Juknisbanper2019.pdf

2019 (1 PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN

'

BANTUAN

P

ERALATAN ELATIHAN KERJA

4

-4

J&

V

A* /

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas JL. Jend Gatot Subroto Kav. 51

IS

Lantai 6 Gedung A, DKI Jakarta

http://binalattas.kemnaker.go.id/

2019

h

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN ERALATAN rr ELATIHANr

KER»

r

m

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN Rl Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

I

I

Mlm

JL. Jend Gatot Subroto Kav. 51 Lantai 6 Gedung A, OKI Jakarta

k

inalattas.kemnaker.go.id/

KATA PENGANTAR Dalam rangka peningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia agar dapat bersaing di pasar kerja global maka diperlukan kebijakan percepatan peningkatan kompetensi. Percepatan peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri tersebut dibutuhkan lembaga pelatihan kerja yang profesional, bermutu dan kredibel. Lembaga pelatihan kerja yang profesional, bermutu dan kredibel, harus memiliki program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, Instruktur yang kompeten serta sarana dan prasarana pelatihan yang memadai sesuai dengan standar kompetensi kerja. Untuk itu maka diperlukan peran aktif dari Pemerintah dalam rangka mendorong lembaga pelatihan menjadi lembaga pelatihan yang profesional, bermutu dan kredibel. Salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh Ditjen Binalattas adalah memberikan bantuan peningkatkan sarana pelatihan kerja. Bantuan

peningkatan

sarana

LPKS/LSM/Yayasan/Organisasi

pelatihan

ini

Kemasyarakatan

yang

diberikan bergerak

kepada di

bidang

pengembangan sumber daya manusia dengan harapan agar lulusan pelatihan dari lembaga tersebut memliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia industri sehingga dapat bersaing di pasar kerja global. Dengan diterbitkannya petunjuk pelaksanaan bantuan peralatan pelatihan kerja, maka diharapkan Juknis tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan proposal, sosialisasi, verifikasi, monitoring dan pelaksanaan pemberian bantuan. Jakarta, 11 Februari 2019 Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, ttd Bambang Satrio Lelono NIP. 19620705 198803 1 002

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar ......................................................................................... i Daftar Isi .................................................................................................. ii Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.... 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ................................................................................. B. Tujuan ............................................................................................. C. Pemberi Bantuan …………………………… .......................................... D. Ruang Lingkup ................................................................................ E. Pengertian ........................................................................................

6 7 8 8 8

BAB II PERSYARATAN CALON PENERIMA BANTUAN PERALATAN PELATIHAN KERJA A. Persyaratan Administrasi ................................................................. 11 B. Persyaratan Teknis .......................................................................... 12 BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN PELATIHAN KERJA A. Pengajuan Proposal .......................................................................... B. Batas Akhir Pengajuan Proposal ...................................................... C. Sistematika Penulisan Proposal ....................................................... D. Penilaian Kelayakan Proposal .......................................................... E. Penetapan Lembaga Penerimaan Bantuan ...................................... F. Pelaksanaan Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja ............................. G. Jenis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja ........................................ H. Tata Cara Hibah ............................................................................... I. Ketentuan Perpajakan ..................................................................... J. Sanksi ..............................................................................................

14 14 14 14 15 15 17 22 22 23

BAB IV SOSIALISASI, MONITORING (PEMANTAUAN), EVALUASI DAN PELAPORAN A. Sosialisasi ........................................................................................ 24 B. Monitoring (Pemantauan) dan Evaluasi ............................................ 24 C. Pelaporan ......................................................................................... 25

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

ii

BAB V PENUTUP ................................................................................................. 26 Alur Proses Penerimaan Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja ................... 27 Petunjuk Pengajuan Proposal Bantuan Peralatan Pelatihan Melalui Website (Online) ........................................................................... 43 Format-format Format Format Format Format Format Format Format Format Format Format Format Format Format Format

1 2 3 4 5 6 7 8

Surat Permohonan Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja........ Surat Usulan Panitia Penerima Peralatan ............................ Format Surat Pernyataan ..................................................... Struktur Organisasi Lembaga ............................................. Daftar Instruktur dan Tenaga Pelatihan ............................. Daftar Sarana/Peralatan Pelatihan Lembaga ....................... Daftar Prasarana Pelatihan Lembaga .................................. Sistematika Penulisan Proposal Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun Anggaran 2019 ................................. 9 Halaman Muka (Cover) Proposal ......................................... 10 Surat Permohonan Hibah .................................................... 10.a Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah ..................... 10.b Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bersyarat ........ 11 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Tahun 2018 ........ 12 Data Peserta Pelatihan Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja TA.2018 ......................................................................

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42

iii

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS NOMOR KEP. 38/LATTAS/II/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN PELATIHAN BAGI LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS, Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah Bidang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Peralatan Pelatihan Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Tahun Anggaran 2019.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

1

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

2

103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736); 11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 750); 12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara dan Barang Milik Negara Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1600); 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

3

Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); 14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1799); 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018); 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511). Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-026.13.1.451026/2019 tanggal 05 Desember 2018. MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KESATU

: Petunjuk teknis pemberian bantuan peralatan pelatihan kerja tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Direktur Jenderal ini.

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

4

KEDUA

:

Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan peralatan pelatihan kerja Tahun Anggaran 2019.

KETIGA

:

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku maka Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor KEP.59/LATTAS/II/2018 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan peralatan pelatihan kerja Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

:

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2019 Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, ttd Bambang Satrio Lelono NIP 19620705 198803 1 002

Penanggung Jawab

Paraf

tanggal

Pembuat Konsep (Kasub Dit. Pengemabangan Kemitraan) Pengendali Teknis (Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan) Pengendali Administrasi (Sekretaris Ditjen Binalattas) Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

5

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS NOMOR KEP. 38/LATTAS/II/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN PELATIHAN BAGI LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Masalah utama di bidang ketenagakerjaan yang harus dihadapi yaitu menurunkan jumlah pengangguran dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia agar dapat bersaing di era pasar kerja global. Tantangan ini sangat berat mengingat kompetensi kerja tenaga kerja Indonesia masih jauh dibanding dengan negara-negara di kawasan ASEAN, yang dibuktikan melalui peringkat daya saing Indonesia yang berada pada urutan ke-37 (ketiga puluh tujuh) untuk daya saing tingkat dunia. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya mismatch antara dunia pendidikan dan dunia industri sehingga kompetensi kerja yang dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Salah satu cara untuk mengatasi mismatch adalah dengan memberikan pelatihan kerja agar tenaga kerja yang akan masuk ke dunia industri memiliki kompetensi kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Terkait dengan hal tersebut Kementerian Ketenagakerjaan mengambil kebijakan untuk melaksanakan pelatihan kerja di Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah (BLK UPTP/UPTD) dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dalam rangka meningkatkan kompetensi kerja tenaga kerja Indonesia. Pelatihan LPKS perlu mendapat perhatian khusus agar mutu lulusan pelatihan LPKS dapat sejajar atau sama dengan mutu lulusan Lembaga Pelatihan kerja Pemerintah (BLK UPTP/

