Laporan Kinerja 2017.pdf

L A P O R A N K I N E R J A D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N N E G A R A

2017 Laporan Kinerja 2017

1

2

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

L A P O R A N K I N E R J A D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N N E G A R A

2017

Laporan Kinerja 2017

3

4

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

N I L A I

-

N I L A I

K E M E N T E R I A N

K E U A N G A N

1. Integritas Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

2. Profesionalisme

3. Sinergi

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

4. Pelayanan Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

5. Kesempurnaan Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Laporan Kinerja 2017

5

6

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

D A F T A R I S I

DAFTAR ISI PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF

i ii iv

BAB 2 Perencanaan Kinerja | 5

BAB 1 Pendahuluan | 1 1. 1. 4. 5.

Latar Belakang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Isu Strategis Organisasi Sistematika Laporan

9. 11. 15. 17.

BAB 3 Akuntabilitas Kinerja | 17 21. 50. 56.

Capaian Kinerja Organisasi Kinerja Lainnya Realisasi Anggaran

Rencana Strategis Perjanjian Kinerja Pengukuran Kinerja Perkembangan Implementasi Pengelolaan Kinerja

BAB 4 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja | 53 61. 63. 63.

Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Laporan Hasil Evaluasi AKIP DJKN Tindak Lanjut Rekomendasi itjen atas Hasil Evaluasi AKIP DJKN Tahun 2016

BAB5

Penutup | 69

Lampiran: Perjanjian Kinerja DJKN Tahun 2018

Laporan Kinerja 2017

i

P E N G A N T A R D I R E K T U R

J E N D E R A L

“SELAMA TAHUN 2017, NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) DJKN MENCAPAI 108,68%. PENCAPAIAN TERSEBUT DIANTARANYA TERCERMIN DARI PERSENTASE MANFAAT EKONOMI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA YANG MENCAPAI 155,02% YAITU JIKA DINILAI DENGAN RUPIAH ADALAH SEBESAR 2,232 TRILIUN DARI TARGET SEBESAR 1,44 TRILIUN”

ii

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimandatkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKj Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi DJKN Tahun Anggaran 2017. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. LKj DJKN Tahun 2017 merupakan Laporan Kinerja tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019. Penyusunan LKj DJKN mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja serta Rencana Strategis DJKN Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-147/KN/2015. Sepanjang tahun 2017, DJKN telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis DJKN Tahun 2017 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja DJKN Tahun 2017, terdiri dari 21 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam LKj akan dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2017 dengan Kontrak Kinerja tahun 2017, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh DJKN.

serta kondisi sosial yang dinamis, tugas DJKN sebagai pengelola kekayaan negara, piutang negara, dan lelang tentunya akan berdampak pada kemakmuran masyarakat sehingga memotivasi DJKN untuk terus mengoptimalkan kinerja dalam mencapai visi dan misi agar amanah yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan. Selama tahun 2017, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJKN mencapai 108,68%. Pencapaian tersebut diantaranya tercemin dari persentase manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara yang mencapai 155,02% yaitu jika dinilai dengan rupiah adalah sebesar 2,232 triliun dari target sebesar 1,44 triliun. Kemudian dari persentase bidang tanah BMN yang direkomendasikan untuk disertipikatkan mencapai 137,60% atau 4.128 bidang tanah dari 3.000 bidang tanah yang ditargetkan. Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, serta sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi DJKN.

ISA RACHMATARWATA

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Laporan Kinerja 2017

iii

I K H T I S A R E K S E K U T I F

“Pencapaian IKU DJKN terdiri dari 19 IKU berstatus hijau, 1 IKU berstatus merah yaitu Deviasi Proyek Perencanaan Kas Pemerintah Pusat, dan 1 IKU berstatus kuning, yaitu Indeks Kinerja BUMN/Lembaga di Bawah Kemenkeu dengan nilai kinerja organisasi (NKO) sebesar 108,68%”. Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Tahun 2017 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja DJKN selama tahun 2017 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, Laporan Kinerja DJKN Tahun 2017 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimandatkan kepada DJKN atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja DJKN menggunakan data pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja DJKN selama tahun 2017. Visi DJKN adalah Mengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel untuk SebesarBesar Kemakmuran Rakyat. Dalam mencapai visi tersebut DJKN mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang dijalankan DJKN adalah (1) Mewujudkan dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara; administrasi, dan hukum; (3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah; (4) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; (5) Melaksanakan pengurusan

iv

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Dalam mencapai visi dan misi, tujuan strategis yang harus dicapai selama tahun 2015-2019 yaitu (1) Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara; (2) Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara; (3) Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan, dan monitoring investasi pemerintah; (4) Optimalisasi pengelolaan aset kredit dan aset properti; (5) Peningkatan pelayanan penilaian; (6) Optimalisasi pengurusan piutang negara; (7) Peningkatan pelayanan lelang; (8) Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan. Dalam menunjang tercapainya tujuan strategis tersebut, maka disusunlah Peta Strategi DJKN Tahun 2017 berdasarkan metodologi balanced scorecard yang terdiri dari empat perspektif yaitu stakeholder, customer, internal process, dan learning and growth. Peta strategi tersebut terdiri dari 11 (sebelas) sasaran strategis, satu sasaran strategis merupakan bagian dari stakeholder perspective, dua sasaran strategis pada customer perspective, empat sasaran strategis masing-masing pada internal process dan learning and growth perspective. Peta Strategi DJKN 2017 memuat 11 sasaran strategis. Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal; (2) Kepuasan Pengguna Layanan; (3) Kepatuhan yang Tinggi atas Peraturan Pengelolaan Kekayaan Negara; (4) Perumusan Kebijakan Yang Berkualitas;

(5) Penatausahaan Dan Pengamanan Kekayaan Negara Yang Akuntabel; (6) Pengurusan Piutang Negara Dan Pelaksanaan Lelang Yang Optimal; (7) Pengawasan Dan Pengendalian Yang Efektif; (8) SDM yang Kompetitif; (9) Organisasi yang Kondusif; (10) Sistem Manajemen Informasi Yang Andal; (11) Pengelolaan Anggaran Yang Optimal. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada kriteria Masureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded dan Continously Improved). Pada tahun 2017 ini dihasilkan 21 IKU pada level eselon I yang merupakan kontrak kinerja antara Menteri Keuangan dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Sebagian besar pencapaian IKU pada tahun 2017 telah sesuai dengan target yang ditetapkan, namun masih terdapat 2 (dua) IKU yang berada di bawah target. Pencapaian IKU DJKN terdiri dari 19 IKU berstatus hijau, 1 IKU berstatus merah yaitu Deviasi Proyek Perencanaan Kas Pemerintah Pusat, dan 1 IKU berstatus kuning, yaitu Indeks Kinerja BUMN/Lembaga di Bawah Kemenkeu dengan nilai kinerja organisasi (NKO) sebesar 108,68%.

Selain melaksanakan pengukuran kinerja, dalam menjaga dan meningkatkan efektivitas pengelolaan kinerja, telah dilaksanakan reviu terhadap kontrak kinerja secara sampling pada beberapa unit eselon II di lingkungan DJKN. Reviu meliputi dokumen dan informasi pendukung penyusunan kontrak kinerja seperti Renstra yang memuat pernyataan visi dan misi organisasi, uraian jabatan, tugas dan fungsi, kontrak kinerja tahun sebelumnya, manual IKU, serta matriks cascading dan alignment. Implementasi manajemen kinerja balanced scorecard di DJKN telah berjalan dengan baik walaupun masih membutuhkan beberapa penyempurnaan. Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi lebih baik lagi. Capaian IKU yang masih dibawah target terus dilakukan evaluasi dan action plan yang relevan. Perbaikan peraturan atau pedoman pelaksanaan pengelolaan kinerja juga dilakukan sehingga dapat mengakomodasi perkembangan yang terjadi atau yang belum diatur secara jelas. Untuk itu, DJKN akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, sehingga kualitas DJKN sebagai organisasi yang kondusif semakin meningkat.

Laporan Kinerja 2017

v

BAB 1 P E N D A H U L U A N Latar belakang Tugas, fungsi dan struktur Organisasi Isu strategis Sistematika Laporan

6

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Laporan Kinerja 2017

7

P E N D A H U L U A N

Latar Belakang Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban DJKN dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2017. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Sesuai dengan pasal 1161 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJKN mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN menyelenggarakan fungsi: (a) perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; (b) pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; (c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; (e) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dalam menjalankan tugas dan fungsi DJKN, Direktur Jenderal Kekayaan Negara dibantu oleh

1

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Sekretaris Ditjen, 7 Direktur, 3 Tenaga Pengkaji, 17 Kepala Kantor Wilayah, dan 70 Kepala KPKNL. Selain itu, dalam melaksanakan pendayagunaan dan kerjasama operasional aset yang bertujuan untuk optimalisasi aset dibentuklah Lembaga Manajemen Aset Negara sebagai Badan Layanan Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 219/PMK.01/2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara sebagaimana telah diganti dengan PMK Nomor 57/PMK.01/2017.

Struktur organisasi DJKN dapat dilihat dalam diagram 1.1. Diagram 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA

LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA (LMAN)

DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN

KANTOR WILAYAH (17)

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (70)

DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI NEGARA LAIN-LAIN

TENAGA PENGKAJI OPTIMALISASI KEKAYAAN NEGARA

DIREKTORAT PENILAIAN

TENAGA PENGKAJI HARMONISASI KEBIJAKAN

DIREKTORAT LELANG

DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

TENAGA PENGKAJI RESTRUKTURISASI, PRIVASTISASI DAN EFEKTIVITASKEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

Dalam menjalankan tugasnya, DJKN didukung oleh 3.613 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, keuangan, bisnis, hukum, teknik, sosial, dan lain-lain. Komposisi pegawai DJKN berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, umur, dan gender adalah sebagai berikut:

Laporan Kinerja 2017

2

P E N D A H U L U A N

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dan Golongan )*

Tingkat Pendidikan

Golongan Ruang

Jumlah

I

II

III

IV

SD

0

4

0

0

4

SLTP

0

10

0

0

10

SLTA

0

126

350

0

476

D1

0

92

74

0

166

D3

0

458

222

0

680

D4/S1

0

142

1.428

78

1.648

S2

0

0

346

272

618

S3

0

0

3

8

11

JUMLAH

0

832

2.423

358

3.613

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur Dan Golongan )*

Kelompok Umur

Golongan Ruang II

III

IV

18 – 30

0

513

209

0

722

31 – 40

0

166

789

10

965

41 – 50

0

104

967

204

1.275

Di atas 50

0

49

458

144

651

TOTAL

0

832

2.423

358

3.613

*per - 22 Januari 2018

3

Jumlah

I

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender dan Golongan

Jenis Kelamin

Golongan Ruang

Jumlah

I

II

III

IV

Perempuan

0

225

784

73

1.082

Laki - laki

0

607

1.639

285

2.531

TOTAL

0

832

2.423

358

3.613

Isu Strategis 1.

2.

3. 4. 5.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Amanat konstitusi tersebut memberikan gambaran bahwa Pengelolaan kekayaan negara memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengamanatkan sumber daya alam strategis untuk dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perubahan paradigma pengelolaan kekayaan negara dari asset administration (penatausahaan aset) menjadi asset manager (manajer aset) menuntut peran dan tanggung jawab yang lebih besar dari pengelola barang (Kementerian Keuangan c.q DJKN) untuk mengelola kekayaan negara lebih optimal dan akuntabel. Optimalisasi pemanfaatan aset potensial dalam rangka peningkatan utilisasi aset, peningkatan DJKN sebagai aktor penting dalam LKPP, hal ini terlihat dari pos terbesar dalam neraca berasal dari aset dan investasi pemerintah. DJKN memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional, melalui perencanaan, pengawasan, dan pengendalian investasi pemerintah pada BUMN.

Laporan Kinerja 2017

4

Sistematika Laporan Sistematika penyajian Laporan Kinerja DJKN Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. Ikhtisar Eksekutif Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatifnya. 2.

3.

5

Bab I. Pendahuluan Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, isu strategis, dan sistematika laporan. Bab II. Perencanaan Kinerja Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan perkembangan implementasi pengelolaan kinerja.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

4.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja Bagian ini menguraikan tentang sasaran kinerja, capaian kinerja organisasi, kinerja lainnya, dan realisasi anggaran.

5.

Bab IV. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Bagian ini menguraikan tentang evaluasi implementasi akuntabilitas kinerja, laporan hasil AKIP DJKN, dan tindaklanjut rekomendasi Itjen atas hasil evaluasi AKIP DJKN Tahun 2016.

6.

Bab V. Penutup Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, langkah-langkah atau strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

Laporan Kinerja 2017

6

BAB 2 P E R E N C A N A A N K I N E R J A Rencana Strategis Perjanjian Kinerja Pengukuran Kinerja Perkembangan Implementasi Pengelolaan Kinerja

7

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Laporan Kinerja 2017

8

P E R E N C A N A A N K I N E R J A

Rencana Strategis Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2015-2019, DJKN merancang rencana

telah ditetapkan. Akuntabel kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggung- jawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan

pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat, melalui:

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis yang merupakan landasan penyelenggaraan SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, (ii) peningkatan pembiayaan

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal

kekayaan negara dengan penganggaran. Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 6 (enam) misi, yaitu:

tanggal 27 Mei 2015 tentang Rencana Strategis administrasi, dan hukum.

2015-2019. Rencana Strategis DJKN memuat visi, dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. DJKN berusaha memberikan pelayanan di barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan visi DJKN, yaitu ”Mengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat”. Dari visi yang ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional penilaian, pengurusan piutang negara, dan

9

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

4.

5.

Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan. Melaksanakan pengurusan piutang negara akuntabel.

sebagai instrumen jual beli yang mampu

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah

KKKS untuk mendukung kegiatan hulu

fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Terdapat 8 (delapan) tujuan yang hendak dicapai

2. 3.

negara. Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan barang milik negara. Peningkatan kualitas perencanaan,

yang berasal dari pemanfaatan dan

dengan kebijakan di bidang energi. 2.

pemerintah.

5. 6. 7.

Peningkatan pelayanan penilaian. Optimalisasi pengurusan piutang negara. Peningkatan pelayanan lelang. governance, dan penguatan kelembagaan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, DJKN mempunyai strategi yang akan dijalankan. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan,

3.

Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan

b.

Penyempurnaan regulasi berkenaan

c.

Capacity building SDM.

Peningkatan kualitas perencanaan, Pemerintah. a. Penyempurnaan dan penguatan regulasi di bidang investasi pemerintah. c.

pemerintah.

Sesuai dengan Renstra DJKN Tahun 2015-2019, strategi DJKN yang akan ditempuh adalah sebagai berikut: negara. a. Menyempurnakan dan memperkuat dengan amanat Peraturan Pemerintah b.

Implementasi basis akrual dalam

c.

untuk menyusun LKPP. Meningkatkan kualitas penyajian Nilai

Pemberian penambahan PMN yang

pemerintah.

a.

Penyelesaian Piutang Negara yang mempunyai nilai outstanding besar atau

b.

Optimalisasi tahap pengurusan Piutang Negara.

sebagai bentuk pertanggungjawaban

secara efektif.

Laporan Kinerja 2017

10

P E R E N C A N A A N

5.

Peningkatan pelayanan penilaian. a. Penyempurnaan dan penguatan regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan strategi tersebut, DJKN mengusulkan Rancangan Undang-

b.

Standardisasi pelayanan penilaian pada instansi vertikal.

Jenderal Kekayaan Negara maupun yang berkaitan

dan pembinaan penilai pemerintah. Penjaminan kualitas dan pengembangan

Tahun 2015-2019.

Pemerintah.

Perjanjian Kinerja

Penilaian.

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan

d.

6.

K I N E R J A

Optimalisasi pengurusan piutang Negara.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara

b. 7.

Optimalisasi tahap pengurusan.

Peningkatan pelayanan lelang. instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi jenis lelang. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target

penajaman tugas dan fungsi unit kerja.

c.

pegawai. Penyusunan Arsitektur TIK yang

d.

Pembangunan dan pengembangan sistem

DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis DJKN. Sasaran Strategis DJKN Tahun 2017 telah tertuang dalam Peta Strategi DJKN. Peta Strategi DJKN Tahun 2017 memuat 11 sasaran strategis. Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai

f. g.

11

Optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal. Peningkatan efektivitas layanan kehumasan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Optimal; (2) Kepuasan Pengguna Layanan; (3)

Optimal. Peta Strategi DJKN tersaji dalam bagan 2.1 berikut. Bagan 2.1

perspective

CAPAIAN PETA STRATEGI 2017 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Customer perspective

SS 1 Pengelolaan kekayaan negara yang optimal

Internal Process perspective

Perumusan

perspective

SS 3

SS 2 Kepuasan pengguna layanan

SS 4 Perumusan Kebijakan yang berkualitas

atas Peraturan Pengelolaan Kekayaan Negara

Pengelolaan

SS 5 pengamanan kekayaan negara yang akuntabel

SDM

Organisasi

SS 8

SS 9

Pengendalian Mutu

SS 6 Pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang yang optimal

SS 7

TIK

Anggaran

SS 10

SS 11 Pengelolaan anggaran yang optimal

Laporan Kinerja 2017

12

P E R E N C A N A A N

K I N E R J A

Peta Strategi DJKN menerapkan 4 perspektif, yaitu: stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective. Stakeholders perspective berisi hal-hal stakeholder. Customer perspective berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Internal process perspective berisi keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan learning and growth perspective

berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan. Dari Peta Strategi DJKN Tahun 2017 tersebut diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang

keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan IKU

Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja

Satuan

Target

%

70

1.1

Rasio utilisasi aset terhadap total aset tetap

1.2

Persentase manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara

Triliun

1,44

1.3

Rasio dana aktif BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan terhadap total ekuitas

Indeks

2,66

Satuan

Target

Indeks

4,22

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Persentase kepatuhan penyampaian RK-BMN dan laporan wasdal pengelolaan BMN

%

80

Sasaran Strategis 2 Kepuasan Pengguna Layanan

Indikator Kinerja 2.1

Indeks kepuasan pengguna layanan

Sasaran Strategis 3

3.1

13

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Sasaran Strategis 4

Indikator Kinerja 4.1

Indeks penyusunan/penyempurnaan peraturan

Satuan

Target

Indeks

70

Sasaran Strategis 5 Penatausahaan Dan Pengamanan Kekayaan Negara yang Akuntable

Indikator Kinerja

Satuan

Target

5.1

Persentase bidang tanah BMN yang direkomendasikan untuk disertipikatkan

%

100 (3000 bidang)

5.2

Deviasi nilai aset tetap antara LKPP dengan LBMN

%

1

5.3

Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat

%

5

Sasaran Strategis 6 Pengurusan Piutang Negara Dan Pelaksanaan Lelang yang Optimal

Indikator Kinerja

Satuan

Target

6.1

Persentase hasil pengurusan piutang negara

%

100

6.2

Persentase hasil lelang

%

100

Satuan

Target

Sasaran Strategis 7

Indikator Kinerja 7.1

Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti

%

75

7.2

Indeks kinerja BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan

%

100

7.3

Rata-rata indeks kualitas laporan keuangan BA 999.03 dan BA 999.99

Indeks

4

Satuan

Target

%

90

Sasaran Strategis 8

Indikator Kinerja 8.1

Persentase pemenuhan standard soft and hard competency

Laporan Kinerja 2017

14

P E R E N C A N A A N

K I N E R J A

Sasaran Strategis 9

Indikator Kinerja

Satuan

Target

%

90

Indeks

76

Satuan

Target

10.1 Persentase downtime sistem TIK

%

1

10.2 Persentase implementasi sistem informasi yang mendukung proses bisnis

%

100

Indeks

80

Satuan

Target

%

95

9.1

Persentase implementasi inisiatif RBTK

9.2

Indeks tata kelola organisasi

Sasaran Strategis 10

Indikator Kinerja

10.3 Indeks implementasi IT Service Management Tahap I

Sasaran Strategis 11

Indikator Kinerja 11.1 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Pengukuran Kinerja

4.

5.

Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 1.

3.

Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%; maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya; Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan Indeks Capaian IKU;

15

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target; Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut: a). Apabila realisasi pecapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU b). Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:

minimize, merupakan Maximize nilai target yang ditetapkan.

Stabilize nilai target yang ditetapkan.

Minimize

120

100

75

50

25

0

Indeks Capaian

Capaian 100 In

= Indeks capaian

In-1 = Indeks capaian dibawahnya

90

67.5

45

0

Cn

= Capaian dengan ketentuan :

a.

Apabila Realisasi > Target, maka:

In-1 = Indeks capaian diatasnya Ca

22.5

Cn = 100 - (Ca - 100), dimana Ca maksimum adalah

= Capaian awal

200% b.

Apabila Realisasi < Target, maka : Cn = Ca Cn-1 = Capaian dibawahnya Cn+1= Capaian diatasnya

Laporan Kinerja 2017

16

P E R E N C A N A A N

K I N E R J A

stabilize, merupakan

berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU stabilize mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

Selain evaluasi capaian kinerja, DJKN juga

meningkatkan awareness feedback dilaksanakan dalam bentuk asistensi yang dan Keuangan Setjen, perwakilan dari Sekretariat DJKN dan perwakilan dari unit yang direviu (dari

Perkembangan Implementasi Pengelolaan Kinerja

dengan pelaksanaan evaluasi untuk memastikan

kinerja Kemenkeu-One dilaksanakan secara rutin setiap triwulan melalui Rapat Pimpinan

pada unit tersebut. Pembahasan meliputi evaluasi capaian kinerja Kemenkeu-One strategis, dan current issue. Untuk pembahasan capaian kinerja Kemenkeu-One tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal evaluasi capaian sampai dengan 31 Desember sebesar 108,68%.

17

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Gambaran umum mengenai hasil reviu

tersebut menjelaskan perbandingan penilaian Kementerian dan DJKN, yang merupakan agregat nilai reviu Kemenkeu-One s.d. Kemenkeu-Five.

Perbandingan Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja DJKN dengan Kemenkeu

Perencanaan

86,40 91,03

Strategis Cascading dan

90,23 91,39

Alignment

98,69 97,78

Pelaksanaan

95,13 88,81

Monitoring dan Evaluasi

96,47 89,17

Tindak Lanjut Monev

100,0 84,1

Nilai Reviu

93,81 89,89 DJKN

Kemenkeu

Kinerja Tahun 2017 menunjukkan bahwa

diantaranya peningkatan kualitas perencanaan

menunjukkan kualitas sangat baik adalah cascading dan alignment (90,23), perencanaan kegiatan

pada masing-masing unit sampel.

evaluasi (100). Sedangkan dalam hal perencanaan strategis, DJKN telah melaksanakannya dengan kinerja DJKN berada di atas nilai kementerian. atas nilai Kementerian yaitu perencanaan strategis, cascading dan alignment, perencanaan kegiatan,

cascading dan alignment.

cascading dan alignment; (2) penyempurnaan penyusunan Peta strategi, parameter IKU dan penetapan IS; jawab pada masing-masing level jabatan. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah ketepatan evaluasi capaian kinerja khususnya pada level Kemenkeu-Two serta peningkatan pemahaman

pada DJKN mengalami peningkatan yang cukup

Laporan Kinerja 2017

18

BAB 3 A K U N T A B I L I T A S K I N E R J A Capaian Kinerja Organisasi Kinerja Lainnya Realisasi Anggaran

19

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Laporan Kinerja 2017

20

A K U N T A B I L I T A S K I N E R J A

Capaian Kinerja Organisasi pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJKN adalah sebesar 108,68%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil

Kinerja DJKN

Nilai Kinerja Organisasi : 108,68%

Stakeholders perspective Bobot: 25% Capaian kinerja: 29,74%

Customers perspective Bobot: 15% Capaian kinerja: 15.70%

Internal Process perspective

Bobot: 30% Capaian kinerja: 30.90%

Learning and growth perspective

Bobot: 30% Capaian kinerja: 32,34%

Capaian Kinerja IKU DJKN Tahun 2017

1 IKU

1 IKU

4.76 19 IKU

90.48 21

%

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

%

4.76

% Dari 21 IKU Kemenkeu-One terdapat:

Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi perencanaan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; pemindahtanganan; penghapusan; penilaian; penatausahaan; pengawasan/ pengendalian. Pengelolaan kekayaan negara yang dilaksanakan oleh DJKN meliputi tugas pengelolaan barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan kekayaan negara lainlain, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang.

Indikator Kinerja 1. Rasio utilisasi aset terhadap total aset tetap 2. Persentase manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara 3. Rasio dana aktif BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan terhadap total ekuitas

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

Utilisasi pada umumnya mengacu pada proses pendayagunaan sumber daya. set sebagai salah satu sumber daya yang harus benar-benar diutilisasi dengan optimal. Proses utilisasi aset harus dilakukan berdasarkan hasil analisis highest and best use principle. Berdasarkan prinsip ini, aset dapat optimal apabila seluruh kapasitas yang dimiliki difungsikan secara optimal sehingga mampu memenuhi asas legal (legally permissible), (physically possible), kelayakan , dan produktivitas maksimal (maximally productive).

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila seluruh aset dapat diutilisasi, dapat memberikan dampak positif bagi pengamanan aset negara, dan dapat meningkatkan penerimaan negara. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

Target

Realisasi

Kinerja

70%

81,63%

116,61%

1,44 Triliun

2,232 Triliun

120%

2,66

3,19

119,92%

Untuk memastikan utilisasi atas aset negara berjalan dengan optimal, maka ditetapkanlah indikator kinerja utama (IKU) “rasio utilisasi aset terhadap total aset tetap”. Objek utilisasi pada indikator ini meliputi aset-aset tetap yang dimiliki oleh negara. Berdasarkan data pada LKPP, aset tetap selalu memiliki porsi terbesar dengan nilai dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah data pertumbuhan aset tetap pada LKPP tahun 2004 – Semester I 2017 (dalam triliun rupiah).

Laporan Kinerja 2017

22

A K U N T A B I L I T A S

K I N E R J A

Kenaikan nilai aset akibat adanya program inventarisasi dan penilaian dan peningkatan belanja modal

1.709,85 1.726,00

443,49

Penurunan disebabkan oleh mulai diterapkannya penyusutan atas aset tetap

673,34

344,61

229,07 2004

1.921,79 1.714,58

979,00

314,17

1.921,68

1.852,04

1.694,00

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Oleh karena itu, penggunaan indikator ini berfungsi untuk memastikan aset negara, terutama aset tetap, benar-benar diberdayakan dengan optimal, sehingga berdampak pada adanya nilai tambah (value added) serta menghilangkan opportunity loss atas aset tersebut. Nilai tambah yang diharapkan dari utilisasi atas aset negara adalah sebagai berikut:

Aset yang diperoleh dari belanja ABPN harus benar-benar digunakan sesuai dengan perencanaan awal sehingga belanja pemerintah menjadi efektif.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

2011

2012

2013

2014

2015

2016

S1 2017

Opportunity Loss Aset Idle Dalam kondisi-kondisi tertentu, terutama akibat perencanaan yang tidak matang, aset yang diperoleh tidak selalu digunakan sesuai dengan perencanaan awal. Selain itu, negara juga memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan aset. Melalui kebijakan tersebut, maka aset-aset dalam kondisi idle atau di bawah kapasitas penggunaan dapat dioptimalkan, baik melalui pemanfaatan kepada sektor privat sehingga menambah penerimaan negara maupun digunakan untuk kepentingan publik.

