Lap Monitoring

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI UNTUK URBAN POVERTY PROGRAM DAN KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT

NAGAR

A DANA R A K C A

DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI DAN SETELMEN SUBDIREKTORAT MONITORING DAN EVALUASI PHLN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

EXECUTIVE SUMMARY Urban Poverty Program (UPP) dan Kecamatan Development Project (KDP) merupakan pinjaman Bank Dunia yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun "gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal serta penguatan kelembagaan masyarakat. Selama kurun waktu pelaksanaan pinjaman, UPP dan KDP dianggap telah berhasil dan cukup efektif dalam penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu, maka kegiatan UPP dan KDP akan dijadikan model pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, terhadap pinjaman untuk UPP II dan KDP 3a telah dilakukan perluasan program dengan melakukan penambahan dana pinjaman dalam rangka mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2006 yang lalu. Pada tanggal 19 – 22 Juli 2007 telah dilaksanakan kunjungan on-site ke lokasi kegiatan UPP dan KDP di 6 kota/kabupaten yang dipilih secara sampel dan diharapkan dapat diperoleh informasi dan masukan yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan PNPM nantinya. Adapun hal-hal yang ditemui dan menjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan UPP dan KDP antara lain masalah penetapan lokasi dan alokasi dana BLM, kurang siapnya Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan dana pendukung dalam APBD, biaya operasional konsultan yang relatif rendah, proses pendampingan yang kurang maksimal karena kurangnya tenaga fasilitator, dan adanya interpretasi KPPN yang berbeda-beda tentang tata cara pencairan dana serta kurang siapnya Pemda mengambilalih tanggung jawab pelaksanaan pemberdayaan masyarakat setelah Program UPP dan KDP berakhir. Rencana tindak yang perlu dilakukan meliputi percepatan penetapan lokasi dan alokasi dana sehingga Pemerintah Daerah mempunyai cukup waktu untuk menyediakan dana pendukung dalam APBD, perlunya penambahan tenaga fasilitator dengan memperhatikan letak geografis dan tingkat kesulitan pada daerah terisolasi, perlunya sosialisasi dan persamaan persepsi kepada KPPN tentang tata cara pencairan dana pinjaman dan mendorong Pemda dapat secara ektif dalam proses pengambilalihan tanggung jawab pemberdayaan masyarakat setelah Program UPP dan KDP berakhir. Berdasarkan hasil monitoring tersebut, perlu dilakukan koordinasi masing-masing pihak sehingga apabila ada hambatan dan kendala dapat segera diatasi. Disamping itu, untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Pemerintah Pusat hendaknya dapat mengadopsi proses-proses yang dilakukan seperti pada UPP dan KDP yang telah terbukti cukup baik dan efektif.

DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY I

I.

II.

IV

PENDAHULUAN 1.

Latar Belakang

……………………………………………………. 4

2.

Tujuan

………………………………....……………...… 5

GAMBARAN UMUM 1.

Urban Poverty Program (UPP) ............................................. 6

2.

Kecamatan Development Project (KDP) ............................

7

EVALUASI DAN TINDAK LANJUT 1.

Urban Poverty Program (UPP)

……....................……..…. . 9

2.

