Laporan Biro Perencanaan Kelompok 19 Cpns Bpn Ri

BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Wilayah atau tanah merupakan salah satu unsur terpenting dari terbentuknya

negara

selain

dibayangkan

apabila

ada

pemerintahannya

pasti

tidak

ada

rakyat

negara bisa

dan

tapi

pemerintahan.

tidak

berjalan

dan

punya

Bisa

wilayah,

rakyatnya

mau

ditempatkan dimana. Tanah juga merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan di dunia ini, tanah sebagai suatu tempat untuk tinggal, tanpa tanah kita tidak dapat membangun tempat tinggal, tanah sebagai tempat untuk mencari makan, tanpa tanah tidak ada tumbuhan yang bisa ditanam oleh manusia. Tanah pun menjadi salah satu sebab konflik bagi kehidupan manusia, karena masalah tanah sebuah keluarga bisa terpecah, karena tanah orang bisa saling benci-membenci dan perlu di ingat bahwa karena tanah bangsa kita yang tercinta ini harus terjajah selama 350 tahun dan banyak sudah darah yang terkuras untuk memperjuangkannya. Karena pentingnya masalah tanah yang sangat berpengaruh bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat, maka perlu ada pengaturan yang baik oleh pemerintah dalam mengurusi masalah tanah bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Indonesia sebagai negara yang merdeka telah sejak awal terbentuknya negara ini mengantisipasi masalah tanah. Dengan berlakunya asas konkordansi dimana hukum negara penjajah menjadi hukum dinegara jajahannya, maka aturan-aturan yang belum di buat oleh pemerintah Republik Indonesia masih mengacu pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda diantaranya yang masih berlaku sampai dengan sekarang yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Begitu pula dengan peraturan dibidang pertanahan sebelum tahun 1960 dimana peraturan mengenai pertanahan masih mengacu pada Agrarische Wet. Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin

1

kompleks peraturan demi peraturan dibuat untuk menyeimbangkan kebutuhan zaman dan tutuntutan masyarakat. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang maka dibutuhkan juga sumber daya yang kompitebel sesuai dengan perkembangan zaman. Maka Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia secara khusus mengadakan kegiatan orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan dan menggali pengetahuan mengenai tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional serta dalam rangka penyatuan cara pandang secara nasional mengenai visi misi pertanahan dan dalam rangka menjawab tuntutan 11 agenda pertanahan yang harus segera diwujudkan guna untuk menciptakan tertibnya pertanahan di hari esok. B. Pokok Permasalahan Dari

uraian

singkat

diatas

kita

dapat

mengambil

beberapa

permasalahan yang akan dibahas nanti pada Bab Pembahasan, yaitu : 1. Bagaimanakah kedudukan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri dalam struktur Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia? 2. Bagaimanakah struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri? 3. Apakah tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri? 4. Bagaimanakah mekanisme perencanaan pada Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri? 5. Apa saja kegiatan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri?

2

BAB II. PEMBAHASAN A. Kedudukan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri dalam Struktur Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisai dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri berada dibawah Sekretaris Utama, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di flow chart di bawah ini. Organisasi Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri dalam Struktur Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

B. Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisai dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri dipimpin oleh pejabat eselon dua yang membawahi 4 (empat) bagian yang dipimpin oleh pejabat eselon tiga yaitu : 1. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat, yang membawahi 3 (tiga) sub bidang yang dipimpin oleh pejabat eselon empat, yaitu : a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran I b. Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran II c. Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran III