Ruang lingkup utilisasi yang diukur pada indikator ini adalah sebagai berikut:

No

Jenis Utilisasi

Rincian Utilisasi

Objek Pengukuran

1.

Pemanfaatan

a. b. c. d. e. f.

Sewa Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG) Pinjam Pakai Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

2.

Penetapan Status Penggunaan

a. penetapan status penggunaan dari perolehan APBN atau perolehan lainnya yang sah b. penetapan status penggunaannya karena hibah masuk c. penetapan aset untuk penyertaan modal pemerintah, d. penetapan aset sebagai underlying asset penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

a. nilai aset yang ditetapkan status penggunaannya b. nilai aset yang ditetapkan status pengggunaannya karena hibah masuk c. nilai aset yang dikonversi sebagai penyertaan modal d. nilai transaksi SBSN yang diterbitkan

3.

Hibah

hibah atas aset untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintah daerah

nilai aset yang dihibahkan

4.

Tukar Menukar

tukar-menukar aset

nilai aset baru hasil tukar- menukar

5.

Penetapan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya BPYBDS)

Penetapan BPYBDS pada BUMN /badan usaha lainnya.

nilai BPYBDS yang ditetapkan

Target IKU tahun 2017 ditetapkan sebesar 70%. Hal ini berarti 70% dari total aset tetap yang dimiliki negara harus sudah memiliki status utilisasi. Total aset tetap didasarkan pada nilai aset tetap pada Laporan Barang Milik Negara, yang meliputi: tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan. Ratio utilisasi aset terhadap total aset tetap merupakan

Target Kontrak

2017 Realisasi

Target Renstra

Kinerja 40%

45%

nilai aset yang disewakan nilai aset yang di-KSP-kan nilai aset yang di-BGS-kan nilai aset yang di-BGS-kan nilai aset yang dipinjampakaikan nilai aset yang di-KSPI-kan

perbandingan antara akumulasi nilai aset yang telah diutilisasi dibandingkan dengan jumlah aset tetap dalam LBMN. Target sebesar 70% didasarkan pada tren realisasi dan target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan strategis (renstra) tahun 2015—2019. Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2016, target dan realisasi tahun 2017, serta target pada renstra.

2016 Target Renstra

a. b. c. d. e. f.

Target Kontrak

Realisasi

Kinerja 62,40%

44%

70%

81,63%

Laporan Kinerja 2017

24

A K U N T A B I L I T A S

K I N E R J A

Formula pengukuran kinerja ditetapkan sama dengan tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut:

Periode Pengukuran

Formula

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Polarisasi data ditetapkan menggunakan maximize, dimana semakin tinggi nilai rasio aset yang diutilisasi, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode take last known value (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

(Rp1.568,68 triliun) dari total aset telah ditetapkan pertumbuhan utilisasi aset dari tahun 2010-2017 (dalam triliun rupiah).

1.568,68 1.345,18

Target

1.158,71

Realisasi

52,69 3,34 2010

25

155,13 105,73 2011

258,44 208,29

2012

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

374,16 313,29

2013

537,36 443,80

2014

714,98 592,09

2015

835,65

2016

2017

No

Surat Persetujuan/ Penyampaian

Jenis Utilisasi

1.

KMK-653/KM.6/2017

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertahanan RI

129.000.000.000.000

2.

S-1349/KN/2017 dan S-1843/KN/2017

Penetapan Barang Milik Negara untuk Underlying Asset Penerbitan SBSN Tahun 2017

95.000.000.000.000

3.

KMK-690/KM.6/2017

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

5.108.438.235.916

4.

KMK-623/KM.6/2017

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

4.842.786.518.643

5.

KMK-636/KM.6/2017

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertahanan RI

4.412.984.645.780

6.

KMK-688/KM.6/2017

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertahanan

3.777.409.401.427

7.

KMK-42/KM.6/2017

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Sandi Negara

2.992.850.336.162

8.

KMK-13/KM.6/2017

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2.968.302.310.003

9.

KMK-148/KM.6/2017

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertahanan

2.536.416.019.000

10.

KMK-695/KM.6/2017

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertahanan

1.773.866.096.861

Capaian ini dihasilkan dari beberapa tindakan, baik berupa perumusan maupun pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan, seperti: 1. Penerbitan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 229/KM.6/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang telah Dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/ atau Keputusan Menteri Keuangan, yang mampu merelaksasi (debottlenecking) proses pemberian persetujuan utilisasi pada kantor pusat, kantor wilayah, KPKNL, dan satuan kerja Kementerian/Lembaga sehingga menjadi lebih

2.

Nilai

Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 /PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, yang mampu mendorong peningkatan kepatuhan dan kesadaran Kementerian/ Lembaga dalam menertibkan penatausahaan dan pengelolaan aset pada lingkup masingmasing Kementerian/Lembaga. Lembaga yang memiliki nilai aset besar, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Pertahanan, TNI, Kepolisian, Kementerian Perhubungan, dan lainnya untuk mengakselerasi utilisasi aset pada kementerian tersebut.

Laporan Kinerja 2017

26

A K U N T A B I L I T A S

4.

K I N E R J A

Pelaksanaan Program Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) pada seluruh Kementerian/Lembaga, dimana dalam program tersebut memeriksa kembali bagaimana kualitas utilisasi aset pada masingmasing satuan kerja Kementerian/Lembaga. Koordinasi intensif dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko terkait dengan penyiapan dan penyampaian Daftar Nominasi Aset sebagai underlying asset penerbiatan SBSN.

2.

Utilisasi aset negara merupakan salah satu proses penting dalam standar pengelolaan aset yang profesional dan akuntabel. Jika ditilik dari sejarah, pengelolaan aset negara seringkali menjadi momok bagi pemerintah, ketika laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hingga tahun 2008, LKPP selalu mendapat opini disclaimer, dimana salah satu penyebabnya adalah terkait dengan pengelolaan aset negara. Namun, melalui reformasi keuangan negara, salah satunya di bidang pengelolaan aset, opini tersebut mulai menunjukkan peningkatan, hingga pemerintah mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) untuk pertama kali pada tahun 2009, dan wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun 2016. Opini WTP tersebut tentu tidak akan diperoleh ketika ada aset negara yang tidak dicatat dan dikelola dengan baik.

1.

5.

2.

4.

5.

nilai kewenangan pemberian persetujuan utilisasi secara umum masih terpusat pada kantor pusat; dan pengelolaan aset yang masih belum optimal. adalah sasaran akhir yang ingin diwujudkan. Oleh karena itu, diperlukan rencana aksi yang sistematis dan terukur untuk mewujudkannya secara bertahap. Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja utilisasi pada tahun 2018 antara lain: memaksimalkan penggunaan data hasil pelaksanaan Program Penilaian Kembali BMN dalam menelusuri aset idle dan menetapkan strategi pengelolaannya; piloting permohonaan persetujuan utilisasi aset secara online melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara; persetujuan utilisasi pada instansi vertikal (kantor wilayah dan kantor pelayanan) serta satuan kerja Kementerian/Lembaga; merumuskan kebijakan pengelolaan portofolio aset untuk memetakan strategi pengelolaan di masa mendatang, sehingga setiap aset memiliki solusi atas utilisasi yang harus dilakukan; dan meningkatkan jumlah portofolio aset kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara untuk utilisasi aset negara.

Pada tahun 2017, banyak tantangan yang harus dihadapi untuk memaksimalkan pencapaian kinerja utilisasi, terutama berkaitan dengan beberapa hal seperti: 1. kepatuhan penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN oleh satuan kerja Kementerian/Lembaga masih belum optimal (6.856 satuan kerja tidak menyampaikan dan 416 satuan kerja terlambat menyampaikan, dari 24.546 total jumlah satuan kerja);

27

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara merupakan nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara dan nilai penghematan belanja yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara. Nilai penerimaan negara berasal dari 1) PNBP dari pengelolaan aset, 2) PNBP dari BUMN/Lembaga di bawah pembinaan Kemenkeu,

administrasi pengurusan piutang negara, dan 4) Cost saving dari pengelolaan aset Nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan

2.

4.

miliar. PNBP pengelolaan investasi sebesar Rp 788,51 miliar. miliar. PNBP pengurusan piutang negara sebesar Rp 19,64 miliar. Masih banyaknya BMN idle yang belum dioptimalkan dan pemanfaatan BMN belum sesuai ketentuan berimplikasi pada aset yang tidak menjadi sumber daya aktif alternatif penerimaan negara. Salah satu permasalahannya adalah peran pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN belum sepenuhnya efektif. Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai target IKU ini antara lain : kerja sama pemanfaatan, kemitraan, hibah, dukungan terhadap program pemerintah, seperti dukungan lahan untuk program sejuta rumah, hibah kepada pemerintah daerah, dan lain-lain. mengukur nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara.

penelusuran hasil pemanfaatan aset. dengan lebih intens terutama atas keputusan pemanfaatan aset yang telah dikeluarkan dan pemanfaatan yang tidak sesuai ketentuan. BMN untuk memetakan BMN Idle yang belum dilaporkan dan memanfaatkan BMN yang belum sesuai ketentuan. Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara pada tahun 2018 adalah melaksanaan Program Penilaian Kembali BMN sebagai salah satu media pengawasan dan pengendalian (wasdal) terutama dalam memetakan BMN Idle yang belum dilaporkan dan pemanfaatan BMN yang belum sesuai ketentuan.

Kementerian Keuangan terhadap total ekuitas IKU ini mengukur seberapa baik kinerja pelaksanaan mandat BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan sebagai . Nilai rasio dana aktif BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan terhadap total ekuitas 2,66 dengan persentase capaian sebesar 119,92%. Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2016, target dan realisasi tahun 2017, serta target pada renstra.

2016 Target Renstra

Target Kontrak

2017 Realisasi

Target Renstra

Kinerja 2,29

2,29

Target Kontrak

Realisasi

Kinerja 2,80

2,66

2,66

3,19

Laporan Kinerja 2017

28

A K U N T A B I L I T A S

K I N E R J A

Berikut adalah realisasi rasio dana aktif terhadap total ekuitas tiap BUMN/Lembaga:

No

BUMN/Lembaga

Dana Aktif

Ekuitas

Rasio

(triliun rupiah)

(triliun rupiah)

1.

LPEI

119,88

21,36

5,61

2.

PT SMI

52,75

34,17

1,54

3.

PT SMF

34,09

7,85

4,34

4.

PT PII

35,63

10,26

3,47

5.

PT GDE

0,74

2,63

0,28

Total

243,089

76,269

3,19

Meskipun telah mencapai traget, namun jika dilihat lebih mendetail, capaian rasio dana aktif pada BUMN/lembaga di bawah Kementerian Keuangan tidak merata (PT SMI dan PT GDE masih di bawah target), hal ini akan berimplikasi pada peran beberapa BUMN/Lembaga di bawah Kementerian tidak optimal. Akar permasalahan dalam pencapaian IKU ini diantaranya adalah peraturan terkait pembinaan dan pengawasan BUMN/Lembaga dibawah Kemenkeu belum memadai, selain itu belum optimalnya perangkat evaluasi yang dapat mengukur kualitas leveraging atas dana aktif yang telah disalurkan. Namun demikian, tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah : terhadap kinerja keuangan/kesehatan perusahaan BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan.

pembinaan dan pengawasan BUMN di bawah Kemenkeu. tentang Pengelolaan Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan Rencana aksi yang akan dilakukan adalah menyusun IKU tahun 2018 yang dapat mengukur kualitas leveraging dana aktif yang telah disalurkan.

Sasaran Strategis 2 : Kepuasan Pengguna Layanan Tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna layanan oleh lembaga independen. Hasil survei yang positif akan meningkatkan citra DJKN. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja 1. Indeks kepuasan pengguna layanan

29

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Target

Realisasi

Kinerja

4,22

4,37

103,55%

IKU ini mengukur kualitas layanan DJKN dilihat dari perspektif para pengguna layanan. Berdasarkan survei tahun 2017, hasil yang diperoleh cukup tinggi. Namun demikian masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, yaitu unsur “waktu pelayanan”, “kesesuaian prosedur”, dan “pungutan

yang tidak sesuai ketentuan”. Apabila unsur-unsur di atas tidak ditingkatkan maka kualitas pelayanan DJKN akan kembali menurun. Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2016, target dan realisasi tahun 2017, serta target pada renstra.

2016

2017

Target Renstra

Target Kontrak

Realisasi

Target Renstra

Kinerja 4,16

4,16

Target Kontrak

Realisasi

Kinerja 4,20

4,22

4,22

4,37

Dilihat dari perkembangan realisasi IKU dari tahun 2016 sampai 2017 mengalami kenaikan indeks, artinya tingkat kepuasan terhadap layanan yang diberikan kepada stakeholder di bidang pengelolaaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang semakin meningkat. Meskipun demikian, masih terdapat akar permasalahan dalam pencapaian IKU ini diantaranya proses bisnis masih belum mampu mengintegrasikan layanan yang dilaksanakan oleh dua atau lebih unit sehingga pelayanan menjadi end-to-end basis dan digitalisasi layanan online belum optimal.

langkah mitigasinya. Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian indeks kepuasan pengguna layanan pada tahun 2018 adalah digitalisasi proses bisnis yang memungkinkan status layanan dapat dipantau secara online dan realtime dan evaluasi SOP untuk layanan-layanan unggulan

Tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah mengevaluasi titik rawan setiap prosedur yang berpotensi memperlambat pemberian layanan, untuk kemudian disusun

Persentase kepatuhan penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN) dan laporan pengawasan dan pengendalian (wasdal) pengelolaan BMN, dengan capaian sebagai berikut:

Sasaran Strategis 3 : Kepatuhan Yang Tinggi Atas Peraturan Pengelolaan Kekayaan Negara Dalam pencapaian sasaran strategis ini,

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Kinerja

1. Persentase kepatuhan penyampaian RK-BMN dan laporan wasdal pengelolaan BMN

80%

84,60%

105,75%

IKU ini mengukur tingkat kepatuhan penyampaian RK-BMN dan laporan wasdal pengelolaan BMN oleh Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2016, target dan realisasi tahun 2017, serta target pada renstra.

