KORAN TEMPO › Print Article
Page 1 of 1
Edisi 18 Februari 2009
Dakwaan Jaksa Dinilai Ancam Kebebasan Pers ”Ini seperti zaman Orde Baru.” MAKASSAR — Jupriadi Asmaradhana alias Upi bin Baso mulai diadili. Wartawan media elektronik nasional yang bertugas di Makassar ini didakwa mencemarkan nama baik Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Inspektur Jenderal Sisno Adiwinoto. Abdul Muthalib, koordinator pengacara Upi, menyatakan pasal-pasal dalam dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum mengancam kebebasan pers. ”Tak hanya mengancam kebebasan pers tapi juga mengancam kebebasan berpendapat,” ujar Abdul seusai sidang di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin. Ini bermula dari pernyataan Sisno sebagai Kepala Polda Sulawesi Selatan pada beberapa kesempatan. Di antaranya, jika publik merasa dirugikan oleh pemberitaan media massa, tak perlu membalas dengan menggunakan hak jawab atau surat pembaca. Publik bisa langsung melapor ke polisi dan memidanakan wartawan. Pernyataan Sisno ini dimuat sejumlah media lokal di Makassar. Sejumlah wartawan menilai hal tersebut tidak sepantasnya dilakukan Sisno sebagai pejabat publik. Para wartawan yang tergabung dala Koalisi Jurnalis Tolak Kriminalisasi Pers Makassar—dipimpin Upi—berunjuk rasa. Mereka melaporkan Sisno ke Dewan Pers dan Komis Kepolisian Nasional. Namun, Sisno tidak menerima tindakan Upi dan rekan-rekannya itu. Sisno pun melaporkan Upi dengan tuduhan memfitnah dan mencemarkan nama baik. Kasus ini terus bergulir hingga ke pengadilan. Dalam dakwaan, jaksa Imran menyatakan dakwaan terhadap Upi dibuat berdasarkan berita acara pemeriksaan. ”Si pelapor merasa diserang pribadinya serta kapasitasnya sebagai kapolda (kepala kepolisian daerah)," ujarnya. Jaksa mendakwa Upi dengan Pasal 311, 310, 207, dan 208 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Upi, yang mengenakan kaus hitam bertulisan “Lawan Kriminalisasi Pers”, tampak secara seksama mendengarkan dakwaan yang dibacakan jaksa. Terdakwa Upi dalam persidangan itu didampingi 34 pengacara dari Makassar maupun Jakarta. Abdul kembali menegaskan, pasal-pasal yang dipakai jaksa dalam dakwaan itu seperti zaman Orde Baru. ”Ini mengancam kebebasan berdemokrasi,” ujarnya. Tim pengacara juga menyatakan siap membantah dakwaan jaksa pada sidang pekan depan. IRMAWATI | SUKM
http://korantempo.com/korantempo/cetak/2009/02/18/Nasional/krn.20090218.157184.id.html ... 2/19/2009