Leo

Rabu 25 november 2009 sumber Media Indonesia “Memburu Duit Century” Saat audit BPK dibuka oleh tim 8 ditemukan sesuatu yang mencengangkan yaitu sebagian besar kebijakan yang diambil Bank Indonesia dan Departemen Keuangan dalam Bailout BAN Century melanggar aturan UU yang berlaku. Ada lembaga yang bernama komite koordinasi. Lembaga ini belum memiliki dasar hukum tetapi telah mengeluarkan keputusan tentang “capital adequency ratio” kecukupan modal yang dilabrak BI yang seharusny berpegang pada asas kehati-hatian. Ada juga dasar hokum boilout yang sengaja diabaikan. Penjaminan yang memenuhi syarat UU hanyalah yang terjadi sebelum 18 desember 2009 karena masih dinaungi Perpu. BPK menyimpulkan Rp 5,87T dana bailout atau 88,7% melanggar peraturan. Selain itu, pengucuran dana Rp 2,8T tidak memiliki dasar hukum. Inilah yang kita sebut misteri century. Kalau ada wilayah yang gelap dari audit BPK terhadap kasus century wilayah itu terdapat ditangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) karena BPK tidak bisa memperoleh data kemana saja dana itu mengalir.

Kamis 26 november 2009 Kontan online “Sebagian Dana Century Ditempatkan Disurat Utang” Bank Century yang kini sudah salin nama menjadi Bank Mutiara membeberkan posisi duit talangan alias bailout dari Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Direktur Utama Bank Mutiara Maryono menjelaskan, ketika diambil alilh oleh LPS, Bank Mutiara bukanlah bank beku, melainkan bank yang masih beroperasi.

"Ini harus dipahami sehingga kita bisa membedakan antara penyertaan modal sementara (PMS) dan dana masyarakat. PMS itu penggunaannya ada prioritas yang menjadi kelaziman," ujarnya di Jakarta, Kamis (26/11). Prioritas pertama adalah untuk pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM). Selanjutnya, kewajiban bank pada interbank, dan kewajiban bank pada nasabah. Dari total duit talangan yang diguyurkan LPS ke Century Rp 6,7 triliun tersebut, sebesar Rp 300 miliar dibanderol sebagai GWM. Sedangkan Rp 300 miliar lainnya untuk interbank. Kemudian, untuk kebutuhan nasabah alias pemenuhan likuiditas yang ditarik oleh para deposan nilainya mencapai Rp 4 triliun. "Sisanya yakni sebesar Rp 2,2 triliun kami tempatkan di instrumen SUN, FasBI, dan SBI," jelasnya panjang lebar. Maryono mengungkapkan, kucuran dana LPS tidak semuanya berbentuk tunai. "Setoran LPS ada yang dalam bentuk SUN," katanya. Adapun untuk SBI, Bank Century menempatkan dalam SBI bertenor panjang. Kepala Eksekuktif LPS Firdaus Djaelani membenarkan. "Kami beri dalam bentuk SUN, agar nanti bisa direpokan ke BI," katanya.

27 november 2009 “JK Perlu Beberkan Skandal Bank Century” Politisi senior Partai Golkar Zainal Bintang berpendapat, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla perlu membuka suara terkait skandal Bank Century, karena Jusuf Kalla memiliki pengetahuan tentang masalah tersebut. "Kami menyarankan JK berjiwa besar sebagai 'bapak bangsa' agar mau buka suara guna memperterang masalah 'yang gelap' di sekitar skandal bernilai triliunan rupiah tersebut. Zainal Bintang menambahkan, JK perlu buka suara tentang masalah ini, guna mencegah terjadi penyelesaian yang berkepanjangan. "Sebab, Pak JK sempat

mengungkit masalah ini ketika masih menjabat sebagai Wapres dengan mengatakan, 'kasus itu sesungguhnya kriminal perbankan'," katanya. Mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla telah menyatakan siap dan bersedia memenuhi panggilan dari Panitia Angket DPR RI terkait skandal Bank Century. "Saya belum terima surat panggilan terkait hak angket DPR RI untuk Century, tapi sebagai warga negara saya wajib memenuhi panggilan tersebut," katanya di Makassar, Sulawesi Selatan Sabtu 28 november 2009 sumber kompas “Gus Dur Dukung Tim Sembilan Angket Century” Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyambut baik kedatangan perwakilan tim sembilan sebagai penggagas terbentuknya hak angket penyelesaian kasus Bank Century.

|

Perwakilan tim sembilan yang terdiri dari Maruarar Sirait (PDI-P), Chandra Tirtawijaya (PAN), Misbachun (PKS), Adi Massardi, mantan jubir presiden, dan Lili Wahid (PKB) mendatangi Gus Dur untuk meminta dukungan dan restu dari Gus Dur agar tetap melangkah lurus membongkar skandal Bank Century. "Anda semua datang untuk mengacu pada kepentingan bangsa dan negara, saya sambut dengan baik. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa mencari kebenaran," ujar Gus Dur di kantor PBNU Jakarta.

