Ketentuan Internasional Tentang Lingkungan Hidup

Hukum Lingkungan Aria Herjon Fakultas Hukum UMSB

• Hukum Lingkungan Internasional terdiri hukum Kebiasaan Internasional dan hukum Konvensi Internasional. • Hukum kebiasan Internasional. – Sudah ada sebelum adanya deklrasi stockholm 1972. – Dikenal adanya prinsip good neighborliness, yaitu melarang penggunaan terotorial suatu negara bila menimbulkan gangguan atau kerugian pada teritorial negara lain. – Salah satu putusan arbitrase : bahwa negara setiiap saat memikul suatu kewajiban untuk melindungi negara-negara lain dari perbuatan-perbuatan yang merusak dari orang-orang yang berada dalam terotorialnya. – Negara tidak boleh mengizinkan pemakaian teritorialnya yang menjurus pada timbulnya kerusakan pada negara lain dan penduduk yang ada didalamnya..

• •

Hukum Konvensi Internasional, Perlindungan hukum lingkungan internasional dimulai dari hukum lunak (deklarasi dan resolusi) baru diikuti dengan hukum keras seperti konvensi dan protokol. • HL Internasional terdiri hukum lunak dan hukum keras. • Hukum lunak merupakan suatu bentuk hukum internasional yang tidak secara langsung mengingkat negara, tetapi harus dipedomani untuk membentuk hukum dimasa datang • Sampai saai ini ada 4 (empat) delakrasi utama yang merupakan hukum lunak (soft law) yaitu: – – – –

Deklrasi Stockholm 1972 Deklarsi Nairobi 1982 Deklrasi rio 1992 Word Summit on Sustainable Depelopment (WSSD) 2002

• Deklrasi Stockholm 1972 – Menghasil 26 prinsip – 109 rekomendasi untuk rencana aksi lingkungan yang teridri 3 bagian utama • Penilaian masalah lingkungan • Pengelolaan lingkungan • Perangkat pendukung (Hukum, pendidikan, informasi kelembagan, dan kelembagaan.

• Deklrasi Nairobi 1982 – Dibuat sebagai himbauan kepada masyarakat internasional untuk secara konsekwen dan serius menerapkan prinsip stockhom

• Deklrasi Rio 1992. – Lahir sebagai penegndali pertikaian antara negara maju dan negara berkembang

• Word Summit on Sustainable Depelopment (WSSD) 2002 – GOOD Sustainable development – Dengan sustainable hanya bisa dilakukan apabila pemerinathan yang baik dan mempunyai komitmen terhadap lingkungan

• Hukum Keras (hard law). • Adalah satu bentuk hukum internasional yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap negara peserta secara langsung sesuai dengan asas pacta sunt survanda. • Dapat berupa : Treaty, convention, agreement, dll.

• Konvensi terkait dengan perlindungan laut: – Konvensi Paris 1974 : mewajibkan negara-negara peserta untuk secara individu atau bersama-sama mencegah terjadinya pencemaran laut dari bahanbaha pencemar yang bersumber dari darat. – Konvensi London 1976: mewajibkan setiap perusahaan yang melakukan pencemaran di lepas pantai yang bersumber dari dari instansi maupun dari kapal memikul tj finansial atau kerugian yang diderita oleh korban atau negara korban.

• Konvensi Hukum laut 1982 – Setiap negara mempunyai hak kedaulatan untuk mengambil sumber daya alam di dalam laut atau didasar laut. – Mewajibkan negara2 peserta untuk menggunakan teknologi sadar lingkungan agar didalam melakukan penggalian sda tersebut tidak terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan. – Negara2 diwajibkan untuk bekerja sama dalam membuat teknologi dan peraturan perlindungan laut.

• Konvensi Perlindungan Atmosfir. – Konvensi Wina 1985. – Preambul dari konvensi ini menunjukkan kesadaran masyarakat Internasional atas ancaman yang sedang timbul terhadap atmosfir – Konvensi ini mertupkan hard law, ttpi memuat soft regulation : artinya konvensi ini tidak memuat standar yang harus dipenuhi dalam rangka mebatasi zat perusak ozon. Dapat dijadikan fondasi untuk melakukan kerjasama dalam melindungi lapisan ozon yang terbukti telah menipis.

– Konvensi ttg perubahan iklim 1992 • Konvensi mengatur ttg pemakain gas rumah kaca (CO2, CH4, HFCs, PFCs dab SF) yg merupakan penyebab terjadi globar warning. • Tujuannnya akhir konvensi ini adalah untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca pada suatu level, yang mencegah akibat rusak dari gas rumah kaca pada sistem iklim.

• Konvensi tentang Konservasi alam – Cites 1973. – Konvensi ini untuk melindungi keanekaragaman hayati melalui pelarangan perdagangan spesies tertentu tertentu secara internasional.

– Konvensi Kanekargaman hayati. – Konvensi ini membuat beberapa kewajiban yang bersifat umum. Artcle 5 : mewajibkan negara anggota untuk bekerja sama dalam melakukan konservasi dan pemakaian yang berkelanjjutan dari fauna dan flora, sehubungan dengan kawasan yang berada di luar yurisdiksi nasional dan masalah lain yang merupakan kepentingan bersama. – Untuk itu negara-negara anggota harus mengembangkan strategi, rencana dan program nasional untuk melaksanakan konservasi dan pemakaian yang berkelanjutan dari keanekaragaman hayati.

• Bahan beracun Berbahaya. • Konvensi ini dibuat untuk mengatur perdagangan dan perpindahan limbah B3 dari suatu negara anggota lainnya. • Konversi ini memperbolehkan perdagangan dan perpindahan