Kelembagaan_penanggulangan_bencana_di_in.pdf
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Kelembagaan_penanggulangan_bencana_di_in.pdf as PDF for free.
More details
- Words: 1,949
- Pages: 10
KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA oleh Djuni Pristiyanto, MPBI A.
Sejarah Singkat Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Indonesia
No 1 2
Peraturan Presiden Soekarno (22 Agustus 1945) Keppres 256 Tahun 1966
3
Keputusan Presidium Kabinet No 14/U/KEP/I/1967 Keputusan Presiden No. 28 tahun 1979
4 5 6
7
8 9
B.
Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 1979 Keppres Nomor 43 Tahun 1990 dan dipertegas kembali dengan Keppres Nomor 106 Tahun 1999 Keppres Nomor 3 Tahun 2001 dan diperbaharui dengan Keppres Nomor 111 Tahun 2001. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 yang merupakan amanat dari UU Nomor 24 Tahun 2007.
Lembaga Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat (BP2BA) Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (TKP2BA) Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (BAKORNAS PBA) Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana (SATKORLAK PBA) di daerah. Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BAKORNAS PB) Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP) Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dibentuk tanggal 26 Januari 2008.
Kelembagaan Penanggulangan Bencana Sebelum dan Sesudah Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Sebelum UU 24/2007 Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) Landasan: Perpres 83/2005
Tingkatan Nasional
Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satkorlak PBP) Landasan: Peraturan/Keputusan Gubernur. [Contoh: Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta]
Provinsi
Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satlak PBP) Landasan: Peraturan/Keputusan Gubernur. [Contoh: SK Gubernur DKI Jakarta 96/ 2002]
Kabupaten/ Kota
Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Indonesia Djuni Pristiyanto, MPBI 17 Juni 2009
Sesudah UU 24/2007 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Landasan: Perpres 8/2008 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Landasan: Peraturan Daerah (Perda). [Contoh: Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur]
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota Landasan: Peraturan Daerah (Perda). [Contoh: ….]
1
Unit Operasional PBP Landasan: Peraturan/Keputusan Gubernur. [Contoh: SK Gubernur DKI Jakarta 96/ 2002]
Kecamatan
??? [Dari Permendagri 46/2008 dan Perka BNPB 3/2008 tidak ada aturan mengenai kelembagaan PB di tingkat kecamatan]
Satuan Perlindungan Masyarakat Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satlinmas PBP) Landasan: Peraturan/Keputusan Gubernur. [Contoh: SK Gubernur DKI Jakarta 96/ 2002]
Kelurahan
??? [Dari Permendagri 46/2008 dan Perka BNPB 3/2008 tidak ada aturan mengenai kelembagaan PB di tingkat kelurahan]
C.
Struktur Kelembagaan Satkorlak – Satlak - Unit Operasional PBP – Satlinmas
Struktur kelembagaan Satkorlak, Satlak, Unit Operasional PBP dan Satlinmas ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (SK Gubernur DKI Jakarta 96/ 2002)
Defi nisi
Ting kata n Tuga s
Fung si
Satkorlak PBP
Satlak PBP
Lembaga koordinasi di bidang penanggulangan bencana penanganan pengungsi Provinsi
Unsur pelaksanaan PB di Kotamadya
Unsur pelaksanaan PB di Kecamatan
Unsur pelaksanaan PB di Kelurahan
Kota
Kecamatan
Kelurahan
Melaksanakan koordinasi dan pengendalian kegiatan PBP dengan berpedoman ketetapan Bakornas PBP, pada tahap Pra, Saat dan Pasca bencana, yang mencangkup pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
