Indikator Kesejahteraan Rakyat Kalimantan Barat 2016.pdf

id

o.

.g

.b ps

ba r

ht tp s: //k al

r.b

ba

al

//k

ht tp s: ps . go . id

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2016

al ba

ht tp

s:

//k

Naskah/ Manuscrip : Tri Setiani, SE, MM Munawaroh, S.ST

r.b

ps .g

o. id

ISSN : No. Publikasi/ Publikasi Number : Katalog BPS/ BPS Catalogue : 4102004/61 Ukuran Buku/ Book Size : 17,6 cm x 25 cm Jumlah Halaman/ Total Pages : 121 halaman/ 121 pages

Gambar Kulit/ Cover Design : Seksi Analisis Lintas Sektor BPS Provinsi Kalimantan Barat

Diterbitkan Oleh/ Published by : Badan Pusat Satistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat BPS-Statistics of Kalimantan Barat

Dicetak Oleh/ Printed by :

Boleh dikutip degan menyebut sumbernya May be dited with reference to the source

ht tp

s:

//k

al ba

r.b

ps .g

o. id

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KALIMANTAN BARAT 2016

KATA PENGANTAR Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat 2016 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Kalimantan Barat antar waktu dan perbandingan antar kabupaten/kota maupun daerah tempat tinggal (perkotaan dan pedesaan). Data yang digunakan bersumber dari hasil Survei Sosial

o. id

Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-

ps .g

2035 dan dari berbagai instansi/ dinas/lembaga pemerintah terkait.

r.b

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang terukur

al ba

berdasarkan data yang tersedia. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan,

//k

Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi,

s:

Kemiskinan, Perumahan dan Lingkungan serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan

ht tp

dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan pubikasi ini. Akhirnya saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan publikasi dimasa mendatang sangat kami harapkan. Pontianak,

November 2017

Kepala Badan Pusat Statistk Provinsi Kalimantan Barat,

PITONO

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

iii

DAFTAR ISI Halaman iii

Daftar isi………….………………………………………………….....

v

Daftar Tabel………………………………………………………….....

vi

Daftar Gambar ………………………………………………………..

x

Singkatan dan Akronim..…………………………………………….....

xii

Istilah Teknis……………………………………………………………

xiii

r.b

ps .g

o. id

Kata Pengantar………………………………………………………….

Kependudukan……………………………………………………… 13-18

2.

Kesehatan dan Gizi………………………………………………...

3.

Pendidikan…………………………………………………………

4.

Ketenagakerjaan…………………………………………………...

57-72

5.

Taraf dan Pola Konsumsi………………………………………...

73-79

6.

Perumahan dan Lingkungan…………………………………….....

83-90

7.

Kemiskinan………………………………………………………..

93-98

8.

Sosial Lainnya……………………………………………………

101-104

21-37

ht tp

s:

//k

al ba

1.

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

41-54

v

DAFTAR TABEL Halaman KEPENDUDUKAN Tabel 1.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin, 2010-2016

5

1.2. Kepadatan Penduduk di Kalimantan Barat Berdasarkan Kategori Daerah Kota Pontianak, Pesisir dan Non Pesisir

7

1.3. Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan, 2012-2016

9

1.4. Perkembangan TFR, GRR, NRR, CBR dan Jumlah Kelahiran 2010-2016

11

1.5. Persentase Wanita Umur 10+ Tahun Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama, 2016

14

al ba

r.b

ps .g

o. id

1.1

//k

1.6. Target dan Realisasi Akseptor Baru dan Aktif Kabupaten/Kota Kalimantan Barat. 2011-2016

17

ht tp

s:

1.7. Jumlah Akseptor Keluarga Berencana Baru Menurut Kabupaten/Kota dan Metode Kontrasepsi, 2011-2016

16

KESEHATAN DAN GIZI 2.1. Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita di Kalimantan Barat (Per 1000 Kelahiran) Tahun 1990, 1994, 1997, 2007 dan 2012.

23

2.2. Perkembangan Eo, IMR dan CDR, Tahun 2010 & 2016.

24

2.3. Angka Kesakitan dan Rata-rata Lamanya Sakit di Kalimantan Barat, 2014-2016.

25

2.4. Persentase Anak Usia 24 – 59 Bulan yang Pernah Disusui dan Lamanya Disusui, 2014 – 2016.

28

vi

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

2.5. Persentase Anak Umur 17-59 Bulan yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi, 2014 -2016.

30

2.6

32

Persentase Penduduk Yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat, 2014-2016.

2.7. Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan di Kalimanta Barat, 2014-2016.

35

2.8

36

o. id

Tabel 2.8. Jumlah Puskesmas Per 500.000 Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat, 2016.

37

r.b

ps .g

2.9. Jumlah Tenaga Kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat, 20132016

al ba

PENDIDIKAN

//k

3.1. Angka Melek Huruf Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/ Kota Kalimantan Barat, 2014-2016 Tabel 3.2. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, 2014-2016

3.3

Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan 2014-2016

ht tp

s:

3.2

45

47

50

3.4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah dan Kabupaten/ Kota Kalimantan Barat , 2014-2016

52

3.5

54

Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, 2014-2016

KETENAGAKERJAAN 4.1. Perkembangan Persentase Penduduk Usia Kerja di Kalimantan Barat, 2012-2016 (Keadaan Agustus)

59

4.2. TPAK dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kalimantan Barat 2014-2016

60

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

vii

62

4.4

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan di Kalimantan Barat, 2014-2016

64

4.5

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kalimantan Barat, 2011-2016 (Keadaan Bulan Agustus)

65

o. id

4.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, 2016 (Keadaan Agustus 2016)

67

4.7. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan, 2014-2016

68

4.8. Persentase Penduduk 15 tahun ke atas Yang Bekerja Menurut Menurut Jumlah Jam Kerja dan Jenis Kelamin di Kalimantan Barat, 2014-2016

71

ht tp

s:

//k

al ba

r.b

ps .g

4.6. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha, 2014-2016

4.9. Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja da Status Daerah di Kalimantan Barat, 2014-2016

71

TARAF DAN POLA KONSUMSI 5.1. Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kalimantan Barat Tahun 2014-2016

76

5.2. Pengeluran Rata-rata Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan Kalimantan Barat, 2014 – 2016

78

5.3. Pengeluran Rata-rata Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan Kalimantan Barat, 2014 – 2016

79

viii

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN 6.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama di Kalimantan Barat, 2013-2016

85

6.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kalimantan Barat, 2013-2016

87

6.3

89

o. id

Persentase Rumah Tangga Menurut Kualitas Perumahan di Kalimantan Barat, 2013-2016

90

ps .g

6.4. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kalimantan Barat, 2013-2016

r.b

KEMISKINAN

//k

al ba

7.1. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal di Kalimantan Barat, 2014-2016

ht tp

s:

7.2. Garis Kemiskinan Menurut Daerah Kota dan Desa di Kalimantan Barat, Tahun 2014-2016 7.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kalimantan Barat Menurut Daerah Kota dan Desa, Tahun 2014-2016

94

96

97

SOSIAL LAINNYA 8.1. Persentase Penduduk Pernah Beergian Dalam 6 Bulan Terakhir Kalimantan Barat, 2016

103

8.2

104

Persentase Penduduk Yang Pernah menjadi korban Kejahatan di Kalimantan Barat, 2016

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

ix

DAFTAR GAMBAR Halaman KEPENDUDUKAN 1.1

Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kalimantan Barat, 2013-2016

8

o. id

1.2. Angka Beban Ketergantungan, 2013-2016

ps .g

1.3. CBR Kalimantan Barat, 2010-2016

r.b

1.4. Persentase Wanita Usia 10+ Tahun Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama, 2014-2016 Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita, 2007 & 2016

al ba

2.1

4

//k

2.2. Angka Harapan Hidup Tahun) Kalimantan Barat, 2013-2016

12

22 23 26

ht tp

s:

2.3. Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan di Kalimantan Barat, 2016

10

2.4. Angka Kesakitan (M0rbiditas) Menurut Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat, 2016

27

2.5. Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir Oleh Tenaga Medis di Kalimantan Barat, 2016

34

3.1. AMH 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin (persen) 2014 2016

43

3.2

Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin (Tahun) 2014 2016

46

3.3

Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur, 2014-2016

51

5.1. Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran, 2014-2016

75

6.1. Persentase Rumahtangga Menurut Fasilitas Air Minum di Kalimantan Barat, 2016

86

x

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

88

7.1. Persentase Penduduk Miskin Kalimantan Barat, 2011-2016

93

7.2. Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Kota dan Desa di Kalimantan Barat, 2011-2016

95

ht tp

s:

//k

al ba

r.b

ps .g

o. id

6.2. Persentase Rumahtangga Menurut Dinding Terluas di KalimantanBarat, 2016

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

xi

SINGKATAN DAN AKRONIM

Angka Kematian Bayi/ Infant Mortality Rate

APM/NER

Angka Partisipasi Murni/ Net Enrollment Ratio

APS/SER

Angka Partisipasi Sekolah/ School Enrollment Ratio

ASI

Air Susu Ibu

BLT

Bantuan Langsung Tunai/ Direct Cast Grant

BPS

Badan Pusat Statistik/ Statistik - Indonesia

KB

Keluarga Berencana

Raskin

Beras Miskin/ Race for the poor

Sakernas

Survei Angkatan Kerja Nasional

SDKI

Survei Demografi Indonesia

ps .g

r.b

al ba

//k

s:

ht tp

SD

o. id

AKB/IMR

Sekolah Dasar/ Primary School

SMP

Sekolah Menengah Pertama/ Senior High School

SP

Sensus Penduduk/ Population Census

SUPAS

Survei Penduduk Antar Sensus

Susenas

Survei Sosial Ekonomi Nasional

TFR

Total Fertility Rate (Angka Fertilitas Total)

TPAK

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPT

Tingkat Pengangguran Terbuka/ Open Unemployment Rate

xii

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

ISTILAH TEKNIS

Air Minum Bersih Air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, serta pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (septic tank) > 10 meter.

ps .g

o. id

Angka Beban Tanggungan Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (antara 15 sampai 65 tahun) dikalikan 100.

r.b

Angka Harapan Hidup pada waktu Lahir Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

//k

al ba

Angka Kematian Bayi Probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup)

ht tp

s:

Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR) Banyaknya kelahiran per seribu wanita dari golongan umur 15-49 tahun yang terjadi pada waktu tertentu. Angka Kelahiran Total Banyaknya anak yang diperkirakan dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksi dengan anggapan bahwa perilaku kelahirannya mengikuti pola kelahiran tertentu tanpa memperhitungkan angka kelangsungan hidup wanita. Angka Kelahiran Kasar Angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran untuk setiap seribu penduduk yang terjadi di suatu daerah pada waktu tertentu. Angka Kesakitan Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Angka Melek Huruf Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

xiii

KEPENDUDUKAN Penduduk Kalimantan Barat Tahun 2016:

ht tp

s:

//k

ps .g

al ba

r.b

Terpadat: Kota Pontianak (5.728 orang per km2)

o. id

4,86 juta jiwa

Terbanyak: Kota Pontianak (617.459 jiwa)

Sex Ratio : 103,75

1. KEPENDUDUKAN Isu kependudukan yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dala pembengunan, namun di sisi lain penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan

o. id

penbangunan. Hal ini memungkinkan terjadi apabila pertumbuhan

ps .g

jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seoerti sandang, pangan, papan,

kebutuhan

hidup

yang

tidak

terpenuhi

al ba

Pemenuhan

r.b

dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat

//k

mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang

s:

tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu,

ht tp

Jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali serta distribusi penduduk yang tidak merata menjadi masalah serius yang harus dihadapi

ketersediaan

pemukiman

yang

tidak

mencukupi

dapat

mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas. Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah.

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

3

Bila melihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik 2016 penduduk laki-laki dan perempuan di Kalimantan Barat tahun dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk sebesar 103,75. Ini berarti bahwa dari setiap harus 100 terus penduduk dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup perempuan ada sebanyak 104 penduduk laki-laki. Dengan kata lain masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakatBarat dapat lebih Jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Kalimantan ditingkatkan. banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin

ps .g

o. id

berdasarkan kabupaten/kota dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Jumlah, Laju Pertumbuhan Jenis di Barat, hanya 2(dua) kabupaten yangPenduduk memiliki dan rasioRasio jenis kelamin Kelamin bawah 100. Rasio jenis kelamin terendah terdapat di Kabupaten Salah satu klasik kependudukan yang terjadi Sambas (97,25), dan masalah diikuti oleh Kota Pontianak (99,27). Sementara,

r.b

dan terus perhatian pemerintah dari di12 Indonesia kabupaten/kota yangmenjadi rasio jenis kelamin di atas 100. jumlah penduduk Indonesia yang besar. Saat ini Indonesia Kabupaten/ kota yang memiliki rasio jenis kelamin paling tertinggi

1.63 1.62

al ba

peringkat keempat dunia dengan Bengkayang jumlah tahunmenduduki 2016 adalah Kabupaten Landak (108,72), penduduk yang paling banyak setelah Cina, India, dan (107,91), dan Ketapang (107,05).

Gambar 1.1. Laju Pertumbuhan Penduduk Kalimantan Barat 2014-2016

//k

Amerika Serikat. Demikian pula jumlah penduduk

ht tp

s:

Kalimantan Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pesebaran dan Kepadatan Penduduk hasilterkait Proyeksi Penduduk Tahun yang 2015,masih Salah satuBerdasarkan persoalan yang dengan kependudukan

1.55

Kalimantan Barat Baratadalah berjumlah 4.789 ribu jiwa, yang haruspenduduk dihadapi Kalimantan . persebaran penduduk penduduk tersebutwilayah mengalamikabupaten/kota,kecamatan, kenaikan sekitar 73 tidakjumlah merata antar ribu jiwa bila dibandingkan dengankawasan jumlah penduduk tahunpantai desa/kelurahan, maupun antar wilayah pantai bukan yang berjumlah 4.716 ribu jiwa. Bila dibandingkan atau 2014 perkotaan dan pedesaan. Misalnya daerah pesisir yang

2014

dengan Kab. lima tahun sebelumnya yaitu tahun 2010, mencakup Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. jumlah Pontianak, penduduk Kalimantan Barat saat ini mengalami Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu sekitar 1,77yang persen dari jumlah penduduk pada dari Rayapeningkatan dan Kota Singkawang dihuni oleh hampir 50 persen pelaksanaan Sensus Penduduk 2010 mencapai sebesar 41 total waktu penduduk Kalimantan Barat dengan tahun kepadatan ribu jiwa. kata lain lain, (bukan selamapantai) kurun selain waktu Kota jiwa.4.396 Sebaliknya tujuhDengan kabupaten lima tahun Kalimantan Baratrelatif Pontianak secaraterakhir rata-ratajumlah tingkatpenduduk kepadatan penduduknya mengalami pertambahan penduduk sebesar 393 ribu lebihtelah jarang. jiwa. .

