oktober 1962) Amerika Serikat (24 Oktober 1945) Andorra (28 Juli 1993) Angola (1 Desember 1976) Antigua dan Barbuda (11 November 1981) Arab Saudi (24 Oktober 1945) Argentina (24 Oktober 1945) Armenia (2 Maret 1992) Australia (1 November 1945) Austria (14 Desember 1955) Azerbaijan (2 Maret 1992) B Bahama (18 September 1973) Bahrain (21 September 1971) Bangladesh (17 September 1974)

Barbados (9 Desember 1966) Belanda (10 Desember 1945) Belarus (24 Oktober 1945) Belgia (27 Desember 1945) Belize (25 September 1981) Benin (20 September 1960) Bhutan (21 September 1971) Bolivia (14 November 1945) Bosnia-Herzegovina (22 Mei 1992) Botswana (17 Oktober 1966) Brasil (24 Oktober 1945) Britania Raya (24 Oktober 1945) Brunei (21 September 1984) Bulgaria (14 Desember 1955) Burkina Faso (20 September 1960) Burundi (18 September 1962) C Chad (20 September 1960) Chili (24 Oktober 1945) China - lihat Republik Rakyat Tiongkok Ceko (19 Januari 1993) D Denmark (24 Oktober 1945) Djibouti (20 September 1977) Dominika (18 Desember 1978) Republik Dominika (24 Oktober 1945) E Ekuador (21 Desember 1945) El Salvador (24 Oktober 1945) Eritrea (28 Mei 1993) Estonia (17 September 1991) Ethiopia (13 November 1945) F Fiji (13 Oktober 1970) Filipina (24 Oktober 1945) Finlandia (14 Desember 1955) G Gabon (20 September 1960) Gambia (21 September 1965) Georgia (31 Juli 1992) Ghana (8 Maret 1957)

Grenada (17 September 1974) Guatemala (21 November 1945) Guinea Khatulistiwa (12 November 1968) Guinea (12 Desember 1958) Guinea Bissau (17 September 1974) Guyana (20 September 1966) H Haiti (24 Oktober 1945) Honduras (17 Desember 1945) Hongaria (14 Desember 1955) I Islandia (19 November 1946) India (30 Oktober 1945) Indonesia (28 September 1950) Iran (24 Oktober 1945) Irak (21 Desember 1945) Irlandia (14 Desember 1955) Israel (11 Mei 1949) Italia (14 Desember 1955) J Jamaika (18 September 1962) Jepang (18 Desember 1956) Jerman (18 September 1973) K Kamboja (14 Desember 1955) Kamerun (20 September 1960) Kanada (9 November 1945) Kazakhstan (2 Maret 1992) Kenya (16 Desember 1963) Kepulauan Marshall (17 September 1991) Kepulauan Solomon (19 September 1978) Kiribati (14 September 1999) Kolombia (5 November 1945) Komoro (12 November 1975) Republik Kongo (20 September 1960) Republik Demokratik Kongo (20 September 1960) Kosta Rika (2 November 1945) Kroasia (22 Mei 1992) Kuba (24 Oktober 1945) Korea Selatan (17 September 1991) Korea Utara (17 September 1991) Kuwait (14 Mei 1963)

Kirgizia (2 Maret 1992) L Laos (14 Desember 1955) Latvia (17 September 1991) Lebanon (24 Oktober 1945) Lesotho (17 Oktober 1966) Liberia (2 November 1945) Libya (Arab Jamahiriya) (14 Desember 1955) Liechtenstein (18 September 1990) Lituania (17 September 1991) Luxemburg (24 Oktober 1945) M Makedonia (Yugoslavia Lama) (8 April 1993) Madagaskar (20 September 1960) Malawi (1 Desember 1964) Malaysia (17 September 1957) Maladewa (21 September 1965) Mali (28 September 1960) Malta (1 Desember 1964) Maroko (12 November 1956) Mauritania (27 Oktober 1961) Mauritius (24 April 1968) Mesir (24 Oktober 1945) Meksiko (7 November 1945) Mikronesia (17 September 1991) Moldavia (Republik) (2 Maret 1992) Monako (28 Mei 1993) Mongolia (27 Oktober 1961) Montenegro Montenegro (28 Juni 2006) Mozambik (16 September 1975) Myanmar (19 April 1948) N Namibia (23 April 1990) Nauru (14 September 1999) Nepal (14 Desember 1955) Nikaragua (24 Oktober 1945) Niger (20 September 1960) Nigeria (7 Oktober 1960) Norwegia (27 November 1945) O Oman (7 Oktober 1971)

