Hubungan Indonesia Jepang

Jepang dalam Tata Ekonomi Politik Internasional Universitas Paramadina Iwan R. Zaelani, M. Si

Politik Politik luar luar negeri negeri Jepang Jepang terhadap terhadap Indonesia Indonesia

Pasca Perang Proyek perampasan perang (perbaikan dan ganti rugi)  20 Januari 1958 - Penandatanganan perjanjian perampasan perang (Menlu Jepang Fujiyama dan Menlu Indonesia Soebandrio). “Pemerintah Jepang berjanji untuk membayar sejumlah US$ 223,8 juta, yang dicicil selama kurun waktu 12 tahun (19591970); penghapusan hutang Indonesia sebelumnya sejumlah US$ 176,92 juta; Bantuan ekonomi selanjutnya sebesar US$ 400 juta”. 

 

Indonesia (Presiden Soekarno) lebih banyak memperhatikan dan memprioritaskan penanganan masalah-masalah politik ketimbang memperbaiki keadaan ekonomi. Lebih dekat dengan blok Timur Internasionalisasi produk Jepang ke Asia

ORDE BARU 

Komitmen Jepang terhadap Indonesia Semasa Orde Baru secara signifikan meningkat karena intensnya orientasi pro kapitalis (Jepang membantu Pembangunan ekonomi yang anti-komunis & Jepang juga memegang peran kunci dalam menjadwalkan kembali hutang luar negeri)



1967-Jepang membantu dalam pemulihan ekonomi US$ 34,3 juta.



Industri substitusi impor (1979 perusahaan-perusahaan yang berafiliasi ke Jepang di Indonesia hanya menjual 16 persen produk mereka untuk ekspor)



Industri manufaktur, mayoritas FDI Jepang dalam kurun waktu ini diarahkan pada industri-industri padat karya ; tekstil, pakaian jadi dan pelat baja.

CSIS (Ali Moertopo) 1970an menggelar “Akselerasi Modernisasi 25 Tahun”;

“Indonesia akan menjadi sebuah negara modern hanya dalam tempo 25 Tahun dengan strategi industrialisasi yang tepat berdasarkan penerapan model Jepang.” Dr. Panglaykim “Indonesian Corporated”;  Diyakinkan bahwa Indonesia dapat belajar banyak dari sukses ekonomi Jepang dengan mencontoh pola-pola pembangunan ekonomi negeri itu, terutama dengan menciptakan mekanisme pengambilan keputusan yang saling berkait diantara negara dan sektor swasta, konglomerasikonglomerasi yang sedang berkembang, dan memaksimalkan intervensi negara dalam bidang ekonomi. Deskripsi Ricklefs dalama peristiwa Malari: “....Jepang mengambil 53 persen ekspor Indonesia di tahun 1973 (71 persen dari minyak) dan mensuplai 29 persen dari impor Indonesia. lebih jauh lagi, peran Jepang makin mencolok karena investasi mereka yang makin meningkat di sektor industri-industri manufaktur di Jawa, yang menimbulkan tekanan yang makin berat atas para pengusaha pribumi. Investor Jepang lalu secara luas dianggap sebagai pemeras-pemeras jahat (unprincipled exploiters) pada perekonomian Indonesia, dengan dibantu oleh orang-orang yang dekat dengan kalangan istana kepresidenan......”



Jepang dan Indonesia mempunyai hubungan ekonomi dan politik yang kuat serta saling terkat satu sama lain; - Selat Malaka dan Selat Lombok merupakan jalur laut perdagangan Jepang. - Secara politis, Indonesia merupakan negara terbesar dan cukup berpengaruh di ASEAN. - Indonesia memiliki pasar yang sangat potensial untuk industri ekspor Jepang



Bagi Indonesia, Jepang tidak hanya dilihat sebagai pemberi dana paling besar, Jepang juga merupakan salah satu rekan dagang paling penting Indonesia, baik disektor ekspor (sektor energi, spt minyak, gas bumi dan batu bara) maupun impor (khususnya disektor manufaktur dan elektronika) PMA terbesar di Indonesia Jepang di Indonesia lebih dari sekedar “partner bisnis”

