Lembar-fakta-catatan-tahunan-_catahu_-komnas-perempuan-2016.pdf

Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) 2016 Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Mendesak Negara Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara TentangCatatanTahunanKomnasPerempuan 1. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan diluncurkan setiap tahun untuk memperingati Hari Perempuan Internasional pada tanggal 8 Maret. 2. CATAHU Komnas Perempuan dimaksudkan untuk memaparkan gambaran umum tentang besaran dan bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan di Indonesia dan memaparkan tren kekerasan terhadap perempuan (KTP) yang terjadi selama satu tahun ke belakang. 3. Data yang disajikan dalam CATAHU Komnas Perempuan adalah kompilasi data kasus riil yang ditangani oleh lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan, baik yang dikelola oleh Negara, termasuk di dalamnya lembaga penegak hukum, maupun atas inisiatif masyarakat. 4. Data CATAHU juga memuat pengaduan kasus langsung yang diterima, serta hasil pemantauan dan kajian Komnas Perempuan. 5. CATAHU Komnas Perempuan diluncurkan sejak tahun 2001. Temuan dalamCatatanTahunan 2016 1. Jumlah kasus KTP 2015 sebesar 321.752, bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama atau Badan Peradilan Agama (PA-BADILAG) sejumlah 305.535 kasus, dan dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 16.217 kasus; 2. Terpisah dari jumlah tersebut, ada sejumlah 1.099 kasus yang diadukan langsung ke Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR) yang sengaja didirikan Komnas Perempuan untuk menerima dan merujuk pengaduan korban yang datang langsung maupun yang masuk lewat surat dan surat elektronik. Unit ini dikelola oleh divisi pemantauan Komnas Perempuan. Ranah Personal atau KDRT/RP 3. Ranah personal atau KDRT/RP artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban. 4. Berdasarkan jumlah kasus sebesar 321.752 tersebut, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah kekerasan yang terjadi di ranah personal. Sejumlah 305.535 kasus berasal dari data unduh PA-BADILAG dicatat dalam kekerasan yang terjadi di ranah KDRT/RP. Sementara dari 16.217 kasus yang masuk dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, kekerasan yang terjadi di ranah KDRT/RP tercatat 69% atau 11.207 kasus. 5. Sebanyak 11.207 kasus di ranah KDRT/RP, 60% atau 6.725 kasus berupa kekerasan terhadap istri, 24% atau 2.734 kasus kekerasan dalam pacaran, dan 8% atau 930 kasus kekerasan terhadap anak perempuan. 6. KtP dalam ranah KDRT/RP, kekerasan fisik menempati peringkat pertama dengan persentase 38% atau 4.304 kasus, diikuti dengan kekerasan seksual 30% atau 3.325 kasus, kekerasan psikis 23% atau 2.607, dan ekonomi 9% atau 971 kasus. 7. Berbeda dari CATAHU tahun lalu (data 2014) dimana kekerasan seksual menempati peringkat ketiga, di tahun ini naik kekerasan seksual naik di peringkat kedua. Bentuk kekerasan seksual tertinggi adalah perkosaan 72% atau 2.399 kasus, pencabulan 18% atau 601 kasus, dan pelecehan seksual 5% atau 166 kasus. RanahKomunitas 8. Ranah komunitas jika pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah atau pun perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah majikan (bukan untuk kasus PRT), tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal. 9. Sebanyak 5.002 kasus (31%) terjadi di ranah komunitas. Pada tahun 2015 sama seperti tahun 2014, kekerasan tertinggi adalah kekerasan seksual (61%). Jenis kekerasan seksual di komunitas tertinggi adalah: perkosaan (1.657 kasus), lalu pencabulan (1.064 kasus), pelecehan seksual (268 kasus), kekerasan seksual lain (130 kasus), melarikan anak perempuan (49 kasus), dan percobaan perkosaan (6 kasus).

Ranah Negara 10. Ranah negara artinya pelaku kekerasan adalah aparatur negara dalam kapasitas tugas. Termasuk di dalam kasus di ranah negara adalah ketika pada peristiwa kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian namun tidak berupaya untuk menghentikan atau justru membiarkan tindak kekerasan tersebut berlanjut. 11. Di ranah (yang menjadi tanggungjawab) negara, CATAHU mencatat adanya 8 kasus. 2 kasus pemalsuan akta nikah dilaporkan terjadi di Jawa Barat, kemudian 6 kasus lainnya dilaporkan terjadi di NTT antara lain kasus trafficking yang menemui hambatan di kepolisian dan kasus penganiayaan oleh oknum polisi. Ini menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan negara cenderung sedikit dilaporkan. Padahal data kualitatif negara sebagai pelaku langsung atau melalui pembiaran, muncul dengan berbagai bentuk. 12. Dari 1.099 kasus yang masuk ke UPR dan divisi pemantauan Komnas Perempuan, kasus KDRT/RP mencapai angka 889 kasus atau 81%. Komunitas 17% atau 182 kasus, dan Negara 2% atau 28 kasus. Data ini sama dengan data dari lembagalayanan mitra Komnas Perempuan, di mana ranah KDRT/RP menempati angka tertinggi. Yang menarik dicatat dari sejumlah kasus yang masuk ke UPR dan divisi pemantauan adalah adanya 71 kasus pernikahan tidak tercatat dan 80 kasus poligami. Komnas Perempuan mengamati bahwa kasus- kasus pernikahan tidak tercatat adalah kasus yang sulit ditangani oleh aparat penegak hukum karena minimnya perlindungan hukum.

