Implementasi Uu Guru & Dosen

UU GURU DAN DOSEN (UNDANG-UNDANG NO. 14/2005)

Oleh: Dr. H. Kamaluddin, M.Pd.

PERMASALAHAN PENDIDIKAN 1. Era otonomi daerah, khususnya bidang pendidikan, pelaksanaannya di lapangan masih memerlukan koordinasi dan sinkronisasi secara terus menerus antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Secara umum arah kebijakan pendidikan ke masa depan adalah mensukseskan terlaksananya otonomi daerah dan desentralisasi. Dalam rangka otonomi daerah tersebut, kewenangan pengelolaan pendidikan dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah, diserahkan sepenuhnya ke daerah. Dengan penyerahan kewenangan pengelolaan pendidikan ke daerah, maka diserahkan pula pegawai, anggaran, perlengkapan, dan dokumen pendukung lainnya. ( Sambutan Mendiknas)

2

PERMASALAHAN PENDIDIKAN 2. Masih diperlukan kemampuan mewujudkan pertumbuhan, perubahan, pembaharuan dan kelangsungannya secara simultan dan terusmenerus, sehingga suasananya tetap menyenangkan, mengasyikan, mencerdaskan, dan menguatkan. Kritik-kritik dan keluhan-keluhan masyarakat luas terhadap mutu pendidikan mesti harus dijawab dan diantisipasi, terutama oleh para penanggungjawab, penyelenggara, dan pengelola pendidikan dengan kerja keras.

3

PERMASALAHAN PENDIDIKAN 3. Perlunya penyediaan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Pemerintah telah melakukan penyempurnaan kurikulum berbasis kompetensi (competency-based curriculum) dan program pendidikan ketrampilan hidup (life skills) melalui pendekatan pendidikan berbasis masyarakat luas (broad-based education).

4

PERMASALAHAN PENDIDIKAN 4. Masih belum tercapainya profesionalisme seluruh komponen pendidikan, para kepala sekolah, pimpinan perguruan tinggi, guru, dosen, tenaga administrasi, siswa, mahasiswa, warga belajar, serta masyarakat peduli sesuai dengan bidang tugasnya, Dalam rangka menjadikan pendidikan sebagai kekuatan human investment dan social capital.

5

• PP Sertifikasi Pendidik PERLU DIJABARKAN DALAM

• PP Guru Wajib Kerja & Ikatan Dinas • PP Pemindahan Guru • PP Guru di Daerah Khusus • dsb 6

Peraturan yang diperlukan:

•

RPP Penyelenggaraan Pendidikan

•

RPP Pendanaan dan Pengelolaan

•

RPP Agama dan Pendidikan Keagamaam

•

RPP Pendidikan Kedinasan

•

RPP Wajib Belajar

•

RUU Badan Hukum Pendidikan

7

UU NOMOR 14, PASAL 8 • GURU MEMILIKI KUALIFIKASI AKADEMIK, KOMPETENSI, SERTIFIKAT PENDIDIK, SEHAT JASMANI DAN ROHANI, SERTA MEMILIKI KEMAMPUAN UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

8

GURU PROFESIONAL PROFESIONAL

KUALIFIKASI AKADEMIK

TK,SD,SMP,SLTA S1 , D4

KOMPETENSI

PEDAGOGIG KEPRIBADIAN SOSIAL PROFESIONAL

SERTIFIKAT PENDIDIK 40 SKS

LPTK

MENUNGGU PP 9

GURU/KEPALA SEKOLAH HARUS MEMILIKI Kompetensi PROFESIONAL

Kompetensi PERSONAL

Kompetensi PAEDAGOGIK

Kompetensi SOSIAL

10

KOMPETENSI GURU/KEPALA SEKOLAH A. KOMPETENSI PERSONAL 1. Ketakwaan; 2. Integritas kepribadian; 3. Akhlak; 4. Etos Kerja; 5. Pengembangan diri; 6. Keterbukaan; 7. Pengendalian diri; 8. Jiwa kepemimpinan.