Kecamatan Development Project (KDP)...........…………. . . 10

3.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).. 11

KESIMPULAN …………………………………………………....………....…

DAFTAR LAMPIRAN

13

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI UNTUK URBAN POVERTY PROGRAM DAN KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Untuk memenuhi amanat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Bab VII pada Pasal 23 dan 24, telah ditetapkan Sub Direktorat Monitoring dan Evaluasi PHLN, Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 466/KMK/01/2006 tanggal 13 Juli 2006. Sesuai pasal 1271 KMK tersebut, Subdit Monitoring dan Evalusi PHLN melaksanakan tugas untuk mengumpulkan bahan bagi pemantauan kinerja perkembangan pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri; melakukan analisis terhadap perkembangan pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri; melakukan evaluasi terhadap cakupan pencairan pinjaman dan efektifitas pinjaman dan hibah luar negeri. Berbagai permasalahan yang sering ditemui dalam pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri adalah relatif rendahnya daya serap dana pinjaman sehingga dapat berdampak pada sering dilakukannya perpanjangan loan/grant closing date, sehingga dari segi biaya (cost of borrowing) baik berupa commitment fee maupun interest rate akan terjadi peningkatan di samping keterlambatan penyelesaian kegiatan dan pencapaian target serta adanya opportunity lost dalam peningkatan pendapatan nasional. Permasalahan tersebut apabila tidak segera ditangani secara sistematis akan menjadi hambatan tersendiri yang berakibat pada tidak efisien dan efektifnya suatu pinjaman/hibah luar negeri. Untuk mengetahui dan memantau perkembangan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai pinjaman/hibah luar negeri, maka pada tanggal 19 – 22 Juli 2007 telah dilaksanakan kunjungan on-site secara sampel di 6 kabupaten/kota lokasi kegiatan yaitu : -

Urban Poverty Program di Kabupetan/Kota Bukittinggi, Makasar dan Jombang. Kecamatan Development Project di Kabupaten/Kota Solok, Jombang, Maros dan Jayapura

2. Tujuan Tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan monitoring terhadap Urban Poverty Program dan Kecamatan Development Project ini adalah: a. Mengetahui sejarah pelaksanaan pinjaman UPP dan KDP sebagai bahan dalam persiapan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) b. Mengetahui perkembangan tingkat penyerapan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri. c. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di daerah sehingga diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan PNPM. d. Menyusun alternatif pemecahan terhadap masalah yang dihadapi.

II. GAMBARAN UMUM 1. Urban Poverty Program (UPP) / Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 1.1. Deskripsi lengkap terms and conditions Loan/Credit UPP sebagaimana tabel 1 terlampir. 1.2. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun "gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsipprinsip universal. Program UPP/P2KP ini dibiayai melalui pinjaman Bank Dunia (IDA Credit dan IBRD Loan) yaitu: a) IBRD Loan No. 4664-IND/IDA Credit No. 3658-IND (UPP II) sebesar USD 29,500,000 dan SDR 55,713,000 b) IBRD Loan No. 4779-IND/IDA Credit No. 4063-IND (UPP III) sebesar USD 67,300,000 dan SDR 47,400,000 1.3

Tujuan yang hendak dicapai dari P2KP adalah: 1.3.1. Terbangunnya lembaga masyarakat berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan berorientasi pembangunan berkelanjutan, yang aspiratif, representatif, mengakar, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin, mampu memperkuat aspirasi/suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal, dan mampu menjadi wadah sinergi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan yang ada di wilayahnya; 1.3.2. Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana serta pendanaan (modal), termasuk membangun kerjasama dan kemitraan sinergi ke berbagai pihak terkait, dengan menciptakan kepercayaan pihak-pihak terkait tersebut terhadap lembaga masyarakat (BKM); 1.3.3. Mengedepankan peran Pemerintah kota/kabupaten agar mereka makin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, baik melalui pengokohan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) di wilayahnya, maupun kemitraan dengan masyarakat serta kelompok peduli setempat.

1.4. Berdasarkan data DMFAS, tingkat penyerapan dana P2KP/UPP adalah sebagai berikut:

No.

Project

1. 2.

