Langkah 3.docx

A. Sistem kesehatan nasional 1. Definisi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945. 2. Pasal 5 dasar hukum asuransi yang berlaku di Indonesia, yaitu: a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Berikut hal-hal yang diatur dalam UU No.2 Tahun 1992, yaitu:  Ketentuan umum dan ruang lingkup asuransi.  Bidang usaha perasuransian.  Jenis usaha perasuransian.  Ruang lingkup usaha perusahaan perasuransian.  Penutupan objek asuransi.  Bentuk hukum usaha asuransi.  Kepemilikan perusahaan asuransi.  Perizinan usaha.  Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perasuransian.  Kepailitan dan likuidasi.  Ketentuan pidana. b. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 1320 dan Pasal 1774 c. KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) Bab 9 d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 e. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 3. Tujuan landasan Tersusunnya SKN ini mempertegas makna pembangunan kesehatan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia, memperjelas penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025 (RPJP-K), memantapkan kemitraan dan kepemimpinan yang transformatif, melaksanakan pemerataan upaya kesehatan yang terjangkau dan bermutu, meningkatkan investasi kesehatan untuk keberhasilan pembangunan nasional. 4. Landasan kesehatan Landasan SKN meliputi: a. landasan idiil; b. landasan konstitusional; dan c. landasan operasional. a. Landasan idiil yaitu Pancasila. b. Landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28A ”Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, Pasal 28B

ayat (2) ”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”, Pasal 28C ayat (1) ”Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”, Pasal 28H ayat (1) ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, Pasal 28H ayat (3) ”Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”, Pasal 34 ayat (2) ”Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”, dan Pasal 34 ayat (3) ”Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. c. Landasan Operasional meliputi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan SKN dan pembangunan kesehatan. 5. Macam Pelayanan 1. Upaya kesehatan Primer Upaya Kesehatan Primer terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan primer dan pelayanan kesehatan masyarakat primer. a. Pelayanan Kesehatan Perorangan Primer (PKPP) Pelayanan kesehatan perorangan primer adalah pelayanan kesehatan dimana terjadi kontak pertama secara perorangan sebagai proses awal pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan perorangan primer memberikan penekanan pada pelayanan pengobatan, pemulihan tanpa mengabaikan upaya peningkatan dan pencegahan, termasuk di dalamnya pelayanan kebugaran dan gaya hidup sehat (healthy life style). b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Primer (PKMP) Pelayanan kesehatan masyarakat primer adalah pelayanan peningkatan dan pencegahan tanpa mengabaikan pengobatan dan pemulihan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat primer menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang pelaksanaan operasionalnya dapat didelegasikan kepada Puskesmas, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan primer lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 2. Upaya Kesehatan Skunder Upaya kesehatan sekunder adalah upaya kesehatan rujukan lanjutan, yang terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan sekunder dan pelayanan kesehatan masyarakat sekunder.

a. Pelayanan Kesehatan Perorangan Sekunder (PKPS) Pelayanan kesehatan perorangan sekunder adalah pelayanan kesehatan spesialistik yang menerima rujukan dari pelayanan kesehatan perorangan primer, yang meliputi rujukan kasus, spesimen, dan ilmu pengetahuan serta dapat merujuk kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan yang merujuk. Pelayanan kesehatan perorangan sekunder dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter yang sudah mendapatkan pendidikan khusus dan mempunyai izin praktik serta didukung tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan. Pelayanan kesehatan perorangan sekunder dilaksanakan di tempat kerja maupun fasilitas pelayanan kesehatan perorangan sekunder baik rumah sakit setara kelas C serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun swasta. b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Sekunder (PKMS) Pelayanan kesehatan masyarakat sekunder menerima rujukan kesehatan dari pelayanan kesehatan masyarakat primer dan memberikan fasilitasi dalam bentuk sarana, teknologi, dan sumber daya manusia kesehatan serta didukung oleh pelayanan kesehatan masyarakat tersier. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat sekunder menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi sebagai fungsi teknisnya, yakni melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak sanggup atau tidak memadai dilakukan pada pelayanan kesehatan masyarakat primer. Dalam penanggulangan penyakit menular yang tidak terbatas pada suatu batas wilayah administrasi pemerintahan (lintas kabupaten/ kota), maka tingkat yang lebih tinggi (provinsi) yang harus menanganinya. 3. Upaya Kesehatan Tersier Upaya kesehatan tersier adalah upaya kesehatan rujukan unggulan yang terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan tersier dan pelayanan kesehatan masyarakat tersier. a. Pelayanan Kesehatan Perorangan Tersier (PKPT) Pelayanan kesehatan perorangan tersier menerima rujukan subspesialistik dari pelayanan kesehatan di bawahnya, dan dapat merujuk kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan yang merujuk. Pelaksana pelayanan kesehatan perorangan tersier adalah dokter subspesialis atau dokter spesialis yang telah mendapatkan pendidikan khusus atau pelatihan dan mempunyai izin praktik dan didukung oleh tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan. Pelayanan kesehatan perorangan tersier dilaksanakan di rumah sakit umum, rumah sakit khusus setara kelas A dan B, baik milik Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta yang mampu memberikan pelayanan kesehatan subspesialistik dan juga termasuk klinik khusus, seperti pusat radioterapi. b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tersier (PKMT) Pelayanan kesehatan masyarakat tersier menerima rujukan kesehatan dari pelayanan kesehatan masyarakat sekunder dan memberikan fasilitasi dalam bentuk sarana, teknologi, sumber daya manusia kesehatan, dan