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

6

UPTD) yang profesional, bermutu, kredibel dan dapat menjamin mutu lulusan pelatihan kerja. Untuk menjamin mutu lulusan pelatihan kerja, maka LPK harus memiliki sarana dan prasarana pelatihan kerja yang memadai, program pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, Instruktur, dan tenaga pengelola pelatihan kerja yang kompeten serta jejaring dengan dunia industri. Dalam rangka meningkatkan mutu lulusan pelatihan kerja maka Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas berupaya untuk memberdayakan LPKS/LSM/Yayasan/ Organisasi kemasyarakatan di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan kompetensi kerja tenaga kerja Indonesia. Salah satu bentuk kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yaitu dengan memberikan bantuan untuk meningkatkan sarana pelatihan kerja bagi LPKS/LSM/Yayasan/Organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengembangan SDM sehingga lembaga tersbut dapat memenuhi standar BLK sebagaimana dipersyaratkan. Pemberian bantuan ini dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan bagi LPKS untuk berpatisipasi meningkatkan kompetensi tenaga kerja sehingga lulusan pelatihan kerja dapat bersaing di pasar kerja global sekaligus mampu untuk mengurangi pengangguran. Pemberian bantuan ini dilakukan dengan berbagai tahapan dan mekanisme yang telah ditentukan dalam petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan peralatan pelatihan kerja. B.

Tujuan 1. Bantuan peralatan pelatihan kerja merupakan bantuan stimulan untuk memacu partisipasi lembaga pemohon dalam rangka meningkatkan kualitas dan berdaya saing tenaga kerja. 2. Memberikan petunjuk bagi pelaksana kegiatan maupun lembaga pemohon dalam mengajukan proposal bantuan peralatan pelatihan kerja, serta petunjuk dalam penilaian

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

7

C.

dan penetapan lembaga penerima bantuan peralatan pelatihan kerja. Pemberi Bantuan Pemberi bantuan adalah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas yang dibiayai dengan DIPA Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Lantai 6 Gedung A, Jakarta Selatan, Telp. 021 52901142, Fax. 021 52900925, e mail: [email protected].

D.

Ruang Lingkup Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi persyaratan lembaga pemohon administratif dan teknis, tatacara pemberian bantuan, sosialisasi, verifikasi, monitoring (pemantauan) serta pelaporan.

E.

Pengertian 1. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 2. Program Pelatihan Kerja adalah keseluruhan isi pelatihan kerja yang tersusun secara sistematis dan memuat tentang kompetensi kerja yang ingin dicapai, materi pelatihan kerja secara teori dan praktik, jangka waktu pelatihan kerja, metode dan sarana pelatihan, persyaratan peserta dan tenaga pelatihan serta evaluasi dan penetapan kelulusan peserta pelatihan. 3. Instruktur atau sebutan lainnya adalah seseorang yang memiliki kompetensi teknis dan metodologis, dan diberikan tugas serta wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan kerja. 4. Tenaga pelatihan adalah seseorang yang memiliki kompetensi kerja dan diberikan tugas serta wewenang

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

8

untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pelatihan kerja. 5. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. 6. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPKS adalah badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. 7. Lembaga Pemohon adalah LPKS/LSM/yayasan/organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengembangan SDM yang mengajukan proposal bantuan peralatan pelatihan kerja kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. 8. Bantuan peralatan pelatihan kerja adalah bantuan Pemerintah berbentuk barang berupa paket peralatan pelatihan kerja. 9. Lembaga Penerima Bantuan adalah lembaga pemohon yang dinyatakan lulus seleksi baik administratif maupun teknis setelah dilakukan verifikasi dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. 10. Proposal adalah dokumen usulan yang diajukan oleh lembaga pemohon kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas yang berisikan tentang usulan kebutuhan peralatan pelatihan kerja di lembaga tersebut. 11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah menteri/pimpinan lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. 12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

9

13. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 14. Sarana adalah peralatan pelatihan kerja yang merupakan fasilitas utama terselenggaranya pelatihan kerja secara langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan program pelatihan kerja. 15. Prasarana adalah fasilitas pendukung penyelenggaraan pelatihan kerja yaitu antara lain gedung kantor, gedung asrama peserta pelatihan kerja, ruang teori/kelas, ruang praktek, ruang perpustakaan, dan halaman parkir. 16. Vocational Identification Number (VIN) adalah nomor registrasi lembaga pelatihan kerja yang terdaftar di website Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan, Kementerian Ketenagakerjaan. 17. Hibah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Ketenagakerjaan kepada lembaga penerima bantuan tanpa memperoleh penggantian. 18. Surat Pernyataan Hibah adalah kesanggupan penerima bantuan peralatan pelatihan kerja di LPKS untuk melakukan proses hibah barang milik negara. 19. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. 20. Dinas Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi. 21. Direktorat adalah Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan dilingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. 22. Direktur adalah Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan dilingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. 23. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab dibidang pelatihan dan produktivitas. 24. Menteri adalah menteri yang mengerjakan urusan pemerintah dibidang ketenagakerjaan.

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

10

BAB II PERSYARATAN CALON PENERIMA BANTUAN PERALATAN PELATIHAN KERJA Bantuan peralatan pelatihan kerja merupakan bantuan yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan di LPKS/LSM/ Yayasan/Organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang SDM, dalam rangka penyediaan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Lembaga Pemohon hanya dapat mengusulkan 1 (satu) paket peralatan pelatihan dari jenis kejuruan yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis ini. Prioritas bantuan peralatan pelatihan kerja tahun 2019 ditunjukan kepada Lembaga Pemohon yang belum pernah mendapatkan bantuan peralatan pelatihan kerja dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun periode 2016 – 2018. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga pemohon dalam mengajukan permohonan bantuan peralatan pelatihan kerja meliputi: A.

Persyaratan administrasi 1. Surat permohonan bantuan peralatan pelatihan kerja dari lembaga pemohon yang ditujukan kepada Direktur Jenderal disusun dengan mengacu pada Format 1; 2. Fotokopi terbaru akta pendirian lembaga pemohon sebagai badan hukum yang disahkan oleh instansi yang berwenang; 3. Fotokopi izin penyelenggaraan pelatihan kerja yang masih berlaku dari Dinas Kabupaten/Kota atau Instansi pelayanan terpadu satu atap bagi LPKS; 4. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) yang masih berlaku bagi LSM yang bergerak dibidang pengembangan SDM; 5. Fotokopi surat keterangan domisili lembaga pemohon dari kelurahan/desa setempat yang masih berlaku, dan dilegalisir oleh kepala kelurahan/desa;

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

11

6.