Melakukan PB di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan Bakornas PBP dan atau petunjuk Ketua Satkorlak PBP yang meliputi Pra, Saat dan Pasca bencana serta mencangkup pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
1. Pengkoordinasian, petunjuk, pengarahan, pembinaan dan pengendalian PB mencangkup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi PBP. 2. Pengkoordinasian,
1. Pelaksanaan PB secara langsung di wilayahnya dengan menggunakan aparat, sarana dan prasarana; 2. Perwujudan kerja sama PB dengan Pemerintahan Kotamadya yang
Melakukan PB di Kecamatan sesuai dengan Bakornas PBP dan atau petunjuk Ketua Satlak PBP dan Satlak PBP meliputi Pra, saat dan Pasca bencana serta mencakup pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi 1. Pelaksanaan PB secara langsung di Kecamatan dengan menggunakan aparat, sarana dan prasarana. 2. Perwujudan kerja sama PB dengan Pemerintah
Melakukan PB di Kelurahan sesuai dengan ketetapan Ketua Satlak PBP dan atau petunjuk Ketua Unit Operasional yang meliputi Pra, Saat dan Pasca bencana serta mencangkup pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. 1. Pelaksanaan PB secara langsung di Kelurahan dengan menggunakan aparat, sarana dan prasarana. 2. Perwujudan kerja sama PB dengan Pemerintah
Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Indonesia Djuni Pristiyanto, MPBI 17 Juni 2009
Unit Operasional PBP
Satlinmas PBP
2
pengendalian teknis dan administrasi dalam PB baik yang dilakukan oleh instansi vertikal, dinas maupun masyarakat. 3. Pengkoordinasian, pengendalian penerimaan dan penyaluran bantuan yang dilaksanakan oleh Walikotamadya selaku Ketua Satlak PBP yang wilayahnya terkena bencana.
Susu nan orga nisa si
• Ketua: Gubernur Propinsi DKI Jakarta • Wakil Ketua: Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, Panglima Armada Marinir Barat, Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I, Wakil Gubernur Propinsi DKI Jakarta Bidang Kesra • Pelaksana Harian: Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta • Sekretaris: Kepala Dinas Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Propinsi DKI Jakarta • Anggota : Unsur Instansi Vertikal/TNIPolri, Unsur Pemerintahan Daerah (SKPD), Unsur Organisasi Profesi/Sosial Masyarakat (PMI, Kadin Jaya, Kwarda
terdekat. 3. Pelaksanaan upaya pencegahan terjadinya bencana melalui peningkatan kewaspadaan masyarakat dengan kegiatan penyuluhan, penataran, gladi dan pembinaan. 4. Penerimaan dan penyaluran serta pertanggungjawaba n bantuan PB. 5. Kegiatan lain sesuai petunjuk Ketua Satkorlak PBP dan Ketua Bakornas PBP.
Kecamatan yang terdekat. 3. Pelaksanaan upaya pencegahan terjadinya bencana melalui peningkatan kewaspadaan masyarakat dengan kegiatan penyuluhan, penataran, gladi dan pembinaan. 4. Penerimaan dan penyaluran serta pertanggung jawaban bantuan PB. 5. Kegiatan lain sesuai petunjuk Ketua Satkorlak PBP dan Ketua Satlak PBP.
• Ketua: Walikotamadya Propinsi DKI Jakarta • Wakil Ketua: Komandan distrik Militer, Kepala Kepolisian Resort • Pelaksana Harian: Sekretaris Kotamadya • Sekretaris: Kepala Suku Dinas Tramtib dan Linmas Kotamadya • Anggota: Teritorial, (Kasdim, Wakapolres), Unsur Pemerintah Daerah (SKPD), Unsur Organisasi Profesi/Sosial Masyarakat (PMI, Pramuka, ORARI, KKKS Kodya, Tokoh Masyarakat/Pakar)
• Ketua: Camat Propinsi DKI Jakarta • Wakil Ketua: Danramil, Kapolsek • Pelaksana Harian: Sekretaris Camat • Sekretaris: Kasi Tramtib dan Linmas Kecamatan • Anggota: Unsur Pemerintah Daerah (Lurah, P2K, Tata Kota, Kebersihan, PJU, PU, Pertamanan, PP), Unsur Organisasi Profesi/Sosial Masyarakat (Pramuka, Tokoh Masyarakat)
Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Indonesia Djuni Pristiyanto, MPBI 17 Juni 2009
3.
4.
5.