rujukan operasional, serta melakukan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan masyarakat dan penapisan teknologi dan produk teknologi yang terkait. Pelaksana pelayanan kesehatan masyarakat tersier adalah Dinas Kesehatan Provinsi, unit kerja terkait di tingkat provinsi, Kementerian Kesehatan, dan unit kerja terkait di tingkat nasional. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat tersier menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan yang didukung dengan kerja sama lintas sektor.

B. Sistem Pelayanan Kesehatan 1. Lembaga Lembaga merupakan tempat pemberian pelayanan kesehatan pada masyakarat dalam rangka meningkatkan status kesehatan. Tempat bervariasi berdasarkan tujuan pemberian pelayanan kesehatan . tempat tersebut diantaranya : 1. Rawat jalan Lembaga pelayanan ini bertujuan memberikan pelayanan kesehatan pada tingkat pelaksanaan diagnosa dan pengobatan pada penyakit yang akut atau mendadak serta kronis yang gdimungkinkan tidak rawat inap. Lembaga ini misalnya : klinik kesehatan, klinik dokter spesialis. 2. Institusi Merupakan lembaga yang difasilitasinya cukup dalam memberikan pelayanan kesehatan seperti : rumah sakit, pusat rehabilitasi dll. 3. Hospice Lembaga ini bertujuan memberikan pelayanan kesehatan yang berfokus pada klien yang sakit terminal agar lebih terang. Biasanya di lakukan home care. 4. Community base agency Merupakan bagian dari lembaga yang dilalukan pada klien dan keluarga, misalnya : praktek perawat keluarga. 2. Faktor FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISTEM PELAYANAN KESEHATAN 1. Ilmu pengetahuan dan tehnologi baru Perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi akan diikuti oleh perkembangan pelayanan kesehatan, misal : untuk mengatasi masalah penyakit yang sulit dapat dilakukan dengan penggunaan alat seperti laser, terapi perubahan gen karena hal tersebut pelayanan kesehatan membutuhkan biaya yang cukup mahal dan pelayanan lebih profesional dan membutuhkan tenaga ahli dalam bidangnya. 2. Pergeseran nilai masyarakat Beragamnya nilai yang ada di masyarakat sebagai pengguna jasa, dapat menimbulkan pemanfaatannya yang berbeda, misalnya : masyarakat yang sudah maju dengan pengetahuan tinggi akan memiliki kesadaran yang lenih dalam menggunakan pelayanan kesehatan demikian juga sebaliknya.

3. Aspek legal dan etik Tingginya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan pelayanan kesehatan akan semakin tinggi pula tuntutan hukum dan etik dalam pelayanan kesehatan sehingga pelaku/pemberi pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan esehatan secara profesional dengan memperhatikan nilai hukum dan etik yang ada di masyarakat. 4. Ekonomi Semakin tinggi tingkat ekonomi di masyarakat/seseorang pelayanan akan mudah dijangkau dengan tingakat pelayanan kesehatan yang diinginkan begitu juga sebaliknya. 5. Politik Kebijakan pemerintah melalui sistem politik yang ada sangat berpengaruh dalam sisetm pemberian pelayanan kesehatan. Kebijakan yang ada dapat memberikan pola dalam sistem pelayanan. 3. Stratifikasi Tingkat pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Melalui tingkat pelayanan kesehatan akan dapat diketahui kebutuhan dasar manusia tentang kesehatan. Tingkat pelayanan kesehatan dalam sistem pelayanan kesehatan adalah : 1. Promosi kesehatan / health promotion. Pelayanan diberikan melalui peningkatan kesehatan dengan tujuan peningkatan status kesehatan. Sasarannya adalah agar tidak terjadi gangguan kesehatan. Tingkat pelayanan ini meliputi : kebersihan perseorangan, perbaikan sanitasi lingkungan, pemeriksaan kesehatan berkala, pelayanan status gizi, kebiasaan hidup sehat, pelayanan prenatal, pelayanan lansia, dan semua kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan status kesehatan. 2. Perlindungan khusus (specific protection). Di lakukan dengan melindungi masyarakat dari bahaya yang akan menyebabkan penurunan status kesehatan atau bentuk perlindungan terhadap penyakit penyakit tertentu dan ancaman kesehata yang termasuk dalam tingkat ini adalah : imunisasi, pelayanan dan perlindungan keselamatan kerja. 3. Diagnosa dini dan pengobatan segera/early diagnosis and prompt treatment. Diberikan mulai timbulnya gejala. Dilaksanakan untuk mencegah meluasnya penyakit lebih lanjut serta dampak dari timbulnya penyakit sehingga tidak terjadi penyebaran. Misalnya : survei pencarian kasus baik secara individu maupun masyarakat, survei penyaringan kasus serta pencegahan terhadap meluasnya kasus. 4. Pembatasan kecacatan/disability limitation. Dilakukan untuk mencegah agar pasien atau masyarakat tidak mengalami dampak kecacatan akibat penyakit tertentu. Dilakukan pda kasus yang memiliki potensi kecacatan. Misal : perawatan untuk menghentikan