3

2. Bagian

Perencanaan

Program

dan

Anggaran

Wilayah,

yang

membawahi 3 (tiga) sub bidang yang dipimpin oleh pejabat eselon empat, yaitu : a. Sub Bagian Program dan Wilayah I b. Sub Bagian Program dan Wilayah II c. Sub Bagian Program dan Wilayah III 3. Bagian Kerjasama Luar Negeri, yang membawahi 3 (tiga) sub bagian yang dipimpin oleh pejabat eselon empat, yaitu : a. Sub Bagian Kerjasama Multilateral b. Sub Bagian Kerjasama Organisasi Internasional c. Sub Bagian Kerjasama Bilateral 4. Bagian Pemantauan dan Evaluasi, yang membawahi 2 (dua) sub bagian yang dipimpin oleh pejabat eselon empat, yaitu : a. Sub Bagian Pemantauan b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Untuk lebih jelasnya dapat melihat pada flow chart dibawah ini berikut nama pejabat eselon dua, tiga dan empat yang menduduki jabatan di Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri. Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri

4

C. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri. Dalam Pasal 11 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 mengatur mengenai tugas dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, yaitu melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi kerjasama luar negeri, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi yang terdapat dalam Pasal 12 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006, yaitu :

a.

Penyusunan rencana terpadu yang meliputi kegiatan, infrastruktur, sumberdaya manusia pertanahan dan penganggaran dalam jangka pendek, menengah dan panjang secara nasional, regional dan sektoral;

b.

Penyusunan perencanaan kegiatan dan penganggaran satuan-satuan kerja di lingkungan BPN;

5

c.

Penyusunan perencanaan program dan kegiatan kerjasama luar negeri;

d.

Inventarisasi data dan informasi guna penyusunan rencana;

e.

Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan pembahasan diatas pada point B, Biro Perancanaan

dan Kerjasama Luar Negeri terdiri atas : 1. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat 2. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah 3. Bagian Kerjasama Luar Negeri 4. Bagian Pemantauan dan Evaluasi. Yang tiap-tiap bagiannya mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006, pada bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat mempunyai tugas menyusun rencana program, kegiatan, dan penganggaran infrastruktur dan sumber daya manusia di lingkungan BPN Pusat, dan menyelenggarakan fungsi :

a.

Penyusunan

rencana

program,

infrastruktur

dan

sumber

daya

manusia;

b.

Penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran. Pada sub-sub bagian yang terdapat pada Bagian Perencanaan

Program dan Anggaran Pusat mempunyai tugas yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006, yaitu :

1.

Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran I mempunyai tugas melakukan

penyiapan

infrastruktur kegiatan

dan

dan

bahan

sumber

daya

penganggaran

penyusunan

rencana

program,

manusia,

penyusunan

rencana

satuan

kerja

Sekretariat

Utama,

Inspektorat utama dan Unit Pelaksana Teknis.

2.

Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran II mempunyai tugas melakukan

penyiapan

bahan

penyusunan

rencana

program,

6

infrastruktur

dan

sumber

daya

manusia,

penyusunan

rencana

kegiatan dan penganggaran satuan-satuan kerja Deputi II, Deputi III, Deputi IV dan Deputi V.

3.

Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran III mempunyai tugas melakukan

penyiapan

infrastruktur

dan

bahan

sumber

daya

penyusunan

rencana

program,

manusia,

penyusunan

rencana

kegiatan dan penganggaran satuan-satuan kerja Deputi I, Pusat Data dan Informasi, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Pusat Pendidikan dan Latihan. Pada mempunyai

bagian tugas

Perencanaan menyusun

Program rencana

dan

Anggaran

program,

Wilayah

kegiatan,

dan

penganggaran infrastruktur dan sumber daya manusia di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Dan menyelenggarakan fungsi :

a.

Penyusunan

rencana

program,

infrastruktur

dan

sumber

daya

manusia;

b.

Penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran. Pada sub-sub bagian yang terdapat pada Bagian Perencanaan

Program dan Anggaran Wilayah mempunyai tugas yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006, yaitu :

1.

Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur

dan

sumber

daya

manusia,

penyusunan

rencana

kegiatan dan penganggaran satuan kerja Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, DI. Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur.

2.

Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur

dan

sumber

daya

manusia,

penyusunan

rencana

kegiatan dan penganggaran satuan kerja Sumatera Barat, Sumatera

7

Selatan, Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat.

3.

Subbagian

Perencanaan

Program

dan

Anggaran

Wilayah

III

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam,

Sumatera

Utara,

Sulawesi

Tengah,

Sulawesi

Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Jawa Timur, Jambi, Lampung dan Sulawesi Utara. Pada

Bagian

Kerjasama

Luar

Negeri

mempunyai

tugas

melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama luar negeri. Dan menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana,

program, kegiatan dan hubungan kerjasama

bilateral; b. Penyusunan

rencana,

program, kegiatan dan hubungan kerjasama

multilateral; c. Penyusunan rencana,

program, kegiatan dan hubungan kerjasama

organisasi internasional. Pada sub-sub bagian yang terdapat pada Bagian Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006, yaitu :

1.

Subbagian

Kerjasama

Bilateral

mempunyai

penyiapan bahan penyusunan rencana,

tugas

melakukan

program, kegiatan dan

hubungan kerjasama bilateral.

2.

Subbagian

Kerjasama

Multilateral

mempunyai

penyiapan bahan penyusunan rencana,

tugas

melakukan

program, kegiatan dan

hubungan kerjasama multilateral.

3.

Subbagian Kerjasama Organisasi Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama Organisasi Internasional.

8

Pada

Bagian

melaksanakan

Pemantauan

pemantauan,

dan

Evaluasi

evaluasi

dan

mempunyai

penyusunan

tugas laporan

pelaksanaan kegiatan. Dan melaksanakan fungsi : a. Pemantauan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan; b. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan. Pada sub-sub bagian yang terdapat pada Bagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006, yaitu :

1.

Subbagian Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

2.

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan.

A. Mekanisme Perencanaan pada Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Pelaksanaan

kegiatan

perencanaan

sangatlah

penting,

tanpa

perencanaan kegiatan dan anggaran tahunan sangatlah tidak mungkin BPN yang mana disini adalah Biro Perencanaan untuk merancang alokasi dana atau anggaran yang akan dibutuhkan oleh Kantah, Kanwil ataupun eselon II pusat. Maka dari itu di instruksikan untuk semua Kantah, Kanwil dan eselon II pusat untuk melakukan penyiapan usulan kegiatan dan anggran T-1 sebelum tahun pelaksanaannya, dikarenakan untuk lebih mengetahui seberapa besar anggaran yang akan dikeluarkan nantinya. Mekanisme pelaksanaannya pada awal bulan tahun sebelumnya semua Kantah, Kanwil dan eselon II pusat melakukan penyiapan usulan kegiatan dan anggaran tahunan, usulan kegiatan perencanaan dari kantah, kanwil, eselon II pusat yang diterima oleh BPN. Setelah