• • •
•
•
Kelurahan yang terdekat. Pelaksanaan upaya pencegahan terjadinya bencana melalui peningkatan kewaspadaan masyarakat dengan kegiatan penyuluhan, penataran, gladi dan pembinaan. Penerimaan dan penyaluran serta pertanggung jawaban bantuan PB. Kegiatan lain sesuai petunjuk Ketua Satlak PBP dan Ketua Unit Operasional PBP. Ketua: Lurah Wakil Ketua: Binmas, Babinsa Pelaksana Harian: Sekretaris Kelurahan Sekretaris: Kaur Tramtib dan Linmas Kelurahan Anggota: Unsur Pemerintah Daerah, Unsur Teritorial, Unsur Masyarakat
3
Sekr etari at
D.
Gerakan Pramuka, BLLS, ORARI, RAPI, Tokoh Masyarakat) Sekretariat berkedudukan di Dinas Tramtib & Linmas Propinsi DKI Jakarta
Sekretariat berkedudukan di Suku Dinas Ketenteraman & Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kotamadya
Sekretariat berkedudukan di Kasi Ketenteraman & Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan
Sekretariat berkedudukan di Kaur Ketenteraman & Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kelurahan
Struktur Kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dibentuk berdasarkan Perpres 8/2008 pada tanggal 26 Januari 2008. Pembentukan BNPB ini merupakan amanat dari UU 24/2007. Visi BNPB: Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana Misi BNPB: 1. 2. 3.
Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir dan menyeluruh.
Tugas Pokok BNPB: 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara; Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat; Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional; Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Fungsi BNPB: 1. 2.
Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
Kebijakan dan Strategi BNPB: 1.
Penanggulangan bencana dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh potensi pemerintah, swasta dan masyarakat termasuk media pada tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.
Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Indonesia Djuni Pristiyanto, MPBI 17 Juni 2009
4
2. 3.
Mengutamakan pengurangan risiko bencana, dengan tetap melakukan penanganan darurat yang cepat dan tepat. Mendukung dan mengembangakan voluntarisme yang mempunyai kapasitas dalam menghadapi bencana.
Struktur BNPB: Struktur BNPB terlampir.
E.
Struktur Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi
Petunjuk pelaksanaan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Permendagri 46/2008) serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Perka BNPB 3/2008). Di tingkat provinsi adalah wajib membentuk BPBD. Uraian yang lebih ditil mengenai BPBD dapat dibaca pada makalah penulis yang berjudul: “Pembentukan BPBD Berdasar Permendagri 46/2008 dan Perka BNPB 3/2008” dan dapat diunduh dengan bebas di alamat: http://www.mpbi.org/content/pembentukan-bpbdberdasar-permendagri-462008-dan-perka-bnpb-32008 Sampai hari ini (17 Juni 2009) dari 33 provinsi yang ada di Indonesia baru terbentuk 10 BPBD, yaitu: 1. Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah. 2. BPBD Provinsi Jawa Timur. 3. BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat 4. BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur 5. BPBD Provinsi Sulawesi Utara 6. BPBD Provinsi Papua Barat 7. BPBD Provinsi Kalimantan Timur 8. BPBD Provinsi Bengkulu 9. BPBD Provinsi Sumatera Selatan 10. BPBD Provinsi …. (data belum lengkap) Struktur BPBD Provinsi Struktur BPBD Provinsi berdasarkan Permendagri 46/2008 terlampir.
F.
Struktur Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota
Petunjuk pelaksanaan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat kabuapten/kota adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Permendagri 46/2008) serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Perka BNPB 3/2008). Ada perbedaan antara Permendagri 46/2008 dengan Perka BNPB 3/2008 mengenai pembentukan BPBD di tingkat kabupaten/kota. BNPB mewajibkan pada semua kabupaten/kota untuk membentuk BPBD, sedangkan menurut Mendagri pada kabupaten/kota “dapat” membentuk BPBD. Kata “dapat” ini berarti bahwa kabupaten/kota bisa membentuk BPBD atau tidak membentuk BPBD. Pembentukan BPBD di kabupaten/kota menurut Mendagri disesuaikan dengan kemampuan yang khas dari masingmasing kabupaten/kota tersebut. Bagi kabupten/kota yang tidak membentuk BPBD maka fungsi-fungsi PB akan dijalankan oleh satuan kerja yang ada, misalnya pada Dinas Kesbanglinmas.
Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Indonesia Djuni Pristiyanto, MPBI 17 Juni 2009
5
Sampai hari ini (17 Juni 2009) dari hampir 500 kabupaten/kota yang ada di Indonesia baru terbentuk … BPBD, yaitu: 1. BPBD Kota Palu 2. BPBD Kota Denpasar 3. BPBD Kabupaten Cilacap 4. BPBD Kabupaten Bojonegoro 5. BPBD Kota Padang 6. BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai 7. BPBD Kabupaten Cianjur 8. …. (data belum lengkap) Struktur BPBD Kabupaten/Kota Struktur BPBD Kabupaten/Kota berdasarkan Permendagri 46/2008 terlampir.
G.
Penutup
Uraian mengenai “Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Indonesia” disusun untuk membantu diskusi yang dilakukan oleh MPBI dan ACF pada tanggal 17 Juni 2009. Uraian ini bersifat sebagai pengantar, untuk mendalami isu kelembagaan PB di Indonesia mestilah mempelajari bahan-bahan dan peraturan terkait.
Jakarta, 17 Juni 2009 Djuni Pristiyanto Email: [email protected] Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) Jl. Kebon Sirih No. 5G Kebon Sirih Jakarta Pusat 10340 Telp/Fax: +62-21-3103535, +62-21-3147321 Website: http://mpbi.org; Email: [email protected]
Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Indonesia Djuni Pristiyanto, MPBI 17 Juni 2009
6
LAMPIRAN 1 Struktur BNPB
Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Indonesia Djuni Pristiyanto, MPBI 17 Juni 2009
7
LAMPIRAN 2 Struktur BPBD Provinsi
Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Indonesia Djuni Pristiyanto, MPBI 17 Juni 2009
8
LAMPIRAN 3 Struktur BPBD Kabupaten/Kota Tipe A
Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Indonesia Djuni Pristiyanto, MPBI 17 Juni 2009
9
LAMPIRAN 3 Struktur BPBD Kabupaten/Kota Tipe B
Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Indonesia Djuni Pristiyanto, MPBI 17 Juni 2009
10
Sejarah Singkat Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Indonesia
No 1 2
Peraturan Presiden Soekarno (22 Agustus 1945) Keppres 256 Tahun 1966
3
Keputusan Presidium Kabinet No 14/U/KEP/I/1967 Keputusan Presiden No. 28 tahun 1979
4 5 6
7
8 9
B.
Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 1979 Keppres Nomor 43 Tahun 1990 dan dipertegas kembali dengan Keppres Nomor 106 Tahun 1999 Keppres Nomor 3 Tahun 2001 dan diperbaharui dengan Keppres Nomor 111 Tahun 2001. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 yang merupakan amanat dari UU Nomor 24 Tahun 2007.
Lembaga Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat (BP2BA) Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (TKP2BA) Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (BAKORNAS PBA) Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana (SATKORLAK PBA) di daerah. Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BAKORNAS PB) Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP) Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dibentuk tanggal 26 Januari 2008.
Kelembagaan Penanggulangan Bencana Sebelum dan Sesudah Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Sebelum UU 24/2007 Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) Landasan: Perpres 83/2005
Tingkatan Nasional
Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satkorlak PBP) Landasan: Peraturan/Keputusan Gubernur. [Contoh: Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta]
Provinsi
Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satlak PBP) Landasan: Peraturan/Keputusan Gubernur. [Contoh: SK Gubernur DKI Jakarta 96/ 2002]
Kabupaten/ Kota
Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Indonesia Djuni Pristiyanto, MPBI 17 Juni 2009
Sesudah UU 24/2007 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Landasan: Perpres 8/2008 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Landasan: Peraturan Daerah (Perda). [Contoh: Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur]
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota Landasan: Peraturan Daerah (Perda). [Contoh: ….]