4

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016 Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2015

2015

2016

Tabel 1.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin, 2010-2016 Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan (Ribu) Per tahun (%) 1 2010 4.396 2011 4.477 1,79 2012 4.55 1,63 2013 4.641 2,00 2014 4.716 1,62 2015 4.789 1,55 2016 4.862 1,63 Catatan : 1 Angka diperbaiki Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Rasio Jenis Kelamin 105,00 105,00 104,57 104,00 103,90 103,84 103,75

o. id

Tahun

Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, laju

ps .g

pertumbuhan penduduk Kalimantan Barat pada tahun 2016 tercatat sebesar 1,63 persen atau mengalami peningkatan bila dibandingkan

r.b

dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada perode 2010-2016 pertumbuhan

al ba

penduduk Kalimantan Barat

tertinggi terjadi pada tahun 2013

mencapai 2,00 persen.

//k

Dengan adanya penurunan pertumbuhan yang terjadi, hal ini

ht tp

s:

menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk di Indonesia dan khususnya di Kalimantan Barat menunjukkan adanya keberhasilan. Dilihat

berdasarkan

kab/kota,

perode

2010-2016

laju

pertumbuhan penduduk di 9(sembilan) kabupaten/kota berada di atas laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Barat. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi dicapai oleh Kab. Ketapang (2,07 persen), diikuti Kota Singkawang (2,06 persen), dan Kab. Bengkayang (1,96 persen). Sementara 5(lima) kabupaten/kota lainnya mengalami laju pertumbuhan penduduk di bawah angka Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten/kota yang mengalami laju pertumbuhan penduduk paling rendah dicapai oleh Kabupaten Sambas (0,94 persen), diikuti Kabupaten Sekadau (1,19 persen), dan Kabupaten Pontianak (1,39 persen), Kabupaten Kapuas Hulu dengan luas wilayah 29.842 km2 atau Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

5

sekitar 20,33 persen dari luas wilayah Kalimantan Barat hanya dihuni rata-rata 8 (delapan) jiwa per kilometer persegi. Sementara Kota Pontianak dengan luas wilayah paling kecil diantara kabupaten/kota di Kalimantan yaitu sekitar 107,80 Km2 memiliki jumlah penduduk paling besar mencapai 617.459 jiwa atau sekitar 12,70 persen dari total penduduk Kalimantan

Barat.

Dengan

demikian

Kota

Pontianak

merupakan kota yang terpadat penduduknya yaitu rata-rata

o. id

5.728 orang per km 2 .

ps .g

Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di

r.b

suatu daerah. Ada beberapa daerah yang mempunyai penduduk

al ba

yang begitu besar, di daerah lain masih ada yang hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relative sedikit. Hal ini sangat

Berdasarkan rasio jenis kelamin, sebagian besar kabupaten/kota mempunyai penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, kecuali Kota Pontianak dan Kabupaten Sambas dengan sex rasio masing-masing sebesar 99,27 dan 97,25 yang berarti 100 penduduk perempuan hanya terdapat 99 dan 97 penduduk laki-laki.

//k

berpengaruh pada kondisi masyarakat setempat.

dihadapkan

pada

persoalan

ht tp

akan

s:

Di satu sisi, daerah dengan jumlah penduduk yang besar meningkatnya

jumlah

penggangguran karena tidak memadainya penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak

memadainya akses fasilitas pendidikan dan

kesehatan serta masalah-masalah social lainnya. Di sisi lainnya, wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi sumber daya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja padahal daerah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

6

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016 Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2015

Tabel 1.2. Kepadatan Penduduk di Kalimantan Barat Berdasarkan Kategori Daerah Kota Pontianak, Pesisir dan Non Pesisir Tingkat Kepadatan (Km2/ Jiwa) Tahun

(2)

Pesisir/ Pantai (3)

Non Pesisir/ Bukan Pantai (4)

2011

5.146

38,95

17,72

2012

5.342

39,58

18,02

2013

5.447

40,37

18,38

2014

5.548

41,00

18,68

ps .g

(1)

o. id

Kota Pontaianak

ht tp

s:

//k

al ba

r.b

2015 5.637 41,66 19,00 Sumber : Kalimantan Barat Dalam Angka (data diolah) Catatan : Daerah Pesisir/pantai : Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Pontianak, Keb. Ketapang, Kab. Kayong Utara, Kab. Kubu Raya dan Kota Singkawang. Daerah Non Pesisir : Kab. Landak, Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Sekadau dan Kab. Melawi.

Angka Beban Ketergantungan Angka

beban

ketergantungan

(Dependency

ratio)

merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin

tinggi

persentase

angka

beban

ketergantungan

menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan yang tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

7

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur sperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Hal ini disebabkan dengan semakin kecilnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin

besar

bagi

penduduk

usia

produktif

untuk

meningkatkan kualitas dirinya. Selama periode 2011-2016 angka

o. id

beban ketergantungan setiap tahun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2011 angka beban tanggungan

ps .g

Kalimantan Barat sebesar 54,59 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 55

r.b

penduduk usia tidak produktif. Pada tahun 2013 angka beban

al ba

ketergantngan penduduk turun menjadi 51,41 persen. Saat ini (2016), angka beban ketergantungan penduduk Kalimantan

//k

Barat berada pada posisi 50,91 persen. Artinya setiap 100

51.12

tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

ht tp

Gambar 1.2 Angka Beban Ketergantungan 2014-2016

s:

penduduk produktif masih menanggung beban 51 penduduk

Rasio ketergantung yang terus cenderung menurun

belakangan ini diperkirakan akan mencapi titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih 50.91 50.87

besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Namun perlu diketahui bahwa di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja tetapi di sisi lain mereka dapat menciptakan

2014

2015

2016

instabilitas sosial dan politik jika diantara mereka banyak yang tidak bekerja. Mereka dikatakan usia produktif tapi tidak dapat termanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

8

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016 Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2015

Tabel 1.3. Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan, 2012-2015

0-14 Tahun

15-64 Tahun

(1)

(2)

(3)

Angka beban Ketergantungan

(4)

(5)

3.54 3.88 4.34 4.13 4.27

54,62 51,41 51,12 50,87 50,91

ps .g

2012 31.78 64.68 2013 30.06 66.06 2014 24.01 71.65 2015 29.58 66.28 2016 29.33 66.00 Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2035

65 Tahun +

o. id

Tahun

r.b

Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan

al ba

menurunnya proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) sebagai dampak dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Tabel 1.3

//k

menunjukkan bahwa pada tahun 2012 ada sebanyak 31,78 persen

s:

penduduk yang berusia muda (0-14 tahun) dan turun menjadi 30,06

ht tp

persen pada tahun 2013. Hingga tahun 2016 proporsi penduduk usia 0-14 tahun turun menjadi 29,33 persen. Pada Tabel 1.3 juga dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Kalimantan Barat masih didominasi oleh penduduk usia produktif, yang pada tahun 2012 mencapai 64,68 persen dan kembali meningkat menjadi 66,00 persen pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kalimantan Barat menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sementara itu, proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) semakin bertambah dari 3,54 persen pada tahun 2012 menjadi 4,27 persen pada tahun 2016.

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

9

Fertilitas Kelahiran (fertilitas) merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi besarnya penduduk di suatu wilayah selain kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (mobolitas). Angka fertilitas yang tinggi apabila disertai angka mortalitas yang rendah akan menyebabkan pertambahan penduduk. Apabila angka fertilitas tidak dapat dikendalikan maka akan menyebabkan

o. id

terjadinya ledakan penduduk sehingga menyebabkan jumlah

ps .g

penduduk semakin membengkak dan memicu berbagai macam permasalahan penduduk di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

daerah

semakin

besar

dan

beresiko

menghambat

al ba

beban

r.b

Di samping itu, ledakan penduduk yang terjadi akan menjadi

pembangunan daerah.

//k

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur

23,9

Angka Kelahiran Kasar (Crude Brith Rate/CBR), Angka

ht tp

Gambar 1.3. CBR Kalimantan Barat 2010-2015

s:

fertilitas adalah Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR),

Reproduksi Kasar (Gross Reproduktive Rate/GRR), dan Angka Reproduksi Neto (Net Reproductive Rate/NRR). TFR adalah rata-

24

rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia

23,5

suburnya.

23 22,5

Indikator

TFR

mempunyai

kegunaan

untuk

membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan 21,5

22

penbangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan

21,5 21

program KB, membantu para perencana program pembangunan

20,5

untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program

20

2010 2015

pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Gambar 1.3. CBR Kalimantan Barat 2010-2015

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

10 24 23,5 23

23, 9

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2015

Tabel 1.4. Perkembangan TFR, GRR, NRR, CBR dan Jumlah Kelahiran 2010-2015 Indikator Fertilitas

2010

(1)

(2)

2015 (3)

2,73 TFR 1,3 GRR 1,3 NRR 23,9 CBR 105,2 Jumlah Kelahiran (000) Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2015

2,56 1,2 1,2 21,5 103,0

o. id

Pada Tabel 1.4 terlihat bahwa TFR (berdasarkan Proyeksi Penduduk 2010-2015) sejak tahun 2010-2015 tidak mengalami

ps .g

penurunan yang sangat signifikan, yaitu dari 2,73 menjadi hanya 2,56. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata banyaknya anak

r.b

yang dilahirkan oleh seorang wanita hingga selesai masa

al ba

reproduksinya (usia 15-49 tahun) Kalimantan Barat tahun 2010

//k

mendekati 3 orang, sedangkan tahun 2015 menurun mendekati 2

s:

orang.

ht tp

GRR adalah banyaknya bayi perempuan yang dilahirkan oleh perempuan selama masa reproduksi. Ukuran ini tidak memperhitungkan kemungkinan bayi perempuan meninggal sebelum mencapai masa reproduksinya. Sejalan dengan TFR, GRR Kalimantan Barat selama kurun waktu 2010-2015 juga menunjukkan penurunan yaitu dari 1,3 tahun 2010 menjadi 1,2

Selama tahun 2010-2015 Indikator TFR, GRR, NRR dan CBR Kalimantan Barat menunjukkan adanya trend yang menurun walaupun besaran penurunannya tidak signifikan

di tahun 2015. NRR adalah jumlah bayi perempuan yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya, dan dapat menggantikan ibunya untuk memproduksi dengan mengikuti pola fertilitas dan mortalitas ibunya. NRR memperhitungkan kemungkinan si bayi perempuan meninggal sebelum mencapai akhir masa reproduksinya. NRR merupakan ukuran kemampuan

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

11

suatu populasi untuk menggantikan dirinya (replacement level). NRR bernilai satu berarti suatu populasi

dapat menggantikan

dirinya dengan jumlah yang sama. NRR bernilai lebih dari satu berarti bahwa suatu populasi dapat menggantikan dirinya dengan jumlah yang lebih besar, sementara NRR kurang dari satu berarti populasi tidak mampu menggantikan dirinya dengan jumlah yang sama. NRR Kalimantanbarat selama kurun waktu 2010-2015 tidak mengalami punurunan yang cukup signifikan, yaitu dari 1,3

o. id

menjadi hanya 1,2.

ps .g

CBR adalah banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Indikator

r.b

CBR digunakan untuk mengetahui tingkat kelahiran di suatu

al ba

daerah tertentu pada waktu tertentu. CBR selama kurun waktu 2010-2015 mengalami penurunan dari 23,9 pada tahun 2010

//k

menjadi 21,5 pada tahun 2015. Angka ini dikatakan sebagai

s:

Angka Kelahiran Kasar karena pembaginya adalah seluruh

ht tp

penduduk baik laki-laki maupun perempuan.

Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya pertambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi olah masa reroduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan. Semakin muda seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya.

12

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016 Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2015

Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang wanita untuk melakukan perkawinan pertama. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang adalah 21-25

o. id

tahun.

Berdasatkan hasil Susenas taun 2016 kabupaten/kota se

ps .g

Kalimantan Barat, persentase wanita yang melakukan perkawinan

r.b

pertama didomisili usia 21+ yaitu mencapai 74,86 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai usia ideal untuk

Di Kalimantan Barat terjadi pergeseran sebagian besar wanita melakukan perkawinan pertama tahun 2014 pada usia 19-24 sebesar 48,38 persen, dan pada tahun 2015 sebagian besar wanita melakukan perkawinan pertama di usia >=25 tahun mancapai 88,75 persen

al ba

melakukan pekawinan pertama cukup baik.

//k

Sedangkan masih berdasarkan hasil Susenas tahun 2016,

10-16 tahun yang melakukan perkawinan pertama

ht tp

Barat berusia

s:

Kabupaten /kota se Kalimantan Barat persentase wanita Kalimantan

sebesar 16,91 persen, ini cukup besar dibanding wanita yang melakukan perkawinan pertama pada usia 17-18 tahun (4,21 persen). Padahal pada usia 10-16 tahun, seseorang masih dapat dikatakan sebagai anak-anak yang belum siap untuk membina sebuah keluarga. Kemudia dari hasil Susenas tahun 2016 sebagian besar wanita Kalimantan Barat melakukan perkawinan pertama pada usia 19-20 tahun mencapai 4,01. Paling tinggi terjadi di Kabupaten Kubu Raya (4,93 persen), kemudian Kabupaten Landak (4,91 persen), sedangkan yang terkcil persentase wanita melakukan perkawinan pertama pada usia ini, terjadi di Kabupaten Bengkayang (3,22 persen).