P Pakistan (30 September 1947) Palau (15 Desember 1994) Panama (13 November 1945) Pantai Gading (20 September 1960) Papua Nugini (10 Oktober 1975) Paraguay (24 Oktober 1945) Perancis (24 Oktober 1945) Peru (31 Oktober 1945) Polandia (24 Oktober 1945) Portugal (14 Desember 1955) Q Qatar (21 September 1971) R Rumania (14 Desember 1955) Rusia (24 Oktober 1945) Rwanda (18 September 1962) S Saint Kitts dan Nevis (23 September 1983) Saint Lucia (18 September 1979) Saint Vincent dan Grenadines (16 September 1980) Samoa (15 Desember 1976) San Marino (2 Maret 1992) Sao Tome dan Principe (16 September 1975) Selandia Baru (24 Oktober 1945) Senegal (28 September 1960) Serbia (1 November 2000) Seychelles (21 September 1976) Sierra Leone (27 September 1961) Singapura (21 September 1965) Siprus (20 September 1960) Slowakia (19 Januari 1993) Slovenia (22 Mei 1992) Somalia (20 September 1960) Spanyol (14 Desember 1955) Sri Lanka (14 Desember 1955) Sudan (12 November 1956) Suriah (24 Oktober 1945) Suriname (4 Desember 1975) Swaziland (24 September 1968) Swedia (19 November 1946) Swiss (10 September 2002)

T Tajikistan (2 Maret 1992) Tanjung Verde (16 September 1975) Tanzania (14 Desember 1961) Thailand (16 Desember 1946) Republik Rakyat Tiongkok (24 Oktober 1945) Timor Timur (27 September 2002) Togo (20 September 1960) Tonga (14 September 1999) Trinidad dan Tobago (18 September 1962) Tunisia (12 November 1956) Turki (24 Oktober 1945) Turkmenistan (2 Maret 1992) Tuvalu (5 September 2000) U Uganda (25 Oktober 1962) Ukraina (24 Oktober 1945) Uni Emirat Arab (9 Desember 1971) Uruguay (18 Desember 1945) Uzbekistan (2 Maret 1992) V Vanuatu (15 September 1981) Venezuela (15 November 1945) Vietnam (20 September 1977) Y Yaman (30 September 1947) Yordania (14 Desember 1955) Yunani (25 Oktober 1945) Z Zambia (1 Desember 1964) Zimbabwe (25 Agustus 1980)

B.Dewan Keamanan Perserikatan BangsaBangsa Dewan Keamanan PBB adalah badan terkuat di PBB. Tugasnya adalah menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Sedang badan PBB lainnya hanya dapat memberikan rekomendasi kepada para anggota, Dewan Keamanan mempunyai

kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam PBB. Dewan Keamanan mengadakan pertemuan pertamanya pada 17 Januari 1946 di Church House, London dan keputusan yang mereka tetapkan disebut Resolusi Dewan Keamanan PBB.