1
Unit Operasional PBP Landasan: Peraturan/Keputusan Gubernur. [Contoh: SK Gubernur DKI Jakarta 96/ 2002]
Kecamatan
??? [Dari Permendagri 46/2008 dan Perka BNPB 3/2008 tidak ada aturan mengenai kelembagaan PB di tingkat kecamatan]
Satuan Perlindungan Masyarakat Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satlinmas PBP) Landasan: Peraturan/Keputusan Gubernur. [Contoh: SK Gubernur DKI Jakarta 96/ 2002]
Kelurahan
??? [Dari Permendagri 46/2008 dan Perka BNPB 3/2008 tidak ada aturan mengenai kelembagaan PB di tingkat kelurahan]
C.
Struktur Kelembagaan Satkorlak – Satlak - Unit Operasional PBP – Satlinmas
Struktur kelembagaan Satkorlak, Satlak, Unit Operasional PBP dan Satlinmas ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (SK Gubernur DKI Jakarta 96/ 2002)
Defi nisi
Ting kata n Tuga s
Fung si
Satkorlak PBP
Satlak PBP
Lembaga koordinasi di bidang penanggulangan bencana penanganan pengungsi Provinsi
Unsur pelaksanaan PB di Kotamadya
Unsur pelaksanaan PB di Kecamatan
Unsur pelaksanaan PB di Kelurahan
Kota
Kecamatan
Kelurahan
Melaksanakan koordinasi dan pengendalian kegiatan PBP dengan berpedoman ketetapan Bakornas PBP, pada tahap Pra, Saat dan Pasca bencana, yang mencangkup pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
Melakukan PB di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan Bakornas PBP dan atau petunjuk Ketua Satkorlak PBP yang meliputi Pra, Saat dan Pasca bencana serta mencangkup pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
1. Pengkoordinasian, petunjuk, pengarahan, pembinaan dan pengendalian PB mencangkup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi PBP. 2. Pengkoordinasian,
1. Pelaksanaan PB secara langsung di wilayahnya dengan menggunakan aparat, sarana dan prasarana; 2. Perwujudan kerja sama PB dengan Pemerintahan Kotamadya yang
Melakukan PB di Kecamatan sesuai dengan Bakornas PBP dan atau petunjuk Ketua Satlak PBP dan Satlak PBP meliputi Pra, saat dan Pasca bencana serta mencakup pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi 1. Pelaksanaan PB secara langsung di Kecamatan dengan menggunakan aparat, sarana dan prasarana. 2. Perwujudan kerja sama PB dengan Pemerintah
Melakukan PB di Kelurahan sesuai dengan ketetapan Ketua Satlak PBP dan atau petunjuk Ketua Unit Operasional yang meliputi Pra, Saat dan Pasca bencana serta mencangkup pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. 1. Pelaksanaan PB secara langsung di Kelurahan dengan menggunakan aparat, sarana dan prasarana. 2. Perwujudan kerja sama PB dengan Pemerintah
Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Indonesia Djuni Pristiyanto, MPBI 17 Juni 2009
Unit Operasional PBP
Satlinmas PBP
2
pengendalian teknis dan administrasi dalam PB baik yang dilakukan oleh instansi vertikal, dinas maupun masyarakat. 3. Pengkoordinasian, pengendalian penerimaan dan penyaluran bantuan yang dilaksanakan oleh Walikotamadya selaku Ketua Satlak PBP yang wilayahnya terkena bencana.
Susu nan orga nisa si
• Ketua: Gubernur Propinsi DKI Jakarta • Wakil Ketua: Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, Panglima Armada Marinir Barat, Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I, Wakil Gubernur Propinsi DKI Jakarta Bidang Kesra • Pelaksana Harian: Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta • Sekretaris: Kepala Dinas Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Propinsi DKI Jakarta • Anggota : Unsur Instansi Vertikal/TNIPolri, Unsur Pemerintahan Daerah (SKPD), Unsur Organisasi Profesi/Sosial Masyarakat (PMI, Kadin Jaya, Kwarda
terdekat. 3. Pelaksanaan upaya pencegahan terjadinya bencana melalui peningkatan kewaspadaan masyarakat dengan kegiatan penyuluhan, penataran, gladi dan pembinaan. 4. Penerimaan dan penyaluran serta pertanggungjawaba n bantuan PB. 5. Kegiatan lain sesuai petunjuk Ketua Satkorlak PBP dan Ketua Bakornas PBP.
