Kmk.docx

1. Jelaskan pengertian Public Goods dan Private Goods disertai contoh? Public goods (barang/jasa publik) pada prinsipnya merupakan barang/jasa yang memiliki sifat no rival consumption dan non eksklusif. No rival consumption artinya barang/jasa tersebut dapat dikonsumsi bersamaan pada waktu yang sama, tanpa saling meniadakan manfaat.Sedangkan, non eksklusif adalah jika seseorang tidak perlu membayar untuk menikmati manfaat barang/jasa publik. Seperti udara, semua orang bebas untuk menggunakannya. Begitupun jalan provinsi, semua orang bebas untuk menggunakan jalan provinsi tanpa harus membayar. Contoh dalam bidang kesehatan yaitu pemanfaatan program KB oleh ibu-ibu yang ingin membatasi jumlah anak yang diinginkan. Penggunaan metode KB pada salah satu ibu tidak akan mempengaruhi penggunaan kb pada ibu lainnya. Sedangkan yang disebut dengan private goods (barang/jasa private) adalah barang/jasa yang memiliki sifat rival consumption dan eksklusif, artinya barang/jasa tersebut tidak dapat dinikmati secara bersama tanpa meniadakan manfaat dan untuk mengkonsumsi barang tersebut diperlukan syarat, seperti harus membayar. Contoh dalam bidang kesehatan reproduksi yaitu pelayanan pemeriksaan Pap Smear di Rumah Sakit. Untuk menikmati pelyanan ini maka ibu-ibu harus mengeluarkan sejumlah uang. Karena ini bukanlah program gratis dari pemerintah. 2. Jelaskan pengertian Eksternalitas serta contoh Eksternalitas positif dan Eksternalitas Negatif? Secara umum dapat dikatakan bahwa eksternalitas adalah suatu efek samping dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan maupun yang merugikan.

Contoh eksternalitas positif: Pemenuhan zat gizi yang baik mulai sejak lahir (ASI) sampai dewasa akan memberikan manfaat terciptanya sumber daya manusia yang berguna bagi perkembangan perusahaan. Contoh eksternalitas negatif: Pencemaran laut oleh pabrik mengakibatkan kontaminasi zat berbahaya pada ikan-ikan, sehingga bila dikonsumsi oleh penduduk akan mengakibatkan penyakit. 3. Jelaskan proses pembuatan kebijakan menurut William Dunn? a. Penyusunan Agenda Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. b. Formulasi kebijakan Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. c. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan

pemerintah.Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah.Mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi – cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi.Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah. d. Implementasi kebijakan Menetapkan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, dan apa dampaknya terhadap muatan kebijakan. e. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalh-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. 4. Jelaskan analisis kebijakan berdasarkan tema tugas kelompok? Tema tugas kelompok : Pemberian ASI Eksklusif Bagi Ibu Pekerja (PP No. 33 Tahun 2012 Tentang ASI Eksklusif & UU Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003) 

Masalah Dasar

World Health Organization (WHO) menetapkan bahwa pemberian ASI Eksklusif menjadi sangat penting dan mendasar bagi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, kesehatan dan

kebutuhan gizi bagi bayi. Menyusui merupakan hak setiap ibu, termasuk ibu bekerja dan komitmen ibu untuk memberikan Air Susu Ibu Eksklusif (ASI eksklusif) kepada bayi hingga usia enam bulan butuh mendapatkan dukungan. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar 2010, di Indonesia hanya 15,3 persen anak yang mendapatkan ASI Eksklusif. Angka ini masih jauh di bawah angka global yang juga rendah, di mana hanya 32,6 persen anak yang disusui secara eksklusif. Sebagian besar alasan ibu tidak menyusui bayinya secara eksklusif yaitu karena ibu sibuk bekerja sehingga tidak memiliki waktu untuk menyusui bayinya. 

Tujuan yang ingin dicapai

Ibu yang bekerja tidak memiliki kendala terkait dengan tempat kerjanya untuk menyusui bayinya secara eksklusif. 

Substansi kebijakan

Pemberian dukungan bagi ibu menyusui dengan cara pemberian cuti melahirkan selama 3 bulan bagi ibu melahirkan dan pembuatan bilik asi di setiap tempat kerja. 

Konsekuensi & Resistensi

Konsekuensi yang timbul dari kebijakan ini yaitu apabila terjadi stres di tempat kerja maka dapat mempengaruhi produksi ASI. Kemudian Ibu yang menyusui selama jam kerja juga dapat membuat ibu mengalami kelelahan fisik, hal ini dapat membuat ibu tidak maksimal dalam melakukan pekerjaannya. Adapun kelompok yang resistensi dari kebijakan ini yaitu pihak perusahaan atau tempat ibu bekerja. Karena dengan memberikan dukungan penuh terhadap ibu yang menyusui maka ibu tidak dapat melakukan pekerjaannya secara maksimal atau dengan kata lain hal ini dapat mempengaruhi kualitas kerjanya.