UPP II UPP III

Credit Amount 55.713.000 47.400.000

IDA Credit (SDR) DSB 55.439.150.55 34.423.136.22

UN-DSB 273.849.45 12.976.863.78

Loan Amount 29.500.000 67.300.000

IBRD Loan (USD) DSB 25.545.000 8.336.500

UN-DSB 3.955.000 58.963.500

Dari tabel tersebut di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa : a. UPP II, dalam kurun waktu pelaksanaan selama 5,5 tahun(closing date 30 Juni 2008), tingkat realisasi penarikan dana pinjaman/Actual Disbursement Ratio (ADR) mencapai 99,51% (IDA Credit) dan 86.59% (IBRD Loan), dan Expected Disbursement Ratio (EDR) sebesar 84.42% (IDA Credit) dan 84,67% (IBRD Loan) dengan Progress Varian (PV) masing-masing sebesar 15,09% dan 1.92%. b. UPP III, dalam kurun waktu pelaksanaan selama 2 tahun (closing date 31 Maret 2011), tingkat realisasi penarikan dana pinjaman/Actual Disbursement Ratio (ADR) mencapai 72.62% (IDA Credit) dan 12,39% (IBRD Loan), dan Expected Disbursement Ratio (EDR) sebesar 36,21% (IDA Credit) dan 36.21% (IBRD Loan) dengan Progress Varian (PV) masing-masing sebesar 35,41% dan –23,82%. 2. Kecamatan Development Project (KDP) / Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK) 2.1. Deskripsi lengkap terms and conditions Loan/Credit KDP sebagaimana tabel 2 terlampir. 2.2. KDP/PPK ini dibiayai melalui pinjaman Bank Dunia (IDA Credit dan IBRD Loan) yaitu: a. IBRD Loan/IDA Credit No. 4330/3453-IND : KDP 1 (telah closing date tanggal 31 Desember 2002) sebesar USD 225,000,000 dan SDR 37,810,000 b. IBRD Loan/IDA Credit No. 4627/3535-IND : KDP 2 sebesar USD 208,900,000 dan SDR 87,500,000 c. IBRD Loan/IDA Credit No.4710/3806-IND KDP 3a Slicing 1 sebesar USD 45,500,000 dan SDR 32,160,000 d. IBRD Loan/IDA Credit No. 4771/4045-IND KDP 3b Slicing 2 sebesar USD 80,000,000 dan SDR 51,650,000 2.3. Tujuan yang hendak dicapai dalam Program KDP ini meliputi: i.

Terbangunnya lembaga masyarakat berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan berorientasi pembangunan berkelanjutan, yang aspiratif, representatif, mengakar,

mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin, mempu memperkuat aspirasi/suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal, dan mampu menjadi wadah sinergi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan yang ada di wilayahnya. ii. Meningkatkan akses masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana serta pendanaan, termasuk membangun kerja sama dan kemitraan sinergi ke berbagai pihak terkait dengan menciptakan kepercayaan pihak-pihak terkait tersebut ke lembaga masyarakat (BKM) iii. Mengedepankan peran Pemkab/kota agar makin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, baik melalui pengkokohan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) di wilayahnya maupun kemitraan dengan masyarakat serta kelompok peduli. 2.4. Berdasarkan data DMFAS, tingkat penyerapan dana KDP adalah sebagai berikut: No.

Project

1. 2. 3.

KDP 2 KDP 3a KDP 3b

Credit Amount 87.500.000 32.160.000 51.650.000

IDA Credit (SDR) DSB 86.690.173.76 31.597.889.30 41.364.048.75

UN-DSB 809.826.24 562.110.70 10.285.951.25

Loan Amount 208.900.000 45.500.000 80.000.000

IBRD Loan (USD) DSB 205.933.567.07 44.069.528.27 37.452.591.81

UN-DSB 2.966.432.93 1.430.471.73 42.547.408.19

Dari tabel tersebut di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa : a. KDP 2, dalam kurun waktu pelaksanaan selama + 5,5 tahun (closing date 31 Desember 2007), tingkat realisasi penarikan dana pinjaman/Actual Disbursement Ratio (ADR) mencapai 99,07% (IDA Credit) dan 98.58% (IBRD Loan), dan Expected Disbursement Ratio (EDR) sebesar 94.04% (IDA Credit) dan 80.74% (IBRD Loan) dengan Progress Varian (PV) masing-masing sebesar 5,03% dan 17.84%. b. KDP 3a, dalam kurun waktu pelaksanaan selama + 3 tahun (closing date 31 Desember 2008), tingkat realisasi penarikan dana pinjaman/Actual Disbursement Ratio (ADR) mencapai 98.25% (IDA Credit) dan 98.58% (IBRD Loan), dan Expected Disbursement Ratio (EDR) sebesar 68,74% (IDA Credit) dan 80.74% (IBRD Loan) dengan Progress Varian (PV) masing-masing sebesar 29.51% dan 17.84%. c. KDP 3b dalam kurun waktu pelaksanaan selama 2 tahun (closing date 31 Desember 2008), tingkat realisasi penarikan dana pinjaman/Actual Disbursement Ratio (ADR) mencapai 80.09% (IDA Credit) dan 46.82% (IBRD Loan), dan Expected Disbursement Ratio (EDR) sebesar 60.02% (IDA Credit) dan 60.02% (IBRD Loan) dengan Progress Varian (PV) masing-masing sebesar 20,07% dan –13,20%.

III. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT 1. Urban Poverty Program (UPP) / Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 1.1.

Dalam pelaksanaan kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi PHLN yang beranggotakan perwakilan dari Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen dan Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri telah dilakukan serangkaian pertemuan dengan instansi pemerintah daerah, Koordinator Majamenen Wilayah (KMW) dan Koordinator Kota (Korkot) serta tenaga fasilitator pendamping masyarakat. Selain itu, Tim Monitoring juga bertemu langsung dengan masyarakat penerima manfaat (Badan Keswadayaan Masyarakat/BKM).

1.2.

Dalam pertemuan dimaksud, diperoleh beberapa informasi dan masukan terhadap pelaksanaan Program P2KP yaitu: a. Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan UPP telah menampakkan hasil yang menggembirakan. Hal ini tercermin dari semakin tumbuhnya sifat kritis dalam masyarakat dan semakin meningkatnya partisipasi masyarakat untuk berinisiatif membangun daerahnya dan adanya rasa memiliki hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. b. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program UPP antara lain:

1.3.

(i)

Adanya kesalahan dalam pengalokasian dana dalam DIPA (khususnya pada TA 2007 ini) sehingga di beberapa kabupeten/kota alokasi dananya kurang, sedangkan di kabupaten/kota lainnya berlebih. Atas kesalahan pengalokasian tersebut diperlukan adanya revisi DIPA yang memerlukan waktu.

(ii)

Berkenaan dengan belum selesainya revisi DIPA tersebut, saat ini BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) selaku penerima dana/manfaat belum dapat melakukan penarikan dana BLM Tahap II sehingga mengganggu pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

(iii)

Kekurangsiapan Pemerintah Daerah untuk mengambil alih meneruskan program pemberdayaan masyarakat dengan pola UPP setelah kegiatan UPP selesai.

Rencana tindak lanjut: b. Perlunya percepatan revisi perubahan DIPA 2007 sehingga proses pelaksanaan pencairan dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) dapat segera dilakukan. c. Pihak executing agency perlu mendorong Pemerintah Daerah untuk secara aktif dapat melakukan pengambilalihan tanggung jawab pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat setelah UPP berakhir. Hal ini diperlukan agar hasil-hasil yang telah dicapai khususnya dalam hal proses pembelajaran tentang pemberdayaan masyarakat dapat terus berjalan secara berkelanjutan. 2. Kecamatan Development Project (KDP) / Program Pengembangan Kecamatan (PPK) 2.1.

Dalam kunjungan on-site ke lokasi KDP, Tim Monitoring dan Evaluasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri melakukan pertemuan dengan pejabat Pemerintah Kabupaten peserta KDP, Konsultan Manajemen Propinsi, Konsultan Manajemen Kabupaten. Selain itu, juga melakukan kunjungan ke distrik/kecamatan penerima program KDP dan melakukan pertemuan dengan fasilitator kecamatan, Kepala Distrik/Camat dan tokoh masyarakat setempat.

2.2.

Dalam serangkaian pertemuan dimaksud, diperoleh informasi dan masukan sebagai berikut: a. Masyarakat peserta Program KDP sangat antusias serta ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan. b. Masyarakat berharap agar pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dapat mengadopsi Program KDP dengan melibatkan secara langsung peran serta masyarakat. c. Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan KDP telah menampakkan hasil yang menggembirakan. Hal ini tercermin dari semakin terbukanya aksesakses perekonomian antar desa/kecamatan, partisipasi masyarakat yang semakin meningkat dalam setiap tahapan kegiatan, tumbuhnya kembali budaya gotong royong, pengelolaan kegiatan yang semakin transparan dan timbulnya sikap kritis masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. d. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Program KDP antara lain: (i)

Dalam rangka tugas pendampingan masyarakat, tenaga fasilitator kecamatan sebagai ujung tombak Pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat. Namun dalam melaksanakan tugas pendampingan tersebut, biaya operasioanl bagi konsultan/fasilitator sangat kecil, sehingga tidak mencukupi untuk biaya hidup sehari-hari terutama untuk daerah yang sangat terpencil dan terisolasi.