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

13

Tabel 1.5. Persentase Wanita Umur 10+ Tahun Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama, 2016 Kabupaten/Kota

Usia

Jumlah/ Total

17-18

19-20

21 +

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Sambas Bengkayang Landak Pontianak Sanggau Ketapang Sintang Kapuas Hulu Sekadau Melawi Kayong Utara Kubu Raya Kota Pontianak

16.99% 17.98% 18.70% 17.27% 16.28% 16.02% 17.52% 16.90% 17.24% 19.31% 20.15% 16.30% 15.16%

3.37% 4.78% 4.82% 3.89% 4.05% 4.60% 3.56% 3.18% 3.88% 4.35% 4.43% 5.23% 3.88%

3.31% 3.22% 4.91% 4.54% 3.63% 3.27% 3.28% 3.44% 4.32% 4.01% 3.64% 4.93% 4.86%

76.33% 74.03% 71.57% 74.30% 76.04% 76.11% 75.65% 76.48% 74.56% 72.34% 71.78% 73.54% 76.11%

100.00% 100.01% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.01% 100.00% 100.00% 100.01% 100.00% 100.00% 100.01%

Singkawang

16.90%

Jumlah/ Total

16.91%

ps .g

r.b

al ba //k

s:

ht tp

(1)

o. id

<=16

5.28%

3.98%

73.84%

100.00%

4.21%

4.01%

74.86%

100.00%

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota di Kalimantan Barat tahun 2016, persentase wanita yang melakukan perkawinan pertamanya pada usia <= 16 tahun paling tinggi terjadi di Kabupaten Kayong Utara mencapai 20,15 persen, kemudian Kabupaten Melawi mencapai 19,31 dan yang paling kecil wanita yang melakukan perkawinan pertama pada usia ini terdapat di Kota Pontianak, nilainya 15,16 persen. Untuk

kelompok umur 17-18 tahun paling tinggi di Kota

Singkawang mencapai 5,28 persen, kemudian Kabupaten Kobu Raya (5,33 persen) dan Kabupaten Landak (4,82 persen). Sedangkan paling kecil wanita yang melakukan perkawinan pertamanya pada usia ini terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu, nilainya 3,18 persen.

14

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016 Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2015

Penggunaan Alat/Cara KB Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program

pemerintah

yang

bertujuan

untuk

menekan

laju

pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB

yang

berbagai

jenis/macamnta.

Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku pemerintah

yang

menangani

program

KB

o. id

instansi

ini

ps .g

mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang

diharapkan

laju

pertumbuhan

penduduk

bisa

al ba

meningkat,

r.b

(MKJP) seperti IUD dan implant. Dengan cakupan KB yang

dikendalikan lebih baik lagi.

//k

Di Kalimantan Barat saat ini perkembangan cakupan ber-KB

s:

dapat dikatakan sangat lamban, hal ini terlihat dari laju

ht tp

pertumbuhan penduduk (LPP) cukup tinggi. Lambatnya kenaikan angka cakupan ber-KB dipicu oleh beberapa faktor. Utamanya

Masih tingginya kelmpok yang tidak terlayani program KB menyebabkan perkembangan cakupan ber-KB dianggap masih lamban sehingga berpengaruh pada laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi

adalah masih tingginya kelompok yang tidak terlayani program KB (unmet nened) dengan berbagai alasan dan kendala. Selain itu adalah makin kecilnya akseptor KB yang memiliki KB dengan metode jangka panjang, sehingga angka drop out KB menjadi tinggi. Upaya

pemerintah

sangat

diperlukan

dalam

rangka

melaksanakan program Keluarga Berencana. Sehingga perlu dilakukan gerakan, menyatukan persepsi dalam mengendalikan penduduk, agar pertumbuhan penduduk sesuai dengan pertumbuhan pangan yang tersedia, termasuk pendidikan dan kesehatan,

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

15

Tabel 1.6. Target dan Realisasi Akseptor Baru dan Aktif Kabupaten/Kota Kalimantan Barat 2012-2016 Ba ru / New Ka bupa te n/Kota Regency/City (1)

Akti f / Active

Ta rge t Scheme

Re a l i s a s i Realization

%

Ta rge t Scheme

Re a l i s a s i Realization

%

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

29 121

19 234

66.05

69 225

80 315

116.02

Ka b. Be ngka ya ng

10 136

4 315

42.57

26 684

30 431

114.04

Ka b. La nda k

18 341

8 295

45.23

49 643

52 966

106.69

Ka b. Ponti a na k

13 286

5 354

40.30

34 760

36 872

106.08

Ka b. Sa ngga u

28 438

8 817

31.00

67 055

79 143

118.03

Ka b. Ke ta pa ng

25 060

15 639

62.41

65 644

67 020

102.10

Ka b. Si nta ng

16 478

7 110

43.15

56 798

55 868

98.36

Ka b. Ka pua s Hul u

11 120

2 763

24.85

40 580

39 823

98.13

Ka b. Se ka da u

8 428

3 739

44.36

24 857

47.86

Ka b. Me l a wi

5 056

4 085

80.80

37 045

37 002

99.88

Ka b. Ka yong Uta ra

4 158

1 229

29.56

16 842

16 905

100.37

11 896

Ka b. Kubu Ra ya

19 176

17 891

93.30

58 360

61 761

105.83

Kota Ponti a na k

22 153

11 621

52.46

62 166

67 171

108.05

3 801

72.55

26 661

33 001

123.78

5 239

113 893

52.68

636 320

670 174

105.32

2015 156 540

107 447

68.64

612 569

613 411

100.14

2014 133 559

122 446

91.68

598 889

629 614

105.13

2013 132 429

153 743

116.09

527 750

582 894

110.45

2012 157 510

178 896

113.58

512 480

522 319

101.92

s:

//k

Ka l i ma nta n Ba ra t 2016

al ba

216 190

r.b

Kota Si ngka wa ng

ps .g

o. id

Ka b. Sa mba s

ht tp

Sumber : BKKBN Provinsi Kalimantan Barat

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu usaha langsung yang ditujukan untuk mengurangi tingkat kelahiran terutama melalui program penggunaan alat kontrasepsi secara konsisten dan berkesinambungan. Desamping itu, program KB ini bertujuan membangun keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Tabel 1.7 dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 2012-2013 realisasi akseptor baru peserta di Kalimantan Barat melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat kesadaran masyarakat mengikuti program keluarga berencana. Akan tetapi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu 2015-2016, realisasi akseptor baru peserta KB di Kalimantan Barat berkurang dari

target yang sudah ditetapkan dan

realisasinya semakin menurun untuk tahun 2016 (tahun 2015 realisasinya 68,64 persen menjadi 52,68 persen di tahun 2015). 16

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016 Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2015

Tabel 1.7. Jumlah Akseptor Keluarga Berencana Baru Menurut Kabupaten/Kota dan Kontrasepsi 2012-2016

Metode Kontrasepsi/ Contraceptive Methods Ka bupa ten/Kota Regency/City

Pi l

Kondom Suntika n

MOW/

Sus uk

IUD

Pil

Condom

Injection

MOP

Implant

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Ka b. Sa mba s

905

5 961

1 228

10 344

284

512

19 234

Ka b. Bengka ya ng

356

1 045

121

1 908

328

557

4 315

Ka b. La nda k

69

3 744

215

4 110

15

142

8 295

Ka b. Pontia na k

236

1 244

96

3 338

121

319

5 354

Ka b. Sa ngga u

447

2 380

468

4 310

154

1 058

8 817

Ka b. Ketapa ng

143

5 579

782

7 838

168

1 129

15 639

Ka b. Si ntang

369

2 087

62

3 903

264

426

7 111

Ka b. Ka pua s Hul u

23

461

……..

2 013

87

179

2 763

Ka b. Seka da u

400

555

2

1 477

265

1 040

3 739

Ka b. Mel a wi

116

1 498

530

1 673

11

257

4 085

Ka b. Ka yong Utara

48

202

19

827

6

127

1 229

4 528

ps .g

r.b

al ba

Total

//k

(1)

o. id

IUD

433

9 208

531

1 929

17 891

2 092

183

5 761

1 319

165

11 620

420

818

115

1 737

396

315

3 801

6 894

32 194

4 254

58 447

2015 5 789

32 988

4 820

54 031

3 949 3 315

8 155 6 504

113 893 107 447

2014 6 594

36 721

6 005

62 362

3 044

7 720

108 392

2013 11 030

48 779

7 159

73 734

3 514

9 527

292 942

69 500

2 593

10 694

346 249

1 262

Kota Pontia na k

2 100

ht tp

Kota Si ngka wa ng

s:

Ka b. Kubu Ra ya

Kalimantan Barat 2016

2012 8 950

59 133

28 026

Sumber : BKKBN Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok

yaitu

sementara (reversible) dan

permanen.

Pilihan

kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

17

Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa factor, antara lain factor keamanan, frekwensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, effesien, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

o. id

Tabel 1.8. memperlihatkan bahwa setiap tahunnya peserta KB di Kalimantan Barat berfluktuasi dimana tahun 2012 jumlah peserta KB menjadi sekitar 113.893 peserta pada tahun

ps .g

mencapai 346.249 peserta

2016. Selama kurun waktu tersebut terjadi penurunan peserta KB sekitar

r.b

67,11 persen.

al ba

Dari berbagai macam alat/cara KB yang digunakan di kabupaten/kota

//k

se-Kalimantan Barat, suntikan dan pil yang paling banyak diminati. Pada

s:

tahun 2016 yang menggunakan suntikan mencapai 58.447 peserta (51,32

ht tp

persen) dan yang menggunakan pil sebanyak 32.194 peserta (28,27 persen). Sementara jenis alat/cara KB yang sedikit penggunaannya adalah MOW/MOP, tahun 2016 sebanyak 3.949 peserta (3,47 persen). Berdasarkan kabupaten/kota tahun 2016 peserta KB paling besar terdapat di Kabupaten Sambas mencapai 19.234 peserta, diikuti oleh kabupaten Kubu Raya 17.891 peserta. Sedangkan Kabupaten Kayong Utara merupakan kabupaten yang jumlah peserta KB paling sedikit hanya sekitar 1.229 peserta.

18

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016 Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2015

al ba

r.b

ps .g

o. id

KESEHATAN DAN GIZI

13,46 persen

Penduduk mengalami keluhan kesehatan

Angka kesakitan

ht tp

s:

//k

25,62 persen

Tempat Berobat Jalan Praktek dokter 41,13 persen Puskesmas 37,62 persen

81,63 persen Persalinan Balita ditolong oleh tenaga kesehatan

2. KESEHATAN DAN GIZI Kualitas sumber daya manusia yang baik sangat dibutuhkan untuk kelancaran pembangunan nasional. Salah satu aspek yang sangat penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah aspek kesehatan. Kesehatan fisik dan mental harus terpenuhi

o. id

agar sumber daya manusia dapat berkarya, berkreasi, dan melakukan kegiatan produktif sehingga dapat mendukung proses dan dinamika

dengan

aspek

kesehatan,

pemerintah

sudah

r.b

Berkaitan

ps .g

pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah.

melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat

al ba

kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses

//k

pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran menurunkan

tingkat

angka

kesakitan

masyarakat,

s:

utamanya

menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menurunkan prevalensi

ht tp

Pembangunan di bidang kesehatan harus difokuskan pada kegiatan yang berorientasi pada aktivitas promotif dan preventif bagi SDM yang sehat, dengan tidak melupakan kegiatan kuratif dan rehabilitatif bagi SDM yang sakit.

gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan angka harapan hidup. Upaya pemerintah melalui program-program pembangunan

yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan

sumber

daya

kesehatan

yang

kompeten

mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas,

rumah

sakit,

polindes dan

posyandu

serta

menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

21

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator Gambar 2.1 Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita, 2007 dan 2012

kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan 70

Indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas 60

pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat

o. id

jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta

r.b

2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

ps .g

rasio tenaga kesehatan per penduduk.

al ba

Tingkat kesehatan penduduk di suatu provinsi salah satunya dapat dilihat dari besarnya Angka Kematian Bayi (AKB)

50 40 30 20 10

0 Bayi

SDKI 2007 SDKI 2012

//k

dan usia harapan hidup penduduknya. AKB di Kalimantan Barat

s:

pada tahun 2012 (31 kematian per 1000 kelahiran hidup) lebih

ht tp

rendah daripada AKB Indonesia yang mencapai 34 kematian per 1000 kelahiran hidup. Apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan, Kalimantan Barat berada di bawah Kalimantan Timur yang AKB nya hanya 21 kematian per 1000 kelahiran hidup sedangkan AKB Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan masih cukup tinggi yaitu masing-masing 49 dan 44 kematian

per

1000

kelahiran

hidup.

Secara

perlahan

perkembangan AKB di Kalimantan Barat cukup menggembirakan dalam jangka waktu 10 tahun. Selama dekade belakang terakhir, angka AKB Kalimantan Barat mengalami penurunan secara berangsur-angsur.

