Kak-kla-2018.doc

KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) BPMPPKB KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2018

SKPD

: Dinas Pengendalian Penduduk, Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kepahiang

Keluarga Perlindungan

UNIT PELAKSANA

: Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PROGRAM

: Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

KEGIATAN

: Kabupaten Layak Anak (KLA)

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Dunia saat ini sudah bergerak sangat maju. Setiap bangsa kini berlomba-lomba menyiapkan dunia yang lebih baik bagi masa depan warganya dan juga bagi kepentingan bersama umat manusia. Bumi hanya satu, sementara perilaku yang tidak menghargai tempat tinggal bersama adalah pelanggaran moralitas yang berpegang kepada norma-norma hak asasi manusia sebagai pedomannya, lebih khusus lagi kepada pengakuan dan penerapan hak anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Salah satu momen penting yang menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak adalah Resolusi Majelis Umum Peserikatan bangsa-Bangsa pada Tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite Ad Hoc pada sesi Khusus untuk Anak. Dokumen itulah yang kemudian dikenal dengan judul “A World Fit For Children”. Judul dokumen tersebut menunjukan gaung puncak dari rangkaian upaya dunia untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah masa depan bumi. Kelangsungan kehidupan umat manusia dan lebih khusus lagi upaya untuk menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik melalui anak-anak yang hidup pada masa sekarang ini dan pada masa-masa selanjutnya. Mengingat keterlibatan Indonesia yang sudah sangat awal dan begitu intens tentang pemenuhan hak anak melalui KHA, dan mengingat Dunia Layak Anak merupakan komitmen global, maka pemerintah Indonesia segera memberikan tanggapan positif terhadap rekomendasi Majelis Umum PBB tahun 2002 tersebut. Keikutsertaan Indonesia dalam komitmen Dunia Layak Anak Merupakan bagian tujuan Indonesia sebagaimana terumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Setelah melakukan persiapan dan menguatkan institusi, Indonesia bergerak cepat dan memulai pondasi untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006. Penetapan “Kabupaten” adalah adaptasi yang juga di lakukan Indonesia mengingat bahwa pembagian wilayah administratif di Indonesia terbagi ke dalam dua jenis satuan berupa Kabupaten dan Kota. Sementara tantangan yang dihadapi anak bukan hanya ada di Kota namun juga ditemukan di Kabupaten. Untuk itu maka perhatianpun diberikan kepada Kabupaten yang memiliki tantangan tersendiri yang tidak kalah kompleknya dengan yang di hadapi di Kota. B. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438); 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. 6.

TUJUAN Tujuan dari kegiatan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Kepahiang ini yaitu untuk membangun inisiatif pemerintah Kabupaten Kepahiang yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Kabupaten Kepahiang.

7.

SASARAN 8 Kecamatan di Kabupaten Kepahiang

8.

RUANG LINGKUP Kegiatan Kabupaten Kepahiang Layak Anak dimaksudkan untuk mendorong Pemerintah Daerah agar menghasilkan kesepakatan guna terbentuknya Kabupaten Kepahiang Layak Anak.di Kabupaten Kepahiang

9.

HASIL YANG DIHARAPKAN 1. Adanya koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA). 2. Terlaksananya sosialisasi, advokasi, fasilitasi dan KIE Konsep Kabupaten Layak Anak. 3. Terkumpulnya Data Dasar. 4. Adanya fokus utama kegiatan dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya. 5. Adanya rencana aksi daerah KLA dan mekanisme kerja. 6. Adanya peraturan yang terkait dengan Kabupaten Layak Anak. 7. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Minimal 1 Tahun sekali.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN A. PENGERTIAN KEGIATAN Kegiatan Kabupaten Kepahiang Layak Anak Tahun 2017 ini dilaksanakan dalam rangka mendukung Implementasi kebijakan pemerintah di bidang pemenuhan hak partisipasi anak yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) serta

surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 005/3436/BPPPA tanggal 18 Juni 2012 Perihal Kabupaten/Kota yang akan dijadikan Pilot Project di Provinsi Bengkulu untuk persiapan Program Pembentukan kabupaten/Kota Layak Anak. B. RENCANA KEGIATAN Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2018 dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan jadwal kegiatan yang akan di susun oleh Tim. Kegiatan yang direncanakan antara lain: 1. Rapat Gugus Tugas KLA yang dilaksanakan 2 kali setahun. 2. Peringatan Hari Anak Nasional yang dilaksanakan setiap bulan Juli 3. Penyusunal Profil Anak 4. Pengiriman 1 orang siswa/siswi Tunas Muda Pemimpin Indonesia (TMPI) tahun 2018. 5. Melaksanakan pembinaan ke Sekolah dan Puskesmas Ramah Anak . C. PROSEDUR PELAKSANAAN 1. Penyusunan Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. 2. Menyusun biaya-biaya yang dibutuhkan. 3. Rapat Persiapan kegiatan 4. Pelaksanaan kegiatan di lapangan 5. Pembuatan laporan-laporan realisasi kegiatan 6. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan secara kontinyu D. PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN Pada akhir kegiatan ini tersusun laporan pertanggung jawaban baik secara pelaksanaan kegiatan teknis maupun administrasi keuangan. E.

JUMLAH DANA (INFUT) Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari dana APBD Kabupaten Kepahiang tahun Anggaran 2018 melalui DPA SKPD DP2KBP3A Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan total secara keseluruhan Rp. ...................................

F.

KELUARAN (OUTCOME) Adanya inisiatif Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Kabupaten Kepahiang.

G.

HASIL (OUTPUT) Terbentukya Kabupaten Kepahiang Layak Anak yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

BAB III PENUTUP Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai data pendukung untuk proses pembahasan pengajuan kegiatan pada SKPD DP2KBP3A tahun anggaran 2018. Kepahiang, ….............2017 Kabid Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak DP2KBP3 Kabupaten Kepahiang

JUSNI,SH Penata Tk I / III.d Nip.196307051985032004