(ii)

Belum adanya upaya Pemerintah Daerah dalam pelestarian program KDP selanjutnya.

(iii)

Dalam pelaksanaan kegiatan KDP ini, khususnya mengenai penetapan biaya operasional yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan, masyarakat berpendapat bahwa besaran dana yang ditetapkan (2% dari jumlah dana yang dikelola) sudah tidak mencukupi dan relatif sangat kecil. Untuk itu, masyarakat berhadap agar Pengelola Kegiatan di Pusat dapat mempertimbangkannya kembali.

2.3.

(iv)

Khusus untuk pelaksanaan KDP di Propinsi Papua, kriteria pembagian dana KDP sangat merugikan Propinsi Papua antara lain jumlah penduduk yang relatif sangat kecil dan tidak diperhitungkannya tingkat kesulitan geografis lokasi kegiatan. Selain itu, hambatan yang dijumpai adalah jumlah tenaga konsultan dan fasilitator yang sangat sedikit, sedangkan daerah yang dijadikan sasaran pendampingan sangat sulit untuk dijangkau dan terisolir.

(v)

Dalam penetapan lokasi dan alokasi dana per kecamatan sebagai sasaran kegiatan sering berubah-ubah sehingga menghambat proses pelaksanaannya. Hal ini akibat harus menunggu penetapan lokasi secara definitif. Selain itu, Pemerintah Kabupaten mengalami kesulitan dalam penyediaan dana cost sharring dalam APBD.

(vi)

Intepretasi KPPN yang berbeda-beda dalam proses pencairan dana sering menjadi hambatan tersendiri baik bagi pelaksana kegiatan maupun bagi masyarakat penerima manfaat.

Rencana tindak lanjut 2.3.1. Dalam hal penentuan alokasi dan lokasi kegiatan agar dilakukan sebelum daerah menyusun RAPBD, hal ini berkenaan dengan kesiapan daerah dalam pengalokasian dana cost sharring. 2.3.2. Khusus untuk Papua, agar diperhatikan karakteristik daerah tersebut sehingga dalam memutuskan pelaksanaan program KDP tidak dapat dilaksanakan secara umum dan perlakuannya sama dengan daerah lain seperti Pulau Jawa misalnya. 2.3.3. Perlunya duduk bersama-sama untuk mendiskusikan mengenai penetapan biaya operasional bagi tenaga konsultan dan fasilitator, mengingat perannya yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan KDP. Hal ini diperlukan agar tenaga konsultan dan fasilitator dapat bekerja lebih keras tanpa harus dibebani masalah biaya hidup. 2.3.4. Perlunya dukungan Pemerintah Daerah dalam pelestarian dan kesinambungan pelaksanaan Program KDP selanjutnya seperti penetapan Perda atau Keputusan Bupati yang mengatur tentang pelestarian Program KDP. 2.3.5. Perlunya sosialisasi ke daerah-daerah termasuk KPPN sebagai salah satu pelaksana dalam proses pencairan dana mengenai peraturan dan tata cara pencairan dana;

3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 3.1.1

Pada tanggal 16 Agustus 2006, Presiden Republik Indonesia telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) guna percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu. Untuk itu, Pemerintah telah memutuskan untuk melakukan perluasan program pemberdayaan masyarakat yang selama ini dianggap cukup efektif dalam penanggulangan

kemiskinan. Sebagai tahap awal, pada TA 2007 ini, perluasan PNPM akan dimulai dar UPP II dan KDP 3b. 3.1.2

Dalam rangka mendukung pelaksanaan PNPM tersebut, Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia (IDA Credit) telah sepakat melakukan penambahan dana pinjaman dengan melakukan penandatanganan 2 Credit Agreement yaitu pada tanggal 25 Mei 2007 untuk No. 4045-1-IND (Kecamatan Development Program Phase 3b) sebesar SDR 81,950,000 dan pada tanggal 7 Juni 2007 untuk No.3658-1-IND (Urban Poverty Program II) sebesar SDR 89,550,000. Saat ini, kedua Credit Agreement dimaksud dalam proses persiapan pengefektifan (diharapkan akan efektif pada September 2007).