22

Balita

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

Tabel 2.1. Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita di Kalimantan Barat (Per 1000 Kelahiran) Tahun 1990, 1994, 1997, 2007 dan 2012 Indikator Kesehatan

SDKI 1990

SDKI 1994

SDKI 1997

SDKI 2007

SDKI 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Angka Kematian Bayi

81

97

70

46

31

Angka Kematian Balita

114

135

66

59

37

o. id

Sumber: SDKI

ps .g

Masing-masing merujuk dari hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 1971 sebanyak 144

r.b

kematian per 1.000 kelahiran hidup, kemudian SDKI 1990 sebanyak

al ba

81 kematian per 1.000 kelahiran hidup, SDKI 1994 dan 1997 masing-masing sebanyak 97 dan 70 kematian per 1000 kelahiran

//k

hidup. Angka ini terus mengalami penurunan. SDKI 2002 sebesar 47

ht tp

s:

kematian per 1.000 kelahiran hidup; serta terakhir tahun 2012 dari hasil SDKI 2012 menjadi 31 kematian per 1000 kelahiran hidup. Kondisi serupa juga terjadi pada angka kematian balita

(AKABA) di Kalimantan Barat yang terus mengalami penurunan. Hasil SDKI pada tahun 1971 menunjukkan bahwa angka kematian balita di Kalimantan Barat mencapai 216 kematian per 1000 kelahiran hidup, pada SDKI 1999 menjadi 39 kematian per 1.000 kelahiran hidup; serta terakhir tahun 2012 dari hasil SDKI 2012 menjadi 37 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Sumber data analisis untuk harapan hidup, tingkat kematian bayi dan jumlah kelahiran pada tabel 2.2 dibawah ini merujuk pada publikasi proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035, sedangkan tingkat kematian bayi tahun 2012 pada tabel 2.1 menggunakan hasil SDKI. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

23

Tabel 2.2. Perkembangan E0, IMR dan CDR, Tahun 2010 & 2015 2010

2015

(1)

(2)

(3)

E0 Laki-laki

67,2

68,2

E0 Perempuan

71,1

72,1

Eo L + P

69,1

70,1

IMR Laki-laki

34,6

30,3

IMR Perempuan

24,6

22,00

IMR LK + PR

29,7

CDR

5,5

Jumlah Kematan (000)

24,2

5,6

26,6

r.b

ps .g

26,3

al ba

Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2035

o. id

Indikator Fertilitas

Semakin membaiknya kondisi kesehatan masyarakat di

//k

Kalimantan Barat telah diiringi dengan peningkatan angka harapan

ht tp

s:

hidup, tercatat dari berumur 69,1 tahun (tahun 2010) menjadi lebih panjang usia mencapai 69,90 tahun (tahun 2016). Dilihat

menurut

jenis

kelamin,

angka

harapan

hidup

perempuan lebih tinggi dari laki-laki, pada tahun 2016 masing-

Gambar 2.2. Angka Harapan Hidup Kalimantan Barat 2014-2016

masing sebesar 72,17 tahun untuk perempuan dan 68,29 tahun untuk

69,9 69,87

laki-laki. Berdasarkan data SUPAS 2005, menurut kabupaten di

69,76

Kalimantan Barat, terdapat 3 (tiga) kabupaten yang memiliki AKB lebih besar dari angka provinsi yaitu kabupaten Sambas, Bengkayang dan Landak masing-masing 40,73; 42,72; 39,07 kematian per 1000

2014 2015 2016

kelahiran hidup.Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator kesehatan yang terkait erat dengan AKB yang telah disebut sebelumnya. 24

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

Tabel 2.3. Persentase Angka Kesakitan Kabupaten/ Kalimantan Barat, 2016 Angka Kesakitan

Tempat Tinggal

Laki-laki (2) 46,53 49,62 48,67

(1) Perkotaan Pedesaan Perkotaan+Pedesaan

Perempuan (3) 53,47 46,79 51,33

Sumber: BPS (diolah dari Hasil Susenas)

o. id

Maksudnya, jika suatu wilayah dengan AKB tinggi biasanya diikuti oleh AHH yang rendah. Sebaliknya yang terjadi bila AHH

ps .g

tinggi, maka diiringi oleh rendahnya AKB. Seiring dengan berjalannya waktu, angka kematian bayi di Kalimantan Barat terus menurun.

r.b

Selain AKB dan AHH, tingkat kesehatan penduduk juga diukur

al ba

dengan angka kesakitan yang menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik

//k

dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga

ht tp

s:

maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umunya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berat semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut. Hasil Susenas tahun 2016 menunjukkan secara total angka kesakitan penduduk Kalimantan Barat perempuan lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki, yaitu perempuan mencapai 51,33 persen, sedangkan laki-laki 48,67 persen. Ini sejalan dengan kalau melihat berdasarkan daerah tempat tinggal, diperkotaan penduduk perempuan lebih tinggi angka kesakitan dibanding dengan penduduk laki-laki. Hal ini mengindentifikasikan bahwa penduduk perempuan lebih rentan terhadap penyakit dibanding penduduk laki-laki. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

25

Tabel 2.4. Rata-rata Lama Hari Sakit Penduduk Kalimantan Barat, 2016 Kabupaten/Kota

Menurunnya angka morbiditas pada tahun 2013 tidak dapat dikatakan sebagai kondisi kesehatan penduduk yang lebih baik,

Rata-rata (Hari) (2)

Sintang Kapuas Hulu Sekadau Melawi Kab. Kayong Utara Kubu Raya Pontianak Kota Singkawang Kalimantan Barat

Kabupaten dengan penduduk yang paling sedikit mengalami keluhan kesehatan

o. id

Sanggau Ketapang

pada kisaran 4-7 hari.

adalah kabupaten Bengkayang dan kabupaten Sekadau yaitu masing-masing 4.37 hari dan

ps .g

Mempawah

2016 rata-rata lama sakit penduduk berada

4.95 hari.

r.b

Landak

lama sakit penduduk. Hasil Susenas tahun

Sedangkan

pada

angka

kesakitan

(morbiditas), Kabupaten Kayong Utara yang

al ba

Kab. Bengkayang

6,42 4,37 5,02 5,57 6,63 5,27 5,75 5,05 4,95 5,32 7,01 5,2 6,15 5,47

paling tinggi angka kesakitannya (7,01 hari).

//k

Sambas

jika tidak diikuti dengan menurunnya rata-rata

Selanjutnya, diikuti oleh kabupaten Sanggau

s:

(1)

ht tp

dan kabupaten Sintang masing-masing 6,63 5,60 Sumber: BPS (diolah dari Hasil Susenas)

2.2 Tingkat Imunitas dan Gizi Balita Ibu yang sedang mengandung harus mulai memperhatikan asupan yang dimakannya, karena hal tersebut merupakan gizi dan imunisasi awal seorang anak dimulai. Kemudian dilanjutkan setelah sang anak lahir dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI). ASI mengandung semua bahan yang diperlukan dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi. ASI sangat dianjurkan untuk bayi mulai dari 0 sampai 6 bulan kemudian dilanjutkan bersama dengan makanan tambahan dan ASI tetap di berikan hingga usia 2 tahun.

26

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

ASI memliki manfaat sangat besar untuk jangka panjang, karena ASI adalah nutrisi terbaik dan terlengkap mengandung zat antibodi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi, dan melindungi tubuh bayi dari alergi dan diare serta penyakit infeksi lainnya. Tujuan menyajikan persentanse anak usia 24-59 bulan yang pernah di susui adalah dapat diketahui berapa persen dari anak-anak yang berusia di atas 2 tahun (24-59 bulan) yang pada saat usia mereka 0-24 bulan pernah

o. id

disusui.

ASI mengandung zat kekebalan tubuh (penolak/ pencegah penyakit) serta dengan memberikan ASI akan memberikan kedekatan batin dan menumbuhkan kasih sayang antara ibu dan anak

2016 (3) 88.08 95.59 93.21

al ba

Perkotaan Pedesaan Perkotaan+Pedesaan

//k

(1)

2015 (2) 88.68 95.59 93.21

s:

Tempat Tinggal

r.b

Yang pernah disusui

ps .g

Tabel 2.3. Persentase Anak Usia 24 – 59 Bulan yang Pernah Disusui Dan Lamanya Disusui, 2015 – 2016 Rata-Rata lama disusui (Bulan) 2015 2016 (4) (5) 10 10 11 11 10 10

ht tp

Sumber: BPS (diolah dari hasil Susenas)

Hasil Susenas 2016 Kalimantan Barat menunjukkan bahwa Rata-rata lama bayi disusui di daerah perdesaan pada tahun 2016 adalah 11 bulan sedangkan rata-rata lama bayi disusui di daerah perkotaan pada tahun 2016 adalah 10 bulan.

dari anak usia 24-59 bulan yang pernah disusui pada saat usia mereka 0-24 bulan ada sebanyak 91,56 persen tidak berubah dari pada 2015. Jika dilihat berdasarkan wilayah ternyata lebih banyak persentase anak usia 24-59 bulan yang pernah disusui pada saat usia 0-24 bulan yang tinggal di perdesaan dibanding di perkotaan, yaitu dipedesaan mencapai 95.59 sedangkan diperkotaan 88.08. Untuk rata-rata lamanya bayi disusui, hasil susenas 2016 Kalimantan Barat selama 10 Bulan.

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

27

Dianjurkan seorang ibu dapat menyusui bayinya selama 2 tahun, karena semakin

lama

bayi

mendapatkan

ASI

akan

memberikan

kekebalan/proteksi yang lebih kuat. Bila dilihat rata-rata lama bayi disusui pada tahun 2014 dan 2015 masing-masing sekitar 18 dan 10 bulan. Demikian juga rata-rata lama bayi disusui di daerah perdesaan pada tahun 2014 dan 2015, masing-masing 19 dan 11 bulan sedangkan rata-rata lama bayi disusui di daerah perkotaan pada tahun 2014 dan

o. id

2015 masing-masing 15 dan 10 bulan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa balita usia 24-59 bulan di perdesaan mendapatkan

ps .g

tingkat imunitas dan pertumbuhan yang lebih baik. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat banyaknya ibu-ibu

r.b

yang tinggal di daerah perdesaan,diperkirakan mempunyai banyak

mendukung si ibu bayi untuk menyusui anaknya. Faktor lain yang

//k

sangat umum dan sering dijumpai adalah lebih besarnya waktu bagi

s:

ibu-ibu di perdesaan untuk tetap tinggal di rumah, dibandingkan dengan

ht tp

Imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit.

al ba

waktu di rumah sehingga memiliki kesempatan yang besar untuk

ibu-ibu yang tinggal di perkotaan yang cenderung lebih banyak waktunya digunakan untuk bekerja di luar rumah yang berjarak jauh dari lingkungan rumah tinggal. Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Jenis imunisasi ada dua macam yaitu: imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif dimana kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindung dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang sekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/morbili dan Hepatitis B.

28

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

Tabel 2.4. Persentase Anak Umur 17-59 Bulan yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi, 2014 -2015

(1) BCG DPT POLIO CAMPAK HEPATITIS

Perkotaan 2014 (2) 93.15 87.38 87.4 73.76 85.62

Pedesaan

2015 (3) 99.71 95.8 98.59 66.08 94.6

2014 (4) 85.45 81.59 81.68 70.73 75.21

2015 (5) 97.29 91.22 97.73 69.82 90.65

2014 (6) 87.86 83.40 83.47 71.68 78.47

2015 (7) 98.02 92.61 97.99 68.72 91.85

ps .g

Sumber: BPS (diolah dari hasil Susenas)

Kota +Desa

o. id

Imunisasi

r.b

Dalam kurun waktu 2 tahun berdasarkan hasil Susenas 2014

al ba

dan 2015, di Kalimantan Barat mayoritas anak umur 12-59 bulan yang mendapatkan imunisasi wajib sudah mencapai lebih dari 90

//k

persen kecuali untuk imunisasi campak yang hanya mencapai

s:

71,68 persen di tahun 2014 bahkan menurun nilainya pada tahun

ht tp

2015 menjadi hanya 68,72 persen. Selain pemenuhan ASI dan imunisasi, program kecukupan gizi juga sangat penting bagi balita, karena kekurangan gizi pada balita akan mempengaruhi kecerdasan dan pertumbuhan anak. Kasus gizi buruk umumnya menimpa balita dengan latar belakang

Kasus gizi buruk per 1000 penduduk di Kalimantan Barat pada tahun 2015 sebanyak 2 (dua) balita yaitu 1 (satu) balita di kabupaten Sintang dan 1 (satu) balita di kabupaten Kapuas Hulu.

ekonomi kurang/lemah. Hasil survei Riskedas 2010 (Riset Survei Kesehatan Dasar) yang dilakukan oleh Kementerian Kesahatan Indonesia selama periode tahun 2007 hingga 2010 persentase balita gizi buruk kurang di Kalimantan Barat meningkat dari 22,5 persen pada tahun 2007 menjadi 29,1 persen pada tahun 2010. Begitu juga dengan balita berdasarkan tinggi badan (pendek) meningkat dari 39,3 persen pada tahun 2007 menjadi 39,7 persen pada tahun 2010.

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

29

2.3 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan Pemanfaatan fasilitas kesehatan yang disediakan baik oleh pemerintah maupun swasta diharapkan agar masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat dapat segera ditangani. Sehingga dapat terwujud masyarakat yang sehat dan pada akhirnya akan diperoleh sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan produktif. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan harus didukung oleh kondisi sosial ekonomi penduduk yang cukup baik,

o. id

kemudahan akses, serta tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

ps .g

Tingginya persentase penduduk di daerah perkotaan yang memanfaatkan berobat ke praktek dokter/klinik, mengingat lebih mudahnya

r.b

akses dan kualitas pelayanannya jauh lebih baik dibandingkan dengan di

al ba

daerah perdesaan. Sebagai dampaknya akan terlihat berbagai keluhan dan

//k

masalah kesehatan segera tertangani lebih cepat dan lebih baik. perubahan

sikap

masyarakat

yang

terhadap

s:

Peningkatan

ht tp

ketersediaan fasilitas kesehatan merupakan sarana untuk memudahkan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Pemanfaatan fasilitas kesehatan yang tersedia merupakan salah satu indikator untuk mengukur kepedulian masyarakat terhadap kesehatan dan hidup sehat. Namun di sisi lain, semakin tinggi angka kunjungan ke fasilitas kesehatan mengisyaratkan semakin tinggi juga tingkat keluhan kesehatan masyarakat di daerah tersebut, yang ditandai dengan meningkatnya persentase penduduk yang berobat baik ke praktek dokter/klinik maupun rumah sakit. Persentase penduduk perkotaan yang berobat ke praktek dokter/bidan/klinik meningkat dari 48,97 persen pada tahun 2015 menjadi 56,40 persen pada tahun 2016. Sementara itu, baik penduduk perkotaan maupun pedesaan yang berobat ke rumah sakit menurun dari 11,17 persen pada tahun 2015 menjadi 9,85 persen pada tahun 2016.

