Hasil-munas-10-medan.docx

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL KE - 10 KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NO : I/MUNAS KE - 10/2017 TENTANG AGENDA ACARA DAN TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL KE - 10 KAHMI Bismillahirrahmanirrahiem Menimbang

: Bahwa dalam rangka kelancaran jalannya Musyawarah Nasional Ke - 10 KAHMI, perlu ditetapkan Agenda Acara dan Tata Tertib Musyawarah Nasional Ke - 10 KAHMI.

Mengingat

: Pasal 10 dan 11 Anggaran Dasar KAHMI serta Pasal 38, 39, 40 dan Pasal 41 Anggaran Rumah Tangga KAHMI.

Memperhatikan

: Saran, pendapat dan kesepakatan peserta Musyawarah Nasional Ke - 10 KAHMI tanggal 17 November 2017. MEMUTUSKAN : : Agenda Acara dan Tata Tertib Musyawarah Nasional Ke - 10 KAHMI sebagaimana terlampir. : Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Menetapkan Pertama Kedua

Billahittaufiq Walhidayah Ditetapkan di Pada tanggal

: Medan : 28 Safar 1439 H 17 November 2017 M

Steering Committee/Panitia Pengarah MUNAS KE - 10 KAHMI

Ttd Viva Yoga Mauladi M.Si Ketua

ttd Andi Faizal Jollong Sekretaris

Anggota : Dr. Muhamad Marwan; Dr. Reni Marlinawati; Dr. MS. Ka’ban; Bambang Soesatyo, SE, MBA ; Dr. Anis Baswedan; Ir. Subandriyo; Prof. Dr. Sri Minda Murni Lubis, M.Si; Drs. Manimbang Kahariady; ; Ir. Mashudi, MBA; . Icu Zulkafril, M.Si; Drs. Zulkifli Halim, MS; Ir. Ismet Djafar, MM; Zulkifli, S.Si, M.Si; Dr. Tati Hartimah; Dra. Gefarina Djohan, MA; Sarinandhe Djibran, SH; Drs. Zulkifli Halim, MS; Prof. Dr. H. Syaiful Sagala, M.Pd; Dr. H. Hamzah HR; Ruslim Rohimun Sembiring; SE; Drs. Ramli Kamidin; Dr. Indra Sakti Harahap, ST, M.Si; H. Nurdin Lubis, SH, MM; Teunku Syahrul Anshari, SH, MM; Drs. Masrokhan Sulaiman, MPA; Dr. Supardji Ahmad, SH.

1

JADWAL ACARA MUNAS KE 10 KAHMI Medan, 17 – 19 November 2017

WAKTU

KEGIATAN

KETERANGAN

JUM’AT 17 NOPEMBER 2017 08.00 – 13.45 Registrasi Peserta

OC

12.15 – 12.45 Sholat Jum’at Berjamaah 12.45 – 13.45 Makan Siang 13.45 – 14.45 Seminar Nasional “Meneguhkan Kepemimpinan Berkeadilan untuk Kejayaan NKRI”

OC

Keynote Speaker Ketua MPR RI Bapak Dr. (Hc) Zulkifli Hasan, S.E, M.M 14.45 – 15.00 Persiapan Upacara Pembukaan 15.00 – 15.50 Upacara Pembukaan MUNAS Ke-10

OC & SC

- Penyambutan Pencak Silat/Gordang Sembilan - Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Hymne HMI oleh Paduan Suara UISU - Pembacaan Ayat Suci Al-Qur’an Oleh : Darwin Hasibuan - Ucapan Selamat Datang oleh Gubernur Sumatera Utara; Dr. Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si - Sambutan Presidium MN KAHMI; Prof. Dr. Moh. Mahfud MD - Sambutan Presiden RI dilanjutkan Peresmian Pembukaan Munas Ke-10 KAHMI dan Peluncuran Aplikasi “Insan Cita KAHMI” ditandai dengan Penabuhan Gordang Sembilan - Do’a untuk Bangsa dipimpin oleh; Prof. Dr. Saidurrahman M.A - Penutup 16.00 – 18.00 Lanjutan Seminar Nasional “Meneguhkan Kepemimpinan Berkeadilan untuk Kejayaan NKRI” Narasumber: 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P “Perspektif Pendidikan dan kebudayaan Nasional” 2. Wakil Ketua KPK; Laode Muhammad Syarif, SH, LL.M,Ph.D Perspektif Pemerintahan yang Bersih dan Berkeadilan 3. Gubernur Sumatera Utara; Dr. Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si Perspektif Pembangunan Sumatera Utara 4. Prof. Dr. Usman Pelly

OC

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Sri Minda Murni

2

Perspektif Pengembangan Inovasi dan kearifan Lokal 18.00 – 20.00 Istirahat Sholat Makan 20.00– 21.30

Sidang Pleno I

SC

- Pengesahan Agenda Acara dan Tata Tertib Munas - Pemilihan Pimpinan Sidang Munas 21.30 – 24.00

Sidang Pleno II -

24.00 – 08.00

SC

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Presidium Majelis Nasional KAHMI Masa Bakti 2012-2017 Pandangan dan tanggapan Peserta Munas Pernyataan Demisioner Presidium Majelis Nasional KAHMI Masa Bakti 2012 – 2017 Istirahat SABTU, 18 NOPEMBER 2017

09.00 – 12.00 Sidang Komisi - Komisi A (AD dan ART) - Komisi B (Program Kerja dan Rekomendasi

SC Paralel dengan Munas Forhati

Sidang Pleno III - Pengesahan Hasil Komisi A dan B 12.00 – 14.00 ISHOMA 14.00 – 02.00 Sidang Pleno IV

SC

- Pengesahan Tata Tertib Pemilihan Presidium Majelis Paralel dengan Munas Forhati Nasional KAHMI Masa Bakti 2017-2022 - Pembacaan Keputusan Panitia Seleksi Calon Presidium Majelis Nasional KAHMI Masa Bakti 2017-2022 oleh Pimpinan Sidang - Pemilihan Presidium Majelis Nasional KAHMI Masa Bakti 2017-2022. - Penetapan dan Pelantikan Presidium Terpilih. - Penetapan Calon Tuan Rumah Munas XI KAHMI 02.00 – 03.00 Ramah Tamah AHAD, 19 NOPEMBER 2017 05.30 – 06.30 Makan Pagi 06.30 – 08.00 Jalan Sehat Bersama 08.00 – 10.00 Persiapan Penutupan 3

10.00 –11.00

Upacara Penutupan MUNAS Ke-10

OC

- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Hymne HMI - Pembacaan Ayat Ayat Suci Al Qur’an - Sambutan Presidium Terpilih Masa Bakti 2017-2022 - Sambutan Wakil Presiden RI dilanjutkan dengan pernyataan peresmian penutupan Acara MUNAS Ke10 KAHMI dan penandatanganan Prasasti sebagai tanda peresmian Gedung Insan Cita Medan. Catatan : Saat penandatangan Prasasti, Wakil Presiden RI didampingi oleh Sembilan Presidium terpilih - Do’a bersama - Penutup , Ramah Tamah dan Hiburan 12.00-13.00

Check Out

4

TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL KE-10 KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM 1. STATUS a. Musyawarah Nasional ke-10 KAHMI merupakan musyawarah utusan Majelis Wilayah dan Daerah; b. Musyawarah Nasional ke-10 KAHMI memegang kekuasaan tertinggi organisasi. 2. KEKUASAAN/KEWENANGAN a. Meminta pertanggug jawaban Majelis Nasional; b. Menetapkan Penyempurnaan AD/ART dan Ketentuan Organisasi KAHMI; c. Menetapkan Program Kerja nasional dan Rekomendasi; d. Menetapkan Tata tertib Pemilihan Presedium Majelis Nasional KAHMI; e. Memilih Presedium Majelis Nasional KAHMI Masa Bakti 2017-2022. 3. PESERTA Peserta Musyawarah Nasional ke-10 terdiri dari: a. Pengurus Majelis Nasional, Utusan Majelis Wilayah (dua orang) dan utusan Majelis Daerah (dua orang); b. Peninjau dari Pengurus Forhati Majelis Nasional, Forhati Wilayah dan Forhati Daerah; c. Undangan atas persetujuan Majelis Nasional dan panitia Munas. 4. HAK SUARA DAN BICARA a. Pengurus majelis Nasional KAHMI mempunyai hak bicara; b. Masing-masing Majelis Wilayah dan Majelis Daerah mempunyai 1 (satu) hak suara; c. Setiap utusan Majelis Wilayah dan Majelis Daerah mempunyai hak bicara; d. Peninjau dan Undangan hanya mempunyai hak bicara. 5. KEPUTUSAN a. Keputusan Musyawarah Nasional ke-10 diambil dengan cara musyawarah dan mufakat. b. Bila ayat (a) dalam pasal ini tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak. 6. SIDNAG-SIDANG a. Sidang Paripurna sebagai instansi tertinggi Musyawarah Nasional ke-10 KAHMI; b. Sidang Komisi terdiri dari Komisi A dan B. 7. PIMPINAN SIDANG Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional ke-10 KAHMI adalah Steering Comitte dan selanjutnya dipilih Presidium Sidang Munas dari dan oleh Peserta Munas. 8. QUORUM a. Sidang Paripurna dan Sidang Komisi Musyawarah Nasional ke-10 KAHMI baru dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih separuh jumlah Majelis Wilayah dan Daerah yang mengikuti Musyawarah Nasional dalam Paripurna dan Komisi; b. Apabila ayat (a) pasal ini tidak tercapai, maka sidang paripurna dan komisi ditunda selama 15 menit dan setelah itu dapat dilanjutkan dan dianggap sah.

5

9. LAIN-LAIN Hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian oleh Pimpinan Sidang dengan Persetujuan peserta Musyawarah Nasional ke-10 KAHMI.

Ditetapkan di : Medan Pada tanggal : 28 Safar 1439 H 17 November 2017 M Steering Committee/Panitia Pengarah MUNAS KE - 10 KAHMI

Ttd

Viva Yoga Mauladi M.Si Ketua

ttd

Andi Faizal Jollong Sekretaris

Anggota : Dr. Muhamad Marwan; Dr. Reni Marlinawati; Dr. MS. Ka’ban; Bambang Soesatyo, SE, MBA ; Dr. Anis Baswedan; Ir. Subandriyo; Prof. Dr. Sri Minda Murni Lubis, M.Si; Drs. Manimbang Kahariady; ; Ir. Mashudi, MBA; . Icu Zulkafril, M.Si; Drs. Zulkifli Halim, MS; Ir. Ismet Djafar, MM; Zulkifli, S.Si, M.Si; Dr. Tati Hartimah; Dra. Gefarina Djohan, MA; Sarinandhe Djibran, SH; Drs. Zulkifli Halim, MS; Prof. Dr. H. Syaiful Sagala, M.Pd; Dr. H. Hamzah HR; Ruslim Rohimun Sembiring; SE; Drs. Ramli Kamidin; Dr. Indra Sakti Harahap, ST, M.Si; H. Nurdin Lubis, SH, MM; Teunku Syahrul Anshari, SH, MM; Drs. Masrokhan Sulaiman, MPA; Dr. Supardji Ahmad, SH.

6

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL KE - 10 KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NO : II/MUNAS KE - 10/2017 TENTANG PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL KE - 10 KAHMI Bismillahirrahmanirrahiem Menimbang

: Bahwa dalam rangka kelancaran dan tertibnya Musyawarah Nasional Ke - 10 KAHMI, perlu ditetapkan Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional Ke - 10 KAHMI.

Mengingat

: Pasal 10 dan 11 Anggaran Dasar KAHMI serta Pasal 38, 39, 40 dan Pasal 41 Anggaran Rumah Tangga KAHMI

Memperhatikan

: Saran, pendapat dan kesepakatan peserta sidang Musyawarah Nasional Ke- 10 KAHMI.

Menetapkan

:

Pertama

: Pimpinan Sidang MUNAS Ke - 10 KAHMI sbb: 1. MANIMBANG KAHARIYADI 2. MURLAN TAMBA 3. ANTHONY HILMAN 4. ASTUTI MARASABESY 5. LA BIA 6. DIDI SUMARDI 7. KAMAL HIDJAZ

Kedua

: Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

MEMUTUSKAN

Billahittaufiq Walhidayah Ditetapkan di Pada tanggal

Ttd

: Medan : 28 Safar 1439 H 17 November 2017 M

Steering Committee/Panitia Pengarah MUNAS KE - 10 KAHMI ttd

Viva Yoga Mauladi M.Si Ketua Anggota :

Andi Faizal Jollong Sekretaris

Dr. Muhamad Marwan; Dr. Reni Marlinawati; Dr. MS. Ka’ban; Bambang Soesatyo, SE, MBA ; Dr. Anis Baswedan; Ir. Subandriyo; Prof. Dr. Sri Minda Murni Lubis, M.Si; Drs. Manimbang Kahariady; ; Ir. Mashudi, MBA; . Icu Zulkafril, M.Si; Drs. Zulkifli Halim, MS; Ir. Ismet Djafar, MM; Zulkifli, S.Si, M.Si; Dr. Tati Hartimah; Dra. Gefarina Djohan, MA; Sarinandhe Djibran, SH; Drs. Zulkifli Halim, MS; Prof. Dr. H. Syaiful Sagala, M.Pd; Dr. H. Hamzah HR; Ruslim Rohimun Sembiring; SE; Drs. Ramli Kamidin; Dr. Indra Sakti Harahap, ST, M.Si; H. Nurdin Lubis, SH, MM; Teunku Syahrul Anshari, SH, MM; Drs. Masrokhan Sulaiman, MPA; Dr. Supardji Ahmad, SH.

7

PEMBAGIAN TUGAS PIMPINAN SIDANG 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

LPJ dan Pernyataan Demisioner (Murlan Tamba) Pengantar Sidang Komisi (Kamal Hidjaz) Pengesahan Sidang Komisi (Semua Pimpinan Sidang) Pleno Sidang Komisi (Anthony Hilman) Pengesahan Tata Tertib pemilihan ( Astuti Marasabesy Pemilihan Presidium (Manimbang Kahariyadi) Pelantikan dan Penutupan (Didi Sumardi)

8

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL KE - 10 KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NO : III/MUNAS KE - 10/2017

TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN MN KAHMI MASA BAKTI 2012-2017 Bismillahirrahmanirrahiem Menimbang

: Bahwa Laporan Pertanggungjawaban MN KAHMI Masa Bakti 20122017 telah disampaikan dalam Sidang Musyawarah Nasional Ke - 10 KAHMI.

Mengingat

: 1. Pasal 10 dan 11 Anggaran Dasar KAHMI 2. Pasal 38, 39, 40 dan Pasal 41 Anggaran Rumah Tangga KAHMI

Memperhatikan

: Saran dan pandangan peserta Musyawarah Nasional Ke - 10 KAHMI.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

Pertama

: Menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban MN KAHMI Masa Bakti 2012-2017.

Kedua

: MN KAHMI Masa Bakti 2012-2017 dinyatakan demisioner dan telah selesai masa kepengurusannya.

9

Ketiga

: Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Billahittaufiq Walhidayah Ditetapkan di Pada tanggal

: Medan : 28 Safar 1439 H 17 November 2017 M

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL KE - 10 KAHMI

MANIMBANG KAHARIYADI KETUA

MURLAN TAMBA ANGGOTA

ASTUTI MARASABESY ANGGOTA

DIDI SUMARDI ANGGOTA

ANTHONY HILMAN ANGGOTA

LA BIA ANGGOTA

KAMAL HIDJAZ ANGGOTA

10

KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr. Wb. Teriring salam, semoga kita semua warga KAHMI dalam curahan rahmat Allah SWT. Salawat juga kita sampaikan ke hadapan Baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam rangka MUNAS Ke-10 KAHMI, sesuai dengan ketentuan AD dan ART, menjadi kewajiban konstitusional Majelis Nasional dalam memberikan- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di hadapan forum yang mulia MUNAS Ke-10 KAHMI di Medan. Sebagai bentuk dari pertanggungjawaban itu, hal ini kami sampaikan tidak hanya kepada peserta MUNAS, tetapi juga dalam rangka memenuhi ikrar kami ketika dilantik lima tahun yang lalu. Apa yang kami sajikan dalam LPJ dan Jurnal Kegiatan Majelis Nasional KAHMI, adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, walaupun dicetak dalam dua buku yang berbeda. Perjalanan lima tahun masa bakti terasa sangat singkat, namun demikian sejatinya adalah waktu yang cukup lama dalam me- ngemban amanat. Berbagai kegiatan telah di gelar, berbagai surat telah dikeluarkan, dan berbagai perasaan telah terungkapkan selama menjalankan pengabdian ini. Namun kami sadari , semua itu belum bisa dikatakan memenuhi kebutuhan warga KAHMI,semua itu masih jauh dari kesempurnaan, tiada gading yang tidak retak sebagaimana kata pepatah. Semua energi telah kami kerahkan dalam memehuni komitmen kami agar kAHMI semakin berperan untuk kemajuan umat dan bangsa menuju terwujudnya masayarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Kami mohon maaf sebesar-sebesarnya atas segala kekurangan dan kealpaan dalam menjalankan amanah ini. Pada saat yang sama, kami juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada rekan-rekan Presidium dan segenap Pengurus Majelis Nasional KAHMI dalam bahu membahu membangun soliditas serta menggalakkan kegiatan KAHMI. Penghargaan yang tulus kami sampaikan pula kepada seluruh Majelis Wilayah, Majelis Daerah, Majelis Perwakilan dan Majelis Rayon atas dukungan dan partisipasinya dalam setiap aktivitas KAHMI selama periode ini. Kami hanya bisa mendoakan, semoga menjadi amal kebajikan di hadapan Allah Tuhan Yang Maha Agung lagi Maha Kuasa. Akhirul kalam, hanya kepada-Nya-lah kita berserah diri. Menjelang akhir kepengurusan kami, Alhamdulillah kita segenap warga KAHMI dan HMI mendapat anugerah yang tak ternilai yaitu penetapan Prof. Drs. Lafran Pane sebagai Pahlawan Nasional. Bagi kita warga hijau hitam, Prof. Lafran selaku 11

Pemrakarsa Pendiri HMI sudah lama menjadi Pahlawan Bangsa karena melalui beliau telah lahir jutaan kader umat dan bangsa. Namun pengakuan Negara dengan mengangkat beliau menjadi Pahlawan Nasional, membuktikan bahwa negara mengakui peran HMI/KAHMI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak negara ini mempertahankan kemerdekan yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 dari tangan penjajah. Terima kasih Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Untuk pertama kalinya kami juga melakukan kegiatan konsolidasi terhadap para Guru Besar KAHMI dengan melaksanakan Simposium Nasional Guru Besar dan Intelektual Alumni HMI pada tanggal 14 -15 November di Jakarta. Momentum MUNAS memberikan pancaran semangat bagi kami dalam mengumpulkan para Profesor dan Doktor-Doktor di berbagai bidang dan perguruan tinggi serta lembaga penelitian untuk menegaskan peranserta KAHMI dalam kehidupan bangsa dan negara melalui ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT meridhoi semua perjuangan kita. Wabillahitaufiq walhidayah Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, November 2017 MAJELIS NASIONAL KAHMI Masa Bakti 2012 - 2017

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD Koordinator Presidium

Ir. Subandriyo Sekretaris Jenderal

12

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN MN KAHMI MASA BAKTI 2012-2017 I. PENDAHULUAN Puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah mewahyukan Islam sebagai agama yang hak dan sempurna untuk menjadi pedoman hidup manusia dalam mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Manusia tidak memperoleh apapun kecuali apa yang ia kerjakan. Allah memerintahkan manusia agar bekerja menegakkan keadilan, kebenaran, berbuat baik kepada manusia dan alam semesta, mencegah perbuatan mungkar sebagai wujud keimanan yang hakiki dalam kesaksian yang adil, bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selanjutnya, puji syukur Alhamdulillah kembali dihaturkan terkait dengan telah usai masa kepengurusan Majelis Nasional KAHMI hasil Munas IX KAHMI di Pekanbaru, Riau, pada 2012, yang ditandai oleh pelaksanaan Munas X KAHMI di Medan, Sumatera Utara, pada Tanggal 17 – 19 November 2017. Hal ini selaras dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) KAHMI, bahwa Majelis Nasional adalah badan pelaksana tertinggi organisasi dan bertanggungjawab pada Musyawarah Nasional dan masa jabatan Majelis Nasional adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik oleh Pimpinan Sidang Munas (Pasal 6). Terkait dengan hal tersebut, sudah menjadi suatu kewajiban yang dilakukan oleh MN KAHMI untuk memberikan laporan perkembangan organisasi, yang sekaligus merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban kepengurusan. Laporan ini didasarkan dari hasil-hasil Munas IX KAHMI yang memberikan mandat kepada pengurus untuk melaksanakan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Oleh karenanya, dalam konteks ini perlu diuraikan kembali garis besar Anggaran Dasar KAHMI : •

Pada Pembukaan Anggaran Dasar KAHMI disebutkan bahwa, Umat Islam yang merupakan komunitas terbesar di Indonesia telah menjadi saksi, pelopor dan pelaku sejarah dalam perjuangan melawan kezaliman kaum penjajah sehingga mencapai kemerdekaan sebagai bangsa Indonesia guna melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan

umum,

mencerdaskan

kehidupan

bangsa,

dan

ikut

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 13

•

Selanjutnya, Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia, turut bertanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridloi Allah SWT dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab tersebut dilaksanakan melalui kerja kemanusiaan berdasarkan kualitas akademis, pencipta dan pengabdi yang bernafaskan Islam.

•

Anggaran Dasar KAHMI mencatat bahwa, KAHMI didirikan di Surakarta tanggal 2 Jumadil Akhir 1386 H, bertepatan dengan tanggal 17 September 1966, untuk waktu yang tidak ditentukan, dan berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia (Pasal 2). Terkait dengan hal ini, pada Pasal 21 disebutkan adanya Deklarasi Musyawarah Alumni HMI di Surakarta tanggal 15 September 1966 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar KAHMI, Selain AD/ART sebagai pedoman bagi anggota KAHMI, diberlakukan Kode Etik KAHMI terbaru, sebagai penyempurnaan dari Kode Etika KAHMI hasil Musyawarah KAHMI se-Indonesia di Cipayung tanggal 26 Mei 1973.

•

Selanjutnya, azas organisasi KAHMI adalah Islam (Pasal 3); KAHMI adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat independen dan kecendekiaan (Pasal 4); Fungsi dan perannya di tegaskan pada Pasal 5: (1) KAHMI berfungsi sebagai wadah berhimpun Alumni HMI guna menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka mencapai tujuan KAHMI; (2) KAHMI berperan sebagai organisasi perjuangan untuk menegakkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.

•

Tujuan KAHMI disebutkan pada Pasal 6 Anggaran DasarKAHMI, yakni, Terwujudnya cendekiawan muslim yang mampu menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka perjuangan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridloi Allah SWT. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pada Pasal 7 disebutkan usaha-usaha atau ragam ikhtiar yang dilakukan KAHMI, yakni: (1) Berperan aktif membangun kehidupan Islami di berbagai sektor kegiatan publik dalam rangka menegakkan aqidah Islamiyah dan membentuk masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT; (2) Memelihara dan meningkatkan hubungan silaturahim antaranggota KAHMI dan antara KAHMI denganHMI; (3) Menjalin hubungan kerjasama secara profesional dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga KAHMI dan masyarakat Indonesia; (4) elaksanakan kajian dan penelitian di berbagai sektor kehidupan masyarakat; 14

(5) Meningkatkan peran kecendekiaan yang bersifat kritis, profesional, aktual dan terpercaya; dan (6) Partisipasi aktif dalam mengkritisi dan membentuk kebijakan publik berdasarkan kekuatan moral dan ilmu pengetahuan dalam rangka memerangi kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan dan ketidakadilan untuk kemajuan bangsa dan negara. •

Secara organisatoris KAHMI memiliki sejumah badan kelengkapan (Pasal 12) yakni kelengkapan organisasi yang dibentuk oleh setiap tingkatan Struktur Pimpinan KAHMI untuk mendukung tugas KAHMI. Badan kelengkapan terdiri dari Majelis Penasehat, Majelis Pakar dan Majelis Etika. Badan Kelengkapan dibentuk dan bertanggung jawab kepada Pimpinan KAHMI tingkat Nasional, Wilayah dan Daerah. Khusus Majelis Etik hanya dibentuk di tingkat Majelis Nasional dan Majelis Wilayah.

•

Di sisi lain, KAHMI juga memiliki sejumlah lembaga otonom dan semi otonom (Pasal 16) yang dimaksudkan untuk melaksanakan misi KAHMI. Lembaga Otonom KAHMI terdiri dari Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA), Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum KAHMI dan lembaga lainnya sesuai kebutuhan. Lembaga semi otonom merupakan lembaga khusus yang memiliki kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan yang tetap melekat dan tidak terlepas dari kelembagaan KAHMI. Lembaga semi otonom KAHMI adalah Forum Alumni HMIWati (FORHATI). Ketentuan mengenai lembaga otonom dam semi otonom diatur dalam Pedoman tersendiri yang ditetapkan oleh Majelis Nasional.

•

Terkait dengan kekayaan atau pendanaan KAHMI, Pasal 17 Anggaran Dasar KAHMI menyebutkan bahwa kekayaan organisasi diperoleh dari iuran anggota dan pengurus, sumbangan yang tidak mengikat, dan usaha lain yang sah dan halal. Selanjutnya,

perkenankan

kami,

MN

KAHMI

masa

bakti

2012-2017

menyampaikan laporan perkembangan dan sekaligus pertanggungjawaban penyelenggaraan

keorganisasian

KAHMI,

yang

dimulai

dari

sub-bab

perkembangan internal KAHMI; dan setelah itu sub-bab respons MN KAHMI terhadap perkembangan dan dinamika eksternal (umat dan bangsa), sebagai bagian integral dari ikhtiar MN KAHMI dalam menindaklanjuti hasil Munas IX KAHMI sebagaimana dituangkan dalam AD/ART dan segenap ketentuan organisasi lainnya.

15

II. PERKEMBANGAN INTERNAL ORGANISASI Perkembangan internal organisasi tercermin dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh MN KAHMI, baik yang dilakukan di tingkat nasional/pusat, maupun daerah. Program KAHMI yang dilakukan dengan berbagai kegiatan selama periode atau masa bakti 2012-2017, merupakan derivasi dari Lampiran Ketetapan No. V/MUNAS IX/2012 tentang Program Kerja Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Masa Bakti 2012-2017. Secara garis besar, Program Kerja Nasional tersebut adalah, sebagai berikut: •

Pada Pendahaluan disebutkan bahwa KAHMI sejatinya me- rupakan pelanjut misi HMI dengan komitmen Bertang-- gungjawab atas terwujudnya Masyarakat Adil dan Makmur yang diridhoi Allah SWT. Untuk mewujudkan komitmen yang merupakan amanah kesejarahannya pasca kelahirannya pada 17 September 1966, maka KAHMI harus terorganisir dengan baik, kuat dan bermanfaat untuk Bangsa, Ummat dan bahkan dunia. Sebagai organisasi yang bernafaskan Islam, Ajaran Islam menjadi sumber inspirasi dalam Kebijakan Organisasi dan menjiwai setiap anggotanya untuk memberikan yang terbaik bagi Bangsa dan Negara sebagai jalan amaliah dan ibadah.

•

Untuk mewujudkan komitmen, panggilan sejarah dan tugas kebangsaan dan ke-Ilahi-annya, sebagaimana termaktub di dalam Pasal 7 Anggaran Dasar KAHMI, perlu dilaksanakan berbagai usaha sebagai berikut : (1) Berperan aktif mem- bangun- kehidupan Islami di berbagai sektor kegiatan publik dalam rangka menegakkan aqidah Islamiyah dan membentuk masyarakatadil dan makmur yang diridhoi Allah SWT; (2) Memelihara dan meningkatkan hubungan silaturahim antar-anggota KAHMI; (3) Menjalin hubungan kerjasama secara profesional dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga KAHMI dan masyarakat Indonesia; (4) Melaksanakan kajian dan penelitian di ber- bagai sektor kehidupan masyarakat; (5) Meningkatkan peran kecendekiaan yang bersifat kritis, profesional, aktual dan terpercaya; (6) Partisipasi aktif dalam mengkritisi dan membentuk kebijakan publik berdasarkan kekuatan moral dan ilmu pengetahuan dalam rangka memerangi kemiskinan, korupsi, keterbelakangan dan ketidakadilan untuk kemajuan- bangsa dan negara.

•

Dalam melaksanakan usaha-usaha tersebut, terdapat ke- kuatan, peluang, hambatan dan kelemahan organisasi yang patut dipelajari agar tujuan KAHMI dapat dicapai, perlu disusun Program Kerja Nasional (PKN) yang 16

merupakan Garis-Garis Besar Program Nasional yang menjelaskan Arah, Strategi, Kebijakan, Prioritas, Kegiatan dan Sasaran serta Hasil/ Outcome yang ingin dicapai oleh Majelis Nasional KAHMI Masa Bakti 2012-2017 demi kemaslahatan Umat dan Bangsa Indonesia. •

Garis besar Program Kerja Nasional KAHMI sebagai berikut: (1) Penguatan Civil Society (masyarakat madani) yaitu: (a) Me- laku-kan- kajian dalam rangka membangun kesadaran peran perspektif ke-Islam-an dalam menyoroti dan memecahkan masalah-masalah kebangsaan; (b) Membuka dialog dengan berbagai komponen masyarakat- untuk menyamakan visi kebangsaan yang bernafaskan Islam guna menetapkan langkah-langkah solutif terhadap masalah-masalah strategis dalam kehidupan masyarakat; (c) Membangun jaringan kerja (network) dengan berbagai kekuatan sosial, politik dan ekonomi guna membentuk tata kelola pemerintahan yang mendukung terwujudnya- good corporate governance dalam rangka perwujudan keadilan sosial dan meningkatkan ke- makmuran warga KAHMI dan masyarakat luas; (2) Membangun kekuatan keimanan, moral dan ilmu penge-tahuan yaitu: (a) Memperkuat ghiroh dan substansi keislaman bagi warga KAHMI; (b) Melaksanakan kajian dan penelitian terhadap masalahmasalah kemasyarakatan guna memecahkan pelbagai hal yang penting untuk kemajuan umat dan bangsa; (c) Merumuskan hasil-hasil kajian dan penelitian serta mempublikasikan melalui media massa dan/atau di- susun menjadi kerangka program strategis untuk diterapkan sebagai kebijakan publik yang meng-untungkan bangsa dan negara; (d) Membangun kebersamaan dengan berbagai pihak, baik LSM maupun pejabat-pejabat publik, dalam rangka penerapan program hasil-hasil kajian dan penelitian, dengan tetap mempertahankan sikap independen, kecendekiaan dan kekeluargaan.

•

Program Kerja Nasional KAHMI selanjutnya adalah (3) Meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab kema- nusiaan, kebangsaan dan kenegaraan: (a) Membangun budaya berpikir kritis dan obyektif dalam mensikapi

berbagai

masalah-masalah

aktual

kemasyarakatan;

(b)

Mendorong berbagai pihak yang mempunyai kekuatan sosial politik maupun ekonomi, untuk bersama-sama menempatkan setiap kebijakan publik berguna bagi peningkatan kema- nusiaan, mementingkan keadilan dan kemakmuran bangsa serta tegaknya sistem kenegaraan yang bersih dan berwibawa (good governance); (c) Menjalin hubungan kemitraan yang bersifat kritis dan profesional dengan alumni-alumni HMI yang berada pada posisi-posisi penting penentu kebijakan publik guna melaksanakan program17

program kerja yang berguna bagi keadilan dan kemakmuran rakyat. Kemudian,

(4)

Meningkatkan

kepekaan

dan

kepedulian

terhadap

permasalahan sosial terutama terhadap masyarakat yang terpinggirkan dan kaum mustada’fin; (5) Melakukan perubahan mindset untuk membangun semnagat entre-preneurship di kalangan anggota KAHMI; (6) KAHMI mendirikan lembaga pendidikan, khusus untuk Majelis Nasional mendirikan perguruan tinggi; (7) Presidium Majelis Nasional mencanangkan pendirian rumah sakit milik KAHMI. •

Dalam Pengorganisasian Program antara lain disebutkan bahwa, sesuai dengan sifat organisasi KAHMI sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 AD KAHMI, pimpinan KAHMI di tingkat Nasional, Wilayah, Daerah dan Rayon, harus tetap berusaha menegakkan sikap independen, kecendekiaan, kekeluargaan dan keteladanan dalam hubungannya dengan semua pihak yang merupakan mitra kerja KAHMI. Selain itu, Majelis Penasehat dan Majelis

Pakar,

harus

dioptimalkan

untuk

memperkaya

integritas,

pengorganisasian dan intelektualitas. Untuk itu Majelis Nasional, Wilayah dan Daerah perlu mengatur dengan baik dan saling menguntungkan untuk peningkatan kualitas organisasi dan anggota; serta, dengan dibentuknya Majelis Etika di tingkat Nasional dan Wilayah, maka Majelis Nasional, Wilayah dan Daerah harus melakukan Pembinaan Pengurus dan Anggota lebih terorganisir, serta melakukan pengawasan untuk meningkatkan kualitas pengurus dan anggota. Dalam keadaan tertentu, jika dipandang terjadi pelanggaran Disiplin/Prinsip Moral organisasi oleh Pengurus, maka Majelis Etika melakukan gelar persidangan untuk mengambil langkah preventif atau sanksi. Terkait dengan KetentuanProgram Kerja Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Masa Bakti 2012-2017 tersebut, maka Presidium Majelis Nasional

KAHMI,

secara

garis

besar

telah

berikhtiar

untuk:

(1)

mengimplementasikannya ke dalam langkah-langkah penguatan kelembagaan organisasi KAHMI secara internal, termasuk langkah-langkah dan kegiatankegiatan

yang

dimaksudkan

untuk menjamin

terlaksananya

konsolidasi

organisasi secara efektif dari tingkat nasional/pusat hingga daerah-daerah; maupun (2) melaksanakan berbagai kegiatan yang relevan, baik dalam bentuk seminar dan diskusi terbuka maupun terbatas maupun yang lain, guna merepons masalah-masalah strategis keumatan dan kebangsaan mutakhir. Terkait dengan yang terakhir tersebut, MN KAHMI selama masa bakti 201218

2017 telah melakukan berbagai seminar dan diskusi dengan aneka tema yang relevan guna merespons berbagai masalah keumatan dan kebangsaan. Hasilnya, antara lain terutama berupa poin-poin rekomendasi yang disampaikan kepada lembaga-lembaga yang terkait, baik lembaga kenegaraan, media massa dan publik luas. Berbagai seminar dan diskusi tersebut, ada yang dilakukan secara swadaya oleh MN KAHMI sendiri, maupun bekerja sama dengan pihakpihak lain yang terkait dan relevan. Terkait dengan ini pula, MN KAHMI sebagai ormas Islam yang berskala nasional, memiliki hubungan strategis dengan ormas-ormas Islam lainnya, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan yang lainnya, untuk bekerjasama secara sinergis dan saaling memperkuat jatidiri Umat Islam Indonesia yang berkarakter moderat dan kontributif bagi kemajuan bangsa dan negara. Dalam konteks ini pula, MN KAHMI telah terlibat dalam berbagai diskusi dengan lembega-lembaga negara dan pemerintahan, termasuk bersama ormasormas Islam lainnya memenuhi undangan Presiden RI di Istana Negara, guna membahas masalah-masalah strategis yang berkaitan dengan keumatan dan kebangsaan. Garis besar tema-tema seminar yang dilakukan oleh MN KAHMI, sebagai implementasi dari amanat Program Kerja KAHMI di atas (dapat dilihat kembali pada jurnal kegiatan KAHMI sebagaimana disampaikan pada LAMPIRAN). Dalam rangka merespons tema penguatan civil society (masyarakat madani), MN KAHMI telah melakukan berbagai seminar/diskusi yang terkait dengan hal tersebut. MN KAHMI menyadari bahwa sebagai ormas, pada hakikatnya KAHMI memiliki tanggung jawab yang melekat pada dirinya untuk memperkuat ranah masyarakat madani. Ini artinya, MN KAHMI harus bekerjasama dengan berbagai ormas dan LSM dalam rangka memerankan diri sebagai garda depan masyarakat madani di Indonesia. Terkait dengan hal ini, tema-tema diskusi dan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkannya pun tidak dapat dilepaskan dari orientasi memberi masukan kepada negara (lembaga pemerintah dan lembagalembaga negara yang lain) guna melakukan perbaikan-perbaikan untuk perubahan kebijakan yang lebih baik, dan/atau implementasi kebijakan yang harus dilakukan secara efektif dan konsisten. Di sisi lain, dalam konteks penguatan msyarakat madani, tentu saja juga mengemuka pesan-pesan penting untuk masyarakat dan sesama elemen bangsa, agar senantiasa mandiri dan 19

berdaya dalam merespons berbagai masalah keumatan dan kebangsaan yang semakin kompleks dan dinamis pada abad ini. Masih dalam bingkai di atas yakni penguatan masyarakat madani, yang notabene

juga

merepons

lebih

luas

masalah-masalah

keumatan

dan

kebangsaan, maka MN KAHMI juga secara khusus membahas dalam berbagai seminar dan diskusinya, tema-tema strategis yang ditujukan untuk menelaah kebijakan-kebijakan

khusus

pemerintah

dan

dampak-dampaknya

bagi

masyarakat (umat dan bangsa). Dalam konteks inilah, MN KAHMI telah menaruh perhatian pada tema pembangunan sektor dan/atau ketahanan energi dan ketahanan pangan. Tema ini secara khusus telah menjadi Program Kerja KAHMI. Hal tersebut antara lain dimaksudkan untuk memberikan masukan terhadap sistem perencanaan energi dan ketahanan pangan secara sistematis; dan melaksanakan sinergitas dengan instansi-instansi atau lembaga yang berhubungan dengan ketahanan energi dan ketahanan pangan dalam rangka membangun kekuatan nasional. Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, uraian lebih lanjut ditambahkan dalam sub-bab mengenai respons MN KAHMI terhadap per- kembangan eksternal organisasi. Selain dalam bentuk seminar dan diskusi, kegiatan-kegiatan lain yang dikembangkan oleh MN KAHMI adalah dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Berbagai kegiatan telah dilakukan, misalnya penanaman pohon (penghijauan), penyembelihan hewan kurban dan pemberian santunan dan sembako kepada kaum mustad’afin, dan ragam kegiatan lainnya (sebagaimana terdapat dalam jurnal kegiatan MN KAHMI pada LAMPIRAN). MN KAHMI juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk penggalangan dana untuk keperluan pendanaan organisasi (seperti, terutama penyelenggaraan Turnamen Golf) maupun untuk keperluan yang terkait dengan masalah-masalah

khusus

yang

dihadapi

oleh

Umat

Islam

(misalnya,

penggalangan dana untuk para pengungsi Rohingnya, dan sebagainya). Terkait dengan pengembangan dan penguatan ekonomi umat, MN KAHMI juga memberikan kesempatan yang luas kepada Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) sebagai lembaga otonom KAHMI untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan dan ikhtiar produktif dalam bidang ekonomi. Dalam konteks lembaga otonom dan semi-otonom, termasuk di dalamnya FORHATI, MN KAHMI juga telah mendorong suatu iklim yang kondusif untuk melakukan berbagai kegiatan yang selaras dengan AD/ART dan/atau tujuan

20

KAHMI. Dalam kerangka menyeleraskan berbagai kegiatan tersebut, serta untuk keperluan penyelenggaraan roda organisasi KAHMI, maka MN KAHMI telah menerbitkan Pedoman Organisasi KAHMI (2014), yang bertumpu pada AD/ART organisasi, serta Ketetapan-Ketetapan Munas IX KAHMI. Sehingga, dengan demikian segenap langkah dan kegiatan yang dilakukan masing-masing pengurus sesuai dengan bidang kerja dan struktural masing-masing MN KAHMI, maupun lembaga otonom dan semi-otonom, Majelis Wilayah dan Majelis Daerah KAHMI, dapat berjalan secara sinergis dan saling memperkuat sesuai dengan tertib organisasi. Dalam laporan ini, perlu disampaikan juga mengenai per- kembangan keorganisasian, yang terkait dengan tugas dan kewajiban MN KAHMI dalam memastikan proses pergantian kepengurusan di tingkat keorganisasian di bawah MN KAHMI berjalan sesuai dengan masa baktinya. Sepanjang 2012-2017, MN KAHMI telah melantik kepengurusan- Majelis Wilayah KAHMI dan disyahkan sebanyak 32 Wilayah, 2 Majelis Wilayah lainnya berada pada masa transisi perpanjangan dan 1 Majelis perwakilan Malaysia. Jumlah MD KAHMI sebanyak 386 Kabupaten dan Kota. Selanjutnya sesuai dengan rekomendasi internal, agar MN KAHMI: (1) Mengevaluasi keberadaan Dewan Pakar, sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART dan tidak mengurangi dinamika kepengurusan; (2) Memberikan apresiasi kepada anggota KAHMI yang telah berpastisipasi secara signifikasi dalam mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, (3) Presidium KAHMI berkewajiban memberikan kontribusi dengan melakukan pemeliharaaan dan renovasi gedung KAHMI Center di Jalan Turi I No. 14 Kebayoran Baru, Jakarta; MN KAHMI telah merespons semua poin rekomendasi internal tersebut dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, mengenai apresiasi kepada anggota KAHMI yang telah berpastisipasi secara signifikasi dalam meng- implementasikan- nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, MN KAHMI telah memberikan penghargaan kepada Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH, sebagai anggota KAHMI yang telah mempelopori lahirnya UU Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, yang dilakukan dalam kesempatan HUT KAHMI ke-47 di gedung Bidakara Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Tanggal 19 September 2017 di JCC Senayan Jakarta pada peringatan ulang tahun KAHMI yang ke-51 MN KAHMI telah juga memberikan penghargaan 21

kepada Almarhum Munir SH, yang Anggap berjasa dalam pemperjuangkan HAM di Indonesia. Terkait dengan kegiatan lainnya yang rutin diselenggarakan setiap tahun adalah rangkaian peringatan HUT KAHMI dari tahun ke tahun, dengan jenis kegiatan yang variatif dan berpuncak pada resepsi HUT KAHMI. Salah satu kegiatan yang cukup menonjol menyertai HUT KAHMI selain seminar-seminar dan bakti sosial, juga acara gerak jalan yang dilakukan secara massif diikuti oleh keluarga besar KAHMI dan masyarakat luas. Dalam konteks ini, MN KAHMI juga berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan KAHMI Forever Jalan Sehat (KFJS) yang dilakukan di berbagai kota di Indonesia. MN KAHMI menyambut baik inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh KAHMI Forever (KF), sebuah wahana silaturahim yang berkembang via media sosial dan grup Whatsapp (WA) sehingga memungkinkan hadirnya gagasangagasan dan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan visi/misi KAHMI. Di antara kegiatan yang dilaksanakan, termasuk dalam menyongsong Munas X KAHMI di Medan bulan November 2017 adalah Simposium Guru Besar dan Intelektual KAHMI. Inisiatif dan langkah tersebut, yang juga melalui mekanisme penyelenggaraannya oleh MN KAHMI, sangat layak diapresiasi, mengingat melalui seminar tersebut diharapkan muncul gagasan-gagasan dan ide-ide yang kritis dan konstruktif sebagai rekomendasi yang penting dalam kerangka pembangunan nasional di segala bidang. Sebagai langkah untuk memperkuat eksistensi HMI/KAHMI dan penghargaan yang tinggi terhadap pendiri organisasi HMI, yakni almarhum Prof. Drs. Lafran Pane, maka MN KAHMI telah membentuk panitia untuk memperjuangkan almarhum agar ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Dalam rangka itu, MN KAHMI telah melakukan langkah-langkah sesuai dengan tata aturan yang berlaku, sehingga Prof. Drs. Lafran Pane dapat diajukan ke Kementerian Sosial untuk ditindaklanjuti lebih lanjut – termasuk menyelenggarakan seminar-seminat tentang kepahlawanan Prof. Drs. Lafran Pane di berbagai universitas yang di laksanakan. Alhamdulillah, pada tahun 2016, meskipun belum terpilih dan ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional, tetapi nama Prof. Drs. Lafran Pane merupakan salah satu nama yang telah diterima dan diajukan oleh 27 kali seminar di berbagai kota di Indonesia. Dewan Gelar Kepahlawanan Nasional dan Kementerian Sosial pada tahun 2016, telah memilih satu dari 6 nama yang diusulkan termasuk Prof Lafran Pane untuk ditetapkan sebagai Pahlawan 22

Nasional, yakni K.H. As’ad Syamsul Arifin, seorang Ulama/Kiai yang berpengaruh dan sangat dihormati tidak saja di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) tapi juga yang lain. Pada tahun 2017, MN KAHMI telah berikhtiar mengajukan- kembali nama Prof. Drs. Lafran Pane untuk dapat dipilih dan ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. MN

KAHMI

telah

melakukan

langkah-langkah

sebagaimana

telah

dikonsultasikan dengan pihak Kementerian Sosial, termasuk telah mengirimkan surat permohonan secara langsung kepada Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan agar pada tahun 2017 Prof. Drs. Lafran Pane dapat ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Pada Tanggal 3 Nopember 2017 telah dilakukan audiensi Pengurus KAHMI yang dihadiri semua perwakilan Majelis Wilayah KAHMI se-Indonesia, Majelis Perwakilan Malaysia serta Pengurus Majelis Nasional KAHMI kepada Presiden RI. Amanat yang disampaikan Presiden pada waktu itu menyatakan bahwa Prof. Drs. Lafran Pane dapat ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional yang dituangkan dalam Keputusan Presiden RI No. 115/TK/Tahun 2017 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan dinyatakan bahwa almarhum Prof. Drs. Lafran Pane adalah satu di antara 4 tokoh yang memperoleh Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2017. Secara khusus dapat dilaporkan bahwa seiring dengan rekomendasi Rapat Kerja MN KAHMI di Surabaya pada tanggal 25-27 Agustus 2017 yang dihadiri oleh seluruh MW KAHMI se-Indonesia, guna menghasilkan kepengurusan MN KAHMI yang berintegritas, kompeten, serta mampu menjalankan amanat AD/ART KAHMI pada masa bakti berikutnya, MN KAHMI telah memberi Surat Keputusan/SK pembentukan Panitia Seleksi/Pansel Bakal Calon Anggota Presidium MN KAHMI untuk masa bakti 2017-2021 yang diketuai oleh Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin dan Sekretaris Dr. M Alfan Alfian. MN KAHMI mengapresiasi kinerja dan langkah yang dilakukan oleh Pansel Bakal Calon Anggota Presidium MN KAHMI untuk masa bakti 2017-2021 tersebut, yang telah bekerja dengan baik dan cermat, sehingga merekomendasikan sejumlah nama yang diajukan dalam Munas X KAHMI. Selanjutnya, kami berharap agar pada Munas X KAHMI diharapkan agar mekanisme Pansel Bakal Calon Anggota Presidium MN KAHMI, dapat ditetapkan sebagai ketentuan yang diatur dalam AD/ART. Terkait dengan dua butir Garis besar Program Kerja Nasional KAHMI, yakni: KAHMI mendirikan lembaga pendidikan, khusus untuk Majelis Nasional 23

mendirikan perguruan tinggi; dan Presidium Majelis Nasional mencanangkan pendirian rumah sakit milik KAHMI; maka dapat dilaporkan bahwa MN KAHMI telah mendeklarasikan mengenai pendirian Badan Wakaf KAHMI. Di harapkan amal usaha KAHMI termasuk pendirian perguruan Tinggi dan rumah sakit dapat direalisasikan. Namun demikian, Program tersebut memerlukan waktu yang panjang dan perencanaan yang matang. Oleh karena itu kami berharap agar MN KAHMI masa bakti berikutnya (2017-2022) dapat terus menindak lanjutinya.

III. RESPONS TERHADAP PERKEMBANGAN EKSTERNAL ORGANISASI Secara umum, perkembangan eksternal organisasi selama periode 2012-2017 merujuk pada perkembangan dan/atau ke-umatan dan kebangsaan yang terjadi dalam merespons berbagai isu yang dipandang mendasar dan strategis. Dalam konteks sosial-politik, periode 2012-2017 ditandai oleh beragam dinamika sosialpolitik keumatan dan kebangsaan yang fluktuatif. Terdapat berbagai peristiwa yang melibatkan perhatian dan bahkan keterlibatan energi umat dalam merespons isu-isu sosial-politik. Hal ini dapat dimaklumi mengingat pada periode 2012-2017 terdapat berbagai peristiwa pemilu, baik pemilu kepala daerah (pilkada), termasuk penyelenggaraan pilkada DKI Jakarta pada 2017, maupun pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 2014. Dengan demikian, kinerja dan langkah MN KAHMI dituntut untuk dapat merespons perkembangan dan dinamika politik yang terjadi, dengan tetap mempertahankan khittah dan jatidiri KAHMI sebagai organisasi yang independen. Ditekankan di sini bahwa, hakikat dan makna independensi yang dimaksud adalah independensi organisasi. Bahwa secara organisasional, MN KAHMI tidak boleh menunjukkan keber-- pihakannya secara politik kepada para kandidat, partai-partai politik dan/atau kekuatan-kekuatan politik tertentu. Dengan kata lain, KAHMI tidak boleh terlibat dalam urusan politik praktis. Namun demikian, bukan berarti prinsip demkian membatasi hak politik segenap pengurus dan keluarga besar KAHMI. Secara individual, segenap pengurus dan keluarga besar KAHMI dapat terlibat dalam urusan-urusan dan/atau kegiatan-kegiatan politik praktis. Secara organisasi, KAHMI diperbolehkan, bahkan wajib memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait, terkait dengan perkembangan politik bangsa, yang berorientasi pada persatuan dan 24

kesatuan nasional dan menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, MN KAHMI masa bakti 20122017 memperhatikan betul segenap rekomendasi eksternal Munas IX KAHMI sebagaimana termuat pada Lampiran Ketetapan No.VI/ MUNAS IX/2012. MN KAHMI senantiasa berpijak pada reko- mendasi eksternal tersebut, bahwa Secara umum, kita bersyukur bahwa eksistensi, integrasi dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih terjaga dengan baik, di tengah-tengah kompleksitas tantangan dan kendala dihadapi. KAHMI memandang sudah menjadi kewajiban bersama bahwa masa depan Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa, harus dijamin kesinambungannya. Oleh sebab itulah integrasi bangsa menjadi sangat perlu untuk diupayakan terus-menerus kualitasnya. Dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, harus memperkokoh integrasi bangsa. Guna mewujudkan cita-cita nasional, KAHMI menghimbau agar semua pihak mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan kelompok, sehingga Indonesia mampu hadir sebagai bangsa yang mandiri dan berpengaruh di tingkat regional maupun internasional. Dalam bidang sosial politik, MN KAHMI senantiasa me-nyerukan kepada segenap komponen bangsa untuk meningkatkan soliditas dan solidaritas sosial, serta menjaga kesatuan dan persatuan umat dan bangsa Indonesia yang majemuk agar sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, benar-benar diperhatikan dan diaktualisasikan, sehingga mereduksi konflik-konflik sosial dalam masyarakat dan memperkuat kohesi sosial. Semua itu memerlukan ikhtiar untuk menciptakan optimum trust society di mana KAHMI tidak menghendaki kondisi zero trust society terjadi. Selain itu, juga ditegaskan bahwa KAHMI, berpandangan bahwa kualitas demokrasi di tanah air perlu terus ditingkatkan. KAHMI juga menolak praktik-praktik demokrasi politik yang mempersubur pragmatisme-transaksional. KAHMI menghendaki- demokrasi menjadi cara yang efektif, transparan dan akuntabel dalam berpolitik, sekaligus memperkokoh budaya dan kedewasaan politik segenap elemen bangsa. MN KAHMI juga senantiasa berikhtiar untuk mengajak mencermati- kembali efektivitas sistem politik dan ketatanegaraan di tanah air, terutama sejak awal era Reformasi. Mencermati praktik otonomi daerah masih menyisakan berbagai celah kelemahan,- sehingga belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan awal. Mencermati praktik penyelenggaraan Pilkada, baik provinsi maupun kabupatan/ kota yang masih diwarnai dengan praktik politik pragmatis-transaksional dan potensial bagi hadirnya konflik-konflik politik Mendorong agar partai-partai politik 25

yang terlembagakan secara kokoh, sehingga mampu megimplementasikan segenap fungsi-fungsinya dengan baik, sekaligus menghimbau agar partai politik tidak sekedar menitik beratkan pada fungsi rekrutmen dan kandidasi politik semata, tetapi juga fugsi-fungsi yang memiliki kaitan langsung dengan pendidikan politik masyarakat. MN KAHMI juga berikhtiar bahwa sebagai bagian dari masyarakat madani (civil society), senantiasa menyerukan segenap komponen masyarakat untuk memberdayakan diri dan tetap kritis konstruktif terhadap berbagai kebijakan publik yang dihasilkan oleh para penentu kebijakan; serta agar Pemerintah melakukan pendekatan persuasif terhadap permasalahan disintegrasi bangsa. Terkait dengan hal-hal yang direkomendasikan oleh Munas IX KAHMI tersebut, MN KAHMI masa bakti 2012-2017 telah melakukan serangkaian press release dan pernyataan sikap, secara teratur, termasuk dalam merespons isu-isu di bidang ekonomi, hukum, hankam, dan luar negeri (secara terinci lihat Lampiran). Di bidang sosial politik (kebangsaan), misalnya pada 28 Mei 2014 MN KAHMI mengeluarkan press release Konsolidasi KAHMI untuk mengabdi kepada bangsa melalui Pilpres 2014; pada 11 Juli 2014 Pernyataan sikap MN KAHMI tentang hasil pemilu presiden dan wakil presiden, 29 Juli 2015, Siaran Pers MN KAHMI tentang Insiden Tolikara, 28 September 2016, Press release HUT ke-50, momentum ulang tahun emas, KAHMI mengajak komponen bangsa bersinergi merawat NKRI, dan 19 September 2017, Press release HUT ke-51 KAHMI, mewujudkan keadilan, menyatu dalam kebhinekaan, serta pada Malam Resepsi HUT ke-51 KAHMI menyampaikan Pesan Kebangsaan KAHMI. Adapun pokokpokok pikiran Pesan Kebangsaan KAHMI: Demokrasi, Kebebasan Berbasiskan Konstitusionalisme di atas sebagai berikut: 1. Korps Alumni HMI (KAHMI) menjadi bagian yang integral dari bangsa ini dan turut bertanggungjawab dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. KAHMI berperan penting dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.

26

2. Dalam menghadapi berbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang muncul akhir-akhir ini, KAHMI memandang pemerintah harus tetap kukuh berpedoman terhadap konstitusi. Spirit konstitusi tidak hanya sekadar jargon dan slogan semata, namun harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Isu krusial yang belakangan mencuat seperti soal “kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul” harus dipastikan tetap tumbuh subur sebagai elemen penting dalam demokrasi. Pemerintah harus menjadi

agen

bertanggungjawab.

persemaian Disisi

lain,

kebebasan edukasi

masyarakat terhadap

sipil

masyarakat

yang agar

menyampaikan pendapat dan pikiran yang bertanggungjawab dan patuh sesuai dengan rule of law juga senantiasa harus tetap dilakukan oleh semua pihak. 3. Persoalan pembangunan ekonomi di Indonesia yang belum menunjukkan sinyal kearah positif dengan ditunjukkannya gini rasio yang masih tinggi juga harus menjadi perhatian pemerintah, walaupun statistik menunjukkan ada tren ke- naikan, namun terlihat masih melambat dan pemerataan masih belum dirasakan oleh segenap warga Indonesia terutama perekonomian di desa yang cenderung stagnan. 4. Amandemen konstitusi telah meletakkan bangunan ke- negaraan berada dalam lembaga-lembaga tinggi negara tak ada lagi yang lebih tinggi diantara lembaga tinggi negara lainnya, karena prinsip distribution of power harus dikedepankan dalam penataan kelembagaan negara ini, meski belum sempurna, namun harus kita jaga bersama-sama. Demikian juga kemandirian lembaga-lembaga negara harus tetap dijunjung tinggi karena pada prinsipnya tidak ada pihak yang bisa saling melakukan intervensi antar satu lembaga dengan lembaga lainnya. 5. Relasi antara agama dan negara harus diteguhkan dalam hubungan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain. Indonesia sebagai negara berketuhanan, menjadi ke- niscayaan eksistensi agama-agama di Indonesia dan menjadi pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan yang harmonis antara negara dan agama-agama harus ditingkatkan lagi. Ini sejalan dengan spirit Pancasila dan konstitusi yang menjadikan agama sebagai pilar penting berbangsa dan bernegara. Persepsi yang muncul dari sebagian pihak yang merasa mendapat perlakuan diskriminasi oleh negara semestinya tidak lagi muncul. Maka,

27

perlu adanya dialog yang berkesinambungan antara Pemerintah dengan kelompok-kelompok agama. Terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2014, sebagai organi- sasi, MN KAHMI telah konsisten menunjukkan independensinya, kendatipun tetap menghargai dan memberikan keleluasaan kepada individu-individu pengurus dan keluarga besar KAHMI untuk dapat menggunakan hak-hak politiknya sebaik mungkin. MN KAHMI hanya memberikan kerangka etis, agar hak politik yang ada dapat dilakukan sebaik-baiknya, tanpa harus membawa-bawa nama organisasi KAHMI yang independen. Selanjutnya, juga masih di seputar bidang sosial-politik, khusus yang menyangkut isu-isu keumatan dan kebangsaan, MN KAHMI juga terus mencermati perkembangan yang terjadi. Sebagaimana diketahui bersama bahwa tensi politik di DKI Jakarta pada menjelang akhir tahun 2016 sangat tinggi, terkait dengan kontestasi politik pilkada. Bagaimanapun yang terjadi di DKI Jakarta selalu menjadi barometer politik nasional, oleh karena itu kejadiankejadian penting yang menyertai peristiwa tersebut, terutama yang menonjol adalah Aksi 411 merujuk pada demonstrasi besar pada 4 November 2016 dan Aksi 212 merujuk pada demonstrasi besar yang terjadi pada 2 Desember 2016, telah dipandang bukan lagi sekadar peristiwa yang berdimensi politik lokal DKI Jakarta, tetapi telah menjadi fenomena sosial-politik nasional. Dalam kerangka inilah, MN KAHMI juga telah mengeluarkan sejumlah pernyataan sikap, antara lain: 5 November 2016, Pernyataan sikap MN KAHMI tentang Aksi 411, dan 1 Desember 2016, Siaran Pers PB HMI dan MN KAHMI tentang Aksi 212. Intinya, terkait dengan Aksi 212, PB HMI dan MN KAHMI melakukan instruksi kepada seluruh almuni dan kader HMI se-Indonesia untuk meneguhkan hati dan ikut serta di dalam Aksi Bela Islam III, dan Demi tetap menjaga Indonesia sebagai negara hukum dan tuntutan rasa keadilan, mendesak agar Basuki Tjahaja Purnama segera ditersangkakan – terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukannya. Masih terkait dalam bidang sosial-politik khusus dikaitkan dengan tatakelola pemerintahan, MN KAHMI juga telah mempelopori- pertemuan nasional para pejabat, baik kepala daerah (provinsi maupun kabupatan/kota), pejabat-pejabat strategis di lingkungan kementerian, hingga para menteri anggota/keluarga besar KAHMI di mataram Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tanggal 2-4 September 2016. Selain bersifat koordinatif, silaturahim tersebut juga menghasilkan Deklarasi Mataram, yang dideklarasikan pada 3 Septenber 2016.

28

Deklarasi Mataram dimaksud sebagai berikut: 1. Indonesia adalah negara kepulauan yang penduduknya majemuk (multi kultural), yang dilandasi semangat BhinekaTunggal Ika. Persatuan dan kesatuan di antara sesama elemen bangsa perlu terus dihidupkan sehingga harmonisasi sosial dalam masyarakat dapat terbangun. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya benturan sosial maupun konflik yang bernuansa kekerasan yang mengancam integrasi nasional. 2. Demokrasi

yang

dijalankan

di

Indonesia

seharusnya

tidak

hanya

menghasilkan partisipasi, tapi juga bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan otonomi daerah harus mampu memunculkan

klaster-klaster

ekonomi

baru

(ekonomi

kreatif)

untuk

memberdayakan masyarakat, sehingga mampu mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin, antar daerah, dan antar wilayah. Otonomi juga harus mampu menciptakan pola relasi pusat-daerah, antara pemda dan DPRD yang lebih sinergis, serta membuat keindonesiaan dan kewilayahan lebih seimbang untuk merawat NKRI agar integrasi bangsa tetap terjaga. 3. Pelaksanaan otonomi daerah mensyaratkan pembangunan yang akseleratif untuk memajukan pendidikan, ekonomi, dan mengurangi ketimpangan sosial. Dengan menyadari karakteristik, kekhasan, potensi dan nilai-nilai yang dimiliki daerah (local wisdom & social capital), maka uniformitas dalam penyelenggaraan pembangunan dapat dihindari. 4. Praktik

tata

kelola

pemerintahan

daerah

perlu

dibenahi

dengan

mengedepankan implementasi prinsip-prinsip good governance (partisipasi, transparansi dan akuntabilitas) dalam setiap penggunaan anggaran, sehingga penyelenggaraan pemerintahan- daerah berjalan secara efektif, efisien dan profesional. Selain itu, diperlukan peran penting masyarakat madani (external pressure) dalam mereformasi tata kelola pemerintahan. Untuk itu, keteladanan seorang pemimpin daerah sebagai role model sangat menentukan. 5. Kebhinekaan, kesatuan, demokrasi, otonomi daerah, dan reformasibirokrasi adalah fondasi penting untuk melahirkan pemimpin daerah yang berkarakter, yang memiliki kualitas kepemimpinan yang berjiwa negarawan. Karena kecen- derungan model pemimpin nasional ke depan akan muncul dari bawah/ daerah.

29

Dalam

bidang

ekonomi,

rekomendasi

Munas

IX

KAHMI,

antara

lain

menyebutkan agar pemerintah mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi

yang

berkualitas

dan

berdampak

positif

bagi

pemerataan

pembangunan. Selain itu, KAHMI senan- tiasa mengedepankan pentingnya kedulatan pangan bagi bangsa, serta dalam sektor ekonomi, energi, KAHMI mendukung upaya berbagai pihak untuk mewujudkan kedaulatan energi. Dalam kerangka inilah, sebagaimana diuraikan pada sub-bab Perkembangan Internal Organisasi di atas, dilaporkan bahwa MN KAHMI telah melakukan serangkaian seminar yang memfokuskan pada masalah kedauatan pangan dan energi. Terkait dengan hal ini pula MN KAHMI telah menyebarluaskan press release dan pernyataan sikap, antara lain: 16 Desember 2013, Press release akhir tahun MN KAHMI: MN KAHMI meminta lembaga eksekutif dan legislatif segera mengeluarkan Perppu tentang Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri, 2 Januari 2014, Press release tentang regulasi baru UU Minerba tentang hilirisasi mineral dan renegosiasi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dan 10 Februari 2014, Siaran pers bersama dan pernyataan sikap tentang hilirisasi mineral yes, ketidapastian hukum no. Di bidang hukum, rekomendasi Munas IX KAHMI, antara lain menyebutkan agar aparat penegak hukum dan pemerintah untuk senantiasa melakukan penegakan dan menciptakan kepastian hukum. Selain itu, KAHMI mendukung secara penuh upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan aparat yang terkait dalam rangka pemberantasan korupsi, di mana KAHMI menyatakan perang melawan korupsi, dan mengajak semua pihak dapat untuk sungguh-sungguh mengupayakan pemberantasan korupsi. Di sisi lain, KAHMI mendukung secara penuh upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan rekonsiliasi nasional, selain itu juga KAHMI berharap agar Presiden tidak mudah mengeluarkan grasi kepada terdakwa kasus-kasus narkoba. Terkait dengan hal-hal tersebut, MN KAHMI telah melakukan serangkaian seminar/diskusi dengan tema yang relevan, selain juga mengeluarkan press release dan pernyataan sikap, antara lain: 23 September 2014,

Pernyataan

sikap

MN

KAHMI

tentang

kasus Anas

Urbaningrum; 27 Mei 2015, Pernyataan sikap MN KAHMI terhadap tragedi Rohingnya, 29 Juli 2015, Siaran pers MN KAHMI tentang insiden Tolikara, dan 4 Januari 2016, Pernyataan Sikap MN KAHMI tentang tindakan salah tangkap oleh Densus 88 Polri. Terkait dengan Pernyataan Sikap MN KAHMI tentang tindakan salah tangkap oleh Densus 88 Polri di atas, hal tersebut juga merupakan tindak lanjut dari 30

rekomendasi bidang hankam Munas IX KAHMI, bahwa KAHMI memandang perlunya Profesionalisme TNI dan Polri. Bahwa, KAHMI memandang perlunya reformasi kelembagaan sesuai dengan paradigma demokrasi harus dituntaskan. Selain itu, KAHMI mendukung setiap kebijakan yang bertujuan untuk mempertegas kekokohan kedaulatan (wilayah) bangsa, dan KAHMI memandang perlunya penangkalan terhadap Terorisme Internasional di mana aparat harus dapat bertindak secara profesional dalam mengatasi aksi terorisme ini, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Juga melalui berbagai kegiatan relevan, MN KAHMI mem- perhatikan rekomendasi bidang pendidikan Munas IX KAHMI, tentang perlunya penguataan implementasi tentang kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan dan penguatan pendidikan karakter yang berbasis akhlaqul karimah sejak dini, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam yang terdiri dari Qudwah hasanah (suri tauladan yang baik), Tikrar (mengulang dalam hal yang sama), Istimrar (sustainability), Hiwar (dialog), dan Jidal (berdiskusi/berdebat). Dalam konteks ini, MN KAHMI telah melakukan serangkaian seminar dan diskusi tentang masalah-masalah pendidikan dan hal-hal yang terkait dengan penguatan jatidiri umat dan bangsa. Dalam konteks ini, misalnya, MN KAHMI mengeluarkan pernyataan sikap pada 15 Februari 2016, terkait dengan kontroversi lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), di mana: MN KAHMI menolak tegas paham/ideologi yang membolehkan atau mengakui LGBT. Selanjutnya, dalam bidang kesehatan, rekomendasi Munas IX KAHMI menyebutkan bahwa, Pemerintah perlu meningkatkan perhatiannya dalam mengurangi angka kematian ibu dan anak. Selain itu, Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi-sosialisasi, terhadap pencegahan penyakit HIV AIDS dan pe- nyakit menular lainnya lebih intensif. Rekomendasi bidang kesehatan tersebut

juga

telah

direspons

oleh

MN

KAHMI

melalui

serangkaian

seminar/diskusi dengan tema yang relevan. Selain itu, MN KAHMI merasa perlu untuk memperluas tidak sekadar dua butir rekomendasi tersebut, tetapi mengembangkannya pembangunan

dalam

bidang

tema-tema

kesehatan.

yang

Termasuk

relevan

dalam

di

antaranya

kerangka adalah

profesionalisasi pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BPJS-Kesehatan. Di sisi lain, kegiatan MN KAHMI yang terkait dengan kesehatan adalah, melakukan pengobatan gratis kepada warga yang membutuhkan yang dilakukan dalam rangkaian HUT KAHMI.

31

Sementara itu, dalam bidang luar negeri, rekomendasi Munas IX KAHMI menyebutkan bahwa, KAHMI mendukung kebijakan yang merupakan langkah untuk mempertegas orientasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif, dari lingkup regional ASEAN, hingga lingkup internasional lebih luas melalui PBB, mendukung sikap tegas pemerintah terhadap kasus yang menimpa bangsa Pelestina dari kekejaman Zionis Israel, mendorong upaya peningkatan citra Indonesia di mata dunia dan mendukung setiap upaya bagi peningkatan harkat dan kedaulatan bangsa. Terkait dengan hal-hal tersebut, MN KAHMI telah melakukan serangkaian seminar dan diskusi dengan tema-tema yang relevan. MN KAHMI juga mengeluarkan pernyataan sikap terkait dengan solidaritas dunia Muslim, termasuk dalam merepons kasus Rohingnya. MN KAHMI juga mengutuk tindakan terorisme yang diidentifiksi pelakunya sebagai kelompok teroris yang berjejaring trans-nasional, sebagaimana pernyataan sikap yang dikeluarkan pada 22 Desember 2016.

IV. PENUTUP Demikian laporan pertanggungjawaban ini kami sampaikan. Hal-hal yang terkait dengan jurnal kegiatan, kumpulan press release dan pernyataan sikap MN KAHMI, serta laporan keuangan MN KAHMI masa bakti 2012-2017, dan hal-hal lain yang relevan, disampaikan pada Lampiran. Kami, segenap pengurus MN KAHMI masa bakti 2012-2017 menyadari bahwa kendatipun telah berikhtiar seoptimal mungkin untuk merealisasikan amanat hasil Munas KAHMI IX di Pekanbaru, Riau pada 2012, masih terdapat sejumlah keterbatasan dan kekurangan. Kami berharap, agar laporan pertanggung jawaban ini dapat diterima oleh peserta Munas X KAHMI di Medan, dan selanjutnya kami juga berharap agar pengurus MN KAHMI masa bakti selanjutnya, dapat meneruskan hal-hal yang sudah dicapai oleh kepengurusan sebelumnya, sekaligus mampu untuk mengatasi keterbatasan dan kekurangan yang ada, sehingga KAHMI di masa yang akan datang, dapat bekerja lebih baik dan efektif dalam rangka mengangkat marwah keluarga besar alumni HMI, memberikan kontribusi yang nyata kepada umat dan bangsa. Atas segenap kekhilafan, keterbatasan, dan kekurangan yang ada selama ini segenap pengurus MN KAHMI masa bakti 2012-2017, menyampaikan permohonan maaf, disertai harapan semoga Munas X KAHMI berjalan lancar dan mampu menghasilkan keputusan-keputusan strategis bagi KAHMI, umat dan bangsa. Sebaliknya, kepada semua pihak yang secara langsung maupun 32

tidak langsung telah membantu kelancaran tugas-tugas segenap pengurus MN KAHMI masa bakti 2012-2017, kami mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya. Semoga niat baik dan ikhtiar kita semua, baik pengurus maupun keluarga besar KAHMI dalam rangka memajukan organisasi KAHMI, serta dalam kerangka memajukan kehidupan umat dan bangsa di berbagai bidang, senantiasa memperoleh ridho Allah SWT. Amin ya Robbal Alamin. Bilahittaufiq wal Hidayah, Wassalamu’alakum Wr. Wb.

MAJELIS NASIONAL KAHMI Masa Bakti 2012 - 2017

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD Koordinator Presidium

Ir. Subandriyo Sekretaris Jenderal

33

LAMPIRAN LPJ

LAMPIRAN 1.

Petikan Kepres RI No. 115/TK/Tahun 2017 PENGANUGRAHAN GELAR PAHLAWAN NASIONAL

34

35

LAMPIRAN LPJ

LAMPIRAN 2.

Laporan Keuangan MN KAHMI MASA BAKTI 2012-2017

36

37

MAJELIS NASIONAL PRESIDIUM KAHMI Laporan Aktivitas Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Januari 2013 s.d 31 Oktober 2017 (dalam jutaan rupiah) Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Aktiva : Kas dan Setara Kas

250.262.421

213.091.585

68.477.299

123.616.372

633.497.442

-

-

155.000.000

-

60.000.000

2.300.000.000

2.300.000.000

2.300.000.000

2.300.000.000

2.300.000.000

-

-

370.300.000

370.300.000

370.300.000

10.300.000

10.300.000

10.300.000

10.300.000

10.300.000

2.560.562.421

2.523.391.585

2.904.077.299

2.804.216.372

3.374.097.442

250.262.421

213.091.585

223.477.299

123.616.372

693.497.442

Terikat Temporer

2.310.300.000

2.310.300.000

2.680.600.000

2.680.600.000

2.680.600.000

Jumlah Aktiva Bersih

2.560.562.421

2.523.391.585

2.904.077.299

2.804.216.372

3.374.097.442

Piutang Lain-lain Aktiva Terikat Temporer - Tanah dan Bangunan - Kendraan Mobil Toyota (2014) - Kendraan Bermotor (2014) Jumlah Aktiva Aktiva Bersih : Tidak terikat

Keterangan - Kantor KAHMI Center Harga Pasar Rp. 15.000.000.000 - Mobil Toyota Kijang Inova Tahun 2015 di peruntukan operasional pengurus PB HMI - Mobil Suzuki APV Tahun 2005 diperoleh dari Hibah Hamba Allah untuk operasional MN KAHMI - Sepada Motor Honda Beat Tahun 2016 diperoleh dari Hibah Hamba Allah untuk operasional MN KAHMI

38

MAJELIS NASIONAL PRESIDIUM KAHMI Laporan Aktivitas Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Januari 2013 s.d 31 Oktober 2017 (dalam jutaan rupiah) Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

2.089.541.750

2.373.500.000

2.228.500.057

1.739.500.000

840.050.678

145.000.000

414.100.000

374.803.000

526.000.000

1.105.000.000

2.061.840

12.887.737

8.995.200

1.839.631

1.173.844

2.236.603.590

2.800.487.737

2.612.298.257

2.267.339.631

1.946.224.522

683.122.912

861.249.000

755.255.140

1.498.736.465

-

Beban Gaji

88.000.000

177.750.000

292.500.000

313.500.000

142.000.000

Beban Listrik Telp dan Fax

20.400.000

25.300.000

43.717.000

30.800.000

25.072.104

Beban Operasional Sekretariat

532.250.000

932.588.573

352.526.703

215.848.000

644.777.884

Beban Program

663.124.967

700.229.000

873.373.997

82.795.093

589.054.464

Beban Renovasi Kantor

-

40.000.000

34.525.000

-

-

Beban Angsuran Mobil PB HMI

-

100.000.000

52.488.000

69.984.000

35.049.000

507.000

542.000

352.526.703

537.000

390.000

1.987.404.879

2.837.658.573

2.756.912.543

2.212.200.558

1.436.343.452

249.198.711

-37.170.836

-144.614.286

55.139.073

509.881.070

1.063.710

250.262.421

213.091.585

68.477.299

123.616.372

250.262.421

205.680.158

61.093.715

116.260.641

183.944.487

-

7.411.427

7.383.584

7.355.731

449.552.955

250.262.421

213.091.585

68.477.299

123.616.372

633.497.442

PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT Pendapatan Dana Sponsor Pendapatan Dana Sumbangan Pendapatan Lainya Sub Jumlah BEBAN Beban Pembayaran Turnamen Golf

Beban Admistrasi Bank Sub Jumlah Jumlah SIsa Awal Saldo Akhir Bank Mandiri Saldo Akhir Bank BRI Total Saldo Akhir

39

40

MAJELIS NASIONAL PRESIDIUM KAHMI DAFTAR SERTIFIKAT DEPOSITO Periode 1 Januari 2013 Sampai dengan 31 Oktober 2017

No

Keterangan

Tanggal

No. Seri

Jumlah

Jatuh Tempo

Sertifikat

Rp

1

BPR SYARIAH HIK Tegal

23/02/2018

000048

1.300.000.000

2

BPR SYARIAH HIK Bekasi

16/06/2018

004828

1.800.000.000

3

BPR SYARIAH HIK Cibitung

30/05/2018

000025

1.000.000.000

4

BPR SYARIAH HIK Cibitung

30/05/2018

000026

500.000.000

6

BPR SYARIAH INSAN CITA ARTHA JAYA

13/01/2018

1174

1.200.000.000

7

BPR SYARIAH INSAN CITA ARTHA JAYA

20/06/2018

1235

800.000.000

8

BPR SYARIAH INSAN CITA ARTHA JAYA

15/11/2017

1310

100.000.000

9

BPR SYARIAH INSAN CITA ARTHA JAYA

23/09/2018

1284

100.000.000

10

BPR SYARIAH HIK Tangerang

26/05/2018

2001961

400.000.000

11

BPR SYARIAH HARTA INSAN KARIMAH

03/11/2018

0001156

300.000.000

Jumlah

7.500.000.000

41

MAJELIS NASIONAL PRESIDIUM KAHMI LAPORAN POSISI KEUANGAN DANA ABADI PB HMI Periode 1 Januari 2013 Sampai dengan 31 Oktober 2017

Tahun 2013 No

Keterangan

Rp

Tahun 2014 Rp

Tahun 2015 Rp

Tahun 2016

Tahun 2017

Rp

Rp

Total Rp

1

Penerimaan Bagi Hasil

-

396.455.863

899.723.538

689.554.787

514.069.822

2.499.804.010

2

Pengeluaran untuk PB HMI

-

201.082.070

976.000.00

702.500.000

525.000.000

2.404.582.070

Jumlah

-

195.373.793

-76.276.462

-12.945.213

-10.930.178

95.221.940

Saldo Bank Awal Tahun

-

-

195.373.793

119.097.331

106.152.118

-

Saldo Bank Akhir Tahun

-

195.373.793

119.097.331

106.152.118

95.221.940

95.221.940

Keterangan Perhitungan berdasarkan Laporan Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening 0651-01-000215-30-7

42

MAJELIS NASIONAL PRESIDIUM KAHMI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL DANA ABADI PB HMI Periode 1 Januari 2013 Sampai dengan 31 Oktober 2017

No

Keterangan

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Total

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

1

Januari

-

-

41.727.856

47.715.904

52.866.540

142.310.300

2

Februari

-

-

101.413.087

46.210.176

50.863.552

198.486.815

3

Maret

-

-

41.286.444

84.630.214

50.403.294

176.319.952

4

April

-

-

71.846.192

82.665.303

47.867.054

202.378.549

5

Mei

-

-

41.505.212

53.568.423

50.645.570

145.719.205

6

Juni

-

-

89.240.624

47.171.241

42.567.206

178.979.071

7

Juli

-

27.570.133

51.139.319

55.382.449

60.614.648

194.706.549

8

Agustus

-

148.377.736

80.991.067

54.132.909

53.080.958

336.582.670

9

September

-

104.051.422

70.852.228

56.408.678

52.080.000

283.392.328

10

Oktober

-

42.881.834

101.210.034

55.457.229

53.081.000

252.630.097

11

November

-

50.241.152

103.989.299

54.573.235

-

208.803.686

12

Desember

-

72.642.732

104.522.176

51.639.026

-

228.803.934

Jumlah

-

445.765.009

899.723.538

689.554.787

514.069.822

2.549.113.156

Keterangan Perhitungan berdasarkan Laporan Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening 0651-01-000215-30-7

43

MAJELIS NASIONAL PRESIDIUM KAHMI REKAPITULASI PENGELUARAN UNTUK PB HMI Periode 1 Januari 2013 Sampai dengan 31 Oktober 2017

Tahun 2013 No

Keterangan

Rp

Tahun 2014 Rp

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Total

Rp

Rp

Rp

Rp

1

Januari

-

-

60.000.000

60.000.000

52.500.000

172.500.000

2

Februari

-

-

70.000.000

50.000.000

52.500.000

172.500.000

3

Maret

-

-

60.000.000

70.000.000

52.500.000

182.500.000

4

April

-

-

70.000.000

52.500.000

52.500.000

175.000.000

5

Mei

-

-

70.000.000

52.500.000

52.500.000

175.000.000

6

Juni

-

-

70.000.000

52.500.000

52.500.000

175.000.000

7

Juli

-

-

100.000.000

52.500.000

52.500.000

205.000.000

8

Agustus

-

-

70.000.000

52.500.000

52.500.000

175.000.000

9

September

-

-

130.000.000

102.500.000

52.500.000

285.000.000

10

Oktober

-

60.000.000

70.000.000

52.500.000

52.500.000

235.000.000

11

November

-

80.000.000

150.000.000

52.500.000

-

282.500.000

12

Desember

-

60.000.000

56.000.000

52.500.000

-

168.500.000

Jumlah

-

200.000.000

976.000.000

702.500.000

525.000.000

2.403.500.000

Keterangan Perhitungan berdasarkan Laporan Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening 0651-01-000215-30-7

44

LAMPIRAN LPJ

LAMPIRAN 3.

Press Release MN KAHMI MASA BAKTI 2012-2017

45

DAFTAR PRESS RELEASE DAN PERNYATAAN SIKAP MN KAHMI PERIODE 2012-2017 TAHUN 2013 1

19 Agustus 2013

Pernyataan Sikap Bersama Akademisi KAHMI Menjaga Integritas

2

14 November 2013

Press Release Seminar Interdependensi Antara Industri Hulu Pertambangan Dengan Industri Hilir Manufactur

3

16 Desember 2013

Akhir Tahun Majelis Nasional KAHMI Majelis Nasional Kahmi Meminta Eksekutif dan Legislatif Segera Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Tentang Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri TAHUN 2014

4

28 Mei 2014

Press Release Rakornas MN KAHMI Konsolidasi kahmi Untuk Mengabdi Kepada Bangsa Melalui Pilpres 2014

5

11 Juli 2014

Pernyataan Sikap MN KAHMI Tentang Hasil Pemilu Presiden dan Wapres

6

23 September 2014

Pernyataan Sikap Majelis Nasional KAHMI Tentang Kasus Anas Urbaningrum TAHUN 2015

7

4 Januari 2016

Pernyataan Sikap MN KAHMI Tentang Tindakan Salah Tangkap Oleh Densus 88 Polri

8

28 September 2016

Press Release HUT Ke 50 Kahmi Tahun 2016 Momentum Ulang Tahun Emas, KAHMI Ajak Komponen Bangsa Bersinergi Merawat NKRI. TAHUN 2016

9

4 Januari 2016

Pernyataan Sikap MN KAHMI Tentang Tindakan Salah Tangkap Oleh Densus 88 Polri

10

15 Februari 2016

Pernyataan Sikap Majelis Nasional KAHMI Tentang Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) 46

11

28 September 2016

Press Release HUT Ke 50 Kahmi Tahun 2016 Momentum Ulang Tahun Emas, KAHMI Ajak Komponen Bangsa Bersinergi Merawat NKRI

12

7 Oktober 2016

Pernyataan Sikap MN KAHMI Tentang Penistaan Agama Islam yang diduga dilakukan Basuki T. Purnama (Ahok)

13

5 November 2016

Pernyataan Sikap MAJELIS NASIONAL KAHMI Tentang Aksi 4 11

14

1 Desember 2016

Siaran Pers PB HMI dan MN KAHMI tentang Aksi 212

15

22 Desember 2016

Pernyataan Sikap tentang Bom dan Teroris TAHUN 2017

16

19 September 2017

Press Release HUT Ke 51 Kahmi Mewujudkan Keadilan, Menyatu Dalam Kebhinekaan

47

PERNYATAAN SIKAP BERSAMA AKADEMISI KAHMI MENJAGA INTEGRITAS Mencermati pemberitaan di media massa dan memperhatikan berbagai informasi dari pihak-pihak terkait mengenai tertangkap tangannya pejabat negara yang juga merupakan Guru Besar dan Akademisi teladan dari suatu institusi perguruan tinggi. Maka kami Akademisi KAHMI menyampaikan pernyataan: 1.

sikap keprihatinan atas terjadinya musibah yang dialami kolega akademisi tersebut dan efek samping yang membuat image akademisi yang selama ini sebagai benteng moral dan integritas kampus yang independen dan objetif menjadi turut jatuh.

2.

Sikap komitmen akademisi KAHMI untuk tetap menjaga moral dan integritas sebagai insan yang objektif dan independen dan tetap bertekad untuk menjadi benteng moral bangsa dalam mengawal pembangunan diberbagai bidang yang berkarakter, bersih dan bermanfaat. Mengajak dan menghimbau kepada akademisi dan intelektual secara Nasional untuk mengembalikan kepercayaan publik bahwa akademisi dan intelektual adalah karakter yang mengamalkan spirit kejujuran, kesederhanaan, disiplin, bertanggung jawab, demokratis, kerakyatan, professional, transparan dan akuntabel. Sikap Mendukung KPK, Kepolisian dan Kejaksaan serta semua stakeholder yang terkait dalam penegakkan hukum dan pem- berantasan korupsi di negeri ini.

3.

4.

Kami berharap melalui pernyataan sikap ini dapat membantu mengembalikan kepercayaan publik bahwa akademisi masih tetap merupakan karakter yang berkomitmen dalam mengamalkan spirit kejujuran, professional, dan amanah. Demikian pernyataan sikap Akademisi KAHMI dengan penuh rasa tanggung jawab dan menjunjung azas keadilan serta praduga tidak bersalah. Jakarta, 19 Agustus 2013 / 12 Syawal 1434 H

48

PRESS RELEASE SEMINAR DEPARTEMEN RISTEK ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

MAJELIS NASIONAL KAHMI TEMA: “INTERDEPENDENSI ANTARA INDUSTRI HULU PERTAMBANGAN DENGAN

INDUSTRI HILIR MANUFACTUR” Kewajiban pemurnian mineral di dalam negeri merupakan amanat pasal 170 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang ditetapkan tgl. 12 Januari 2009 yang berbunyi “Pemegang kontrak karya yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian mineral di dalam negeri selambat-lambatnya lima tahun sejak Undang-undang tersebut ditetapkan”. Amanat UU tersebut tentunya sangat baik untuk meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri sehingga akibat beragam (multiplier effect) mineral dapat berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian nasional. Namun demikian, dalam lima tahun terakhir, pemerintah sangat terlambat mengeluarkan regulasi dan terkesan tidak serius mempersiapkan grand desain, peta jalan (roadmap), strategic plan dan action plan serta regulasi turunan untuk melakukan pemurnian mineral di dalam negeri yang dapat menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan. Sebagaimana diketahui Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 tahun 2013 tentang percepatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri baru dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 2013. Permen ESDM No. 20 tahun 2013 yang merupakan regulasi UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara mewajibkan perusa-haan pertambangan mineral membangun smelter (hilirisasi mineral) hingga fase 99,9% untuk tembaga dan larangan eksport raw material akan mulai berlaku 12 Januari 2014. Sampai dengan saat ini kapasitas produksi smelter tembaga di Indonesia baru mencapai 300.000 ton per tahun. Sedangkan produksi tembaga di Indonesia saat ini menca-pai 75 juta ton per tahun. Faktanya PT. Smelting Gresik menjadi satu-satunya pabrik pemurnian mineral didalam negeri yang diresmikan presiden tgl. 25 Agustus 2000 untuk memurnikan konsentrat tem-baga yang bersumber dari PT. Freeport Indonesia Grasberg dan PT. Newmont Nusa Tenggara Batu Hijau.

49

Pemberlakuan larangan ekspor raw material akan mengakibatkan pe-rusahaan pertambangan terpaksa menutup operasinya karena tidak dapat menyalurkan sebagian besar hasil produksinya. Pada giliran-nya PT. Smelting yang mengolah konsentrat tembaga juga terpaksa harus menghentikan operasinya karena tidak mendapatkan pasokan konsentrat tembaga dari industri hulu pertambangan. Terhentinya operasi smelter tembaga akan berdampak luas kepada sektor industri hilir bahkan terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Selain katoda tembaga yang digunakan untuk pembuatan kawat, kabel dan tube, smelter tembaga juga menghasilkan produk produk sampingan seperti; asam sulfat yang merupakan bahan dasar untuk pembuatan pupuk, terak tembaga yang digunakan dalam produksi semen, beton dan cor, gipsum untuk pabrik semen, lumpur Anoda untuk pemurnian emas dan perak. Dari sisi hukum dan perundangan, sebenarnya usaha smelter temba-ga seharusnya tidak berada dalam ranah pengaturan sektor pertam-bangan sebagaimana halnya UU Minerba dan Permen ESDM. Hal ini karena usaha smelter tembaga termasuk dalam sektor perindustrian dimana ijin usaha diterbitkan oleh Kementrian Industri. Oleh karena itu pemerintah perlu segera melakukan harmonisasi dan meninjau ulang pemberlakuan Permen ESDM No. 20 tahun 2013 baik dari sisi dampaknya terhadap sektor industri Indonesia, maupun dari sisi hu-kum dan regulasi nasional. Krusialnya permasalahan dunia pertambangan kita saat ini baik hulu maupun hilir, Departemen RISTEK ESDM Majelis Nasional KAHMI 2012-2017 melihat adanya urgensi untuk menggelar seminar yang mengangkat tema “Interdependensi Antara Industri Hulu Pertamban-gan dengan industri hilir manufactur” yang akan dibahas oleh para narasumber yang berkompeten dibidangnya masing-masing. Selamat berseminar. Terimakasih.

50

PRESS RELEASE AKHIR TAHUN MAJELIS NASIONAL KAHMI MAJELIS NASIONAL KAHMI MEMINTA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF PENGGANTI

SEGERA

MENGELUARKAN

UNDANG-UNDANG

(PERPU)

PERATURAN TENTANG

PEMERINTAH

PENGOLAHAN

DAN

PEMURNIAN MINERAL DI DALAM NEGERI

1.

Bahwa kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri baik bagi perusahaan Kontrak Karya (KK) dan perusahaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan amanat UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Pasal 170 UU Minerba dengan tegas mengatakan bahwa “Pemegang kontrak karya (KK) yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian mineral di dalam negeri selambat-lambatnya lima tahun sejak Undangundang tersebut ditetapkan”

2.

Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) mendukung sepenuhnya langkah-langkah pemerintah untuk melaksanakan UU Minerba sebagai upaya meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri sehingga akibat beragam (multiplier effect) mineral dapat berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian nasional.

3.

Sejauh penilaian yang dilakukan Majelis Nasional KAHMI dalam lima tahun terakhir ini pemerintah tidak serius mempersiapkan blue print, grand desain, peta jalan (roadmap), strategic plan dan action plan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri sehingga menimbulkan ketidakpastian dan keresahan bagi industri pertambangan hulu hilir di tanah air. Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 tahun 2013 tentang percepatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri baru diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2013.

4. UU Menerba yang akan berlaku efektif tanggal 12 Januari 2014 dapat dipastikan tidak dapat dijalankan secara penuh karena industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri belum tersedia bagi perusahaan Kontrak Karya (KK) yang telah berproduksi dan perusahaan Izin Usaha Pertambangan produksi yang berjumlah sekitar 10.600 perusahaan. 5. Penghentian produksi pada tanggal 12 Januari 2014 bagi perusahaan Kontrak Karya (KK) dan Perusahaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) akan menghilangkan secara langsung mata pencaharian karyawan dan keluarga mereka, dan dalam waktu seketika akan menciptakan pengangguran yang meluas dan massif ditanah air. Jika 51

6.

7.

8.

9.

eksekutif dan legislatif tidak mengantisipasi permasalahan ini, akan menjelma menjadi kerusuhan sosial yang tidak terkendali, yang pada akhirnya mengganggu kondusifitas pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif di 2014. Khusus bagi perusahaan Kontrak Karya (KK) yang menghasilkan tembaga, penghentian operasi akan berdampak kolapsnya perusahaan hulu pertambangan dan berakibat berantai dengan kolapsnya industri menengah (industry smelting) dan industri hilir yang memanfaatkan produk sampingan tembaga seperti industri kabel, industri pupuk dan industri semen di tanah air sehingga akan berdampak bagi perekonomian nasional. Potensi kehilangan pendapatan negara ratusan triliun rupiah akibat kolapsnya perusahaan hulu dan hilir pertambangan yang bersumber dari pendapatan langsung dalam bentuk pajak, pendapatan negara bukan pajak (royalty), deviden, PAD dan pendapatan tidak langsung dalam bentuk barang dan jasa di dalam negeri. Untuk itu Majelis Nasional KAHMI meminta kepada eksekutif dan legislatif untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk memastikan pemba- ngunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri dua atau tiga tahun yang akan datang sebagaimana di amanahkan dalam UU Minerba. Demikian siaran pers ini kami sampaikan sebagai bentuk antisipasi dan kepedulian Majelis Nasional KAHMI atas situasi yang ber- kembang di tanah air terkait ancaman kolapsnya industri hulu dan hilir pertambangan atas berlaku efektifnya UU Minerba tgl. 12 Januari 2014 untuk mendapat perhatian yang serius dari eksekutif dan legislatif. Terimakasih.

Jakarta, 16 Desember 2013 Salam hormat,

Prof. Dr. Moh. Mahfud, MD, SH Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI 2012-2017

52

Press Release Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI)

KONSOLIDASI KAHMI UNTUK MENGABDI KEPADA BANGSA MELALUI PILPRES 2014 1. Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional pada Kamis, 29 Mei 2014 bertempat di auditorium Kementrian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jl. Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan. 2. Maksud dan tujuan Rakornas KAHMI: Melaksanakan amanat organisasi sesuai AD/ART, Dalam rangka saling tukar informasi antara pengurus KAHMI Wilayah/Daerah dengan MN KAHMI maupun antara sesama pengurus Wilayah/Daerah KAHMI, dan Mencari solusi alternatif dari problematika yang dihadapi Pemerintah sekaligus memberikan rekomendasi kepada pemerintah hasil pilpres 2014 khususnya dan pembangunan Indonesia pada umumnya. 3. Rakornas KAHMI 2014 ini dihadiri kurang lebih 500 peserta terdiri Pengurus Majelis Nasional KAHMI, Direktur-direktur Lembaga, Pengurus Himpunan Pengusaha KAHMI, Majelis Etika, Majelis Penasehat dan Majelis Pakar serta utusan dari Majelis Wilayah dan Majelis Daerah seluruh Indonesia. 4. Dua pasangan capres/cawapres pada Pilpres 2014, yaitu Pasangan Prabowo Subianto-M. Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan diundang menyampaikan visi misi tentang Indonesia Masa Depan di forum Rakornas 2014. Adapun tentatif waktunya adalah: Pukul 13.3015.00 WIB Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Pukul 19.30-21.00 WIB Pasangan Prabowo Subianto-M. Hatta Rajasa. 5. Berkaitan dengan Pilpres 2014, kepada anggota KAHMI dilarang menggunakan KAHMI secara institusional untuk kepentingan praktis. KAHMI sebagai organisasi independen bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden. KAHMI memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk melakukan ikhtiar politiknya dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan dan kebersamaan sebagai anggota KAHMI. Pemilih di KAHMI merupakan pemilih cerdas dan berpendidikan tinggi, maka KAHMI memberikan kebebasan pada warga KAHMI menentukan sendiri pilihan politiknya. Jakarta, 28 Mei 2014 MAJELIS NASIONAL KAHMI

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD Koordinator Presidium

Ir. Subandriyo Sekretaris Jenderal 53

PERNYATAAN SIKAP MAJELIS NASIONAL KAHMI Assalamu’alaikum Wr. Wb. Teriring salam dan do’a semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita dalam menjalankan tugas sehari-hari. Amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada bangsa Indonesia yang telah berhasil melaksanakan agenda nasional yaitu Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI, pada tanggal 9 Juli 2014 secara aman, damai dan lancar. Menyikapi dinamika yang berkembang, setelah adanya pengumuman hitung cepat (Quick Count) dari beberapa lembaga survey yang berbeda secara signifikan, maka Majelis Nasional KAHMI menyatakan sikap sebagai berikut: 1. Menghimbau kepada seluruh Anggota KAHMI untuk tetap tenang dan beraktifitas sebagaimana biasa, serta tidak terpancing oleh provokasi dari pihak manapun. 2. Menghimbau eleman masyarakat terutama anggota KAHMI untuk menunggu dan menghormati Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Hasil Suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan mengesahkan hasil perhitungan suara tingkat nasional pada tanggal 22 Juli 2014. 3. Menghormati Ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih untuk masa Jabatan 2014-2019 yang merupakan putra terbaik bangsa Indonesia untuk dipercaya memimpin Bangsa Indonesia 5

(lima) tahun yang akan datang.Demikian pernyataan ini di sampaikan, atas perhatianya kami ucapkan terima kasih. Billahi Taufiq Walhidayah Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Jakarta, 13 Ramadhan 1435 H 11 Juli 2014 M MAJELIS NASIONAL KAHMI

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD Koordinator Presidium

Ir. Subandriyo Sekretaris Jenderal 54

Pernyataan Sikap Majelis Nasional KAHMI Tentang Kasus Anas Urbaningrum Sehubungan dengan akan diucapkannya vonis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) terhadap Saudara Anas Urbaningrum, besok pada hari Rabu tanggal 24 September 2014, dengan ini Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN-KAHMI) menyampaikan pernyataan sebagai berikut: 1. KAHMI mendukung sepenuhnya semua langkah negara dan aparat penegak hukumnya untuk melakukan perang total terhadap korupsi karena korupsi merupakan perbuatan biadab yang menjadi kanker ganas bagi negara dan bangsa. Meskipun begitu, KAHMI tetap mengingatkan agar dalam melakukan perang terhadap korupsi tersebut penegak hukum benarbenar bertindak adil sesuai dengan fakta hukum yang logis dan diyakini kebenarannya sesuai dengan bisikan hati nurani dan akal sehat. 2. Tidak dapat disangkal, dalam kasus dakwaan korupsi terhadap Anas Urbaningrum yang vonisnya akan diucapkan tanggal 24 September 2014, telah terjadi kontroversi pendapat di tengah-tengah masyarakat terkait dengan kesaksian di persidangan yang sebagiannya dianggap tidak logis dan kontradiktif. Di dalam kasus-kasus yang melibatkan politisi kontroversi penilaian yang seperti itu memang selalu terjadi, sehingga wajar terjadi pro kontra dari sudut pandang dan posisi yang berbeda. Khusus untuk Sdr. Anas Urbaningrum penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi didahului oleh peristiwa politik yang terkait dengan posisi politik Sdr. Anas Urbaningrum yang menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda pula. Meskipun begitu KAHMI tetap berharap dan berdoa agar majelis hakim menilai secara obyektif dan cermat semua fakta persidangan untuk kemudian, “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya terhadap Saudara Anas Urbaningrum. 3. Kepada seluruh warga KAHMI diminta untuk tenang dan meng-hormati semua proses hukum yang berlangsung. Kita mendo-akan semoga Saudara Anas Urbaningrum mendapat keadilan dan vonis yang terbaik baginya dan yang bersangkutan bersama ke-luarga mendapat kekuatan dari Allah SWT untuk tegar, apa pun vonis yang nanti dijatuhkan oleh hakim. Jakarta,28 Dzulqaidah 1435 H 23 September 2014 M MAJELIS NASIONAL KAHMI

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD Koordinator Presidium

Ir. Subandriyo Sekretaris Jenderal 55

PERNYATAAN SIKAP MAJELIS NASIONAL KAHMI TERHADAP TRAGEDI KEMANUSIAAN ROHINGYA Mencermati perkembangan terkini tragedi kemanusiaan dengan mengalirnya pengungsi Rohingya ke Indonesia, dengan ini Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menyam-paikan pernyataan sikap sebagai berikut : 1. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia segera mengambil sikap resmi untuk menangani para pengungsi Rohingya demi penyelamatan dan perlindungan kemanusiaan berdasarkan Kon- vensi Jenewa, serta jiwa dan semangat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. 2. Meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk mengambil langkah penyelamatan dan penempatan Pengungsi agar mereka dapat melaksanakan ibadah dan kehidupan sehari-hari secara layak dan manusiawi selama masa pengungsian. 3. Mengajak seluruh elemen Masyarakat Internasional untuk mem- berikan perhatian yang sungguh-sungguh serta melakukan langkah yang nyata untuk mencegah bertambahnya korban tragedi kemanusiaan Rohingya. 4. Mendesak PBB dan lembaga internasional yang peduli terhadap masalah Hak Azasi Manusia (HAM) untuk meminta Pemerintah Miyanmar menghentikan pelanggaran HAM kepada suku Rohingya. KAHMI mengharapkan agar tokoh politik dan pejuang kemanusiaan di Myanmar termasuk peraih hadiah Nobel Perdamaian Dr.Aung San Suu Kyi untuk bersikap dan berperan aktif memberi solusi bagi penyelesaian menyeluruh suku Rohingya di Myanmar. 5. Menghimbau kepada Tokoh Agama dan segenap elemen Bangsa Indonesia untuk mendoakan, memberi bantuan dan dukungan moral kepada para pengungsi Rohingya agar mereka mendapat penanganan yang manusiawi selama dalam pengungsian. Billahitaufiq walhidayah Jakarta, 27 Mei 2015 MAJELIS NASIONAL KAHMI

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD Koordinator Presidium

Ir. Subandriyo Sekretaris Jenderal

56

Siaran Pers Majelis Nasional KAHMI Sebagaimana telah diketahui dan diberiatakan secara luas, pada tanggal 17 Juli 2015 telah terjadi insiden penyerangan oleh puluhan orang dari Kelompok yang menamakan diri Gereja Injili di Indonesia (GIDI) kepada Kaum Muslimin dan disertaipembakaran Masjid Baitul Muttaqin beserta puluhan ruko dan rumah milik warga Muslim di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua (“Insiden Tolikara”). Penyerangan tersebut dilakukan bertepatan dengan saat Kaum Muslimin setempat sedang melaksanakan ibadah Sholat Idul Fitri di Lapangan Makoramil Karubaga. Akibatnya Masjid beserta puluhan ruko dan rumah tersebut ludes terbakar dan terjadi satu korban meninggal dan beberapa lainnya luka-luka serta beban psikologis kaum Muslimin. Sebelum insiden tersebut, telah beredar surat dari GIDI yang intinya melarang perayaan Idul Fitri dan pemakaian Jilbab di Karubaga Tolikara. Meskipun dalam menanggapi surat tersebut di kalangan pemerintah sendiri semula simpang siur, (ada pejabat yang mengatakan surat tersebut tidak ada, ada yang mengatakan ada, ada yang mengatakan baru terbatas gagasan) tetapi pembuat surat itu sendiri mengaku memang pihaknyalah yang telah membuatnya, bahkanKemenag Provinsi Papua pernah mengatakan telah menerimanya beberapa hari sebelum hari raya idul fitri. Adalah mengkhawatirkan bahwa setelah insiden tersebut, telah terjadi pula aksi-aksi di beberapa tempat di luar Papua sebagai imbas dari Insiden Tolikara. Mencermati kejadian tersebut, Majelis Nasional KAHMI menyatakan- sikap sbb : 1. Mengutuk dan Menyesalkan tindakan penyerangan kepada kaum Muslimin yang sedang melaksanakan Ibadah Sholat Idul Fitri di Karubaga Tolikara. Penyerangan kepada siapa pun yang sedang beribadah tidak hanya melanggar Konstitusi dan hak azasi manusia, bahkan melanggar perintah semua Agama. 2. Menyayangkan Pemerintah yang tidak melakukan antisipasi dengan baik sebelum terjadinya peristiwa padahal dengan adanya surat dari GIDI tersebut sebenarnya sudah dapat diperkirakan akan terjadi hal-hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban. 3. Meskipun begitu MN-KAHMI menghargai dan mengapresiasi upaya aparat keamanan yang dilakukan pada saat terjadinya peristiwa yakni bertindak cepat untuk meredakan ketegangan dan memulihkan keamanan dan ketertiban di Tolikara. 4. Mendesak Pemerintah untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secara transparan dan tuntas dengan membentukan Tim Pencari Fakta yang beranggotakan unsur Pemerintah/Pemerintah Daerah termasuk Kepolisian dan unsur Tokoh Masyarakat. Siapapun yang 57

disangka melanggar hukum harus diajukan ke pengadilan (sudah 2 orang Tersangka). Penyelidikan juga harus diarahkan pada kemungkinan ada peran asing dan kelompok ideologi separatis yang ingin memisahkan Papua dari NKRI dalam peristiwa tersebut. 5. Sebagai tindakan awal untuk memulihkan kepercayaan publik, MN KAHMI meminta kepada Pemerintah untuk membekukan Kepengurusan Gereja Injili di Indonesia (GIDI) dan tidak memberikan rekomendasi izin kegiatan untuk jangka waktu tertentu. 6. Mendesak Pemerintah untuk menjamin semua umat beragama bebas melaksanakan ibadah dan keyakinannya di seluruh wilayah NKRI. Khusus bagi umat Islam di Papua,KAHMI meminta Pemerintah Daerah di Papua memberikan kesempatan dan jaminan kepada umat Islam untuk menjalankan ibadah tanpa tekanan dan ancaman dengan tetap menjaga dan merawat toleransi, kerukunan antarumat beragama, memperhatikan relasi sosial, dan menghargai kearifan lokal serta budaya lokal. 7. Mendoakan umat Islam di Tolikara agar dikuatkan imannya dan tetap sabar menghadapi cobaan ini. KAHMI mengajak semua elemen masyarakat untuk membantu umat Islam dan masyarakat Tolikara membangun kembali ekonomi daerahnya. Kepada Pemerintah dan Pemda segera membangun kembali Masjid, Pasar, Ruko dan rumah yang terbakar. 8. Menghimbau kepada segenap umat beragama di Indonesia untuk tetap tenang, menjaga keamanan lingkungan masing-masing, mepmelihara kerukunan antarumat beragama dan tidak membuat aksi-aksi yang bertentangan dengan hukum. Demikian pernyataan ini kami sampaikan dan hanya kepada Allah swt kita berserah diri dan meminta pertolongan. Taqobalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidzin. Wabillahi taufiq walhidayah Jakarta, 13 Syawwal 1436 H 29 Juli 2015 M MAJELIS NASIONAL KAHMI

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD Koordinator Presidium

Ir. Subandriyo Sekretaris Jenderal

58

PERNYATAAN SIKAP MAJELIS NASIONAL KAHMI TENTANG TINDAKAN SALAH TANGKAP OLEH DENSUS 88 POLRI Perang terhadap terorisme pada dasarnya kebijakan yang harus didukung oleh semua elemen masyarakat dan semua bangsa dalam rangka mewujudkan kehidupan harmonis yang menuju terciptanya perdamaian abadi sebagaimana cita-cita nasional dalam pembukaan UUD 1945. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini sudah beberapa kali mengalami peristiwa terorisme yang dilakukan oleh orang-orang secara nyata melakukan tindakan melawan hukum dengan mengebom obyek-obyek tertentu. Namun demikian, pembentukan satuan khusus Densus 88 Polri sesunggiuhnya bertujuan memberi rasa aman kepada semua lapisan masyarakat dari gerakan terorisme dan bukan menciptakan masalah baru berupa kejadian salah tangkap sebagaimana yang terjadi dalam beberapa terkali dan terakhir menimpa dua warga Solo, Jawa Tengah pada tanggal 29 Desember 2015. Timdakan ini tidak hanya merugikan secara pribadi yang bersangkutan tetapi memberikan ekses negatif di kemudian hari baik bagi masyarakat maupun kepada Polri dan Pemerintah. Untuk itu, Majelis Nasional KAHMI menyampaikan sikap sebagai berikut : 1. Menyesalkan terjadinya salah tangkap oleh Densus 88 sebagaimana- yang terjadi dalam beberapa terkali dan terakhir menimpa dua warga Solo, Jawa Tengah pada tanggal 29 Desember 2015. 2. Pimpinan Polri perlu melakukan kaji ulang tentang SOP pe- nangkapan terhadap seseorang yang diduga pelaku teror atau pihak yang terkait dengan pelaku teror. 3. Sebelum melakukan penyergapan atau penangkapan, pihak Densus 88 benar-benar didukung atau berdasarkan informasi intelijen yang memadai sehingga tidak tercipta kesan bahwa sebagian umat Islam sebagai target operasi jaringan terorisme. 4. Apabila terjadi salah tangkap, pihak Polri secara terus terang menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan keluarganya serta memberikan santunan atau ganti kerugian. 5. Meminta kepada Pemerintah untuk terus menerus memberikan pendekatan persuasif dan sosialisasi tentang bahaya terorisme. Kerjasama dengan 59

ormas dan kelompok masyarakat dalam mencegah dan menangani terorisme perlu ditingkatkan secara nyata dan berkelanjutan.

Demikian pernyataan ini, kiranya mendapat perhatian dari pihak-pihak yang berkompeten. Billahitaufiq walhidayah wasslamu’alaikum Wr. Wb. Jakarta , 4 Januari 2016 MAJELIS NASIONAL KAHMI

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD Koordinator Presidium

Ir. Subandriyo Sekretaris Jenderal

60

PERNYATAAN SIKAP MAJELIS NASIONAL KAHMI TENTANG LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) Penyimpangan seksual adalah problema umat manusia sejak dahulu kala. Bahkan dalam sejarah Nabi Luth AS dan kaumnya dikisahkan bahwa penyimpangan seksual itu terjadi begitu terstruktur, sistematis dan masif sehingga dapat dikategorikan sebagai tragedi kemanusiaan. Akhirnya turun azab dari Allah swt sebagai peringatan bagi umat manusia. LBGT sebagai bagian dari penyimpangan seksual adalah persoalan yang sudah lama menjadi kontroversi di luar negeri, terutama di Eropa dan Amerika. Namun belakangan isu ini menjadi perbincangan hangat di Indonesia karena didorong publikasi yang masif dari kelompok pendukung LGBT akhir-akhir ini. Bahkan UNDP, sebuah lembaga di PBB mengkonfirmasi akan memberikan kucuran dana yang cukup besar tahun ini dalam “penanganan” LGBT di beberapa negara di Asia, termasuk Indonesia. Berbagai kalangan telah memunculkan pendapatnya terkait pro- paganda LGBT di Indonesia, termasuk dari kalangan intelektual dan tokoh agama. Kenyataannya saat ini eksistensi penyandang LGBT benar adanya, bukan isu atau gosip belaka. Para psikolog memberikan pengalaman praktisnya dalam menangani para pengidap LGBT, dimana faktor kebiasaan melihat pornografi sangat menonjol memberikan pengaruh terhadap penyimpangan seksual. Kondisi sosial kita tidak bisa menerima praktik perkawinan sejenis, baik perempuan dengan perempuan maupun laki-laki dengan laki-laki. Tidak saja secara hukum positif, bahkan hukum agama jelas jelas menentang perbuatan itu. LGBT mengingkari fitrah manusia. Untuk itu, Majelis Nasional KAHMI menyampaikan sikap sebagai berikut: 1. Menolak dengan tegas paham/ ideologi yang membolehkan atau mengakui LGBT. 2. Menghimbau kepada pelaku LGBT dan para pendukungnnya untuk tidak lagi menyebarkan paham/ideologi dan perilaku ini kepada masyarakat dengan alasan HAM dan kebebasan sehingga tidak merusak tatanan sosial yang sudah ada. 3. Menghimbau kepada segenap warga masyarakat untuk tidak melakukan tindakan anarkis dan diskriminatif terhadap Pelaku LGBT. Memberikan pemahaman dan ajakan kepada pelaku LGBT untuk sadar dan merubah perilakunya yang selama ini telah menyimpang dari fitrahnya. 61

4. Meminta kepada Pemerintah untuk melakukan upaya-upaya preventif dan kuratif kepada penyandang LGBT. Membuka klinik khusus untuk penyembuhan/rehabilitasi atau konsultasi para penyandang LGBT. 5. Korban penyimpangan seksual terus bertambah, terutama di kalangan anak-anak. Oleh karena itu Pemerintah dan stakeholders perlu memberikan perhatian khusus sehingga penyebarannya kepada anak-anak dapat dihentikan. 6. Meminta kepada segenap ormas Islam dan para ulama untuk memberikan pemahaman seluas-luasnya kepada umat terhadap bahaya LGBT dan legalisasinya. Pemerintah diharapkan dapat menfasiliitasi program ini agar berjalan efektif dan terarah. Demikian pernyataan ini, semoga mendapat perhatian dari pihak-pihak yang berkompeten. Wabillahitaufiq walhidayah Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Jakarta, 06 Jumadil Awal 1437 H 15 Februari 2016 M MAJELIS NASIONAL KAHMI

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD Koordinator Presidium

Ir. Subandriyo Sekretaris Jenderal

62

Press Release HUT KE-50 KAHMI TAHUN 2016 Momentum Ulang Tahun Emas, KAHMI Ajak Komponen Bangsa Bersinergi Merawat NKRI NKRI bagi semua komponen bangsa termasuk KAHMI adalah final. Tidak perlu ada diskusi lagi tentang bentuk lain dari Negara ini. Sejarah mencatat, pangalaman panjang selama 71 tahun Indonesia Merdeka, Negara Kesatuan berbentuk Republik adalah pilhan terbaik untuk Indonesia sebagai negara kepulauan di antara dua samudra dan dua benua. Sudah cukup energi kita terbuang untuk mengalami masa-masa percobaan menjadi negara serikat atau federal. Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) didirikan pada tanggal 17 September 1966 di Solo Jawa Tengah. Tema yang dipilih dalam momentum ulang tahun emas ini adalah Bersinergi Merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana merawat NKRI ini agar langgeng dan lestari serta menjadi negara yang adil dan makmur sesuai tujuan bernegara dalam pembukaan UUD 1945. Ketika Generasi Eksponen 66 melahirkan orde baru, maka mun- cul harapan bahwa Orde Baru yang menggatikan Orde Lama akan mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Tahun 1998, Orde Baru runtuh dan NKRI memasuki Era Reformasi. Harapan baru muncul lagi, reformasi- menjadi tumpuan harapan untuk terwujudnya Keadilan dan Kemakmuran. Kenyatannnya, 18 tahun Era Reformasi, keadilan dan kemakmuran belum sepenuhnya dirasakan. Bahkan di beberapa Wilayah di Indonesia justru semakin tertinggal dari wilayah di Indonesia Barat. Dalam momentum peringatan Ulang Tahun emas ini, KAHMI mem- berikan pesan penting bahwa NKRI akan bertahan utuh jika kita bersinergi merawatnya. Dalam peringatan emas ini KAHMI dari Aceh hingga Papua me- laksanakan berbagai kegiatan antara lain: 1) Temu Nasional Alumni HMI Pemangku Jabatan Publik, 2) Seminar-Seminar 3) Tadarus Nasional dan Doa KAHMI untu Bangsa, 4) Gerak Jalan Sehat , 5) Resepsi HUT KAHMI KE 50. Keempat acara tersebut tidak hanya dilaksanakan di Jakarta atau di tingkat nasional, namun juga dilaksanakan di berbagai daerah yang dilaksanakan oleh Majelis Wilayah dan Majelis Daerah KAHMI yang tersebar di seluruh Indonesia. Kegiatan seminar yang dilaksanakan di Jakarta antara lain:

63

•

Seminar Memperkuat Pancasila sebagai Dasar Berbangsa dan Bernegara dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2016 di Jakarta.

•

Seminar Nasional dengan tema “Bersinergi Merawat NKRI” yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 September 2016, tempat di Auditorium Gedung Mahkamah Konstitusi.

•

Diskusi Publik Moratorium Kelapa Sawit dalam Pro dan Kontra yang diselenggarakan pada tanggal 22 September 2016 di Ruang CAndi Singosari, Grand Sahid Jaya.

Kegitan-kegiatan lain yang menyertainya diantaranya: Donor Darah pada tanggal 22 September 2016 dan kunjungan ke sekolah Cikal Harapan di Bumi Serpong Damai yang didirikan oleh 7 orang mantan aktifis Pengurus Besar KOHATI angkatan 1970-an dalam wadah Yayasan Permata Sari. Tadarus Alquran dilaksanakan tanggal 17 September 2016 di 50 kota di Seluruh Indonesia yang dilaksanakan oleh KAHMI Wilayah dan Daerah bertempat di Masjid Jami/Agung di Kota tersebut. Untuk Tadarus tingkat nasional dipusatkan Masjid Istiqlal Jakarta dan dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional, Untuk Gerak jalan sehat dilaksanakan pada hari Minggu, 25 September 2016 bertempat di 70 titik di seluruh Indonesia. Untuk tingkat pusat di laksanakan di Gelora Bung Karno Jakarta. Puncak acara adalah Resepsi 50 Tahun KAHMI, dilaksanakan pada tanggal 28September 2016 di Birawa Assembly Hall Komplek Bidakara, Jakarta. Acara ini akan diisi berbagai acar termasuk Orasi HUT KAHMI oleh Koordinator Presidium KAHMI oleh Prof. Dr. Mahfud MD, Pembacaan Pesan Kebangsaan KAHMI oleh Prof Dr Siti Zuhro. Sesuai Rapat Koordinasi dengan Protokol Kepresidenan kemarin, Presiden Joko Widodo akan hadir serta memberikan Sambutan dan Wapres Jusuf Kalla selaku Ketua Majelis Etik KAHMI juga dijadwalkan hadir. Selain itu hadir Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Menteri dan Pejabat setingkat Menteri, Tokoh-tokoh nasional, pimpanan Partai dan Ormas Tingkat Pusat, Perwakilan Negara Sahabat, Pimpinan Perguruan Tinggi dan undangan lainnya. Jakarta, 28 September 2016 Ketua Panitia Nasional HUT ke-50 KAHMI

Ferry Mursyidan Baldan 64

Pernyataan Sikap Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam tentang Penistaan Agama Islam yang Diduga dilakukan Basuki T. Purnama (Ahok) Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Wr. Wb. Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) setelah mencermati pernyataan Basuki T. Purnama, Gubernur DKI Jakarta yang diberitakan secara luas oleh media yang menyebut Umat Islam dibohongi sural Al Maidah ayat 51, maka dalam rangka merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia khususnya warga DKI Jakarta dengan ini menyatakan sikap: 1. Sangat prihatin dan mengecam keras pernyataan Basuki T. Purnama (Ahok) yang menyebut umat Islam dibohongi surat Al Maidah ayat 51, karena pernyataan tersebut merupakan bentuk penistaan terhadap agama Islam. Surat Al Maidah dan surat-surat lainnya yang tercantum dalam Al Qur’an tentang kepemimpinan merupakan pedoman bagi umat Islam dalam memilih pemimpin yang wajib diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai Bab XI pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945. 2. Menuntut Basuki T. Purnama (Ahok) untuk meminta maaf kepada seluruh umat Islam terutama warga DKI Jakarta yang beragama Islam dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang menyakiti hati umat Islam dan menista agama Islam. 3. Meminta kepada Bareskrim POLRI untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dengan mengusut tuntas dugaan penistaan terhadap agama Islam yang diduga dilakukan Basuki T. Purnama (Ahok). 4. Meminta kepada umat Islam terutama warga DKI Jakarta untuk tetap sabar dan tenang, tidak terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang bisa menganggu stabilitas, yang merusak kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia, dengan mempercayakan penyelesaian kasus tersebut secara hukum kepada POLRI. 5. Mengharapkan seluruh keluarga besar Korps Alumni HMI sebagai insna pencipta dan pengabdi, seluruh umat Islam dan bangsa Indonesia untuk terus berkomitmen merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia,

65

memperjuangkan tegaknya hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demikianlah pernyataan sikap ini disampaikan, semoga Allah selalu menolong, memberi hidayat dan taufik kepada seluruh umat Islam dan bangsa Indonesia. Jakarta, 07 Oktober 2016

Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD Koordinator Presidium

Ir. Subandriyo Sekretaris Jenderal

66

PERNYATAAN SIKAP MAJELIS NASIONAL KAHMI Peristiwa Unjuk Rasa umat Islam pada tanggal 4 November 2016 di Jakarta dan berbagai daerah di wilayah NKRI merupakan perwujudan hak demokrasi warga negara yang dijamin oleh Konstitusi dan hukum. Oleh karena itu Korps Alumni HMI (KAHMI) mengapresiasi penyam-paian pendapat di muka umum tersebut yang secara umum telah ber-jalan dengan damai. Adapun terjadinya insiden pada salah satu lokasi di Jakarta malam 4 November 2016 pada saat bubarnya aksi damai dan pergerakan massa dari depan Istana menuju DPR/MPR Senayan, pada dasarnya hanya ekses dari ketidakpuasan massa karena gagal ditemui oleh Presiden RI yang ditunggu sejak bakda Shalat Jumat hingga berakhirnya batas waktu penyampaian pendapat di muka umum. Akibat insiden tersebut, pihak Kepolisian melakukan penyeli-dikan dan penyidikan termasuk penjemputan paksa dan penahanan fungsionaris PBHMI. Untuk itu Majelis Nasional KAHMI sebagai bagian dari komponen bangsa merasa perlu menyampaikan sikap sbb : 1. Memberikan apresiasi kepada segenap warga negara yang telah menunjukkan kepeduliannya terhadap keutuhan NKRI dengan meminta penegakan hukum yang adil kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena telah mengeluarkan pernyataan dan sikap yang merendahkan isi Al Quran kitab suci umat Islam. Pernyataan tersebut telah berakibat pertentangan pendapat di tengah tengah masyarakat berhari-hari dan semakin meruncing tanpa bisa diredam dan direspon dengan cepat dan bijaksana oleh Pemerintah. 2. Menyesalkan tindakan Aparat Keamanan yang mengedepankan pendekatan keamanan dalam merespon aksi massa yang terjadi pada Jumat malam tanggal 4 November 2016. Sejatinya kejadian itu tidak muncul jika Pemerintah bertindak cepat dan tegas sejak awal munculnya kasus ini. Terlihat jelas bahwa setelah aksi massa yang besar tersebut barulah muncul pernyataan dari Presiden yang akan melakukan proses hukum secara tegas, cepat dan transparan kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 3. Meminta kepada Aparat Keamanan untuk tidak terprovokasi dan memprovokasi massa dalam setiap aksi penyampaian pendapat di muka umum. Dalam beberapa kesempatan Presiden bahkan selalu meminta aparat keamanan mengawal dan melindungi masyarakat dalam setiap penyampaian pendapat di muka umum. Pimpinan Polri harus memeriksa 67

dan mengusut personelnya yang melanggar SOP Polri dalam penanganan aksi tersebut. 4. Meminta kepada pihak Kepolisian untuk melakukan proses hukum yang adil dan bijaksana kepada para mahasiswaanggota HMI yang sedang dalam proses penyelidikan insiden Jumat malam 4 November 2016. 5. Menghimbau segenap warga negara untuk tetap mengedepankan sikap persaudaraan dalam mengawal kasus ini hingga tuntas. Demikian pernyataan sikap ini, semoga menjadi perhatian dari Pemerintah dan pihak pihak terkait. Billahitaufiq Walhidayah

Majelis Nasional KAHMI

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD Koordinator Presidium

Ir. Subandriyo Sekretaris Jenderal

68

SIARAN PERS PB HMI dan MN KAHMI Menghadapi Aksi Bela Islam III pada Jum’at, 2 Desember 2016, maka ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan: 1. Kami Keluarga Besar HMI melalui PB HMI, MN Kahmi, dan seluruh eksponen alumni/kader HMI telah melakukan instruksi kepada seluruh alumni dan kader HMI se-Indonesia untuk meneguhkan hati dan ikut serta di dalam Aksi Bela Islam III yang akan berlangsung pada 2 Desember 2016 baik di Jakarta maupun di seluruh daerah tanah air. 2. Kami memberikan apresiasi, rasa hormat, dan kekaguman kepada santri, ummat, dan anggota masyarakat Ciamis yang telah me- nunjukkan Ghirah Islamiyah dengan berjalan kaki menuju Jakarta. Karena itu kami pun kembali mengajak seluruh masyarakat khususnya ummat Islam untuk ikut hadir dalam Aksi Bela Islam III demi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. 3. Kami menghargai komitmen Kapolri yang telah bersepakat untuk mendukung acara Aksi Bela Islam III, termasuk mencabut dan menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk tidak melarang atau menghalang-halangi masyarakat yang akan hadir ke Jakarta mengikuti Aksi Bela Islam III. Namun hingga hari ini masih ada upaya pihak kepolisian di daerah yang berupaya menghalangi masyarakat ke Jakarta. Oleh karena itu kami kembali meminta ketegasan dan konsistensi Kapolri. Atau apakah memang ada komando lain diinstitusi Polri. 4. Demi tetap menjaga Indonesia sebagai negata hukum dan tuntutan rasa keadilan, kami tetap mendesak agar Basuki Tjahaya Purnama segera DIPENJARAKAN! Demikian siaran pers ini kami sampaikan. Terima kasih Jakarta, 2 Rabiul Awwal 1438 H 1 Desember 2016 M

69

PERNYATAAN SIKAP MAJELIS NASIONAL KAHMI Bismillahirrahmanirrahim Terungkapnya para pelaku teror beserta bom yang siap meledak dan barang bukti lainnya yang terjadi di beberapa wilayah NKRI akhir-akhir ini, maka Majelis Nasional KAHMI menyatakan sikap sbb : 1. Mengutuk keras tindakan teror yang direncanakan akan diledakkan di Wilayah Indonesia. Tindakan tersebut adalah perilaku terorisme yang nyata-nyata tidak berperi kemanusiaan dan musuh semua agama. 2. Memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pimpinan Kepolisian RI beserta jajarannya yang berhasil mengungkap tindakan terorisme tersebut dan berhasil melumpuhkan pelaku serta menangkap pelaku teror dengan cepat. Sudah sepantasnya pelaku teror tersebut dihukum seberat-beratnya. 3. Mendukung upaya aparat keamanan dalam mendeteksi ideologi dan aksi terorisme sehingga dapat terhindar dari kejadian yang mengakibatkan jatuhnya korban serta membahayakan stabilitas keamanan nasional. 4. Meminta kepada segenap warga negara Indonesia untuk senantiasa mewaspadai aktivitas terorisme dan melaporkan kepada aparat keamanan jika ada hal-hal yang terkait dengan terorisme. 5. Mendesak kepada Pemerintah untuk terus menerus melakukan upaya deradikalisasi termasuk kepada mantan napi terorisme dan bekerja sama dengan semua komponen bangsa dalam pencegahan terorisme. Demikian pernyataan ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada Bangsa dan Negara kita tercinta. Billahitaufiq Walhidayah Jakarta 22 Desember 2016

Majelis Nasional KAHMI

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD Koordinator Presidium

Ir. Subandriyo Sekretaris Jenderal 70

PRESS RELEASE HUT KE 51 KAHMI Tema : MEWUJUDKAN KEADILAN, MENYATU DALAM KEBHINEKAAN Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) didirikan pada tanggal 17 September 1966 di Solo Jawa Tengah. Tema yang dipilih dalam momentum ulang tahun ke-51 ini adalah MEWUJUDKAN KEADILAN, MENYATU DALAM KEBHINEKAAN. Ketika Generasi Eksponen 66 melahirkan orde baru, maka muncul harapan bahwa Orde Baru yang menggatikan Orde Lama akan mewujudkan keadilan sosial dan keadilan hukum. Tahun 1998, Orde Baru runtuh dan NKRI masuk ke Era Reformasi. Harapan baru muncul lagi, reformasi menjadi tumpuan harapan untuk terwujudnya keadilan dan memperkuat persatuan nasional dalam kebhinekaan. Kenyatannnya, 19 tahun Era Reformasi, keadilan serta kesatuan dan kebhinekaan masih menjadi wacana yang menghiasi ruang-ruang kehidupan kebangsaan kita. Ketimpangan pembangunan masih dirasakan, ketidakadilan hukum juga menjadi PR yang belum selesai. Mengingat banyaknya alumni HMI yang tersebar pada semua aspek kehidupan akan membawa konsekuensi adanya perbedaan cara pandang, pemikiran dan kepentingan. Nilai pluralitas ini adalah sesuatu yang inheren bagi keluarga besar KAHMI. Tetapi, satu hal yang mendasari dan mempererat ikatan psikologis segenap alumni HMI yaitu adanya kesamaan historis dan misi perjuangan. untuk memajukan umat dan Bangsa. Oleh karena itu, KAHMI sebagai organisasi kecendekiaan merupakan tempat berkumpulnya berbagai ide, gagasan dan pemikiran para kader HMI. Dalam momentum peringatan Ulang Tahun ke-51 ini, KAHMI memberikan pesan penting bahwa Mewujudkan Keadilan adalah keharusan universal dan menyatu dalam kebhinekaan adalah keniscayaan. Dalam peringatan kali ini jajaran KAHMI dari Aceh hingga Papua melaksanakan berbagai kegiatan antara lain: 1) Seminar dan Diskusi 2) Kegiatan Sosial dan 3) Resepsi HUT Ke-51 KAHMI. Untuk Kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Tingkat Nasional antara lain: 1. Dialog Nasional dengan tema Mewujudkan Keadilan, Menyatu Dalam Kebhinekaan. yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2017 di JCC Senayan Jakarta. dengan Pembicara Utama Kapolri Jenderal (Pol) H. 71

Muhammad Tito Karnavian, MA, PhD dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dr. Halim Alamsyah, SE, SH, MA. 2. Kegiatan Sosial antara lain Donor Darah, Kunjungan Silaturahmi ke Senior KAHMI, Ziarah ke Makam Tokoh HMI/KAHMI dan Tokoh/ Pahlawan Nasional yang berjasa untuk HMI/KAHMI. Ziarah dipimpin oleh Dr. Ir. Akbar Tandjung ke makam Pendiri HMI Prof. Lafran Pane di Yogyakarta dan Makam Jenderal Besar Panglima APRI Soedirman di TMP Kusumanegara Yogyakarta pada tanggal 31 Agustus 2017. Jenderal Sudirman terkenal dengan ungkapannya pada Dies Satu Tahun HMI 1948 di Yogyakarta yaitu: HMI tidak hanya singkatan dari Himpunan Mahasiswa Islam tetapi juga Harapan Masyarakat Indonesia. Dan betul, terbukti dalam perjalanannya selama 70 tahun, HMI membuktikan pengabdiannya dengan menyumbangkan kader kader untuk pembangunan NKRI. Kemudian Pemotongan Tumpeng, Doa bersama dan Ziarah ke Makam Tokoh KAHMI dan Tokoh/Pahlawan Nasional yang berjasa kepada HMI di TMP Kalibata dan TPU Tanah Kusir pada tanggal 17 September 2017. Ziarah ke TMP Kalibata ke makam Jenderal Besar AH Nasution, Jenderal Achmad Yani, Nurcholish Madjid, Imaduddin Abdul Rahim, Tamizi Taher dan Taufiq Kiemas. Ziarah di TPU Tanah kusir ke makam : Bung Hatta (Moh Hatta), Achmad Tirtosudiro, Dahlan Ranuwihardjo, HMS Mintaredja, Buya Ismail Hasan Metareum, KH Saifuddin Zuhri, Mar’ie Muhammad, Aniswati Rochlan, Machnan Kamaluddin, Adi Sasono, Azrul Azwar, Jusuf Syakir, Kartini Fahmi Idris dan Yulia Harun Kamil. Kemudian Bakti Sosial Pengobatan Umum serta Penyuluhan dan Pemeriksaan Gigi Anak-Anak yang dilaksanakan tanggal 16 September 2017 di KAHMI Center Jakarta. Untuk kegiatan Donor dan Diskusi Kesehatan tgl 23 September 2017 serta lanjutan Kunjungan Silaturahmi ke beberapa Senior KAHMI pada akhir September yang akan datang. 3. Puncak acara adalah Resepsi HUT Ke-51 KAHMI, dilaksanakan hari ini tanggal 19 September 2017 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Senayan Jakarta. Acara ini akan diisi berbagai acara termasuk Orasi HUT KAHMI oleh Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, Sambutan oleh Ketua Majelis Penasehat KAHMI Dr. Ir, Akbar Tandjung dan Ketua Komisi Yudisial Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari SH, dan dihadiri Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Menteri dan Pejabat setingkat Menteri, Tokoh-tokoh nasional, pimpanan Partai dan Ormas Tingkat Pusat, Pimpinan Perguruan Tinggi, Keluarga Besar KAHMI dari semua Propinsi, PBHMI serta kader –kader HMI se Indonesia dan lain-lain. 72

Pada acara HUT ke51 ini, KAHMI memberikan penghargaan kepada Almarhum Munir Said, SH aktivis HMI Cab Malang sebagai Pejuang HAM. Panitia memberikan tali asih sebesar Rp25 juta sebagai dana bantuan pendidikan untuk ananda dari Almarhum Munir. Selain itu, karena kelahiran KAHMI bersamaan dengan kelahiran KOHATI (Koprs HMI Wati), pengharhagaan juga diberikan kepada Bapak Syafei Atmodiwiryo dan Ibu Ida Ismail Nazar Nasution sebagai pencipta Mars Kohati. Panitia juga melakukan inisiasi pengumpulan dana kemanusiaan untuk ROHINGYA dengan donasi awal Rp.25 juta. Dana akan diserahkan kepada Majelis Nasional KAHMI untuk diteruskan kepada lembaga Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) yang dibentuk oleh Kementerian Luar Negeri RI bersama Ormas-Ormas Islam. Semoga Allah SWT meridhai dan menjadi amal ibadah kita kelak. Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamulaikum Wr. Wb. Jakarta, 19 September 2017 PANITIA HUT KE-51 KAHMI TINGKAT NASIONAL

IR. ISMET DJAFAR, MM Ketua

73

LAMPIRAN LPJ

LAMPIRAN 4.

Daftar Inventaris MN KAHMI

74

INVENTARIS YANG DIKELOLA BPPA KAHMI

NO

TANGGAL

URAIAN

KET

TAHUN 2004 1

1/7/2004

Gedung KAHMI Center Jl. Turi 1 No.14 Jkt, TV Samsung, Komputer

2

Des 2004

Sepeda Motor Honda Supra Fit

Sekretariat

1 (Satu) unit dispenser Lemari File (Kayu)

R. ADM

Komputer Notebook Toshiba

R.SE

4

1(satu) set Komputer

R.SE

5

Layar Proyektor

TAHUN 2005 3

6

Maret 2005

Mei 2005

Mobil operasional KAHMI (Suzuki APV)

7

1 (set) meja+ kursi rapat (8 kursi + 6 meja)

R. Seminar

8

75 unit kursi

R. Seminar

R. Seminar

9

1 (satu) set Sound system

R. Seminar

10

(1 mixer, 4 speaker, 1 tape, 2mix, 2 warless)

11

AC sumbangan dari…………( General 2, R. BPPA sanyo 1)

12

AC sumbangan dari…………

R. Seminar

13

AC sumbangan dari…………

R. Mushola

14

AC sumbangan dari…………

R. ADM

1 (satu) set Komputer

R. BPPA

TAHUN 2006 15

6/7/2006

16

1 (satu) set Printer PSC 1410 HP + Meja R.BPPA Komputer

17

28/08/06

Tangga alumunium lipat (tinggi 2 m)

18

31/08/06

Tangki air stainless steel untuk tower air 75

19

11/9/2006

1 (satu) buah file cabinet 4 laci

R.BPPA

20

2/10/2006

1 (satu) set kursi & meja

R. Tamu

21

3/11/2006

1 (satu) Printer HP Laserjet 1020

R.ADM

22

13/11/06

1 (Satu) unit dispenser

Lt.2

23

27/11/06

1 (satu) unit tempat sampah stailes

R.Tamu

TAHUN 2007 24

1/6/2007

2 (dua) lusin cangkir the (sumbangan dari PRT Ibu Putri Hatta)

25

2 (dua) lusin piring makan (sumbangan dari PRT Ibu Putri Hatta)

26

2 (dua) lusin sendok makan (sumbangan dari PRT ibu Putri Hatta)

27

2 (dua) lusin piring kecil untuk (sumbangan dari Ibu Putri Hatta)

kue PRT

28

2 (dua) lusin garpu kecil untuk (sumbangan dari Ibu Putri Hatta)

kue PRT

29

2 (dua) buah piring besar untuk kue PRT (sumbangan dari Ibu Putri Hatta)

30

1/7/2007

1 (satu) buah kitchen set (sumbangan dari PRT Ibu Putri Hatta)

31

Sep-07

2 (dua) unit Kursi rapat (tambahan)

32

1/11/2007

1 (satu) unit motor Jialing (sumbangan dari Puwnten)

33

R. Presidium

3 (tiga) unit meja panjang

R. Seminar

1 (satu) unit vacuum cleaner merk Karcher

PRT

35

20 (dua puluh) unit kursi

R.seminar

36

1 (satu) unit AC LG 1 PK

R.ADM

37

1 (satu) unit Teko Listrik merk west Bend PRT untuk 100 cup

38

Blender merk nasional (sumbangan panitia PRT NUT ke-41)

34

1/12/2007

76

TAHUN 2008 39

1/1/2008

40

1 (satu) unit AC panasonic 2 PK (sumbangan R. Seminar dari PT. Puwnten) 3 (tiga) Kursi untuk ruang administrasi R.SE (sumbangan dari PT. Puwnten)

41

1/6/2008

1 (satu) unit kursi sekretaris

R.ADM

42

1/10/2008

1 (satu) unit lemari Mixer

R. Seminar

43

1/11/2008

1(satu) unit Podium

R. Seminar

44

1 (satu) unit kulkas 2 pintu merk sharp PRT (sumbangan dari Bpk Lukman Hakiem)

45

1 (satu) unit Magicom merk sharp PRT (sumbangan dari Bpk Lukman Hakiem)

46

LCD 32’’ merk Samsung

47

1 (satu) set komputer + printer (sumbangan dari Panitia HUT KAHMI Ke- 42)

R.Tamu

TAHUN 2009 48

15/12/2009

9 (Sembilan) unit Gelas water (Pengalian barang2 dari PNM)

goblet PRT

49

1 (satu) Pisau dapur (Pengalian barang2 dari PRT PNM)

50

1 (satu) Nampan coklat (Pengalian barang2 PRT dari PNM)

51

1 (satu) nampan hitam bunga (Pengalian PRT barrang2 dari PNM)

52

16 (enam belas) lusin mangkok bening PRT (Pengalian barang2 dari PNM)

53

1 (satu) Tempat sendok / garpu warna putih (pengalian barang2 dari PNM)

54

6 (enam) Lusin garpu ( Pengalian barang2 PRT dari PNM)

55

11 (sebelas) Lusin barang2 dari PNM)

56

40 (empat puluh) unit plakat (pengalian Lt.2 barang2 dari PNM)

sendok

PRT

(pengalian PRT

77

57

15 (Lima belas) Lusin piring polos (Pengalian PRT barang2 dari PNM)

58

5 (Lima) Unit Pigura foto ( Pengalian Lt.2 barang2 dari PNM)

59

9 (sembilan) unit sovenir cendra mata Lt.2 (Pengalian barang2 dari PNM)

60

1 (satu) unit Palu sidang dan tempatnya R. Seminar (Pengalian barang2 dari PNM)

61

1 (satu) unit set komputer (pengalian barang2 dari PNM)

62

10 (sepuluh ) unit cangkir hijau (pengalian PRT barang2 dari PNM)

63

11 (sebelas) unit tatakan cangkir (pengalian PRT barang2 dari PNM)

+

printer Lt.1

TAHUN 2010 64

2 (dua) unit Tiang bendera (pengalian R.seminar barang2 dari PNM)

65

29/1/2010

Bingkai pengukuhan pengurus kolektif R.siminar majelis nasional (KAHMI) Masa bakti 20092012

66

1/2/2010

l (satu) buah Lukisan mekkah (sumbangan dari bpk hambali)

67

21/2/2010

Layar Proyektor (LCD NEC 305, warna putih)

R. Presidium

68

Heksos (tipe KDK 38 CHG Ventilating fan)

R. Tamu

69

2 (dua) cermin kaca

R. Toilet ( w) R. mas yadi

2010 R. Mushola

70

24/2/2010

Kamera panasonic FZ35 Black / noir ( Lumix)

71

5/3/2010

Printer Samsung Kode ML-1640 (di ruang Lt. 1 mas sayuti)

72

20/6/2010

Bingkai deklarasi himpunan penguasaha Lt. 2 KAHMI

73

29/9/2010

Ac Samsung Ruang Mushola di pindahkan Lt.1 ke ruang VISIKITA

74

10/10/2010

TV LG Paerl black 29 colour slim luxury R.BPPA design compact

75

8/11/2010

Tempat koran dari (pengalian barang2 dari Lt.1 78

PNM) 76

8/12/2010

Bingkai foto halal bihalal 2001(Pengalain barang dari PNM)

TAHUN 2013 77

1/4/2013

Kamera Fuji Film Finepix 52980

Kondisi Rusak

78

2/10/2013

Kipas Angin Cosmos 16-SBC

Kondisi Rusak

79

17/3/21013

Gelas Wat er Goblet 2 Lusin

Kondisi Pecah

80

3/19/2013

Infocus IN124 1 unit Laptop Lenovo v 470, Core 13250m, 2.3 ram, 4.86 b, Hdd 750 gb, DVD Rw(2ind)

81

4/8/2013

82

Komputer Acer Tower : D. 18.2gb, Hdd 80 gb, vga1gb,64 bitt, pcl express,lcd 19

lt. 2

lt . 2

Ac LG 1/2 pk (New) Ruang kerja Pak mahfud md

TAHUN 2014 83

4/1/2014

84 85

9/14/2014

I buah Honda POP warna merah

lt 1

I buah Magig com cosmos

prt

I buah TV samsung 32 in hut kahmi 48 Pantai indah kapuk

lt.1

TAHUN 2015 86

2/17/2015

Printer fuji xerox m 215b

kondisi rusak

87

2/18/2015

3 Unit Gradensa 3 pintu warna maple panjang 150x50x90

lt.1

88

1 unit lemari laker pakai kaca

89

4/20/2015

10 Meter kabel 2x o,75, 1 Bh s/k 1b6, 1 bh Steker Broko

90

11/29/2015

Beli Lampu Philip 18 whatt 2 pcs

91

lt 1

Beli Gunting dan Carter

TAHUN 2016 92 93

2/10/2016

Beli meja tamu

lt.1

handycam Sonic 79

94

Tripoot (Mas Dwiky)

95

2/15/2016

beli tv Panasonic 43 inc

lt.1

94

2/26/2016

1 buah jam dinding Standart Quartz warna putih hitam

lt.1

1 buah jam dinding Nobel Quartz Warna hitam

Lt.1

97

80

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL KAHMI NO. IV/MUNAS KE - 10 /2017 TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KAHMI

Bismillahirrahmanirrahim Menimbang

: Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

KAHMI

merupakan

dasar

hukum

dalam

menjalankan aktifitas organisasi. Mengingat

: 1. Pasal 10 dan 11 Anggaran Dasar KAHMI 2. Pasal 38, 39, 40 dan Pasal 41 Anggaran Rumah Tangga KAHMI

Memperhatikan

: Hasil Pembahasan Komisi A Musyawarah Nasional Ke-10 KAHMI pada tanggal 18 November 2017

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

Pertama

: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KAHMI sebagaimana terlampir.

Kedua

: Bahwa

dengan

ditetapkannya

Anggaran Rumah Tangga

Anggaran

Dasar

dan

(AD/ART) KAHMI hasil Munas

Ke-10 KAHMI, maka terhitung sejak tanggal ketetapan ini AD/ART sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku.

81

Ketiga

: Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Medan Pada tanggal : 29 Safar 1439 H 18 November 2017 M PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL KE - 10 KAHMI

MANIMBANG KAHARIYADI KETUA

MURLAN TAMBA ANGGOTA

ASTUTI MARASABESY ANGGOTA

DIDI SUMARDI ANGGOTA

ANTHONY HILMAN ANGGOTA

LA BIA ANGGOTA

KAMAL HIDJAZ ANGGOTA

82

ANGGARAN DASAR MUKADDIMAH

Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Sesungguhnya Allah SWT telah mewahyukan Islam sebagai agama yang hak dan sempurna untuk menjadi pedoman hidup manusia dalam mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Manusia tidak memperoleh apapun kecuali apa yang ia kerjakan, dan Allah memerintahkan manusia agar bekerja menegakkan keadilan, kebenaran, berbuat baik kepada manusia dan alam semesta, mencegah perbuatan mungkar serta permusuhan sebagai wujud keimanan yang hakiki dalam kesaksian yang adil, bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Umat Islam yang merupakan komunitas terbesar di Indonesia telah menjadi pelopor, pelaku dan saksi sejarah dalam perjuangan melawan kezaliman kaum penjajah sehingga mencapai kemerdekaan sebagai Negara Republik Indonesia guna melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia, turut bertanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridloi Allah SWT dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab tersebut dilaksanakan melalui kerja kemanusiaan sebagai insan akademis, pencipta dan pengabdi yang bernafaskan Islam. Dalam upaya mencapai tujuan dan melaksanakan tanggung jawab tersebut di atas, dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Alumni Himpunan Mahasiswa Islam berhimpun dalam organisasi dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut : BAB I NAMA Pasal 1 Organisasi ini bernama Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, disingkat KAHMI. BAB II WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2 KAHMI didirikan di Surakarta tanggal 2 Jumadil Akhir 1386 H, bertepatan dengan tanggal 17 September 1966, untuk waktu yang tidak ditentukan, dan berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. 83

BAB III ASAS, SIFAT, TUJUAN, GARIS PERJUANGAN, FUNGSI DAN PERAN, DAN MISI

Pasal 3 AZAS Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam berazaskan Islam.

Pasal 4 SIFAT KAHMI adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat independen, kecendekiaan dan religius. Pasal 5 TUJUAN Terhimpunnya alumni HMI yang memiliki kualitas insan cita dalam mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.

Pasal 6 GARIS PERJUANGAN Mempertahankan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UDD 1945 serta mensyiarkan Islam

Pasal 7 FUNGSI DAN PERAN 1.

2.

KAHMI berfungsi sebagai wadah berhimpun Alumni HMI untuk memberikan keteladanan intelektual bagi umat dan bangsa dalam rangka mencapai tujuan KAHMI. KAHMI berperan sebagai : a. Wadah pemersatu alumni HMI b. Perekat masyarakat Indonesia yang majemuk. c. Organisasi cendekiawan yang membawa MANFAAT bagi masyarakat, BANGSA, negara republik Indonesia, dan bagi alam semesta d. Wadah untuk menfasilitasi dan mendukung aktivitas HMI, terutama dalam menyelenggarakan kegiatan pengaderan 84

e. Wadah untuk membantu alumni HMI dalam mengembangkan kepribadian, ilmu pengetahuan, seni, kewirausahaan, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan dan garis perjuangan KAHMI.

Pasal 8 MISI Untuk mencapai tujuan KAHMI, maka Misi KAHMI sebagai berikut : 1. 2.

3. 4. 5.

6.

Memelihara dan meningkatkan persaudaraan sesama Anggota KAHMI dalam meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Mendinamisasikan hubungan timbal balik KAHMI dengan HMI agar setiap anggota HMI mencapai kualitas insan cita secara paripurna dan memperkuat basis sosial HMI di setiap kampus perguruan tinggi. Memperkuat ukhuwah islamiyah bagi sesama kader umat Islam untuk berperan aktif membangun kehidupan yang islami dalam masyarakat. Meningkatkan peran kecendekiawan dalam memajukan IPTEK, enterpreneurship dan Inovasi. Berpartisipasi aktif dalam mengkritisi dan membentuk kebijakan publik berdasarkan kekuatan moral dan ilmu pengetahuan dalam rangka memerangi kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan dan ketidakadilan untuk kemajuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Imdonesia; Menjalin persaudaraan kemanusiaan dengan sesama warga dunia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta keadilan dan perdamaian dunia. BAB IV KODE ETIK Pasal 9

1. KAHMI memiliki Kode Etik KAHMI sebagai penyempurnaan dari Kode Etik KAHMI hasil Musyawarah KAHMI se-Indonesia di Cipayung tanggal 26 Mei 1973. 2. Setiap anggota KAHMI terikat dan harus mematuhi Kode Etik KAHMI 3. Penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh Dewan Etik

BAB V KEANGGOTAAN Pasal 10 Anggota KAHMI terdiri atas : a. Anggota biasa b. Anggota Kehormatan

85

BAB VI STRUKTUR PIMPINAN DAN KEKUASAAN Pasal 11 STRUKTUR PIMPINAN Pimpinan KAHMI terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5.

Di tingkat Nasional disebut Majelis Nasional, disingkat MN Di tingkat Propinsi disebut Majelis Wilayah, disingkat MW Di tingkat Kabupaten/Kota disebut Majelis Daerah, disingkat MD Di luar negeri disebut Majelis Perwakilan, disingkat MP. Di instansi kerja atau perguruan tinggi, disebut Majelis Rayon, disingkat MR Pasal 12 STRUKTUR KEKUASAAN

1. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Nasional, disingkat MUNAS. 2. Di tingkat Wilayah, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Wilayah, disingkat MUSWIL 3. Di tingkat Daerah, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Daerah, disingkat MUSDA. 4. Di tingkat Majelis Paerwakilan, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Perwakilan, disingkat MUSPER. 5. Di tingkat Rayon, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Rayon, disingkat MUSRA.

BAB VII ALAT KELENGKAPAN Pasal 13 1. Alat kelengkapan organisasi dibentuk oleh setiap tingkatan Struktur Pimpinan KAHMI untuk mendukung pencapaian tujuan KAHMI. 2. Alat kelengkapan terdiri dari Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Dewan Etik. 3. Alat Kelengkapan dibentuk dan bertanggung jawab kepada Pimpinan KAHMI sesuai tingkatannya. Khusus Dewan Etik hanya dibentuk di tingkat Majelis Nasional dan Majelis Wilayah. Pasal 14 DEWAN PENASIHAT 1.

Dewan Penasihat berfungsi memberi saran dan pertimbangan kepada Majelis Nasional/ Majelis Wilayah/Majelis Daerah sesuai tingkatannya. 2. Dewan Penasehat diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Nasional/Majelis Wilayah/ Majelis Daerah sesuai tingkatannya. 3. Ketentuan mengenai Dewan Penasehat diatur dalam Pedoman Organisasi yang ditetapkan oleh Majelis Nasional. 86

Pasal 15 DEWAN ETIK 1. Dewan Etik dibentuk di tingkat nasional dan wilayah yang berfungsi sebagai institusi yang mengawasi perilaku/ etika pengurus/ anggota dan penegak disiplin organisasi. 2. Dewan Etik berwenang memeriksaa atau meminta keterangan terhadap pengurus yang diduga melanggar kode etik KAHMI atau melanggar AD/ART KAHMI. 3. Dewan Etik berwenang untuk memberhentikan atau memberikan sanksi kepada Pengurus yang terbukti melanggar kode Etik KAHMI dan AD/ART KAHMI 4. Jumlah Anggota Dewan Etik tingkat nasional sebanyak-banyaknya 15 orang dan di tingkat wilayah sebanyak-banyaknya 9 orang. 5. Ketentuan mengenai Dewan Etik diatur dalam Pedoman Dewan Etik dan ditetapkan oleh Majelis Nasional.

Pasal 16 DEWAN PAKAR 1. Dewan Pakar berfungsi memberikan saran dan hasil kajian dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta profesi kepada Majelis Nasional /Wilayah/Daerah, dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan program atau kebijakan serta pengendalian. Dewan Pakar diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Nasional/ Wilayah/ Daerah sesuai tingkatannya. 2. Ketentuan mengenai Dewan Pakar diatur dalam Pedoman Organisasi yang ditetapkan oleh Majelis Nasional.

BAB VIII LEMBAGA/BADAN OTONOM Pasal 17 1. Lembaga/Badan Otonom merupakan lembaga atau badan yang didirikan oleh KAHMI dalam rangka melaksanakan tujuan KAHMI. 2. Lembaga/Badan Otonom dalam aktivitasnya secara otonom dan mengikuti peraturan serta perundangan yang berlaku. 3. Lembaga/Badan Otonom KAHMI seperti yang dimaksud pada ayat (1) diatas antara lain : Himpunan Pengusaha KAHMI HIPKA dan lembaga lainnya sesuai kebutuhan.

BAB IX FORHATI Pasal 18 1. Forhati adalah wadah berhimpunnya alumni HMIwati, yang dinamakan Forum Alumni HMIwati atau disingkat FORHATI 87

2. Forhati adalah lembaga yang dibentuk oleh KAHMI sebagai wadah berhimpun alumni HMIwati dan bagian yang tidak terpisahkan dari KAHMI. 3. Tugas dan Fungsi Forhati adalah sebagai wadah untuk mengembangkan potensi dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh alumni HMIwati dalam rangka tercapainya tujuan KAHMI. 4. Ketentuan yang mengatur tentang Forhati diatur lebih lanjut dalam Pedoman Forhati.

BAB X KEKAYAAN Pasal 19 1. Kekayaan organisasi berupa : a. Iuran anggota dan pengurus b. Sumbangan yang tidak mengikat c. Aset material dan non material 2. Pengelolaan kekayaan organisasi dilakukan dengan profesional, inovatif dan amanah. BAB XI ATRIBUT KAHMI Pasal 20 1. Atribut organisasi KAHMI terdiri dari : a. Lambang b. Bendera c. Pataka d. Papan Nama e. Kop Surat f. Stempel g. Kartu Anggota h. Hymne i. Mars 2. Ketentuan mengenai atribut KAHMI diatur dalam Pedoman Organisasi.

BAB XII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR/ ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PEMBUBARAN Pasal 21 Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KAHMI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional. 88

Pasal 22 Pembubaran KAHMI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional yang khusus dilakukan untuk itu. BAB XIII ATURAN TAMBAHAN Pasal 23 DEKLARASI MUSYAWARAH ALUMNI HMI Deklarasi Musyawarah Alumni HMI yang dideklarasikan di Surakarta tanggal 15 September 1966, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar KAHMI ini.

Pasal 24 PENUTUP 1. 2.

Anggaran Dasar ini disahkan dan ditetapkan oleh MunasKe-10 pada tanggal 18 November 2017 Pukul 11.15 di Medan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

89

ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 1. 2. 3.

4.

Anggota KAHMI terdiri dari anggota biasa dan anggota kehormatan Anggota biasa adalah setiap orang yang pernah mengikuti pengaderan HMI dan terdaftar sebagai anggota HMI. Anggota Kehormatan adalah a. anggota KAHMI yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 1 ayat (1). b. Orang yang berjasa dalam pengembangan KAHMI. c. Anggota Kehormatan ditetapkan oleh Majelis Daerah/Majelis Wilayah/Majelis Nasional. Sistem keanggotaan KAHMI diatur lebih lanjut dalam Pedoman Organisasi

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2 HAK ANGGOTA 1.

2.

Anggota biasa mempunyai hak: a. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan b. memilih dan dipilih menjadi pengurus c. aktif dalam kegiatan KAHMI d. mengembangkan potensi dan karir untuk prncapaian tujuan KAHMI. Anggota kehormatan mempunyai hak: a. mengajukan saran atau usul b. aktif dalam kegiatan KAHMI Mekanisme pelaksanaan hak anggota biasa dan anggota kehormatan lebih lanjut diatur dalam Pedoman Organisasi.