5. Jelaskan konten, konteks dan proses kebijakan berdasarkan tema tugas kelompok? 

Konten

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 mengenai pemberian ASI secara Eksklusif. PP ini terdiri dari 43 pasal dan diantaranya terdapat 6 pasal yang mengatur pemberian ASI pada ibu pekerja. Pasal yang mengatur tentang pemberian ASI pada ibu yang bekerja yaitu pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 36. Secara umum ke enam pasal tersebut mengatur mengenai upaya yang dilakukan agar suatu tempat kerja atau sarana umum memiliki fasilitas dalam hal mendukung program pemberian ASI Eksklusif. Dalam UU Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 terdapat 2 pasal yaitu pasal 82 dan 83 yang terkait dengan hak tenaga kerja wanita untuk menyusui. Pada pasal 82 mengatur bahwa pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan, yang jika diakumulasi menjadi 3 bulan, menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. dan tetap mendapatkan upahnya secara penuh. Sedangkan pada pasal 83 mengatur Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. 

Konteks

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yaitu faktor situasional. Dimana pada masa sekarang ini, semakin banyak ibu yang memilih bekerja untuk mencukupi kebutuhan mereka. Tingginya partisipasi ibu dalam angkatan kerja ini merupakan salah satu hambatan besar dalam pencapaian ASI eksklusif. Meskipun telah muncul Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tentang hak ibu yang

bekerja untuk menyusui, akan tetapi dalam prakteknya tidak semua tempat kerja mendukung praktek pemberian ASI 

Proses

Proses penyusunan kebijakan dalam hal ini berasal dari hasil penyusunan agenda yang memprioritaskan masalah pemberian ASI bagi ibu yang bekerja sebagai masalah yang urgen. Sehingga selanjutnya dibuatlah solusi berupa kebijakan yang melibatkan setidaknya dua pihak, yaitu pihak eksekutif dan pihak legislatif. Pihak eksekutif diwakili oleh kementrian teknis yang bersangkutan sedangkan pihak legislatif adalah DPR-RI. Selain kedua pihak, terdapat juga pihak lain yang memiliki andil besar dalam pembuatan kebijakan ini. Pihak tersebut antara lain pihak akademisi dan ilmuwan yang obyektif dan netral serta tidak berafiliasi pada kepentingan politik tertentu (termasuk pemerintah dan DPR) untuk menyajikan informasi, dan data mutakhir secara ilmiah. 6. Sebutkan contoh kebijakan alokatif dan regulatif? Contoh kebijakan alokatif adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 156/Menkes/Sk/I/2010 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan dalam Rangka Penugasan Khusus Di Puskesmas Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan. Sedangkan contoh kebijakan regulatif adalah Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. 7. Sebutkan contoh 5 Main Categories of Regulatory? a. Social regulation Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 ttg Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga b. Quality Controls

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. c. Market-Entry Restriction Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/Menkes/Per/Iv/2007 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran d. Rate or Price-setting Controls Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 316/Menkes/SK/III /2010 tentang Harga Serum dan vaksin Program Imunisasi tahun 2010 e. Market-preserving Controls Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02/Menkes/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah. 8. Jelaskan pengertian Pendekatan Sistem dan berikan contoh penerapannya pada bidang Kesehatan Reproduksi dan Keluarga (KESPROK)?

9. Jelaskan fungsi manajemen dan bidang kajian manajemen kemudian kemukakan tujuan ulmu manajemen dihubungkan dengan KESPROK baik dari segi Fungsi Manajemen dan Bidang Kajian Manajemen serta jelaskan ruang lingkup bidang kajian manajemen?

10. Jelaskan pengertian 4 perspektif Balance Scorecard serta berikan contohnya dalam bidang KESPROK?

11. Jelaskan yang dimaksud Organizational Climed

Tugas kelompok.. (DIBAGI MENJADI 3 KELOMPOK) BUAT MAKALAH TENTANG

TANGGAP DARURAT

BENCANA

mengenai , (Kekerasan seksual/fisik , IMS/Penyakit menular HIV,. Penanganan Kegawatdaruratan Maternal Dan Neonatal,) dan bagaimana hubungannya dengan kesehatan reproduksi.

{Lampirkan didalam makalahx contoh kasus yang diambil dari jurnal yang sesuai judul makalahnya} Kalau bisa Melampirkan data (berapa jumlah dari angka kejadian) {minimal 3 jurnal dalam 1 judul makalah)

Kelompok 1 : IMS/Penyakit Menular HIV Kelompok 2 : Kekerasan seksual/fisik Kelompok 3 : Penanganan Kegawatdaruratan Maternal Dan Neonatal

Kelompok 1

Kelompok 2

Kelompok 3

(no.urut absen)

(no. urut absen)

(no.urut absen)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Catatan: dikumpul pada hari Ahad tanggal 31 . (tidak usah dijilid karena ada perbaikan) (Setelah perbaikan baru dijilid dan dikumpul)