Usulan pilihan kebutuhan peralatan pelatihan kerja sesuai dengan program pelatihan kerja yang diajukan dan jenis kejuruan/peralatan yang telah ditentukan; 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab lembaga pemohon disertai nomor telepon dan nomor telepon seluler penanggung jawab; 8. Surat usulan calon panitia pemeriksa dan penerima barang/ peralatan pelatihan kerja sejumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang penanggung jawab dan 2 (dua) orang pengurus lembaga pemohon dicetak dengan mengacu pada Format 2; 9. Surat pernyataan lembaga pemohon disusun dengan mengacu pada Format 3; 10. Surat permohonan Hibah BMN Bantuan Peralatan Pelatihan oleh lembaga pemohon terdiri dari 3 (tiga) rangkap, yang disusun mengacu pada Format 10, Format 10.a dan Format 10.b. B.

Persyaratan teknis 1. Visi dan Misi Pernyataan dan penjelasan visi dan misi lembaga pemohon terkait dengan pengembangan SDM yang mencerminkan pentingnya program pelatihan kerja yang akan dikembangkan oleh lembaga tersebut. 2. Struktur Organisasi Lembaga pemohon mempunyai struktur organisasi kepengurusan yang ditunjukkan dalam bagan struktur organisasi yang disusun dengan mengacu pada Format 4. 3. Instruktur dan Tenaga Pelatihan Lembaga pemohon mendeskripsikan Instruktur dan tenaga pelatihan dengan mencantumkan daftar personil tersebut. Ketersediaan Instruktur dan tenaga pelatihan harus sesuai dengan program pelatihan kerja dan melampirkan ijazah pendidikan atau sertifikat pelatihan kerja yang disusun dengan mengacu pada Format 5.

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

12

4.

5.

6.

7.

Program Pelatihan Kerja Lembaga pemohon menjelaskan tentang rencana program pelatihan kerja yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun ke depan terkait dengan penggunaan peralatan pelatihan kerja yang diajukan. Program pelatihan kerja yang dikembangkan didasari oleh kebutuhan pasar kerja dan pengembangan ekonomi masyarakat dengan melampirkan kurikulum dan silabus. Sarana dan Prasarana Lembaga pemohon menjelaskan sarana dan prasarana pelatihan kerja yang dimiliki dengan melampirkan bukti foto disusun dengan mengacu pada Format 6 dan Format 7. Sarana dan prasarana minimum yang sudah dimiliki antara lain: 1) ruang kantor beserta perlengkapannya; 2) ruang belajar/workshop yang akan digunakan untuk menempatkan peralatan pelatihan kerja dan pelaksanaan pelatihan kerja; 3) peralatan pelatihan kerja yang telah dimiliki. Sertifikat Akreditasi Melampirkan sertifikat akreditasi LPKS yang diterbitkan oleh Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LA-LPK) yang masih berlaku. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Melampirkan laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2016-2018. sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, disusun dengan mengacu pada Format 11.

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

13

BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN PELATIHAN KERJA A.

Pengajuan Proposal Lembaga pemohon mengajukan proposal permohonan bantuan peralatan pelatihan kerja kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan dengan cara mengirimkan dokumen proposal bantuan peralatan pelatihan kerja secara langsung atau melalui pos dengan alamat: Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Lantai VI Blok A, Jakarta Selatan 12950.

B.

Batas Akhir Pengiriman Proposal Proposal yang dikirim oleh lembaga pemohon sudah di terima Kementerian Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 9 Maret 2019.

C.

Sistematika Penulisan Proposal Sistematika penulisan proposal memuat latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, profil lembaga, visi dan misi, serta rencana program pemanfaatan bantuan peralatan pelatihan kerja dalam pengembangan SDM, disusun dengan mengacu pada Format 8, sedangkan halaman muka proposal disusun dengan mengacu pada Format 9.

D.

Penilaian Kelayakan Proposal Penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1. Penilaian proposal Lembaga pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dengan nilai kelulusan minimal 75, sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum pada petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan peralatan pelatihan kerja Tahun Anggaran 2019.

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

14

2.

E.

Verifikasi Verifikasi dilakukan untuk mengetahui keberadaan dan kondisi calon lembaga penerima bantuan. Teknik verifikasi dapat dilakukan secara langsung ke lembaga pemohon atau secara tidak langsung berkoordinasi dengan dinas provinsi atau dinas kabupaten/kota melalui penugasan personil/telpon/e-mail atau melihat data melalui Vocational Identification Number (VIN). Dalam melaksanakan verifikasi proposal, PPK dapat meminta bantuan pendampingan dari pegawai pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan baik di pusat maupun provinsi, kabupaten/kota dan/atau Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK). Dalam hal petugas verifikasi dan monitoring tidak menemukan lokasi lembaga penerima peralatan, maka akan direlokasi ke lembaga lain yang memenuhi syarat dan peraturan yang berlaku.

Penetapan Lembaga Penerima Bantuan. Penetapan Lembaga Penerima Bantuan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1. PPK melakukan seleksi penerima bantuan pemerintah berdasarkan kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan didalam petunjuk pelaksanaan. 2. Berdasarkan hasil seleksi, PPK menetapkan surat keputusan penerima bantuan pemerintah yang di sahkan oleh KPA. 3. Keputusan sebagaimana dimaksud pada butir 2, ditindaklanjuti untuk dilakukan pengadaan peralatan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

15

F.

Pelaksanaan Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja 1. ULP Ditjen Binalattas dan PPK pengadaan barang/jasa Direktorat melakukan penyusunan perencanaan, penjadwalan, dan dokumen pelelangan. 2. PPK Direktorat membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap barang yang dibutuhkan oleh lembaga penerima bantuan sesuai proposal dengan memperhatikan jenis kejuruan/peralatan yang telah ditentukan. 3. a. Proses pengadaan barang dengan metode tender dilakukan oleh unit kerja pengadaan barang/jasa oleh Kemnaker; b. pengadaan barang dengan metode e-purchasing dengan nilai paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh pejabat pembuat komitmen dan pengadaan barang dengan metode e-purchasing dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh pejabat pengadaan; dan c. pengadaan barang dengan metode penunjukan langsung dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh pejabat pengadaan. 4. Penyaluran pengadaan bantuan peralatan pelatihan kerja kepada lembaga penerima bantuan berdasarkan surat keputusan PPK yang di sahkan oleh KPA. 5. Panitia penerima hasil pekerjaan Pusat 3 (tiga) orang dan panitia penerima hasil pekerjaan 3 (tiga) orang di lembaga penerima ditetapkan oleh Direktur. 6. Panitia penerima hasil pekerjaan barang/jasa pusat wajib memeriksa barang di gudang perusahaan sebelum didistribusikan ke lokasi lembaga penerima bantuan. 7. Panitia penerima hasil pekerjaan di lembaga penerima bantuan wajib memeriksa barang pada saat diterimanya barang oleh penyedia barang/jasa. 8. Penyedia barang bertanggung jawab terhadap pendistribusian barang sampai ke tempat lembaga penerima bantuan sesuai dengan kontrak.

