Kinerja Organisasi Badan Keswadayaan Masyarakat (bkm) Di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi

1

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang menuju perubahanperubahan ke arah yang lebih baik untuk dapat memajukan bangsa. Namun demikian, dalam mencapai tujuan perubahan tersebut Indonesia dihadapkan pada berbagai cobaan dan permasalahan seperti bencana alam, kerusuhan, kriminalitas, kemiskinan, korupsi dan masih banyak permasalahan lainnya yang perlu untuk diselesaikan. Pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh negara. Namun demikian hal tersebut akan dapat diatasi secara efektif dan efisien dengan adanya partisipasi masyarakat. Dengan membentuk suatu wadah organisasi masyarakat berpartisipasi membantu pemerintah dalam mengatasi masalah. Banyaknya organisasi-organisasi di tingkat lokal sangat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Krisis ekonomi yang melanda negara Indonesia membawa dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat. Kesulitan ekonomi tersebut berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup secara wajar baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini apabila dibiarkan akan membawa dampak terhadap ketahanan masyarakat dan ketertiban sosial masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memberdayakan sistem-sistem sosial yang ada di masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan warga masyarakat secara memadai. Pemerintah menyadari

2

bahwa untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial dengan paradigma baru ini tidak mudah sehingga ini tidak bisa dilaksanakan sendiri tanpa partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dan swasta diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk membantu pemerintah dalam penyelesaian masalah ini, sehingga mulai berdirilah berbagai Lembaga Pelayanan Sosial (LPS) untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi masyarakat. Bahkan dalam kenyataan peran lembaga pelayanan sosial mendapat respon positif dari masyarakat dan lebih menyentuh permasalahan warga. Sebagaimana dilukiskan oleh Harry Hikmat (2004: 130), sebagai berikut : ...ditinjau dari sisi pemerintah, penanganan masalah kemiskinan dan penanggulangan dampak sosial krisis ekonomi merupakan hasil dari perencanaan dari atas sehingga masyarakat akhirnya hanya sebagai pelaksana. Walaupun dalam perencanaan pembangunan dikatakan bahwa masyarakat bertindak sebagai subyek pembangunan, pada kenyataannya keterlibatan mereka secara langsung dalam proses perencanaan dari bawah sulit dilaksanakan. Keadaan ini berbeda dengan pembangun masyarakat yang biasa dilakukan oleh LSM. Secara umum, ini terjadi karena LSM dapat melepaskan diri dari keterikatan kepada struktur organisasi pemerintah, baik secara vertikal maupun horizontal (maksudnya wilayah adminitrasi) sehingga LSM dapat mengembangkan masyarakat yang mereka kelola secara lebih leluasa dan disesuaikan dengan kebutuhan aktual masyarakat yang bersangkutan Organisasi merupakan bagian yang mendasar dalam kehidupan manusia sehari-hari. Setiap kita adalah anggota, belajar, dan melakukan kegiatan-kegiatan dalam organisasi, dan dari organisasi pula setiap kita memperoleh pelayananpelayanan penting yang selaras dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Kebanyakan dari kita juga bekerja di organisasi-organsasi dan menghabiskan sebagian besar dari waktu, energi, komitmen, tujuan dan harapan pada organisasi di mana kita berada. Disisi lain, sering kita temui bahwa kebanyakan organisasi juga tidak berfungsi secara baik dalam memberikan pelayanan kepada anggota dan

3

masyarakat sekitarnya yang juga mengakibatkan kebosanan dan ketidakbetahan bagi pengurusnya. Tetapi sebaliknya, jika organisasi dinilai memberi kontribusi yang baik dan menguntungkan anggotanya maka organisasi tersebut semakin berkembang karena memotivasi semangat dari para pengurusnya untuk bekerja dengan segala modifikasi/kegiatan yang akan menambah eksisnya organisasi tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi diperlukan kinerja yang baik. Demikian pula dengan organisasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, untuk mengatasi masalah kemiskinan pemerintah telah mengeluarkan salah satu program yaitu Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dengan membentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dengan standar pengelolaan yang sudah ditetapkan, ditambah dengan kebijakan intern kepengurusan BKM itu sendiri. Berdasarkan wilayah administratif BKM Melong Sejahtera mencakup satu Kelurahan Melong yang luas wilayahnya 313.060 Ha, yang juga merupakan daerah padat penduduk sebanyak 62.3006 Orang, kepadatan penduduk/ Ha kurang lebih sebanyak 197 Jiwa, dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 16.011 KK yang terbagi atas 36 RW dan 187 RT. Dalam rangka peningkatan kinerja BKM, melalui pencapaian sasaran dan tujuan,

baik

untuk

meningkatkan

pelayanan

kepada

anggota

maupun

meningkatkan kemampuan untuk memperoleh hasil yang baik, maka BKM sebagai organisasi perlu meningkatkan daya saingnya, agar dalam menjalankan fungsi dan tugas yang dilaksanakan selalu berpedoman pada efisiensi dan efektifitas kinerja. Cara terbaik untuk melaksanakan tugas dan fungsi berdasar

4

kepada unsur-unsur efisiensi dan efektifitas kinerja adalah melalui pelaksanaan sistem manajemen yang baik. Salah satu fungsi manajemen yang sangat berpengaruh untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas adalah pengendalian, perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan. Mengingat bahwa di dalam organisasi BKM pengurus/ anggota adalah sebagai pemilik dan pengguna jasa, maka kinerja pengurus organisasi perlu ditingkatkan agar dapat melakukan pengendalian terhadap organisasi. Dengan meningkatnya kinerja pengurus, maka fungsi untuk menjalankan tugas dan fungsi semakin baik. Disadari bahwa dalam organisasi BKM mempunyai pengawas yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan organisasi. Namun pengendalian oleh anggota tidak bertentangan dengan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas, dan juga tidak tumpang tindih, karena merupakan suatu kesatuan yang saling mendukung untuk meningkaktan kinerja BKM. Pengendalian yang paling sederhana yang dapat dilaksanakan oleh anggota terhadap kegiatan dan organisasi BKM adalah melalui pelaksanaan rapat anggota. Namun demikian sejak berdirinya BKM Melong Sejahtera di kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi pada tahun 2000, kinerja BKM tersebut mengalami penurunan terutama dalam hal “penerimaan” dana masyarakat pada periode 2005-2009. Hal ini disebabkan oleh “kekurangpahaman” masyarakat terhadap fungsi BKM itu sendiri. Selain itu, juga karena kinerja pengurus BKM yang belum optimal. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kinerja pengurus/ anggota agar organisasi BKM berkembang kearah yang lebih baik. Beberapa

