Legal Memoranda _ Elimination Of Turkey From Us Gsp Program.docx

ABSTRACT The Generalized System of Preferences (GSP) provides nonreciprocal, duty-free tariff treatment to certain products imported into the United States from designated beneficiary developing countries (BDCs). The United States, the European Union (EU), and other developed countries have implemented similar programs since the 1970s in order to promote economic growth in developing nations. Currently, 121 developing countries and territories are GSP beneficiary developing countries (BDCs). The GSP program provides duty-free entry into the United States for over 3,500 products (based on 8-digit U.S. Harmonized Tariff Schedule tariff lines) from BDCs, and duty-free status to an additional 1,500 products from 44 GSP beneficiaries additionally designated as least-developed beneficiary developing countries (LDBDCs). The basic principle behind GSP trade programs worldwide is to provide developing countries with unilateral preferential market access to developed-country markets in order to spur economic growth in poorer countries. The preferential access is in the form of lower tariff rates (or as in the U.S. case, duty-free status) for certain products that are determined not to be “import sensitive” in the receiving country market. The program concept was first adopted internationally in 1968 by the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) at the UNCTAD II Conference.11

1

Legal Memorandum Kepada

: Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum.

Dari

: Ken Nissa Agninastiti

Tanggal

: 19 Maret 2019

Perihal

: Pencabutan Turki sebagai negara yang terdaftar dalam program Generalized System of Preferences (GSP) oleh Amerika Serikat

Kasus Posisi Pada Agustus 2018, USTR (United States Trade Representative) atau Wakil Perdagangan Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk melakukan peninjauan kembali terkait hak Turki atas program GSP Amerika itu. Evaluasi itu dilakukan karena adanya keprihatinan bahwa Turki tidak memenuhi beberapa kriteria program GSP tersebut. USTR mengatakan, keputusan Ankara untuk memberlakukan tarif bea masuk pada produk-produk AS sebagai balas dendam atas tarif aluminium dan baja AS merupakan salah satu faktor diadakannya evaluasi ulang ini. Kemudian pada bulan Maret 2019, Amerika Serikat secara resmi mengumumkan bahwa Turki bukan lagi termasuk kedalam negara-negara yang tergabung dalam GSP karena Turki dianggap sudah berkembang secara ekonomi. Pertanyaan Yuridis 1. Apakah penahanan Andrew Bronson, seorang pendeta dari North Carolina Amerika Serikat oleh pemerintah Turki berhubungan dengan krisis hubungan ekonomi antara Amerika Serikat dengan Turki? 2. Apakah kebijakan Presiden AS Donald Trump untuk memberlakukan tariff tambahan pada bahan alumunium dan baja Turki memiliki keterkaitan dengan dicabutnya privilese Turki dari program GSP? 3. Apakah dicabutnya Turki dari daftar negara penerima manfaat program GSP mempengaruhi penurunan nilai mata uang Turki, lira? 2

Jawaban Singkat Ya. Penahanan Andrew Bronson berkaitan dengan krisis hubungan antara Amerika Serikat (AS) dengan Turki dikarenakan pihak AS merasa bahwa penahanan Bronson tidak berdasar dan hanya sebatas upaya pemerintah Turki untuk membuat pemerintah AS mengekstradisi Fethullah Gullen, pelopor kudeta kepada pemerintahan Turki pada tahun 2016. Kemudian pihak AS memberlakukan sanksi berupa pembekuan aset dua menteri Turki sebagai tanggapan atas penahan Bronson, disusul oleh kebijakan penaikan tariff tambahan sebesar 20 persen untuk alumunium dan 50 persen untuk baja di Turki. Kebijakan AS ini menyebabkan devaluasi mata uang Turki. Hingga puncaknya, AS memutuskan untuk mencabut Turki dari daftar negara penerima manfaat program GSP pada Maret 2019. Penelusuran Bahan-bahan Hukum Aturan-aturan mengenai implementasi GSP di AS terdapat dalam U.S. Generalized System of Preferences scheme in Title V of the Trade Act of 1974 (P.L. 93618) yang memberikan wewenang terhadap Presiden AS untuk memberikan kebijakan bebas-pajak dibawah program GSP untuk produk-produk yang masuk kriteria dari beneficiary developing country (BDC) atau least-developed beneficiary developing country (LDBDC) manapun, yang memberikan AS kuasa penuh untuk menentukan syarat-syarat yang bersangkutan terhadap pemberian manfaat program GSP tersebut. Perbedaan perlakuan dalam hubungan dagang negara-negara di dunia pun diatur dalam General Agreements on Tariffs and Trade (GATT “CONTRACTING PARTIES”) khususnya pada paragraph 2c yang membahas soal perlakuan istimewa terhadap keputusan

yang

berkaitan

dengan

perdagangan

produk

negara-negara

berkembang.GATT 1979 memungkinan adanya pencabutan terhadap perlakuan istimewa dari most-favored nations (MFN) terhadap beneficiary developing country (BDC) dengan syarat-syarat tertentu. Implementasi GSP ini secara berkelanjutan berada dibawah pengawasan WTO sesuai dengan hasil GATT 1994 dan juga UNCTAD secara umumnya.

