Legalitas Lgbt Di Indonesia - Tugas Materi Debat

MUHAMMAD SATRIA PUTRA ARTHA – CALON PENGURUS OSIS 018

Hak Asasi Manusia – Legalitas LGBT di Indonesia Pengertian HAM mencakup segala bidang kehidupan manusia baik politik, ekonomi, sipil, sosial dan kebudayaan. Kelimanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Hak-hak asasi politik dan sipil tidak ada artinya apabila rakyat masih harus bergelut dengan penderitaan dan kemiskinan. Tetapi, dilain pihak, persoalan keamanan kemiskinan, dan alasan lainnya, tidak dapat digunakan secara sadar untuk melakukan pelanggaran ham dan kebebasan politik serta sosial masyarakat. Hak asasi manusia tidak mendukung individualisme, melainkan membendungnya dengan melindungi individu, golongan maupun kelompok, ditengah-tengah kekerasan kehidupan modern. Ham merupakan tanda solidaritas nyata sebuah bangsa dengan warganya yang lemah. (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia). LGBT merupakan akronim dari Lesbian,Gay,Biseksual,Transgender yaitu sesuatu yaang diyakini oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu cacat dalam nilai sosial serta disorientasi seksual individu. LGBT di Indonesia kerap menuai Pro dan Kontra, karena banyak yang mengartikan sebagai sebuah Hak Asasi, sedangkan hal ini tidak termasuk dan disebutkan mengen Hak Asasi Manusia oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Walaupun HAM tidak mendukung individualisme, namun pergerakan LGBT kini menjadi lebih luas janagkauannya hingga menjadi sebuah golongan tersendiri.

Hak LGBT di Indonesia Sumber:id.wikipedia.org Kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Indonesia akan menghadapi tantangan hukum dan prasangka yang tidak dialami oleh penduduk non-LGBT. Adat istiadat tradisional kurang menyetujui homoseksualitas dan berlintas-busana, yang berdampak kepada kebijakan publik. Misalnya, pasangan sesama jenis di Indonesia, atau rumah tangga yang dikepalai oleh pasangan sesama jenis, dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lazim diberikan kepada pasangan lawan jenis yang menikah. Pentingnya di Indonesia untuk menjaga keselarasan dan tatanan sosial, mengarah kepada penekanan lebih penting atas kewajiban daripada hak pribadi, hal ini berarti bahwa hak asasi manusia beserta hak homoseksual sangat rapuh. Namun, komunitas LGBT di Indonesia telah terus menjadi lebih terlihat dan aktif secara politik. Sejauh ini hukum nasional Indonesia tidak mengkriminalisasikan homoseksualitas.Hukum pidana nasional tidak melarang hubungan seksual pribadi dan

hubungan homoseksual non-komersial antara orang dewasa yang saling bersetuju. Hal ini berarti, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menganggap perbuatan homoseksual sebagai suatu tindakan kriminal; selama tidak melanggar hukum-hukum lain yang lebih spesifik; antara lain hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak, kesusilaan, pornografi, pelacuran, dan kejahatan pemerkosaan. Perbuatan homoseksual tidak dianggap sebagai tindakan kriminal, selama hanya dilakukan oleh orang dewasa (tidak melibatkan anak-anak atau remaja di bawah umur), secara pribadi (rahasia/tertutup, tidak dilakukan di tempat terbuka/umum, bukan pornografi yang direkam dan disebarluaskan), non-komersial (bukan pelacuran), dan atas dasar suka sama suka (bukan pemaksaan atau pemerkosaan). Sebuah RUU nasional untuk mengkriminalisasi homoseksualitas, beserta dengan hidup bersama di luar ikatan pernikahan (kumpul kebo), perzinahan dan praktik sihir, gagal disahkan pada tahun 2003 dan tidak ada undang-undang berikutnya yang diajukan kembali.Konstitusi tidak secara eksplisit membahas orientasi seksual atau identitas gender. Itu menjamin semua warga dalam berbagai hak hukum, termasuk persamaan di depan hukum, kesempatan yang sama, perlakuan yang manusiawi di tempat kerja, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, berkumpul secara damai, dan berserikat. Hak tersebut semua jelas dibatasi oleh undang-undang yang dirancang untuk melindungi ketertiban umum dan moralitas agama.