Laporan Kinerja 2017

A K U N T A B I L I T A S

K I N E R J A

2016 Target Renstra

Target Kontrak

2017 Realisasi

Target Renstra

Kinerja 66,67%

80%

Realisasi

Kinerja 96%

Terlihat pada tabel di atas, capaian realisasi tahun 2017 menurun dibandingkan tahun 2016, hal ini disebabkan karena kepatuhan penyampaian laporan wasdal masih cukup rendah, yaitu 6.856 satuan kerja tidak menyampaikan dan 416 satuan kerja terlambat menyampaikan, sehingga berimplikasi pada pengelolaan BMN menjadi tidak optimal. Akar permasalahan dalam pencapaian IKU ini adalah wasdal belum dilakukan secara aktif dan digitalisasi pelaporan wasdal masih belum optimal. Tindakan yang telah dilakukan adalah mengevaluasi titik rawan setiap prosedur yang berpotensi memperlambat pemberian layanan, untuk kemudian disusun langkah mitigasinya. Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU pada tahun 2018 adalah digitalisasi proses bisnis yang memungkinkan status layanan dapat dipantau secara online dan realtime dan evaluasi SOP untuk layanan-layanan unggulan.

Indikator Kinerja 1. Indeks penyusunan/penyempurnaan peraturan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Target Kontrak

66,67%

80%

84,60%

Sasaran Strategis 4 : Perumusan Kebijakan Yang Berkualitas Perumusan kebijakan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan kebijakankebijakan (payung hukum) yang nantinya digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan DJKN. Kebijakan yang berkualitas dapat diidentifkasi dari beberapa hal seperti: 1) penyelesaian peraturan tepat waktu 2) peraturan tersebut tidak bertentangan dengan hal yang diperlukan dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Target

Realisasi

Kinerja

70

89,38

120%

Realisasi peraturan yang ditetapkan oleh Dirjen Kekayaan Negara (meliputi Perdirjen atau Kepdirjen yang bersifat mengatur) dan atau peraturan yang selesai dibahas di DJKN untuk disampaikan kepada pihak di luar DJKN untuk diproses lebih lanjut (meliputi UndangUndang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, atau Keputusan Menteri Keuangan). Indeksasi capaian IKU diukur melalui tahapan penyelesaian peraturan, misalnya untuk

penyampaian peraturan ke Menteri Keuangan diukur dengan indeks 70, harmonisasi dan legal drafting di Biro Hukum dengan indeksasi 80 (untuk RKMK dan RPMK), sedangkan capaian realisasi diukur dengan rata-rata indeks penyusunan/ penyempurnaan.

rata-rata peraturan yang telah diselesaikan, yaitu

Dit BMN 1.

PMK Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara tanggal 22 Februari 2017

100

2.

Perdirjen Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Negara tanggal 17 Februari 2017

100

4.

PMK Nomor 165/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Pemerintah Pusat pada tanggal 12 Mei 2017)

100

5.

Perpres 75 Tahun 2017 tentang Penilaian kembali BMN/D tanggal 1 Agustus 2017

100

6.

MK Nomor 118/PMK.06/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara)

100

7.

KMK Nomor 781/KM.6/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Perubahan Ketujuh atas

100

Negara 8.

RPMK Pengganti PMK No 4 tentang Pendelegasian kewenangan pengelola ke pengguna

50

9.

RPMK perubahan PMK 111/2016 ttg Tatacara Pemindahtanganan BMN

50

10.

KMK Objek Asuransi

60

Laporan Kinerja 2017

A K U N T A B I L I T A S

K I N E R J A

Dit KND 1.

PMK Nomor 105/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

100

2.

PMK Nomor 106/PMK.06/2017 tentang Pengelolaan Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

100

3.

PMK Nomor 108/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Badan Hukum

100

4.

PMK Nomor 135/PMK.06/2017 tentang perubahan kedua atas PMK 78/PMK.06/2015 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi Persero di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan

100

5.

RPMK tentang Penghapusan Aset pada BUMN di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

50

6.

RPMK tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (persero) di bawah Kemenkeu. Progress : Telah dilakukan pembahasan pada tanggal 5 September 2017 dan diperoleh masukan untuk memasukkan beberapa hal dalam Lampiran ke dalam batang tubuh RPMK.

50

7.

RPMK tentang Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang LPEI

50

8.

RPMK tentang Perubahan PMK 260/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penetapan Penggunaan Surplus dan Kapitalisasi Modal LPEI

50

Dit PNKNL 1.

PMK Nomor 102/PMK.06/2017 tentang Keanggotaan dan tata kerja PUPN

100

2.

KMK Nomor 724/KM.6/2017 tentang format naskah dinas dan produk hukum PUPN

100

3.

KMK Nomor 376/MK.6/2017 tentang pedoman pelaksanaan tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian BMN yang berasal dari perjanjian kerja sama /kontrak pengusahaan pertambangan generasi I.

100

4.

Perdirjen Nomor 06/KN/2017 tentang petunjuk teknis pengurusan piutang negara.

100

5.

Kepdirjen Nomor 207/KN/2017 tentang penggunaan aplikasi sistem manajemen informasi pengurusan piutang negara

100

6.

Kepdirjen Nomor 151/KN/2017 tentang pedoman inventarisasi aset eks BPPN.

100

7.

Kepdirjen nomor 171/KN/2017 tentang pedoman teknis penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan aset eks BPPN, eks kelolaan PT PPA, dan eks BDL di lingkungan DJKN

100

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Dit Lelang 1.

PMK No 156/PMK.06/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Balai Lelang,

100

2.

PMK No 38/PMK.06/2017 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pelelang,

100

3.

KMK No 420 tentang Uraian Jabatan Fungsional Pelelang di Lingkungan DJKN,

100

4.

PMK No 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II,

100

5.

PMK No 45/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pemeriksaan PL Kelas II,

100

6.

PMK No 46/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pemeriksaan Balai Lelang.

100

Dit Penilaian 1.

Revisi PMK 166 tentang Penilaian BMN (telah disampaikan ke Menteri Keuangan dengan ND143/KN/2017 tanggal 15 Juni 2017. Saat ini telah terbit PMK 111/2017

100

2.

PMK-132/PMK.06/2017 tentang Juknis Jafung Penilai Pemerintah tanggal 3 Oktober 2017 dan 100 diundangkan dengan nomor berita negara 1382

100

RATA - RATA

89.38

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2016 dan 2017.

2016

2017

Target

Realisasi

Target

Realisasi

100% (23 peraturan)

135,71% (38 peraturan)

70

89,38

Target dapat tercapai karena adanya kerja sama dan harmonisasi antara unit inisiator peraturan dengan unit pengharmonisasi peraturan untuk

Sasaran Strategis 5 : Penatausahaan Dan Pengamanan Kekayaan Negara Yang Akuntabel

maupun penggabungan peraturan. Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU pada tahun 2018 adalah

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan kekayaan negara sesuai ketentuan yang berlaku yang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan kekayaan negara. Pengamanan merupakan rangkaian kegiatan pengamanan kekayaan

jumlah maupun substansi.

administrasi, dan pengamanan hukum.

Laporan Kinerja 2017

A K U N T A B I L I T A S

K I N E R J A

Pentausahaan dan pengamanan yang akuntabel adalah penatausahaan dan pengamanan yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah atau peraturan yang berlaku sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pencapaian

ditabulasikan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Kinerja

1. Persentase bidang tanah BMN yang direkomendasikan untuk disertipikatkan

100% (3.000 bidang)

137,60% (4.128 bidang)

120%

2. Deviasi nilai aset tetap antara LKPP dengan LBMN

1%

0,1%

120%

3. Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat

5%

448,35%

0

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut di bawah ini. tentang Pensertipikatan BMN Berupa Tanah, BMN berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah RI cq KL yang menguasai dan/atau menggunakan BMN. direkomendasikan oleh DJKN kepada Kementerian ATR/BPN tidak dapat terpenuhi seluruhnya. Dari 4.128 bidang yang diusulkan, bidang tanah yang

pensertipikatan yang telah dimulai sejak dan pendataan melalui program aplikasi SIMANTAP.

berdampak pada beberapa hal sebagai berikut: pihak-pihak di luar pemerintah.

dan pembentukan tim yang terdiri dari unsur Kementerian Keuangan (dhi. DJKN) dan 2017.

LKPP. tanah tidak berada pada Kementerian Keuangan (DJKN) sehingga alokasi sumber daya sebagian besar di luar kendali DJKN. Namun demikian tindakan yang telah dilaksanakan adalah: Keuangan dan Kepala BPN nomor : 186/ PMK.06/2009 dan nomor : 24 tahun 2009

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

berupa tanah yang anggotanya terdiri dari pihak DJKN dan Kementerian ATR/BPN. Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2016, target dan realisasi tahun 2017, serta target pada renstra.

2016 Target Renstra

Target Kontrak

2017 Realisasi

Target Renstra

Kinerja 2.850 bidang

2.200 bidang

Target Kontrak

Realisasi

Kinerja 3.534 bidang

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU pada tahun 2018 adalah melakukan pemantauan perkembangan

Deviasi merupakan tingkat penyimpangan antara nilai aset tetap dalam LKPP dengan nilai aset tetap dalam LBMN. Realisasi diperoleh dari ratarata deviasi per periode (selisih antara nilai aset tetap pada LBMN dengan nilai aset tetap LKPP dibandingkan dengan nilai aset tetap sesuai LBMN) dengan rincian: Q1 : Deviasi antara LBMN 2016 Unaudited dengan LKPP 2016 Unaudited, Nilai Deviasi Q1 :

2.850 bidang

100% (3.000 bidang)

137,60% (4.128 bidang)

sesuai ketentuan, hal ini berimplikasi pada nilai aset pada LKPP tidak diyakini kewajarannya. Akar permasalahannya adalah pengawasan terhadap penatausahaan BMN pada K/L belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan sistem informasi penyusunan LKPP dan LKKL belum terintegrasi. Namun demikian, tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU ini adalah:

Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemuktahiran Data Barang Milik Negara dan pengawasan penatausahaan BMN (terutama persediaan). terkait penatausahaan BMN pada K/L.

Q2: Deviasi antara LBMN 2016 Audited dengan LKPP 2016 Audited, Deviasi Q2: Rp96.892.191.040 (0,005 %)

PMK.02/2016 tentang Penatausahaan BMN

Sehingga rata-rata deviasi tahun 2017 mencapai 0,1 % Penatausahaan BMN pada K/L belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Sesuai temuan BPK atas LKPP Tahun 2016, terdapat penatausahaan persediaan dan aset tak berwujud yang belum

secara menyeluruh salah satunya melalui BMN Award. Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2016, target dan realisasi tahun 2017, serta target pada renstra.

memastikan Kanwil dan KPKNL melalukan pengendalian penatausahaan BMN pada satuan kerja

Laporan Kinerja 2017

A K U N T A B I L I T A S

K I N E R J A

2016 Target Renstra

Target Kontrak

2017 Realisasi

Target Renstra

Kinerja 1,8%

1%

Target Kontrak

Realisasi

Kinerja 0,127%

Hal ini menunjukkan bahwa selisih nilai aset tetap pada LKPP dibandingkan dengan LBMN semakin kecil sehingga kedepannya diharapkan nilai aset tetap pada LKPP akan sama dengan LBMN dan menjadi laporan yang akuntabel. Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU pada tahun 2018 adalah melakukan integrasi sistem informasi penyusunan LKPP dan LKKL.

1,5%

1%

0,1%

Q1: Deviasi sebesar 1,12% diperoleh dari ratarata deviasi penerimaan kas sebesar 2,24% dan pembiayaan keluar sebesar 0% rata deviasi penerimaan kas sebesar 79,91% dan pembiayaan keluar sebesar 0% rata deviasi penerimaan kas sebesar 24,21% dan pembiayaan keluar sebesar 0%

dan pembiayaan keluar sebesar 14,82% Sampai dengan Q4, maka deviasinya adalah Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah gap antara perkiraan/proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta dana investasi pemerintah dan kewajiban penjaminan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat dieksekusi. Rincian capaian deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat, adalah sebagai berikut:

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Salah satu sumber penerimaan kas di lingkungan DJKN adalah hasil transaksi lelang dari pelaksanaan eksekusi aset kredit eks BLBI. Oleh karena itu, tentunya akan sulit untuk memproyeksikan hasil transaksinya terutama dari dua aspek: 1) laku/tidak laku dan 2) nilai kenaikan hasil transaksi, hal ini akan berimplikasi pada akurasi perencanaan kas masuk rendah. Akar permasalahan akibat dari tidak tercapainya IKU ini adalah transaksi lelang bersifat bidding sehingga cukup sulit untuk diproyeksikan nilai hasil transaksinya. Namun demikian tindakan yang telah dilaksanakan adalah mengupayakan konsistensi jadwal pelaksanaan lelang sesuai dengan yang telah direncanakan. Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2016 dan 2017.

2016

2017

Target

Realisasi

Target

5%

0,07%

5%

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU pada tahun 2018 adalah pemetaan secara akurat sumbersumber penerimaan kas, pemutakhiran rencana penerimaan kas secara berkala, pemantauan pelaksanaan lelang.

