Latihan Soal 4 Sdm.docx

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Jl. M. H. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat SOAL TES TERTULIS BAGI CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD Tanggal

: ……………………

Waktu

: 120 Menit

Sifat

: Tutup Buku

• • • •

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL: Berdoalah sebelum anda mulai mengerjakan. Apabila akan mengganti jawaban, harap diberikan paraf di samping kanan pada jawaban yang benar. Kertas soal wajib dikumpulkan kembali. Selamat mengerjakan, semoga sukses.

PILIHAN GANDA Pilihlah salah satu jawaban a, b, c, d, atau e, yang menurut Anda paling benar dengan memberikan tanda (X) dalam pernyataan atau pertanyaan berikut! 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri berhenti antarwaktu karena hal-hal dibawah ini, kecuali: a. meninggal dunia b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima c. diberhentikan dengan tidak hormat d. mengikuti kegiatan organisasi lainnya e. berhalangan tetap lainnya 2. Pemimpin Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh: a. Bupati/Walikota atas usul Bawaslu. b. Bupati/Walikota atas usul Bawaslu Provinsi. c. Bupati/Walikota atas usul Panwaslu Kabupaten/Kota. d. Bupati/Walikota atas persetujuan Gubernur. e. Tidak ada jawaban yang benar 3. Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diseleksi oleh: a. Bawaslu RI b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Panitia Khusus c. Tenaga profesional d. Bawaslu Provinsi e. KPU Provinsi 4. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh: a. KPU.

Commented [M1]: Mudah, karena tentang masapemberhentian antar waktu

Commented [M2]: Sedang, karena pada opsi jawaban membutuhkan sedikit pemikiran atas siapa yang melakukan dengan kalimat : atas usul

Commented [M3]: Mudah. Terkait manajemen penyelenggaran

b. c. d. e.

Sekreris Jenderal KPU. Sekretaris KPU Provinsi. Bawaslu. Tidak ada jawaban yang benar

5. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Bawaslu Provinsi tidak dapat menjalankan tugasnya, pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh: a. Bawaslu. b. Sekretariat Bawaslu c. Sekretariat Bawaslu Provinsi. d. Seluruh Panwaslu kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi bersangkutan. e. a dan b benar 6. Tugas dan wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), diatur dalam undang-undang: a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. 7. Jika ada pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi, maka laporan tersebut akan diperiksa oleh: a. Dewan Kode Etik KPU. b. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. c. Dewan Kode Etik Bawaslu. d. Badan Kehormatan Bersama KPU dan Bawaslu. e. Badan Kehormatan KPU Provinsi. 8. Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara karena: a. menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. c. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu. d. adanya laporan pelanggaran kode etik e. b dan c benar

Commented [M4]: Mudah. Terkait manajemen penyelenggaran

Commented [M5]: Sedang. Jawaban dari opsi pilihan yang ada membutuhkan pemikiran

Commented [M6]: Mudah. Terkait ingatan kinerja penyelenggara

Commented [M7]: Sedang. Utk menjawab soal dibutuhkan pengertian yang tegas soal makna dewan badan. Sehingga ini sedikit menjebak si penjawab

Commented [M8]: Sedang. Utk menjawab soal dibutuhkan pengertian yang tegas soal makna tindak pidana dan terdakwa. Sehingga ini sedikit menjebak si penjawab

9. Siapa yang berwenang menyeleksi dan menetapkan anggota Pengawas Pemilu Lapangan a. Panwaslu Kecamatan b. Bawaslu Provinsi c. Panwaslu Kabupaten/Kota d. Camat bersama Panwaslu Kecamatan e. Kepala Desa 10. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ditetapkan bahwa jumlah Pengawas Pemilu Lapangan untuk setiap desa atau sebutan lain/Kelurahan adalah sebanyak: a. 1 (satu) orang setiap desa atau sebutan lain/Kelurahan b. 2 (dua) orang setiap desa atau sebutan lain/Kelurahan c. 3 (tiga) orang setiap desa atau sebutan lain/Kelurahan d. 4 (empat) orang setiap desa atau sebutan lain/Kelurahan

Commented [M9]: Mudah.soal manajemen penyelenggaraan pemilu

Commented [M10]: Mudah. Soal ini terkait manajemen penyelenggara

e. 5 (lima) orang setiap desa atau sebutan lain/Kelurahan 11. Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilaksanakan pada tahun 2015 dibebankan pada: a. APBN b. APBD dan APBN c. APBD d. APBN Perubahan e. APBD dan dapat menerima dana asing

Commented [M11]: Mudah. Peserta ujian harus melihat aspek kebaruan info

12. Putusan Bawaslu terkait Penyelesaian Sengketa dalam tahapan Penyelenggaraan Pemilu bersifat: a. Final b. Tidak Mengikat c. Final dan Mengikat d. Tidak Final e. Tidak Final dan Mengikat.