13. Selain sejumlah data seperti tersebut di atas, CATAHU tahun ini juga memberi perhatian serius pada: 1)

Kekerasan seksual dalam pemberitaan media seperti: berita mengenai pekerja seks online, mucikari dan artis pekerja seks, tes keperawanan di institusi militer, kasus perbudakan seks seorang anak perempuan oleh ayah mertua di Tapanuli Selatan, wacana pengesahan kebiri bagi pelaku kekerasan seksual, dan kasus cyber crime: iklan biro jodoh syariah dan penyedia jasa pelayanan perkawinan siri online. 2) KTP yang dilakukan pejabat publik dan tokoh publik, yakni KDRT yang diduga dilakukan oleh 2 orang anggota DPR RI yakni Fanny Syafriansyah dan Irmadi Lubis. Serta kejahatan perkawinan yang diduga dilakukan oleh seorang penyanyi terkenal Charly Van Houten. 3) Kekerasan di lembaga pendidikan: kasus siswi hamil yang kehilangan hak pendidikan, dan kekerasan seksual yang dialami seorang mahasiswi oleh dosennya di UniversitasNegeri Jakarta. 4) Perempuan dalam Tahanan mencatat penganiayaan dalam tahanan yang dialami seorang perempuan warga binaan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur dengan pelaku sipir laki-laki. 5) Kebebasan beragama dan peristiwa intoleransi: penyegelan Masjid yang dikelola oleh Jemaat Ahmadiyah yakni Masjid Al Furqon - Tasikmalayadan Masjid An Nur - Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, pembakaran Gereja di Aceh Singkil, pembakaran sanggar/tempat ibadah penganut penghayat kepercayaan Sapta Darma di Dukuh Blando Desa Plawangan Kecamatan Kragan, kasus GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia, pelarangan perayaan hari raya kaum Syiah oleh Walikota Bogor, dan Surat Edaran Kapolri soal penanganan ujaran kebencian(hate speech). 6) Perempuan rentan diskriminasi: penangkapan 2 (dua) orang perempuan oleh petugasWilayatul Hisbah di Aceh, pelarangan diskusi dengan tema LGBT di Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Brawijaya Malang, Universitas Lampung, seorang LBT dihukum penjara karena penipuan perkawinan di Sulawesi Barat, dan diskriminasi pendidikan bagi anak-anak kelompok penghayat kepercayaan. 7) Pelanggaran HAM Masa Lalu: digelarnya International People’s Tribunal kasus-kasuspelanggaran HAM berat peristiwa ‘65, pelarangan pemutaran film dan diskusi peristiwa 65 di UIN SunanKalijaga – Yogyakarta, Bukittinggi, dan Bali, pembredelan majalah Lentera yang mengangkat tentang korban G30S di Salatiga, kuburan massal tragedi ‘65 di Semarang yang akan dijadikan situs bersejarah, prasasti Mei ’98 di makam massal TPU PondokRanggon, Komnas Perempuan sebagai Situs Ingatan Tragedi Mei ’98, dll. 8) Perempuan dan Pemiskinan: perempuan menjadi korban
sindikat narkoba kemudian diancam hukuman mati, kasus MJV, 2 perempuan Indonesia yang menjadi korban dalam relasi pacaran dengan pelaku sindikat narkoba, eksekusi mati 2 pekerja migran Indonesia di Arab Saudi, kasus penganiayaan 17 PRT di Bogor, kasus penggusuran dampak pembangunan Waduk Jatigede di Jawa Barat, dan Kampung Pulo Jatinegara Jakarta, kasus kabut asap dan kerentanan perempuan adat, 9) Isu Papua: diskriminasi dan politisi isu perempuan dalam pilkada di sejumlah daerah di Papua, perkawinan adat dan perkawinan anak, kasus penembakan oleh aparat keamanan hingga meninggalnya seorang anak dan 11 orang luka-luka dalam penanganan konflik antar kelompok masyarakat di Tolikara, dan kasus pembunuhan seorang ibu yang sedang hamil dan dua anaknya dengan tersangka seorang anggota TNI. 10) Kemajuan Hukum: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk prolegnas 2015-2019, dan sejumlah dukungan terhadap RUU ini, perubahan ketentuan tentangg anti kerugian dalam KUHAP melalui PP Nomor 92/2015, 9 tokoh perempuan dipilih menjadi anggota Panitia Seleksi KPK, penambahan budget untuk KPPPA, dan komitmen Jokowi untuk memperkuat kelembagaan Komnas Perempuan. Putusan Pengadilan yang memenangkan masyarakat adat Sedulur Sikep terhadap PT. Semen Indonesia, dan temu Nasional Perempuan Adat II di Bogor yang menghasilkan sejumlah resolusi.

11) Kemunduran Hukum: putusan Mahkamah Konstitusi menolak permintaan dicabutnya perkawinan anak, penambahan 31 kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas yang kembali dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Total yang didokumentasi Komnas Perempuan sebanyak 389 kebijakan diskriminatif. 12) Isu Internasional: Jaringan Pelayanan Sosial untuk pencegahan, perlindungan serta pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di ASEAN, Rencana Aksi Regional Penghapusan KTP di ASEAN, tindak lanjut rekomendasi Komite Hak Sipil dan Politik PBB oleh Indonesia dalam 1 tahun, yakni tentang pelanggaran HAM Masa Lalu, hukuman mati, sunat perempuan dan pencabutan UU No.1/1965/PNPS.