5

tahun belakangan ini BKM mengalami beberapa masalah terutama pada tahun 2007 penerima manfaat dana P2KP yang dilaksanakan oleh BKM sebanyak 740 KSM. Terhitung dari tahun 2000 BKM yang masih aktif atau belum melunasi dana simpan pinjam ke BKM sebanyak 704 Kelompok. Jumlah dana yang ada di masyarakat sebesar Rp. 1.569.615.575’00 dengan asumsi kemacetan sebesar Rp. 775.386.905’00, atau dana yang beredar di masyarakat sebesar 62% dari nilai akumulasi pinjaman yang macet dari tahun 2000-2005 diasumsikan 38%. Jumlah penerima manfaat pinjaman P2KP dengan cara berkelompok sebanyak 5.492 orang, sedangkan penerima manfaat pinjaman kredit mikro sebanyak 559 orang, Pada tahun 2006 kualitas program BKM telah mengalami banyak perubahan ke arah perbaikan yang signifikan berkat adanya kerjasama dan komitmen bersama yang lebih mengutamakan kepada mayarakat miskin. Kinerja BKM dapat dilihat dari beberapa program yang pernah di jalankan pada tahun 2007, yaitu Penanggulangan bencana banjir yang terjadi di RW 02 serta pelaksanaan pembangunan kiermier di wilayah RW 26, 14, 36 pertengahan bulan juni 2008. Program tersebut bertujuan membantu masyarakat yang mengalami musibah serta pembangunan wilayah untuk perbaiakan sarana dan prasarana. Adapun pelaksanaan program perbaikan rumah dilaksanakan untuk membantu masyarakat miskin yang teridentifikasi memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini bertujuan untuk menghindari masalah kesehatan seperti penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan yang tidak sehat. Selain itu juga, dilaksanakan pembuatan MCK di RW 26 dan RW 35 yang pada umumnya merupakan wilayah masyarakat miskin.

6

Hasil evaluasi sementara menunjukan bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi penurunan kinerja BKM sejak tahun 2007 adalah; a) Tidak semua anggota BKM memiliki waktu yang cukup untuk aktif di kegiatan-kegiatan BKM; b) Kredit macet dari tahun anggaran sebelumnya (tahun 2005) menyebabkan dana operasional kelembagaan mengambil dari modal awal; c) Adanya ketidakjelasan alih kelola atau pertanggungjawaban dari pengurus lama; d) BKM belum tersosialisasikan (kurang dipahami masyarakat) terutama mengenai tugas pokok dan fungsinya. BKM lebih dikenal sebagai lembaga peminjaman modal; e) Tidak semua anggota BKM mengetahui isi AD/ART. Suatu

organisasi

untuk

dapat

berkembang

dan

mempertahankan

eksistensinya diperlukan kinerja yang baik dan sungguh-sungguh baik dari pengurus maupun dari anggota organisasi tersebut. Untuk menunjang hal tersebut diperlukan upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pemberian latihan dan bimbingan agar organisasi tersebut memahami kemampuannya/ potensi yang diperlukan untuk berkembang. Artinya suatu penilaian kapasitas kemampuan kinerja suatu organisasi yang dilakukan secara bersama-sama oleh pengurus dan anggota organisasi itu sendiri sangat diperlukan sebagai salah satu cermin pribadi suatu organisasi, yang hasilnya menjadi pijakan untuk memperkuat dan mengembangkan kemampuan organisasi dalam usaha mencapai cita-citanya. Dari uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Kinerja Pengurus Organisasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Melong Sejahtera di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi”.

7

Permasalahan Penelitian Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang kinerja pengurus organisasi BKM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Masalah penelitian tersebut dirumuskan dalam permasalahan penelitian “Bagaimanakah Kinerja Pengurus Organisasi BKM Melong Sejahtera di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi”. Untuk lebih mudah dalam memahami permasalahan penelitian tersebut, maka di paparkan dalam sub-sub permasalahan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana karakteristik pengurus BKM?

2. Bagaimana ketepatan waktu pengurus BKM dalam pelaksanaan program? 3. Bagaimana tingkat inisiatif pengurus BKM dalam pelaksanaan tugasnya? 4. Bagaimana

tingkat kemampuan

pengurus BKM dalam pelaksanaan/

pencapaian tugas dan fungsinya? 5. Bagaimana komunikasi pengurus BKM dalam pelaksanaan tugas? 6. Bagaimana kualitas

kerja (hasil kerja) pengurus organisasi BKM dalam

pelaksanaan tugasnya? 7. Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan tugas? 8. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan?

8

Tujuan Penelitian Berdasarkan penelitian diatas, tujuan penelitian ini adalah: 1. Penulisan penelitian ini betujuan untuk memperoleh gambaran tentang aspek-

aspek dari kinerja pengurus organisasi BKM dalam pelaksanaan program BKM di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. 2. Penulisan ini juga bertujuan untuk menyusun dan mengembangkan secara

sistematis alternatif program peningkatan kemampuan kinerja melalui penilaian

organisasi

khususnya

bagi

pengurus

BKM

agar

dapat

mengembangkan dan mempertahankan eksistensinya. Manfaat Penelitian dan Manfaat Teoritis Bagi Profesi Pekerjaan Sosial Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis adalah: Manfaat Teoritis Penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan dalam merancang program penguatan kapasitas organisasi lokal, melalui pemanfaatan teknologi pekerjaan sosial. Manfaat Praktis 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat melalui organisasi BKM khususnya di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. 2. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi peneliti untuk memiliki wawasan dan pengalaman dalam penanganan masalah kinerja bagi pengurus

9

BKM khususnya di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Sistematika Penulisan Penulisan karya ilmiah ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN Berisi mengenai latar belakang masalah, masalah penelitian, tujuan

