Kementerian Kelautan Revisi.pptx

Rencana Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nabilatun Napisah (080), Ajeng Eka Pratiwi (099), Mei Rina Kartika S (111), Levina Novita S (090), Erika Aulia R (094), Filly Anggitha R (116), Deri Fikri Haikal (130), Alfi Azhari H (074), Yenny Fitri H (091), Abdillah Prawibowo (107), Rendra Agunk Prayoga (133)

Permasalahan Mahalnya Biaya Distribusi

Rendahnya Produktifitas Dan Daya Saing

Sarana Prasarana

Keterbatasan Armada Kelautan

IUU(Illegal, Unreported and Unregulated) Fishing

Penenggelaman Kapal

Manfaat Penenggelaman Kapal Terciptanya Ekosistem Laut • Dari penenggelaman kapal Asing tersebut, kapal yang sudah ada disar laut maka akan ditumbuhi terumbu karang dan biota-biota laut yang kemudian ikan bnayak berkumpul dan membuat rumah-rumah di karang-karang tersebut.

1

Meningkatkan Nilai Tukar nelayan pada stok ikan • Dengan banyaknya terumbu karang & rumah ikan yang ada disar laut maka ikan yang ada di laut akan melimpah , dan para nelayan lebih banyak dalam mencari ikan.

2

Mengurangi dan mencegah IUU Fishing •

IUU fishing merupakan penangkapan ikan secara ilegal. Untuk itu perlu tindakan tegas dalam mencegah IUU Fishing tersebut yaitu dengan membuat program penenggelaman Kapal Asing yang akan mengurangi dan mencegah kapal asing yang masuk ke Indonesia.

3

Tindakan Tegas terhadap Pencurian Ikan •

Tindakan penneggelaman ikan dilakukan agar memeberikan efek jera kepada para nelayan Asing yang mencuri ikan diperairan Indonesia, sehingga mereka tidak berani lagi mengambil ikan di Laut Indonesia.

4

RPJPN

Laut dapat menghubungkan Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia

Laut sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Untuk acuan dalam pembuatan program penenggelaman kapal asing

Mendukung percepatan pembangunan ekonomi wilayah berbasis maritim (kelautan)

Penenggelaman kapal asing ilegal ini bertujuan untuk membangun perekonomian nelayan indonesia

RPJMN Penenggelaman Kapal Dalam Memberantas Praktek IUU Fishing

Program ini mengacu pada RPJMN dan dilaksanakan guna memberi efek jera terhadap para pencuri ikan asing. Agar nawacita negara Indonesia dapat tercapai.

Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan

Pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir Penyediaan data dan informasi sumberdaya kelautan yang terintegrasi (one map policy) dalam rangka mendukung pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut

Pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut Pengembangan SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya bahari

Pemanfaatan sumber Peningkatan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisirdaya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir

Pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir

Peningkatan produksi kelautan perikanan sebesar 40-50 juta ton pada tahun 2019 Penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan

Pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut

Penguatan dan pengembangan kerjasama regional maupun internasional Peningkatan upaya pembinaan, pengawasan dan penegakan peraturan

Pengembangan SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya bahari

Upaya revitalisasi dan penguatan wawasan budaya bahari

Peningkatan , penguatan peran SDM dan IPTEK di bidang kelautan

Peningkatan prouksi usaha nelayan Pemanfaatan sumber Peningkatan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisirdaya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir

Peningkatan kapasitas industri kecil hasil laut

Penguatan peran masyarakat pesisir

RENCANA STARATEGIS MENTRI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Arah kebijakan KKP disusun menjabarkan 3 pilar dalam misi pembangunan kelautan dan perikanan

Kebijakan Pokok

Kebijakan lintas bidang

Program Pembangunan

Kebijakan Publik : a. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan b. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan c. Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan

Program Pembangunan: a. b. c. d. e. f. g.

Kebijakan Lintas Bidang : a. b. c. d.

Pengarusutamaan Gender Pembangunan Kewilayahan Adaptasi Perubahan Iklim Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

h.

i.