Kecamatan yang terdekat. 3. Pelaksanaan upaya pencegahan terjadinya bencana melalui peningkatan kewaspadaan masyarakat dengan kegiatan penyuluhan, penataran, gladi dan pembinaan. 4. Penerimaan dan penyaluran serta pertanggung jawaban bantuan PB. 5. Kegiatan lain sesuai petunjuk Ketua Satkorlak PBP dan Ketua Satlak PBP.
• Ketua: Walikotamadya Propinsi DKI Jakarta • Wakil Ketua: Komandan distrik Militer, Kepala Kepolisian Resort • Pelaksana Harian: Sekretaris Kotamadya • Sekretaris: Kepala Suku Dinas Tramtib dan Linmas Kotamadya • Anggota: Teritorial, (Kasdim, Wakapolres), Unsur Pemerintah Daerah (SKPD), Unsur Organisasi Profesi/Sosial Masyarakat (PMI, Pramuka, ORARI, KKKS Kodya, Tokoh Masyarakat/Pakar)
• Ketua: Camat Propinsi DKI Jakarta • Wakil Ketua: Danramil, Kapolsek • Pelaksana Harian: Sekretaris Camat • Sekretaris: Kasi Tramtib dan Linmas Kecamatan • Anggota: Unsur Pemerintah Daerah (Lurah, P2K, Tata Kota, Kebersihan, PJU, PU, Pertamanan, PP), Unsur Organisasi Profesi/Sosial Masyarakat (Pramuka, Tokoh Masyarakat)
Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Indonesia Djuni Pristiyanto, MPBI 17 Juni 2009
3.
4.
5.
• • •
•
•
Kelurahan yang terdekat. Pelaksanaan upaya pencegahan terjadinya bencana melalui peningkatan kewaspadaan masyarakat dengan kegiatan penyuluhan, penataran, gladi dan pembinaan. Penerimaan dan penyaluran serta pertanggung jawaban bantuan PB. Kegiatan lain sesuai petunjuk Ketua Satlak PBP dan Ketua Unit Operasional PBP. Ketua: Lurah Wakil Ketua: Binmas, Babinsa Pelaksana Harian: Sekretaris Kelurahan Sekretaris: Kaur Tramtib dan Linmas Kelurahan Anggota: Unsur Pemerintah Daerah, Unsur Teritorial, Unsur Masyarakat
3
Sekr etari at
D.
Gerakan Pramuka, BLLS, ORARI, RAPI, Tokoh Masyarakat) Sekretariat berkedudukan di Dinas Tramtib & Linmas Propinsi DKI Jakarta
Sekretariat berkedudukan di Suku Dinas Ketenteraman & Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kotamadya
Sekretariat berkedudukan di Kasi Ketenteraman & Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan
Sekretariat berkedudukan di Kaur Ketenteraman & Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kelurahan
Struktur Kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dibentuk berdasarkan Perpres 8/2008 pada tanggal 26 Januari 2008. Pembentukan BNPB ini merupakan amanat dari UU 24/2007. Visi BNPB: Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana Misi BNPB: 1. 2. 3.
Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir dan menyeluruh.
Tugas Pokok BNPB: 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara; Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat; Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional; Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Fungsi BNPB: 1. 2.
Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
Kebijakan dan Strategi BNPB: 1.
Penanggulangan bencana dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh potensi pemerintah, swasta dan masyarakat termasuk media pada tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.
Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Indonesia Djuni Pristiyanto, MPBI 17 Juni 2009
4
2. 3.
Mengutamakan pengurangan risiko bencana, dengan tetap melakukan penanganan darurat yang cepat dan tepat. Mendukung dan mengembangakan voluntarisme yang mempunyai kapasitas dalam menghadapi bencana.
Struktur BNPB: Struktur BNPB terlampir.
E.