BAB II

penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan : TINJAUAN PUSTAKA berisi mengenai kerangka pemikiran yang mendasari penelitian dan

BAB III

penyusunan program secara teoritik : METODE PENELITIAN berisi mengenai prosedur penelitian yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian dan atau membuktikan hipotesis

BAB IV

penelitian yang diajukan : DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN Deskripsi hasil penelitian menyajikan dan menguraikan data/informasi sebagai jawaban atas masalah yang menjadi fokus

BAB V

penelitian : KESIMPULAN berisi perincian tentang penemuan-penemuan hasil interpretasi

BAB VI

terhadap data yang diperoleh dalam penelitian : REKOMENDASI PROGRAM Berisi mengenai program pemecahan masalah/penanggulangan masalah/

pengembangan

sosial

masyarakat

suatu

bentuk

perencanaan logis yang secara sistematis untuk menjawab temuan penelitian Daftar Pustaka Lampiran-lampiran

10

BAB II KERANGKA PIKIR Tinjauan Tentang Kinerja Pengertian Kinerja

11

“Performance” diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kinerja, juga berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja atau hasil kerja/ unjuk kerja/ penampilan kerja (L.A.N 1992:3). Dalam Sedarmayanti (2001) dinyatakan bahwa: Kinerja mempunyai hubungan erat dengan masalah produktivitas karena merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi, sehubungan dengan hal tersebut maka upaya untuk mengadakan penilaian terhadap kinerja disuatu organisasi merupakan hal penting Kinerja pengurus BKM Melong Sejahtera sangat erat kaitannya dengan produktivitas kerja, karena kinerja pengurus BKM ini nantinya yang sangat menentukan dalam hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kinerja pengurus BKM di Kelurahan Melong menunjukan bagaimana pengurus BKM memainkan peranannya baik secara individu maupun kelompok dalam menjalankan suatu program yang telah direncanakan. Laeham dalam sedarmayanti (2001) berpendapat bahwa produktivitas dapat dinilai dari apa yang dilakukan oleh individu tersebut dalam kerjanya. Dengan kata lain, produktivitas individu adalah bagaimana seseorang melaksanakan pekerjaannya atau unjuk kerja.

Whitmore dalam Sedarmayanti (2001) juga menegaskan bahwa: Produktivitas sebagai ukuran atas penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi yang biasanya dinyatakan sebagai rasio dari keluaran yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa pengertian produktivitas memiliki dua dimensi, yakni efektivitas dan efisiensi. Dimensi pertama berkaitan dengan pencapaian unjuk kerja yang maksimal, kualitas dan waktu. Sedangkan dimensi kedua

12

berkaitan dengan upaya membandingkan masukan dengan realitas penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan Dalam Alain Mitrani (1995:47) mengemukakan bahwa kinerja adalah pernyataan sejauh mana seseorang telah menemukan bagiannya dalam melaksanakan strategi organisasi, baik dalam mencapai sasaran khusus yang berkaitan dengan peranan perseorangan dan atau dengan memperhatikan kompetisi yang dirasakan relevan bagi organisasi. Berdasarkan

pengertian-pengertian

diatas,

kinerja

berkaitan

dengan

kemampuan seseorang dalam melaksanakan strategi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan status dan perannya baik yang diperoleh melalui proses belajar maupun dukungan sikap seseorang dalam melaksanakn tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, seseorang dapat dikatakan mempunyai kinerja yang baik apabila ia bisa menunjukan hasil kerja yang sesuai dengan tanggung jawab yang melekat padanya, untuk mencapai hasil kerja tersebut, maka seseorang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya. Fitt dalam Mitrani (1995:13) mengemukakan bahwa: Kinerja pada dasarnya menggambarkan seberapa besar tugas-tugas yang telah terwujud dan terlaksana yang berhubungan dengan tanggung jawab yang dimiliki untuk mencapai hasil kerja yang baik, selanjutnya kinerja adalah pernyataan sejauh mana seseorang telah memainkan bagiannya dalam melaksanakan strategi organisasi yang baik dalam mencapai sasaran khusus yang berkaitan dengan peranan perseorangan dengan memeperhatikan kompetensi yang dirasakan relevan bagi organisasi Hubungan antara kinerja dengan pengurus BKM adalah bagaimana menerpakan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan tugas dan fugsinya dalam organisasi tersebut, serta bagaimana pelaksanaan dan

13

penerapannya di lapangan. Organisasi dengan kinerja yang baik maka akan memudahkan pencapaian tujuan bersama melalui suatu wadah pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan suatu organisasi beserta pengurus/anggotanya. Untuk mengidentifikasi dalam menentukan suatu kinerja dapat dilihat berdasarkan aspek-aspek kinerja itu sendiri. Menurut Mitchel dalam Sedarmayanti (2001:51), dikatakan bahwa kinerja meliputi beberapa aspek, yaitu; a) Kualitas Kerja (Quality of Work); b) Ketepatan Waktu (Promptness); c) Inisiatif (Initiative); d) Kemampuan (Capability); dan e) Komunikasi (Communication). Untuk lebih jelasnya penulis menguraikan indikator dari aspek-aspek kinerja menurut Sondang P. Siagian (1995:56), sebagai berikut: a. Kualitas Kerja (Quality of Work) Indikatornya;

1) Hasil kerja yang diperoleh 2) Kesesuaian hasil kerja dengan tujuan organisasi 3) Manfaat hasil kerja b. Ketepatan Waktu (Promptness) Indikatornya; 1) Penataan rencana kegiatan/ rencana kerja 2) Ketepatan rencana kerja dengan hasil kerja 3) Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas c. Inisiatif (Initiative) Indikatornya; 1) Pemberian ide/ gagasan dalam berorganisasi 2) Tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi d. Kemampuan (Capability) Indikatornya; 1) Kemampuan yang dimiliki 2) Keterampilan yang dimiliki 3) Kemampuan memanfaatkan sumber daya atau potensi e. Komunikasi (Communication) Indikatornya; 1) Komunikasi intern (ke dalam) organisasi 2) Komunikasi ekstern (ke luar) organisasi

3) Relasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas Indikator tersebut menunjukan bahwa untuk mengukur suatu kinerja organisasi dapat dilihat dari kualitas/ hasil kerja, ketepatan waktu yang digunakan