Sasaran Strategis 6 : Pengurusan Piutang Negara Dan Pelaksanaan Lelang Yang Optimal Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Tahapan pengurusan piutang negara dimulai sejak diterimanya penyerahan piutang negara sampai dengan piutang negara dinyatakan lunas atau

Indikator Kinerja

Realisasi 448,35%

selesai. Pengurusan piutang negara yang optimal apabila dapat menyelesaikan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang masih diurus oleh DJKN, berhasil melakukan penagihan piutang negara, dan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara. Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan didahului dengan adanya pengumuman lelang. Pelaksanaan lelang yang kompetitif dengan terjualnya barang yang dilelang minimal sesuai dengan harga dasar/ limit lelang dan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel dibawah ini:

Target

Realisasi

Kinerja

1. Persentase hasil pengurusan piutang negara

100%

104,53%

104,53%

2. Persentase hasil lelang

100%

127,20%

120%

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

berkas kasus piutang negara (BKPN). Adapun capaian kinerja masing-masing aspek dapat dilihat pada tabel di bawah.

IKU ini mengukur kinerja pengurusan piutang negara melalui tiga aspek, yaitu 1) nilai piutang yang dapat diselesaikan, 2) nilai biaya administrasi

Laporan Kinerja 2017

A K U N T A B I L I T A S

K I N E R J A

PNDS Target (Miliar)

Realisasi (Miliar)

%

Bobot

% x Bobot

348

296,21

85,12%

30%

25,54%

Biad PPN Target (Miliar)

Realisasi (Miliar)

%

Bobot

% x Bobot

27,84

19,65

70,58%

20%

14,116%

Penyelesaian BKPN Target (Miliar)

Realisasi (Miliar)

%

Bobot

% x Bobot

16.529

21.447

129,8%

50%

64,877%

Potensi penyelesaian/penagihan piutang dengan oustanding besar hanya berasal dari piutang eks. obligor dimana sarat dengan permasalahan hukum, hal ini berimplikasi pada pengurusan piutang negara yang tidak optimal, terutama dari aspek PNDS (nilai piutang yang dapat diselesaikan) dan perolehan biaya administrasi pengurusan. Akar permasalahan dalam pencapaian IKU ini dalah barang jaminan atas piutang negara eks. obligor pada umumnya bermasalah baik dari aspek dokumen kepemilikan (masa berlaku telah habis) pihak ketiga); tidak adanya penjaminan piutang instansi pemerintah; dan kurangnya akurasi basis data piutang negara. Namun demikian tindakan yang telah dilaksanakan adalah : memetakan debitur potensial.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

untuk melakukan pemblokiran, pencegahan, dan paksa badan terhadap debitur-debitur potensial. potensial. kualitas penatausahaan piutang negara. potensial. untuk memperbaiki basis data nilai piutang negara. tidak berpotensi untuk ditagih. dan realisasi tahun 2016, target dan realisasi tahun 2017, serta target pada renstra.

2016 Target Renstra

Target Kontrak

2017 Realisasi

Target Renstra

Kinerja 349 M

100%

Target Kontrak

Realisasi

Kinerja 124%

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU pada tahun 2018 adalah melakukan peningkatan kualitas basis data nilai piutang negara melalui sistem informasi Focus PN sehingga kebijakan penyelesaian setiap BKPN lebih jelas dan terarah.

348 M

100%

104,53%

terbatas pada kalangan tertentu. (masih adanya pungutan dan pelayanan yang tidak sesuai norma waktu). Namun demikian, tindakan yang telah dilaksanakan adalah:

Hasil lelang terdiri dari pokok lelang dan PNBP yang berasal dari lelang. Sampai dengan triwulan IV tahun 2017, realisasi pokok lelang sebesar

e-auction untuk meningkatkan awareness masyarakat/ pemohon/pembeli terhadap e-auction. mendukung e-auction.

Rp12,85 T. Sementara realisasi PNBP dari lelang

lelang tersebut untuk frekuensi lelang TAP (tidak ada penawaran) masih tinggi sehingga hasil lelang belum optimal. Beberapa akar masalah dari pencapaian IKU ini diantaranya adalah: rawan gugatan, sehingga berdampak pada turunnya reputasi lelang.

DJKN (Direktorat Lelang) dengan pihak pemohon lelang potensial, seperti perbankan, kejaksaan, dll. Mou ini merupakan bagian peningkatan kualitas perencanaan lelang agar tidak menumpuk di akhir periode.

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2016, target dan realisasi tahun 2017, serta target pada renstra.

2016 Target Renstra

Target Kontrak

2017 Realisasi

Target Renstra

Kinerja 10,71 T

100%

Target Kontrak

Realisasi

Kinerja 124%

12,85 T

100%

127,2%

Laporan Kinerja 2017

40

A K U N T A B I L I T A S

K I N E R J A

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU pada tahun 2018 adalah implementasi kebijakan untuk menurunkan lelang TAP seperti: 1) pengembangan produk lelang instant auction, extended auction, rollover auction, hybrid auction, dan auction day, 2) pengembangan strategi pemasaran lelang. melalui implementasi Jabatan fungsional pelelang.

Sasaran Strategis 7 : Pengawasan Dan Pengendalian Yang Efektif

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian merupakan tindakan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengawasan dan pengendalian dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan kegiatan. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Kinerja

1. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti

75%

76,88%

102,51%

2. Indeks kinerja BUMN/Lembaga di bawah Kemenkeu

100%

98,11%

98,11%

4

4

120%

3. Rata-rata Indeks kualitas laporan keuangan BA 999.03 dan BA 999.99

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini. kendali DJKN. Pemutakhiran status tindak lanjut temuan ditentukan oleh BPK. Akar permasalahan atas pencapaian IKU ini dapat dianalisis adalah: Saldo temuan pada LKPP terdapat 17 temuan dan seluruhnya sudah diusulkan selesai ke BPK, sedangkan di dalam LKBUN terdapat 47 temuan Dalam matriks temuan tersebut terdapat tindak lanjut yang statusnya sudah “Diusulkan Selesai” oleh DJKN, tetapi berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut BPK ternyata masih dinyatakan “Belum Sesuai/Selesai”. Hal ini berakibat pergerakan status tindak lanjut rekomendasi yang telah dilakukan DJKN, yaitu dari status atau “Diusulkan Selesai” menjadi “Sesuai/ Selesai” menjadi tidak jelas karena sifatnya di luar

41

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

progress tindak lanjut rekomendasi BPK atas pemeriksaan LKPP dan LKBUN yang melibatkan antara BPK dan Pemerintah (termasuk DJKN). juga menjadi tanggung jawab beberapa unit di luar DJKN. Dalam kondisi ini, meskipun dari sisi DJKN sebenarnya sudah selesai tindak lanjutnya, tetapi jika tindak lanjut dari UIC yang lain belum selesai, maka status tindak lanjutnya belum bisa dinyatakan selesai.

rekomendasi BPK yang telah dilaksanakan oleh DJKN.

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut BPK tidak sesuai dengan tindak lanjut terkini yang telah dilaksanakan dan dilaporkan oleh DJKN. Dari permasalahan tersebut, tindakan yang telah dilaksanakan adalah:

Keuangan (DJKN, DJPB, dan Itjen) dan koordinasi dengan auditor BPK dalam rangka percepatan penyelesaian status tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan.

Direktorat APK, DJPB selaku koordinator temuan LKPP dan LKBUN, untuk melaporkan progress terkini terkait tindak lanjut

direktorat teknis. Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2016 dan 2017.

2016

2017

Target

Realisasi

Target

Realisasi

50%

50,39%

75%

76,88%

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU pada tahun 2018 adalah melakukan pemantauan penyelesaian rekomendasi temuan LKPP dan LK BUN melalui sistem informasi yang telah dibangun oleh BPK. Melalui sistem informasi ini, diharapkan proses penentuan tuntas/tidaknya temuan menjadi lebih cepat.

IKU ini mengukur nilai kinerja organisasi BUMN/ Lembaga di bawah Kemenkeu. IKU ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan memiliki kinerja yang baik dan menjalankan perusahaan sesuai dengan manda yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Rincian indeks kinerja pada BUMN/ Lembaga tersebut adalah sebagai berikut: 1. PT PII: 105,21%* 2. PT SMF: 105,40% 4. PT GDE : 92,20%* 5. LPEI : 92,10%* *Nilai Prognosa

Dari rincian tersebut, terntara diketahui bahwa kinerja PT SMI, PT GDE, dan LPEI masih di bawah target kinerja. Akar permasalahan tidak tercapainya beberapa target pada IKU BUMN/ Lembaga meliputi : 1.

2.

Tidak tercapainya target outstanding PT SMI dikarenakan perencanaan dana oleh debitur yang masih kecil dan belum tercapainya target komitmen pembiayaan dan investasi. Hal ini terjadi karena beberapa proyek masih belum mencapai . (faktor kesiapan proyek); Berdasarkan hasil analisis capaian IKU LPEI tahun 2017 diketahui masih terdapat empat IKU dengan nilai dibawah 80%, yaitu laba bersih, rasio NPL gross, pelaksanaan mandat Penugasan Khusus Ekspor (PKE), dan tingkat suku pembiayaan LPEI dibandingkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Perbankan. Adapun tiga IKU dengan nilai antara 81% sampai dengan 92%, antara lain: Rasio BOPO, share pembiayaan kepada direct exporter potensial dan jasa terhadap total pembiayaan, pertumbuhan pembiayaan segmen UKME.

Laporan Kinerja 2017

42

A K U N T A B I L I T A S

K I N E R J A

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU ini adalah: pengawasan kepada BUMN/Lembaga di bawah Kemenkeu, baik melalui Dewan Komisaris maupun secara langsung terutama untuk BUMN/Lembaga yang belum memenuhi target.

pembinaan dan pengawasan BUMN/Lembaga. bawah Kemenkeu. dan realisasi tahun 2016 dan 2017.

2016

2017

Target

Realisasi

Target

Realisasi

100%

101,26%

100%

98,11%

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU pada tahun 2018 adalah monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara triwulanan.

IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas laporan

telah diusulkan selesai, namun belum mendapat tanggapan dari BPK. Hal ini disebabkan karena tidak jelasnya jadwal pembahasan progress tindak lanjut rekomendasi BPK atas pemeriksaan LKPP dan LKBUN yang melibatkan antara BPK dan Pemerintah (termasuk DJKN). Tindakan yang telah dilaksanakan adalah seluruh rekomendasi BPK atas temuan LKBUN telah diusulkan selesai. Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2016 dan 2017.

LKPP/LKBUN tahun 2016. Meskipun demikian,

2016

2017

Target

Realisasi

Target

Realisasi

4

3,75

4

4

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU pada tahun 2018 adalah: Keuangan (DJKN, DJPB, dan Itjen) dan koordinasi dengan auditor BPK dalam rangka percepatan penyelesaian status tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

melalui sistem informasi yang telah dibangun oleh BPK.

Sasaran Strategis 8 : Sdm Yang Kompetitif SDM yang kompetitif adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi

teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN dapat dilihat pada berikut: Capaian IKU pada Sasaran Strategis SDM yang kompetitif

Indikator Kinerja 1. Persentase pemenuhan standar soft dan hard competency

hard competency : Dengan jumlah SDM yang terbatas, penempatan/ mutasi pegawai belum dapat sepenuhnya mempertimbangkan kesesuaian kompetensi, dan hal ini berimplikasi pada pegawai tidak memiliki kompetensi teknis yang memadai dalam melaksanakan tugas. Namun demikian, tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU ini adalah:

Target

Realisasi

Kinerja

90%

93,36%

103,73%

di bidang teknis sesuai tusinya; pegawai yang ditugaskan diklat di bidang teknis oleh Sekretariat DJKN; dan bagi pegawai-pegawai tertentu yang tidak memenuhi kriteria agar dapat mengikuti diklat. Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2016, target dan realisasi tahun 2017, serta target pada renstra.

bekerjasama dengan BPPK;

2016 Target Renstra

Target Kontrak

2017 Realisasi

Target Renstra

Kinerja 85%

89%

Realisasi

Kinerja 91,12%

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU pada tahun 2018 adalah: hanya disesuaikan dengan kebutuhan unit, tapi juga kompetensi yang dimiliki. potensi pengembangan.

Target Kontrak

85%

90%

93,36%

Sasaran Strategis 9 : Organisasi Yang Kondusif Organisasi yang kondusif tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap anggota

Laporan Kinerja 2017

44

A K U N T A B I L I T A S

K I N E R J A

organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi. Organisasi kondusif dapat tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan dengan baik antara lain pola komunikasi dan hubunganhubungan dalam interaksi antar personal yang mempengaruhi suasana kerja; program pengembangan SDM dan kualitas kerja; alur dan prosedur pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan

kerja; mekanisme penyampaian pendapat dan tingkat kebebasan dalam menyampaikan pendapat; serta program peningkatan kesejahteraan (termasuk pola jenjang karir). Dengan organisasi yang kondusif, pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan baik. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN dapat dilihat pada tabel berikut:

Capaian IKU pada Sasaran Strategis SDM yang kompetitif

Indikator Kinerja 1. Persentase implementasi inisiatif RBT 2. Indeks tata kelola organisasi

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

Output (acceptance criteria) atas milestone pada Inisiatif Strategis (IS) 14 dan Inisiatif Strategis (IS) 15 didominasi oleh peraturan, sistem informasi, dan

45

Target

Realisasi

Kinerja

90%

91%

101,11%

76

87,97

115,75%

adalah penyusunan peraturan cukup bergantung pada pihak lain, sehingga hal ini memelukan koordinasi yang cukup intensif dan pembangunan sistem informasi dan penyelesaian kajian juga memerlukan waktu yang cukup dan koordinasi dengan berbagai pihak agar sistem informasi dan kajian yang dihasilkan berkualitas. Namun demikian, tindakan yang telah dilaksanakan adalah:

dengan revisi PMK Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian wewenang masih memerlukan kajian lebih lanjut. Sedangkan untuk pelaksanaan uji publik RUU LPPI belum dapat dilakukan, mengingat RUU tersebut masuk dalam daftar Prolegnas 2018, hal ini berimplikasi pada peraturan, sistem informasi, serta kajian yang belum selesai berdampak pada terkendalanya proses pelaksanaan kegiatan. Akar permasalahan atas pencapaian IKU ini

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2016 dan 2017.