11

B. KOMPETENSI PEDAGOGIG 1. Menguasai landasan pendidikan; 2. Mengajar dengan menerapkan strategi pembelajaran efektif; 3. Menguasai kebijakan pendidikan;

12

C. KOMPETENSI PROFESIONAL 1. Menyususun Perencanaan sekolah; 2. Mengelola kelembagaan sekolah; 3. Menerapkan kepemimpinan dalam pekerjaan; 4. Mengelola guru dan staf; 5. Mengelola sarana dan prasarana; 6. Mengelola hubungan sekolah dan masyarakat; 7. Mengelola kesiswaan; 13

Lanjutan …

8. Mengelola pengembangan kurikulum dan KBM; 9. Mengelola ketatausahaan dan keuangan sekolah; 10. Menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan; 11. Menciptakan budaya dan iklim kerja yang kondusif 12. Melakukan supervisi;

14

Lanjutan …

13. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pendidikan; 14. Mengelola sistem informasi sekolah; 15. Memanfaatkan kemajuan IPTEK dalam pendidikan; 16. Mengelola kegiatan produksi/jasa; 17, mengelola unit layanan khusus sekolah;

15

D. KOMPETENSI SOSIAL

• KEMAMPUAN KERJASAMA; • PARTISIPASI DALAM KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN • KEPEKAAN SOSIAL,

16

KOMPETENSI PENGAWAS SEKOLAH • KOMPETENSI PEDAGOGIK • KOMPETENSI PROFESIONAL • KOMPETENSI PERSONAL • KOMPETENSI SOSIAL 17

A. KOMPETENSI PEDAGOGIK 1. MENGUASAI PROSEDUR DAN TEKNIK SUPERVISI 2. MEMAHAMI TUPOKSI KEPENGAWASAN; 3. MAMPU MENGANALISIS PERMASALAHAN PENDIDIKAN; 4. MAMPU MEMPERHITUNGKAN IMPLIKASI JANGKA PENDEK DAN PANJANG; 5. MAMPU MENCIPTAKAN DAN MENGEMBANGKAN PENDEKATAN/METODE/TEKNIK/CARA-CARA BARU DALAM KEPENGAWASAN 18

B. KOMPETENSI PROFESIONAL ADA TIGA DIMENSI, YAITU: •

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN;

•

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI PENGAWAS;

•

PENILAIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN. 19

C. KOMPETENSI PERSONAL 1.

MEMILIKI KESADARAN DIRI AKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SEBAGAI PENGAWAS SEKOLAH BERDASARKAN KEIMANAN DAN KETAKWAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA;

2.

MEMILIKI KUALITAS IMAJINASI YANG TINGGI TENTANG PROSPEK PERBAIKAN MUTU PENDIDIKAN MMELALUI PERANANNYA SEBAGAI PENGAWAS

3.

MEMILIKI KEBEBASAN DALAM BERFIKIR;

4.

TERBUKA DAN MEMILIKI RASA INGIN TAHU;

5.

MEMILIKI KESADARAN MOTIVASI KERJA. 20

D. KOMPETENSI SOSIAL 1.

MEMILIKI KEMAMPUAN ANTISIPATIF TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT;

2.

MAMPU MENGENDALIKAN SITUASI SOSIAL YG KURANG MENGUNTUNG KAN BAGI PENDIDIKAN;

3.

MAMPU BEKERJASAMA;

4.

MAMPU MENGELOLA KONPLIK;

5.

BERPRAKARSA DALAM KEGIATAN ILMIAH;

6.

AKTIF DALAM KEGIATAN KEMASYARAKAT AN DAN ORGANISASI PROFESI 21

Guru Dalam Pendidikan “No Teachers No Education” (Ho Chi Minh) 1.

Guru sebagai pribadi

2.

Guru dalam keluarga

3.

Guru di sekolah

4.

Guru sebagai anggota masyarakat & warga negara

5.

Guru sebagai hamba Allah SWT.

22

Masalah dan Kendala 1.

Kuantitas, Kualitas, Distribusi Guru

2.

Kesejahteraan Guru

3.

Manajemen Guru

4.

Penghargaan terhadap Guru

5.

Pendidikan Guru

23

Lima Pilar Kesejahteraan Guru 1.

Imbal jasa

2.

Rasa aman

3.

Kondisi kerja

4.

Hubungan antar pribadi

5.

Kepastian karier

24

Empat Unsur Kesejahteraan Guru (Rekomendasi UNESCO/ILO 1966) 1.

Gaji dan tunjangan lainnya

2.

Jaminan sosial

3.

Perlindungan profesi guru

4.

Hak dan kewajiban guru

25

Langkah Strategis 1.

Kemauan dan komitmen politik untuk menempatkan guru sebagai posisi sentral pendidikan

2.

Sistem manajemen guru secara utuh

3.

Pembenahan sistem pendidikan guru

4.

Pengembangan sistem renumerasi khusus guru

5.

Realisasi undang-undang guru

26

Pokok-pokok Pikiran Perlunya UU Guru 1.

Amanat UU 1945

2.

Peran, tugas dan tanggung jawab guru dalam penyiapan SDM

3.

Masa depan bangsa ada pada generasi muda

4.

Guru memanusiakan manusia

5.

Profesi guru syarat kualitas pendidikan

6.

