Kinerja Pns

KINERJA PNS

Oleh: Anton Sri Probiyantono Masyarakat awam mengenal Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai seorang anggota masyarakat yang dipilih dan direkrut untuk memastikan agar proses operasional organisasi pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah, berlangsung dengan baik. Masyarakat hanya memandang mereka sebagai PNS. Mereka tidak memandang PNS tersebut secara spesifik ditempatkan di lingkungan eksekutif, legislatif ataupun yudikatif. Walaupun secara struktural organisasi, mereka tidak memiliki peran dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan, mereka sebenarnya juga memiliki kepentingan untuk menilai bagaimana kinerja seorang PNS yang ada di lingkungan mereka atau yang bekerja bagi suatu instansi tertentu. Seorang PNS berada di suatu instansi tertentu karena proses seleksi yang berlangsung untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Secara langsung, para PNS yang telah direkrut bertanggungjawab kepada institusi mereka bekerja. Namun demikian, disadari atau tidak, mereka turut bertanggungjawab terhadap terjadinya proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Dengan demikian, keberadaan mereka tidak bisa disepelekan begitu saja. Mereka juga menjadi komponen penentu terwujudnya visi dan misi negara. Pemerintah (dalam hal ini Meneg PAN – Taufiq Effendi) melaporkan bahwa + 1.998.293 orang (55%) PNS dari total 3.633.261 orang PNS berkinerja buruk. Selain itu, 900.000 honorer dicurigai tidak jelas kualitasnya (Kompas, 12 Januari 2007). Bahkan diduga, sebagian data tentang mereka hanya fiktif belaka untuk memperbesar penerimaan dana alokasi umum bagi daerah (Kompas, 16 Januari 2007). Secara finansial, mereka diduga hanya membebani pemerintah karena tidak berkontribusi berarti terhadap pekerjaannya. Sedangkan secara kualitas, tidak dijelaskan secara terperinci, yang dimaksud dengan kinerja atau kualitas buruk itu benchmark-nya apa saja, apakah mekanisme/ sistem evaluasi yang selama ini dipakai telah dilaksanakan dengan baik, dan lebih jauh lagi, sektor mana yang dianggap paling baik dan paling buruk. Pemerintah juga tidak mendeskripsikan bagaimana keterkaitan hasil evaluasi kinerja PNS dengan kualitas peran pemimpin institusi yang seharusnya bertanggungjawab untuk memimpin dan mengarahkan para PNS selama ini, serta keterkaitannya dengan peran para anggota DPR atau DPRD (DPR/D) dalam mengawasi kinerja para pemimpin tersebut. Guna menilai kinerja para PNS, ada baiknya jika kegiatan ini tidak berhenti pada keberadaan para PNS itu sendiri. Hal ini perlu juga dikaitkan dengan sistem dan mekanisme evaluasi kinerja lebih luas yang melibatkan proses evaluasi kualitas kepemimpinan para pemimpin institusi tempat mereka bekerja dan bahkan kualitas para anggota DPR atau DPRD (DPR/D) yang memiliki peran untuk mengawasi kinerja para pemimpin institusi tersebut. Mereka merupakan mozaik dari gambar yang lebih besar. Dalam konteks makro, proses penilaian tentang kinerja PNS tidak bisa dilepaskan dari peran dan tanggungjawab para pemimpin instansi tersebut. Kualitas kepemimpinan para pemimpin berkorelasi positif terhadap kinerja para PNS yang berada dalam suatu instansi. Anton Sri Probiyantono: Pegawai Negeri Sipil

1

Konsistensi dan komitmen para pemimpin mempengaruhi kinerja suatu instansi. Mereka yang tidak berusaha untuk mendengar dan tidak melakukan apa yang mereka sendiri katakan akan sangat membingungkan para staf mereka dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Mereka yang tidak mau berdialog dengan staf dan tidak menjadikan diri mereka sendiri sebagai inspirasi bagi para staf akan menurunkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Bukan rahasia lagi jika pada umumnya seorang pemimpin di lingkungan PNS seringkali menempatkan diri ataupun ditempatkan sebagai “raja kecil” di lingkungan birokrasi. Mereka lebih ingin didengar daripada mendengar. Mereka selalu merasa benar dan tidak pernah merasa salah. Akibatnya, timbul suatu “budaya” yang membuat para PNS lebih senang bertindak apatis dan cenderung berprinsip “asal bapak/ ibu senang”. Proses kreatif tidak terjadi di suatu organisasi. Mereka yang kreatif malah tidak ingin menyampaikan pendapat karena tidak terdapat apresiasi terhadap pendapat atau ide mereka. Sementara itu, kualitas kepemimpinan para anggota DPR/D juga mempengaruhi bagaimana kinerja PNS itu terbentuk. Sebagaimana hasil penilaian pemerintah terhadap kualitas PNS, Transparency International Indonesia (TII) menilai bahwa DPR ternyata dianggap sebagai lembaga paling korup di Indonesia bersama dengan beberapa lembaga penting lainnya di Indonesia. Bagaimana bisa suatu lembaga melakukan penilaian lembaga lain jika lembaga itu sendiri tidak bisa bertanggungjawab terhadap kinerjanya sendiri? Lembaga yang dipercaya rakyat ini ternyata hanya bisa mengembangkan dan menetapkan peraturan ataupun bahkan undang-undang demi kepentingan diri sendiri tanpa menghiraukan kepentingan rakyat pada umumnya. Proses penilaian seolah-olah hanya berlaku bagi orang lain sedangkan bagi diri sendiri tidak. Lembaga ini secara terang-terangan menolak hasil survei TII ini. Untuk perbaikan kinerja PNS, selain komitmen yang sangat kuat dari para pemimpin eksekutif, legislatif dan yudikatif, diperlukan tolok ukur evaluasi yang jelas dan proses untuk mengevaluasi para pemimpin bangsa. Sudah waktunya, tingkat keberhasilan kinerja diukur secara logis bukan berdasar pada retorika politis yang inkonsisten dengan janji-janji mereka sendiri sewaktu melakukan kampanye agar dipilih sebagai pemimpin untuk melaksanakan misi negara dan bangsa Indonesia guna mencapai visi bersama. Pemimpin berkualitas mampu membuat rencana kerja yang matang dan menjadikan dirinya inspirasi guna memimpin komponen organisasi ke arah kemakmuran bersama. Ia bisa menjadikan dirinya sebagai model yang patut diteladani sehingga staf merasa segan untuk melakukan penyimpangan karena ia konsisten terhadap misinya. Komitmen dan konsistensi para pemimpin bangsa akan menjadikan proses perbaikan kinerja PNS berlangsung secara efektif dan efisien.

Anton Sri Probiyantono: Pegawai Negeri Sipil

2