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

16

9.

Berita acara serah terima bantuan peralatan pelatihan kerja ditandatangani oleh penyedia barang dan panitia penerima dari lembaga penerima bantuan. Kemudian berita acara direkapitulasi oleh panitia penerima hasil pekerjaan Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan dan diserahkan kepada PPK Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan. 10. Monitoring (pemantauan) dan evaluasi pasca alokasi penerimaan peralatan pelatihan di lembaga penerima bantuan. 11. PPK Direktorat melaporkan realisasi bantuan peralatan pelatihan kerja kepada Direktur dan Sekretaris Ditjen Binalattas selaku KPA. G.

Jenis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Direktorat akan memberikan dalam bentuk barang/peralatan pelatihan (paket/kejuruan) melalui proses tender dan e-purchasing, barang/peralatan pelatihan akan diantar hingga ke lokasi lembaga penerima bantuan oleh pihak ke III. Rencana jenis peralatan yang akan diberikan kepada lembaga penerimaan bantuan meliputi kejuruan: 1.

Komputer;

2.

Tata Kecantikan Rambut;

3.

Tata Kecantikan Tata Rias;

4.

Tata Kecantikan Kombinasi (Rambut dan Rias);

5.

Tata Kecantikan Kombinasi (Kulit dan Badan);

6.

Tata Kecantikan Kulit;

7.

Teknik Sepeda Motor;

8.

Menjahit Tata Busana;

9.

Menjahit Garmen;

10. Sablon; dan 11. Tata Boga.

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

17

Jenis peralatan pelatihan kerja pada setiap paket usulan program pelatihan kerja sesuai dengan kejuruan yang meliputi: KEJURUAN

NAMA DAN JENIS ALAT

1. Komputer

1) 2) 3)

Komputer personal; Printer; dan LCD proyektor.

2. Kecantikan Rambut

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)

Kursi keramas; Kursi pangkas rambut; Hair steamer; Kursi styling dengan hidrolik; Trolley rambut; Hair dryer; Gunting rambut; Gunting penipis; Razor; Catok rambut; Curling iron; dan Clipper.

3. Kecantikan Tata Rias

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Manicure set; Kursi make up; Beauty case dengan lampu; Beauty case tanpa lampu; Catok rambut; Curling iron; Hair dryer; dan Make up brush.

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

18

KEJURUAN

NAMA DAN JENIS ALAT

4. Kecantikan Kombinasi (Rambut, dan Rias)

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)

Kursi keramas; Kursi make up; Kursi pangkas rambut; Hair steamer; Kursi styling dengan hidrolik; Hair dryer; Catok rambut; Gunting rambut; Hair clipper; Gunting penipis; Beauty case tanpa lampu; dan Make up brush.

5. Kecantikan Kombinasi (Kulit dan Badan)

1) 2) 3) 4) 5)

Facial & massage bed; Kereta dorong; Kursi tool; Facial streamer; Mesin 4 (empat) fungsi kecantikan wajah: a) High frequency; b) Vacuum; c) Spray; d) Galvanic; Lampu periksa kulit muka; Alat pendeteksi kulit muka; Alat sauna; dan Alat pemanas batu pijat.

6) 7) 8) 9)

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

19

KEJURUAN 6. Kecantikan Kulit

NAMA DAN JENIS ALAT 1)

2) 3) 4) 5) 6)

Mesin 8 (delapan) fungsi: a) High frequency; b) Vacuum; c) Spray; d) Galvanic; e) Brush; f) Magnifiying lamp; g) Vapizone; h) Lampu UV; Facial bed hidrolik; Kereta dorong; Kursi stool; Facial steamer; dan Lampu periksa kulit muka.

7. Teknik Sepeda Motor

1) 2) 3) 4)

Engine stand sepeda motor; Basic mechanical tool kit; Motorcycle engine analyzer; dan Compressor.

8. Menjahit Tata Busana

1)

Mesin Jahit Portable 14 (empat belas) Jahitan + Meja; Mesin Jahit Portable 27 (dua puluh tujuh) Jahitan + Meja; Mesin Obras; Mesin Neci; dan Mesin Bordir.

2) 3) 4) 5) 9. Menjahit Garmen

10. Sablon

2) 3) 4)

Mesin Jahit High Speed (jarum 1 otomatis); Mesin Jahit High Speed (jarum 2); Mesin Obras; dan Mesin Kamput (overdeck).

1)

Local heat transfer machine for t-

1)

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

20

KEJURUAN

NAMA DAN JENIS ALAT 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

11. Tata Boga

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21)

shirt; Heat transfer machine for mug; Printer; Tinta sublim CMYK; Mesin Cetak PIN; Moulding; Mesin cutting stiker; ID card laminator; dan ID card cutter. Master standing mixer; Panci kukus berbahan stainless; Oven gas; Rice cooker; Classic cookware; Pressure cooker; Jumbo chopper yang menggunakan listrik; Noodle machine; Wooden knife; Kitchen tool set; Multi pan; Barbeque grill; Ceramic knife; Sweet scale; 2 in 1 (two in one) lpg & gas butane; Kompor gas; Kompor high pressure; Biscuit maker; Quart aquare; Freezer (lemari pendingin); dan Frying pan.

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

21

Usulan kebutuhan di luar kejuruan tersebut di atas, dapat dipertimbangkan sesuai dengan prioritas fungsi terhadap kebutuhan peralatan pelatihan kerja, dengan melampirkan nama dan spesifikasi peralatan pelatihan kerja. H.

Tata Cara Hibah Hibah peralatan dilakukan agar status kepemilikan peralatan pelatihan kerja yang diberikan, menjadi milik lembaga penerima bantuan menurut pembukuan negara. Proses hibah dilaksanakan setelah serah terima bantuan peralatan pelatihan kerja dilaksanakan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan pemindahtanganan barang milik negara, pengadaan bantuan peralatan pelatihan kerja yang dari awal perencanaannya untuk dihibahkan untuk lembaga penerima bantuan, berkewajiban untuk menyiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk proses hibah BMN antara lain: a. Surat permohonan hibah disusun dengan mengacu pada Format 10; b. Surat kesediaan menerima hibah, Format 10.a; c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tak bersyarat disusun dengan mengacu pada Format 10.b; dan d. Naskah hibah dan berita acara serah terima hibah BMN. Dalam hal lembaga pemohon mendapatkan bantuan peralatan pelatihan kerja maka dokumen pendukung untuk proses hibah BMN tersebut diatas (huruf a, b, c dan d) disampaikan oleh pimpinan/ketua lembaga penerima bantuan kepada Direktur selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penandatanganan berita acara serah terima hibah BMN.