Program Pengelolaan Ruang Laut Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Program Pengawasan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Program Riset dan Sumber Daya Manusia Keluatan dan Perikanan Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP

MP3EI

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesi MP3EI tergolong kedalam 8 program utama yaitu, pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, serta Penciptaan Konektifitas antar wilayah di indonesia. Dari 8 program utama tersebut, MP3EI berisikan arahan pengembangan 22 kegiatan ekonomi utama.

Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, potensi pendapatan sektor maritim per tahun bisa mencapai 7 kali dari pendapatan saat ini. kerangka strategis dan kebijakan penguatan konektivitas yang memiliki komponen terdiri dari sistem logistik nasional (Sislognas), sistem transportasi nasional (Sistranas), pengembangan wilayah (RPJMN dan RTRWN), Teknologi informasi dan komunikasi (TIK/ICT)

DASAR HUKUM Dasar Hukum Penenggelaman Kapal

UU No. 45 Thn 2009 , Pasal 69 Ayat (4) ; Kewenangan khusus pada penyidik dan/ atau pengawas perikanan untuk melakukan pembakaran dan/ atau penenggalaman KIA (Kapal Ikan Asing) berdasarkan bukti permulaan yang cukup .

DASAR HUKUM PENENGGELAMAN KAPAL PASAL 69 TAHUN 2009 1. Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia 2. Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan senjata api 3. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memerika, membawa dan menahan kapal yang diduga/patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia untuk peroses lebih lanjut

Kapal-Kapal yang layak ditenggelamkan harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup seperti : 1.Tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI) 2.Tidak memiliki surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) 3.Serta nyata menangkap atau mengangkut ikan di wilayah Indonesia

Peraturan Presiden No. 16 Thn 2017

Untuk mendorong pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan

Untuk mengoptimalkan potensi kelautan guna memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan nasional dan hukum internasional

Untuk memberikan pemahaman menyeluruh terhadap wawasan bahari diseluruh lapisan masyarakat

Untuk melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal

Untuk menegakkan kedaulatan & hukum, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI

Untuk menciptakan sistem tata kelola kelautan nasional yang komprehensif, efektif dan efisien

Untuk menjadikan kelautan sebagai basis pembangunan ekonomi

RENCANA AKSI PENENGGELAMAN KIA (Kapal Ikan Asing) Latar Belakang Penenggelaman Kapal Ikan Asing, karena banyaknya kasus pencurian ikan di laut indonesia yang menyebabkan hilangnya potensi ikan laut indonesia. Sejak empat tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dari Oktober 2015 sudah terdapat 488 kapal Asing yang ditenggelamkan. Dari data yang dikeluarkan KKP kapal asing yang paling banyak ditenggelamkan adalah kapal asing yang berasal dari vietnam sebanyak 276 Kapal, kemudian filifina 90 kapal, Thailand 50 Kapal, dan Malaysia 41 Kapal, kemudia papua Nugini 2 Kapal, China 1 Kapal. Diadakannya Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing tersebut bertujuan untuk memberikan efek jerah terhadap para pelau IUU Fishing atau Illegal Fishing yang marak terjadi dan merugikan kelautan indonesia.

Target Kebijakan Penenggelaman Kapal 01

Menekan angka Pelanggaran penangkapan Illegal Fishing di wilayah Perairan Indonesia

02

Terciptanya Batas Wilayah Maritime indonesia yang jelas

03

Meningkatkan Produktifitas ikan di Laut karena dengan penenggelaman itu makan akan tercipta trumbu karang dilaut

KERJASAMA LINTAS SEKTOR

KEMENKO POLHUKAM

Kerja sama lintas sektor yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam lebih kepada pengamanan atau patroli laut Indonesia KEMENKO PERTAHANAN Dibawah naungan Kemenko Polhukam, Kemenko Pertahanan bertugas untuk melakukan patroli dan hukum positif.

KEMENKO MARITIM Kerja sama lintas sektor yang dilakukan oleh Kemenko Maritim lebih kepada pembangunan sektor kelautan dan perikanan serta industri perikanan nasional

PETA STRATEGIS KKP 2017-2019

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, KKP menjabarkan 3 misi yakni “Kedaulatan”, “Keberlanjutan”, dan “Kesejahteraan” dan menggunakan pendekatan metoda Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni stakeholders prespective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective, sebagai berikut;

TERIMA KASIH