Hukum Ian Sengketa Internasional

LATAR BELAKANG 





ICSID (International Center for the Settlement of Investment Disputes) adalah badan yang dilahirkan Bank Dunia. Konvensi yang mendirikan badan ini, yaitu konvensi ICSID (Convention on the Settlement of Investmen Dispute between states and Nationals of Other States), atau disebut juga Konvensi Washington, ditandatangani di Washington D.C., 18 Maret 1965. Badan arbitrase ICSID atau the Centre berkedudukan di Washington dan berafiliasi dengan Bank Dunia. Terbentuknya Konvensi adalah sebagai akibat dari situasi perekonomian dunia pada waktu 1950-1960an yaitu khususnya dikala beberapa negara berkembang menasionalisasi atau mengekspropriasi perusahaanperusahaan asing yang berada di dalam wilayahnya. Tindakan ini mengakibatkan konflik-konflik ekonomi yang dapat berubah menjadi sengketa politik atau bahkan sengketa terbuka (perang).

Ada tujuanmenjembatani utama dibentuknya • Yang2pertama, jurang atau mengisi kekosongan upaya hukum dalam menyelesaikan Konvensi. kasus-kasus penanaman modal yakni dengan memberikan suatu mekanisme khusus berupa fasilitas arbitrase atau konsiliasi

• Kedua, mendorong dan melindungi arus modal dari negara maji kepada negara ketiga (developing countries). Konvensi ICSID ditujukan untuk menangani penyelesaian sengketa antara investor dengan negara tuan rumah. Conditio sine quo non yang berlaku agar suatu sengketa dapat tercakup dalam dan arbitrase ICSID ini adalah sepakat.

Kasus Posisi Dalam kasus AMCO ASIA melawan Republik Indonesia, para pihak yang bersengketa antara lain:  Penggugat : AMCO yang membentuk konsorsium dan terdiri atas : • 1. Amco Asia Corporation • 2. Pan American Development • 3. PT. Amco Indonesia  Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). •

•

•

Yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini adalah pencabutan izin investasi yang telah diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terhadap AMCO untuk pengelolaan Hotel Kartika Plaza, yang semula diberikan untuk jangka waktu 30 tahun. Namun BKPM mencabut izin investasi tersebut ketika baru memasuki tahun ke 9.

Tuntutan diajukan kepada lembaga arbitrase ICSID yang bertempat di Washington DC, Amerika Serikat oleh para investor yang membentuk konsorsium pada tanggal 15 Januari1981. •



Identifikasi Masalah Apakah yang menjadi permasalahan pokok pada pengajuan gugatan oleh AMCO terhadap Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh BKPM dalam perkara Hotel Kartika Plaza di Indonesia?  Dalam hal apa dan bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yang diwakili BKPM?  Apakah keputusan yang dikeluarkan oleh ICSID dalam kasus ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 

ANALISIS 



Dalam kasus AMCO ASIA melawan Indonesia, Indonesia melakukan pencabutan izin investasi penanaman modal AMCO berpandangan dari ketentuan pasal 2 the united nations charter of economic rights and duties of states yaitu pasal tersebut menyatakan bahwa negara tuan rumah tidak disyaratkan untuk memberi perlakuan khusus (preferential treatment) kepada perusahaanperusahaan asing. Dan bahwa negara-negara sedang berkembang memiliki kekuasaan untuk mengubah dan merundingkan kembali kontrak-kontrak yang telah dibuatnya dengan perusahaan-perusahaan asing. Akan tetapi Yang dilakukan oleh Indonesia dengan mencabut izin investasi penanaman modal AMCO terhadap pengelolaan hotel kartika plaza merupakan pelanggaran prinsip perjanjian penanaman modal atau bilateral investment treaty (BIT). Diantara prinsip-prinsip yang dilanggar adalah fair and equitable treatment yaitu prinsip yang menyatakan bahwa negara tuan rumah akan memberikan perlakuan yang adil kepada modal yang ditanam investornya.

Penyelesaian melalui arbitrasi dipilih karena :  







Keputusannya final dan mengikat ( tidak mengenal appeal ) Keputusannya diakui secara internasional. Berdasarkan Konvensi New York 1958, keputusan sidang arbitrasi diakui oleh 134 negara (bandingkan dengan keputusan pengadilan yang hanya berlaku di negara tersebut). Netral. Pihak yang bersengketa bisa memilih lokasi sidang, bahasa yang digunakan, prosedur/dasar hukum yang digunakan (biasanya sudah disebut dalam perjanjian kontrak) dan arbitrator dari berbagai nationality. Memilih Arbitrator yang sesuai dan ahli di bidang tersebut. Pihak yang bersengketa bisa memilih arbitrator independent untuk duduk dalam sidang (untuk tribunal dengan 3 arbitrator : 2 dipilih oleh pihak yang bersengketa, 1 ditentukan oleh badan arbitrasi) Prosesnya lebih cepat dan lebih murah dibanding pengadilan. Dalam proses sidang arbitrasi, kedua pihak diberi kesempatan untuk mempresentasikan kasusnya/memberi sanggahan, menyajikan bukti-bukti, memilih arbitrator yang sesuai untuk duduk di arbitral tribunal, dst sehingga akhirnya didapat keputusan sidang. (arbitration process berdasarkan ICC rules)

KELOMPOK 5 Disusun oleh: • Retzsa Megantara 110110060069 • Rendy Indira 110110060077 • Egia Rendy 110110060081 • RomiJonathan 110110060094 • Akmal Farad 110110060097 Muhammad Faiz Faisal 110110060099 • Yuda Perwira S. 110110060101 • M. Teguh Tri Putra 110110060102 • Trisno Romadi 110110060106 • I Made Arya Sutisna 110110060120 • Achmad Ziki 110110060123 Radiansyah Pradana P. 110110060130 • Achmad Yezar 110110060131 •

•

•

•