I.

Ketentuan Perpajakan Sesuatu hal yang berkaitan dengan pajak dari bantuan barang/peralatan pelatihan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

22

J. Sanksi Lembaga penerima bantuan yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan surat pernyataan pada Format 3 dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka: 1. Jika pelanggarannya bersifat pidana dan/atau perdata, maka lembaga penerima bantuan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Jika pelanggarannya bersifat administratif, lembaga penerima bantuan akan dikenakan sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sanksi tidak berlaku jika kondisi dalam keadaan force majeur.

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

23

BAB IV SOSIALISASI, MONITORING (PEMANTAUAN) DAN PELAPORAN Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan bantuan peralatan pelatihan kerja perlu dilakukan kegiatan sosialisasi, monitoring (pemantauan), evaluasi, dan pelaporan. Tim sosialisasi, monitoring (pemantauan), evaluasi, dan pelaporan dibentuk oleh Direktur. Tim Sosialisasi bertugas untuk memberikan informasi serta mengetahui efektivitas pelaksanaan program sejak tahap persiapan sampai dengan selesainya pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan peralatan pelatihan kerja. A.

Sosialisasi Sosialisasi bantuan peralatan pelatihan kerja bertujuan untuk memberikan dan menyampaikan informasi kepada pihakpihak yang berkepentingan tentang maksud, tujuan, dan sasaran, serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga penerima bantuan dari kegiatan pemberian bantuan peralatan pelatihan kerja. Buku petunjuk pelaksanaan bantuan peralatan pelatihan kerja Tahun 2019 akan di informasikan melalui: 1. Dinas Provinsi untuk disebarkan kepada Dinas Kabupaten/ Kota sebagai bahan sosialisasi kepada lembaga pemohon. 2. KA-LPK untuk menyebarluaskan informasi bantuan peralatan pelatihan kerja kepada lembaga pemohon. 3. Asosiasi LPKS untuk menyebarluaskan informasi bantuan peralatan pelatihan kerja kepada lembaga pemohon.

B.

Monitoring (Pemantauan) Monitoring (pemantauan) dilakukan seperti pola verifikasi oleh Tim Pusat atau Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota untuk melihat peralatan pelatihan kerja yang diterima oleh lembaga penerima bantuan serta kesesuaian antara bantuan peralatan pelatihan yang diberikan dengan program pelatihan kerja yang akan dilaksanakan oleh lembaga penerima bantuan. Evaluasi dilakukan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

24

dan berhasil dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta memberikan masukan kepada penyelenggara kegiatan agar program pemberian bantuan peralatan pelatihan kerja pada tahun mendatang dapat dilaksanakan dengan lebih baik sehingga meminimalisasi adanya kesalahan, baik administrasi maupun teknis. C.

Pelaporan Pelaporan merupakan penyajian data dan informasi yang menggambarkan proses kegiatan pemberian bantuan peralatan pelatihan kerja Tahun Anggaran 2019 dari awal hingga akhir. Laporan yang relevan dapat memberikan informasi dan petunjuk yang akurat agar dapat dilakukan tindakan koreksi dan merumuskan perencanaan kegiatan periode berikutnya. Lembaga penerima bantuan diharuskan untuk menyampaikan laporan penerimaan bantuan peralatan pelatihan kepada Dinas Kabupaten/Kota dan menyampaikan laporan pelatihan secara berkesinambungan (selambatlambatnya setiap tahun) dengan meninjau pada Format 11. Kementerian Ketenagakerjaan akan mengirimkan informasi tentang lembaga penerima bantuan Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan surat keputusan Direktur yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal ke dinas provinsi untuk diteruskan ke dinas kabupaten/kota.

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

25

BAB V PENUTUP Demikian petunjuk teknis pemberian bantuan peralatan pelatihan kerja Tahun Anggaran 2019 ini dibuat agar dapat digunakan sebagai acuan bagi petugas pusat, provinsi atau daerah kabupaten/kota dan lembaga pemohon, sehingga pelaksanaan bantuan peralatan pelatihan kerja bagi LPKS dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas, ttd Bambang Satrio Lelono NIP 19620705 198803 1 002

Penanggung Jawab

Paraf

tanggal

Pembuat Konsep (Kasub Dit. Pengemabangan Kemitraan) Pengendali Teknis (Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan) Pengendali Administrasi (Sekretaris Ditjen Binalattas)

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

26

ALUR PROSES PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN PELATIHAN KERJA

(

SOSIALISASI JUKLAK

PENGAJUAN PROPOSAL KE DIRJEN BINALTTAS

PENILAIAN

PROSES PENGISIAN DATA PROPOSAL

ADMINISTRASI&TEKNIS

TIM PPK

TIM VERIFIKASI LAPANGAN

VERIFIKASI LEMBAGA

PENETAPAN LEMBAGA PENERIMA DENGAN SK DIRJEN BINALTTAS

PENGIRMAN BARANG

*ÿ

>

PENYIMPANAN PROPOSAL YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT

PENYIMPANAN PROPOSAL YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT

PROSES PENGADAAN BARANG

MONITORING

(

PELAPORAN

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

27

FORMAT 1

--CONTOH-Kop Lembaga …………………….. 2019 Nomor : Lampiran : Perihal :

.................... 2019 1 (satu) berkas Proposal Bantuan peralatan pelatihan kerja Kejuruan ………….

Yth. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan R.I. di Jakarta Dalam rangka meningkatkan peran serta dalam pembangunan, kami salah satu lembaga yang bergerak di bidang peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang telah berdiri sejak tahun ............. ingin berpartisipasi aktif dalam meningkatkan SDM tenaga kerja yang siap untuk bekerja atau berwirausaha secara mandiri. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan permohonan bantuan peralatan pelatihan kerja untuk kejuruan ............................................., peralatan pelatihan kerja tersebut kami butuhkan karena potensi pasar kerja/wirausaha. Demikian proposal ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih. (Pimpinan Lembaga) --ttd-stempel (Nama Lengkap dan Jelas)

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

28

FORMAT 2

--CONTOH-Kop Lembaga ………, …………….. 2019 Nomor : .................... 2019 Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Surat Usulan Calon Panitia Penerima Bantuan peralatan pelatihan kerja Lembaga ……………, Kejuruan…………… Yth, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan R.I. di - Jakarta Memperhatikan Petunjuk Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun Anggaran 2018, bila lembaga kami nantinya ditetapkan mendapat bantuan peralatan pelatihan kerja, bersama ini kami mengusulkan calon panitia penerima bantuan peralatan pelatihan kerja sebagai berikut: 1. Ketua Panitia

: ……… (Ketua Lembaga)

(No. Telepon Seluler)

2. Sekretaris Panitia : ……… (Pengurus Lembaga) (No. Telepon Seluler) 3. Anggota Panitia

: ……… (Pengurus Lembaga) (No. Telepon Seluler)

Demikian surat usulan ini kesadaran dan tanggung jawab.

kami

buat

dengan

penuh

Pimpinan Lembaga --ttd-stempel (Nama

Lengkap dan Jelas)

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

29

FORMAT 3

--CONTOH-Kop Lembaga SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: ..............................................