30

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

Tabel 2.5. Persentase Penduduk Yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat, 2015-2016 Kota +Desa Perkotaan 2015 2016

Tempat berobat

Pedesaan 2015 2016

2015

2016

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Rumah Sakit

17.27

14.39

25.08

7.56

11.17

9.85

Praktek Dokter/Bidan

48.97

56.40

32.84

38.27

41.13

43.68

Puskesmas

29.81

27.26

48.69

47.57

37.62

37.44

Petugas Kesehatan/ UKBM* Pengobatan Tradisional Lainnya

21.45 2.62 4.69

1.21 1.79 4.44

41.71 2.06 6.83

11.79 2.28 7.07

46.14 3.04 3.07

8.24 2.12 6.19

o. id

(1)

ps .g

UKBM * terdiri dari Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan Sumber: BPS (diolah dari hasil Susenas)

r.b

Capaian yang cukup baik pada penduduk di daerah

al ba

perdesaan maupun perkotaan di Kalimantan Barat dimana terjadi peningkatan persentase penduduk yang berobat ke praktek dokter/

//k

klinik maupun bidan. Hal ini berarti penduduk perdesaan maupun

s:

perkotaan di Kalimantan Barat cukup mudah mengakses fasilitas

ht tp

dan tenaga kesehatan. Secara menyeluruh kondisi penduduk yang berobat ke pelayanan kesehatan dengan tenaga ahli kesehatan yang terlatih mengalami peningkatan yang sangat nyata dibandingkan

Pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal mereka berada

dengan tahun-tahun sebelumnya. Terjadinya pergeseran dan perubahan penduduk yang berobat

dari

tenaga

kesehatan

yang

kurang/tidak

terlatih/tradisional menuju ke tenaga kesehatan terlatih secara medis memperlihatkan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara keseluruhan akan pentingnya kesehatan, juga merupakan indikator meningkatnya kondisi sosial ekonomi suatu wilayah.

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

31

2.4 Tenaga Penolong Persalinan Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, selain ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan, juga yang tidak kalah pentingnya adalah tenaga penolong persalinan. Hal ini berkaitan dengan upaya menurunkan angka kematian bayi dan ibu saat melahirkan. Tenaga penolong persalinan menentukan

o. id

keberhasilan persalinan dan akan berpengaruh pada kesehatan

ps .g

ibu dan bayi yang ditolong selanjutnya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis

karena mereka telah

r.b

menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar

al ba

kesehatan. Data mengenai penolong kelahiran dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesehatan, terutama dalam

//k

hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak, serta

s:

pelayanan kesehatan secara umum. Persalinan yang aman dapat dilakukan oleh tenaga

ht tp

Tenaga penolong persalinan menentukan keberhasilan persalinan dan akan berpengaruh pada kesehatan ibu dan bayi yang ditolong selanjutnya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan.

kesehatan seperti dokter dan bidan. Persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dianggap lebih baik daripada yang ditolong

oleh

dukun

atau

lainnya,

karena

dapat

menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan terutama pada saat kelahiran. Walau demikian, masih ada persalinan yang ditolong oleh dukun dan tanaga lainnya.

32

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

Gambar 2.6. Persentase Balita Menurut Penolongan Kelahiran Terakhir Oleh Tenaga Medis di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat, 2016 85,6

96,1 73,1

85,5 78,2 82,3 70,9 85,2 70,0 72,0 68,1 66,1

98,4 87,8

ps .g

o. id

100 80 60 40 20 0

Sebagian besar (di atas 50 persen) balita di Kalimantan

r.b

Barat pada tahun 2016 ditolong persalinannya oleh tenaga medis

al ba

(82.51 persen). Pada daerah perkotaan, balita yang ditolong persalinannya oleh klinik/bidan/praktek dokter lebih besar

//k

dibanding dengan yang ditolong rumh sakit/ RS bersalin yaitu

s:

masing-masing 43.20 persen dan 35,59 persen. Sedangkan

ht tp

persalinan yangcukup dilakukan rumah juga masih cukup besar jawa yang masih tinggi di angka penolong persalinana (10.90 persen) dibanding dengan persalinan yang dilakukan di Puskesmas/Polindes (9,37 persen). Hal yang berbeda terjadi di daerah perdesaan di

Terdapat 2 kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang persentase penolong persalinannya oleh tenaga medis 90 persen ke atas yaitu kota Pontianak (98,4 persen), kabupaten Landak (96,1 persen).

Kalimantan Barat, dimana balita yang ditolong persalinannya di rumah cukup besar mencapai 51.37 persen.

Kemudian

persalinan yang dilakukan di Puskesmas/Polindes, 19.24 persen, dan persalinan pada klinik/bidan/praktek dokter, 15.62 persen.

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

33

Tabel 2.7. Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan di Kalimanta Barat, 2016 Pedesaan

Perkotaan

Desa+Kota

(1)

(2)

(3)

(4)

Rumah Sakit/ RS Bersalin

13.61

35.59

20.58

Klinik/ Bidan/ Prektek Dokter

15.62

43.20

24.37

Puskesmas/ Polindes/ Postu

19.24

9.37

16.11

Rumah

51.37

10.90

38.54

Lainnya

0.15

0.94

0.40

ps .g

o. id

Tempat berobat

r.b

Sumber: BPS (diolah dari hasil Susenas)

al ba

Secara umum bila diamati berdasarkan daerah tempat tinggal pedesaan dan perkotaan di Kalimantan Barat, balita yang

//k

penolong persalinannya di rumah sakit untuk daerah perkotaan

s:

lebih tinggi dibanding daerah pedesaan, perkotaan mencapai 35,59

ht tp

persen sedangkan pedesaan 13,61 persen. Demikian pula untuk penolong

kelahiran

di

klinik/bidan/prektek

dokter,

daerah

perkotaan lenih tinggi dibanding daerah pedesaan yaitu masingmasing, 43.20 persen dan 15.62 persen. Sebaliknya untuk penolong persalinan yang dilakukan di rumah, daerah pedesaan lebih besar dibanding daerah perkotaan, yaitu untuk pedesaan mencapai 51.37 persen sedangkan perkotaan hanya 10.90 persen.

34

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

Tabel 2.8. Jumlah Puskesmas Per 500.000 Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat, 2015 Jumlah / Total (unit) Puskesmas Puskesmas Pembantu

245 998 193 391 195 999 105 477 545 409 607 618 207 601

Puskesmas Keliling

Jumlah / Puskesmas

(4)

(5)

(6)

27 17 16 14 19 24 20 23 12 11 8 20 23 9

92 70 74 20 88 133 60 83 69 64 28 71 11 18

25 34 28 14 21 21 52 38 6 9 13 1 20 7

144 121 118 48 128 178 132 144 87 84 49 92 54 34

o. id

(3)

ps .g

(2) 523 115 238 610 357 608 251 775 444 596 475 985 396 392

r.b

(1) 1. Kab. Sambas 2. Kab. Bengkayang 3. Kab. Landak 4. Kab. Pontianak 5. Kab. Sanggau 6. Kab. Ketapang 7. Kab. Sintang 8. Kab. Kapuas Hulu 9. Kab. Sekadau 10. Kab. Melawi 11. Kab. Kayong Utara 12. Kab. Kubu Raya 13. Kota Pontianak 14. Kota Singkawang

Jumlah Penduduk

al ba

Kabupaten/Kota

//k

Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka 2016

ht tp

s:

Puskesmas sebagai pusat kesehatan masyarakat di tingkat administrasi pemerintah terbawah yang paling dekat dengan masyarakat sangat penting peranannya. Jumlah puskesmas di Kalimantan Barat cukup memadai. Puskesmas terbanyak terdapat di kabupaten Sambas (27 buah), kabupaten Ketapang (24 buah), dan kabupaten Kapuas Hulu dan kota Pontianak masing-masing 23 buah. Sedangkan di kabupaten Kayong Utara hanya terdapat 8 puskesmas. Begitu juga dengan kota Singkawang yang hanya memiliki 9 puskesmas. Selain itu, tersedia juga puskesmas pembantu dan puskesmas keliling. Kabupaten Ketapang memiliki 133 puskesmas pembantu dan 21 puskesmas keliling. Jadi, total puskesmas per 500.000 penduduk di kabupaten Ketapang adalah sebanyak 178 buah puskesmas. Terdapat 144 buah puskesmas per 500.000 penduduk di kabupaten Sambas dan Kapuas Hulu. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

35

Tabel 2.9. Jumlah Tenaga Kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat, 2015-2016 Tenaga Kesehatan

2015

2016

(1)

(2)

(3)

Dokter Spesialis Dokter Umum Dokter Gigi Bidan Perawat

248 578 124 3 024 6 508

504 664 142 2 702 5 433

Jumlah

10 482

9 445

o. id

Sumber : Kalimantan Barat Dalam Angka 2016

ps .g

Ketersediaan tenaga kesehatan medis yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terus diusahakan oleh pemerintah. Tercermin dari

r.b

sasaran dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2010-2014 dalam hal sumber

al ba

daya kesehatan adalah menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan dan menekankan pada standar pelayanan dasar bidang kesehatan

//k

secara efektif dan efisien.

s:

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat,

ht tp

selama 2 tahun terakhir, secara total jumlah tenaga kesehatan di Kalimantan Barat mengalami penurunan. Akan tetapi penurunan hanya terjadi pada jumlah bidan dan perawat. Sedangkan Jumlah dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi jumlahnya meningkat. Dokter spesialis meningkat dari 248 orang menjadi 504 orang, dokter umum meningkat dari 578 pada tahun 2015 menjadi 664 pada tahun 2016. Peningkatan juga terjadi pada dokter gigi dari 124 orang menjadi 142 orang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah terus melakukan upaya memenuhi kebutuhan pelayanan medis masyarakat dengan menyediakan tenaga kesehatan yang terdidik dan terlatih.

36

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

PENDIDIKAN ANGKA MELEK HURUF

o. id

91,81 persen

r.b

ps .g

Penduduk 10+ mampu baca tulis

al ba

TINGKAT PENDIDIKAN

ht tp

s:

//k

48,52 persen Penduduk 15+ yang tamat SMP ke atas ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH 98,35 persen Penduduk usia 7-12 tahun bersekolah

3. PENDIDIKAN Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu maka setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap

o. id

warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku,

ps .g

etnis, agama, dan gender. Hal tersebut tertuang dalam UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945 pasal 28C ,ayat1) dinyatakan bahwa

r.b

setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan

al ba

kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas

//k

hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam

s:

Pasal 31 ayat 2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

ht tp

Setiap orang berhak mengembangk an diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan

hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan

untuk

mendukung

keberlangsungan

pembangunan

bangsa. Pemerataan

akses

dan

peningkatan

mutu

pendidikan

diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki

kecakapan

hidup

sehingga

mendorong

tegaknya

pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

41

modern yang dijiwai nilai-nilai pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-undang sistim pendidikan Nasional, yang Tahun UU No 20 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana,

o. id

ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah negara republik Indonesia (sekaligus pemerintah daerah)

ps .g

wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap

r.b

warganegara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu

al ba

pendidikan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional,

Dalam UU No. 20 Tahun 2003, Pemerintah harus mengusahaka n segala yang terkait dengan pendidikan baik dari sisi penyelenggar aan, sarana,

//k

maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak

ht tp

s:

pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah. Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini diantaranya Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partispasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, serta Persentase Rasio Murid Guru dan Rasio Murid Kelas. Indikatorindikator tersebut diolah dari hasil survei sosial ekonomi nasional

42

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

yang dilakukan BPS dan registrasi yang di lakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

Angka Melek Huruf (AMH) Sesorang dikatakan melek huruf apabila paling tidak orang tersebut dapat menggunakan kemampuan baca dan tulis dengan huruf latin dan berhitung dengan angka arab dalam kegiatannya memerlukan kecakapan tersebut dan juga memungkinkannya

o. id

untuk melanjutkan pemanfaatan kecakapan membaca, menulis dan berhitung untuk pengembangan diri dan masyarakat. Melek

meningkatnya

angka

ps .g

huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf. Semakin melek

huruf

menunjukkan

semakin

r.b

menurunnya angka buta huruf. Baik angka melek huruf naupun

al ba

angka buta huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf.

//k

Program pemberantasan buta huruf sebetulnya sudah berjalan

s:

sejak jaman kemerdekaan, namun dalam perjalanannya terjadi

ht tp

pasang surut, bahkan dalam sejarahnya negara Indonesia pernah memproklamirkan bebas buta huruf. Tetapi karena tidak dipergunakan ketrampilan menyebabkan banyak yang menjadi buta kembali. Program pemberantasan buta huruf mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis dengan huruf latin dan berhitung serta berketrampilan. Dengan

kemampuan yang dimiliki tersebut memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tujuan lain adalah menciptakan tenaga lokal yang potensial guna mengelola sumber daya yang ada dilingkungannya. Bagi pendidikan persekolahan, diharapkan akan mampu menekan angka putus sekolah di pendidikan persekolahan.