14

pengurus dalam pelaksanaan kegiatan/ program, inisiatif dan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan dengan keterampilan serta berkomunikasi antara sesama pengurus BKM seperti memberikan informasi atau saling menukar informasi dan juga pengalaman, sedangkan dari pihak luar organisasi BKM pengurus mampu mensosialisasikan tugas, fungsi, maksud, tujuan, serta visi dan misi. Kinerja yang baik dan memadai sangat bergantung pada berbagai factor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut berasal dari (faktor internal) dan dari luar/ lingkungan (faktor eksternal). Faktor-faktor yang menentukan kinerja dikemukakan oleh Scott A. Snell dalam A. Dale Timpe (1992:329), yang dinyatakan bahwa ada terdapat 3 elemen penentu kinerja, yaitu; a. Tingkat Keterampilan Keterampilan adalah bahan mentah yang dibawa seseorang ketempat kerja yang meliputi: pengetahuan, kemampuan, kecakapan-kecakapan interpersonal serta kecakapan-kecakapan teknis. b. Tingkat Upaya Upaya dapat digambarkan sebagai motivasi yang diperlukan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan. Meskipun seseorang memiliki tingkat keterampilan untuk melakukan pekerjaan, mereka tidak akan bekerja dengan baik bila hanya sedikit berupaya atau tidak ada upaya sama sekali. Tingkat keterampilan berhubungan dengan apa yang dapat dilakukan seseorang, sedangkan tingkat upaya berkaitan dengan apa yang akan dilakukan seseorang. c. Kondisi-Kondisi Eksternal Sejauh mana kondisi-kondisi eksternal mendukung produktivitas seseorang. Meskipun seseorang memiliki tingkat keterampilan dan upaya yang diperlukan untuk berhasil, seseorang tersebut mungkin saja tidak berhasil. Hal ini diakibatkan oleh kondisi yang tidak mendukung diluar dirinya. Berdasarkan ketiga faktor tersebut sangat berkaitan dengan organisasi BKM, dilihat dari tingkat keterampilan, tingkat upaya dan kondisi-kondisi eksternal yang sangat

mempengaruhi

kinerja

organisasi

BKM

untuk

berhasil

dalam

15

menyelesaikan tugas dan tujuannya. Maka, ketiga elemen tersebut merupakan penentu

dalam

meningkatkan

kinerja suatu

organisasi

untuk

pengurus

/anggotanya. Krietria Kinerja Menurut PM. Gallegos dalam Timpe A. Dale (1992:397), bahwa ada lima kriteria kinerja yaitu; 1. Buruk Kinerja dibawah harapan sasaran minimal seperti yang dilihatkan dengan membandingkan hasil-hasil yang dicapai selama penilaian dengan sasaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 2. Sedang Pengurus dalam suatu organisasi memenuhisebagian besar harapan kerja minimal yang diterapkan bagi individu mengambil beberapa tindakan sendiri biasanya masih tergantung kepada pengawas dan pengarahan sekali-kali. 3. Baik Kinerja yang cukup memuaskan bila dibandingkan dengan hasil yang dicapai dengan sasaran-sasaran yang telah ditentukan oelh organisasi terlebih dahulu, umumnya dapat mengantisipasi masalahdan mencari bantuan yang diperlukan untuk mengambil tindakan yang korektif. 4. Sangat Baik Kinerja diatas normal pencapaian hasil yang berada di atas harapan organisasi, telah memperlihatkan kemampuan untuk mencapai hasil dalam banyak bidang yang dibutuhkan untuk memenuhi sasaran-sasaran yang ditetapkan. 5. Baik Sekali Prestasi dan hasil kerja yang sangat tinggi, dan semua tanda menunjukan bahwa tingkat kinerja akan tinggi selama beberapa waktu. Pengurus dapat menangani masalah-masalah atau situasi-situasi yang paling sulit dan hanya membutuhkan bimbingan sekali-kali Tinjauan Tentang Organisasi BKM Sebagai Organisasi Lokal Definisi Organisasi Lokal Organisasi lokal adalah organisasi-organisasi yang ada di wilayah kelurahan Melong yang didirikan oleh dan untuk para anggota serta masyarakat setempat, meliputi organisasi resmi sponsor pemerintah (goverment organization), dan

16

organisasi akar rumput yang di bentuk oleh masyarakat itu sendiri (traditional community grouping), serta organisasi/LSM dari luar yang memberikan pelayanan pada masyarakat setempat (outside agencies). Definisi lainnya mengenai organisasi lokal adalah kelompok (group) yang bersifat non-formal yang didirikan oleh dan untuk para anggota serta masyarakat setempat. Alasan utama dari pembentukan organisasi ini didasari oleh kepentingn sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan atau tujuan-tujuan peningkatan solideritas dan partisipasi warga masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Edi Suharto (1997) menegaskan bahwa organisasi lokal adalah: Lembaga, kelompok atau organisasi yang ada dan terlibat dalam kegiatan pembangunan di tingkat lokal (setempat), misalnya desa/ kelurahan atau unit-unit yang lebih kecil seperti kampung atau RW, yang dibentuk secara sukarela dan mewakili kepentingan para anggotanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan ataupun kesehatan. Jenis-jenis organisasi lokal itu sendiri meliputi: a) Organisasi Resmi Sponsor Pemerintah, misalnya: RT, RW, Dewan Kelurahan, Karang Taruna, KSU, dan sebagainya; b) Organisasi akar rumput, misalnya; Kelompok Arisan, Organisasi Pemuda, Lembaga Keuangan, Majelis Taqlim, Perkumpulan do’a dan sebagainya. (Paulus Wirutomo, “Format Pemberdayaan Masyarakat Komunitas di DKI Jakarta”, 2001:9).