Commented [M12]: Mudah.soal ingatan

13. Salah satu alasan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah: a. Presiden menghendaki pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilakukan secara langsung b. Presiden menimbang bahwa undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan poses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi d. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota rawan politik uang e. Presiden segera mengakhiri masa jabatannya.

Commented [M13]: Sedang. Soal membutuhkan analisa

14. Fungsi, Tugas dan Kewenangan KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 diatur dalam: a. UU Nomor 23 Tahun 2008 b. UU Nomor 32 Tahun 2004 c. UU Nomor 15 Tahun 2011 d. Amandemen UUD 1945 e. Perpu No 1 Tahun 2014

Commented [M14]: Mudah, opsi logis dan memaparkan UU yang berkaitan dengan pemerintahan daerah

15. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, Lembaga Pengawas Pemilu yang sudah bersifat permanen adalah: a. Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi b. Panwaslu Kabupaten/Kota c. Panwaslu Kecamatan d. Pengawas Pemilu Lapangan e. Hanya Bawaslu RI

Commented [M15]: mudah

16. Jumlah anggota Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak: a. 1 (satu) orang b. 2 (dua) orang c. 3 (tiga) orang d. 4 (Empat) orang e. 5 (lima) orang

Commented [M16]: mudah, Kinerja penyelenggara

17. Komposisi keanggotaan Panwaslu Kabupaten/Kota keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya:

harus

memperhatikan

a. b. c. d. e.

10 persen 20 persen 30 persen 40 persen 50 persen

18. Apabila terdapat pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih Peserta Pemilu tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, maka tindakan pelaksana kampanye tersebut dapat digolongkan sebagai? a. Pelanggaran administrasi pemilu b. Tindak pidana pemilu c. Pelanggaran Kode Etik dan Asas Pemilu d. Perselisihan tata cara pelaksanaanpemilu e. Perselisihan hasil pemilu. 19. Siapakah yang berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu? a. Mahkamah Konstitusi b. Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu c. Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, dan Bawaslu Provinsi d. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota e. Bawaslu 20. Perbuatan berikut merupakan tindak pidana pemilu, kecuali: a. Seseorang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. b. Seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih. c. Seseorang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini d. Petugas PPS yang dengan sengaja tidak memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu. e. Saksi peserta pemilu dengan sengaja tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara. 21. Pendanaan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati wajib dianggarkan dalam: a. APBN b. APBD c. APBN Perubahan d. APBD Perubahan e. b dan d benar

Commented [M17]: mudah. Keterwakilan perempuan mjd salah satu poin penting dalam pengambil kebijakan

Commented [M18]: sedang. Membutuhkan analisa terutama soal jenis pelanggaran dan aspek apa yang berpengaruh.

Commented [M19]: Mudah. Peserta diwajibkan mengetahui soal aspek sengketa

Commented [M20]: Sulit. Karena opsi yang diberikan cenderung mirip-mirip dan membutuhkan pemhaman soal jenis pelanggaran secara spesifik.

Commented [M21]: Mudah. Jawaban membutuhkan kejelian karena dibuat mirip-mirip

22. Dalam struktur organisasi Bawaslu Provinsi, yang berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah: a. Bendahara Sekretariat b. Ketua Bawaslu Provinsi c. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi d. Ketua Bawaslu RI

Commented [M22]: Commented [M23]:

23. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, pemberhentian, penonaktifan sementara, dan pengenaan sanksi administratif kepada anggota Pengawas Pemilu dilakukan oleh: a. KPU untuk Bawaslu b. Bawaslu Provinsi untuk Panwaslu Kabupaten/Kota c. Bawaslu untuk Panwaslu Kabupaten/Kota d. Bawaslu untuk KPU e. Bupati/Walikota untuk Panwaslu Kabupaten/Kota 24. Jumlah anggota DKPP adalah: a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 e. 7 25. Nama Ketua Bawaslu RI Periode 2012-2017 a. Nelson Simanjuntak

Commented [M24]: Mudah. Opsi jawaban membuat peserta harus melihat secara jeli agar tidak salah pilih karena membuat dua lembaga

Commented [M25]: Mudah. Terkait komposisi penyelenggara Commented [M26]: berikut ini yang merupakan ….., adalah :

b. Nur Hidayat Sarbini c. Nasrullah d. Daniel Zuchron e. Muhammad 26. Nama Ketua KPU RI Periode 2012-2017 a. Husni Kamil Manik

Commented [M27]: Mudah, membutuhkan ingatan terkait nama ketua Bawaslu. Commented [M28]: berikut ini merupakan ….., yakni:

b. Juri Ardiantoro c. Muhammad d. Endang Widatiningtyas e. Nelson Simanjuntak

Commented [M29]: Mudah, membutuhkan ingatan terkait nama ketua Bawaslu.