Jabatan

: ..............................................

Bertindak atas nama

: ..........(nama lembaga)............

Alamat Lembaga

: ..............................................

Telp/Fax/e-mail

: ..............................................

Dengan ini menyatakan bahwa bila kami mendapat bantuan peralatan pelatihan kerja dari Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2019: 1. Kami sanggup mengoptimalkan, memelihara, menjaga memperjualbelikan bantuan peralatan pelatihan kerja;

dan

tidak

2. Kami bersedia untuk di relokasi atau pengambilalihan peralatan pelatihan yang telah diterima lembaga kami kepada lembaga lainnya, apabila ditemukan penyalahgunaan bantuan peralatan pelatihan kerja selain untuk pelatihan; 3. Kami bersedia membuat Dokumen Hibah setelah Bantuan Peralatan Pelatihan yang kami terima, yang disusun dengan mengacu pada Format 10, Format 10.a dan Format 10.b Petunjuk Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun Anggaran 2018. 4. Sanggup melatih ………… orang/tahun dan melaporkan hasil pelatihan melalui email [email protected] dengan mengacu pada Format 12 Petunjuk Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun Anggaran 2018 5. Tidak akan memberikan label dari instansi lain terhadap bantuan peralatan pelatihan yang telah diterima dari Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Pimpinan Lembaga Materai 6000 --ttd-Stempel (Nama Lengkap dan Jelas)

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

30

FORMAT 4

--CONTOH-STRUKTUR ORGANISASI

PIMPINAN NAMAPIMPINAN:

KETUA BIDANG PENEMPATAN MAMA:

KETUA BIDANG PROGRAM NAMA:

IN5TRUKTUR INSTRUKTURl INSTRUKTUR2 INSTRUKTUR3 I NSTRUKTUR 4

DST

KETUA BIDANG SERTIFIKASI NAMA:

TENAGAPELATIHAN A.TENAGA PENGELOLA PELATIHAN: Nama 1 Nama 2 dst. B. TENAGA PENDUKUNG: Nama 1 Nama 2 dst.

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

31

FORMAT 5

--CONTOH-DAFTAR INSTRUKTUR DAN TENAGA PELATIHAN LEMBAGA .........................................................

NO.

NAMA

PENDIDIKAN

JABATAN

IJAZAH/ SERTFIKAT PELATIHAN

1.

Instruktur ……………

Terlampir

2.

Instruktur ……………

Terlampir

3.

Instruktur ……………

Terlampir

4.

Instruktur ……………

Terlampir

5.

Tenaga pelatihan …………..

Terlampir

6.

Tenaga pelatihan …………..

Terlampir

7.

Dst.

Dst.

Dst. …....................., ………………. 2019 Pimpinan Lembaga --ttd-Stempel (Nama Lengkap dan Jelas)

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

32

FORMAT 6

--CONTOH-DAFTAR SARANA PELATIHAN LEMBAGA .........................................................

NO. 1

NAMA RUANGAN

JUMLAH (UNIT)

KET.

Ruang kantor a. Kursi b. Meja c. dst ……………………..

2

Ruang praktek/workshop a. Komputer b. dst ……………………..

3

Ruang Kelas a. Papan bilboard b. dst ……………………..

4

dst ....

........................, ………………. 2019 Pimpinan Lembaga --ttd— Stempel (Nama Lengkap dan Jelas)

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

33

FORMAT 7

--CONTOH-DAFTAR PRASARANA PELATIHAN LEMBAGA .........................................................

NO.

LUAS (m2)

GEDUNG

1

Ruang kantor

2

Ruang praktek/workshop

JUMLAH (UNIT)

KET.

a. …………………….. b. …………………….. 3

Ruang Kelas a. …………………….. b. ……………………..

4

dst ....

5

Kapasitas Daya Listrik: .................... Watt …....................., ………………. 2019 Pimpinan Lembaga --ttd-Stempel (Nama Lengkap dan Jelas)

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

34

FORMAT 8

SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL BANTUAN PERALATAN PELATIHAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2019 Cover Proposal Kata Pengantar Daftar Isi Surat Permohonan Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Surat Rekomendasi Dinas Yang Membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota Atau Instansi Yang Berwenang A. B. C. D. E. F. G. H. I.

Latar Belakang Maksud dan Tujuan Sasaran Profil Lembaga Visi dan Misi Lembaga Program Pelatihan Kegiatan Yang Dilaksanakan di Tahun 2018 Usulan Kebutuhan Peralatan Penutup

Lampiran-Lampiran 1. Fotokopi akte pendirian lembaga yang disahkan oleh instansi yang berwenang terdapat klausul yang menjelaskan bahwa lembaga pelatihan meyelenggarakan kegiatan pelatihan atau pengembangan SDM; 2. Fotokopi izin penyelenggaraan pelatihan dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota atau Instansi Pelayanan Terpadu Satu Atap (khusus LPKS)/Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (khusus LSM yang bergerak di bidang pengembangan SDM); 3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili LPKS/LSM/Yayasan/ Organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengembangan SDM dari kelurahan/desa setempat yang

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

35

4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

masih berlaku dan harus dilegalisir oleh Kepala Kelurahan/ Desa; Fotokopi KTP pimpinan lembaga pemohon disertai nomor telepon dan HP pimpinan; Surat usulan calon panitia pemeriksa dan penerima barang/ peralatan pelatihan; Surat pernyataan LPK/LSM/Yayasan/Organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengembangan SDM; Struktur Organisasi Lembaga; Daftar Instruktur dan Tenaga Pelatihan; Daftar Sarana Pelatihan; Daftar Prasarana Pelatihan; Fotokopi ijazah dan/atau sertifikat pelatihan instruktur dan tenaga pelatihan; Foto sarana dan prasarana minimum: nama lembaga, ruang kantor, ruang belajar (workshop) dan peralatan yang dimiliki; Fotokopi sertifikat akreditasi dari LA-LPK (bila ada); Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Tahun 2018.

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

36

FORMAT 9

--CONTOH-HALAMAN MUKA (COVER ) PROPOSAL

PROPOSAL BANTUAN PERALATAN PELATIHAN KERJA TAHUN 2019 NO. ID PROPOSAL : ............................... (No. Otomatis dari website)

a. Nama Lembaga

: ............................................

b. Nama Pimpinan

: ............................................

c. Nomor VIN*

: ............................................

d. Alamat Lembaga

: ............................................