Pengertian BKM Sebagai organisasi lokal Berdasarkan latar belakang berdirinya organisasi BKM yaitu Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi pada tahun 1999 mengajukan data angka kemiskinan, dari data tersebut ditindaklanjuti oleh Kimpraswil bersama-sama dengan KMW (Konsultan Manajemen Wilayah) serta pemerintah

17

Kabupaten Bandung yang pada tahun 2000 tepatnya bulan Pebruari terbentuklah Forum BKM Kelurahan Melong yang personilnya merupakan hasil musyawarah di tingkat kelurahan. Dalam meresmikan organisasi BKM, maka BKM Melong Sejahtera memiliki dasar hukum yaitu : a) Musyawarah warga tertanggal 31 Desember 2005 tentang pengesahan anggaran dasar dan rumah tangga; b) Akta notaris Nita Amalia, SH. No. 07 tanggal 15 Pebruari 2006. Organisasi BKM disini didefinisikan sebagai sekelompok orang yang berkumpul secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama dengan harapan, tujuan tersebut dapat dicapai. Dalam banyak kasus tujuannya adalah mengerjakan produktivitas dan keuntungan yang baik bagi organisasi sosial lokal berdasarkan produktivitas dan keuntungannya adalah pelayanan sosial profesional yang dapat menjamah segala kepentingan anggota dalam rangka pemecahan masalah serta pemenuhan kebutuhan para anggotanya dan keberadaan organisasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Melong Sejahtera merupakan lembaga yang kedudukannya hanya ditingkat lokal. Dalam buku Laporan Refleksi Kelembagaan BKM (2008),menjelaskan bahwa Secara umum pengertian Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah sebuah badan yang melakukan kegiatan usaha sebagai penyalur dana pemerintah kepada kelompok masyarakat di kelurahan sasaran, dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan. Adapun fungsi BKM yaitu memberikan pinjaman/kredit kepada masyarakat kecil secara berkelompok maupun perseorangan kelompok tersebut sering disebut KSM (Kelompok Swadaya Masyarakt). BKM Melong Sejahtera memiliki

18

pengertian yang berbeda secara umum mengenai tugas dan fungsinya yaitu tidak hanya memberikan pinjaman modal saja namun dalam pelaksanaannya beberapa program yang telah dilaksanakan mengarah pada penuntasan kemiskinan sebagai mitra pemerintah dalam menyelesaikan masalah di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Tugas Pokok dan Fungsi BKM Dengan jalan membagi-bagi tugas-tugas kompleks menjadi pekerjaanpekerjaan yang terspesialisasi, maka suatu organisasi dapat memanfaatkan sumber-sumber

daya

manusianya

secara

efisien.

Pembagian

kerja

memungkinakan para anggota organisasi-organisasi menjadi lebih terampil dan mampu karena tugas-tugas terspesialisasi dilaksanakan berulang-ulang. Adapun tugas pokok dan fungsi organisasi BKM Melong Sejahtera dalam buku Angaran Dasar dan Angaran Rumah Tangga AD/ART organisasi BKM melong Sejahtera (2008), sebagai berikut: •

Tugas Pokok BKM Melong Sejahtera Menetapkan kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan P2KP khususnya, dan penanggulangan kemiskinan umumnya. - Mengorganisir penyusunan Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis dan Renta Pronangkis) di Kelurahan Melong berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. - Melembagakan nilai-nilai universal dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan kehidupan bermasyarakat di Kelurahan Melong. - Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakankebijakan dan keputusan yang ditetapkan BKM dalam pelaksanaan penggulangan kemiskinan dan membangun kontrol sosial masyarakat Kelurahan Melong. - Mengorganisir dan mensinergikan potensi dan kekuatan masyarakat bagi optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan diwilayahnya. -

19

-

-

Mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif dari tahap identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan pemeliharaan dan monitoring-evaluasi. Memverifikasi penilaian proposal yang telah dilaksanakan oleh UP-UP. Memberi masukan untuk berbagai kebijakan maupun program pemerintah lokal. Membangungun transparasi BKM dan masyarakat. Membangun akuntabilitas BKM dan masyarakat. Membuka akses dan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan, keputusan dan kegiatan UP-UP, termasuk penggunaan keuangan. Memfasilitasi usulan program penanggulangan kemiskinan untuk diintegrasikan (disatu-padukan) dengan kebijakan pemerintah kelurahan, kecamatan dan pemerintah kota. Membangun kepercayaan pihak luar untuk menjalin kerjasama dan kemitraan, serta memfasilitasi perjalinan jaringan kerjasama dengan pihak lain. BKM berfungsi menjamin semua asset dan keuangan BKM yang telah dikelola secara tepat. BKM bertanggung jawab atas aset organisasi kepada penerima manfaat dan donator, dan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa aset (BLM) digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. BKM harus menjamin bahwa catatan dan buku akuntansi digunakan dengan tepat, laporan dan catatan tahunan disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BKM dan unit operasionalnya menjamin bahwa sistem dan prosedur keuangan organisasi selalu ditaati, dan melaporkan segala setiap terjadi perbedaan atau penimpangan. Kasus yang terjadi di level unit operasional dilaporkan ke manajer Unit Pengelolanya kemudian diteruskan ke level BKM. Kasus di level anggota BKM dilaporkan ke Rapat Anggota BKM. BKM memonitori ketaatan seluruh pelaksana terhadap keuangan yang ditetapkan dalam dokumen kebijakan BKM. Memberi saran dan dukungan kepada Sekretariat, UP-UP dan BKM mengenai masalah-masalah manajemen keuangan. Menyajikan atau memberikan gambaran masalah-masalah yang berkaitan dengan manajemen keuangan organisasi kepada BKM. Bertanggung jawab atas auditor yang ditunjuk dan menyajikan laporan akuntansi tahunan yang teraudit pada saat Rapat Umum Tahunan (RUT). Menyetujui dan menetapkan sistem, prosedur, dan manajemen keuangan. Menyetujui dan menetapkan anggaran tahunan. Memonitor penerimaan dan pengeluaran keuangan Menyetujui semua honorarium/ insentif, pos-pos baru, dan perjanjianperjanjian yang telah disepakati. Melakukan otorisasi dan menandatangani semua rekening Bank.

20

-

•

Setiap tahun akuntansi, BKM yang dibantu oleh sekretariat dan UPK akan menyusun anggaran yang tepat dan realistik dalam menaksir penerimaan dan pengeluaran organisasi dan disajikan dihadapan Anggota BKM.