3.1.3

Namun demikian, untuk persiapan pelaksanaan PNPM, kondisi yang ditemui saat ini di lapangan adalah masyarakat awam belum dapat memahami secara baik bahwa pelaksanaan PNPM merupakan perluasan UPP dan KDP dan akan dilakukan dengan mengadopsi proses-proses yang dilaksanakan dalam UPP dan KDP tersebut. Untuk itu, diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat sehingga timbul pemahaman yang lebih baik.

3.1.4

Salah satu masukan dari tenaga fasilitator di lapangan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat adalah perlunya pencetakan kembali brosurbrosur yang dapat mempermudah penggambaran tentang pelaksanaan PNPM sebagai kelanjutan dari Program KDP dan UPP sehingga diharapkan pemahaman masyarakat tentang PNPM dapat lebih baik.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pinjaman Bank Dunia untuk UPP dan KDP dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibiayai pinjaman berjalan dengan baik. Hal ini tergambar dari perhitungan Actual Disbursement Ration (ADR), Expected Disbursement Ratio (EDR) dan Progres Varian (PV) yang sangat baik sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan UPP dan KDP telah menampakkan hasil yang menggembirakan. Hal ini tercermin dari semakin terbukanya akses-akses perekonomian antar desa/kecamatan, partisipasi masyarakat yang semakin meningkat dalam setiap tahapan kegiatan, tumbuhnya kembali budaya gotong royong, pengelolaan kegiatan yang semakin transparan dan timbulnya sikap kritis masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. Bercermin dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran pemberdayaan masyarakat pada UPP dan KDP tersebut di atas, kiranya dapat mengadopsi proses-proses yang telah dilakukan pada kegiatan UPP dan KDP sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program dimaksud dan selanjutnya ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam usaha untuk pengentasan kemiskinan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2006 telah mencanangkan Program Nasional Permberdayaan Masyarakat (PNPM). Dalam rangka mensukseskan kegiatan PNPM tersebut, Pemerintah telah menetapkan perluasan sasaran program dengan melakukan penambahan dana melalui pinjaman Bank Dunia untuk UPP 2 dan KDP3a dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan PNPM tersebut diperlukan pemantauan secara berkelanjutan atas implementasi PNPM di daerah, sehingga diharapkan dapat berjalan lebih baik dan semakin mempercepat keberhasilan pencapaian pengentasan kemiskinan dalam masyarakat.

Tabel 1 Deskripsi Credit/Loan UPP Second Urban Poverty Program a. b. c.

d. e. f. g. h. i. j. k.

Project Name Credit/Loan No Terms and Conditions - Grace Period - Maturity - Font End Fee - Commitment Fee - Interest Rate

: :

IDA Credit IBRD Loan Second Urban Poverty Program (UPP II) 3658-IND 4664-IND

: : : : :

10 tahun 35 tahun 0.5% pa -

- Service Charge Signing Date Effective Date Closing Date Mekanisme penarikan dana Loan Amount Initial Deposit Executing Agency Lokasi kegiatan

: : : : : : : : :

0.75% pa 20 Agustus 2002 20 Desember 2002 30 Juni 2008 Reksus SDR 55,713,000 USD 29,500,000 Proyeksi kebutuhan 6 bulan Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Kalbar, Karteng, Kalsel, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulsel, Sultra, NTB, Banten, Jateng, Jatim, Jabar, DIY dan NAD

5 tahun 20 tahun 1% 0.75% pa LIBOR Base Rate + LIBOR Total Spread

Third Urban Poverty Program a. b. c.

d. e. f. g. h. i. j. k.