1.Anggota Dewan ini mempunyai lima anggota tetap. Mereka aslinya adalah kekuatan yang menjadi pemenang Perang Dunia II: •

Republik Cina

•

Perancis

•

Uni Soviet

•

Britania Raya

•

Amerika Serikat

Republik China dikeluarkan pada 1971 dan digantikan oleh Republik Rakyat Cina. Setelah Uni Soviet pecah, Rusia masuk menggantikannya. Dengan itu, anggota tetapnya kini adalah: •

Republik Rakyat Cina

•

Perancis

•

Rusia

•

Britania Raya

•

Amerika Serikat

Kelima anggota tersebut adalah negara-negara yang boleh mempunyai senjata nuklir di bawah Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir. Sepuluh anggota lainnya dipilih oleh Sidang Umum PBB untuk masa bakti 2 tahun yang dimulai 1 Januari, dengan lima dari mereka diganti setiap tahunnya. Anggota dewan keamanan yang dipilih untuk saat ini adalah: 1 Januari 2008 - 31 Desember 2009 Blok Negara region Duta besar al Michel Kafando Burkina Afrika Faso Amerik a Latin Kosta Jorge Urbina dan Rika Karibia

1 Januari 2009 - 31 Desember 2010 Blok Negara regiona Duta besar l Eropa Barat Thomas MayrAustria dan Harting Lainnya Yukio Takasu Jepang Asia Amerika Claude Heller Meksiko

Kroasia Libya

Eropa Neven Jurica Timur Afrika Jadallah Azzuz (Arab) at-Talhi

Vietnam Asia

Lê Lương Minh

Latin dan Karibia Eropa Barat Baki İlkin Turki dan Lainnya Ruhakana Uganda Afrika Rugunda

2. Tugas dan Fungsi Dalam hal mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional diserahkan kepada dewan keamanan, dengan syarat; semua tindakan dewan keamanan tersebut harus selaras dengan tujuan dan azas-azas PBB, tugas dan kewajiban dewan keamanan dapat dibagi atas beberapa golongan, yaitu : 1. Menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara damai, yaitu dengan cara yang didasarkan atas; persetujuan sukarela atau paksaan hukum dalam menjalankan persetujuan. 2. Mengambil tindakan-tindakan terhadap ancaman perdamaian dan perbuatan yang berarti penyerangan. Sedangkan fungsi Dewan Keamanan sebagai berikut: 1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasionaal selaras dengan azas-azas dan tujuan PBB. 2. Menyelidiki tiap-tiap persengketaan atau situasi yang dapat menimbulkan pergeseran internasional 3. Mengusulkan metode-metode untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang demikian atau syarat penyelesaian. 4. Merumuskan rencana-rencana untuk menetapkan suatu sistem

mengatur persenjataan 5. Menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian atau

tindakan agresi dan mengusulkan tindakan apa yang harus diambil 6. Menyerukan untuk mengadakan sanksi-sanksi ekonomi dan tindakan

lain yang bukan perang untuk mencegah atau menghentikan agresor 7. Mengadakan aksi militer terhadap seorang agresor

8. Mengusulkan pemasukan anggota-anggota baru dan syarat-syarat dengan negara-negara mana yang dapat menjadi pihak dalam setatus mahkamah internasional 9. Melaksanakan fungsi-fungsi perwakilan PBB di daerah “strategis”.

10. Mengusulkan kepada majelis umum pengangkatan seorang sekretaris

jendral, dan bersama–sama dengan majelis umum, pengangkatan para hakim dari mahkamah internasional 11. Menyampaikan laporan tahunan kepada majelis umum

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Keamanan dibantu badan-badan dan program khusus seperti : •

UNIFIL : Pasukan sementara PBB di Libanon

•

UNIIMOG : Pasukan peninjau militer di Iran-Irak

•

UNTAC : Pasukan sementara di Kamboja

C. Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa Dewan Ekonomi dan Sosial ini terdiri atas 18 anggota dengan hak yang sama selama 3 tahun. Tugas Dewan Ekonomi dan Sosial : •

Mengadakan penyelidikan dan menyusun laporan tentang soal-soal ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan di seluruh dunia

•

Membuat rencana perjanjian tentang soal tersebut dengan negaranegara anggota untuk diajukan kepada Majelis Umum

•

Mengadakan pertemuan-pertemuan internasional tentang hal-hal yang termasuk tugas dan wewenangnya