Fungsi BKM Melong Sejahtera - Penggerak dan penumbuh kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan, serta prinsip pembanguan berkelanjutan (Tridaya) dalam kehidupan nyata Warga Kelurahan Melong. - Penggalang Solideritas dan kesatuan sosial warga untuk membangun gerakan kepedulian dan kebersamaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. - Pengorganisir segenap potensi masyarakat untuk optimalisasi penangan masalah kemiskinan dan pembangunan lingkungan perumahan dan pemukiman. - Motor penggerak dan agen perubahan perilaku masyarakat yang lebih kondusif bagi upaya penanggulangan kemiskinan serta pembangunan lingkungan perumahan dan pemukiman. - Membudayakan sikap keberpihakan pada masyarakat miskin, terutama dengan melembagakan proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang adil, jujur, transparan, ikhlas, dan akuntabel melalui mekanisme kolektif dan partisipatif. - Membangun gerakan kepedulian dari relawan-relawan masyarakat dalam rangka memperkuat kesetiakawanan social yang dilandasi keikhlasan/ kerelawanan, kepedulian, keberpihakan pada warga tertinggal dan komitmen kemajuan bersama. - Lembaga kepercayaan milik masyarakat yang mampu bekerjasama dan mengembangkan jaringan dengan pihak luar masyarakat, termasuk dengan pemerintah Kota Cimahi, baik untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Kelurahan Melong, amupun dalam rangka mengakses berbagai potensi sumber daya yang ada di luar untuk melengkapi sumber daya yang dimiliki masyarakat. - Pusat pembelajaran masyarakat melalui pengembangan Komunitas Belajar Kelurahan dengan mengoptimalkan peran relawan-relawan setempat sebagai motor penggerak masyarakat untuk membudayakan control social dan kepedulian serta keberpuhakan pada masyarakat miskin.

Visi dan Misi BKM Melong Sejahtera

21

Suatu organisasi dapat berkembang dikarenkan dapat memandang kedepan yaitu dengan memiliki visi dan misi. Seperti organisasi BKM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikarenakan memiliki visi dan misi, sebagai berikut: 1. Visi BKM adalah terwujudnya masyarakat madani yang maju dan sejahtera dalam lingkungan yang sehat, produktif, dan lestari di Kelurahan Melong. 2. Misi BKM adalah membangun masyarakat Kelurahan Melong melalui

penguatan kapital sosial dengan menumbuhkan kembali prinsip-prinsip kemasyarakatan, nilai-nilai kemanusiaan dan menggalang solideritas serta kesatuan sosial semua warga, serta mampu menjalin kebersamaan dan sinergi dengan

pemerintah maupun

kelompok

peduli

dalam menanggulangi

kemiskinan secara efektif, dan mampu mewujudkan suatu kondisi lingkungan yang sehat, produktif, dan lestari di Kelurahan Melong. Kegiatan-Kegiatan BKM Dalam kegiatannya BKM mengacu pada “TRIDAYA” pembangunan masyarakat, yaitu: 1) Pembangunan Ekonomi Berbasis Kerakyatan; 2) Pembangunan sarana dan prasarana Dasar Lingkungan; dan 3) Pembangunan Sosial

Masyarakat

yang

meliputi

bidang;

pendidikan,

kesehatan,

dan

pemberdayaan masyarakat, dalam buku Laporan Kegiatan BKM (2008). Tridaya ini merupakan pilar pembangunan yang harus sinergis antara yang satu dengan yang lainnya, artinya berkesinambungan, sehingga sangat diperlukan peran aktif dan koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat dan lembaga formal yang ada ditingkat kelurahan baik itu RT, RW, LPM, MUI, PKK dan tokoh masyarakat serta

22

para Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang nota bene sebagai mitra BKM dalam melaksanakan aktivitas dalam bidang ekonomi. Berdasarkan hasil kinerjanya BKM Melong Sejahtera mengacu pada 3 aspek yang ada di Kelurahan Melong, yaitu: a) aspek sosial; ruang lingkup identifikasi masalah sosial lebih mengedepankan unsur-unsur yang langsung dirasakan dan dialami masyarakat seperti : Masalah Jompo Keluarga Miskin, Rumah tidak layak Huni, Pengangguran, Pembuatan Pos Yandu & ruang kantor RW, Kesehatan Ibu dan anak, Keluarga miskin yang melahirkan, pembangunan sarana pendidikan anak usia dini (PAUD) serta masalah-masalah lain yang erat kaitannya dengan situasi dan kondisi yang dialami masyarakat. b) aspek ekonomi; Identifikasi masalah ekonomi masyarakat lebih banyak mengedepankan kepada unsur dunia usaha terutama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) serta faktor keterampilan manajerial masyarakat dalam menunjang pelaksanaan manajemen usaha dan koperasi, serta modal usaha bagi masyarakat miskin. c) aspek lingkungan; masalah lingkungan

banyak dihadapkan kepada persoalan

inprastruktur seperti; jalan lingkungan, jalan setapak, MCK, drainase, kirmier rehabilitasi saluran / kali, air bersih , taman/ tempat bermain anak-anak. tempat sampah, roda sampah dan penerangan jalan umum (PJU). Hasil dari identifikasi tersebut merupakan bahan yang harus dianalisa sesuai kebutuhan warga masyarakat serta melihat potensi yang dimiliki oleh RW atau daerah yang perlu penanganan segera Pada tahun 2007 penerima manfaat dana P2KP yang dilaksanakan oleh BKM sebanyak 740 KSM terhitung dari tahun 2000 dan masih aktif atau belum

23

lunas ke BKM sebanyak 704 Kelompok jumlah dana yang ada di masyarakat sebesar

Rp.

1.569.615.575’00

dengan

asumsi

kemacetan

sebesar

Rp.