27. Saat ini yang menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi adalah: a. Zulkifli Hasan b. Jimly Asshiddiqie c. Hamdan Zoelva d. Setya Novanto e. Ida Budhiati

Commented [M30]: Mudah. Membutuhkan ingatan

28. Dibawah ini termasuk pejabat pengelola anggaran di Bawaslu, kecuali: a. Bendahara b. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) c. Ketua dan Anggota Bawaslu d. Kepala Sekretariat e. Pejabat Pembuat Komitmen

Commented [M31]:

29. Siapa yang melakukan Audit dana kampanye Pasangan Calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah? a. KPU Provinsi untuk Pemilu Gubernur atau KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Bupati/Walikota b. Auditor Negara pada Badan Pemeriksa Keuangan c. Auditor pada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/Kab/Kota d. Komisi Pemberantasan Korupsi e. Pengawas Pemilu

Commented [M32]: Mudah.peserta harus mengetahui soal tahapan dana kampanye

30. Batas maksimal sumbangan dana kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari badan hukum swasta berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah a. Rp 50.000.000 (lima puluh juta) b. Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) c. Rp 1.000.000.000 (satu milyar) d. Rp 500.000.000 (lima ratus juta) e. Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta) 31. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU tidak dapat melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan undang-undang, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh,............................... a. Menteri Dalam Negeri. b. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. c. Bawaslu. d. Sekretaris Jenderal KPU. e. Tidak ada jawaban yang benar 32. Untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu Provinsi dibentuk a. Dewan Kode Etik Bawaslu b. Badan Kehormatan Bawaslu c. Dewan Kode Etik Panwaslu provinsi d. Badan Kehormatan Panwaslu provinsi e. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 33. Salah satu peran strategis pengawas pemilu adalah: a. Sebagai pengawal demokrasi dan memastikan pemilu berjalan sesuai aturan yang ada b. Mampu mencari pelanggaran yang dilakukan oleh KPU c. Memastikan KPU tidak melakukan tindak pidana korupsi d. Memastikan seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilu e. Membantu KPU dalam memastikan seluruh pemilih terdaftar dalam DPT 34. Sebelum kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati dilaksanakan, tim kampanye pasangan calon harus didaftarkan di: a. Panwas Kabupaten b. KPU Kabupaten c. Kepolisian d. Panwas Provinsi

Commented [M33]: Mudah.peserta harus mengetahui soal tahapan dana kampanye

Commented [M34]: Mudah, peserta harus mengetahui terkait mekanisme tahapan penyelenggarann pemilu

Commented [M35]: Mudah. Peserta harus jeli dalam membedakan makna dewan dan Badan

Commented [M36]: Sedang. Pertanyaan ini jawabannya miripmirip dan membutuhkan konsentrasi penuh si pembaca soal

Commented [M37]: Mudahh.peserta harus paham terkait tahapan kampanye.

e. Pemerintah Daerah 35. Untuk dapat terdaftar dalam Daftar Pemiilih, seseorang harus memenuhi persyaratan berikut, kecuali: a. Berusia minimal 17 tahun b. Berusia kurang dari 17 tahun tapi sudah pernah menikah c. Sedang dicabut hak pilihnya d. Warga Negara Indonesia e. Berdomisili minimal 6 bulan sebelum DPS diumumkan. 36. Dalam pemilihan umum kepala daerah, penghitungan suara dimulai pada pukul . a. 12.00 b. 12.30 c. Tanpa batas waktu d. 11.00 e. 13.00 37. Berikut ini adalah implikasi apabila Pengawas Pemilu Pemilihan Kepala Daerah tidak bekerja dengan baik, kecuali: a. Menghasilkan konflik kekerasan b. Hilangnya kepercayaan masyarakat c. Apatisme terhadap demokrasi d. Lemahnya kapasitas kepemimpinan yang dihasilkan e. Kepala daerah mengusulkan pembubaran pengawas pemilu 38. Lembaga manakah yang berwenang untuk menindaklanjuti Panwaslukada terhadap pelanggaran Pidana Pemilu? a. Kepolisian Republik Indonesia sesuai tingkatanya b. Kejaksaan Negeri c. Pengadilan Negeri d. Pengadilan Tinggi e. Komisi Pemilihan Umum.

Commented [M38]: Mudah. Peserta harus paham tentang daftar pemilih. Soal terkait DP mjd pondasi penting terkait tahapan karena sangat rawan kecurangan.

Commented [M39]: Mudah. Mememerlukan ingatan terkait mekanisme.