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Ekonomi dan Sosial ini dibantu oleh badan-badan khusus seperti : • FAO (Food and Agriculture Organisation) Organisasi Pangan dan Pertanian • WHO (World Health Organisation) Organisasi Kesehatan Sedunia • ILO (International Labour Organisation) Organisasi Buruh Internasional • IMF (International Monetary Fund) Dana Moneter Internasional • IAEA (International Atomic Energi Agency) Badan Tenaga Atom Internasional • IBRD (International Bank for Reconstrustion and Development) Bank Internasional untuk Pembangunan dan Rekonstruksi • UPU (Universal Postal Union) Perhimpunan Pos Sedunia

• ITU (International Telecommunication Union) Persatuan Telekomunikasi Internasional • UNHCR (United Nation High Commissioner for Refugees) Organisasi PBB yang mengurus para pengungsi • UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultuural Organisation) Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan • UNICEF (United Nations Children Fund) Badan PBB yang mengurusi anak-anak • GATT Persetujuan tentang tarif dan perdagangan

D. Dewan Perwakilan Perserikatan BangsaBangsa Dewan Perwalian PBB adalah suatu sistem perwalian internasional lebih jauh telah didirikan oleh anggota PBB untuk mengatur pemerintah daerah-daerah yang ditempatkan di bawah pengawasan PBB melalui persetujuan-persetujuan perwalian individual. (daerah-daerah yang demikian oleh karena itu disebut “daerah-daerah perwalian”).

1.Tujuan 1. memelihara perdamaian dan keamanan internasional 2. mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian agar mereka mencapai pemerintahan sendiri atau kemerdekaan 3. memberi dorongan agar mengakui dan menghormati hak-hak manusia dari rakyat-rakyat di dunia 4. memastikan perlakuan yang sama di daerah perwalian dalam

persoalan-persoalan sosial, ekonomi, dan komersial untuk semua anggota PBB dan kebangsaan-kebangsaan mereka, serta perlakuan yang sama bagi kebangsaan semua anggota dalam mengatur keadilan di daerah-daerah yang di ambil dari negara-negara musuh akibat perang dunia kedua dan lain-lain yang secara sukarela ditempatkan dibawah sistem perwalian. Tidak satu pun negara yang menjadi anggota PBB dapat diatur pemerintahannya dibawah sistem perwalian.

2.Tugas dan Hak Dewan Peradilan Dewan Perwalian bertugas untuk menjalankan kewajiban Majelis Umum dalam hal-hal yang berhubungan dengan daerah-daerah perwalian, kecuali daerah-daerah strategis yang diurus oleh Dewan

Keamanan. Atas dasar penyerahan kuasa itu Dewan Perwalian diberi hak untuk : 1. Menimbang laporan-laporan yang disampaikan oleh negara-negara penguasa 2. Menerima surat-surat permintaan lalu menyelidikinya secara bersamaan dengan negara-negara penguasa 3. Menyelenggarakan kunjungan berkala ke masing-masing daerah perwalian yang disetujui oleh Negara penguasa 4. Menjalankan pekerjaan-pekerjaan dengan syarat-syarat persetujuan perwalian

3.Keanggotaan Dewan Perwalian terdiri dari 3 golongan anggota ,yaitu : 1. Anggota-anggota yang menguasai daerah perwalian 2. Anggota-anggota tetap dewan keamanan yang tidak menguasai

daerah perwakilan (Rusia dan Tiongkok) 3. Sejumlah anggota yang dipilih untuk 3 tahun oleh majelis umum sehingga anggota-anggota yang memegang perwalian sama banyaknya dengan anggota-anggota yang tidak memegang perwalian