penyakit, mencegah komplikasi lebih lanjut, pemberian segala fasilitas untuk mengatasi kecacatan, menncegah kematian. 5. Rehabilitasi/rehabilitation. Dilakukan setelah pasien sembuh. Sangat diperlukan pada fase pemulihan terhadap kecacatan, misal : program latihan, konsultasi dan diskusi psikologis untuk meningkatkan koping individu positif sehingga gairah hidup meningkat. 4. Sistem Rujukan 5. Hambatan Faktor yang paling berpengaruh terhadap masalah pelayanan kesehatan adalah perkembangan ilmu dan tehnologi. Semakin tinggi ilmu pengetahuan dan tehnologi, semakin tinggi pelayanan kesehatan yang diberikan. Hasil yang diraih juga semakin baik dimanan angka kesakitan, cacat dan kematian menurun serta meningkatkan umur harapan hidup rata. Perubahaan ini juga mendatangkan masalah sebagai berikut : 1. Terkotak-kotaknya pelayanan kesehatan/fragmented health services Berhubungan dengan munculnya spesialis dan sub spesialis yang berdampak negatif dengan timbulnya keselitan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang akan menimbulkan tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan bila hal ini berkelanjutan. 2. Berubahnya sifat pelayanan kesehatan Muncul sebagai akibat lebih lanjut dari pelayanan kesehatan yang terkotakkotak, terutama ditemukan pada hubungan dokter dan pasien. Munculnya sub spesialis dan spesialis menyebabkan perhatian penyelenggara pelayanan kesehatan tidak menyeluruh, perhatian tertuju pada keluhan dan organ tubuh yang sakit saja. Perubahan bertanbah nyata dengan adanya peralatan yang canggih yang mendukung proses pelayanan yang diberikan. Hal tersebut menimbulkan berbagai dampak negatif, sebagai berikut : a. Regangnya hubungan dokter dengan pasien yang timubul karena peralatan yang digunakan tersebut. b. Mahalnya biaya kesehatan. 6. Syarat pokok Pelayanan Kesehatan 1. Tersedia dan berkesinambungan Semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat tersulit ditemukan serta keberadaannya di masyarakat setiap kali dibutuhkan. 2. Dapat diterima dan wajar Diartikan bahwa pwlayanan kesehatan tersebut tidak bebrtentangan dengan keyakinan, kepercayaan masyarakat, pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan adat istiadat, kebudayaan, keyakinan dan kepercayaan masyarakat bukan pelayanan kesehatan yang baik. 3. Mudah dicapai/accesible Ketercapaian yang dimaksudkan diutamakan dari sudut lokasi. Dengan kata lain pelayanan kesehatan dan distribusi sarana kesehatan merata di seluruh wilayah, tidak terkonsentrasi di perkotaan.