2016

2017

(IS) secara periodik. bersifat prioritas. dan profesional) dalam rangka penyusunan Laporan Potensi Fiskal SDA.

Target

Realisasi

Target

Realisasi

87%

91%

90%

91%

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU pada tahun 2018 adalah:

Pada survei MOFIN, aspek motivasi pegawai masih rendah, pengakuan reward dan punishment tidak adil dan berimbang, penilaian kinerja tidak mencerminkan beban kerja, tidak ada mekanisme yang menampung ide pegawai. Sedangkan dalam evaluasi AKIP pada LAKIN belum selarasnya renstra, kontrak kinerja, dan penganggaran. Hal ini berimplikasi pada organisasi pada level low management menjadi tidak sehat dan perencanaan dan pelaksanaan anggaran tidak terkait langsung dengan kinerja. Akar masalah pada pencapaian IKU ini adalah:

yang terkait dengan penyusunan peraturan. akademisi dalam menyusun kajian.

Tata kelola organisasi terdiri dari 2 komponen: Organisasi) Penilaian eksternal-bobot 70% a. Nilai pembangunan integritas, Survei oleh KPK dan peers K/L; b. Nilai AKIP oleh KemenPAN-RB; Indeks tata kelola menggunakan skala 0-100, untuk unit eselon I pengukuran Indeks Tata Kelola terdiri dari: 2.

pengelolaan kinerja. reward dan punishment lebih memperhatikan aspek administrasi. belum ada. dan penganggaran belum sepenuhnya selaras.

Organisasi) 2. Penilaian Itjen-bobot 70% a. Nilai pembangunan integritas, Survei oleh Itjen; b. Nilai AKIP unit eselon I oleh Itjen; Capaian IKU ini terdiri dari:

elemen organisasi pada tahun 2016. kualitas kontrak kinerja. keselarasan renstra, kontrak kinerja, dan penganggaran. Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2017 dan target pada renstra.

bobot 75%

2017 Target Renstra

Target Kontrak Kinerja

Realisasi

77

76

87,97

Laporan Kinerja 2017

46

A K U N T A B I L I T A S

K I N E R J A

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU pada tahun 2018 adalah:

menampung ide pegawai dan penganggaran secara terintegrasi.

Sasaran Strategis 10 : Sistem Informasi Manajemen Yang Terintegrasi

Sistem Manajemen Informasi yang andal akan terwujud dengan adanya pengelolaan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal yaitu dengan penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan TIK sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan atau Business Impact Analysis (BIA). Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN dapat dilihat pada tabel berikut:

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi

Indikator Kinerja 1. Tingkat downtime sistem TIK 2. Persentase implementasi sistem informasi yang mendukung proses bisnis 3. Indeks implementasi IT Service Management Tahap I

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini. downtime

K

Downtime sistem TIK adalah terhentinya layanan TIK yang memiliki tingkat kritikalitas sangat tinggi dari masing-masing Unit Eselon I yang disebabkan oleh gangguan pada infrastruktur TIK ataupun core system layanan. Terhentinya layanan e-auction DJKN dapat menyebabkan terjadinya pembatalan lelang; terganggunya pelaksanaan lelang sehingga harga yang terbentuk tidak optimal; dan ketidakpuasan pengguna jasa lelang terhadap layanan e-auction DJKN. Hal ini berimplikasi

negara berupa berkurangnya/hilangnya potensi Bea Lelang, dan penurunan citra Kementerian Keuangan dhi. DJKN.

47

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Target

Realisasi

Kinerja

1%

0,22%

120%

100%

100%

100%

80

93

116,25%

Akar masalah dari pencapaian IKU ini adalah terhentinya layanan e-auction yang disebabkan oleh gangguan pada infrastruktur TIK ataupun core system e-auction yang meliputi: Server/Operating System (OS), aplikasi dan database yang dikelola oleh DJKN maupun Pusintek. Namun demikian, tindakan yang telah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan ini adalah: dengan menggunakan alat ukur atau alat monitoring yang disepakati. di Data Center Kemenkeu di Jakarta maupun Disaster Recovery Center (DRC) di Balikpapan. real-time pada setiap penggunaan aplikasi e-auction. Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2016, target dan realisasi tahun 2017, serta target pada renstra.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU pada tahun 2018 adalah terus melakukan pemantauan aktif secara real-time pada setiap penggunaan aplikasi e-auction.

2016 Target Renstra

Target Kontrak

2017 Realisasi

Target Renstra

Kinerja 76

1%

0,08%

sistem informasi yang akan dikembangkan dan diimplementasikan adalah sebagai berikut: (SIMAN) SIMAN merupakan sistem informasi yang mendukung proses bisnis pengelolaan aset negara.

77

100%

87,97

SIP merupakan sistem informasi yang mendukung proses bisnis penilaian. Pada

aset. Fitur ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan revaluasi pada tahun 2017 dan 2018. Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2016, target dan realisasi tahun 2017, serta target pada renstra.

2017 Realisasi

Target Renstra

Kinerja 85%

76

Focus PN merupakan sistem informasi yang mendukung proses bisnis pengurusan piutang negara.

2016 Target Kontrak

Realisasi

Kinerja

Sistem informasi yang mendukung proses bisnis adalah sistem informasi yang dapat membantu pelaksanaan proses bisnis inti (core business) di lingkungan DJKN, sehingga pelaksanaan pekerjaan

Target Renstra

Target Kontrak

Target Kontrak

Realisasi

Kinerja 100%

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU pada tahun 2018 adalah terus melakukan pemantauan aktif secara real-time pada setiap penggunaan sistem informasi yang mendukung proses bisnis.

90%

100%

100%

Implementasi ITSM Tahap I diterjemahkan sebagai ketersediaan Katalog Layanan TIK (ICT Service Catalog) Kementerian Keuangan bagi

Laporan Kinerja 2017

48

A K U N T A B I L I T A S

K I N E R J A

pengguna di Lingkungan Kementerian Keuangan dan penyusunan kajian/konsep kerangka kerja tata kelola ITSM Kementerian Keuangan. Katalog Layanan TIK adalah basis data atau dokumen terstruktur yang berisi informasi mengenai semua layanan TIK yang masih aktif, termasuk layanan yang tersedia untuk penggelaran (deployment). Di lingkungan DJKN capaian atas IKU ini sudah mencapai 45 dengan rincian sebagai berikut: bulan Maret (15% x 100) = 15

Keuangan selesai di bulan Nopember (15%x120) = 18

Tindakan yang telah dilaksanakan adalah: oleh Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi pada bulan Maret 2017. yang berkaitan dengan DJKN.

Layanan TIK Unit Eselon I selesai di bulan

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2016, target dan realisasi tahun 2017, serta target pada renstra.

2016

2017

Target Renstra Target Kontrak Kinerja -

Realisasi

100%

100%

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU pada tahun 2018 adalah melakukan pembahasan dengan Pusintek untuk penetapan Service Catalog Kemenkeu

Sasaran Strategis 11 : Pengelolaan Anggaran Yang Optimal

Target Renstra Target Kontrak Kinerja 80

93

Realisasi

116%

sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA, yang merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/ pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan optimal

Indikator Kinerja 1. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

49

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Target

Realisasi

Kinerja

95%

101,62%

106,97%

IKU ini mengukur kualitas pelaksanaan anggaran dilihat dari tiga aspek, yaitu 1) penyerapan anggaran, 2) capaian output baru dapat diketahui pada akhir tahun. Adapun capaian sampai dengan 2017 adalah sebagai berikut:

Adanya penambahan pagu terkait revaluasi BMN, ouput kurang berkualitas dan target

ouput tidak challenging, dan tidak ada batasan hasil perhitungan IKU yangtidak mencerminkan kualitas perencanaan anggaran. Akar masalah dalam pencapaian IKU ini adalah ouput kurang berkualitas dan target ouput tidak challenging. Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mengatasi masalah ini adalah melakukan pemantauan pelaksanaan anggaran dari sisi capaian output, Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2016 dan 2017, serta target pada renstra.

2016

2017

Target

Realisasi

Target

95%

101,72%

95%

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU pada tahun 2018 adalah menetapkan target output riil berdasarkan target kinerja sehingga lebih challenging.

Kinerja Lainnya Selain dari 21 (dua puluh satu) IKU yang ditetapkan oleh DJKN dengan capaian sebagaimana diuraikan di atas, DJKN juga telah melakukan kegiatan/ partisipasi yang tak kalah pentingnya terkait dengan tugas dan fungsi DJKN. Kinerja lain tersebut adalah sebagai berikut:

Realisasi 101,62%

untuk membangun database BMN yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMN di kemudian Lingkup Revaluasi BMN sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, difokuskan pada aset tetap yang terdiri dari tanah, gedung/bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Revaluasi BMN ditargetkan selesai dilaksanakan pada akhir triwulan III tahun 2018, dengan total Pendaftaran (NUP) yang tersebar di 14.918 satuan kerja di seluruh tanah air. Untuk tahun 2017, target NUP dan untuk tahun 2018 sebanyak 577.521 NUP. data kinerja revaluasi sebagai berikut.

Penilaian kembali (revaluasi) Barang Milik Negara (BMN) dilaksanakan dengan tujuan untuk (i) memperoleh nilai aset tetap yang updated dalam laporan keuangan sesuai dengan nilai wajarnya; (ii) untuk meningkatkan leverage BMN sebagai underlying asset untuk penerbitan SBSN; (iii)

dibandingkan target revaluasi sebanyak 2.

Berdasarkan hasil revaluasi diperoleh nilai triliun, dengan demikian terdapat kenaikan

Laporan Kinerja 2017

50

A K U N T A B I L I T A S

K I N E R J A

nilai buku sebesar Rp678 triliun.

Rp0,29 triliun dan nilai wajar hasil revaluasi sebesar Rp1,67 triliun.

merealisasikan Rp60,71 triliun dari alokasi anggaran pembiayaan investasi sebesar Rp60,74 triliun atau sebesar 99,95%. Dari total realisasi tersebut sebesar Rp42,16 triliun atau 69,41% dari total investasi APBN-P 2017 ditujukan untuk pembiayaan sektor infrastruktur. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Republik Indonesia dalam mendorong percepatan infrastruktur nasional. Porsi terbesar pembiayaan investasi dialokasikan pada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen

investasi BLU LMAN ditujukan untuk uang ganti kerugian pengadaan tanah proyek infrastruktur jalan tol, perkeretaapian, pelabuhan, dan bendungan. Pengadaan lahan tersebut khususnya diperuntukkan bagi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merupakan proyek infrastruktur sebagai upaya mewujudkan Nawacita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Manfaat proyek jalan tol dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 km pada tahun 2019 sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun dari meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas. Proyek transportasi untuk menurunkan biaya logistik dan mendorong pencapaian pembangunan jalur Kereta Api peningkatan pangsa muatan angkutan barang kereta api minimal 5% dan angkutan penumpang

51

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

7,5%. Proyek Bendungan untuk menjamin ketahanan air dan mendukung terpenuhinya kebutuhan air baku dalam melayani rumah tangga, perkotaan, dan industri. Keberadaan bendungan juga bermanfaat untuk penyediaan sumber irigasi pertanian, sumber energi PLTA, dan mereduksi potensi banjir. Alokasi pembiayaan investasi terkait infrastruktur lainnya adalah Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2 triliun guna mendukung PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam rangka penugasan penyelenggaraan operasional prasarana dan sarana Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek). Proyek LRT mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ LRT Terintegrasi di wilayah Jabodebek. Hal ini menunjukkan bentuk komitmen pemerintah untuk meyakinkan bahwa PT KAI (Persero) mendapatkan kecukupan ekuitas untuk me-leverage pendanaan pinjaman. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan sektor infrastruktur

percepatan pembangunan infrastruktur nasional pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN. Percepatan pembangunan pembangkit tenaga lsitrik yang menggunakan batu bara (Proyek 10.000 MW Tahap 1), penyediaan air minum sesuai amanat Perpres nomor 29 tahun 2009, kerjasama pemerintah dengan badan usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), percepatan pembangunan jalan tol di tahun 2015, dan pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN merupakan program pembangunan infrastruktur nasional yang dijamin oleh Pemerintah.

Selanjutnya, terdapat alokasi Penyertaan Modal Negara sebesar Rp2 triliun pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT SMI dan Rp1 triliun pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/PT PII. Sasaran output atas PMN kepada PT SMI (Persero) yaitu mendukung proyek-proyek infrastruktur strategis nasional, proyek prioritas, atau KPBU melalui pembiayaan, jasa konsultasi, maupun penyiapan proyek, antara lain pembiayaan proyek jalan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar. Tak kalah penting adalah PMN untuk PT PII yang meningkatkan kapasitas PT PII (Persero) dalam melakukan penjaminan proyek, antara lain : 1) beberapa proyek yang sedang dalam proses penjaminan seperti proyek pembangunan PLTU dan proyek air minum; 2) beberapa proyek baru yang diusulkan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk mendapatkan penjaminan mendukung penugasan dalam rangka pemberian jaminan Pemerintah Pusat untuk pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari LKI kepada BUMN. Pemerintah juga berkomitmen untuk mengalokasikan investasi bagi infrastruktur perumahan. Hal tersebut ditunjukkan dengan alokasi dana bergulir pada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) sebesar pada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)/ PT SMF. Alokasi dana bergulir pada BLU PPDPP digunakan untuk mendanai program FLPP dengan target kredit pemilikan rumah (KPR) bagi MBR dalam bentuk KPR Sejahtera dengan target output sebanyak 40.000 unit. Sedangkan PMN kepada PT SMF (Persero) dalam APBN tahun 2017 akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan sehingga meningkatkan kemampuan PT SMF dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitas likuiditas dalam mendukung terselenggaranya penyaluran KPRFLPP Kementerian Perumahan Rakyat dengan menyediakan likuiditas bagi penyalur KPR yang menjalankan program Pemerintah dan

mendukung penurunan porsi/beban Pemerintah dalam KPR FLPP dan Program Subsidi Selisih Bunga (SSB). PMN kepada PT SMF juga memberikan daya ungkit (leverage) sumber dana bagi pasar primer pembiayaan perumahan sehingga dapat mendukung pengembangan pasar pembiayaan sekunder perumahan untuk mendukung program Pemerintah di bidang perumahan rakyat.