Project Name Credit/Loan No Terms and Conditions - Grace Period - Maturity - Font End Fee - Commitment Fee - Interest Rate

: :

IDA Credit IBRD Loan Third Urban Poverty Program (UPP III) 4063-IND 4779-IND

: : : : :

10 tahun 35 tahun 0.5% pa -

- Service Charge Signing Date Effective Date Closing Date Mekanisme penarikan dana Loan Amount Initial Deposit Executing Agency Lokasi kegiatan

: : : : : : : : :

0.75% pa 2 Agustus 2005 28 Oktober 2005 31 Maret 2011 Reksus SDR 47,400,000 USD 29,500,000 Proyeksi kebutuhan 6 bulan Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum NAD, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Kep. Babel, Kep. Riau, NTT, Kaltim, Maluku, Maluku Utara dan Papua

5 tahun 20 tahun 1% 0.75% pa LIBOR Base Rate + LIBOR Total Spread

Tabel 2 Deskripsi Credit/Loan KDP Second Kecamatan Development Program IDA Credit IBRD Loan a. Project Name : Second Kecamatan Development Program (KDP 2) b. Credit/Loan No : 3535-IND 4627-IND c. Terms and Conditions - Grace Period : 10 tahun 5 tahun - Maturity : 35 tahun 20 tahun - Font End Fee : 1% - Commitment Fee : 0.5% pa 0.75% pa - Interest Rate : LIBOR Base Rate + LIBOR Total Spread - Service Charge : 0.75% pa d. Signing Date : 30 Agustus 2001 e. Effective Date : 30 November 2001 f. Closing Date : 31 Desember 2006 (orgnl) diperpanjang 31 Desember 2007 g. Mekanisme penarikan dana : Reksus h. Loan Amount : SDR 87,500,000 USD 208,900,000 i. Initial Deposit : Proyeksi kebutuhan 6 bulan j. Executing Agency : Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Depdagri k. Lokasi kegiatan : Sumut, Sumbar, Riau, Sumsel, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, NTT, Kalteng, Kalsel, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulsel, Sulbar, Sultra, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irjabar Third Kecamatan Development Program Slincing 1 (KDP 3a) IDA Credit IBRD Loan a. Project Name : Third Kecamatan Development Program Slicing 1 (KDP3a) b. Credit/Loan No : 3806-IND 4710-IND c. Terms and Conditions - Grace Period : 10 tahun 5 tahun - Maturity : 35 tahun 20 tahun - Font End Fee : 1% - Commitment Fee : 0.5% pa 0.75% pa - Interest Rate : LIBOR Base Rate + LIBOR Total Spread - Service Charge : 0.75% pa d. Signing Date : 2 Juni 2004 e. Effective Date : 2 September 2004 f. Closing Date : 31 Desember 2008 g. Mekanisme penarikan dana : Reksus h. Loan Amount : SDR 32.160.000 USD 45.500.000 i. Initial Deposit : Proyeksi kebutuhan 6 bulan j. Executing Agency : Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Depdagri k. Lokasi kegiatan : Sumut, Sumbar, Riau, Sumsel, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, NTT, Kalteng, Kalsel, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulsel, Sulbar, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irjabar.

Third Kecamatan Development Program Slicing 2 (KDP 3b) IDA Credit a. Project Name : Third Kecamatan (KDP3b) b. Credit/Loan No : 4045-IND c. Terms and Conditions - Grace Period : 10 tahun - Maturity : 35 tahun - Font End Fee : - Commitment Fee : 0.5% pa - Interest Rate : d. e. f. g. h. i. j.

- Service Charge Signing Date Effective Date Closing Date Mekanisme penarikan dana Loan Amount Initial Deposit Executing Agency

: : : : : : : :

k.

Lokasi kegiatan

:

IBRD Loan Development Program Slicing 2 4771-IND 5 tahun 20 tahun 1% 0.75% pa LIBOR Base Rate + LIBOR Total Spread

0.75% pa 2 Agustus 2005 2 November 2005 31 Desember 2008 Reksus SDR 51.650.000 USD 80.000.000 Proyeksi kebutuhan 6 bulan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Depdagri Sumut, Sumbar, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulsel, Sulbar, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irjabar