itu

BPN

dalam

mengavaluasi kinerja tahun lalu

hal

ini

bagian

perencanaan

akan

kemudian pada bulan maret hasil

susunan evaluasi dari BPN akan dibahas oleh BAPPENAS dan Dep. Keu

9

dalam bentuk konsep RKP (Rencana Kerja Pemerintah) yang nantinya Bappenas dan Dep.Keu akan mengeluarkan pagu indikatip sebagai hasil dari konsep RKP, hasil pagu ini akan dikoordinasikan kembali dalam bentuk penyusunan RENJA-KL (Rencana Kerja Kementrian dan Lembaga), pada bulan berikutnya atau bulan April dan Mei hasil dari koordinasi penyusunan RENJA-KL tersebut menghasilkan RENJA-KL, yang mana RENJA-KL yang dikeluarkan oleh BPN akan dibahas kembali oleh BAPPENAS dan Dep. Keu dalam bentuk pembahasan RENJA-KL, pada bulan berikutnya (Juni) pembahasan tersebut akan menghasilkan RKP Pagu Sementara, hasil Pagu Sementara ini kemudian dikembalikan ke BPN untuk koordinasi penyusunan RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementrian dan Lembaga), hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh BPN akan menghasilkan pagu, setelah pagu dihasilkan oleh BPN dalam hal ini Biro Perencanaan. Hasil pagu ini akan diinformasikan ke eselon II pusat dan Kanwil untuk melakukan penyusunan konsep RKA-KL yang nantinya hasil dari penyusunan tersebut mengahsilkan RKA-KL Pagu Sementara. Pada bulan Juli Hasil dari RKA-KL Pagu Sementara tersebut akan diserahkan oleh BPN ke BAPPENAS dan Dep.keu untuk mempelajari dan menelaah RKA-KL tersebut selama sebulan, jika hasil telaah tersebut dianggap sesuai dengan rencana semula. Pada bulan berikutnya (Agustus) BAPPENAS dan Dep.Keu akan mengeluarkan nota keuangan, RAPBN, dan RKA-KL sebagai hasil dari penelaahan

RKA-KL

tersebut.

Pada

bulan

yang

bersamaan

hasil

penelaahan tersebut akan dikirimkan ke DPR, dalam hal ini DPR akan melakukan

pembahasan

RAPBN

selama

dua

bulan,

hasil

dari

pembahasan yang dialakukan oleh DPR menghasilkan suatu Pagu D, pada bulan berikutnya (Oktober) setelah pagu ini dikeluarkan maka BPN, eselon II Pusat dan Kanwil untuk melakukan penyesuaian RKA-KL pada kantor masing-masing. Setelah penyesuain dilakukan dari Kanwil dan eselon II, sebagai hasil dari penyesuain tersebut maka akan terbit RKA-KL Pagu D yang mana hasil tersebut nantinya akan diserahkan ke DPR untuk dilakukan

10

pembahasan dengan Komisi II DPR-RI, para anggota DPR-RI Komisi II melakukan pembahasan untuk mengetahui perencanaan apa yang dilaksanakan dan anggaran yang nantinya akan di aloksikan, jika hasil pembahasan tersebut masih kurang maka RKA-KL Pagu D tersebut akan Dikembalikan ke BPN untuk dilakukan perbaikan atas RKA-KL tersebut. Perbaikan RKA-KL ini langsung ditanggapi oleh BPN yang mana hal ini adalah Biro perencanaan, setelah dilakukan perbaikan diajukan ke Dep.Keu untuk dilakukan penelaahan tentang hasil perbaikan RKA-KL yang dilakukan oleh BPN, Dep. Hasil dari penelahaan tersebut akan menghasilkan SAPSK (Satuan Anggaran Persatuan Kerja), hasil dari SAPSK di kembalikan ke BPN untuk melakukan konsep DIPA. Konsep yang dikeerjakan oleh BPN diserahkan ke Dep.Keu untuk dialkukan telaah konsep DIPA tersebut, penelaahan tersebut telah dlakukan atas konsep DIPA tersebut dan telah sesuai dengan anggaran yang telah diajukan maka Dep.Keu mengesahkan DIPA tersebut, pengesahaan tersebut dikembalikan ke BPN dalam bentuk DIPA. Setelah Dipa disahkan oleh Dep.Keu

untuk BPN, Dep.Keu juga mengeluarkan SRAA (Surat Rincian

Alokasi Anggaran) ke daerah dalam hal ini adalah Kanwil,di kanwil akan segera melakukan konsep SRAA/DIPA untuk dapat pengesahan DIPA, hasil konsep tersebut kembali akan ditelaah di Dep.Keu, setelah hasil telaah tersebut selesai maka akan mengasilkan pengesahaan DIPA yang nantinya akan diserahkan kembali ke Kanwil berupa DIPA. Untuk lebih jelasnya lihat bagan alir di bawah ini B. Kegiatan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Peran serta aktif para pejabat di Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri dalam memberikan motifasi dan pengajaran bagi kami para Calon Pegawai Neger Sipil (CPNS) sangat kami rasakan baik itu pengajaran yang sifatnya formal (berasal dari peraturan dan pedomanpedoman) dan non formal (berasal dari pengalaman pribadi para

11

pejabat), walaupun itu semua dilakukan dalam kesibukan para pejabat dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Disamping itu para staf yang sangat ramah memudahkan kami untuk menggali ilmu lebih dalam mengenai tugas dan fungsi perencanaan dan kerja sama luar negeri di BPN RI.