Commented [M40]: Sulit. Jawaban mengukur peserta untuk bisa menajamkan analisa terkait jawaban mana yang paling tidak tepat.

rekomendasi

39. Sebagai “The Guardian of Election and Democracy” peran pengawas pemilu adalah sebagai berikut, kecuali: a. Mendorong tumbuh dan menguatnya kepercayaan masyarakat terhadap prosedur demokrasi b. Katalisator konflik kekerasan c. Melemahnya orientasi pemimpin pada pembangunan negara hukum yang demokratis d. Menyelesaikan tindak pidana pemilu e. Mencegah pudarnya kepercayaan rakyat 40. Lembaga manakah yang berwenang untuk memutus masalah perselisihan tentang hasil pemilihan umum di Indonesia? a. Mahkamah Konstitusi b. Mahkamah Agung c. Departemen Hukum dan HAM d. Departemen Dalam Negeri e. Komisi Pemilihan Umum. 41. Dalam pelaksanaan kampanye pemilu ada aturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh pelaksana, peserta, dan petugas kampanye. Berikut ini adalah larangan dalam kampanye yang harus ditaati pelaksana, peserta, dan petugas kampanye, kecuali

Commented [M41]: Mudah. Membutuhkan ingatan terkait lembaga2 yang berkaitan dengan kepemiluan

Commented [M42]: Sedang. Peserta akan membayangkan dirinya apabila berada di posisi tersebut. Opsi mana yang paling mungkin bukan merupakan wewenang kerjanya

Commented [M43]: Mudah. Membutuhkan ingatan

a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia b. Mengganggu ketertiban umum c. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan d. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye e. Kampanye dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU 42. Yang termasuk tantangan dalam pengawasan Pemilu Kepala Daerah adalah sebagai berikut, kecuali: a. Tidak ada saksi-saksi dari pasangan calon yang hadir di TPS b. Potensi pelanggaran dalam pemilu kepala daerah sangat tinggi c. Tingkat kompetisi antar pasangan calon yang sangat tinggi dengan jumlah calon yang juga cukup banyak d. Sebagian anggota Panwaslu Kabupaten/Kota merupakan “orang baru” sehingga memiliki pengalaman yang kurang memadai dalam pengawasan pemilu e. Potensi konflik kepentingan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu 43. Alasan dikeluarkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2014 oleh Presiden adalah: a. Presiden tidak mau menandatangani UU Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota b. Mendapat penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya tidak mencerminkan prinsip demokrasi c. KPU dan Bawaslu menggugat UU Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota d. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Judical Review oleh beberapa kelompok masyarakat e. Adanya Desakan dari partai politik peserta pemilu 44. Agar tercipta kualitas Gubernur, Bupati dan Walikota yang memiliki kompetensi, integritas dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas, maka selain memenuhi persyaratan formal administrasi, perlu dilakukan: a. Uji Publik oleh akademisi, tokoh masyarakat dan komisioner KPU Provinsi/Kabupaten/Kota b. Tanda tangan pakta integritas c. Pernyataan tertulis sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai bentuk dukungan kepada calon kepala daerah d. Kampanye dengan menerbitkan karya ilmiah e. Memberi donasi atau bantuan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. 45. Pelanggaran yang sering terjadi dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sebagai berikut, kecuali: a. Anak di bawah umur terdaftar b. TNI/Polriterdaftar c. Orang yang belum berusia 17th tapi sudah menikah d. Pindah domisili tapi masih terdaftar e. Orang meninggal tapi terdaftar. 46. Dalam hal di sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian

Commented [M44]: Sedang. Peserta harus paham tahapan kampanye

Commented [M45]: Sedang. Peserta membutuhkan pemahaman terkait kinerja panwas

Commented [M46]: Mudah. Namun opsi yang diberikan cenderung membutuhkan analisa karena menggambarkan kondisi obyektif konflik kepemiluan secara umum

Commented [M47]: Sedang. Soal ini merupakan soal analisa, meski ada beberapa pernyataan yang menunjukkan opsi jawaban yang langsung merujuk kepada perpu.

Commented [M48]: Mudah. Membutuhkan ingatan

tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan. Apa yang harus dilakukan? a. Dilaksanakan pemungutan suara ulang b. Dilaksanakan pemilu lanjutan c. Dilaksanakan pemilu susulan d. Dilaksanakan pemilu sela e. Tidak ada jawaban yang benar. 47. Salah satu hal yang perlu dilakukan dalam menindaklanjuti laporan mengenai ijasah palsu pada pelaksanaan pemilu kada adalah? a. Melakukan penelusuran terhadap riwayat pendidikan calon b. Menghilangkan syarat minimal pendidikan c. Melakukan verifikasi kepada institusi pendidikan. d. Meningkatkan ancaman hukuman atas tindakan kandidat e. Tidak perlu dipersoalkan karena bukan merupakan syarat utama. 48. Pengawas pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu? a. Pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU b. Pelanggaran terhadap tata cara pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu c. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam UndangUndang Pemilu yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum d. Pelanggaran terhadap Kode Etik Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU bersama-sama dengan Bawaslu e. Pelanggaran pemilu yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara. 49. Beberapa saat setelah pemungutan suara Pemilu Kada terungkap bahwa tim kampanye pasangan calon menerima sejumlah dana yang tidak dicatat dalam laporan dana kampanye dan jumlahnya melampaui batas sumbangan minimal yang harus dicatatkan. Mengapa hal itu tidak dapat diproses sebagai tindak pidana pemilu? a. Karena kurangnya pengawasan terhadap dana kampanye b. Kurangnya koordinasi antara KPU dan polisi c. Karena adanya rekening dana kampanye tidak resmi d. Karena adanya ketentuan mengenai batas waktu pelaporan pelanggaran pemilu e. Karena kurangnya penegakan hukum. 50. Perbuatanberikut merupakan tindak pidana pemilu, kecuali? a. Seseorang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya b. Seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih c. Seseorang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini

Commented [M49]: Mudah. Membutuhkan paham bagian tahapan pemilu ulang

Commented [M50]: Sedang. Membutuhkan analisa. Meski tindak lanjut dalam penelusuran ijazah palsu menjadi keharusan namun opsi jawaban mengandung jebakan2 yg membuat peserta ragu menjawab.

Commented [M51]: Mudah. Pada opsi pilihan A dan B jawaban dibuat mirip untuk mengecoh peserta. Namun dalam pilihan yang lain sudah menunjukkan perbedaan apa itu jenis tahapan pelanggaran

Commented [M52]: Sedang. Opsi analisa misal menyangkut pada batas waktu pelaporan dan kurangnya pengawasan thd dana kampanye. Peserta harus jeli memilih jawaban

d. Petugas PPS yang dengan sengaja tidak memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu e. Saksi peserta pemilu dengan sengaja tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara. 51. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini tertuang dalam: a. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945

Commented [M53]: Sulit. Opsi jawaban sangat mirip. Sehingga peserta akan bingung memilih mana jawaban yang benar.

b. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 c. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 d. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 e. Tidak ada jawaban yang benar

Commented [M54]: Mudah, terkait ingatan

52. Menurut UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari: a. Dewan Perwakilan Rakyat b. Dewan Perwakilan Daerah c. Utusan Daerah dan Utusan Golongan d. a dan b benar e. a dan c benar

Commented [M55]: Mudah, terkait ingatan

53. Lembaga Tertinggi Negara di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 adalah: a. Majelis Permusyawaratan Rakyat b. Dewan Perwakilan Rakyat c. Dewan Perwakilan Daerah d. Presiden e. Tidak ada jawaban yang benar

Commented [M56]: Mudah, terkait ingatan

54. Pernyataan berikut adalah ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah, kecuali: a. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, b. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. c. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. d. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas-tugas pembantuan. e. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah. 55. Menurut Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, syarat untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam: a. Undang-Undang Dasar

Commented [M57]: Sulit. Peserta harus mampu menganalisa terkait pengertian dasar tata pemerintahan daerah.

b. Undang-Undang c. Peraturan Pemerintah d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum e. Peraturan Bawaslu.

Commented [M58]: Mudah, terkait ingatan

56. Pernyataan berikut ini adalah ketentuan mengenai pemilihan umum, menurut UUD 1945, kecuali: a. Dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. b. Peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. c. Dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. d. Peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

Commented [M59]: Sedang, terkait ketentuan pemilihan umum

e. Tidak ada jawaban yang salah. 57. Undang-Undang Dasar 1945 untuk kedua kalinya diberlakukan pada: a. Tanggal 5 Juli 1958 b. Tanggal 5 Juli 1959 c. Tanggal 5 Juli 1960 d. Tanggal 17 Agustus 1959

Commented [M60]: Mudah, terkait ingatan

e. Tanggal 17 Agustus 1960 58. Untuk pertama kali, perubahan UUD 1945 dilakukan pada tahun: a. 1998 b. 1999 c. 2000 d. 2001 e. 2002

Commented [M61]: Mudah, terkait ingatan

59. Menurut Pasal 22E UUD 1945, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih, antara lain: a. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat b. Presiden dan Wakil Presiden c. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah d. a dan b benar e. a, b, dan c benar 60. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD diatur dalam:

Commented [M62]: Mudah, terkait ingatan. Namun kalau tidak hati-hati dapat terjebak opsi A dan D atau E

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 e. Semua jawaban benar.

Commented [M63]: Sedang. Karena secara substansi muatannya hampir mirip2 di UU tersebut.

61. Menurut Undang-Undang, Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD dilaksanakan dengan sistem: a. Mayoritas-pluralitas berwakil tunggal b. Mayoritas-pluralitas berwakil banyak c. Proporsional tertutup d. Proporsional terbuka e. Semua salah.

Commented [M64]: Mudah. Terkait ingatan

62. Peserta pemilu yang ditujukan untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah: a. Calon anggota DPR b. Calon anggota DPRD c. Partai politik d. Gabungan partai partai politik e. Semua jawaban benar. 63. Menurut Undang-Undang, Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem: a. Distrik berwakil banyak

Commented [M65]: Mudah. Namun model cara bertanya pada kalinat ini agak membingungkan sehingga akan membuat bingung peserta

b. Distrik berwakil tunggal c. Proporsional tertutup d. Proporsional terbuka e. Semua salah