Pembentukan Holding BUMN Industri Pertambangan dilatarbelakangi beberapa fakta bahwa sumber daya yang dimiliki dan cadangan mineral maupun batubara yang besar belum diolah lebih lanjut secara optimal untuk meningkatkan nilai tambah sebagai akibat keterbatasan kemampuan pendanaan untuk melakukan investasi. Hal ini turut didukung pula oleh skala perseroan yang relatif masih lebih rendah dibandingkan kompetitor (asing) dan terfokusnya pada komoditas tertentu sehingga Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium, Negara melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero). Penambahan penyertaan modal negara dimaksud berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. serta pengalihan seluruh saham milik Negara Republik Indonesia pada Freeport Indonesia kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero). Nilai penambahan penyertaan modal negara dimaksud ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Badan Usaha Milik Negara, dengan rincian

Laporan Kinerja 2017

52

A K U N T A B I L I T A S

No

K I N E R J A

Nama Perseroan Terbatas

Jumlah Saham

Nilai

15.619.999.999

Rp16.902.338.000.000,00

1.

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.

2.

PT Timah (Persero) Tbk.

4.841.053.951

Rp6.241.547.115.597,00

3.

PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

1.498.087.499

Rp18.347.365.779.027,00

4.

PT Freeport Indonesia

21.300

Rp7.255.450.397.220,00

TOTAL

Penambahan penyertaan modal negara tersebut mengakibatkan status PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk., berubah menjadi perseroan terbatas yang tunduk sepenuhnya pada UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) menjadi Pemegang Saham PT Aneka Tambang Tbk., PT Timah Tbk., PT Bukit Asam Tbk., dan PT Freeport Indonesia. Perubahan status tersebut bukan berarti bahwa Negara akan kehilangan kendali terhadap PT Aneka Tambang Tbk., PT Timah Tbk., dan PT Bukit Asam Tbk. Negara tetap dapat memiliki kontrol terhadap PT Aneka Tambang Tbk., PT Timah Tbk., dan PT Bukit Asam Tbk. perusahaan tersebut melalui kepemilikan saham Seri A (Dwi Warna) sehingga kebijakan strategis yang dilakukan oleh PT Aneka Tambang Tbk., PT Timah Tbk., dan PT Bukit Asam Tbk. tetap memerlukan persetujuan Negara. Hal ini juga ditekankan dalam Pasal 2A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa perusahaan yang kehilangan statusnya sebagai BUMN karena dilaksanakannya proses holding harus tetap dimiliki sahamnya oleh Pemerintah dalam bentuk saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar. Pemilihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sebagai induk holding BUMN Industri Pertambangan diprediksi akan mempercepat, mengoptimalkan, dan membuat proses

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Rp48.746.701.291.844,00

pembentukan holding lebih controllable dikarenakan pelaksanaan shareholder action ini tidak banyak bersinggungan dengan ketentuan di bidang pasar modal. Adapun pemilihan Inbreng Saham (share swap) merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Opsi ini dipilih karena Pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana atau tambahan pendanaan. Pembentukan Holding BUMN Industri Pertambangan diyakini memiliki lebih banyak keunggulan dibandingkan penggabungan usaha (Merger) BUMN Industri Pertambangan atau menjalankan BUMN Industri Pertambangan seperti saat ini (as is). Keunggulan yang dapat diperoleh antara lain proses restrukturisasi BUMN Industri Pertambangan melalui pembentukan holding BUMN Industri Pertambangan relatif lebih efektif dan optimal dibandingkan dengan penggabungan sehingga dapat lebih kuat menghadapi siklus harga komoditas. Secara umum tujuan lain pembentukan holding BUMN Industri Pertambangan adalah peningkatan

business scale untuk bersaing di regional dan internasional. Dalam jangka menengah pembentukan holding

industri pertambangan bertujuan untuk mengakuisisi sumber daya yang dimiliki asing dan mendorong terjadinya hilirisasi. Sementara itu, manfaat yang akan diperoleh antara lain peningkatan posisi keuangan dan perbaikan likuiditas perusahaan, peningkatan nilai tambah komoditas indonesia melalui program hilirisasi, BUMN secara efektif dengan yang tidak terlalu panjang, dan penciptaan lapangan kerja baru. Selain manfaat tersebut, holding BUMN Industri Pertambangan juga akan memberikan manfaat bagi negara dan bagi masyarakat, antara lain berupa: pengendalian BUMN oleh negara yang lebih efektif; peningkatan pemasukan negara melalui dividen, pajak dan royalty; optimalisasi pengelolaan sumber daya alam Indonesia oleh perusahaan BUMN; peningkatan nilai tambah komoditas Indonesia melalui pelaksanaan program hilirisasi; pengembangan ekonomi Indonesia; terciptanya lapangan kerja baru akibat berkembangnya usaha Holding; mendukung dan menciptakan industri kecil baru dan mendorong tambang.

Pelaksanaan pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia dilaksanakan sesuai dengan komitmen Menteri Keuangan bahwa pengambilalihan PT Freeport dilakukan melalui mekanisme korporasi yang tidak membebani APBN maupun APBD. Pelaksanaan pengambilan saham divestasi PT Freeport juga merupakan salah satu manfaat dari pembentukan holding BUMN Industri Pertambangan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017. Salah satu tugas dan fungsi DJKN cq Direktorat KND, dalam proses penyusunan dan penetapan rencana holdingisasi, yakni melakukan pengkajian kelayakan holding, pengusulan kepada Presiden

dan penetapan nilai inbreng saham dari PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan PT Freeport Indonesia kepada PT Inalum selaku induk holdingnya. PT Inalum sebagai induk holding BUMN industri pertambangan ditugaskan untuk melaksanakan pengambilan saham divestasi Freeport melalui mekanisme korporasi yang profesional dengan menjaga integritas sesuai prinsip good corporate and governance dan dilakukan secara transparan, bersih dari kepentingan pihak tertentu di setiap tahapan sehingga kepercayaan dalam negeri dan luar negeri terhadap iklim investasi di Indonesia meningkat. Pengambilalihan 51% saham PT Freeport Indonesia juga melibatkan Pemerintah Daerah Papua saham sebesar 10% dan Pemerintah Pusat, dengan kepemilikan saham sebesar 41%. Porsi hak kepemilikan oleh Pemerintah Daerah Papua dan Kabupaten Mimika tersebut telah mengakomodir hak masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak usaha. Menteri Keuangan berharap dengan divestasi Freeport ini dapat meningkatkan kinerja PT Freeport sehingga bisa memberi manfaat untuk masyarakat Papua dan Indonesia, menopang hilirisasi industri tambang, meningkatkan kesempatan kerja serta mendorong pembangunan di daerah, terutama di Papua.

Permohonan lelang terbesar hingga saat ini bersumber dari lelang eksekusi Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan dengan pemohon dari total permohonan lelang secara nasional sebesar laku lelang sebesar 9,95% (4.107) dari permohonan lelang yang diterima. Untuk meningkatkan daya laku lelang, khusunya lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, DJKN dhi. Direktorat Lelang telah melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak perbankan.

Laporan Kinerja 2017

54

A K U N T A B I L I T A S

a.

b.

K I N E R J A

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dalam rangka optimalisasi lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) dan eksekusi Jaminan Fidusia, DJKN dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sepakat melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama pelaksanaan lelang agunan kredit pada tanggal 16 Juni 2017 di Kantor Pusat DJKN Jakarta. Untuk menunjang pelaksanaan lelang eksekusi yang lebih optimal, DJKN terus proses bisnis. Salah satu bentuknya adalah penayangan objek lelang di website resmi DJKN agar tersosialisasikan baik kepada masyarakat luas. Sedangkankan upaya yang dilakukan oleh Bank Mandiri adalah akan menyiapkan database aset yang akan dilelang secara periodik serta dokumen lelang yang akurat dan komprehensif. Harga limit lelang pun akan dibuat lebih realistis sehingga peningkatan laku lelang menjadi lebih baik lagi. Bank Mandiri juga akan melakukan pemasaran objek lelang yang dikemas secara menarik dan mencoba memasarkannya kepada nasabah prioritas Bank Mandiri. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

bersama Dirut PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., melakukan penandatangan perjanjian kerja sama pada tanggal 7 Nopember 2017 di Kantor Pusat DJKN. Salah satu hal yang diatur dalam perjanjian kerja sama tersebut, adalah mengurangi penumpukan permohonan lelang yang diajukan oleh PT. BRI menjelang akhir tahun. Berdasarkan data DJKN, permohonan lelang yang diajukan oleh PT BRI kepada seluruh KPKNL melonjak di akhir tahun, jika dibandingkan awal maupun pertengahan tahun. Lonjakan yang tinggi dan keterbatasan sumber daya manusia yang ada di DJKN akan berdampak

55

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

tidak optimalnya pelayanan yang dilakukan oleh KPKNL. Sehingga diharapkan melalui kerja sama ini penumpukkan permohonan tidak terjadi lagi menjelang akhir tahun.

Lelang ekspo bertujuan untuk lebih memasyarakatkan lelang, memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan lelang internet dan memberikan bukti bahwa lelang merupakan sarana jual beli yang akuntabel dan mudah dilaksanakan. Salah satu faktor penting adalah lelang harus senada dengan kemajuan teknologi dan memberikan kemudahan aksesibilitas kepada siapapun yang berminat untuk mengikuti lelang. Dengan adanya pameran lelang ini maka diharapkan masyarakat semakin tertarik dan menjadikan lelang sebagai instrumen jual beli yang transparan dan dapat dipercaya. Melalui lelang ekspo yang dilaksanakan pada Convention Centre, DJKN telah melaksanakan lelang barang rampasan beberapa terpidana korupsi masyarakat terkait pelaksanaan lelang, serta simulasi lelang. Barang rampasan dengan nilai limit

nilai limit total lebih dari Rp41 juta berhasil dilelang pada Lelang Ekspo 2017 hasil kolaborasi DJKN dengan Persatuan Balai Lelang Indonesia (Perbali). Lelang Barang rampasan KPK ini dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh KPKNL Jakarta II.

merupakan barang yang dilaporkan oleh penerima

kepada DJKN untuk kemudian dilelang. Barang eks

putusan hukum yang sudah berkekuatan tetap, diputuskan menjadi BMN yang pengelolaannya berada dibawah Kementerian Keuangan yang dimandatkan kepada DJKN. Pengelolaan BMN yang berasal dari barang rampasan negara

bulan oleh Pegadaian kepada DJKN secara tertulis dengan waktu yang berbeda menjadi sumber masalah utama terjadinya perbedaan,

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari

Pegadaian (Persero) melakukan penatausahaan dan pelaporan melalui aplikasi sehingga data dari PT. Pegadaian (Persero) dengan DJKN dilakukan secara host to host (pertukaran data bea lelang PT. Pegadaian). Hal ini tentu saja akan dapat memperbaiki kondisi pelaporan sebelumnya, karena DJKN dapat secara real time mengakses data Bea Lelang dari Pegadaian. Dari sisi Pegadaian sendiri, dengan adanya perjanjian kerja sama tersebut, maka akan memudahkan nasabah Pegadaian dalam melaporkan dan menyetorkan Bea Lelang secara real time.

Adapun edukasi terkait pelaksanaan lelang, dilakukan dalam bentuk talkshow dengan salah satu TV swasta nasional (Kompas TV), dengan narasumber Direktur Lelang. Kegiatan simulasi lelang dilaksanakan dengan melibatkan beberapa selebritis yang bersedia melelang barang-barang milik mereka.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penatausahaan dan pelaporan Bea Lelang yang berasal dari PT Pegadaian (Persero) atas pelaksanaan lelang sesuai ketentuan perundang-undangan dilakukan sendiri oleh PT. Pegadaian (Persero) memberikan kontribusi sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. DJKN dan PT. Pegadaian (Persero) sepakat melakukan penandatanganan kerja sama tentang penatausahaan dan pelaporan Bea Lelang pada tanggal 10 Juli 2017 bertempat di Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero).

oleh DJKN setiap bulannya.

Realisasi Anggaran Berdasarkan data realisasi penyerapan anggaran Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi DIPA DJKN Tahun Anggaran 2017 untuk belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai adalah

Realisasi per-jenis belanja DJKN Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Latar belakang penandatanganan kerja sama penatausahaan dan pelaporan Bea Lelang PT Pegadaian (Persero) yang tercermin dari perbedaan data antara DJKN dengan PT Pegadaian (Persero) terkait Bea Lelang, bahkan hal ini sampai menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pelaporan Bea Lelang yang dilakukan setiap

Laporan Kinerja 2017

56

A K U N T A B I L I T A S

K I N E R J A

Realisasi per-jenis belanja DJKN Tahun Anggaran 2017

Jenis Belanja

Pagu Revisi

Realisasi

% Penyerapan

Belanja Barang

496.236.998.000

352.423.243.244

71,02%

Belanja Modal

98.306.952.000

96.059.439.353

97,71%

Belanja Pegawai

239.092.415.000

225.550.848.259

94,34%

TOTAL

833.636.365.000

674.033.530.856

80,85%

Perbandingan realisasi penyerapan DIPA per-jenis belanja untuk tahun anggaran 2015 s.d. 2017 tersaji dalam tabel berikut.