Pemberian Materi Alur Perencanaan Di Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri para CPNS di berikan tugas rutin yaitu mengisi jurnal kerja, jurnal kerja ini berisi uraian kegiatan harian CPNS selama melakukan kegiatan orientasi. Jurnal harian ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kami para peserta orientasi dalam melaksanakan tugas setiap harinya, karena dengan pemberian jurnal harian ini kami para CPNS tergerak baik secara langsung maupun tidak langsung aktif dalam menggali pengetahuan tentang perencanaan.

12

Pemberian Materi Pembuatan RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga)

Aplikasi RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga) Karena kami sadar bahwa ilmu mengenai perencanaan tidak hanya kami dapat dari para pejabat dan staf di biro ini melainkan dari bukubuku yang disediakan khusus oleh para pejabat bagi kami para CPNS untuk menggali lebih dalam mengenai perencanaan.

13

Mencari Bahan Melalui Buku-Buku Yang Disediakan dan Internet Selain tugas rutin membuat jurnal harian kami juga mengerjakan laporan kegiatan orientasi yang yang kami kerjakan sedikit demi sedikit guna untuk mempertanggung jawabkan apa saja yang telah kami peroleh selama melaksanakan kegiatan orientasi di biro ini.

14

BAB III. PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisai dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri berada di bawah Sekretaris Utama. Biro Perencanaan Dan Kerjasama Luar Negeri dipimpin oleh pejabat eselon 2 yang membawahi 4 (empat) bagian yang dipimpin oleh pejabat eselon 3 yaitu : 1. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat 2. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah 3. Bagian Kerjasama Luar Negeri 4. Bagian Pemantauan dan Evaluasi. Dan tiap-tiap bagian membawahi sub bagian yang dipimpin oleh pejabat eselon 4. Tugas dan fungsi Biro Perencanaan Dan Kerjasama Luar Negeri terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisai dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional, yaitu : Orientasi CPNS di Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri di isi dengan pengarahan dari para pejabat baik oleh Kepala Biro, para Kepala Bagian dan Sub Bagian serta seluruh staf yang ada di Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri. Selain pengarahan para peserta orientasi di beri kewajiban untuk mengisi jurnal harian yang diserahkan setiap harinya. A. Saran Selama menjalani kegiatan orientasi CPNS di Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri ada beberapa hal yang ingin di sampaikan untuk menjadi saran :

15

1. Untuk lebih terarahnya proses pembelajaran mohon kiranya para pejabat

di

Biro

Perencanaan

dan

Kerjasama

Luar

Negeri

menjadwalkan kegiatan pemberian materi sehingga pemanfaatan waktu orientasi dapat dipergunakan dengan lebih baik. 2. Hendaknya peserta orientasi di Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri diberikan tugas mandiri ataupun kelompok yang dimaksudkan agar kami lebih giat dalam mendalami mengenai apa yang dimaksud dengan perencanaan dan kerjasama luar negeri. 3. Hendaknya seluruh pegawai harus menerapkan dispilin waktu sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan,sehingga bisa menjadi teladan bagi para CPNS. 4. Hendaknya perangkat teknologi yang sudah ada (Wifi) diperbaiki, sehingga

memudahkan

para

CPNS

untuk

dapat

mendapatkan

informasi lebih jauh lagi tentang Biro ini.

16