3

Fakta, Analisis, dan Opini Hukum Turki merupakan salah satu negara berkembang yang dianggap memenuhi kriteria untuk terdaftar dalam negara-negara GSP milik Amerika sejak 1975. Kekuatan impor utama dari Turki sebagaimana tercatat dalam GSP Guidebook tahun 2015 adalah kalung emas, titanium dan baja. Berdasarkan program GSP, Amerika Serikat pada 2017 mengimpor senilai 1,66 miliar dolar AS dari Turki. Menurut website USTR, nilai impor tersebut mencapai 17,7 persen total impor AS dari Turki. Terhitung sejak bulan Agustus 2018, Amerika Serikat mencabut status eligible Turki sebagai negara penerima manfaat GSP-nya karena Turki dianggap sudah berkembang secara ekonomi. USTR mengatakan, berkembangnya ekonomi Turki ini ditandai dengan meningkatnya Gross National Income (GNI) per kapita, berkurangnya angka kemiskinan dan meluasnya serta bertambahnya variasi ekspor yang dilakukan dilihat dari mitra dagang dan sektornya. Di tahun 2017, Turki diperkirakan untuk menjadi salah satu negara dengan perkembangan ekonomi tercepat menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) selama periode 2015-2025 dengan nilai pertumbuhan per tahun mencapai 4,9% tetapi kemudian persentase itu terus menurun hingga saat ini berada di angka 2%. Perseteruan ekonomi dan diplomatik antara Amerika Serikat berawal dari penahanan pendeta WN AS bernama Andrew Bronson oleh Turki karena dianggap terlibat dalam terorisme dan merupakan mata-mata AS di Turki. AS menggap hal ini dianggap sebagai usaha Turki untuk membuat AS mengekstradisi salahsatu pelopor kudeta terhadap pemerintahan Turki, Fethullah Gullen. Hal tersebut merupakan penyebab dari diberlakukannya tariff tambahan untuk bahan impor Turki berupa alumunium dan baja ke Amerika Serikat, yang kemudian menyebabkan adanya penurunan nilai mata uang Turki, yakni lira. Disusul dengan kebijakan pemerintah Turki untuk memberlakukan tarif besar pada mobil, alkohol, tembakau Amerika Serikat (AS), dan produk-produk lainnya.

4

Pemberlakuan tariff tambahan bagi alumunium dan baja di Turki oleh AS ini ditentang oleh berbagai negara yang tergabung dalam WTO. Turki secara resmi telah mengirim surat kepada dewan WTO. Dalam suratnya ke WTO, Turki menuduh AS melanggar aturan perdagangan bebas ketika pada awalnya mengenakan tarif sebesar 25% untuk baja dan 10% untuk impor aluminium pada bulan Juni 2018 lalu, dari sebagian besar negara, dengan beberapa pengecualian seperti Argentina dan Australia, dan pemberlakuan tariff tambahan itu dianggap sebagai pelanggaran tambahan. Turki mengklaim tindakan tersebut tidak konsisten dengan sejumlah ketentuan perjanjian WTO tentang pengamanan atau safeguard maupun ketentuan The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) tahun 1994. Muara dari krisis ini adalah pencabutan Turki dari negara penerima manfaat program GSP oleh AS atas dasar anggapan bahwa Turki telah berkembang secara ekonomi yang membuatnya telah eligible untuk lulus dari GSP. Tindakan AS ini tidak menyalahi aturan karena berdasarkan U.S. Generalized System of Preferences scheme in Title V of the Trade Act of 1974 (P.L. 93-618) yang memberikan wewenang terhadap Presiden AS untuk memberikan kebijakan bebas-pajak dibawah program GSP untuk produk-produk yang masuk kriteria dari beneficiary developing country (BDC) atau leastdeveloped beneficiary developing country (LDBDC) manapun, yang memberikan AS kuasa penuh untuk menentukan syarat-syarat yang bersangkutan terhadap pemberian manfaat program GSP tersebut. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Presiden Obama kepada Rusia pada tahun 2014 karena Rusia dianggap telah “lulus” dari program ini dan berhasil masuk kedalam high income country. Konklusi Pencabutan Turki dari negara penerima manfaat program GSP Amerika Serikat merupakan muara dari pertikaian ekonomi dan diplomatik antara keduanya. Meski keputusan AS terkait pencabutan GSP tersebut tidak menyalahi aturan main GSP, tetapi beberapa kebijakan pendahulunya terbukti menyeleweng dari ketentuan perdagangan bebas dibawah pengawasan WTO; seperti kebijakan AS untuk memberlakukan tariff tambahan terhadap alumunium dan baja sebesar 20 dan 50 persen di Turki.

5

Rekomendasi Hukum Perlu diadakannya penyelidikan lebih lanjut terkait kebijakan-kebijakan Amerika Serikat maupun Turki terkait krisis hubungan ekonomi kedua negara tersebut. Benar atau tidaknya telah terjadi pelanggaran atas perjanjian perdagangan bebas sesuai ketentuan dari WTO dan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin ditemukan selama berjalannya pemeriksaan.

6

REFERENSI 1. https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/pressreleases/2018/august/ustr-announces-new-gsp-eligibility 2. https://megapolitan.antaranews.com/berita/53645/amerika-akan-akhirifasilitas-perdagangan-prefensial-turki 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Turkey 4. https://edition.cnn.com/2018/07/29/politics/andrew-brunson-pastor-turkeydetained/index.html 5. United Nations Conference on Trade and Development’s Generalized System of Preferences Handbook on the Scheme of Turkey, United Nations Publication, 2017. 6. Office of the United States Trade Representative Executive Office of the President’s Guidebook of U.S Generalized System of Preferences, March 2017. 7. Dotan A Haim, “ Alliance networks and trade: The effect of indirect political alliances on bilateraltrade flows”, Journal of Peace Research, California, 2016.

7