Tahun Anggaran 2015

Tahun Anggaran 2016

Tahun Anggaran 2017

Pagu

Realisasi

%

Pagu

Realisasi

%

Pagu

Realisasi

%

Pegawai

228,28 M

220,15 M

95,83%

233,09 M

228,80 M

98,16%

239,09 M

225,55 M

94,34%

Barang

318,81 M

290,53 M

91%

365,89 M

256,26 M

70,04%

496,24 M

352,42 M

71,02%

Modal

99,28 M

93,52 M

94,20%

52,71 M

48,52 M

92,05%

98,31 M

96,06 M

97,71%

Jumlah

646,38 M

604,21 M

93,48%

651,70 M

533,58 M

81,88%

833,64 M

674,03 M

80,85%

Jenis Belanja

Realisasi penyerapan anggaran DJKN pada Tahun Anggaran 2017 dipengaruhi oleh adanya diamanatkan dalam Instruksi Menteri Keuangan

Budaya Kementerian Keuangan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-9/ Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selain itu, realisasi penyerapan anggaran DJKN juga dipengaruhi oleh adanya penambahan anggaran BA 015 terkait kegiatan Revaluasi BMN melalui mekanisme BA BUN yang baru dialokasikan kegiatan dimaksud semula direncanakan untuk

57

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

dilaksanakan sejak bulan April 2017. Mengingat dasar hukum kegiatan berupa Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 baru ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2017, kegiatan Revaluasi BMN baru dapat dilaksanakan sejak bulan September 2017, sehingga terdapat keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan dan turut mempengaruhi penyerapan anggaran di lingkungan DJKN. Selain itu pada tahun 2017, DJKN melaksanakan 11 kegiatan, yang masing-masing dilaksanakan oleh unit eselon II dan unit vertikal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Total pagu DIPA DJKN Tahun rincian realisasi penyerapan DIPA per kegiatan Tahun Anggaran 2017 tersaji dalam tabel berikut di bawah ini.

Realisasi Anggaran DJKN Tahun Anggaran 2017 Per-Kegiatan

No

Kegiatan

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

1.

Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis dan Evaluasi di Bidang Barang Milik Negara

5.481.394.000

4.741.864.244

86,51%

2.

Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi, dan Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan

3.224.883.000

2.639.832.467

81,86%

3.

Perumusan Peraturan Perundangan, Pemberian Bantuan Hukum serta Penyediaan Informasi

3.529.293.000

3.165.194.984

89,68%

4.

Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

14.172.809.000

13.051.769.345

92,09%

5.

Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Lelang

2.676.051.000

2.675.857.452

99,99%

6.

Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Analisis, Supervisi, Evaluasi, dan Rekomendasi Penilaian

6.320.591.000

3.485.574.763

55,15%

7.

Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Perencanaan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain

4.269.146.000

4.082.376.860

8.

Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja Kanwil DJKN

127.840.893.000

116.163.069.700

90,87%

9.

Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja KPKNL

393.645.110.000

327.618.605.898

83,23%

10.

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

180.234.195.000

160.935.911.725

89,29%

11.

Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Pengelola Barang

92.242.000.000

35.473.473.418

38,46%

833.636.365.000

674.033.530.856

80,85%

TOTAL

95,63%

Laporan Kinerja 2017

58

BAB 4 P E N I N G K A T A N

A K U N T A B I L I T A S

K I N E R J A Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Laporan Hasil Evaluasi AKIP DJKN Tindak Lanjut Rekomendasi Atas Hasil Evaluasi AKIP DJKN Tahun 2016

59

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Laporan Kinerja 2017

60

P E N I N G K A T A N A K U N T A B I L I T A S

Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut secara intensif. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP-135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, DJKN telah melakukan evaluasi implementasi sistem AKIP di lingkungan unit kerja eselon II dan eselon III sejak tahun 2012 sampai dengan 2017. Tujuan dilakukannya evaluasi akuntabilitas kinerja instansi ini adalah untuk

61

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

K I N E R J A

memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. Dalam perkembangannya, DJKN telah mengevaluasi implementasi sistem AKIP pada 5 (lima) Kanwil pada tahun 2012, 6 (enam) Kanwil pada tahun 2013, 3 (tiga) Kanwil dan 4 (empat) KPKNL pada tahun 2014, 8 (delapan) Kanwil pada tahun 2015 dan seluruh unit eselon II pada tahun 2016 dan 2017. Komponen yang dinilai meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan pencapaian kinerja. Hasil evaluasi sistem AKIP tahun 2017 pada unit kerja di lingkungan DJKN dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Hasil Evaluasi Implementasi AKIP pada Unit Eselon II di Lingkungan DJKN 2017

No

Unit

Nilai

Kategori

1

Sekretariat Direktorat Jenderal

80,52

A (Memuaskan)

2

Direktorat Barang Milik Negara

89,59

A (Memuaskan)

3

Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan

85,73

A (Memuaskan)

4

Direktorat PNKNL

83,40

A (Memuaskan)

5

Direktorat PKNSI

89,97

A (Memuaskan)

6

Direktorat Penilaian

90,48

AA (Sangat Memuaskan)

7

Direktorat Lelang

90,09

AA (Sangat Memuaskan)

8

Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat

92,12

AA (Sangat Memuaskan)

9

Kanwil DJKN Aceh

91,99

AA (Sangat Memuaskan)

10

Kanwil DJKN Sumatera Utara

88,98

A (Memuaskan)

11

Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau

84,64

A (Memuaskan)

12

Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung

83,24

A (Memuaskan)

13

Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu

87,97

A (Memuaskan)

14

Kanwil DJKN Banten

82,83

A (Memuaskan)

15

Kanwil DJKN DKI Jakarta

92,48

AA (Sangat Memuaskan)

16

Kanwil DJKN Jawa Barat

87,57

A (Memuaskan)

17

Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY

86,92

A (Memuaskan)

18

Kanwil DJKN Jawa Timur

85,33

A (Memuaskan)

19

Kanwil DJKN Kalimantan Barat

87,06

A (Memuaskan)

20

Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah

83,93

A (Memuaskan)

21

Kanwil DJKN Kalimantan Timur

88,64

A (Memuaskan)

22

Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara

87,04

A (Memuaskan)

23

Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara

82,99

A (Memuaskan)

24

Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara

86,06

A (Memuaskan)

25

Kanwil DJKN Papua dan Maluku

87,32

A (Memuaskan)

Laporan Kinerja 2017

62

P E N I N G K A T A N

A K U N T A B I L I T A S

Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.01/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara periode tahun 2016. Evaluasi dilaksanakan terhadap empat komponen manajemen kinerja, yang meliputi: (a) Perencanaan Kinerja, (b) Pengukuran Kinerja,

No

Unit

K I N E R J A

(c) Pelaporan Kinerja dan (d) Pencapaian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya. Dari hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Jenderal, nilai yang diperoleh DJKN Tahun 2016 sebesar 89,75/ kategori A (Memuaskan). Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 1,60 dari nilai tahun 2015 sebesar 88,15 (Memuaskan). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan DJKN, dengan rincian skor sebagai berikut:

Nilai

Kategori

1

Perencanaan Kinerja

30%

27,93

2

Pengukuran Kinerja

30%

28,02

3

Pelaporan Kinerja

20%

17,50

4

Pencapaian Kinerja

20%

16,30

Total

100%

89,75

Tindak Lanjut Rekomendasi Itjen Atas Hasil Evaluasi AKIP DJKN Tahun 2016 Dari hasil evaluasi AKIP, terdapat beberapa temuan yang masih perlu mendapat perhatian. Dari temuan tersebut, DJKN telah menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Jenderal.

63

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Tindak lanjut DJKN atas rekomendasi Inspektorat Jenderal dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Tindak Lanjut DJKN atas Rekomendasi Inspektorat Jendral atas Hasil Evaluasi AKIP DJKN Tahun 2016

Hal yang perlu mendapat perhatian

Rekomendasi

Tindak Lanjut

Perencanaan Kinerja: 1. Kontrak Kinerja (KK) DJKN 2016 Belum Sepenuhnya Selaras dengan Renstra DJKN 2015-2019

Sekretaris DJKN dan jajarannya direkomendasikan untuk melakukan penambahan substansi Renstra DJKN Periode 2015-2019, yaitu terkait dengan mekanisme evaluasi renstra sehingga walaupun tidak semua indikator pada renstra masuk dalam KK Kemenkeu-One, indikator-indikator tersebut secara menyeluruh tetap dipantau sebagai bagian dari evaluasi renstra secara berkala.

Telah dilakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dengan hasil, IKU indeks kualitas laporan keuangan BA 999.99 telah diimplementasikan pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJKN Tahun 2017.

Pengukuran Kinerja: 2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Belum Dilaksanakan Secara Berkala Sesuai Ketentuan dan Belum Didokumentasikan Dengan Baik

Sekretaris DJKN disarankan untuk melakukan reviu kepatuhan dan kualitas dokumentasi monitoring dan evaluasi capaian kinerja baik di tingkat pusat maupun daerah secara triwulanan.

Peningkatan kualitas dokumentasi pengelolaan kinerja baik ditingkat pusat maupun daerah telah dilakukan melalui penyampaian nota dinas/surat Sekretaris Ditjen nomor ND-196/KN.1/2016 tanggal 23 Februari 2016 hal Peningkatan Kualitas Dokumentasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJKN dan S-276/KN.1/2016 tanggal 23 Februari 2016 hal Peningkatan Kualitas Dokumentasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJKN, ND-886/KN.1/2016 tanggal 26 Agustus 2016 hal Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi SAKIP pada DJKN Tahun 2015, S-1411/KN.1/2016 tanggal 26 Agustus 2016 hal Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi SAKIP pada DJKN Tahun 2015, S-1652/KN.1/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang S-348/KN.1/2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kinerja di Lingkungan DJKN.

Laporan Kinerja 2017

64

P E N I N G K A T A N

Hal yang perlu mendapat perhatian Pencapaian Kinerja : 3. Penyampaian Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu-One dan Kemenkeu-Two DJKN Kurang Tertib. a.Penyampaian laporan capaian kinerja Kemenkeu-One DJKN kepada Kepala Pushaka belum sepenuhnya tepat waktu. b.Penyampaian laporan capaian kinerja Kemenkeu-Two DJKN kepada Sekretaris DJKN belum sepenuhnya lengkap dan tepat waktu.

65

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

A K U N T A B I L I T A S

K I N E R J A

Rekomendasi

Tindak Lanjut

Sekretaris DJKN disarankan untuk melakukan reviu kepatuhan dan kualitas dokumentasi monitoring dan evaluasi capaian kinerja baik di tingkat pusat maupun daerah secara triwulanan.

Peningkatan kualitas dokumentasi pengelolaan kinerja baik ditingkat pusat maupun daerah telah dilakukan melalui penyampaian nota dinas/surat Sekretaris Ditjen nomor ND-196/KN.1/2016 tanggal 23 Februari 2016 hal Peningkatan Kualitas Dokumentasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJKN dan S-276/KN.1/2016 tanggal 23 Februari 2016 hal Peningkatan Kualitas Dokumentasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJKN, ND-886/KN.1/2016 tanggal 26 Agustus 2016 hal Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi SAKIP pada DJKN Tahun 2015, S-1411/KN.1/2016 tanggal 26 Agustus 2016 hal Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi SAKIP pada DJKN Tahun 2015, S-1652/KN.1/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang S-348/KN.1/2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kinerja di Lingkungan DJKN. Selain itu, pada tahun 2017 Sekretariat Ditjen telah menetapkan IKU mandatory “Tingkat Kualitas Dokumentasi Pengelolaan Kinerja, Risiko, dan Pengendalian Internal” sebagai alat kendali untuk memantau kualitas kepatuhan dan dokumentasi pengelolaan kinerja di tingkat pusat maupun daerah.

Laporan Kinerja 2017

66

BAB 5 P E N U T U P Penutup Lampiran

67

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Laporan Kinerja 2017

68

P E N U T U P

Laporan Kinerja DJKN ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi DJKN menuju good governance dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja

3.

Meningkatkan pengamanan kekayaan negara

4.

Menerapkan asset planning terhadap perencanaan pengadaan dan pemeliharaan BMN. Memberikan PMN yang selektif dengan kajian sesuai dengan business plan, keterlibatan untuk mengakses perencanaan dan penganggaran investasi pemerintah, dan meningkatkan kualitas laporan sistem akuntansi investasi pemerintah (BA 999.03). Mengoptimalkan hasil pengelolaan aset melalui penagihan terhadap aset kredit, serta penjualan, pemanfaatan, dan penetapan status penggunaan aset properti. Mengintensifkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN pada Kementerian/ Lembaga yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat satker.

5.

6. Sebagai pengelola kekayaan negara, piutang negara, dan lelang, DJKN telah menjalankan tugasnya dengan baik. Fluktuatifnya situasi dan kondisi, membuat tugas pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang semakin menantang. Namun demikian, jajaran DJKN selalu berusaha mengatasi tantangan menjadi peluang dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat ditunjukkan dalam pencapaian IKU tahun 2017 yang sebagian besar mencapai target yang ditetapkan, meskipun masih ada 2 IKU di bawah target. Langkah-langkah ataupun strategi yang akan dilakukan DJKN dalam upaya meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain : 1. Menyempurnakan dan memperkuat regulasi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang. 2. Digitalisasi proses bisnis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang.

69

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

7.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi DJKN, sehingga dapat memberikan feedback guna peningkatan kinerja periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal Laporan Kinerja harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga DJKN dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Laporan Kinerja 2017

70

71

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Laporan Kinerja 2017

72

73

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Laporan Kinerja 2017

74

75

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Laporan Kinerja 2017

76

77

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Laporan Kinerja 2017

78

Gd. Syafrudin Prawiranegara II Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, DKI Jakarta 10710 Telp: (021) 3849605 Fax: (021) 3500847 Web: www.djkn.kemenkeu.go.id 79

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara