Htn (bpk) Sandy.docx

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan pemeriksa keuangan adalah lembaga tertinggi negara di Republik Indonesia, yang bertugas memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, kekayaan negara, pelaksanaan Anggaan Pendapatan dan Belanja Negara serta daerah, anggaran Badan Usaha Milik Negara dan Daerah, brdasarkan atas ketentuan undang - undang 1.

A. Wewenang BPK dan Makna Bebas dan Mandiri Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan ketiga berbunyi “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawb tentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemerika Keuangan yang bebas dan mandiri” 2.

Dari rumusan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara cukup ada satu Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan cukup hanya satu lembaga saja maka sesungguhnya keberadaan lembaga-lembaga yang dibentuk negara/pemerintah dengan tugas yang sama sudah tidak diperlukan lagi.

B. Fungsi Pokok BPK Ada 3 fungsi pokok yang dijalankan BPK : 1) Fungsi Operatif (melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan), 2) Fungsi Rekomendasi (memberikan pertimbangan kepada pihak eksekutif dan legislatif), 3) Fungsi Yudikatif (menyelenggarakan proses tuntutan perbendaharaan) 3.

Jadi, dalam pelaksanaan tugasnya, BPK berkewajiban untuk memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada pihak legislatif, yaitu DPR RI dan pihak eksekutif, yaitu Presiden. Perbuatan yang merugikan Negara keuangan Negara khususnya persoalan pidana disampaikan kepada kepolisian dan kejaksaan.

[Type text] 1 Drs.H.Inu Kencana Syafiie, M.SI. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2003), h.87 2 Dr.Patrialis Akbar, S.H.,M.H. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), h.191 3 Ibid, h.87

C. Keanggotaan BPK Ketua, wakil ketua dan anggota BPK diangkat oleh Presiden atas usul DPR dengan 3 orang calon untuk setiap lowongan , namun dapat juga dilanik oleh Mahkamah Agung.Tetapi sejak era reformasi semua lembaga tinggi Negara membaca sendiri sumpahnya di bawah saksi kitab sucinya masing-masing di hadapan lembaga tinggi negara lainnya dengan resmi secara terbuka untuk umum karena diberitakan melalui media elektronik dan pers. Selanjutnya susunan BPK adalah sebagai berikut : 1) Seorang ketua merangkap anggota. 2) Seorang wakil ketua merangkap anggota 3) 5 (lima) orang anggota. Seluruhnya sudah tentu sebagai lembaga tinggi Negara memiliki seperangkat pembantu di bidang ketatausahaan.

[Type text] 1 Drs.H.Inu Kencana Syafiie, M.SI. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2003), h.87 2 Dr.Patrialis Akbar, S.H.,M.H. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), h.191 3 Ibid, h.87