Struktur Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi
Petunjuk pelaksanaan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Permendagri 46/2008) serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Perka BNPB 3/2008). Di tingkat provinsi adalah wajib membentuk BPBD. Uraian yang lebih ditil mengenai BPBD dapat dibaca pada makalah penulis yang berjudul: “Pembentukan BPBD Berdasar Permendagri 46/2008 dan Perka BNPB 3/2008” dan dapat diunduh dengan bebas di alamat: http://www.mpbi.org/content/pembentukan-bpbdberdasar-permendagri-462008-dan-perka-bnpb-32008 Sampai hari ini (17 Juni 2009) dari 33 provinsi yang ada di Indonesia baru terbentuk 10 BPBD, yaitu: 1. Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah. 2. BPBD Provinsi Jawa Timur. 3. BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat 4. BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur 5. BPBD Provinsi Sulawesi Utara 6. BPBD Provinsi Papua Barat 7. BPBD Provinsi Kalimantan Timur 8. BPBD Provinsi Bengkulu 9. BPBD Provinsi Sumatera Selatan 10. BPBD Provinsi …. (data belum lengkap) Struktur BPBD Provinsi Struktur BPBD Provinsi berdasarkan Permendagri 46/2008 terlampir.
F.
Struktur Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota
Petunjuk pelaksanaan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat kabuapten/kota adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Permendagri 46/2008) serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Perka BNPB 3/2008). Ada perbedaan antara Permendagri 46/2008 dengan Perka BNPB 3/2008 mengenai pembentukan BPBD di tingkat kabupaten/kota. BNPB mewajibkan pada semua kabupaten/kota untuk membentuk BPBD, sedangkan menurut Mendagri pada kabupaten/kota “dapat” membentuk BPBD. Kata “dapat” ini berarti bahwa kabupaten/kota bisa membentuk BPBD atau tidak membentuk BPBD. Pembentukan BPBD di kabupaten/kota menurut Mendagri disesuaikan dengan kemampuan yang khas dari masingmasing kabupaten/kota tersebut. Bagi kabupten/kota yang tidak membentuk BPBD maka fungsi-fungsi PB akan dijalankan oleh satuan kerja yang ada, misalnya pada Dinas Kesbanglinmas.
Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Indonesia Djuni Pristiyanto, MPBI 17 Juni 2009
5
Sampai hari ini (17 Juni 2009) dari hampir 500 kabupaten/kota yang ada di Indonesia baru terbentuk … BPBD, yaitu: 1. BPBD Kota Palu 2. BPBD Kota Denpasar 3. BPBD Kabupaten Cilacap 4. BPBD Kabupaten Bojonegoro 5. BPBD Kota Padang 6. BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai 7. BPBD Kabupaten Cianjur 8. …. (data belum lengkap) Struktur BPBD Kabupaten/Kota Struktur BPBD Kabupaten/Kota berdasarkan Permendagri 46/2008 terlampir.
G.
Penutup
Uraian mengenai “Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Indonesia” disusun untuk membantu diskusi yang dilakukan oleh MPBI dan ACF pada tanggal 17 Juni 2009. Uraian ini bersifat sebagai pengantar, untuk mendalami isu kelembagaan PB di Indonesia mestilah mempelajari bahan-bahan dan peraturan terkait.
Jakarta, 17 Juni 2009 Djuni Pristiyanto Email: [email protected] Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) Jl. Kebon Sirih No. 5G Kebon Sirih Jakarta Pusat 10340 Telp/Fax: +62-21-3103535, +62-21-3147321 Website: http://mpbi.org; Email: [email protected]
Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Indonesia Djuni Pristiyanto, MPBI 17 Juni 2009
6
LAMPIRAN 1 Struktur BNPB
Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Indonesia Djuni Pristiyanto, MPBI 17 Juni 2009
7
LAMPIRAN 2 Struktur BPBD Provinsi
Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Indonesia Djuni Pristiyanto, MPBI 17 Juni 2009
8
LAMPIRAN 3 Struktur BPBD Kabupaten/Kota Tipe A
Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Indonesia Djuni Pristiyanto, MPBI 17 Juni 2009
9
LAMPIRAN 3 Struktur BPBD Kabupaten/Kota Tipe B
Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Indonesia Djuni Pristiyanto, MPBI 17 Juni 2009
10
More Documents from "UjilPutraPasundan"
Format Terbaru Kl13.pdf
May 2020 0
Mark Zuckerberg And Facebook.docx
May 2020 0