4. Mudah dijangkau/affortable Terutama dari sudut biaya, disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat. 5. Bermutu/quality Mutu yang dimaksudkan adalah yang menunjukkan pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan dan tata cara penyelenggaraannya disesuaikan kode etik serta yang telah ditetapkan. C. Pembiayaan 1. Sumber Sumber dana biaya kesehatan berbeda pada beberapa negara, namun secara garis besar berasal dari : 1. Bersumber dari anggaran pemerintah Pada sistem ini, biaya dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Pelayanannya diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah sehingga sangat jarang penyelenggaraan pelayanan kesehatan disediakan oleh pihak swasta. Untuk negara yang kondisikeuangannya belum baik, sistem ini sulit dilaksanakan karena memerlukan dana yang sangat besar. 2. Bersumber dari anggaran masyarakat Dapat berasal dari individual ataupun perusahaan. Sistem ini mengharapkan agar masyarakat(swasta) berperan aktif secara mandiri dalam penyelenggaraan maupun pemanfaatannya. Hal inimemberikan dampak adanya pelayananpelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pihak swasta,dengan fasilitas dan penggunaan alat-alat berteknologi tinggi disertai peningkatan biaya pemanfaatan atau penggunaannya oleh pihak pemakai jasa layanan kesehatan tersebut. 3. Bantuan biaya dari dalam dan luar negeri Sumber pembiayaan kesehatan, khususnya untuk penatalaksanaan penyakit – penyakit tertentucukup sering diperoleh dari bantuan biaya pihak lain, misalnya oleh organisasi sosial ataupun pemerintah negara lain. Misalnya bantuan dana dari luar negeri untuk penanganan HIV dan virusH5N1. 4. Gabungan anggaran pemerintah dan masyarakat Sistem ini banyak diadopsi oleh negara-negara di dunia karena dapat mengakomodasi kelemahan – kelemahan yang timbul pada sumber pembiayaan kesehatan sebelumnya. Tingginya biayakesehatan yang dibutuhkan ditanggung sebagian oleh pemerintah dengan menyediakan layanankesehatan bersubsidi. Sistem ini juga menuntut peran serta masyarakat dalam memenuhi biayakesehatan yang dibutuhkan dengan mengeluarkan biaya tambahan. 2. Jenis Biaya kesehatan Dilihat dari pembagian pelayanan kesehatan, biaya kesehatan dibedakan atas : a. Biaya pelayanan kedokteran yaitu biaya untuk menyelenggarakan dan ataumemanfaatkan pelayanan kedokteran, tujuan utamanya lebih ke

arahpengobatan dan pemulihan dengan sumber dana dari sektor pemerintahmaupun swasta. b. Biaya pelayanan kesehatan masyarakat yaitu biaya untukmenyelenggarakan dan/atau memanfaatkan pelayanan kesehatan masyarakat,tujuan utamanya lebih ke arah peningkatan kesehatan dan pencegahan dengansumber dana terutama dari sektor pemerintah. 3. Mekanisme pembiayaan D. Asuransi kesehatan 1. Bentuk pokok asuransi

2. Macam asuransi kesehatan Secara umum ada beberapa jenis asuransi kesehatan di Indonesia yaitu : 1. Asuransi kesehatan sosial, kesehatan adalah sebuah pelayanan sosial, pelayanan kesehatan yang tidak boleh semata – mata diberikan berdasarkan status sosial masyarakat sehingga semua lapisan berhak untuk memperoleh jaminan pelayanan kesehatan. Prinsip asuransi kesehatan sosial :

    

Keikursertaannya bersifat wajib



Premi tidak ditentukan oleh risiko perorangan tetapi didasarkan padarisiko kelompok

  

Tidak diperlukan pemeriksaan kesehatan awal



Menyertakan tenaga kerja dan keluarganya Iuran/premi berdasarkan persentasi gaji. Jamsostek 6-8% (sudah keluarga) dan 3% (single) Askes PNS 2% Premi untuk tenaga kerja ditanggung bersama (50%) oleh pemberi kerja dan tenaga kerja

Jaminan pemeliharaan kesehatan yang diperoleh bersifat menyeluruh Pean pemerintah sangat besar untuk mendorong berkembangnya asuransi kesehatan sosial di Indonesia.

SepertiAskes, Jamsostek, Jasa Raharja 2. Asuransi Kesehatan Komersial Perorangan

Prinsipnya :

 

Kepersertaannya bersifat perorangan dan sukarela



Premi didasarkan atas risiko perorangan dan ditentukan oleh faktor usia, jenis kelamin dan jenis pekerjaan

   

Dilakukan pemeriksaan kesehatan awal

     

Keikutsertaannya bersifat sukarela tetapi berkelompok

Iuran/premi berdasarkan angka yang ditetapkan menurut jenis tanggungan yang dipilih

Santunan diberikan sesuai dengan kontrak Peranan pemerintah relatif kecil

Seperti Prudential, Lipo life, Bumi putra, BNI life,axa life 3. Asuransi Kesehatan Komersial Kelompok Prinsipnya : Iuran/premi dibayar berdasarkan jenis tanggungan Santunan diberikan sesuai dengan kontrak Tidak diperlukan pemeriksaan awal Peran pemerintah dengan membuat peraturan undang-undang Seperti Inhealth (Askes Sukarela)

3. Manfaat asuransi kesehatan Manfaat dari Asuransi Kesehatan yaitu : 1. Membebaskan peserta dari kesulitan menyediakan dana tunai 2. Biaya kesehatan dapat diawasi 3. Mutu pelayanan dapat diatasi 4. Tersedianya data kesehatan