Commented [M66]: Mudah, terkait ingatan

64. Untuk dapat memperoleh kursi DPR atau DPRD, partai politik peserta Pemilu harus memperoleh jumlah suara minimal tertentu dalam pemilu. Syarat tersebut dikenal dengan istilah: a. Electoral threshold. b. Electoral colege c. Ambang batas suara d. Parlementary threshold. e. Tidak ada jawaban yang benar. 65. Dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan anggota DPRD ditentukan paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi. Jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan tersebut dikenal dengan istilah:

Commented [M67]: Mudah. Terkait ingatan

a. Model penyuaraan (balloting) b. Pola pencalonan (nomination) c. Besaran daerah pemilihan (district magnitude) d. Formula pemilihan (electoral formulae) e. Tidak ada jawaban yang benar 66. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pertama kali Pemilu dilaksanakan pada tahun: a. 1967

Commented [M68]: Mudah. Terkait ingatan terhadap tahapan dapil. Model opsi jawaban juga mirip-mirip sehingga bisa membuat peserta ragu-ragu

b. 1969 c. 1971 d. 1972 Commented [M69]: Mudah. Masalah ingatan

e. 1977 67. Sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia saat ini adalah: a. Presidensil b. Demokrasi c. Parlementer d. Republik

Commented [M70]: Mudah. Masalah ingatan

e. Monarkhi. 68. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan tugas lainnya, KPU bertanggung jawab kepada: a. Dewan Perwakilan Rakyat b. Presiden c. Dewan Perwakilan Daerah d. Menteri Dalam Negeri e. Tidak ada jawaban yang benar

Commented [M71]: Mudah. Masalah ingatan

69. Dalam penyelenggaraan pemilu penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a. Mandiri b. Jujur c. Adil d. Akuntabilitas e. Semua jawaban benar

Commented [M72]: Mudah. Masalah ingatan

70. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang: a. mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan. b. dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan c. dibentuk oleh Kabupaten/Kota

Panwaslu

Kecamatan

atas

persetujuan

Panwaslu

d. a dan b benar e. a dan c benar 71. Berikut ini langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengawas pemilu setelah menerima laporan pelanggaran pemilu, kecuali: a. Mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima

Commented [M73]: Mudah. Opsi jawaban cenderung mirip2

b. Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud terbukti kebenarannya, Pengawas Pemilu wajib menindaklanjutilaporan tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditentukan c. Laporan pelanggaran administrasi Pemilu diteruskan kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota d. Laporan pelanggaran pidana Pemilu diteruskan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia e. Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (kejaksaan, dan pengadilan) untuk dilakukan penindakan. 72. Laporan pelanggaran pemilu legislatif disampaikan kepada pengawas pemilu sesuai dengan wilayah kerjanya paling lambat? a. 3 (tiga ) hari sejak terjadinya pelanggaran b. 5 (lima) hari sejak terjadinya pelanggaran c. 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilu d. 14 (empat belas) hari sejak terjadinya pelanggaran e. Tidak dibatasi hari.

Commented [M74]: Sedang. Opsi2 ini cenderung membutuhkan analisa utk menjawab

Commented [M75]: Sedang. Meski sebetulnya mudah, namun kalau tidak teliti bisa keliru memilih jawaban

73. Panwaslu seusai menerima laporan dugaan pelanggaran, selanjutnya akan meneruskan kepada …..meneruskan laporan pelanggaran administrasi Pemilu kepada? a. Kepolisiansesuai tingkatnya masing-masing. b. Kejaksaan sesuai tingkatnya masing-masing. c. KPU sesuai tingkatnya masing-masing. d. Bawaslu e. Pengadilan sesuai tingkatnya masing-masing. 74. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri memiliki tugas dan wewenang untuk menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, siapa saja yang dapat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud? a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu, dan peserta pemilu b. Penyelenggara pemilu, Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu, dan peserta pemilu c. Penyelenggara pemilu, Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, dan peserta pemilu d. Warga Negara Indonesia, pemantau pemilu, dan peserta pemilu e. Pemantau pemilu, dan peserta pemilu.

Commented [M76]: Mudah,membutuhkan ingatan

Commented [M77]: Mudah, membutuhkan ingatan

75. Lembaga yang berwenang untuk melakukan Pengawasan atas Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak menurut UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008, adalah: a. Komisi Informasi b. Asosiasi Televisi Seluruh Indonesia dan Aliansi Jurnalis Indonesia c. Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers d. Kementerian Komunikasi dan Informatika e. Kepolisian 76. Jumlah Pemilih Pemilu untuk setiap TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 adalah a. 800 orang

Commented [M78]: Mudah. Membutuhkan pengetahuan terhadap pengertian tentang kampanye

b. 700 orang c. 600 orang d. 500 orang e. 400 orang

Commented [M79]: Mudah. Terkait ingatan

77. Di bawah ini adalah Komisi/Badan Negara independen yang relevan diajak bekerja sama dalam penanganan pelanggaran Pemilu, kecuali: a. Komisi Yudisial b. Komisi Ombudsman c. Komisi Kejaksanaan d. Kompolnas e. KPI

Commented [M80]: Mudah. Membutuhkan pengertian secara luas tterkait aparat penegak pemilu

78. Lembaga-lembaga di bawah ini memiliki relevansi dalam hal tindak lanjut laporan/temuan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, kecuali: a. Bawaslu b. KPU c.

Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu

d. Kepolisian e. Semua benar

Commented [M81]: Mudah. Membutuhkan pemahaman terkait lembaga2 yang berkenaan seputar kepemiluan.

79. Terkait persyaratan surat keterangan “tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman sanksi pidana 5 tahun atau lebih” yang harus dipenuhi oleh seorang calon bupati/wakil bupati, Panwaslu harus berkoordinasi dengan: a. Pengadilan Negeri b. Pengadilan Militer c. Pengadilan Agama d. Pengadilan Tipikor e. a dan c benar 80. Sekretariat Panwaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota masing-masing dipimpin oleh seorang ...... a. sekretaris b. kepala sekretariat c. sekretaris eksekutif d. kepala kantor sekretariat e. tidak ada jawaban yang benar 81. Penghitungan suara ulang dapat dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jika terjadi peristiwa sebagai berikut: a. Penghitungan suara tidak dihadiri saksi b. Ketidakkonsistenan KPPS dalam menentukan keabsahan surat suara c. Penghitungan suara tidak dihadiri PPL d. Karena ada protes dalam penghitungan suara e. b dan c benar 82. Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dilakukan, apabila:

Commented [M82]: Sedang.meskipun tidak membutuhkan analisa, namun kecermatan terkait lembaga hukum yang menaungi sangsi pidana pemilu harus dipertimbangkan

Commented [M83]: Mudah.peserta harus paham terkait struktur sekeretariat

Commented [M84]: Sedang. Peserta diminta untuk menganalisa dari opsi2 jawaban yang mirip-mirip

a. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah b. pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak dan lebih dari 30% (tigapuluh persen) dari jumlah suara sah c. pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak dalam hal tidak tercapai 30% (tigapuluh persen) dari jumlah suara sah d. a dan b benar e. tidak ada jawaban yang benar 83. Persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik untuk menjadi peserta pemilu harus memenuhi ketentuan: a. Memiliki keanggotaan partai politik paling sedikit 800 (delapan ratus) orang atau 1/800 (satu per delapan ratus) dari Jumlah penduduk pada setiap Kabupaten/Kota

Commented [M85]: Sedang. Bobot pertanyaan ini cenderung mereview UU yang masih berkaitan dengan pemilu. Hasil revisi dari UU 32 tahun 2004

b. Memiliki keanggotaan partai politik paling sedikit 1000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu per seribu) dari Jumlah penduduk pada setiap Kabupaten/Kota c. Memiliki keanggotaan partai politik paling sedikit 100 (seratus) orang atau 1/100 (satu per seratus) dari Jumlah Penduduk d. Memiliki keanggotaan partai politik 10% (sepuluh per seratus) dari Jumlah Penduduk Provinsi e. Memiliki keanggotaan partai politik dari 1/3 penduduk wilayah perkotaan dan 2/3 penduduk dari wilayah desa/kelurahan. 84. Sumber-sumber dana kampanye yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, kecuali: a. Warga Negara Asing b. Badan Usaha Milik Desa c. Pemerintah d. Perusahaan Patungan Pemerintah dan Asing e. Partai Politik 85. Partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatannya dan calon anggota DPD wajib memberikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat: a. 3 hari sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu b. 14 hari sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu c. 14 hari sebelum hari pertama kampanye rapat umum d. 7 hari sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu e. 5 hari sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu 86. Kampanye Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dilaksanakan oleh: a. Petugas Kampanye b. Tim Pemenangan

Commented [M86]: Mudah. Karena pertanyaan terkait parpol seharusnya dipahami secara jelas oleh peserta ujian. Opsi pilihan jawaban yang mirip mjd tantangan peserta agar mampu seksama dalam mebaca soal.

c. Tim Relawan d. Pelaksana Kampanye e. Semua jawaban benar 87. Akreditasi Pemantau dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dilakukan oleh: a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota b. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota c. Badan Sertifikasi dan Akreditasi Nasional d. Kementerian Dalam Negeri e. Kementerian Hukum dan HAM 88. Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 meliputi: a. Pemilih yang terdaftar di dalam DPT TPS yang bersangkutan b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) c. Pemilih yang tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan namun menggunakan KTP atau Paspor d. Jawaban a, b, dan c benar e. Hanya Jawaban a dan b yang benar 89. Jumlah Surat Suara tambahan di setiap TPS menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, adalah: a. 1% dari jumlah Daftar Pemilih tetap b. 2% dari jumlah Daftar Pemilih tetap c. 2,5% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap d. 3% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap e. 5% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap 90. Pejabat negara yang harus cuti ketika menjadi pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 adalah, kecuali: a. Presiden dan Wakil Presiden b. Menteri c. Gubernur dan Wakil Gubernur d. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan e. Tidak ada jawaban yang benar 91. Pada pelaksanaan kampanye Pemilukada, Presiden, Menteri, Gubernur, dan Bupati tidak dilarang melakukan kampanye. Berikut ini adalah beberapa pihak yang dilarang berkampanye, kecuali? a. Kepala desa b. Hakim, hakim agung, hakim konstitusi