29 november 2009 sumber kompas ”Tim 9 Angket Century "Roadshow" ke Tokoh Nasional” Sembilan pengusul hak angket Bank Century yang menyebut diri sebagai Tim Sembilan akan terus melakukan roadshow ke sejumlah tokoh di Tanah Air. Setelah kemarin bertemu mantan Presiden Abdurrahman Wahid dan hari ini

dijadwalkan bertemu mantan Ketua MPR Amien Rais, tim sudah mengagendakan pertemuan secara maraton dengan sejumlah tokoh hingga Rabu. Andi, politisi PKS, mengatakan, pertemuan dengan para tokoh bermaksud untuk menjelaskan hasil audit BPK secara subtansi dan tidak melihat pengakuan hak angket ini dari sisi politis saja. "Namun, dari sisi substansi, kita bisa membuat perubahan banyak hal di negara kita," kata Andi Rahmat. 30 november 2009 sumber kompas ”ICW: Kasus Century Mesti Diambil Alih KPK” Menurut ICW, pengambilalihan kasus Bank Century oleh KPK dianggap sebagai solusi mengingat kejahatan perbankan tersebut terkait uang negara. "Ini tindak korupsi, harusnya diambil alih KPK, kalau KPK masuk disini (kasus Century), udah bisa diungkap," jelas Anggota ICW Yanuar Rizky. Lebih lanjut ICW melihat posisi rasio kecukupan modal (CAR) Bank Century saat mengajukan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP), pada 30 September positif 2,35 persen. Pada saat tersebut berlaku ketentuan BI (PBI) Nomor 10/26/PBI/2008 bahwa fasilitas FPJP diberikan kepada bank yang memiliki CAR minimal 8 persen. Dengan demikian Bank Century sebenarnya tidak memenuhi syarat penerima FPJP. Namun pada tanggal 14 November 2008 BI mengubah PBI tentang persyaratan pemberian FPJP dari semula minimal CAR 8 persen menjadi CAR positif. Hal ini diduga untuk memuluskan Bank Century menggunakan fasilitas FPJP. "Kalau dia sesuai peraturan nggak apa-apa. Nah pada saat itu peraturan diubah. Yang menjadi masalah ini berkonflik kepentingan atau tidak mengubah-ubah peraturan itu," ujar Yanuar.

•

1 Desember 2009 KOMPAS

“ hak angket century bergulir amat cepat” Jaringan aktivis Jakarta, bandung, cianjur dan bogor, menyebut ada lembaga Negara, pejabat Negara, lembaga swasta dan individu yang diduga menerima aliran dana bank century. “semua ini dilingkaran istana”, kata koordinator benteng demokrasi rakyat mustar Bonaventura. Mustar menyebut nama lembaga, partai politik dan orang yang diduga menerima dana bank century berikut besaran uangny. Mulai dari Rp 10M sampai Rp 700M. data aliran dana ini dipublikasikan lengkap disitus primairohline.com. “dtanya bisa dipertanggungjawabkan. Kami langsung tunjuk hidung agar masyarakat tidak terus dibingungkan” ujar Mustar. Indonesia corruption watch melalui aktivisnya Fahmi badoh, danang widioto, teten masduki, dan yanuar rizki, menilai hasil audit inventigatif BPK tentang bak century cukup menunjukkan indikasi korupsi dan kejahatan perbankan sebab itu KPK tak perlu ragu-ragu untuk bertindak, •

2 Desember 2009 Poskota

Mustar Bonaventura Dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh tokoh-tokoh “ring satu” (lingkaran istana) tak membuat ciut nyali dua aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) Mustar Bonaventura dan aktivis Jaringan Jakarta-BandungBogor Cianjur, Ferdi Simaun. “Kami tidak takut. Kami berdua siap menghadapi tiga menteri, satu anak presiden dan dua politisi,” tegas Mustar Bonaventura di Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat.Merek tetap meyakini bahwa keterangan yang disampaikan pada 30 November lalu valid dan benar karena informasinya memang akurat. “Informan kami bisa dipertanggungjawabkan karena memiliki akses ke kasus tersebut,” tambah Bona.

Meski demikian dia menolak mengungkapkan identitas informan yang memberi data kepadanya. Hal ini karena khawatir nyawanya terancam. “Bagaimanakah aliran dana tersebut dari Bank Century ke mereka. Itu bagian dari strategi. Belum bisa kami beberkan sekarang,” ungkap Ferdi Semaun.