775.386.905’00 atau dana yang beredar di masyarakat sebesar 62% dari nilai akumulasi pinjaman yang macet dari tahun 2000-2005 dengan asumsi 38%. Menerima manfaat pinjaman P2KP untuk kategori kelompok sebanyak 5.492 orang. Menerima manfaat pinjaman mini mikro sebanyak 559 orang, c) aspek lingkungan; masalah lingkungan

banyak dihadapkan kepada persoalan

inprastruktur seperti; jalan lingkungan, jalan setapak, MCK, drainase, kirmier rehabilitasi saluran / kali, air bersih , taman/ tempat bermain anak-anak. tempat sampah, roda sampah dan penerangan jalan umum (PJU). Hasil dari identifikasi tersebut merupakan bahan yang harus dianalisa sesuai kebutuhan warga masyarakat serta melihat potensi yang dimiliki oleh RW atau daerah yang perlu penanganan segera. Adapun kegiatan yang yang dilakukan BKM pada periode 2007-2009 berkaitan dengan pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan antara lain; a) Pembuatan MCK 7 Unit dana bersumber dari PAKET P2KP dan APBD Kota Cimahi tahun anggaran 2006, b) Pembuatan Jalan Setapak (Paving Block) sepanjang 900 meter dengan alokasi dana bersumber dari PAKET P2KP, c) Pembuatan Drainase sepanjang 455 meter dengan alokasi dana PAKET dan APBD Kota Cimahi, d) Kegiatan sosial khitanan masal yang diikuti oleh 52 orang anak dari keluarga Miskin (Gakin). Kegiatan-kegiatan tersebut adalah merupakan realisasi dari kegiatan yang dilaksanakan oleh BKM pada tahun sebelumnya, yang sebetulnya pelaksanaan

24

kegiatan BKM bukan hanya pemberian modal pinjaman, namun juga dalam kegiatan yang dilaksanakan berupa fisik. Permasalahan yang muncul bukan saja terjadi di masyarakat namun terjadi di dalam organisasi BKM itu sendiri, karena masih banyak masyarakat menilai BKM sebagai objek pemberian bantuan dana untuk masyarakat, padahal tugas dan fungsi BKM bukan hal itu saja. Oleh karena itu pengurus BKM sering kali mendapatkan kesulitan yang dapat dilihat bahwa kinerja pengurus BKM belum optimal terutama dalam mensosialisasikan BKM pada masyarakat awam. Tinjauan Tentang Kepemimpinan Pengertian Kepemimpinan Kepemimpinan menurut George R. Terry (1966) adalah “aktivitas mempengaruhi orang-orang agar dengan sukarela menuju tujuan bersama, Kepemimpinan juga merupakan tingkah laku yang dapat mempengaruhi tingkah laku orang lain yang dipimpinnya”. Definisi tersebut bila dihubungkan dengan organisasi BKM bahwa seorang pengurus diperlukan jiwa kepemimpinan terutama pada dirinya sendiri dan orang lain maupun untuk organisasinya. Oleh karena itu kepemimpinan seseorang menentukan kinerja seseorang dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya dalam orgnisasi tersebut. Pengurus BKM adalah tim penggerak yang telah mendapatkan pembinaan sehingga mereka diharapkan mampu menggerakan dan mengorganisir anggotanya dalam melaksanakan usahanya. Pengurus BKM dituntut untuk menampilkan

25

peran kepemimpinan yaitu mengarahkan serta mempengaruhi orang lain untuk untuk mencapai tujuan/visi dan misi Faktor-faktor yang menentukan seseorang menjadi pemimpin adalah: a) Operational Leadership; orang yang paling inisiatif, dapat menarik dan dinamis, menunjukan pengabdiannya yang tulus, serta menunjukan prestasi kerja yang baik dalam kelompoknya; b) Popularity: orang yang banyak dikenal mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk menjadi pemimpin; c) The Assumed Representative;

Orang

yang

dapat

mewakili

kelompoknya

mempunyai

kesempatan untuk menjadi pemimpin; dan d) Prominet Talent: seseorang yang memiliki bakat kecakapan yang menonjol dalam kelompoknya mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin. Untuk menjadi seorang pemimpin diperlukan sifat-sifat kepemimpinan, yaitu: a) cakap; b) kepercayaan; c) rasa tanggung jawab dan d) Berani mengambil keputusan. Dalam hal ini, seorang pemimpin harus cakap dalam arti memiliki kemampuan dalam suatu bidang sehingga rasa kepercayan diri lebih kuat dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta berani dalam mengambil keputusan demi suatu tujuan. Relevansi Masalah dengan Pekerjaan Sosial Walter A. Friedlander dan Robert Z. Apte dalam Sukoco (1991:6) Mendefinisikan Pekerja Sosial sebagai “Social work is a professional service, based on scientific knowledge and skill in humas relations. Wich help individuals, groups, or communities obtain social or personal satisfaction and independence”.

26

Pekerja Sosial merupakan suatu pelayanan profesional, yang prakteknya didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan ilmiah tentang reaksi manusia, sehingga dapat membantu individu, kelompok dan masyarakat mencapai kepuasan pribadi dan social serta kebebasan. Pekerja Sosial merupakan suatu profesi pertolongan yang berdasarkan pada

ilmu

pengetahuan,

keterampilan,

dan

nilai

dalam

memberikan

pertolongannya kepada klien baik individu, kelompok, maupun masyarakat. Hal utama yang membedakan Pekerja Sosial dengan profesi pertolongan lainnya adalah pada keberfungsian sosial. Fokus utama pekerjaan sosial yang membantu mengembalikan keberfungsian klien sejalan dengan peranan pekerja sosial dalam membantu meningkatkan kinerja pengurus organisasi. Dengan demikian diharapkan organisasi tersebut dapat mencapai tujuan secara optimal. Allen Pincus dan Minahan dalam Sukoco (1991:45) menyatakan fungsi pekerjaan sosial, adalah a) Membantu orang meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-masalah sosial yang mereka alami; b) Mengaitkan orang dengan sistem sumber; c) Memberikan fasilitas interaksi dengan sistem-sistem sumber; d) Memberikan fasilitas interaksi di dalam sistem-sistem sumber; e) Mempengaruhi kebijakan sosial; f) Memeratakan atau menyalurkan sumber-sumber material; dan g) Memberikan pelayanan sebagai pelaksana kontrol sosial” Dari penjelasan fungsi pekerjaan sosial tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu fungsi pekerjaan sosial adalah membantu orang meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-masalah sosial yang mereka alami.