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

43

Pada tahun 2016, di Kalimantan Barat terjadi peningkatan Angka Melek Huruf bila dibandingkan dengan tahun 2015. AMH naik dari 91,81 persen menjadi 95,44 persen. Peningkatan AMH menunjukkan bahwa angka buta aksara di masyarakat semakin menurun. Walaupun buta aksara sudah menurun program pemberantasan buta aksara di Kalimantan Barat sangatlah diperlukan.

o. id

Rata-rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat

ps .g

digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam mengeyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai

r.b

pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas

al ba

yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulangi). Indikator rata-rata lama sekolah sangat

//k

penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk

ht tp

sektor pendidikan.

s:

menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam

sektor

kebudayaan

pendidikan, akan

kementerian

menempuh

berbagai

pendidikan upaya

dan

dengan

meningkatkan waktu rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antar jenjang pendidikan. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh (2014), cara paling efektif untuk menaikkan waktu rata-rata lama sekolah bukan dengan menyekolahkan kembali penduduk Indonesia yang telah berusia lanjut, tetapi mengupayakan agar tidak ada lagi peserta didik yang putus sekolah. 44

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

o. id ps .g r.b

al ba

Upaya lain yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), meningkatkan

//k

partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang bermutu,

s:

meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah, meningkatkan

ht tp

akses dan daya saing pendidikan tinggi, serta meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas tahun 2016 di Kalimantan Barat sebesar 6,98 tahun atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (6,93 tahun). Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk Kalimantan Barat baru mampu menempuh pendidikan sampai kelas 1(satu) SMP atau putus sekolah di kelas 1(satu) SMP. Dilihat bersadarkan kabupaten/kota, rata-rata lama sekolah paling tinggi dicapai Kota Pontianak yaitu selama 9,78 tahun pada tahun 2016, atau rata-rata penduduk Kota Pontianak mampu menempuh pendidikan sampai kelas 3(tiga) SMA. Sementara ratarata lama sekolah paling rendah di Kabupaten Kayong Utara, tahun 2016 baru mencapai 5,84 tahun. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

45

Tingkat Pendidikan Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang

dapat

digambarkan

dari

tingkat

pendidikan

yang

ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikannya yang tinggi dapat mempunyai

o. id

pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi.

ps .g

Dengan demikian meningkatnya keterampilan/keahlian seakan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja.

r.b

Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat

al ba

digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar

//k

9 tahun yang di canangkan pemerintah.

s:

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari

yang

dapat

ht tp

keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya digambarkan

dari

tingkat

pendidikan

yang

ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikannya yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi.

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam sektor pendidikan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan akan menempuh berbagai upaya dengan meningkatkan waktu rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas.

Dengan demikian meningkatnya keterampilan/keahlian seakan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang di canangkan pemerintah.

46

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

Tabel 3.3 dapat dilihat persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Kalimantan Barat pendidikan penduduk paling tinggi dijenjang Sekolah Dasar (SD), walaupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya pada tahun 2016 mencapai 32,57 persen. Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang menamatkan jenjang pendidikan SMP tahun 2016 mencapai 20,60 persen. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran masyarakat bahwa pendidikan sangat penting sehingga masyarakat

ps .g

masyarakat ini terus meningkat sehingga mampu menurunkan jumlah masyakat yang tidak bersekolah. Dengan kata lain,

r.b

masyarakat yang menyadari bahwa pendidikan itu sangat penting

al ba

akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada tingkat pendidikan SMA/sederajat mengalami penurunan

//k

bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 21,41 persen pada tahun 2015 menjadi sebesar 17,87 persen pada tahun 2016.

s:

Secara umum tingkat pendidikan yang mampu ditamatkan oleh penduduk di perkotaan lebih baik dari penduduk di pedesaan.

o. id

aktif berpartisipasi dalam pendidikan. Diharapkan kesadaran

ht tp

Untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi tingkat pendidikan juga mengalami penurunan. Bila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, penduduk di

perkotaan mempunyai tingkat pendidikan yang lebih baik daripada penduduk perdesaan. Persentase penduduk perkotaan dengan tingkat pendidikan SMP ke atas pada setiap jenjang pendidikan lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan.

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

47

Tabel 3.3. Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan 2015 dan 2016 (Diolah dari Hasil Sakernas) 2015

2016

(1)

(2)

(3)

1. Tidak/Belum Pernah Sekolah 2. Tidak/Belum Tamat SD 3. Sekolah Dasar 4. SMTP/Sederajat 5. SMTA/Sederajat 6. Perguruan Tinggi

7,20 16,32 27,96 20,86 21,41 6,26

0 23,34 32,57 20,60 17,87 5,45

100.00

100,00

ps .g

al ba

r.b

Jumlah / Total

o. id

Tingkat Pendidian

//k

Tingkat Partisipasi Sekolah

s:

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator

ht tp

yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Pemerintah

berharap

agar

kedua

indikator

selalu

menunjukkan peningkatan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan bersetaraan.

48

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

Berdasarkan data susenas tahun 2016, terjadi peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada semua kelompok umur bila dibandingkan dengan tahun 2015. Secara umum APS penduduk berumur 7-12 tahun sebesar 98,35 persen pada tahun 2016 atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya pada tahun 2015 yang sebesar 98,27 persen, sedangkan penduduk berumur 13-15 tahun 2016 sebesar 92,12 persen atau mengalami

o. id

kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 91,91 persen. Sementara itu, APS penduduk berumur 16-18 tahun juga

ps .g

mengalami kenaikan dari 66,83 persen menjadi 67,16 persen

r.b

pada tahun 2016. Peningkatan APS pada semua kelompok umur

al ba

tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan semakin meluas dan mudah diakses oleh masyarakat di Kalimantan Barat.

//k

Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia

s:

Pintar melalui pelaksanaan wajib belajar 12 tahun pada RPJMN

ht tp

2015-2019 diantaranya adalah meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah, dengan target sasaran tahun 2019 sebagai berikut: a. Angka Partisipasi PAUD sebesar 77,2 persen b. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI sebesar 94,8 persen c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A sebesar 114,1 persen d. APM SMP/MTs sebesar 82 persen e. APK SMP/MTs paket B sebesar 106,9 persen

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

49

Tabel 3.4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah dan Kabupaten/ Kota Kalimantan Barat , 2015-2016 (Diolah dari Hasil Susenas) Laki-laki+ Perempuan Kabupaten/Kota

Kelompok Umur 19 - 24

2016 (3)

2015 (4)

2016 (5)

2015 (6)

2016 (7)

2015 (8)

2016 (9)

99.27

98,89

89.89

94,36

71.40

73,69

19.53

25.35

Bengkayang

97.10

96,81

85.85

90,53

61.42

66,09

11.29

11.79

Landak

97.90

97,82

93.65

93,12

69.88

71,35

19.97

17.54

Pontianak

98.12

99,07

95.88

94,35

67.35

70,75

18.97

15.28

Sanggau

98.38

97,95

91.92

88,39

50.81

63,17

18.08

7.10

Ketapang

96.24

96,18

83.31

91,75

60.83

67,29

17.41

13.44

Sintang

97.55

98,92

91.68

91,18

58.14

60,13

18.44

20.23

Kapuas Hulu

98.76

99,36

93.16

88,08

74.53

70,37

22.16

11.84

Sekadau

97.97

98,70

88.70

90,18

62.07

60,28

14.68

11.65

Melawi

96.28

96,51

87.98

83,02

59.63

54,22

13.97

12.32

Kayong Utara

99.19

98,70

98.82

93,86

74.11

73,69

18.07

10.87

Kubu Raya

99.29

99,25

94.95

97,27

69.37

62,45

25.31

27.47

99.44

99,25

98.75

94,58

83.46

70,53

42.69

52.20

99.23

99,06

90.20

87,60

59.23

75,93

20.83

26.17

98.27

98,35

91.91

92,12

66.83

67,16

23.18

23.32

Pontianak Singkawang Total

r.b

ps .g

o. id

2015 (2)

s:

(1) Sambas

al ba

16 - 18

//k

13 - 15

ht tp

7 - 12

Untuk kelompok usia 13 – 15 tahun peningkatan APS terjadi pada kabupaten Sambas, kabupaten Bengkayang, Ketapang, Sekadau, dan Kubu Raya. Demikian pula untuk kelompok usia 16 – 18 tahun terlihat beberapa kabupaten/kota terjadi peningkatan APS dan kabupaten/kota lainnya terjadi penurunan, sedangkan untuk kelompok usia 19 – 24 tahun peningkatan APS terjadi di Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sintang, Kubu Raya,

50

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

KETENAGAKERJAAN

ps .g

o. id

TPAK

al ba

r.b

69,32 persen

4,23 persen

Tingkat Pengangguran Terbuka

ht tp

s:

//k

Penduduk 15+ yang termasuk angkatan kerja

TPT

LAPANGAN USAHA 48,65 persen Penduduk 15+ yang bekerja di sektor pertanian

33,93 persen Status pekerjaan utama sebagai buruh/karyawan

4. KETENAGAKERJAAN

Dalam pelaksanaan pembangunan, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan

o. id

kualitas manusia. Jumlah tenaga kerja yang tepat dengan kualitas yang baik dapat meningkatkan produktivitas. Menurut Sumitro

ps .g

Djojohadikusumo (1987), tenaga kerja adalah semua orang yang

r.b

bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja dan mereka yang terpaksa

//k

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat

s:

sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan

ht tp

Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintahan

al ba

menganggur karena tidak ada kesempatan kerja.

kesejahteraan

dan

keamanan

masyarakat.

Tingginya

tingkat

pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah. Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka

pembangunan

nasional

dan

pemecahan

masalah

ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat di tentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

57

Sumber data penghitungan indikator ketenagakerjaan diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Beberapa indikator yang biasa digunakan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja, persentase pekerja

o. id

anak, serta persentase pekerja menurut kelompok upah/pendapatan

ps .g

bersih.

r.b

4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Kesempatan Kerja

al ba

Penduduk terbagi menjadi dua kelompok yaitu penduduk usia kerja

//k

dan bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang

s:

berumur 15 tahun ke atas. Sedangkan penduduk yang termasuk bukan

ht tp

usia kerja adalah penduduk yang berumur 0-14 tahun. Dalam publikasi ini penduduk usia kerja dibagi menjadi tiga kelompok usia yaitu 1524, 25-54, dan 55+. Kelompok usia 15-24 tahun adalah kelompok usia yang sudah dikategorikan menjadi kelompok usia kerja, meskipun semestinya mereka masih harus sekolah. Kelompok usia 25-54 tahun adalah mereka yang produktif dalam pasar kerja, dan usia 55+ adalah mereka yang dianggap sudah kurang produktif lagi dalam pasar kerja. Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa sebagian besar atau lebih

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (usia 15

dari 50 persen penduduk usia kerja berada pada kelompok umur produktif, yaitu 25-54 tahun. Proporsi yang cukup besar juga terdapat pada penduduk usia kerja kelompok umur 15-24 tahun yaitu sebesar 25,19 persen. Sedangkan penduduk usia kerja kelompok umur 55 tahun ke atas adalah sebesar 15,40 persen.

58

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

Tabel 4.1 Perkembangan Persentase Penduduk Usia Kerja di Kalimantan Barat, Tahun 2012-2016 (Agustus) Kelompok Umur (1) 15-24 25-54 55+

2012 (2) 26,81 60,09 13,10

2013 (3) 26,55 59,36 14,09

2014 (4) 26,10 59,39 14,51

2015 (5) 25,62 59,43 14,95

2016 (6) 25,19 59,41 15,40

o. id

Sumber:BPS (diolah dari Sakernas)

ps .g

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (usia 15 tahun

r.b

ke atas). Penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja adalah

al ba

penduduk usia kerja (berumur 15 tahun ke atas) yang selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun

//k

yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti sedang cuti.

s:

Selain itu, penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan namun sedang

ht tp

berusaha mendapatkan pekerjaan (penganggur) termasuk juga dalam angkatan kerja. Besaran nilai TPAK, menunjukkan proporsi penduduk usia 15

tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja, yang berpotensi untuk dapat terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa. Selain itu, keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi juga dapat diukur oleh banyaknya penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja dan penganggur). Semakin tinggi nilai TPAK, maka semakin besar pula proporsi penduduk usia kerja yang memasuki pasar kerja atau yang sesungguhnya terlibat secara ekonomi atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu.

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

59

o. id ps .g r.b

al ba

Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat

//k

Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan

s:

sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang

ht tp

mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran. Jumlah angkatan kerja di Kalimantan Barat pada Agustus 2016 mencapai 2,39 juta orang, berkurang dibanding agustus 2015 (2,42 juta orang). Jumlah penduduk yang bekerja di Kalimantan Barat pada Agustus 2016 mencapai 2,29 juta orang, hampir sama dengan keadaan agustus 2015 (2,31 juta orang). 60

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

ps .g

o. id

Tabel 4.4. Jumlah Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2015-2016 (000 orang) Agustus Februari Agustus Pendidikan 2015 2016 2016 (1) (2) (3) (4) SD ke bawah 35 32 33 Sekolah Menengah Pertama 23 25 13 Sekolah Menengah Atas 40 32 32 Sekolah Menengah Kejuruan 10 7 10 Diploma I/II/III 3 8 6 Universitas 10 6 7 Jumlah 121 110 101

r.b

Sumber: BPS (diolah dari Sakernas)

al ba

Secara umum, jumlah pengangguran dilihat menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan menurun, hal ini sejalan dengan TPT total

//k

yang juga menurun pada Agustus 2016 sebesar 4,23 persen dibanding

s:

TPT Agustus 2015 sebesar 5,15 persen.

ht tp

Jika dibandingkan keadaan Agustus 2016 dengan Agustus 2015 hampir semua pengangguran pada tingkat pendidikan menurun, kecuali tingkat pendidikan diploma yang mengalami peningkatan sebesar 3 ribu orang atau sekitar 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama dapat dikelompokkan menjadi dua jenis kegiatan yaitu pekerja formal dan pekerja informal, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sisanya termasuk pekerja informal. Berdasarkan identifikasi ini, maka pada Agustus 2016 sekitar 874 ribu orang (38,19 persen) bekerja pada kegiatan formal dan 1.414 ribu orang (61,81 persen) bekerja pada kegiatan informal. Selama periode satu tahun terakhir penduduk yang bekerja dengan status buruh/karyawan bertambah sebesar 77 ribu orang dan Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

61

Tabel 4.5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kalimantan Barat, 2011-2016 (Keadaan Bulan Agustus) Lapangan Usaha