Jabatan guru belum sejajar dengan profesi lain

27

UU Guru Memberikan Perlindungan Hukum dalam : 1.

Profesi

2.

Kesejahteraan

3.

Jamainan sosial

4.

Hak dan kewajiban

28

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 1 ayat 2 UU No.14/2005

29

sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dibuktikan dengan sertifikat pendidik Pasal 3 UU No.14/2005 30

Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pasal 5 UU No.14/2005 31

• memiliki kualifikasi akademik, • kompetensi, • sertifikat pendidik, • sehat jasmani dan rohani, • dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, • serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 45 UU No.14/2005

32

• Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen, • Kualifikasi akademik dan prestasi luar biasa untuk menjadi dosen ditentukan oleh masingmasing senat akademik satuan pendidikan tinggi.

33

• memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; • memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan • lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah. • Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pasal 47 UU No.14/2005

34

• asisten ahli, • lektor, • lektor kepala, • dan profesor. 35

•

memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;

•

mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

•

memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;

•

memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

•

memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;

•

memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan

•

memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan. 36

• Maslahat tambahan merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri dosen, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain. • Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka berhak memperoleh dana dan fasilitas khusus dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. • Dosen yang diangkat oleh Pemerintah di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan. 37

• melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; • merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; • meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; • bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran; • menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan • memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

38

• Berdasarkan UU 14/2005 ttg Guru dan Dosen terjadi perbedaan pola penggajian antara guru/dosen dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lainnya, dimana terdapat beberapa tunjangan lainnya.

39

• gaji pokok • tunjangan yang melekat pada gaji, • tunjangan profesi, diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. • tunjangan fungsional, • tunjangan khusus, diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. • tunjangan kehormatan, • serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. • jaminan sosial tenaga kerja untuk guru/dosen swasta 40

Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pasal 15 ayat 3 UU No.14/2005

Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pasal 52 ayat 2 UU No.14/2005

41

• Merupakan bukti tertulis bahwa seseorang sudah layak untuk menjadi guru/dosen, yang diperoleh dari perguruan tinggi yang memiliki program tenaga kependidikan yang terakreditasi untuk guru (pasal 11) dan dari perguruan tinggi terakreditasi yang ditetapkan pemerintah untuk dosen (pasal 47). • Untuk saat ini telah ada Akta IV dan Akta V; perlu diatur lagi dalam PP Sertifikasi Pendidik bagi guru/dosen yang telah memiliki akta dimaksud. 42

Pasal 9 dan pasal 46 Ayat 2 UU No.14/2005

• Lulusan program sarjana atau Diploma IV untuk Guru (pasal 9) • Lulusan program magister untuk Dosen program diploma atau Dosen program sarjana; dan • Lulusan program doktor untuk Dosen program pascasarjana. (pasal 46) 43

• Kompetensi paedagogik yang ditandai dengan

penguasaan bidang studi tertentu secara materi maupun metodologi pembelajaran;

• Kompetensi sosial yang berupa kemampuan untuk

berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak didik, orang tua dan masyarakat;

• Kompetensi kepribadian yang berkaitan dengan akhlak dan perilaku sehari-hari

• Kompetensi profesional yang meliputi kesungguhan seseorang untuk mengajar dengan dukungan penguasaan materi dan metode pembelajaran

44

• Guru/dosen yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik wajib memenuhinya paling lama 10 tahun ke depan (pasal 82 ayat 2) • Namun, guru/dosen yang ingin meningkatkan kualifikasi akademik atau ingin memperoleh sertifikat pendidik dapat meminta bantuan biaya kepada pemerintah dan pemerintah daerah (termaktub dalam pasal 13) 45

• Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu (pasal 12) • Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi dosen (pasal 50 ayat 1) • Namun guru dan dosen yang mempunyai sertifikat pendidik tidak otomatis menjadi PNS. 46

• Berprestasi, berdedikasi luar biasa, bertugas di daerah khusus dan atau gugur dlm tugas di daerah khusus (daerah terpencil, daerah bencana, atau daerah perbatasan) • Diberikan oleh pemerintah, pemda, masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan serta pada tingkat sekolah, desa/kel., kec., kab./kota, provinsi, nasional dan atau internasional. • Tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, atau bentuk penghargaan lain. • Selama ini proses pemberian penghargaan dinilai oleh birokrasi pemerintah. Perlukah lembaga independen yang melibatkan perguruan tinggi & organisasi profesi yang ikut menilai ? 47

• Guru dapat membentuk organisasi profesi yang bersifat independen, yang berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat, (pasal 41) • Untuk dosen tidak ada pasal untuk membentuk organisasi profesi. Namun secara riil, para dosen telah memiliki organisasi profesi sendiri. 48

49