Kabupaten/Kota

: ............................................

Propinsi

: ............................................

Narahubung (Telp/Hp)

: ............................................

e. Usulan

Kebutuhan

Peralatan

Untuk

: ............................................

Kejuruan * VIN : Vocational Identification Number. * Profil lembaga yang dicetak melalui website agar dilampirkan.

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

37

FORMAT 10

--CONTOH-Kop Lembaga SURAT PERMOHONAN HIBAH Nomor : ………………………… Lampiran : Hal : Permohonan Hibah BMN

Untuk penulisan Nomor Surat Permohonan Hibah, dibuat at Bulan Desember 2019, Contoh:

……../……../ XII/2019

Yth. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan optimalisasi barang milik negara yang pengadaannya bersumber dana DIPA Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tahun Anggaran 2019 melalui program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas, dengan ini kami mohon kiranya Barang Milik Negara dimaksud dapat dihibahkan kepada ....…. (nama lembaga) sebagaimana daftar barang terlampir. Untuk selanjutnya kewenangan pengelolaan aset yang dihibahkan tersebut akan menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut: 1. Surat kesediaan menerima hibah; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tak bersyarat; dalam hal Lembaga Pemohon mendapatkan Bantuan peralatan pelatihan kerja. Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih ...................., …….. Desember 2019 Penanggalan Surat Permohonan Hibah di Kosongkan

Pimpinan Lembaga --ttd-Stempel (Nama

Lengkap dan Jelas)

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

38

FORMAT 10.a

--CONTOH-Kop Lembaga SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENERIMA HIBAH NOMOR: ...................................................... Untuk penulisan Nomor Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

dibuat Bulan Desember 2019, Contoh:

……../……../ XII/2019 20

Nama

: …………………………….

Jabatan

: …………………………….

Nama Lembaga/Yayasan

: …………………………….

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga ……. (nama lembaga)

menyatakan

dengan

sesungguhnya

bahwa

kami

bersedia

menerima hibah, mengelola dan memanfaatkan barang milik negara yang diperoleh dari DIPA DIPA Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tahun Anggaran 2019 pada Lembaga ……. (nama lembaga) dengan sebaik -baiknya sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian

pernyataan

ini

dibuat

untuk

dapat

dipergunakan

sebagaimana mestinya. …....................., ….. Desember 2019 Penanggalan Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah di Kosongkan

Pimpinan Lembaga Materei 6000 --ttd-Stempel (Nama Lengkap dan Jelas)

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

39

FORMAT 10.b

--CONTOH-Kop Lembaga SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK TAK BERSYARAT Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama

:

Jabatan

:

Alamat

:

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami bertanggung jawab mutlak tak bersyarat atas kebenaran administrasi dan fisik Barang Milik Negara yang berasal dari dana DIPA Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan tahun anggaran 2019, yang akan dihibahkan kepada Lembaga ……. (nama lembaga) (daftar BMN terlampir) Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tak Bersyarat ini kami buat dengan sebenarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

…....................., ….. Desember 2019

Penanggalan Surat Pernyataan Tanggung

Pimpinan Lembaga

Jawab Mutlak Tak Bersyarat di

Materei 6000 --ttd-Stempel

Kosongkan

(Nama

Lengkap dan Jelas)

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

40

FORMAT 11

CONTOH LAPORAN REALISASI KEGIATAN PELATIHAN

Kop Lembaga LAPORAN KEGIATAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA Laporan Semester/ Tahun: ………/ ……….

1. Nama LPK

:

……………………………………………….

2. Alamat

:

………………………………………………. ……………………………………………….

3. Nomor Izin

:

……………………………………………….

4. Instansi Asal Izin

:

……………………………………………….

5. Status Akreditasi (apabila ada) :

……………………………………………….

6. Nomor Sertifikasi Akreditasi

:

……………………………………………….

7. Jumlah Karyawan

a.

b.

Instruktur 

Laki-Laki

:

………… orang



Perempuan

:

………… orang

Tenaga Pelatihan 

Laki-Laki

:

………… orang



Perempuan

:

………… orang

NO

PROGRAM PELATIHAN

JADWAL PELAKSANAAN

1

2

3

JUMLAH PESERTA

L 4

P 5

JUMLAH LULUSAN

L 6

P 7

KETERANGAN 8

1. 2. 3. 4. 5.

dst….

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

41

FORMAT 12

--CONTOH-DATA PESERTA PELATIHAN BANTUAN PERALATAN PELATIHAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2020 NAMA LEMBAGA

:

ALAMAT

:

VIN

:

NO

NAMA PESERTA

PELATIHAN KEJURUAN

ALAMAT/ TELPON

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. dst. Note: Dikirim pada bulan akhir Juni dan Desember 2020 Email : [email protected] Fax : 021-52900925

…....................., ………………. 2020 Pimpinan Lembaga --ttd-Stempel (Nama Lengkap dan Jelas)

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

42

PETUNJUK PENGAJUAN PROPOSAL PERALATAN PELATIHAN TAHUN ANGARAN 2019 MELALUI WEBSITE (ONLINE)

binalattas.kemnaker.go.id

m

> >

00

y-

Ir

f;5

fill

l

I

AKREMTAS1 SERTIFWASI

PELATIHAh

K

PROOUKTIVITAS

00 43

1!

CD

I

cn

?

PEMAGANGAM

I'

£

niH iii

iHIE IS!

I •

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

o

IK

JNSTRUKTUR

*i 1ÿ CO

•f!|

l

1. LPK mengakses website Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan dengan alamat: binalattas.kemnaker.go.id 2. Pilih menu Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. 3. Pilih Sub Menu LOGIN, seperti tampilan berikut ini:

2

z 9

o a

MI * n

i

1

I

O

o z

!

r

sI

t

s

I

Ir -

W

4. Kemudian akan tampil kotak LOGIN.

z

ir

|

3

» 3 3

z

s

=v

)

j

I

ins

5

iiil K

f

!H w f

i

5

§

:p*p 1 fits m

5

1

f*

KELEMBAGAAN

mf Ml

I

Ml

?

m 5?