 



1996 Indonesia merupakan negara dengan pendapatan perkapita US$ 1000. (sebuah fakta optimisme akan keberhasilan orde baru)



1997-krisis Tenggara



Indonesia membutuhkan dukungan ekonomi



Jepang merupakan aktor penting yang diharapkan mampu membantu Indonesia dan negara-negara Asia lainnya untuk lepas dari krisis

finansial

Asia

Timur

dan

Asia

Dinamika hubungan pemberian dan Jepang kepada Indonesia selama krisis: 

Keinginan Jepang untuk memulihkan perekonomian yang lesu pasca jatuhnya buble economy, dengan cara menyelamatkan kredit Jepang yang tertanan di Indonesia dan memastikan agar pasar Indonesia tetap menyerap barang-barang industri Jepang



Posisi Jepang sebagai kekuatan ekonomi regional yang utama di kawasan Asia, membuat Jepang berkepentingan untuk menjaga stabilitas ekonomi Asia



Hubungan Indonesia-IMF akan sangat mempengaruhi lancar atau tidaknya bantuan Jepang kepada Indonesia



Melindungi Kepentingan Nasional Jepang



Mencapai perkembangan nasional di semua bidang



Memperoleh kembali pengaruh di dunia internasional (Official Development Assistance)

    

 

Jepang tetap merupakan investor terbesar di Indonesia sekalipun kecenderungannya menurun. Investor Jepang menilai hambatan investasi di Indonesia semakin menghambat perkembangan usaha. Hambatan ini adalah klasik yaitu kepastian hukum, ketenagakerjaan, dan infrastruktur. Perusahaan Jepang sendiri sebenarnya berminat besar dalam pembangunan infrastruktur namun kepastian hukumnya lemah. Perusahaan Jepang lebih tertarik untuk investasi di Cina. Sebenarnya meraka tidak mau terlalu bergantung pada Cina, di sinilah semestinya Indonesia berperan. Perusahaan Jepang berminat besar dalam industri manufaktur dan pembangunan infrastruktur. Kunjungan SBY dua kali ke Jepang mendapat sambutan sangat baik, namun realisasi investasi Jepang di Indonesia sangat bergantung pada perbaikan kondisi di lapangan.

12

Sekitar 30% dari ekspor Indonesia adalah ke Jepang.  Impor dari Jepang juga termasuk yang terbesar.  Penandatangan EPA (Economic Partnership Agreement) Indonesia Jepang akan mendorong perdagangan dan investasi Jepang di Indonesia.  Ekspor Indonesia terutama minyak dan gas, dan juga produk padat karya. 

13



 





DITANDATANGANI - Singapore (December 2003) - Mexico (September 2006) - Malaysia (July 2006) - Philipines (September 2006) TELAH SELESAI - Thailand (Agreement in principle September 2005) AGREEMENT IN PRINCIPLE - Indonesia (26 November 2006) - Chile (17 November 2006) DALAM PROSES - Brunei Darussalam - Vietnam (perundingan pertama January 2007) - ASEAN Mempromosikan EAST ASIA INTEGRATION

14



.

Economic Partnership Agreement/ EPA adalah Persetujuan Kemitraan Ekonomi komprehensif, yang mencakup bidang-bidang investasi, perbaikan iklim usaha dan peningkatan kepercayaan dunia usaha, perdagangan barang dan jasa, aturan asal barang, prosedur kepabeanan, mobilitas usahawan dan tenaga kerja, energi dan sumber daya mineral, hak kekayaan intelektual, persaingan usaha, pengadaan oleh pemerintah, serta kerjasama peningkatan kapasitas nasional

15

 Fasilitasi  Liberalisasi  Kerjasama

16

   



Perundingan multilateral sangat lambat perkembangannya EPA bersifat WTO ++ Mendapatkan akses pasar yang lebih luas Memperoleh jaminan akan pasokan bahan baku yang lebih murah bagi investasi Jepang di negara mitra Transparansi dan kepastian hukum/perlindungan bagi investasi Jepang, termasuk untuk perusahaan-perusahaan Jepang yang sudah beroperasi;