E.Sekretariat Perserikatan BangsaBangsa Sekretariat PBB adalah salah satu badan utama dari PBB dan dikepalai oleh seorang Sekretaris Jendral PBB, dibantu oleh seorang staff pembantu pemerintah sedunia. Badan ini menyediakan penelitian, informasi, dan fasilitas yang dibutuhkan oleh PBB untuk rapat-rapatnya. Badan ini juga membawa tugas seperti yang diatur oleh Dewan Keamanan PBB, Sidang Umum PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dan badan PBB lainnya. Piagam PBB menyediakan para staff dipilih berdasarkan aplikasi standar efisiensi, kompeten, dan integritas tertinggi, dikarenakan kepentingan mengambil dari tempat geografi yang luas. 1.Fungsi-Fungsi Sekretaris Jendral •

Sebagai kepala administratif dari PBB

•

Membawa dihadapan perhatian dewan keamanan setiap persoalan yang menurut pendapatnya membahayakan perdamaian dan keamanan internasional

•

Membuat laporan tahunan dan tiap-tiap laporan tambahan yang perlu pada majelis umum mengenai pekerjaan PBB

2.Sekretaris Jendral •

Trygve Lie, Norwegia (1945-1953)

•

Dag Hammarskjöld, Swedia (1953-1961)

•

U Thant, Burma (1961-1971)

•

Kurt Waldheim, Austria (1972-1981)

•

Javier Pérez de Cuéllar, Peru (1982-1991)

•

Boutros Boutros-Ghali, Mesir (1992-1996)

•

Kofi Annan, Ghana (1997-2006) perkiraan tanggal pensiun

•

Ban Ki-moon, Korea Selatan (2006-?)

F. Mahkamah Internasional Mahkamah Internasional (bahasa Inggris: International Court of Justice) berkedudukan di Den Haag, Belanda . Mahkamah merupakan badan kehakiman yang terpenting dalam PBB . Dewan keamanan dapat menyerahkan suatu sengketa hukum kepada mahkamah, majelis umum dan dewan keamanan dapat memohon kepada mahkamah nasehat atas persoalan hukum apa saja dan organ-organ lain dari PBB serta badan-badan khusus apabila pendapat wewenang dari majelis umum dapat meminta nasehat mengenai persoalan-persoalan hukum dalam ruang lingkup kegiatan mereka. Majelis umum telah memberikan wewenang ini kepada dewan ekonomi dan sosial, dewan perwakilan, panitia interim dari majelis umum , dan beberapa badan-badan antar pemerintah.

1.Sumber-Sumber Hukum Sumber-sumber hukum yang digunakan apabila membuat suatu keputusan ialah : a. konvensi-konvensi internasional untuk menetapkan perkara-perkara yang diakui oleh negara-negara yang sedang berselisih b. kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu praktek umum yang diterima sebagai hukum c. azas-azas umum yang diakui oleh negara-negara yang mempunyai peradaban d. keputusan-keputusan kehakiman dan pendidikan dari publisis-publisis yang paling cakap dari berbagai negara, sebagai cara tambahan untuk menentukan peraturan-peraturan hukum Mahkamah dapat membuat keputusan “ex aequo et bono” (artinya : sesuai dengan apa yang dianggap adil) apabila pihak-pihak yang bersangkutan setuju.

2.Keanggotaan

Mahkamah terdiri dari lima belas hakim, yang dikenal sebagai ”anggota” mahkamah. Mereka dipilih oleh majelis umum dan dewan keamanan yang mengadakan pemungutan suara secara terpisah. Hakim-hakim dipilih atas dasar kecakapan mereka, bukan atas dasar kebangsaan akan tetapi diusahakan untuk menjamin bahwa sistem-sistem hukum yang terpenting didunia diwakili oleh mahkamah. Tidak ada dua hakim yang menjadi warga negara dari negara yang sama. Hakim-hakim memegang jabatan selama waktu sembilan tahun dan dapat dipilih kembali mereka tidak dapat menduduki jabatan lain selama masa jabatan mereka. Semua persoalanpersoalan diputuskan menurut suatu kelebihan dari hakim-hakim yang hadir, dan jumlah sembilan merupakan quorumnya. Apabla terjadi seri, maka ketua mahkamah mempunyai suara yang menentukan.