1 :

iA

i

STAMOAR SKKNI

l§ A

5. Setelah itu, LPK dapat mengisi data USERNAME pada bagian atas dan PASSWORD pada bagian bawah. (Sesuai data yang dimasukkan pada saat Registrasi). 6. Jika belum memiliki akun (Username dan Password) maka LPK harus melakukan REGISTRASI terlebih dahulu untuk mendapatkan Nomor VIN (Vocational Identification Number). 7. Setelah berhasil masuk, maka akan tampil menu LPK Swasta. 8. Untuk mengajukan Bantuan Peralatan, maka LPK memilih menu BANTUAN PERALATAN. Setelah itu akan tampil FORMULIR PENGAJUAN PROPOSAL BANTUAN PERALATAN PELATIHAN KERJA seperti gambar di bawah ini: JT

4| PROFIL

P} KEJURUAN

PEGAWAI

\£\

FOTO

PESERTA

i

PELAPORAH

i

AKREDITASI

i

PEDOMAN

i

BANTUAN PERAL

PENGAJUAN BANTUAN PROPOSAL PERALATAN PELATIHAN KERJA

NOMORVIN

[520220039

JENIS LEMBAGA

|LPK SWASTA |NUSA TENGGARA BARAT |KABUPATEN LOMBOKTENGAH |LPK YANA SALON |JLN RAYA PANDAN INDAH - BOLOR GEJEK |081907884775 |A R B A I N [081907884775

PROVINSI KAB/KOTA

NAMA LEMBAGA ALAMAT LEMBAGA TELEPON LEMBAGA NAMA KEPALA NO HANDPHONE KEPALA

KEJURUAN YANG DIAJUKAN

TATA KECANTIKAN RAM BUT

KODE KEJURUAN

[

SIMPAN

9. Setelah formulir berhasil dikirim, maka akan tampil arsip proposal yang pernah dikirim oleh Lembaga Pelatihan Kerja. 10. LPK harus mengirimkan Dokumen Proposal Bantuan Peralatan Pelatihan secara langsung atau melalui pos dengan alamat: Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan. Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Lantai VI Blok A, Jakarta Selatan 12950.

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

44

11. Halaman Muka (Cover) Proposal (Format 9: Buku Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Peralatan) dicetak melalui link "CETAK COVER PROPOSAL" seperti gambar di bawah ini berdasarkan Kejuruan/Program Pelatihan yang diajukan. LOGOUT

P) KEJURUAN

PROFIL

PEGAWAI

[I]

FOTO

PESERTA

PELAPORAN

A

AKREDITA

ARSIP PENGIRIMAN PROPOSAL Keterangan:

1. LPK harus mengirimkan Dokumen Proposal Bantuan Peralatan Pelatihan secara langsung atau melalui pos dengan alamat : Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan. Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Lantai VI Blok A, Jakarta Selatan 12950. 2. Halaman Muka (Cover) Proposal (Format 9 : Buku Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Peralatan) dicetak melalui link "CETAK COVER PROPOSAL" di bawah ini berdasarkan Kejuruan/Program Pelatihan yang diajukan. 3. LPK melampirkan Profil Lembaga yang dicetak melalui menu "PROFIL-CETAK PROFIL". 4. LPK harus input data Panitia Penerima pada menu "INPUT TIM PEHERIMA". 5. Data Proposal yang diajukan adalah :

NO. VIN 1

LEMBAGA

TGL_PENGAJUAN

KEJURUAN

520220039 LPK YANA SALON 06-03-2017|04:03:20 TATA KECANTIKAN RAMBUT

CETAK COVER PROPOSAL

£

12. Setelah klik pada link CETAK COVER PROPOSAL maka Data Cetak Cover Proposal Ditampilkan sesuai Kejuruan yang diajukan. PROPOSAL BANTUAN PERALATAN PELATIHAN KERJA TAHUN 2018

ID PROPOSAL 220170013 a. Nomor VIN

520220039

0

Nama Lembaga

c.

LPK SWASTA

Jenis Lembaga

JILN RAYA PANDAN INDAH - BOLOR GEJEK

d. Alamat Lembaga e.

Telepon

f.

Provinsi

g-

Kabupaten/Kota

n.

Nama Kepala

l

Telepon/HP

ft. k.

LPK YANA SALON

111

NUSA TENGGARA BARAT [52]

I

KABUPATEN LOMBOK TENGAH [5202]

ARBAIN «

081907884775

Usulan Untuk Kejuruan

TATA KECANTIKAN RAMBUT [108]

Tanggal Input

06-03-2017| 04:03:20

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVrrAS DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN PELATIHAN TAHUN 2017

l)

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

45

13. Setelah itu pilih menu PRINT, untuk melanjutkan pada proses pencetakan Cover Proposal.

m

| Q http:....php )Q) loalhwt’-OPlEfnsamg.1- Dlpksv.artaÿrcpcsal/lrhat-dataprcÿ |0 | Bin...

cPanel

- ... |

www.lem...

localhost ...

[3 htt..013 X

V

Q. Search

PROPOSAL BANTUAN PERALATAN PE

X

* Cul

]h

]

TAHUN 2018

a. NomorVIN IPKYANA SALON LPKSWA5TA

d. Alamat Lembaga

JLN RAYA PANOAN INDAH - BOLOR

t

Telepon

081907884775

Provinsi

NUSA TENGGARA BARAT[52]

g- Kabupaten/Kota

KABUPATEN LOMBOK TENGAH [520

h. Nama Kepala

ARB AIN

l

081907884775

Telepon/HP

New Private Window

a

©

Print

History

Print this page Find

Options

Developer

Synced Tabs

| 08-03-2017 04:03:20

+

Save Page

Full Screen

it Add-ons

A Bookmarks

0 Sign in to Sync

Usulan llntuk Kejuruan fc Tanggal Input

Copy| § Paste

00 New Window

c Jens Lembaga

ft B

100%

ID PROPOSAL:22017001

b. Nama Lembaga

-

+

Q Customize

o o

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS DIREKTORAT BIN A KELEMBAGAAN PELATIHAN TAHUN 2017

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

J

46

14. Berikut ini adalah contoh Hasil Cetak Cover Proposal Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019.

PROPOSAL BANTUAN PERALATAN PELATIHAN KERJA TAHUN 2018

ID PROPOSAL: 220170013

JT

]

a. Nomor VIN b.

Nama Lembaga

C,

Jenis Lembaga

l

520220039

LPK YANA SALON LPK SWASTA

-

Ik.

JLN RAYAPANDAN INDAH BOLOR GEJEK

d. Alamat Lembaga

e. Telepon

£ Provinsi

: NUSA TENGGARA BARAT [52]

g. Kabupaten/Kota

: KABUPATEN LOMBOK TENGAH [5202]

h. Nama Kepala

: ARB AIN

L

Telepon/HP

f | Usulan Untuk Kejuruan k. Tanggal Input

[sj[TATA KECANTIKAN RAMBUT [IOB]

=

J

; 06-03-2017|04:03:20

KEMENTE RIAN KETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN PELATIHAN TAHUN 2018

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

47

2019

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan

Vy

W< JM

1 1 IIa I I

JL. Jend Gatot Subroto Kav. 51 Lantai 6 Gedung A, DKI Jakarta http://binalattas.kemnaker.go.id/