17

      

Jepang merupakan mitra dagang dan investor utama bagi Indonesia, dan Indonesia penerima ODA terbesar dari Jepang; Jepang menyerap 20% dari total ekspor Indonesia, dan merupakan sumber impor terbesar kedua dengan pangsa 13%; Meningkatkan peluang pengiriman tenaga kerja ahli; Meningkatkan investasi Jepang ke Indonesia; Memberikan kepastian akses pasar yang lebih preferensial dan luas; Kerjasama dalam peningkatan kapasitas untuk meningkatkan daya saing Indonesia; Menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara ASEAN yang telah terlebih dahulu menyelesaikan perundingan kemitraan komprehensif.

18



INVESTMENT CHAPTER:

Subject to New Investment Law - Upaya bersama untuk perbaikan dan memberikan kepastian hukum/ perlindungan bagi investor - National treatment - Most Favoured Nation - General Treatment -

19

      

Prosedur persetujuan investasi Kepastian hukum Pembagian kewenangan antar pusat dan daerah Labor cost Tax and customs Competitiveness Ketersediaan infrastruktur

20

 IMPROVEMENT

OF BUSINESS CLIMATE - Upaya bersama dalam menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif untuk mendorong perdagangan dan investasi - Menfasilitasi upaya peningkatan kepercayaan sektor swasta 21



TRADE IN GOODS - Menurunkan/mengurangi bea masuk bagi produk-produk termasuk bahan baku untuk industri otomotif, electronik/electrical products, serta machinery; - Penerapan USDFS (User Specific Duty Free Scheme) bagi produk tertentu untuk digunakan oleh industri otomotif. 22



TRADE IN SERVICES - Sektor perdagangan jasa (trade in services) merupakan salah satu

bagian penting dari IJEPA yang memberikan dorongan bagi investor Jepang untuk melakukan investasi di sektor ini. - Memberikan kepastian melalui kesepakatan untuk tidak mengubah peraturan yang ada menjadi lebih restriktif untuk sektor-sektor jasa seperti financial, construction, telecommunication, maritime transport; - Membuka sektor manufacturing related services. - Pihak Jepang menawarkan akses bagi pengusaha bidang jasa dari Indonesia antara lain legal accounting, auditing and book keeping, taxation, engineering, dan architectural services. - Bagi Indonesia, komitmen IJEPA di bidang jasa ini di samping untuk meningkatkan investasi di bidang jasa, juga diharapkan dapat memacu tumbuh kembangnya industri jasa Indonesia sendiri. 23



Energy and Mineral Resources - Mengingat semakin mengemukanya

permasalahan energi akhir-akhir ini, kedua pihak juga sepakat untuk memasukkan kerjasama bidang energi ke dalam IJEPA. - Kerjasama ini mencakup berbagai aspek yaitu produksi, riset hingga peningkatan kapasitas (capacity building). - Dalam konteks peningkatan kapasitas, kerjasama banyak ditekankan pada pengembangan energi alternatif seperti bio-mass, bio-fuel, dan geothermal.

24







JFI (Joint Forum Investment) merupakan forum kerjasama bilateral Indonesia - Jepang yang bertujuan untuk menciptakan iklim investasi Indonesia yang kondusif melalui Strategic Investment Action Plan (SIAP). SIAP merupakan kesepakatan antara Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dengan PM Junichiro Koizumi yang ditandatangani pada tanggal 2 Juni 2005. Bertujuan untuk meningkatkan investasi asing, khususnya Jepang ke Indonesia, dalam kerangka memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan. 25

-

-

Merupakan rencana aksi yang akan dilakukan untuk memperbaiki iklim Investasi Indonesia. Telah disepakati sejumlah 118 rencana aksi yang akan dilakukan oleh 4 Working Group: › Tax/Customs › Labor › Infrastructure › Competitiveness/SMEs 26