c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri d. Pejabat negara yang menjadi calon dalam Pemilukada e. Pejabat BUMN/BUMD. 92. Bukti yang dapat diajukan dalam perselisihan hasil pemilu kada adalah? a. Berita acara penghitungan b. Surat dari DPC partai kepada DPP partai c. Keterangan dari anggota pengawas pemilihan d. Keterangan/surat dari pemilih yang sah e. Jawaban a dan c adalah benar. 93. Pada saat pemungutan suara, seorang karyawan gagal menyalurkan hak pilihnya disebabkan larangan dari pemilik perusahaan. Tindakan apa yang seharusnya dilakukan seorang pengawas pemilu? a. Menyelesaikan sebagai sengketa pemilu b. Melaporkan kepada Menteri Tenaga Kerja c. Memproses tindakan pemilik perusahan karena hal tersebut merupakan tindak pidana pemilu d. Membiarkan hal tersebut karena bukan merupakan pelanggaran e. Menunggu adanya laporan dari pegawai tersebut. 94. Dalam Pemilu Kepala Daerah, peserta Pemilu mengajukan permohonan mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU provinsi/kabupaten/kota kepada Mahkamah Konstitusi, paling lambat? a. 2 (dua) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh KPU provinsi/kabupaten/kota b. 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh KPU provinsi/kabupaten/kota c. 4 (empat) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh KPU provinsi/kabupaten/kota d. 7 (tujuh) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh KPU provinsi/kabupaten/kota e. 14 (empat belas) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh KPU provinsi/kabupaten/kota. 95. Apabila terdapat pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih Peserta Pemilu tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, maka tindakan pelaksana kampanye tersebut dapat digolongkan sebagai? a. Pelanggaran administrasi pemilu b. Tindak pidana pemilu c. Pelanggaran Kode Etik & Asas Pemilu d. Perselisihan tata cara pelaksanaan pemilu e. Teror terhadap penyelenggaraan pemilu. 96. Pada saat kampanye pemilu seorang pengurus partai melakukan kampanye dengan menggunakan kendaraan dinas. Pelanggaran tersebut diselesaikan oleh pengawas pemilu secara musyawarah, bagaimana anda menilai tindakan pengawas pemilu tersebut? a. Tindakan itu sudah tepat karena hal itu merupakan sengketa pemilu b. Pelanggaran itu seharusnya diajukan ke Badan Kepegawaian Negara untuk dikenai sanksi disiplin pegawai negeri sipil

c. Tindakan pengawas tersebut tidak tepat karena pelanggaran itu harus diselesaikan secara hukum d. Pelanggaran itu seharusnya ditangani oleh KPU e. Tindakan pengawas pemilu tidak tepat kerena seharusnya pelanggaran tersebut dilaporkan kepada pihak polisi. 97. Yang tidak termasuk alasan mengapa Panwaslu perlu bekerja sama dengan lembaga mitra dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. a. Karena Panwaslu memiliki anggaran yang dapat dialokasikan bagi lembaga mitra yang bekerja sama dengan Panwaslu. b. Karena Panwaslu memiliki banyak keterbatasan personil dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. c. Karena Panwaslu merupakan perwujudan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu. d. Karena Panwaslu membutuhkan dukungan dari lembaga lain dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. e. Karena Panwaslu perlu mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraanPemilu. 98. PPATK adalah singkatan dari: a. Pusat Pengawasan dan Analisis Transaksi Keuangan b. Pusat Pengendalian dan Analisis Transaksi Keuangan c. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan d. Pusat Pengaduan dan Analisis Transaksi Keuangan e. Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan 99. Disdukcapil adalah singkatan dari: a. Dinas Kependudukan dan Catatan Pemilih b. Dinas Kependudukan dan Catatan Pemilu c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil d. Dinas Kependudukan dan Catatan Pemilih e. Dinas kependudukan dan Pencacahan Sipil 100. Padapelaksanaan Pemilu Kepala Daerah banyak terjadi perselisihan hasil pemilu. Apakah yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilu Kepala Daerah? a. Perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu Kada mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu. b. Perselisihan antara KPU dan Pengawas Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional c. Perselisihan antara para penyelenggara pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional d. Perselisihan antara para peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional e. Tidak ada jawaban yang benar. Novance 1. Secara keseluruhan soal ini menginovasi antara UU secara umum dan tidak spesifik ke soal umum atau keorganisasian. 2. Paduan kata yang digunakan cukup komprehensif, namun ada beberapa soal yang kalimat pertanyaannya agak seperti pernyataan (26, 28,62) ada juga soal yang sulit (37,54) dan sedang yang mengarah sulit (39,42,) karena membutuhkan analisis sikap.