Contoh Kasus Menyangkut LGBT dan Pergerakannya Sumber: m.liputan6.com

Ahok: Kalau Pribadi Anda LGBT Silakan, tapi Jangan Kampanye Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melarang adanya praktik kampanye dan upaya sebagian orang mempopulerkan komunitas bagi kaum lesbi, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Namun demikian, ia tak mempersoalkan bila ada sebagian warga Jakarta yang menjadi penyuka sesama jenis. "Jangan kampanye yang nggak-nggak. Kalau kamu punya pikiran seperti itu silakan saja, itu pribadi Anda. Tapi kalau Anda masuk ke wilayah publik kita ada aturan, patokan kita seperti itu," ujar Ahok saat dimintai tanggapannya di Balai Kota Jakarta, Rabu (17/2/2016). Ahok juga secara tegas menolak untuk memberikan izin pernikahan sesama jenis seperti yang pernah terjadi di Provinsi Bali beberapa waktu lalu. Sebagai kepala daerah, dirinya akan berpatokan pada undang-undang yang berlaku.

"Secara undang-undang, di Indonesia kita tidak mungkin mengizinkan ada pernikahan sesama jenis, itu saja. Patokan saya adalah menjalankan konstitusi. Sama seperti Kalijodo, Kalijodo itu saya lagi tertibkan karena saya menjalankan konstitusi. Itu amanat undang-undang," Ahok menegaskan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, juga menolak kampanye kelompok LGBT. Dia menilai kampanye atau promosi melalui laman daring sudah mengkhawatirkan dan harus segera dihentikan demi melindungi masa depan anak-anak Indonesia. "Indonesia masih merujuk pada UU Perkawinan yang hanya melegalkan perkawinan berbeda jenis kelamin. Keberadaan LGBT tidak terlepas dari penetrasi dan pengaruh nilai-nilai asing ke Indonesia," tulis Yohana dalam rilisnya kepada Liputan6.com. "Ironisnya, fenomena ini sudah menyebar ke kalangan anak-anak yang banyak mendapat informasi dari media sosial. Oleh karena itu, saya berharap semua pihak mau bekerja sama untuk menghentikan berbagai bentuk kampanye atau promosi terkait LGBT," kata dia.

Solusi Pro: LGBT hanyalah merupakan sebuah julukan. Namun setiap individu yang meyakini dengan teguh mengenai LGBT tetap merupakan warga negara. Dan dalam Undang -Undang Dasar 1945 Pasal 27 bahwa “Segala Warganegara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Maka sebagai warga negara, kaum LGBT berhak mendapat perlindungan di mata hukum selama masih mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, tetap saja hal ini bertentangan dengan agama, khususnya agama samawiyah atau agama langit seperti Islam dan Nasrani. Sehingga, LGBT tidak dapat menggaanggu gugat pernyataan dan ajaran dari agama tersebut. Dilansir dari liputan6.com, Ahok menolak adanya kampanye mengenai LGBT, namun tidak menyalahkan keberadaan LGBT. Maka dari itu, untuk kelangsungan setiap individu atau golongan yang menganut LGBT lebih baik meminimalisir adanya kampanye terbuka mengenai LGBT, karena lambat laun pemerintah, didukung masyarakat non-LGBT dan Ormas, akan diambil langkah lanjutan mengenai pemboikotan LGBT di Indonesia. Kontra: LGBT merupakan cacat dalam masyarakat yang jelas- jelas melanggar nilai sosial dalam masyarakat. Kesalahpahaman yang beredar dalam masyarakat sangat kronis, yakni mengenai LGBT merupakan hak asasi. Merujuk ke hakikat Hak Asasi yang merupakan hak manusia semenjak lahir, maka pernyataan ini merupakan salah total. Tidak ada manusia yang dilahirkan menyukai sesama jenis, namun merupakan pengaruh yang terbentuk dari lingkungan pergaulan. Pembentukan

karakter dan pribadi seorang homoseksual sebagai disorientasi seksual kemungkinan terbesar terbentuk ketika masa pubertas karena tidak memiliki pendidikan tentang seks baik dari lingkungan keluarga maupun institusi pendidikan karena masih dianggap sebuah hal yang tabu untuk diajarkan. Berarti, karakter ini dipastikan bukan merupakan bawaan lahir. Tidak termasuknya LGBT dalam hak asasi merupakan alasan yang kuat dalam pemboikotan pergerakan LGBT do Indonesia. Secara konstitusi memang tidak pernah ada perundang-undangan mengenai LGBT. Namun dalam nilai dan norma sosial jelas-jelas melanggar sehingga tidak mungkin adanya konstitusi mengenai pelegalan LGBT di Indonesia. Komunitas Pergerakan LGBT baiknya disweeping untuk meredam pengaruh LGBT di Indonesia. Bagi individu yang telah termasuk dan meyakini ideologi LGBT, sebaiknya di rehabilitasi dengan pengetahuan seks dan pendidikan agama yang mendalam, serta perhatian dan afeksi orang-orang terdekat sehingga diharapkan dapat merubah pola pikir penderita disorientasi seksual tersebut.