27

Meningkatkan kemampuan pengurus organisasi BKM dapat dipengaruhi melalui penelitian ini agar kinerja pengurus organisasi BKM lebih optimal secara efektif dan efisien yang mengarah pada kesejahteraan sosial. Untuk mempengaruhi kinerja pengurus organisasi BKM di Kelurhan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi tersebut, dilakukan melalui suatu proses penilaian kinerja organisasi masyarakat. Hasil dari proses penilaian tersebut menjadi pijakan untuk memperkuat dan mengembangkan organisasi dalam usaha mencapai cita-citanya untuk mencapai tujuan organiasi.

28

BAB III METODE PENELITIAN

Desain Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah survei deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dilakukan dengan mencari data seluas mungkin untuk menggambarkan

suatu

(karakteristik

suatu

kelompok/populasi

atau

membandingkan beberapa kelompok, frekuensi terjadinya sesuatu, atau hubungan antar variabel atau antar karakteristik) yang dimiliki oleh populasi penelitian. Survei Deskriptif bertujuan menemukan gambaran yang bersifat general dan universal. Gambaran general ini diperoleh dari penggolongan, kategorisasi, klasifikasi dari berbagai fenomena/kejadian yang ditunjuk oleh konsep/variabel (tidak terbatas pada satu atau beberapa kejadian/fenomena, tapi dari banyak fenomena/kejadian yang diamati pada sejumlah subjek yang diteliti berasal dari wilayah/kelompok penelitian. Metofe survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual.

Metode Survei membedah dan menguliti serta mengenal masalah-

masalah serta mendapatkan pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek ang sedang berlangsung. Dalam metode survei juga dikerjakan evaluasi serta perbandingan-perbandingan terhadap masalah yang serupa dan hasilnya dapat digunakan

dalam pembuatan rencana dan pengambilan keputusan di masa

mendatang. Penelitian dilakukan dalam waktu yang bersamaan terhadap sejumlah individu atau unit, baik secara sensus atau dengan meggunakan sampel sehingga

29

dalam penelitian ini mendapatkan suatu kesimpulan secara empirik salah satunya mengenai kinerja pengurus BKM dalam pelaksanaan program BKM Melong Sejahtera di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah Pengurus BKM Melong Sejahtera yang berada di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Secara keseluruhan jumlah populasi BKM adalah 23 orang yang merupakan pengurus dan akan di jadikan responden oleh peneliti dalam meningkatkan kinerjanya. Jadi, dalam penelitian ini tidak dilakukan pengambilan sampel karena semua populasi dijadikan responden. Adapun Struktur BKM Melong Sejahtera Kelurahan Melong berdasarkan nama dan jabatannya yang terdiri dari; Definisi Operasional a. Kinerja adalah unjuk kerja pengurus organisasi BKM dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya dalam menggerakan masyarakat yang meliputi; kualitas kerja, ketepatan waktu, tingkat inisiatif, tingkat kemampuan, komunikasi dan hambatan beserta upaya yang di lakukan oleh pengurus BKM Melong Sejahtera Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. b. Pengurus BKM adalah individu yang telah mengikuti atau mendapatkan pelatihan dalam berorganisasi sebagai bekal dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam kegiatan BKM Melong sejatera di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

30

c. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah organisasi sosial masyarakat yang berada pada tingkat kelurahan dengan anggota sebagai motor penggerak yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : a. Angket (Self-administered questionnaire)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden. b. Wawancara Yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab sesuai dengan item-item pertanyaan yang telah disusun dalam pedoman wawancara. Moh. Nazir (1993,) mengemukakan definisi wawancara sebagai berikut: Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka anatar sipenanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (Pedoman Wawancara) Wawancara yang digunakan penulis, antara lain kepada aparat terutama Lurah, dan para tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh pemuda, ketua RW dan RT, dan tak lupa adalah warga masyarakat penerima bantuan program BKM. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang keadaan dan kenyataan yang sedang berlangsung baik kondisi kehidupannya maupun program-program yang sedang berlangsung dan sudah dilaksanakan.

31

c. Studi Dokumentasi Cara pengumpulan data dengan mempelajari literatur-literatur, bahanbahan, arsip dan dokumentasi yang ada kaitannya dengan pembinaan pengurus BKM. Dalam hal ini penulis mempelajari permasalahan yang diberikan dengan permasalahan kinerja pengurus BKM yang ada di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi terutama dalam pelaksanaan program Validitas dan Realibilitas Alat Ukur Sebelum alat ukur digunakan dalam penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan uji coba alat ukur dengan tujuan untuk melihat apakah alat ukur tersebut dapat digunakan atau tidak, serta untuk menghindari kesalahpahaman dan kemungkinan adanya penyimpangan data yang akan diteliti. Uji coba alat ukur ini sekaligus berperan sebagai uji validitas alat ukur. Uji validitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah validitas muka. Validitas muka yaitu dengan cara menyusun instrumen penelitian sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Teknik Analisa Data Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kuantitatif. Data yang dijaring dari responden akan dituangkan dalam tabel distribusi dan akan disusun alternatif jawaban responden berdasarkan frekuensi dan persentase dari jawaban kemudian akan dianalisa. Teknik Analisis adalah kegiatan mengelompokan, membuat suatu urutan, memanipulasi, menyingkatkan data, sehingga mudah untuk dibaca dan

32

dipersentasikan. Moh. Nazir (1999:405), dalam bukunya Metode Penelitian mengemukakan bahwa analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisa data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Langkah-langkah analisa data kuantitatif adalah : a. Mengumpulkan data kedalam kelompok yang sama dan membuat kode, sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab maalah penelitaian. b. Memasukan data yang telah dikelompokan kedalam tabel/diagram untuk

melhjat hubungan antar fenomena. c. Menganalisa data yang telah dikelompokan dalam tabel dan membuat penafsiran-penafsiran terhadap hubungan antar fenomena yang ada. Jadwal dan Langkah-langkah Penelitian Tabel 9 No

Tahun 2009

Kegiatan Feb

1

Pengajuan Judul

2

Seleksi Judul

3

Penyusunan Proposal

4

Seminar Proposal

5

Bimbingan Bab I, II, III dan Instrument Penelitian

6

Penelitian

7

Penyusunan Hasil Penelitian

8

Bimbingan Bab IV, V, VI

9

Penyelesaian KIA

10

Pengesahan KIA

Mar

Apr

Mei

Jun

Juli

Agu

33