Pasal 3 1. 2. 3. 4.

KEWAJIBAN ANGGOTA Melaksanakan dan mematuhi AD/ART, Kode Etik dan ketentuan Pedoman Organisasi. Mendukung secara moral dan material setiap kegiatan KAHMI Menjaga nama baik KAHMI dan keutuhan organisasi. Membayar uang iuran KAHMI. 90

BAB III MAJELIS NASIONAL Pasal 4 1. 2. 3. 4. 5.

Majelis Nasional adalah organ tertinggi organisasi dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional. Majelis Nasional dipimpin oleh Presidium Majelis Nasional yang dipilih dalam Musyawarah Nasional. Presidium Majelis Nasional adalah pelaksana tertinggi organisasi. Presidium Majelis Nasional bekerja secara kolektif - kolegial. Ketua Periodik Forum Alumni HMI-Wati (Forhati) Nasional adalah ex. officio anggota Presidium Majelis Nasional KAHMI. Pasal 5

Masa jabatan Presidium Majelis Nasional adalah 5 (lima) tahun terhitumg sejak mengucapkan ikrar/sumpah jabatan di forum Munas yang dipandu oleh Pimpinan Sidang Munas. Pasal 6 Kriteria dan syarat-syarat Presidium Majelis Nasional 1. Kriteria: a. Anggota Biasa KAHMI. b. Berkomitmen penuh menjalankan tugas secara aktif sebagai Presidium selama lima tahun c. Memiliki integritas dan kapabilitas sebagai pemimpin organisasi. d. Memiliki pengalaman organisasi dan rekam jejak yang baik selama aktif di HMI/KAHMI serta organisasi lainnya. e. Untuk menjaga Marwah KAHMI tentang Politik Uang, bagi calon yang terbukti bermain Politik Uang maka dinyatakan gugur sebagai presedium terpilih. 2. Syarat: a. Berumur sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat pencalonan dan berdomisili di Jabodetabeksekar (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Serang, & Karawang) serta menyerahkan copy Kartu Tanda Penduduk. b. Menyampaikan biodata dan pandangannya tentang visi dan misi KAHMI;

secara tertulis, lisan atau video

c. Menyampaikan sertifikat atau tanda bukti formal pernah mengikuti pengaderan HMI dan aktif dalam kepengurusan HMI dan/atau surat pernyataan kesaksian dari Ketua Umum HMI dan/atau Sekretaris Umum pada tingkatan kepengurusannya ketika menjadi pengurus dan mengikuti pengaderan HMI. d. Menandatangani Pakta Integritas dan surat kesediaan pengunduran diri apabila tidak aktif menjalankan tugas selama masa jabatan Presidium. e. Tidak sedang menjabat pemimpin tertinggi Partai Politik. f. Mengikuti tahapan seleksi yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi. 91

Pasal 7 Panitia Seleksi Calon Presidium dan Mekanisme Seleksi 1. Majelis Nasional membentuk Panitia Seleksi Calon Presidium Majelis Nasional selambat-lambatnya tiga bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Nasional.(Munas). 2. Jumlah Panitia Seleksi terdiri dari tujuh orang, dengan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya dua orang.. 3. Syarat anggota Panitia Seleksi adalah: a. Tidak dapat mencalonkan diri menjadi calon presidium b. Pernah mengikuti pengaderan formal HMI, di tingkat nasional minimal LK2. c. Berpangalaman menjadi pengurus Majelis Nasional KAHMI . 4. Majelis Nasional menyampaikan pemberitahuan kepada majelis wilayah dan daerah tentang dimulainya tahapan pemilihan Presidium Majelis Nasional. 5. Setiap anggota KAHMI dapat dicalonkan dan didaftarkan oleh Majelis Wilayah, Majelis Daerah dan Majelis Perwakilan atau secara perorangan mencalonkan diri dan mendaftar mengikuti pemilihan Presidium Majelis Nasional melalui Panitia Seleksi. 6. Panitia Seleksi melaksanakan tugas untuk menerima pendaftaran, melakukan seleksi hingga menetapkan Bakal Calon Presidium untuk dibawa ke forum Munas. 7. Bakal calon Presidium yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi diberikan kesempatan untuk melakukan sosialisasi kepada keluarga besar KAHMI, Majelis Wilayah, Majelis Perwakilan dan Majelis Daerah sebelum pelaksanaan Munas. Pasal 8 Mekanisme Pemilihan Presidium Dalam Munas 1.

Ketua Panitia Seleksi dipersilahkan oleh Pimpinan Sidang untuk membacakan Keputusan Panitia Seleksi tentang penetapan nama-nama Bakal Calon Presidium.

2.

Bakal Calon Presidium diminta menyatakan kesediaannya secara langsung di depan peserta Munas dipandu Pimpinan Sidang. Bakal Calon yang dipanggil tiga kali oleh Pimpinan Sidang tetapi tidak hadir maka dianggap mengundurkan diri.

3.

Bakal Calon Presidium yang telah menyatakan kesediaannya secara langsung di depan peserta Munas selanjutnya ditetapkan sebagai Calon Presidium Majelis Nasional KAHMI.

4.

Apabila hanya terdapat 9 (sembilan) Calon Presidium, maka langsung ditetapkan secara aklamasi oleh Pimpinan Sidang sebagai Presidium terpilih.

5.

Setiap Majelis Wilayah, Majelis Perwakilan dan Majelis Daerah memilih 9 (sembilan) nama calon Presidium Majelis Nasional KAHMI dengan cara menuliskan dalam kertas suara yang telah disiapkan Pimpinan Sidang. 92

6.

Calon Presidium Majelis Nasional KAHMI yang memperoleh suara terbanyak ke-1 sampai ke-9, ditetapkan sebagai Presidium Majelis Nasional KAHMI terpilih.

7.

Apabila terjadi jumlah suara yang sama untuk calon-calon yang memperoleh suara terbanyak ke-9, maka terhadap calon-calon tersebut akan dilakukan pemilihan ulang sampai terpilih suara terbanyak. Pemilihan ulang dilakukan hanya oleh Majelis Wilayah dengan cara menulis satu nama calon pada kertas suara yang disiapkan Pimpinan Sidang.

Pasal 9 Komposisi Majelis Nasional KAHMI 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Presidium Majelis Nasional terdiri dari 9 (sembilan) orang, sedapat mungkin mencerminkan kewilayahan dan kompetensi atau profesi anggota KAHMI. Ketua-Ketua, yang mengoordinasi beberapa Departemen dan Lembaga/Badan serta menjadi Koordimator Wilayah yang menghimpun beberapa Majelis Wilayah. Sekretaris Jenderal dan Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal. Bendahara Umum dan Bendahara-Bendahara. Departemen-Departemen yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, fungsi dan program. Lembaga/Badan menurut berbagai bidang kerja dan profesi. Masing-masing lembaga/badan dipimpin oleh seorang Direktur yang ditetapkan oleh Majelis Nasional KAHMI. Pasal 10

1. 2.

Koordinator Presidium ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat para presidium yang diputuskan dalam rapat presidium. Dalam hal Koordinator Presidium berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka dimusyawarahkan kembali oleh para presidium presidium untuk menetukan Koordinator Presidium. Pasal 11

Koordinator Presidium dan Sekretaris Jenderal berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Majelis Nasional KAHMI. Pasal 12 1.

2.

Anggota Presidium dinyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presidium Majelis Nasional KAHMI apabila : a. Meninggal dunia b. Mengundurkan diri c. Dinyatakan bersalah dalam tindak pidana yang dihukum penjara lima tahun atau lebih oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. d. Diberhentikan oleh Dewan Etik. Apabila Anggota Presidium dinyatakan berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, berlaku ketentuan : a. Dalam hal anggota Presidium yang berhenti satu hingga empat orang, maka Calon Presidium yang memperoleh suara terbanyak berikutnya ditetapkan sebagai anggota Presidium. Selanjutnya anggota Presidium tersebut 93

mengucapkan ikrar/sumpah di forum Rapat Pengurus Harian Majelis Nasional KAHMI. b. Dalam hal anggota Presidium yang berhenti lima orang atau lebih maka dapat diusulkan Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Pasal 13 Rapat-Rapat 1. 2.

3.

4.

5.

6. 7.

Rapat Presidium adalah Rapat yang dihadiri oleh anggota Presidium. Rapat Pengurus Harian adalah Rapat yang dihadiri Presidium Majelis Nasional, Ketua-Ketua, Sekretaris Jenderal dan Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Bendahara-Bendahara. Rapat Pleno Majelis Nasional KAHMI adalah Rapat yang dihadiri Presidium Majelis Nasional, Ketua-Ketua Bidang, Sekretaris Jenderal dan Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Bendahara-Bendahara, Ketua/ Wakil Ketua/ Sekretaris Departemen-Departemen, Direktur Lembaga-Lembaga, Koordinator Wilayah, Ketua Periodik FORHATI Nasional, Ketua dan Sekretaris Majelis Pakar dan Majelis Penasihat. Rapat Pimpinan Nasional disingkat Rapimnas, diselenggarakan minimal sekali dalam satu tahun yang dihadiri oleh unsur pimpinan pada Majelis Nasional dan unsur Pimpinan Majelis Wilayah. Rapat Koordinasi Nasional disingkat Rakornas, diselenggarakan minimal sekali dalam satu periode kepengurusan yang dihadiri oleh seluruh unsur kepengurusan Majelis Nasional/ peserta Rapat Pleno sebagaimana termaktub dalam ayat (4) pasal ini dan utusan dari Majelis Wilayah masing-masing 2 (dua) orang dan utusan dari Majelis Daerah masing-masing 1 (satu) orang. Setiap Rapat dapat mengundang pihak-pihak tertentu diluar peserta yang tersebut dalam pasal ini sesuai kebutuhan. Ketentuan mengenai Rapat–Rapat Majelis Nasional diatur dalam Pedoman Organisasi.

BAB IV MAJELIS WILAYAH Pasal 14 1. 2. 3. 4. 5.

Majelis Wilayah adalah badan pelaksana organisasi di tingkat provinsi dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Wilayah. Majelis Wilayah berkedudukan di ibukota Provinsi. Majelis Wilayah dipimpin oleh Presdium atau Ketua Umum sebagai pelaksana organisasi tertinggi di tingkat Wilayah/Provinsi. Pengurus Majelis Wilayah disahkan dan dilantik oleh Majelis Nasional. Majelis Wilayah dapat dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Majelis Daerah dalam satu Provinsi.

94

Pasal 15 1. 2.

3.

Masa jabatan Majelis Wilayah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak disahkan berdasarkan surat keputusan Majelis Nasional. Enam bulan sebelum masa jabatan Majelis Wilayah berakhir, maka Majelis Nasional akan memberikan surat untuk segera mempersiapkan Muswil sebagai Peringatan Pertama. Dalam jangka waktu tiga bulan berikutnya jika belum memberitahukan kepada Majelis Nasional secara tertulis mengenai jadwal Muswil, maka Majelis Nasional akan mengeluarkan surat sebagai Peringatan Kedua. Jika dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan dari Peringatan Kedua, belum juga melaksanakan Muswil, maka Majelis Nasional berwenang mengambil langkahlangkah organisatoris, termasuk pembekuan dan membentuk caretaker sebagai pelaksana tugas Majelis Wilayah hingga terbentuknya Pengurus baru hasil Muswil. Mengenai langkah-langkah organisatoris, termasuk pembekuan dan membentuk caretaker ditetapkan melalui Surat Keputusan Majelis Nasional.

Pasal 16 1.

2.

Anggota Presidium/Ketua Umum Majelis Wilayah dinyatakan berhenti dan atau berhenti sementara dari jabatannya sebagai Presidium/Ketua Umum Majelis Wilayah KAHMI apabila : a. Meninggal dunia b. Dinyatakan bersalah dalam tindak pidana oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dihukum lima tahun penjara atau lebih. c. Dikemudian hari diketahui bukan anggota HMI. d. Diberhentikan oleh Dewan Etik Majelis Wilayah. Apabila Anggota Presidium dinyatakan berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, berlaku ketentuan : a. Dalam hal anggota Presidium yang berhenti hanya satu orang, maka tugas jabatannya dilaksanakan oleh anggota Presidium yang lain. b. Dalam hal anggota Presidium yang berhenti tiga orang atau lebih maka dapat diusulkan Musyawarah Wilayah Luar Biasa.

3. Apabila Anggota Presidium dinyatakan berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud 4.

Apabila Ketua Umum Majelis Wilayah dinyatakan berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka ditunjuk Pejabat Sementara Ketua Umum oleh Rapat Pengurus Harian Majelis Wilayah. Selanjutnya Pejabat Sementara Ketua Umum selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan harus melaksanakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa khusus untuk memilih Ketua Umum definitif.

5. Apabila masa jabatan tersisa kurang dari satu tahun, maka langsung dilaksanakan Musyawarah Wilayah oleh Pejabat Sementara Ketua Umum/ Presidium.

95

Pasal 17 Komposisi Pengurus Majelis Wilayah 1.

2.

3.

4. 5.

Berbentuk Presidensial terdiri dari Ketua Umum, Ketua-Ketua, Sekretaris Umum, Sekretaris-Sekretaris, Bendahara Umum dan Bendahara-Bendahara, Biro-Biro dan Direktur-Direktur Lembaga/Badan; atau Berbentuk Presidium terdiri dari Tujuh orang anggota Presidium, Ketua-Ketua, Sekretaris Umum dan Sekretaris-sekretaris, Bendahara Umum dan BendaharaBendahara, Biro-Biro dan Direktur-Direktur Lembaga?Badan. Koordinator Presidium ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh dalam Muswil. Apabila pemilihan Presidium dalam Muswil melalui mufakat/aklamasi, maka Koordinator Presidium ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang dipilih dari dan oleh para anggota Presidium. Dewan Penasehat dan Dewan Pakar di tingkat Wilayah dibentuk sesuai kebutuhan. Dewan Etik KAHMI Wilayah dibentuk dengan anggota sebanyak-banyaknya sembilan orang. Pasal 18

1. 2. 3.

Majelis Wilayah bertanggung jawab membentuk Forum Alumni HMI-Wati (Forhati) Wilayah. Ketua Forhati Wilayah adalah ex officio anggota Presidium Majelis Wilayah, namun tidak dapat dipilih sebagai Ketua Harian/Koordinator Presidium. Apabila Majelis Wilayah menggunakan sistem presidensial, maka Ketua Forhati menjabat salah satu Ketua Bidang yang membawahkan urusan pemberdayaan alumni HMI-Wati dibawah Ketua Umum Majelis Wilayah. Pasal 19

Kriteria Calon Presidium atau Ketua Umum Majelis Wilayah adalah : a. Anggota biasa yang memiliki pengalaman sebagai pengurus HMI dan KAHMI. b. Berkomitmen untuk meluangkan waktu, pikiran dan sumberdayanya untuk KAHMI c. Berdomisili tetap di wilayah provinsi tersebut dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). d. Belum pernah menjabat sebagai Presidium atau Ketua Umum Majelis Wilayah selama dua periode. Pasal 20 Rapat-Rapat Majelis Wilayah 1. 2.

Rapat Presidium adalah Rapat yang dihadiri oleh anggota Presidium. Rapat Pimpinan adalah Rapat yang dihadiri Presidium/ Ketua Umum, Ketua-Ketua, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.

96

3.

4.

5.

6.

Rapat Pengurus Harian adalah Rapat yang dihadiri Presidium/ Ketua Umum, Ketua-Ketua, Sekretaris Umum dan Wakil-Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Bendahara-Bendahara. Rapat Pleno adalah Rapat yang dihadiri Presidium/ Ketua Umum, Ketua-Ketua, Sekretaris Umum dan Wakil-Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Bendahara-Bendahara, Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Biro, Direktur Lembagalembaga, Koordinator Presidium FORHATI, Ketua dan Sekretaris Majelis Pakar dan Ketua Majelis Penasihat. Rapat Koordinasi Wilayah disingkat Rakorwil, diselenggarakan minimal sekali dalam satu tahun yang dihadiri oleh seluruh unsur kepengurusan Majelis Wilayah/ peserta Rapat Pleno sebagaimana termaktub dalam ayat (4) pasal ini dan utusan dari Majelis Daerah masing-masing 3 (tiga) orang. Setiap Rapat dapat mengundang pihak-pihak tertentu diluar peserta yang tersebut dalam pasal ini sesuai kebutuhan.

BAB V MAJELIS DAERAH

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pasal 21 Majelis Daerah adalah badan pelaksana organisasi di tingkat Kabupaten atau Kota dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah. Majelis Daerah berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota. Pengurus Majelis Daerah disahkan oleh Majelis Wilayah dan tembusan Surat Keputusan Pengesahannya wajib dikirimkan ke Majelis Nasional. Majelis Daerah dilantik oleh Majelis Wilayah. Majelis Daerah dapat dibentuk bila terdapat sekurang-kurangnya 10 anggota KAHMI. Majelis Daerah dapat dibentuk dari gabungan beberapa Kabupaten/Kota yang saling berbatasan atau berdekatan.

Pasal 22 1. 2.

Masa jabatan Majelis Daerah 5 (lima) tahun terhitung sejak disahkan berdasarkan surat keputusan Majelis Wilayah. Enam bulan sebelum masa jabatan Majelis Daerah berakhir, maka Majelis Wilayah akan memberikan surat untuk segera mempersiapkan Musda sebagai Peringatan Pertama. Dalam jangka waktu tiga bulan berikutnya jika belum memberitahukan kepada Majelis Wilayah secara tertulis mengenai jadwal Musda, maka Majelis Wilayah akan mengeluarkan surat sebagai Peringatan Kedua. Jika dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan dari Peringatan Kedua, belum juga melaksanakan Musda, maka Majelis Wilayah berwenang mengambil langkah-langkah organisatoris, termasuk pembekuan dan membentuk caretaker sebagai pelaksana tugas Majelis Daerah hingga terbentuknya Pengurus baru hasil Musda.

97

3.

Mengenai langkah-langkah organisatoris, termasuk pembekuan dan membentuk caretaker akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Majelis Wilayah atau Majelis Nasional.

Pasal 23 1.

2.

3.

4.

Anggota Presidium/ Ketua Umum Majelis Daerah dinyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presidium/ Ketua Umum Majelis Daerah KAHMI apabila : a. Meninggal dunia b. Diputuskan bersalah oleh pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap dengan hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih. c. Diberhentikan oleh Dewan Etik KAHMI Wilayah Apabila Anggota Presidium dinyatakan berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, berlaku ketentuan : a. Dalam hal anggota Presidium yang berhenti hanya satu hingga dua orang, maka tugas jabatannya dilaksanakan oleh anggota Presidium yang lain. b. Dalam hal anggota Presidium yang berhenti tiga orang atau lebih maka dapat diusulkan Musyawarah Daerah Luar Biasa. Apabila Ketua Umum Majelis Daerah dinyatakan berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka ditunjuk Pejabat Sementara Ketua Umum oleh Rapat Pengurus Harian Majelis Daerah. Selanjutnya Pejabat Sementara Ketua Umum selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan harus melaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa khusus untuk memilih Ketua Umum definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Ketua Umum sebelumnya. Apabila masa jabatan tersisa kurang dari satu tahun, maka langsung dilaksanakan Musyawarah Daerah oleh Pejabat Sementara Ketua Umum/Presidium.

Pasal 24 Komposisi Pengurus Majelis Daerah 1.

2.

3.

4.

Berbentuk Presidensial terdiri dari Ketua Umum, Ketua-Ketua, Sekretaris Umum, Sekretaris-Sekretaris, Bendahara Umum dan Bendahara-Bendahara, Divisi-Divisi dan Direktur-Direktur Lembaga/Badan; atau Berbentuk Presidium terdiri dari 5 (lima) orang anggota Presidium, Ketua-Ketua, Sekretaris Umum dan Sekretaris-sekretaris, Bendahara Umum dan BendaharaBendahara, Divisi-Divisi dan Direktur-Direktur Lembaga/Badan. Koordinator Presidium ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh dalam Musda. Apabila pemilihan Presidium dalam Musda melalui mufakat/aklamsi, maka Koordinator Presidium ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang dipilih dari dan oleh para anggota Presidium. Dewan Penasehat dan Dewan Pakar di tingkat Daerah dibentuk sesuai kebutuhan.

Pasal 25 1.

Majelis Daerah bertanggung jawab membentuk Forum Alumni HMI-Wati (Forhati) Daerah. 98

2. 3.

Ketua Forhati Daerah adalah ex officio anggota Presidium Majelis Daerah, namun tidak dapat dipilih sebagai Ketua Harian/Koordinator Presidium. Apabila Majelis Daerah menggunakan sistem presidensial, maka Ketua Forhati menjabat salah satu Ketua yang membawahkan urusan pemberdayaan alumni HMIWati dibawah Ketua Umum Majelis Daerah.

Pasal 26 Kriteria Calon Presidium atau Ketua Umum Majelis Daerah adalah : a. Anggota biasa yang memiliki pengalaman sebagai pengurus HMI dan KAHMI. b. Berkomitmen untuk meluangkan waktu, pikiran dan sumberdayanya untuk KAHMI c. Berdomisili tetap di Kabupaten/Kota tersebut dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). d. Belum pernah menjabat sebagai Presidium atau Ketua Umum Majelis Daerah selama dua periode.

Pasal 27 1. 2.

Daerah dengan jumlah anggota kurang dari 10 (sepuluh) orang, dapat dibentuk Majelis Daerah dengan status Majelis Daerah Persiapan. Dalam waktu sekurang-kurangnya lima tahun, setelah memenuhi syarat Majelis Daerah Persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Majelis Daerah definitif berdasarkan keputusan Majelis Nasional atas rekomendasi Majelis Wilayah.

Pasal 28 Rapat-Rapat Majelis Daerah 1. 2. 3.

4.

5.

Rapat Presidium adalah Rapat yang dihadiri oleh anggota Presidium Rapat Pimpinan adalah Rapat yang dihadiri Presidium/ Ketua Umum, Ketua-Ketua, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum. Rapat Pengurus Harian adalah Rapat yang dihadiri Presidium/ Ketua Umum, Ketua-Ketua, Sekretaris Umum dan Wakil-Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Bendahara-Bendahara. Rapat Pleno adalah Rapat yang dihadiri Presidium/ Ketua Umum, Ketua-Ketua , Sekretaris Umum dan Wakil-Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Bendahara-Bendahara, Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Divisi, Direktur Lembagalembaga, Ketua FORHATI, Ketua dan Sekretaris Majelis Pakar dan Ketua Majelis Penasihat. Setiap Rapat dapat mengundang pihak-pihak tertentu diluar peserta yang tersebut dalam pasal ini.

99

Pasal 29 MAJELIS RAYON 1.

2. 3.

Majelis Rayon adalah badan pelaksana organisasi yang berkedudukan di instansi kerja atau komunitas atau kawasan tertentu dan bertanggung jawab kepada Majelis Daerah. Majelis Rayon berfungsi untuk melaksanakan pembinaan anggota dan pemberdayaan masyarakat. Majelis Rayon dibentuk bila terdapat sekurang-kurangnya 10 anggota KAHMI.

Pasal 30 Masa jabatan Majelis Rayon 5 (lima) tahun.

Pasal 31 1. 2.

Kepengurusan Majelis Rayon ditetapkan dan disahkan oleh Majelis Daerah. Komposisi Kepengurusan Majelis Rayon sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara, dan seksi-seksi sesuai kebutuhan.

Pasal 32 MAJELIS PERWAKILAN 1.

2.

Majelis Perwakilan adalah badan organisasi yang dibentuk di luar negeri minimal terdapat 10 anggota KAHMI dalam satu negara atau gabungan beberapa negara yang berbatasan. Susunan kepengurusan Majelis Perwakilan di Luar Negeri disahkan oleh Majelis Nasional berdasarkan usulan anggota KAHMI di satu Negara atau gabungan beberapa Negara.

BAB VI MUSYAWARAH NASIONAL Pasal 31 1. 2.

Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi. Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Majelis Nasional.

Pasal 32 Musyawarah Nasional diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun

100

Pasal 33 Kekuasaan/ wewenang Musyawarah Nasional : 1. 2. 3. 4. 5.

Meminta Pertanggung jawaban Presidium Majelis Nasional dalam masa jabatannya. Memilih dan menetapkan 9 (sembilan) Presidium Majelis Nasional. Menetapkan AD/ART KAHMI dan perubahannya. Menetapkan Program Kerja Nasional dan Rekomendasi Munas. Menetapkan Ketetapan-ketetapan lain sesuai kebutuhan.

Pasal 34 Mekanisme Musyawarah Nasional 1. 2. 3. 4.

5.

6.

Panitia Pengarah (Steering Committee) memimpin Sidang Munas hingga dipilih pimpinan sidang Munas. Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional dipilih dari dan oleh peserta Musyawarah Nasional. Musyawarah Nasional dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah tambah 1 (satu) dari jumlah Majelis Wilayah dan Daerah. Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari : a. Majelis Nasional, b. Utusan dari Majelis Wilayah, Majelis Daerah dan Majelis Perwakilan masingmasing sebanyak 2 (dua) orang. Hak peserta : a. Hak bicara. b. Majelis Wilayah, Majelis Daerah dan Majelis Perwakilan masing-masing mempunyai hak 1 (satu) suara. c. Majelis Daerah Persiapan hanya punya hak bicara. Setelah pengesahan Ketetapan Laporan Pertanggungjawaban Presidium Majelis Nasional, maka Presidium Majelis Nasional dinyatakan demisioner dan selanjutnya dipilih dan ditetapkan Presidium Majelis Nasional masa bakti berikutnya.

Pasal 35 Musyawarah Nasional Luar Biasa 1.

2.

Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat Munaslub, diselenggarakan jika ada keadaan luar biasa dan diusulkan tertulis oleh 2/3 jumlah Majelis Wilayah dan Majelis Daerah. Keadaan luar biasa dimaksud adalah: a. Presidium Majelis Nasional secara kolektif melakukan pelanggaran terhadap AD/ART KAHMI yang ditelah diperiksa dan disahkan pelanggaran tersebut oleh Dewan Etik Nasional. b. Lima anggota Presidium Majelis Nasional atau lebih melakukan tindak pidana yang sudah dinyatakan dengan putusan pengadilan, yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah direkomendasikan oleh Dewan Etik Nasional. 101

c. Lima anggota Presdium Majelis Nasional atau lebih meninggal dunia sebelum masa jabatan hingga tiga tahun berjalan.

BAB VII MUSYAWARAH WILAYAH

1. 2.

Pasal 36 Musyawarah Wilayah memegang kekuasaan tertinggi di tingkat wilayah, Musyawarah Wilayah diselenggarakan oleh Majelis Wilayah

Pasal 37 Musyawarah Wilayah diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 38 Kekuasaan/ wewenang Musyawarah Wilayah 1. 2. 3. 4.

Meminta Pertanggungjawaban Majelis Wilayah dalam masa jabatannya. Memilih dan menetapkan Tujuh Presidium atau Ketua Umum Majelis Wilayah. Menetapkan Program Kerja Wilayah. Menetapkan Ketetapan-ketetapan lain sesuai kebutuhan Majelis Wilayah.

Pasal 39 Mekanisme Musyawarah Wilayah 1. 2. 3.

4.

5.

Pimpinan Sidang Musyawarah Wilayah dipilih dari dan oleh peserta Musyawarah Wilayah. Musyawarah Wilayah dinyatakan kuorum apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah Majelis Daerah. Peserta Musyawarah Wilayah terdiri dari : a. Majelis Wilayah, b. Utusan dari Majelis Daerah masing-masing 3 (tiga) orang. Hak peserta Musyawarah Wilayah : a. Hak bicara. b. Majelis Daerah masing-masing mempunyai hak 1 (satu) suara. c. Majelis Daerah Persiapan hanya punya hak bicara. Setelah pengesahan Ketetapan Pertanggung jawaban Pengurus Majelis Wilayah, maka Pengurus Majelis Wilayah tersebut dinyatakan demisioner dan selanjutnya dipilih dan ditetapkan Presidium/Ketua Umum masa bakti berikutnya.

102

Pasal 40 Musyawarah Wilayah Luar Biasa 1. 2.

Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat . Muswillub, diselenggarakan jika ada keadaan luar biasa dan diusulkan tertulis oleh 2/3 atau lebih jumlah Majelis Daerah. Keadaan luar biasa dimaksud adalah : a. Presidium atau Ketua Umum Majelis Wilayah melakukan pelanggaran terhadap AD/ART KAHMI yang ditelah diperiksa dan disahkan pelanggaran tersebut oleh Dewan Etik Wilayah. b. Ketua Umum atau Empat orang Presidium Majelis Wilayah melakukan tindak pidana yang sudah dinyatakan dengan putusan pengadilan, yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah ditetapkan oleh Dewan Etik Wilayah. c. Ketua Umum atau Empat anggota Presidium Majelis Wilayah meninggal dunia sebelum masa jabatan berjalan hingga empat tahun.

BAB VIII MUSYAWARAH DAERAH Pasal 41 1. 2.

Musyawarah Daerah memegang kekuasaan tertinggi di tingkat daerah. Musyawarah Daerah dilaksanakan oleh Majelis Daerah.

Pasal 42 Musyawarah Daerah diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 43 Kekuasaan/ wewenang Musyawarah Daerah : 1. 2. 3. 4. 5.

Meminta Pertanggung jawaban Majelis Daerah dalam masa jabatannya. Memilih dan Menetapkan Lima Presidium atau Ketua Umum Majelis Daerah. Menetapkan Program Kerja Majelis Daerah. Menetapkan Tata tertib pemilihan Presidium atau Ketua Umum Majelis Daerah. Menetapkan Ketetapan-ketetapan lain sesuai kebutuhan Majelis Daerah.

Pasal 44 Mekanisme pelaksanaan Musyawarah Daerah : 1. 2.

2.

Pimpinan Sidang Musyawarah Daerah dipilih dari dan oleh peserta Musyawarah Daerah. Musyawarah Daerah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah tambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang terdaftar pada Majelis Daerah yang bersangkutan. Peserta Musyawarah Daerah terdiri dari : 103

3.

4.

a. Pengurus Majelis Daerah. b. Utusan Majelis Rayon masing-masing 3 (tiga) orang dan/atau anggota KAHMI yang terdaftar atau berdomiisili pada Daerah yang bersangkutan. Hak peserta : a. Hak bicara. b. Pengurus Majelis Daerah dan Majelis Rayon dan/ atau anggota KAHMI yang terdaftar atau bedomisili di Daerah yang bersangkutan, masing-masing mempunyai hak 1 (satu) suara. Setelah pengesahan ketetapan pertanggung jawaban Majelis Daerah, maka Majelis Daerah tersebut dinyatakan demisioner dan selanjutnya dipilih dan ditetapkan Ketua Umum atau Presidium masa bakti berikutnya.

Pasal 45 Musyawarah Daerah Luar Biasa 1. 2.

Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan jika terdapat keadaan luar biasa dan diusulkan tertulis oleh 2/3 dari jumlah anggota. Keadaa luar biasa dimaksud adalah : a. Presidium atau Ketua Umum Majelis Wilayah melakukan pelanggaran terhadap AD/ART KAHMI yang ditelah diperiksa dan disahkan pelanggaran tersebut oleh Dewan Etik Wilayah. b. Tiga orang Presidium atau Ketua Umum Majelis Wilayah melakukan tindak pidana yang sudah dinyatakan dengan putusan pengadilan, yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah direkomendasikan oleh Dewan Etik Wilayah. c. Ketua Umum atau tiga anggota Presdium Majelis Daerah meninggal dunia sebelum masa jabatan berjalan hingga empat tahun.

BAB IX KODE ETIK KAHMI Pasal 46 1. 2. 3.

Peraturan Kode Etik Warga KAHMI mengikat secara hukum kepada semua anggota KAHMI. Penegakan Kode Etik Warga KAHMI dilakukan oleh Dewan Etik yang dibentuk di tingkat nasional dan wilayah. Ketentuan mengenai Kode Etik dan Dewan Etik diatur dalam Peraturan Majelis Nasional. BAB X STRUKTUR KEWENANGAN PERATURAN ORGANISASI

1.

Pasal 47 Keputusan Presidium Majelis Nasional memiliki kekuatan hukum setingkat dibawah Munas. 104

2. 3.

Semua Peraturan Organisasi KAHMI memiliki kewenangan berdasarkan hirarkhi kepemimpinan organisasi yakni, Nasional, Wilayah, Daerah, Rayon /Perwakilan. Keputusan atau Peraturan Organisasi yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. BAB XI PEMBUBARAN KAHMI Pasal 48

1. 2.

3. 4.

Pembubaran KAHMI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional yang khusus dilakukan untuk itu. Musyawarah Nasional Pembubaran KAHMI, harus diusulkan oleh lebih dari 2/3 Majelis Wilayah dan Majelis Daerah, dihadiri oleh 2/3 dari jumlah Majelis Wilayah dan Daerah serta disetujui 2/3 dari peserta Musyawarah Nasional yang hadir. Sesudah KAHMI dinyatakan/ditetapkan untuk dibubarkan dibentuk Tim Likuidasi. Kekayaan organisasi dihibahkan kepada HMI atau organisasi yang mempunyai maksud dan tujuan yang sejalan dengan KAHMI, yang dilaksanakan oleh Badan Likuidasi.

BAB XII PENUTUP Pasal 49 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diatur di dalam Pedoman Organisasi atau Peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Majelis Nasional atau Majelis Wilayah/ Daerah/Perwakilan berdasarkan struktur kewenangan masing-masing. Ditetapkan di : Medan Pada tanggal : 29 Safar 1439 H 18 November 2017 M PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL KE - 10 KAHMI

MANIMBANG KAHARIYADI KETUA

MURLAN TAMBA ANGGOTA

ANTHONY HILMAN ANGGOTA 105

ASTUTI MARASABESI ANGGOTA

DIDIK SUMARDI ANGGOTA

LA BIA ANGGOTA

KAMAL HIDJAZ ANGGOTA

106

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL KE - 10 KAHMI NO. V/MUNAS KE - 10/2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS

Bismillahirrahmanirrahim

Menimbang

: Dalam rangka mewujudkan tujuan dan misi KAHMI, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) KAHMI.

Mengingat

: 1. Pasal 10 dan 11 Anggaran Dasar KAHMI 2. Pasal 38, 39, 40 dan Pasal 41 Anggaran Rumah Tangga KAHMI

Memperhatikan

: Hasil Pembahasan Komisi B

Musyawarah Nasional Ke - 10

KAHMI. MEMUTUSKAN Menetapkan

:

Pertama

: Menetapkan

Rencana

Strategis

(RENSTRA)

KAHMI

sebagaimana terlampir.

107

Kedua

: Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di Pada tanggal

: Medan : 29 Safar 1439 H 18 November 2017 M

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL KE - 10 KAHMI

MANIMBANG KAHARIYADI KETUA

MURLAN TAMBA ANGGOTA

ASTUTI MARASABESY ANGGOTA

DIDI SUMARDI ANGGOTA

ANTHONY HILMAN ANGGOTA

LA BIA ANGGOTA

KAMAL HIDJAZ ANGGOTA

108

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, atas izin Allah Swt, Steering Comittee Musyawarah Nasional KAHMI tahun 2017 dan atas bantuan tim ahli telah berhasil merampungkan draft buku Rencana Strategis KAHMI 20 Tahun (2017-2037) dan MN KAHMI 5 Tahun (2017-2022). Buku Renstra ini disusun dalam 2 bagian, meliputi: Bagian 1. Rencana Strategis KAHMI 20 Tahun yang teridir dari : a) Visi dan Misi KAHMI, b) Arah Kebijakan KAHMI. Bagian 2: Rencana Strategis MN KAHMI 5 Tahun, yang terdiri dari: a) Isu-isu Strategis, b) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, c) Strategi dan Kebijakan, dan d) Program Strategis. Renstra ini diharapkan menjadi acuan bagi pengurus, anggota, dan seluruh stakeholders KAHMI dalam menjalankan roda organisasi khususnya dalam penyusunan Rencana Kerja MN-KAHMI per - tahun.

Jakarta, Oktober 2017 Koordinator MN-KAHMI

ttd

Prof. DR. Machfud MD, SH, MH

109

DAFTAR ISI

BAGIAN I: RENCANA STRATEGIS KAHMI 20 TAHUN (2017-2037) A. VISI DAN MISI KAHMI B. ARAH KEBIJAKAN KAHMI

BAGIAN II: RENCANA STRATEGIS MN KAHMI 5 TAHUN (2017-2022)

A. ISU-ISU STRATEGIS B. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN MN-KAHMI C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN D. PROGRAM STRATEGIS

110

BAGIAN I RENCANA STRATEGIS KAHMI 20 TAHUN

A. VISI DAN MISI KAHMI 20 TAHUN Visi KAHMI Renstra KAHMI merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat Visi, Misi dan Arah Kebijakan KAHMI, maka Visi KAHMI 20 Tahun, adalah: TERWUJUDNYA INDONESIA ADIL DAN MAKMUR YANG DIRIDHAI ALLAH SWT Arti dan maksud Visi KAHMI 20 Tahun adalah sebagai berikut: Visi KAHMI; merupakan komitmen seluruh anggota KAHMI yang terbentuk dari proses perkaderan dan pengabdian di HMI dan KAHMI, untuk mewujudkanmasyarakat Indonesiaadil danmakmur yang diridhai Allah SWT melalui terciptanya suatu perubahan kondisi peradaban, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum dan politik, indikator sebagai berikut: Indonesia berperadaban, adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas kehidupan masyaraakat yang kondusif, toleran dan senantiasa menjalankan ajaran agama. Indonesia Sejahtera secara ekonomi, adalah meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di masyarakat untuk kemandirian, karakter kerja dan kualitas kerja yang profesional. Indonesia berpendidikan, adalah meningkatnya kualitas sumberdaya manusia Indonesia melalui pendidikanmelalui peningkatan partisipasi sekolah,kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependiddikan serta memiliki daya cipta tinggi, bersikap jujur, santun dan beradab. Indonesia Sehat,adalah meningkatnya kualitas kesehatan dan gizi masyarakat serta tingginya angka harapan. Indonesia dalam perlindungan hukum dan perundang-undangan, adalah meningkatnya kualitas penegakan hukum, peraturan perundangan dan perlindungan hak asasi manusia serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum. Indonesia yang hak politiknya terlindungi,adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas partisipasi politik masyarakat, kualitas demokrasi dan kedaulatan politik masyarakat.

111

Misi KAHMI Sebagai upaya untuk merealisasikan Visi KAHMI 20 Tahun melalui tahapan pencapaian target yang lebih fokus dan terarah, maka ditetapkan Misi KAHMI sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang berperadaban adalah suatu masyarakat yang hidup dalam suasana damai saling menghormati, jujur, gotong royong, taat pada nilai, norma dan ajaran serta aturan agama.

2. Mewujudkan masyarakat Indonesia Sejahtera secara ekonomi, adalahmasyarakat yang mandiri, senang bekerja keras dan bersaing secara sehat, angkatan kerja yang terdidik.

3. Mewujudkan masyarakat Indonesia berpendidikan, adalah masyarakat yang tingkat partisipasi sekolahnya tinggi untuk jenjang pendidikan yang semakin tinggi, jumlah pendidik yang memiliki sertifikasi cukup dan berkualitas tinggi, jumlah kelompok akademisi dan kepakaran tinggi, memiliki daya cipta tinggi, bersikap jujur, santun dan beradab.

4. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, adalah masyarakat dengan angka kematian secara umum, angka kematian bayi, kematian ibu yang relatif rendah, jumlah masyarakat yang cukup gizi dan angka harapan hidup yang relatif tinggi.

5. Mewujudkan masyarakat Indonesia dalam perlindungan hukum dan perundangundangan,adalah kondisi masyarakat yang merasakan tingkat kriminalitas yang semakin rendah, jumlah kasus korupsi yang semakin kecil, terciptanya suasana aman, hilangnya rasa ketakutan, kejadian KDRT yang semakin sedikit, hak hak masyarakat umum yang terlindungi oleh undang undang, harmonisasi antar perundang undangan untuk kesejahteraan rakyat.

6. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang hak politiknya terlindungi,adalah kondisi masyarakat yang tingkat partisipasinya dalam dunia politik cukup tinggi, tingkat partisipasi kaum perempuan dalam karir politik tinggi, pelaksaan demokrasi yang melindungi hak hak serta kepentingan masyarakat banyak termasuk hak hak menentukan sikap dan pilihan politik.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PROGRAM KAHMI Arah kebijakan Renstra KAHMI memuat indikator tercapainya visi dan misi KAHMI selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dengan periodesasi pencapaian dalam 5 (lima tahunan), sehingga dapat terukur pencapaian Indonesia Adil dan Makmur yang Diridhai Allah SWT. Prioritas program adalah implementasi dari peran KAHMI sebagai kelompok masyarakat yang paling bertanggungjawab agar dapat memberikan kontribusi yang sebesar besarnya terhadap

112

terwujudnya masyarakat Indonesia adil dan makmur yang diridhaai Allah SWT sebagaimana yang dicita citakan oleh HMI dan KAHMI. Sebagai ukuran pencapaian arah kebijakan dan prioritas program Renstra KAHMI 20 Tahun, sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang berperadaban, dengan arah kebijakan: Meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan masyaraakat yang kondusif, toleran dan senantiasa menjalankan ajaran agama. Indikator sasaran Adalah suatu masyarakat yang hidup dalam suasana damai saling meng hormati, jujur, gotong royong, taat pada nilai, norma dan aturan agama.

TARGET

TARGET

TARGET

2022-2027

2027-2032

TARGET 2032-2037

Terpeliharanya

2017-2022

Tercapainya kondisi masyarakat terutama kepada para pemimpin yg

Tercapainya

Tercapainya

kondisi seluruh

kondisi sbgn

kondisi sbgn

masyarakat taat

masyarakat taat

besar

pada nilai, norma,

pada nilai,

masyarakat taat

dan aturan agama

norma, dan

pada nilai,

& per UU an,

aturan agama &

norma,

jujur, damai,

per UU an

danaturan agama

gotroy

taat pada nilai,

& per UU an,

norma, dan

jujur, damai, gotroy

aturan agama &per UU an

Kondisi Diinginkan dari Arah Kebijakan dan peran KAHMI Menurut Indikator masyarakat berperadaban kurun waktu 20 Tahun

Indikator

Periode 2017-2037 2017

2022

2027

2032

2037

1. Muslim murtad

-

-

-

-

2. Perkelahian antar agama

-

-

-

-

3. Perkelahian antar suku

-

-

-

-

4. Peredaran Narkoba

-

-

-

-

113

5. Kenakalan Remaja

-

-

-

-

6. Tempat Maksiat

-

-

-

-

7. Ibadah di Masjid berjama’ah

-

-

-

-

8. KDRT

-

-

-

-

9. Trafiking

-

-

-

-

 Jumlah Anggota KAHMI yang aktif

-

-

-

-

-

-

-

-

sebagai Motivator dan Penggerak Masyarakat  Jumlah Mitra Juang yang aktif sebagai penggerak dan motivator di tengah masyarakat

Untuk mencapai sasaran dari berbagai indikator tersebut diatas maka peran KAHMI selama dua puluh tahun melakukan berbagai program yakni :

 Menyiapkan anggota KAHMI muda yang taat pada nilai, norma, dan aturan agama serta peraturan perundang undangan yang berlaku, jujur, saling menghormati dan semangat gotong royong serta mampu menjadi motivator dan penggerak di tengah tengah masyarakat,  Menggalang

kemitraan

dengan

berbagai

komponen

masyarakat

bersama

pemerintah membangun kehidupan yang damai, saling menghormati, jujur, gotong royong, taat pada nilai, norma dan ajaran serta aturan agama.  Mensosialisasikan Roadmap tentang masyarakat berperadaban dari Rancangan Induk Pembangunan Masyarakat Adil dan Makmur untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran pengurus dan anggota KAHMI  Mensosialisasikan Roadmap tentang masyarakat berperadaban dari Rancangan Induk Pembangunan Masyarakat Adil dan Makmur untuk diimplementasikan oleh seluruh mitra perjuangan KAHMI  Menyiapkan Profil Masyarakat berperadaban secara berkala minimal 2 tahun sekali  Mengevaluasi kemajuan pelaksanaan dan capaian Roadmap tentang masyarakat berperadaban dari Rancangan Induk Pembangunan Masyarakat Adil dan Makmur minimal setia 1 tahun sekali 114

2. Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Sejahtera secara Ekonomi, dengan arah kebijakan: Meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan masyaraakat yang kondusif, toleran dan senantiasa menjalankan ajaran agama. Indikator sasarannya adalah masyarakat yang mandiri, senang bekerja keras dan bersaing secara sehat, angkatan kerja yang terdidik,

TARGET

TARGET

2017-2022

2022-2027

Tercapainya

Tercapainya

kondisi

kondisi ma

masyarakat

syarakat

mandiri,

mandiri,

pekerja

pekerja keras,

keras,

unggul dan

unggul dan

trampil serta

trampil

memiliki pa pan, sandang, pangan yg

TARGET

ROADMAP

2027-2032

2032-2037

Tercapainya kondisi ma syarakat mandiri, pe kerja keras, unggul dan trampil serta memiliki pa pan, sandang, pangan yg cukup & tabungan hr tua

Tercapainya kondisi ma syarakat mandiri, pe kerja keras, unggul dan trampil serta memiliki pa pan, sandang, pangan yg cukup & tabungan hr tua

cukup

Kondisi yang diinginkan dari arah kebijakan dan peran KAHMI Menurut Indikator masyarakat Sejahtera Secara Ekonomi 20 Tahun

Indikator

Periode 2017-2037 2017

2022

2027

2032

2037

1. Rata 2 jlh pengeluaran masyarakat (Juta Rp )

-

-

-

-

2. Income per capita (Rp)

-

-

-

-

3. Tingkat kesenjangan Kesejahteraan (Gini

-

-

-

-

4. Kemampuan Daya Beli

-

-

-

-

5. Angka Ketergantungan (%)

-

-

-

-

6. Angka Kemiskin (%)

-

-

-

-

Rasio)

115

7. Jumlah anggota KAHMI yang Berwirausaha

-

-

-

-

8. Jumlah

dibina

-

-

-

-

9. Jumlah Modal bergulir di kelompok usaha

-

-

-

-

-

-

-

-

Kelompok

Usaha

yang

KAHMI

binaan KAHMI 10. Jumlah

Desa

binaan

Kahmi

dalam

meningkatkan Kesejahteraan masyarakat

Agar tercapai kondisi masyarakat yang mandiri, pekerja keras, unggul dan trampil serta memiliki papan, sandang dan pangan yang cukup serta memiliki tabungan hari tua, maka KAHMI harus berperan dan berkontribusi melalui pelaksanaan program sebagai berikut :

1. Membangun konektifitas antara Kahmi dengan anggota dan antara sesama anggota Kahmi serta antara Kahmi dengan berbagai komponen mitra seperjuangan Kahmi dalam rangka

mewujudkan berbagai usaha ekonomi produktif melalui Koperasi,

Lembaga Keuangan Mikro dan sebagainya, 2. Mendorong dan mengadvokasi pemerintah untuk memudahkan akses

masyarakat

mendapatkan kemudahan dalam membangun usaha ekonomi produktif baik dari aspek permodalan, perizinan, pembinaan keterampilan usaha serta pemasaran hasil usaha. 3. Menyiapkan alumni HMI muda ( anggota KAHMI Muda ) menjadi wirausahawan yang profesional 4. Mengaktifkan lembaga-lembaga ekonomi KAHMI yang berbasis syari’ah untuk dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat muslim. 5. KAHMI/Anggota Kahmi membina kelompok-kelompok usaha ditengah-tengah masyarakat yang tergolong miskin agar secepatnya keluar dari kondisi kemiskinan menjadi keluarga sejahtera. 6. KAHMI Membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan akses masyarakat miskin dalam berusaha baik dalam bentuk modal, pemasaran maupun keterampilan. 7. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Desa Desa Binaan KAHMI

3. Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang berpendidikan, dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia melalui pendidikan. Indikator sasarannya adalah masyarakat yang tingkat partisipasi sekolahnya tinggi untuk jenjang 116

pendidikan yang semakin tinggi, jumlah pendidik yang memiliki sertifikasi cukup dan berkualitas tinggi, jumlah kelompok akademisi dan kepakaran tinggi, memiliki daya cipta tinggi, bersikap jujur, santun dan beradab,

TARGET 2017-2022

Terwujudny a kualitas sbgn masyarakat yang beriman,maj u, mandiri, mapan dan berkeadiland i dalam kebhinekaan

TARGET

TARGET

2022-2027

2027-2032

Terwujudnya kualitas sbgn besar masyarakat yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan di dalam kebhinekaan

TARGET 2032-2037

Terwujudnya kualitas bg seluruhmasya rakat yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan di dalam kebhinekaan

Terpelihara nya kualitas masyarakat yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan di dalam kebhinekaan

Kondisi Diinginkan dari arah kebijakandan peran KAHMI Menurut Indikator masyarakat berpendidikan 20 Tahun Indikator

Periode 2017-2037 2017

2022

2027

2032

2037

-

-

-

-

2. Jumlah Pendidik yang bersertifikat

-

-

-

-

3. Angka Partisipasi Seko lah berbagai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Jumlah Masyarakat Usia 18-24 thn yang kuliah

tingkatan dan usia 4. Jumlah anak didik Hasil Evaluasi yang memenuhi standart kualitas  Jlh Anggota KAHMI yang berprofesi Pendidik bersertifikasi  Jlh lembaga pendidikan yang didirikan dan dibina Kahmi  Jlh PT/UNIV yg diba ngun atas hasil advokasi

KAHMI

terhdp

Bipati/

Walikota 117

Untuk terwujudnya kualitas masyarakat

yang beriman, maju,

mandiri, mapan dan

berkeadilan di dalam kebhinekaan maka KAHMI berperan melalui pelaksanaan programnya; a.

Mereview dan mengajukan usulan kepada legislatif dan eksekutif tentang sistem pendidikan nasional yang benar-benar dapat mempercepat pencapaian kualitas masyarakat yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan dalam kebhinekaan.

b.

Mengajak

dan

mendoorong

mitra

perjuangan

Kahmi

untuk

bersama-sama

memperjuangkan sistem pendidikan nasional yang benar-benar dapat mempercepat pencapaian kualitas masyarakat yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan dalam kebhinekaan. c.

Mengajak dan Mendorong mitra seperjuangan Kahmi untuk bersama sama menggerakkan seluruh masyarakat agar peduli dan meningkatkan partisipasi anak-anak mereka mengikuti pendidikan setinggi tingginya.

d.

Menggerakkan anggota Kahmi agar peduli terhadap pendidikan dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan Kahmi dalam bidang pendidikan.

e.

Kahmi melalui yayasan atau lembaga lembaga yang ada membangun sekolah-sekolah unggulan mulai dari PUD, TK. SD. SLTP, SLTA dan PT/Universitas.

f.

Mendorong dan memfasiltasi anggota Kahmi yang berprofesi pendidik untuk lebih meningkatkan etos kerja dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional yakni masyarakat berkualitas yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan dalam kebhinekaan.

4.

Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Sehat, dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat serta tingginya angka harapan hidup. Indikator Sasarannya adalahmasyarakat yang tingkat angka kematian secara umum, angka kematian bayi, kematian ibu yang relatif rendah, jumlah masyarakat yang cukup gizi dan angka harapan hidup yang relatif tinggi,

118

TARGET

TARGET

2022-2027

2027-2032

TARGET 2017-2022

Terwujudnya masyarakat yang berprilaku hidup sehat dan meningkat produktifitas

Terwujud nya masya rakat yang sadar akan pentingnya hidup sehat

kerja

TARGET 2032-2037

Terwujudnya masyarakat yang berprilaku hidup sehat dan meningkat produktifitas dan unggul dalam bekerja

Terpeliharanya masyarakat yang ber prilaku hidup sehat dan meningkat produktifitas serta unggul dalam bekerja

Kondisi yang diinginkan dari arah kebijakan dan peran KAHMI Menurut Indikatormasyarakat Sehat 20 Tahun Indikator

Periode 2017-2037 2017

2022

2027

2032

2037

1. Rata2 Angka Kematian Kasar

-

-

-

-

2. Angka Kematian Ibu

-

-

-

-

3. Angka Kematian Bayi

-

-

-

-

4. Angka Kematian akibat Penyakit

-

-

-

-

5. Angka Kecukupan Gizi

-

-

-

-

6. Angka Harapan Hidup

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah Dokter anggota Kahmi yang menjadi

relawan

pelayanan

Kesehatan masyarakat miskin 

Jumlah

Fasilitas

Pelayanan

Kesehatan Yang dibangun dan di Bina KAHMI 5. Jumlah Desa Binaan KAHMI dalam Penyuluhan dan pelayanan Kesehatan 119

Dalam membangun masyarakat yang sehat, unggul dan produktif yang ditandai dengan angka kematian seacara umum, angka kematian bayi, kematian ibu yang relatif rendah, serta jumlah masyarakat yang berkecukupan gizi dan angka harapan hidup yang relatif tinggi, maka Kahmi mengambil peran sebagai berikut ; a. Mengajak

dan

mendoorong

mitra

perjuangan

Kahmi

untuk

bersama-sama

memperjuangkan kepada pemerintah (pusat, provinsi dan kab/kota) agar pelaksanan sistem pelayanan kesehatan yang benar-benar mudah diakses oleh seluruh masyarakat, serta secara adil mendapatkan pelayanan yang berkualitas b. Mengajak dan mendorong mitra perjuangan Kahmi untuk bersama sama menggerakkan masyarakat untuk lebih peduli terhadap prilaku hidup sehat, lingkungan yang sehat serta mempersiapkan generasi yang berperilaku hidup sehat c. Menggerakkan anggota Kahmi agar peduli terhadap prilaku hidup sehat dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan Kahmi dalam bidang kesehatan. d. Kahmi melalui yayasan atau lembaga lembaga yang ada membangun tempat-tempat pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin seperti Rumah Sakit, Klinik dsbnya.

6. Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang senantiasa dalam perlindungan hukum dan perundang-undangan, dengan arah kebijakan adalah meningkatkan kualitas penegakan hukum, peraturan perundangan dan perlindungan hak asasi manusia serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum.Indikator sasarannya adalahsuasana masyarakat yang merasakan tingkat kriminalitas yang semakin rendah, jumlah kasus korupsi yang semakin kecil, terciptanya suasana aman, hilangnya rasa ketakutan, kejadian KDRT yang semakin sedikit, hak hak masyarakat umum yang terlindungi oleh undang undang, harmonisasi antar perundang undangan untuk kesejahteraan rakyat

120

TARGET 2017-2022

Terwujud nya penegak hukum, dan pembuat kebijakan publik yang sadar pentingnya hidup berkeadilan

TARGET

TARGET

2022-2027

2027-2032

Terwujudnya Supremasi hukum oleh Penegak hukum, dan produk UU & PP oleh pembuat kebijakan publik yang memenuhi rasa keadilan

TARGET 2032-2037

Terwujudnya Supremasi hukum oleh Penegak hukum, dan produk UU & PP oleh pembuat kebijakan publik yang memenuhi rasa keadilan

Terpeliharanya Supremasi hukum oleh Penegak hukum, dan produk UU & PP oleh pembuat kebijakan publik yang memenuhi rasa keadilan

Kondisi yang diinginkan dari arah kebijakan dan peran KAHMI Menurut Indikator masyarakat Yang Senantiasa Dalam Perlindungan Hukum & Perundang undangan 20 Tahun

Indikator

Periode 2017-2037 2017

2022

2027

2032

2037

1. Jumlah Hakim Yang berstandart adil

-

-

-

-

2. Jumlah

Yang

-

-

-

-

3. % Warga binaan yang terbina dgn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kasus

hukum

diselesaikan

baik 4. Jumlah Produk UU & PP, Perda yang memenuhi standar keadilan  Jumlah

Anggota

KAHMI

yang

berprofesi Pengacara, Hakim, Jaksa yang ditingkatkan Profesionalitasnya  Jumlah Lembaga Bantuan Hukum KAHMI  Jumlah UU, PP, Perda yang dikaji dan di Advokasi KAHMI 121

Untuk mencapai terwujudnya Supremasi hukum oleh Penegak hukum, dan produk UU & PP oleh pembuat kebijakan publik yang memenuhi rasa keadilan, maka KAHMI harus melaksanakan perannya mellui Program :

a. Meningkatkan profesionalitas anggota Kahmi yang berprofesi sebagai Penegak Hukum (Pengacaram Hakim, Jaksa) b. Membentuk dan mengaktifkan Lembaga bantuan Hukum Kahmi c. Mengkaji

Produk

perundang-undangan

serta

melakukan

advokasi

untuk

penyempurnaan kearah yang lebih berkeadilan

6. Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang hak politiknya terlindungi, dengan arah kebijakan adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi politik masyarakat, kualitas demokrasi dan kedaulatan politik masyarakat. Indikator sasarannya adalah kondisi masyarakat yang tingkat partisipasinya dalam dunia politik cukup tinggi, tingkat partisipasi kaum perempuan dalam karir politik tinggi, pelaksaan demokrasi yang melindungi hak hak serta kepentingan masyarakat banyak termasuk hak hak menentukan sikap dan pilihan politik.

TARGET

TARGET

2017-2022

2022-2027

Terwujud nya masya rakat dan para Politisi yang sadar serta berprilaku demokratis dengan jujur dan bermoral

Terwujud nya masya rakat dan para Politisi yang sadar serta berprilaku demokratis dengan jujur dan bermoral

TARGET 2027-2032

Terwujud nya tingkat partisipasi masyarakat dalam dunia politik yang tinggi, serta karir politik kaum perempuan yang tinggi

TARGET 2032-2037

Tepeliharanya kondisi demo krasi yang melindungi hak-hak serta kepentingan masyarakat banyak terma suk hak hak menentukan sikap dan pilihan politiknya.

122

Kondisi yang diinginkan dari arah kebijakan dan peran KAHMI Menurut Indikator masyarakat Yang Senantiasa Dalam Perlindungan Hulum & Perundang undangan 20 Tahun

Indikator

Periode 2017-2037 2017

2022

2027

2032

2037

-

-

-

-

2. Tingkat Partisipasi Pemilih

-

-

-

-

3. Tingkat Karir Politik Kaum

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Jumlah Kasus Gugatan terhdp proses dan Hasil Pemilu & Pemilukada

Perempuan 4. Dampak

Kesejahteraan

Masyarakat atas pelak sanaan demokrasi 

Jumlah Anggota KAHMI yang dibina

dalam

karir

politik

secara profesional 

Jumlah lembaga masyarakat yang

menjadi

jaringan

kekuatan politik KAHMI 

Jumlah Anggota KAHMI yang duduk

di

Legislatif

dan

Birokrat 

Jumlah Anggota FORHATI yang duduk di Legislatif dan Birokrat

Untuk terwujudnya kondisi demokrasi yang melindungi hak-hak serta kepentingan masyarakat banyak termasuk hak menentukan sikap dan pilihannya, maka Kahmi melakukan Programnya melalui :

a. Melakukan pembinaan kepada anggota muda Kahmi yang berminat berkecimpung dalam dunia politik agar menjadi politikus profesional dan islami, 123

b. Membangun jaringan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai lembaga kemasyarakatan dalam rangka penguatan Kahmi dalam bidang politik c. Meningkatkan Kuantitas dan kualitas anggota Forhati yang berminat dan berkecimpung dalam bidang politik.

124

BAGIAN II RENCANA STRATEGIS MN KAHMI 5 TAHUN

A. ISU-ISU STRATEGIS Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan program karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (anggota KAHMI/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan peran KAHMI di masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan dan tantangan umat dan bangsa yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pencapaian tujuan organisasi serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang; termasuk untuk mengantisipasi berbagai ancamannya. Permasalahan Permasalahan umat dan bangsa yang diidentifikasi MN-KAHMI dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan ada 3 permasalahan pokok yaitu : (1) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa, (2) merosotnya kewibawaan negara, dan (3) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional.

(1) Merebaknya Intoleransi dan Krisis Kepribadian bangsa, politik penyeragaman telah mengikis karakter Indonesia sebagai bangsa pejuang, memudarkan solidaritas dan gotong-royong, serta meminggirkan kebudayaan lokal. Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik sektarian dan berbagai bentuk intoleransi. Negara abai dalam menghormati dan mengelola keragaman dan perbedaan yang menjadi karakter Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Sikap untuk tidak bersedia hidup bersama dalam sebuah komunitas yang beragam telah melahirkan ekspresi intoleransi dalam bentuk kebencian, permusuhan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan terhadap “yang berbeda”.

Kegagalan

pengelolaan

keragaman

itu

terkait

dengan

masalah

ketidakadilan dalam realokasi dan redistribusi sumber daya nasional yang memperuncing kesenjangan sosial. Pada saat yang sama, kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang begitu cepat telah melahirkan “dunia tanpa batas” (borderless-state) yang pada gilirannya membawa dampak negatif berupa kejut 125

budaya (culture shock) dan ketunggalan identitas global di kalangan generasi muda Indonesia. Hal ini mendorong pencarian kembali basis-basis identitas primodial sebagai

representasi

simbolik

yang

menjadi

pembeda

dengan

lainnya.

Konsekuensinya, bangsa ini berada di tengah pertarungan antara dua arus kebudayaan. Disatu sisi, manusia Indonesia dihadapkan pada arus kebudayaan yang didorong oleh kekuatan pasar yang menempatkan manusia sebagai komoditas semata. Di sisi lain, muncul arus kebudayaan yang menekankan penguatan identitas primodial di tengah derasnya arus globalisasi. Akumulasi dari kegagalan mengelola dampak persilangan dua arus kebudayaan tersebut menjadi ancaman bagi pembangunan karakter bangsa (nation and character building).