•

3 Desember 2009 KOMPAS

“Presiden Minta Aset Diluar Negeri Dibekukan” Presiden minta aset diluar negeri yang diperkirakan lebih dari Rp 11Tdibekukan. Presiden mengatakan saya ingin yang milik rakyat segera dikembalikan,” ujarnya. Kepala divisi HUmas mabes polri inspektur jenderal nanan soekarna, mengatakan polri kini masih memburu hesham dan rafal. Asset Robert diluarnegeri yang dideteksi polri tersimpajn di 12 rekening telah dibekukan. • 4 Desember 2009 Sumber Kompas “Anggaran Pansus Century Ditetapkan Setelah Reses” Kendati Tim Angket Century telah terbentuk, tetapi DPR baru akan menetapkan nominal anggaran untuk tim ini pada Sidang Paripurna setelah masa reses, tahun depan. "Dalam tata tertib dijelaskan keputusan DPR menetapkan angket menyangkut juga anggaran panitia angket. Sementara itu, besok reses. Kapan penetapan anggaran ini," ujar Daryatmo. Meski anggaran belum ditetapkan, tetapi Marzuki menyatakan bahwa Pansus Hak Angket Bank Century tetap bisa bekerja menjalankan tugasnya. "Anggaran belum karena belum terbentuk, tetapi anggaran ada. Pansus akan jalan terus," katanya.

•

5 Desember 2009, Sumber : Kompas

“Kasus Century Berdampak Buruk bagi Perbankan” Kasus Bank Century yang menyita perhatian banyak pihak di negeri ini tidak hanya berpengaruh besar pada karut-marutnya kondisi hukum dan stabilitas politik, tetapi tentunya juga memberi dampak buruk pada kondisi ekonomi perbankan. Menurut Hendri, kasus Century cukup berdampak buruk, terutama pada sektor riil perbankan karena telah memengaruhi kepercayaan para investor asing atau pelaku bisnis untuk menanamkan modalnya di Indonesia. "Kasus Bank Century dan Bibit-Chandra berpengaruh pada kepercayaan investor asing atau para pelaku bisnis. Mereka tentu khawatir kasus-kasus tersebut akan berkepanjangan dan para pelaku bisnis tentu tidak mau kalau harus terus bertindak wait and see," katanya. Oleh karena itu, dalam diskusi tersebut Hendri menyarankan Boediono (saat itu Gubernur BI) dan Sri Mulyani (Menkeu) sebagai pengambil kebijakan saat itu terhadap Bank Century harus mempertanggungjawabkannya sampai tuntas. Keduanya harus membuka semuanya secara transparan serta memberikan solusi alternatif di hadapan publik atau bahkan mengundurkan diri jika memang terbukti terlibat langsung dalam penyelewengan dana talangan Bank Century. Hendri menambahkan bahwa jika kasus ini segera dituntaskan baik dari sisi hukum, politik, maupun finansialnya, akan berdampak sangat baik pada kredibilitas Indonesia di mata dunia. Alhasil, akan berpengaruh besar pada kemajuan ekonomi perbankan Indonesia pada tahun 2010.

•

6 Desember 2009, Sumber Metro TV Jam 12.00

“SBY Gerah Dengan Gerakan Yang Memojokan Dirinya Dan Partainya” Perbincangan antara ruhut sitompul jelang demo 9 desember disenayan dengan Thamrin Amal berlangsung sengit. Hal ini dikarenakan Thamrin Amal mengatakan jika pada perayaan 9 desember presiden datang maka semua LSM yang terlibat menjamin perayaan akan aman. Tetapi ruhut mengatakan apa yang dilakukan para pendemo merupakan tindakan yang menghina kepala Negara sebab pada demo yang sebelumny para pendemo melakukan aksi pembakaran bendera presiden.

•

7 Desember 2009 sumber kompas

Ketua Pansus Bank Century Dipaksa Mahasiswa Tandatangan Setelah berdebat dengan mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Komunitas Nusantara, Ketua Pansus Angket Bank Century Idrus Marham bersedia meneken kontrak politik penuntasan kasus bailout Rp6,7 triliun. Selain Idrus beberapa anggota juga menandatangani kontrak politik yang sama. Semula, anggota DPR dari Partai Golkar itu tidak bersedia meneken kontrak politik. Idrus justru menerangkan mengenai alur kerja Pansus. “Pansus akan mulai dari data-data yang dimiliki, lalu secara objektif akan menyebut rekomendasi. Kalau dimulai dengan memeriksa orang orang itu tendensius,” katanya menjelaskan mengenai tuntutan mahasiswa agar segera memanggil orang-orang yang dicurigai. Lebih lanjut Idrus mengatakan pansus harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan hukum. “Kalau hanya soal tanda tangan kontrak seperti ini 100 lembar saya siap tandatangani tapi lebih penting mengetahui substansi,

makanya saya perlu jelaskan kepada teman-teman,” katanya lagi. “Saya tak biasa tanda tangan karena ditekan tapi karena kesadaran.” Mendapat penjelasan Idrus, beberapa mahasiswa justru membantah dengan mengatakan tidak perlu banyak retorika. “Sudahlah anggota DPR jangan beretorika. Buktikan saja kepada rakyat apa yang bisa Anda lakukan,” teriak mahasiswa.