2011

2012

2013

2014

2015

2016

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

60,30

59,50

57,57

57,76

57,80

48,65

Pertanian Pertambangan dan Penggalian

3,66

3,98

4,17

3,80

1,65

2,23

Industri

4,17

3,70

3,34

3,66

3,89

5,46

0,21

0,20

0,17

0,24

0,18

0,22

4,54

5,23

5,30

5,32

4,69

6,29

13,54

13,99

18,01

2,66

2,29

2,50

2,97 2,19

12,92

13,09

15,74

2,40

2,04

Lmbg Keuangan, Real Estate, Ush Persewaan & Js Perusahaan

0,98

1,22

1,30

1,57

1,56

Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan

10,82

11,04

11,94

11,36

11,98

14,03

Total

100

100

100

100

100

100,00

r.b

ps .g

Perdagangan Angkutan dan Komunikasi

o. id

Listrik, Gas dan Air Minum Konstruksi

al ba

Sumber: BPS (diolah dari Sakernas)

dengan berusaha dibantu buruh tetap juga

//k

dan penduduk bekerja

s:

meningkat sebesar 26 ribu orang. Peningkatan ini menyebabkan

ht tp

persentase pekerja formal naik dari 34,44 persen pada kondisi Agustus 2015 menjadi 38,19 persen kondisi Agustus 2016. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan Proporsi pekerja menurut lapangan usaha/pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Lapangan usaha/bidang kerja adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat penduduk bekerja. Banyaknya tenaga kerja yang terserap dalam suatu sektor perekonomian dapat digunakan untuk menggambarkan daya serap sektor perekonomian tersebut terhadap angkatan kerja. Pada tahun 2016, sektor pertanian menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kalimantan Barat. Walaupun demikian, persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian dari tahun ke tahun cenderung stagnan bahkan menurun. 62

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

Tabel 4.7 Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan, 2015-2016 (000 orang) Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Agustus 2015

Agustus 2016

1.216

1.187

1.183

Sekolah Menengah Pertama

377

405

415

Sekolah Menengah Atas

363

356

375

Sekolah Menengah Kejuruan

110

o. id

SD ke bawah

Februari 2016

140

104

60

52

121

156

158

2.236

2.304

2.287

49

ps .g

Diploma I/II/III

r.b

Universitas

ht tp

s:

//k

al ba

Jumlah

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

65

TARAF DAN POLA KONSUMSI NON MAKANAN

Rp. 395 ribu

Rp. 511 ribu

Rata-rata pengeluaran makanan per kapita sebulan

ht tp

s:

//k

al ba

Rata-rata pengeluaran non makanan per kapita sebulan

r.b

ps .g

o. id

MAKANAN

Rp. 227 ribu Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk

PERUMAHAN

Rp. 62 ribu Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk

MAKANAN & MINUMAN JADI

5. TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang

o. id

pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga

ps .g

dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk

r.b

konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut

al ba

berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga,

//k

maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap

s:

seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/

ht tp

keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk

makanan

jauh

lebih

kecil

dibandingkan

persentase

pengeluaran untuk non makanan.

Pengeluaran Rumah Tangga Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

75

penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur

tingkat

komposisinya

kesejahteraan

digunakan

sebagai

penduduk, petunjuk

dimana

perubahan

perubahan

tingkat

kesejahteraan.

43,64

//k

al ba

44,35

r.b

ps .g

o. id

Gambar 5.1 Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran, 2015-2016

56,36

makanan

ht tp

s:

55,65

nonmakanan

2015

Gambar

5.1.

2016

menunjukkan

persentase

rata-rata

perkapita

pengeluaran sebulan menurut jenis pengeluaran di Kalimantan Barat. Secara persentase rata-rata pengeluaran sebulan untuk makanan tahun 2016 adalah 56,36 persen dan kebutuhan bukan makanan adalah 43,64 persen. Selain itu terjadi pergeseran pola pengeluaran masyarakat Kalimantan Barat dalam kurun waktu 2(dua) tahun dimana tahun 2015 proporsi pengeluaran non makanan adalah lebih kecil, yaitu untuk pengeluaran non makanan 44,35 persen dan pengeluaran untuk makanan 55,65 persen.

76

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

Tabel 5.1. Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kalimantan Barat Tahun 2015-2016

2016

(2) 0.00 0.00 12.53 15.55 13.74 18.80 19.15 20.21

(3) 0.00 0.00 0.50 6.21 10.35 15.68 22.05 45.22

5.1.

menunjukkan bahwa sebagian besar rata-rata

ht tp

Tabel

s:

//k

al ba

r.b

ps .g

(1) < 100.000 100.000 - 149.999 150.999 - 199.999 200.000 - 299.999 300.000 - 499.999 500.000 – 749.999 750.000 - 999.999 > = 1.000.000

2015

o. id

(Diolah dari hasil Susenas) Golongan Pengeluaran Sebulan (Rupiah)

pengeluaran penduduk di Kalimantan Barat dalam sebulan tahun 2016 berada pada golongan pengeluaran di atas 1(satu) juta rupiah dengan persentase sebesar 45,22 persen. Disusul oleh golongan pengeluaran antara 750 ribu rupiah sampai satu juta rupiah sebanyak 22,05 persen, serta golongan pengeluaran antara 500 ribu rupiah sampai 750 ribu rupiah sebesar 15,68 persen. Konsumsi makanan dengan gizi yang cukup dan seimbang merupakan salah satu faktor penting yang menetukan tingkat kesehatan dan intelegensia manusia. Untuk memenuhi gizi tersebut, setiap orang perlu mengkonsumsi pangan yang beragam dan gizi seimbang serta aman. kesehatan dan tumbuh kembang optimal.

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

77

Pada tabel 5.2 dapat dilihat rata-rata konsumsi makanan per kapita sebulan menurut sub kelompoknya di Kalimantan Barat selama tahun 2015-2016. Pada tahun 2016 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan terbesar adalah sub kelompok konsumsi lainnya yaitu sebesar Rp. 97.317,-. Sedangkan pengeluaran makanan terkecil adalah sub kelompok umbi-umbian yaitu Rp. 4.010,-.

o. id

Tabel 5.2. Pengeluran Rata-rata Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan Kalimantan Barat, 2015 – 2016

ps .g

(Diolah dari hasil Susenas) Jenis Kelompok Makanan

80 134

3 445

4 010

52 493

58 667

29 376

51 324

28 244

31 175

28 792

40 977

8 305

7 152

Bua h-bua ha n

10 669

20 127

Mi nya k da n Lema k

11 967

13 083

Ba ha n Mi numa n

20 103

21 526

Bumbu-bumbua n

10 413

11 338

Kons ums i La i nnya

11 479

97 317

105 235

62 398

56 844

62 398

472 142

511 164

Ika n

s:

//k

Da gi ng

al ba

Umbi -umbi a n

ht tp

Tel ur da n Sus u Sa yur-s a yura n

Ka ca ng-ka ca nga n

Ma ka na n da n Mi numa n Ja di

Tembakau, Sirih Total

78

2016

80 031

r.b

Pa di -Pa di a n

2015

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

Pola pengeluaran penduduk sebulan untuk bukan makanan ditampilkan pada tabel 5.3. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, pengeluaran untuk sub kelompok perumahan mempunyai porsi terbesar bila dinamdingkan dengan pengeluaran bukan makanan lainnya. Selama tahun 2015-2016, pengeluaran sub kelompok perumahan mengalami peningkatan. Sedangkan pengeluaran sub kelompok keperluan pesta dan upacara merupakan pengeluaran dengan porsi paling kecil. Pada tahun 2016 pengeluaran untuk sub kelompok perumahan rata-rata per kapita sebulan sebesar Rp. 227.185,- dan untuk sub kelompok keperluan pesta dan upacara rata-rata per kapita

o. id

sebulan sebesar Rp. 14.085,-

r.b

ps .g

Tabel 5.3. Pengeluran Rata-rata Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan Kalimantan Barat, 2015 – 2016 (Diolah dari hasil Susenas)

2015

2016

188 450

227 185

Barang dan Jasa

145 230

83 460

Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala

43 271

24 068

Barang-barang tahan lama

23 976

31 212

Pajak dan Asuransi

11 525

15 778

Keperluan Pesta dan Upacara

17 626

14 085

430 078

395 789

s:

//k

Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga

ht tp

al ba

Jenis Kelompok Bukan Makanan

Total

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

79

o. id

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

ps .g

88,29 persen

ht tp

s:

//k

al ba

r.b

Rumah tangga menggunakan penerangan listrik

74,52 persen

Rumah tangga memiliki jamban sendiri

40,72 persen Rumah tangga menggunakan air hujan sebagai sumber air minum

6. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok di samping kebutuhan pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Rumah merupakan lingkungan yang paling dekat dengan manusia.

o. id

Rumah adalah suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat

ps .g

tinggal oleh manusia dalam usaha melangsungkan kehidupannya. Selain sebagai tempat tinggal, rumah merupakan tempat awal

al ba

Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap

//k

produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu

s:

rumah juga mempunyai fungsi strategi sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi

ht tp

UU No. 1 Tahun 2011 menyebutkan salah satu tujuan diselenggarakan nya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam

r.b

pengembangan kehidupan.

yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejateraan rakyat. Rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketentraman hidup bagi manusia. Dalam fungsinya sebagai pengamanan diri bukan berarti menutup diri tetapi harus membuka diri menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan (Kepmen no.9 tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standard minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi,dan kualitas teknis.

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provisi Kalimantan Barat, 2016

83

Rumah

selain

sebagai

tempat

tinggal,

juga

dapat

menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah.semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik. Salah satunya dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti

jenis

atap,

dan

dinding

lantai

terluas

yang

o. id

digunakan,termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar

ps .g

dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan bagi

penghuninya

serta

mendukung

r.b

kenyamanan

dalam

//k

6.1 Fasilitas Rumah Tinggal

al ba

terwujudnya kesehatan anggota rumahtangga.

Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya serta mendukung dalam terwujudnya kesehatan anggota rumahtangga.

s:

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal di tentukan oleh

ht tp

kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal. Yang termasuk dalam kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitas yang layak, serta penerangan yang baik. Ketersediaan fasilitasfasilitas tersebut akan membantu meningkatkan kenyamanan dan kesehatan suatu rumah tinggal. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk minum, memasak, mandi mencuci dan sebagainya. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup, higienis dan layak dikonsumsi terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

84

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama di Kalimantan Barat, 2014-2016 Sumber Air Minum (1) Leding Air Kemasan/Air isi ulang Sumur bor/sumur/mata air terlindung sumur/mata air tak terlindung/sungai/air hujan/lainnya Total

2014 (2) 8,00 19,00 15,40 57,60 100,00

2015 (3) 3,12 16,34 17,74 62,80 100,00

2016 (4) 2,66 17,61 7,03 72,70 100,00

Sumber: BPS Kalbar (Diolah dari Susenas)

o. id

Rumah tangga yang menggunakan air ledeng sebagai air minum

ps .g

di Kalimantan Barat sangat kecil yaitu hanya 2,66 persen pada tahun 2016. Hal ini disebabkan karena air ledeng yang diolah berasal dari air

r.b

sungai yang dianggap kualitasnya tidak memenuhi syarat sebagai bahan

al ba

baku air minum. Kondisi tanah yang sebagian besar tanah gambut, membuat air sungai berwarna kecoklatan seperti teh. Selain itu,

//k

pengolahan air sungai menjadi air ledeng menyisakan endapan lumpur

s:

halus. Penduduk di Kalimantan Barat biasanya menggunakan air ledeng

ht tp

untuk mandi dan mencuci. Sebanyak

17,61

persen

penduduk

di

Kalimantan

Barat

menggunakan air kemasan/air isi ulang untuk sumber air minum pada tahun 2016. Persentasenya meningkat dari tahun 2015 yang hanya 16,34 persen. Sebanyak

72,70

persen

penduduk

di

Kalimantan

Barat

menggunakan air hujan sebagai sumber air minum utama pada tahun 2016. Sejak lama penduduk Kalimantan Barat punya tradisi menampung air hujan dalam tempayan besar di setiap rumah. Air hujan yang turun langsung ditadah dari talang atap menuju tempayan yang terbuat dari semen atau drum plastik.

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provisi Kalimantan Barat, 2016

85

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kalimantan Barat, 2014-2016 Fasilitas Perumahan (1)

2014 (2) 69,20 50,20 85,90

Jamban Sendiri Jamban dengan tangki septik/SPAL Penerangan listrik PLN/non PLN Sumber: BPS Kalbar (data diolah dari Susenas)

2015 (3) 73,46 46,92 88,30

2016 (4) 74,52 40,99 88,29

o. id

Pada tahun 2016, sebagian besar rumah tangga (74,52 persen) telah mempunyai jamban sendiri. Nilainya bahkan meningkat dari

ps .g

tahun sebelumnya yang hanya 73,46 persen. Sedangkan proporsi rumah tangga yang mempunyai jamban dengan pembuangan akhir

r.b

berupa tangki septik pada tahun 2016 adalah 40,99 persen.

al ba

Fasilitas penting lainnya adalah penerangan. Salah satu faktor

//k

penentu untuk dapat memperoleh akses fasilitas penerangan seperti

s:

listrik adalah tingkat kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu,

ht tp

ketersediaan fasilitas penerangan rumah tangga juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik

karena cahaya yang dihasilkan lebih terang dibandingkan dengan sumber penerangan lainnya. Secara umum, pada tahun 2016 rumah tangga yang menggunakan penerangan listrik baik itu listrik PLN maupun listrik non PLN di Kalimantan Barat sebanyak 88,29 persen. Dengan kata lain, ketersediaan fasilitas penerangan di Kalimantan Barat sudah baik, karena di atas 80 persen rumah tangga sudah dapat mengakses listrik.

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provisi Kalimantan Barat, 2016

87

Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Kualitas Perumahan di Kalimantan Barat, 2014-2016

Lantai Tanah

Kualitas Perumahan

2013

2014

2015

2016

(1)

(2) 1,53

(3) 0,40

(4) 0,40

(5) 0,31

2,08 5,9 2,4

2,40 5,10 3,00

2,19 4,28 20,40

1,72 3,05 0,85

Luas Lantai Perkapita < 19m2 Atap ijuk/rumbia + lainnya dinding bambu + lainnya

o. id

Sumber: BPS Kalbar (data diolah dari Susenas)

ps .g

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan sebagai tempat tinggal adalah penggunaan atap dan

r.b

dinding. Persyaratan rumah sehat antara lain memiliki konstruksi

al ba

bangunan yang cukup kuat yaitu memiliki konstruksi atap yang cukup rapat dan tidak tiris. Jenis atap yang kurang baik untuk

//k

kesehatan antara lain ijuk atau rumbia dan lainnya.

ht tp

s:

Jenis dinding rumah juga dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Persyaratan rumah sehat salah satunya memiliki konstruksi dinding luar yang kuat. Jenis dinding yang baik adalah tembok atau kayu. Dinding rumah sebaiknya kering agar ruangan tidak menjadi lembab, karena dinding yang lembab menimbulkan resiko timbulnya penyakit. Sedangkan dinding bambu dan lainnya tidak baik untuk kesehatan. Pada tahun 2016, kondisi fisik perumahan di Kalimantan Barat sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh besaran persentase rumah tangga yang menggunakan ijuk/rumbia dan lainnya sebagai atap hanya sebesar 3,05 persen. Selain itu, tempat tinggal yang berdinding bambu dan lainnya hanya 0,85 persen (tabel 6.3). Indikator Kesejahteraan Rakyat Provisi Kalimantan Barat, 2016

89

KEMISKINAN

o. id

381 ribu

ps .g

Penduduk miskin

ht tp

s:

//k

al ba

r.b

(7,87 persen)

Garis kemiskinan makanan 255 ribu rupiah/kapita/bulan Garis kemiskinan non makanan 68 ribu rupiah/kapita/bulan

7. KEMISKINAN Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan,

BPS

memenuhi

menggunakan

kebutuhan

dasar

konsep

(basic

kemampuan

needs

approach).

o. id

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan bukan makanan yang diukur pengeluaran.

Kemiskinan

ps .g

dari

merupakan

masalah

multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi

r.b

tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Penduduk miskin adalah

al ba

penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan sehingga standar yang

//k

digunakan untuk menentukan penduduk sebagai penduduk

ht tp

s:

miskin atau bukan miskin adalah garis kemiskinan. Pentingannya pemberantasan kemiskinan ditunjukkan

salah satunya dengan tujuan MDGs yang pertama yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan. Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Hamzah (2012) menyebutkan bahwa fokus utama dalam penanggulangan kemiskinan hendaknya mengarah pada pemberdayaan kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan; transformasi

sektor

pertanian

ke

sektor

nonpertanian;

menumbuhkan swadaya penduduk miskin; serta meningkatkan peran pihak luar sebagai fasilitator pemberdayaan.

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

93

Tabel 7.1. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal di Kalimantan Barat, 2011-2016

Jumlah Penduduk Miskin Kota Desa Kota+Desa (2) (3) (4)

Tahun

84.470

295.640

380.110

2012

80.390

282.920

363.310

2013

71.750

297.260

369.010

2014

82.050

319.460

401.510

2015

82.050

301.650

383.700

2016

78.290

303.060

381.350

r.b

o. id

2011

ps .g

(1)

al ba

Sumber : BPS

//k

Perkembangan Penduduk Miskin

s:

Pada tabel 7.1 dapat dilihat perkembangan penduduk

ht tp

miskin di Kalimantan Barat. Tahun 2016 jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan miskin atau yang lebih dikenal dengan penduduk miskin di Kalimantan Barat sebanyak 381.350 jiwa, terjadi penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (383.700 jiwa). Secara persentase terjadi penurunan penduduk miskin dari 8,03 persen tahun 2015 menjadi 7,87 persen pada tahun 2016. Bila dilihat dari daerah tempat tinggalnya, penduduk miskin di daerah pedesaan relatif lebih besar bila dibandingkan dengan daerah perkotaan. Pada tahun 2016 penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan 303.060 jiwa (9,11 persen) dan yang berada di daerah perkotaan 78.290 jiwa (5,16 persen).

94

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

Pembangunan

yang

belum

merata

antara

daerah

perkotaan dengan daerah pedesaan, menjadi penyebab utama ketimpangan antara kedua daerah ini. Kemiskinan mencakup ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak sehingga hidup di bawah standar hidup layak. Ketika insfrastruktur dan sarana pendukung tidak tersedia, akses yang terbatas, dan ketiadaan

o. id

sumber daya manusia yang berkompeten, maka yang terjadi

r.b

Garis Kemiskinan (GK)

ps .g

adalah kemiskinan penduduk yang tinggi di suatu daerah.

al ba

Garis kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan

penduduk

miskin

dan

tidak

miskin.

//k

Penduduk miskin adalah penduduk yang memliki rata-rata

s:

pengeluaran per bulan di garis kemiskinan. Garis kemiskinan

ht tp

di Kalimantan Barat cenderung mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2011-2016, tahun 2011 sebesar Rp 206.850 dan di tahun 2016 menjadi sebesar Rp 347.880. Garis kemiskinan di daerah perkotaan lebih tinggi dibanding daerah perdesaan. Selisih garis kemiskinan antara daerah perkotaan dan perdesaan tahun 2011-2015 di Kalimantan Barat masingmasing sebesar 13,25 persen di tahun 2012; 11,66 persen di tahun 2013; 9,01 persen; 4,47 persen di tahun 2014, dan 5,12 persen di tahun 2015 dengan garis kemiskinan yang lebih tinggi di perkotaan.

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

95

Tabel 7.2. Garis Kemiskinan Menurut Daerah Kota dan Desa di Kalimantan Barat, Tahun 2011-2016

Tahun

Nilai Batas Garis Kemiskinan (Rp.) Kota Desa Kota+Desa (2) (3) (4) 225 245

198 886

206 850

243 957

218 476

226 177

264 149

242 322

252 617

291 532

279 049

285 290

334 575

318 288

323 615

353 143

345 480

347880

ps .g

Sumber : BPS

o. id

(1) 2011 2012 2013 2014 2015 2016

r.b

Garis kemiskinan sebagai dasar penghitungan penduduk miskin

al ba

pada tahun 2016 meningkat bila dibandingka dengan tahun sebelumnya. Di daerah perkotaan garis kemiskinan meningkat dari

//k

Rp. 334.575,- pada tahun 2015 menjadi Rp. 353.143,- pada tahun

ht tp

s:

2016. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2).

Kemiskinan

(P1).

Indeks

Keparahan

Persoalan kemiskinan bukan hanya menyangkut berapa jumlah dan persentase penduduk miskin tetapi ada dimensi lain yang harus juga menjadi perhatian yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Jadi kebijakan dalam penanganan masalah kemiskinan seharusnya tidak hanya memperkecil jumlah penduduk miskin, tetapi juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan itu sendiri. Indeks Kedalamam Kemiskinan (P1) merupakan ukuran ratarata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan ukuran ketimpangan pengeluaran penduduk miskin. 96

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

Tabel 7.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kalimantan Barat Menurut Daerah Kota dan Desa, Tahun 2014-2016 Desa (3)

Kota + Desa (4)

0,854 0,861 0,66

1,438 1,477 1,594

1,261 1,289 1,302

0,418 0,371 0,401

0,348 0,320 0,315

r.b

ps .g

0,186 0,204 0,126

o. id

Kota (2)

al ba

Tahun (1) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1 ) 2014 2015 2016 Indeks Keparahan kemiskinan (P2 ) 2014 2015 2016 Catatan : Keadaan Bulan Maret Sumber : BPS

//k

Pada tabel 7.3. menununjukkan bahwa selama kurun waktu

s:

3(tiga) tahun Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kalimantan Barat

ht tp

terjadi peningkatan, yaitu dari 1,261 pada tahun 2014 menjadi 1,302 pada tahun 2016. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan. Sedangkan dari sisi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan adanya penurunan yaitu dari 0,348 pada tahun 2014 menjadi 0,315 pada tahun 2016. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin relative semakin mengecil selama kurun 2014-2016. Jika ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, P1 daerah pedesaan Kalimantan Barat lebih tinggi dibanding daerah perkotaan. Hal ini mencerminkan masih banyak penduduk miskin di pedesaan yang rata-rata pengeluarannya lebih jauh dari garis kemiskinan dibanding penduduk miskin di perkotaan. Dengan demikian, upaya

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

97

penanggulangan kemiskinan dapat lebih diperioritaskan di daerah pedesaan untuk dapat membebaskan kemiskinan penduduk dengan kondisi miskin “terlalu dalam”. Demikian pula P2 Kalimantan Barat untuk daerah pedesaan lebih tinggi dibanding dengan daerah perkotaan. Hal ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin yang tinggal di daerah

o. id

pedesaan lebih tinggi dibanding penduduk miskin yang tinggal di

ht tp

s:

//k

al ba

r.b

ps .g

perkotaan.

98

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

SOSIAL DAN LAINNYA

ht tp

s:

//k

al ba

r.b

ps .g

o. id

8,73 persen Penduduk yang melakukan perjalanan wisata

0,54 persen Penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan

8. SOSIAL LAINNYA

Kebutuhan masyarakat tidak terbatas pada kebutuhan primer dan skunder saja. Masyarakat yang sudah mencapai tahap sejahtera, akan memenuhi kebutuhan tersiernya. Perjalanan wisata merupakan

o. id

salah satu pemenuhan kebutuhan tersier. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, gaya hidup masyarakat juga cenderung

ps .g

berubah. Tujuan melakukan perjalanan wisata biasanya untuk

r.b

relaksasi, menikmati hari libur, menikmati pemandangan alam dan lain-lain.

juga

dapat

menjadi

indikator

yang

mengukur

//k

komunikasi

al ba

Aspek sosial lain seperti akses pada teknologi informasi dan

s:

kesejahteraan masyarakat. Perkembangan gaya hidup modern

ht tp

memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang didapat melalui peralatan komunikasi seperti telepon seluler pintar dan komputer. Jenis akses dan media informasi yang beragam tentunya menjadi pilihan bagi masyarakat dalam mengikuti tren gaya hidup modern. Semakin terjangkaunya harga telepon pintar dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi yang mereka inginkan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari akses terhadap pelayanan publik seperti kredit usaha dan pelayanan kesehatan gratis, serta tingkat keamanan wilayahnya.

Semakin

besar masyarakat mendapatkan pelayanan kredit usaha semakin

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

101

mempermudah masyarakat untuk meningkat kan aktivitas usahanya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kesehatan gratis menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu. Dengan pelayanan kesehatan gratis tersebut

masyarakat

dapat

mengalihkan

pendapatannya

pada

keperluan hidup lainnya guna meningkatkan kesejahteraan.

o. id

Rasa aman dan adanya perlindungan dari negara terhadap masyarakat dari gangguan dan ancaman kejahatan di perlukan oleh

ps .g

masyarakat agar dapat beraktivitas dan bekerja. Semakin rendah tingkat kejahatan di suatu wilayah menjadi salah satu indikator

al ba

r.b

peningkatan kesejahteraan sosial wilayah tersebut.

8.1 Perjalanan Wisata

//k

Perjalanan wisata yang dijadikan indikator dalam Susenas

s:

adalah perjalanan yang dilakukan penduduk dalam wilayah geografis

ht tp

Indonesia secara sukarela kurang dari 6 bulan dan bukan untuk tujuan memperoleh upah/gaji di tempat yang dikunjungi atau sekolah serta bersifat perjalanan bukan rutin. Selama tahun 2015, jumlah penduduk di Kalimantan Barat yang bepergian (melakukan perjalanan wisata) sebanyak 8,89 persen. Jika

dilihat

berdasarkan

kabupaten/kota,

persentase

tertinggi

penduduk yang bepergian berturut-turut terdapat di kota Singkawang (18,85

persen),

kota

Pontianak

(15,50

persen),

Kabupaten

Bengkayang (13,12 persen), dan Kabupaten Mempawah (11,18 persen).

102

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

Tabel 8.1. Persentase Penduduk Pernah Bepergian Dalam 6 Bulan Terakhir Kalimantan Barat, 2016 Laki-Laki (2) 8,11 12,69 2,93 10,10 11,90 4,82 3,20 7,08 10,51 10,11 7,29 4,46 17,87 21,21 9,14

Total (4) 8,43 12,34 2,56 10,52 11,13 4,57 2,84 6,65 8,92 8,62 7,27 4,90 16,56 19,77 8,73

//k

al ba

r.b

ps .g

Sambas Bengkayang Landak Pontianak Sanggau Ketapang Sintang Kapuas Hulu Sekadau Melawi Kayong Utara Kubu Raya Kota Pontianak Kota Singkawang Total

Perempuan (3) 8,73 11,96 2,16 10,95 10,30 4,30 2,47 6,21 7,24 7,06 7,25 5,35 15,26 18,26 8,31

o. id

Kabupaten/Kota (1)

ht tp

s:

Sumber : Susenas

8.2 Tindak Kejahatan Tindak keamanan wilayah juga dapat digunakan sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat. Tingginya persentase korban tindak kejahatan mengindikasikan masih kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut sehingga mendorong pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Penduduk yang termasuk dalam korban kejahatan pada Susenas 2016 adalah semua bentuk korban kejahatan kecuali kejahatan kasus pembunuhan karena yang bersangkutan sudah tidak menjadi anggota rumah tangga lagi.

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

103

Tabel 8.1. Persentase Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan, Maret 2016 Laki-Laki (2) 0,79 0,64 0,39 0,40 0,72 0,68 0,05 0,15 0,09 1,43 0,53 0,90 1,14 0,86 0,67

Total (4) 0,74 0,51 0,21 0,26 0,53 0,43 0,05 0,08 0,09 0,98 0,40 0,59 1,17 0,83 0,54

//k

al ba

r.b

ps .g

Sambas Bengkayang Landak Pontianak Sanggau Ketapang Sintang Kapuas Hulu Sekadau Melawi Kayong Utara Kubu Raya Kota Pontianak Kota Singkawang Total

Perempuan (3) 0,70 0,37 0,00 0,12 0,34 0,16 0,04 0,00 0,08 0,51 0,25 0,26 1,20 0,80 0,40

o. id

Kabupaten/Kota (1)

ht tp

s:

Sumber : Susenas

Selama tahun 2016 penduduk yang menjadi korban kejahatan sebanyak 0,54 persen. Menurut 14 kabupaten/kota, jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan terbesar terdapat di kota Pontianak (1,17 persen) dan kabupaten Sintang (0,05 persen).

104

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, 2016

//k

ht tp s:

.id

.b ps .g o

al ba r