(2) Merosotnya kewibawaan negara, ketika negara tidak kuasa memberikan rasa aman kepada segenap warga negara, tidak mampu mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah, membiarkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), lemah dalam penegakan hukum, dan tidak berdaya dalam mengelola konflik sosial. Negara semakin tidak berwibawa ketika masyarakat semakin tidak percaya kepada institusi publik dan pemimpin tidak memiliki kredibilitas yang cukup untuk menjadi teladan dalam menjawab harapan publik terhadap perubahan ke arah yang lebih baik. Harapan untuk menegakkan wibawa negara semakin pudar ketika negara mengikat diri pada sejumlah perjanjian internasional yang mencederai karakter dan makna kedaulatan yang tidak memberi keuntungan pada kepentingan nasional.

(3) Melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, hal ini terlihat dari belum terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antar wilayah, kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan, dan teknologi. Negara tidak mampu memanfaatkan kandungan kekayaan alam yang sangat besar, baik yang mewujud (tangible) maupun bersifat nonfisik (intangible), bagi kesejahteraan rakyatnya. Harapan akan penguatan sendi-sendi ekonomi bangsa menjadi semakin jauh ketika negara tidak kuasa memberi jaminan kesehatan dan kualitas hidup yang layak bagi warganya, gagal dalam memperkecil ketimpangan dan ketidakmerataan pendapatan nasional, melanggengkan ketergantungan atas utang luar negeri dan penyediaan pangan yang mengandalkan impor, dan tidak tanggap dalam 126

menghadapi persoalan krisis energi akibat dominasi alat produksi dan modal korporasi global serta berkurangnya cadangan minyak nasional.

Isu Strategis Isu strategis KAHMI dalam memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesenjangan antar wilayah

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sumber Daya manusia (SDM) adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena kualitas sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Kesetaraan Gender (IKG). Isu strategis dalam pembangunan SDM meliputi: a) Isu pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat adalah meningkatkan upaya promotif

dan preventif; meningkatkan pelayanan kesehatan ibu anak, perbaikan gizi (spesifik dan sensitif), mengendalikan penyakit menular maupun tidak menular, meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Secara khusus tantangan utama dalam lima tahun ke depan adalah dalam meningkatkan kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional, penyiapan provider (supply side) dan pengelolaan jaminaan kesehatan untuk mendukung pencapaian sasaran nasional. b) Isu pembangunan pendidikan antara lain adalah meningkatkan akses pendidikan

menengah melalui program Wajib Belajar 12 Tahun, dan memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga yang kurang mampu untuk tetap dapat menyelesaikan sekolah sampai jenjang pendidikan menengah tanpa dipungut biaya. c) Isu percepatan peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat adalah memenuhi hak

seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas; meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi, terutama bagi masyarakat kurang mampu; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok sosial-ekonomi, antarwilayah dan antarjenis kelamin; dan meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat.

127

d) Isu memperkukuh karakter dan jatidiri bangsa adalah meningkatkan kemampuan

masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya bahasa, adat, tradisi, dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat positif sebagai perekat persatuan bangsa; meningkatkan promosi budaya antar daerah dan diplomasi budaya antarnegara; dan meningkatkan kualitas pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya. e) Isu kesetaraan gender, peranan perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan

perempuan dan anak adalah meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua

bidang

dan

tahapan

pembangunan,

dan

penguatan

kelembagaan

pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan peganggaran yang responsif gender di pusat dan di daerah, serta penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan.

2. Kesenjangan Antar Wilayah Ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia masih merupakan isu strategis dalam pembangunan nasional ke depan. Kontribusi PDRB Kawasan Barat Indonesia (KBI), yang mencakup wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali sangat dominan, yaitu sekitar 80 persen dari PDB, sedangkan peran Kawasan Timur Indonesia (KTI) baru sekitar 20 persen. Di samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota.. Kesenjangan tersebut berkaitan dengan sebaran demografi yang tidak seimbang, ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai. Upayaupaya pembangunan yang lebih berpihak kepada kawasan yang tertinggal menjadi suatu keharusan untuk menangani tantangan ketimpangan dan kesenjangan pembangunan. Isu Strategis KAHMI dalam rangka meningkatkan wibawa negara dapat dikelompokkan atas peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi

1. Stabilitas Politik dan Keamanan Isu strategis KAHMI dalam ikut serta menjaga stabilitas sosial dan politik adalah memelihara kebhinnekaan Indonesia yang merupakan bagian dari ajaran Islam, agar tetap menjadi faktor yang menginspirasi, memperkaya dan menguatkan Indonesia dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara yaitu kesejakeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesi. Konsolidasi demokrasi diharapkan dapat menguatkan lembaga-lembaga demokrasi yang mampu memelihara keanekaragaman menjadi

128

berkah yang besar untuk Indonesia, bukan menjadi hambatan yang menjauhkan Indonesia dari citacitanya. Isu strategis lainnya, adalah kesadaran kolektif masyarakat akan bahaya terorisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan kesiapsiagaan, baik di antara lembaga lembaga pemerintah dan juga di tingkat masyarakat. Di lain sisi, kepercayaan masyarakat terhadap aparatur penegak hukum, khususnya Polri, juga merupakan tantangan serius yang harus diselesaikan dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan. Kekuatan pertahanan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan. Isu strategis ke depan adalah pemenuhan pemeliharaan dan perawatan bagi Alutsista tersebut sehingga kesiapan operasional dan tempur dapat terjamin, serta peningkatan profesionalisme prajurit sebagai elemen utama kekuatan pertahanan.

2. Tata Kelola: Birokrasi Efektif dan Efisien Kualitas tata kelola pemerintahan belum dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing nasional karena masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Oleh karena itu, agar dapat mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing nasional, tantangan utamanya adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas; efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Hubungan yang terbentuk diantara lembaga-lembaga tersebut sampai saat ini masih mencari bentuknya yang terbaik. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan/mengurangi kewenangan DPR dalam proses pembahasan APBN merupakan contoh mutakhir dari pola hubungan yang sedang berubah tersebut. Karena itu tantangan yang dihadapi dalam tata kelola pembangunan adalah bagaimana mempercepat proses transformasi tersebut untuk mencapai keseimbangan antara para pihak dalam bentuknya yang terbaik yang dapat mendukung proses pembangunan nasional kedepan secara efektif dan efisien.

3. Pemberantasan Korupsi Pemberantasan korupsi masih akan merupakan isu serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Korupsi sangat menghambat efektivitas mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan bagi pengentasan kemiskinan dan kelaparan, pembangunan infrastruktur, sehingga akan sangat menghambat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), pada akhirnya akan memunculkan beragam dampak buruk bagi masyarakat luas. Isu utamanya adalah mengefektifkan penegakan hukum, di samping upaya menyempurnaan regulasi dan peraturan perundangan. Isu lain dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengoptimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan meningkatkan efektifitas reformasi birokrasi serta

129

lebih meningkatkan kepedulian dan keikutsertaan masyarakat luas melalui pendidikan antikorupsi bagi masyarakat luas. Isu Strategis dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa mencakup upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, percepatan pemerataan dan keadilan, dan keberlanjutan pembangunan.

1. Pertumbuhan Ekonomi Tujuan pembangunan nasional adalah mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat setara dengan negara maju, artinya Indonesia masuk dalam negara berpendapatan perkapita yang tinggi (high income). Pada saat yang sama, perekonomian global juga tumbuh, artinya batas antara negara berpenghasilan rendah dan negara berpengasilan tinggi juga bergerak. Agar Indonesia mampu menjadi negara berpendapatan tinggi, tentu memerlukan pertumbuhan yang tinggi, lebih tinggi dari pertumbuhan global.

Dengan posisi Indonesia saat ini, untuk mencapai negara

berpenghasilan tinggi pada tahun 2030, perekonomian nasional dituntut tumbuh rata-rata antara 6 – 8 persen per tahun. Inilah isu utama pembangunan ekonomi. Agar pembangunan ekonomi berkelanjutan, pertumbuhan yang tinggi tersebut harus bersifat inklusif, serta tetap menjaga kestabilan ekonomi. Isu strategis perekonomian Indonesia yang akan dihadapi MN-KAHMI pada periode 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut: a) Ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi sangat

terbatas dan harus dapat ditingkatkan. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur selama ini merupakan hambatan utama untuk memanfaatkan peluang yang ada dalam peningkatan investasi serta menyebabkan mahalnya biaya logistik. b) Penguatan struktur ekonomi, berupa penguatan sektor primer, sekunder dan tersier

secara terpadu, di mana sektor sekunder menjadi penggerak utama perubahan tersebut. Kemajuan sektor industri pengolahan masih berjalan lambat. c) Beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, pusat dan daerah, telah menjadi

kendala untuk mendorong perekonomian ke arah yang lebih maju dan perlu direformasi. d) Penerapan dan penguasaan teknologi juga masih sangat terbatas. Hal ini telah

mengakibatkan ongkos untuk menghasilkan suatu produk menjadi mahal, serta kualitas barang serta inovasi produk yang dihasilkan sangat terbatas sehingga daya saing usaha tidak seperti yang diharapkan. 130

e) Kemampuan untuk membiayai pembangunan terbatas. Hal ini terkait dengan upaya

untuk menggali sumber-sumber penerimaan masih belum optimal. Disamping itu jumlah anggaran yang digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif seperti subsidi BBM masih sangat besar. Pada periode tersebut beberapa yang terkait dengan perkembangan ekonomi global yang perlu dicermati diantaranya adalah sebagai berikut; a) Diberlakukannya The ASEAN Community. Peningkatan integrasi ini di satu pihak

akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi. b) Pengaruh eksternal bagi perekonomian nasional antara lain berasal dari: (a)

perekonomian Amerika Serikat, Kawasan Eropa, dan negara industri paling maju lainnya yang diperkirakan masih tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dariekspor negara berkembang, termasuk Indonesia (b) perekonomian Asia yang diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian Cina dan negara-negara industri di Asia lainnya, baik sebagai negara tujuan ekspor maupun sebagai kawasan yang menarik bagi penanaman modal baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. c) Terdapat tiga perkembangan global yang perlu dicermati untuk masa lima tahun

mendatang, yaitu (a) krisis di kawasan Eropa sampai beberapa tahun terakhir kondisiya masih belum pulih atau masih dalam posisi mild recovery dikhawatirkan belum mampu meningkatkan permintaan dunia, yang pada akhirnya akan menyulitkan ekspor Indonesia tumbuh lebih cepat (b) harga komoditas dunia masihmenunjukan tren penurunan ataupun flatdan adanya indikasi berakhirnya era supercycle juga akan mempengaruhi ekspor dan investasi Indonesia (c) rencana akan berakhirnya stimulus moneter (tapering off) di AS dan dilanjutkan dengan kenaikan suku bunga, akan mendorong naiknya biaya untuk mengakses modal internasional.

2. Percepatan Pemerataan dan keadilan Ketimpangan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menggambarkan masih besarnya kemiskinan dan kerentanan, yang dicerminkan oleh angka kemiskinan yang turun melambat dan angka penyerapan tenaga kerja yang belum dapat mengurangi pekerja rentan secara berarti. Empat kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada pada 40 persen penduduk berpendapatan terbawah adalah (a) angkatan kerja yang bekerja tidak penuh (underutilized) terdiri dari penduduk

131

yang bekerja paruh waktu (part time worker), termasuk di dalamnya adalah rumah tangga nelayan, rumah tangga petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan, dan rumah tangga buruh perkotaan, dan (b) usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga (unpaid worker), serta (c) penduduk miskin yang tidak memiliki aset termasuk pekerjaan. Tantangan dalam menghilangkan kesenjangan pembangunan yang mampu meningkatkan standar hidup penduduk 40 persen terbawah dan memastikan bahwa penduduk miskin memperoleh perlindungan sosial adalah:

a. Menciptakan pertumbuhan inklusif. Pola pertumbuhan inklusif memaksimalkan potensi ekonomi dan menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja dalam pasar tenaga kerja yang baik dan ramah keluarga miskin sehingga mendorong perbaikan pemerataan, dan pengurangan kesenjangan. b. Memperbesar investasi padat pekerja. Terbukanya lapangan kerja baru menjadi salah satu sarana meningkatkan pendapatan penduduk. Terciptanya lapangan kerja baru membutuhkan investasi baru untuk menyerap kesempatan kerja seluas luasnya, untuk menyerap angkatan kerja yang berpendidikan SD dan SLTP. c. Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil. Usaha mikro dan kecil perlu memperoleh dukungan penguatan teknologi, pemasaran, dan permodalan, dan akses pasar yang bagus seperti halnya usaha besar. Dukungan semacam ini perlu diberikan mengingat sebagian besar usahanya tidak memiliki lokasi permanen, dan mayoritas tidak berbadan hukum, sehingga rentan terhadap berbagai hambatan yang dapat menghalangi potensinya untuk tumbuh kembang. d. Menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal. Perluasan kesempatan kerja yang baik perlu diciptakan untuk penduduk miskin atau pekerja rentan yang umumnya tidak memiliki sumber-sumber alternatif untuk menghidupi ekonomi keluarga. e. Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian. Isu lain yang masih tertinggal dan memerlukan perhatian adalah sarana dan prasarana perekonomian di daerah pedesaan, akses kredit dan jasa keuangan bagi pelaku ekonomi di pedesaan dan sumber permodalan lainnya serta pemanfaatan riset dan teknologi pertanian.

3. Keberlanjutan Pembangunan Ada beberapa tantangan untuk mewujudan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan secara konkrit ke dalam berbagai bidang dan daerah, yaitu:

132

a) Masih perlu adanya kesamaan dan meluasnya pemahaman berbagai pemangku

kepentingan tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan di seluruh aspek kehidupan; b) Pengembangan data dan ukuran pembangunan berkelanjutan serta pencerminannya ke

dalam kegiatan konkrit, baik pada dimensi (pilar) lingkungan hidup, dimensi ekonomi, maupun pada dimensi sosial yang tercermin pada perilaku berkelanjutan; c) Pentingnya pengembangan dan dorongan penerapan kegiatan ramah lingkungan yang

tercermin pada efisiensi penggunaan sumberdaya dan menurunnya limbah, penguatan pemantauan pencemaran termasuk fasilitasi dan dukungan perluasannya; d) Pengembangan tata kelola yang mendorong penggunaan sumberdaya dan teknologi

bersih, termasuk langkah-langkah pengendalian pencemaran dan upaya penegakan hukum yang disertai dengan pengembangan kapasitas institusi dan SDM secara keseluruhan.

4. Percepatan Pembangunan Kelautan Sebagai negara dengan luas wilayah laut yang sangat besar percepatan pembangunan kelautan merupakan isu strategis yang harus diupayakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam kaitan ini penegakan kedaulatan dan yurisdiksi nasional perlu diperkuat sesuai dengan konvensi PBB tentang Hukum Laut yang telah diratifikasi. Disamping itu, isu lainnya adalah bagaimana mengembangkan industri kelautan, industri perikanan, dan peningkatan pendayagunaan potensi laut dan dasar laut bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Disamping itu upaya menjaga daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut juga merupakan tantangan dalam pembangunan kelautan.

B. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN MN-KAHMI

Visi dan Misi Dengan mempertimbangkan Visi, Misi dan Arah Kebijakan KAHMI 20 Tahun, serta isu-isu strategis 5 tahun ke depan, maka visi MN-KAHMI untuk tahun 5 tahun, adalah:

133

TERHIMPUNNYA ALUMNI HMI YANG MEMILIKI KUALITAS INSAN CITA DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR YANG DIRIDHOI ALLAH SWT. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 6 misi MN-KAHMI, sebagai berikut:

1.

Memelihara dan meningkatkan persaudaraan sesama Anggota KAHMI dalam meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

2.

Mendinamisasikan hubungan timbal balik KAHMI dengan HMI agar setiap anggota HMI mencapai kualitas insan cita secara paripurna dan memperkuat basis sosial HMI di setiap kampus perguruan tinggi.

3.

Mempererat persaudaraan dan solidaritas islamiyah bagi sesama kader umat Islam untuk berperan aktif membangun kehidupan yang islami dalam masyarakat.

4.

Meningkatkan peran kecendekiawan dalam memajukan IPTEK, enterpreneurship dan Inovasi.

5.

Berpartisipasi aktif dalam mengkritisi dan membentuk kebijakan publik berdasarkan kekuatan moral dan ilmu pengetahuan dalam rangka memerangi kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan dan ketidakadilan untuk kemajuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Imdonesia;

6.

Menjalin persaudaraan kemanusiaan dengan sesama warga dunia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta keadilan dan perdamaian dunia.

Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab permasalahn dan isu strategis. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pencapaian tujuan organisasi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sementara itu sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai MN-KAHMI periode 5 tahun dikelompokkan sesuai dengan Misi sebagai berikut.

134

Misi 1.

Memelihara dan meningkatkan persaudaraan sesama Anggota KAHMI dalam meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

1.

Meningkatkan persaudaraan sesama anggota KAHMI, dengan sasaran: meningkatnya persaudaraan sesama anggota KAHMI

2.

Meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemakmuran anggota KAHMI, dengan sasaran: Meningkatnya kualitas hidup, kesejahteraan dan kemakmuran anggota KAHMI

Misi 2.

Mendinamisasikan hubungan timbal balik KAHMI dengan HMI agar setiap anggota HMI mencapai kualitas insan cita secara paripurna dan memperkuat basis sosial HMI di setiap kampus perguruan tinggi.

1.

Meningkatkan hubungan dan sinergi antara KAHMI dengan HMI, dengan sasaran: Meningkatnya komunikasi dan koordinasi yang sinergis antara KAHMI dan HMI.

2.

Meningkatkan kualitas insan cita anggota KAHMI, dengan sasaran: Meningkatnya kualitas insan akademis, pencipta dan pengabdi anggota KAHMI.

3.

Meningkatkan basis sosial HMI di setiap kampus perguruan tinggi , dengan sasaran: Meningkatnya minat mahasiswa masuk HMI.

4.

Meningkatkan

kualitas

sarana

prasarana

KAHMI,

dengan

sasaran:

meningkatya fasilitas sarana dan prasarana kegiatan KAHMI.

Misi 3.

Mempererat persaudaraan dan solidaritas islamiyah bagi sesama kader umat Islam untuk berperan aktif membangun kehidupan yang islami dalam masyarakat. 1.

Meningkatkan pengamalan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin berdasarkan Alqur’an dan Sunnah Nabi dalam setiap bidang kehidupan masyarakat, dengan sasaran: Meningkatnya pemahaman anggota KAHMI dan masyarakat dan pelaksanaannya terhadap nilai-nilai ajaran Islam yang rahmatan lil alamin berdasarkan Alqur’an dan Sunnah Nabi.

2.

Meningkatkan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam untuk membangun kehidupan keummatan dan kebangsaan, dengan sasaran: Meningkatnya kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam. 135

3.

Meningkatkan peran umat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan sasaran: Meningkatnya peran umat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Misi 4.

Meningkatkan peran kecendekiawan dalam memajukan IPTEK, enterpreneurship dan Inovasi. 1.

Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia anggota KAHMI agar berpendidikan, berprestasi dan berdaya saing, dengan sasaran: Meningkatnya kualitas SDM anggota KAHMI dalam bidang IPTEK, entrepreneurship dan Inovasi.

2.

Meningkatkan sarana dan prasarana Pendidikan KAHMI, dengan sasaran Meningkatnya saran dan prasaran Pendidikan KAHMI

Misi 5.

Berpartisipasi aktif dalam mengkritisi dan membentuk kebijakan publik berdasarkan kekuatan moral dan ilmu pengetahuan dalam rangka memerangi kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan dan ketidakadilan untuk kemajuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Imdonesia

1.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan public, dengan sasaran: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan public

2.

Memperkuat kehadiran negara dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat, dengan sasaran: Menurunnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia.

3.

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas, dengan sasaran: Meningkatnya status kesehatan masyarakat dan mutu pelayanan kesehatan.

4.

Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia agar berpendidikan, berprestasi dan

berdaya

saing,

dengan

sasaran:

Meningkatnya

Ketersediaan,

Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan. 5.

Meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik di masyarakat untuk berdemokrasi, dengan sasaran: Meningkatnya kualitas berdemokrasi di masyarakat.

136

6.

Meningkatkan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, dengan sasaran: Meningkatnya penegakan hukum yang profesional, bebas korupsi dan berkeadilan

7.

Memperkuat kehadiran negara dalam penyediaan lahan dan rumah layak huni bagi masyarakat, dengan sasaran: Meningkatnya pemerataan kepemilikan lahan dan rumah bagi masyarakat.

8.

Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dengan sasaran: Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

9.

Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dengan sasaran:

Meningkatnya

penanganan

terhadap

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial. 10. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan di seluruh aspek kehidupan, dengan sasaran: Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan di seluruh aspek kehidupan.

Misi 6.

Menjalin persaudaraan kemanusiaan dengan sesama warga dunia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta keadilan dan perdamaian dunia.

1. Memperkuat kehadiran negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, dengan sasaran: Meningkatnya penciptaan rasa aman dan tertib di lingkungan masyarakat, serta jiwa nasionalisme masyarakat. 2. Menjalin kerjasama dalam bidang kemanusiaan, perdamaian dan iptek dengan orgnisasi kemasyarakatan dari negara lain, dengan sasaran terjalinnya kerjasama dalam bidang kemanusiaan, perdamaian dan iptek dengan orgnisasi kemasyarakatan dari negara lain.

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. Strategi menjadi rujukan penting dalam perencanaan program MN-KAHMI. Sedangakan Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih

137

terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Rumusan strategi MN-KAHMI dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang dikelompokkan berdasarkan misi sebagai berikut: Misi 1.

Memelihara dan meningkatkan persaudaraan sesama Anggota KAHMI dalam meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemakmuran bersama

1. Memberdayakan anggota KAHMI dalam usaha peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemakmuran bersama. 2. Memobilisasi potensi KAHMI dalam penguatan persaudaraan sesama anggota KAHMI. Misi 2.

Mendinamisasikan hubungan timbal balik KAHMI dengan HMI agar setiap anggota HMI mencapai kualitas insan cita secara paripurna dan memperkuat basis sosial HMI di setiap kampus perguruan tinggi. 1.

Menjalin komunikasi dan koordinasi yang sinergis dan terstruktur antara KAHMI dan HMI.

2.

Memobilisasi potensi KAHMI untuk peningkatan kualitas insan akademis, pencipta dan pengabdi anggota KAHMI.

3.

Merumuskan konsep perkaderan HMI yang modern dan profesional.

4.

Merumuskan peran KAHMI dalam proses perkaderan HMI di perguruan tinggi.

5.

Memobilisasi potensi KAHMI dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana kegiatan KAHMI.

Misi 3.

Mempererat persaudaraan dan solidaritas islamiyah bagi sesama kader umat Islam untuk berperan aktif membangun kehidupan yang islami dalam masyarakat. 1. Memberdayakan anggota KAHMI dalam menyebarkan pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai ajaran Islam yang rahmatan lil alamin berdasarkan Alqur’an dan Sunnah Nabi kepada ummat dan masyarakat.

138

2. Memobilisasi potensi KAHMI dalam penguatan karakter bangsa dalam kebhineka-an yang berdasarkan Pancasila. 3. Melakukan kerjasama dengan ormas lain dalam pemahaman dan pengamalan ajaran agama, kebangsaan dan keIndonesiaan bagi masyarakat Misi 4.

Meningkatkan peran kecendekiawan dalam memajukan IPTEK, enterpreneurship dan Inovasi. 1. Memobilisasi potensi KAHMI untuk peningkatan kualitas SDM anggota KAHMI dalam bidang IPTEK, entrepreneurship dan Inovasi. 2. Membentuk lembaga Pendidikan formal dan non formal KAHMI

Misi 5.

Berpartisipasi aktif dalam mengkritisi dan membentuk kebijakan publik berdasarkan kekuatan moral dan ilmu pengetahuan dalam rangka memerangi kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan dan ketidakadilan untuk kemajuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Imdonesia

1. Mendorong Pemerintah dalam pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik 2. Meningkatkan kewirausahaan anggota KAHMI dan masyarakat dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat. 3. Melakukan usaha-usaha partisipatif dalam rangka peningkatan status kesehatan masyarakat dan mutu pelayanan kesehatan. 4. Membentuk lembaga pendidikan dalam rangka Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan bagi masyarakat. 5. Melakukan usaha-usaha partisipatif dalam rangka peningkatan kualitas berdemokrasi di masyarakat. 6. Melakukan usaha-usaha partisipatif dalam rangka penegakan hukum yang profesional, bebas korupsi dan berkeadilan 7. Mendorong Pemerintah dalam penyediaan lahan dan rumah layak huni bagi masyarakat miskin. 8. Menetapkan porsi minimal 20% perempuan dalam kepengurusan MNKAHMI. 9. Melakukan usaha-usaha partisipatif dalam rangka penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial. 139

10. Mensosialisasikan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (suistainable development goals). Misi 6.

Menjalin persaudaraan kemanusiaan dengan sesama warga dunia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta keadilan dan perdamaian dunia.

1. Mendorong Pemerintah dalam penciptaan rasa aman dan tertib di lingkungan masyarakat, serta jiwa nasionalisme masyarakat. 2. Melakukan partisipasi aktif dalam menjalin kerjasama dalam bidang kemanusiaan, perdamaian dan iptek dengan orgnisasi kemasyarakatan dari negara lain Adapun kebijakan jangka menengah (5 tahun) MN-KAHMI yang dikelompokkan berdasarkan misi sebagai berikut:

Misi 1.

Memelihara dan meningkatkan persaudaraan sesama Anggota KAHMI dalam meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemakmuran bersama. 1. Peningkatan persaudaraan sesama anggota HMI 2. Peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemakmuran anggota KAHMI

Misi 2.

Mendinamisasikan hubungan timbal balik KAHMI dengan HMI agar setiap anggota HMI mencapai kualitas insan cita secara paripurna dan memperkuat basis sosial HMI di setiap kampus perguruan tinggi.

1. Peningkatan komunikasi dan koordinasi yang sinergis dan terstruktur antara KAHMI dan HMI. 2. Peningkatan kualitas insan akademis, pencipta dan pengabdi anggota KAHMI. 3. Perumusan konsep perkaderan HMI yang modern dan profesional. 4. Perumusan peran KAHMI dalam proses perkaderan HMI di perguruan tinggi. 5. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kegiatan KAHMI.

Misi 3.

Mempererat persaudaraan dan solidaritas islamiyah bagi sesama kader umat Islam untuk berperan aktif membangun kehidupan yang islami dalam masyarakat. 140

1. Peningkatan pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai ajaran Islam yang rahmatan lil alamin berdasarkan Alqur’an dan Sunnah Nabi. 2. Penguatan karakter bangsa dalam kebhineka-an yang berdasarkan Pancasila. 3. Peningkatan kerjasama dengan ormas lain dalam pemahaman dan pengamalan ajaran agama, kebangsaan dan keIndonesiaan bagi masyarakat Misi 4.

Meningkatkan peran kecendekiawan dalam memajukan IPTEK, enterpreneurship dan Inovasi. 1. Peningkatan kualitas SDM anggota KAHMI dalam bidang IPTEK, entrepreneurship dan Inovasi. 2. Pembentukan lembaga Pendidikan formal dan non formal KAHMI

Misi 5.

Berpartisipasi aktif dalam mengkritisi dan membentuk kebijakan publik berdasarkan kekuatan moral dan ilmu pengetahuan dalam rangka memerangi kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan dan ketidakadilan untuk kemajuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Imdonesia

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik 2. Peningkatan kewirausahaan anggota KAHMI dan masyarakat dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat. 3. Peningkatan status kesehatan masyarakat dan mutu pelayanan kesehatan. 4. Pembentukan dan peningkatan kualitas lembaga pendidikan. 5. Peningkatan kualitas berdemokrasi di masyarakat. 6. Peningkatan penegakan hukum yang profesional, bebas korupsi dan berkeadilan 7. Penyediaan lahan dan rumah layak huni bagi masyarakat miskin. 8. Pemenuhan porsi minimal 20% perempuan dalam kepengurusan MNKAHMI. 9. Penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial. 10. Sosialisasi 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (suistainable development goals).

Misi 6.

Menjalin persaudaraan kemanusiaan dengan sesama warga dunia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta keadilan dan perdamaian dunia.

141

1. Penciptaan rasa aman dan tertib di lingkungan masyarakat, serta jiwa nasionalisme masyarakat. 2. Peningkatan kerjasama dalam bidang kemanusiaan, perdamaian dan iptek dengan orgnisasi kemasyarakatan dari negara lain.

D. PROGRAM STRATEGIS

Program strategis dalam pelaksanaan misi jangka menengah adalah sebagai berikut. Misi 1.

Memelihara dan meningkatkan persaudaraan sesama Anggota KAHMI dalam meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemakmuran bersama Misi ini difokuskan pada:

a. Perwujudan persaudaraan anggota KAHMI dalam meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemakmuran bersama b. Pemberdayaan potensi KAHMI dalam menjaga persatuan umat dan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (KeIslaman dan KeIndonesiaan) Program pada misi ini meliputi:

a. Program pemberdayaan anggota KAHMI b. Program kerjasama KAHMI dengan pihak terkait dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan anggota KAHMI c. Program pengembangan data dan informasi potensi KAHMI. Misi 2.

Mendinamisasikan hubungan timbal balik KAHMI dengan HMI agar setiap anggota HMI mencapai kualitas insan cita secara paripurna dan memperkuat basis sosial HMI di setiap kampus perguruan tinggi. Misi ini difokuskan pada:

a. Peningkatan komunikasi dan koordinasi yang sinergis dan terstruktur antara KAHMI dan HMI. b. Peningkatan kualitas insan akademis, pencipta dan pengabdi anggota KAHMI. c. Perumusan konsep perkaderan HMI yang modern dan profesional. d. Perumusan peran KAHMI dalam proses perkaderan HMI di perguruan tinggi. 142

e. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kegiatan KAHMI. Program pada misi ini meliputi:

a. Program Sinergi KAHMI dan HMI b. Program pemberdayaan anggota KAHMI c. Program Perkaderan HMI d. Program Peran KAHMI dalam perkaderan HMI e. Program Sarana dan Prasaranan KAHMI Misi 3.

Mempererat persaudaraan dan solidaritas islamiyah bagi sesama kader umat Islam untuk berperan aktif membangun kehidupan yang islami dalam masyarakat. Misi ini difokuskan pada:

a. Peningkatan pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai ajaran Islam b. Penguatan karakter bangsa dalam kebhineka-an yang berdasarkan Pancasila. c. Peningkatan kerjasama dengan ormas lain Program pada misi ini meliputi:

a. Program

Peningkatan

Pemahaman,

Penghayatan,

Pengamalan

dan

Pengembangan Nilai-Nilai KeIslaman yang rahmatan lil alamin b. Program Pengembangan Nilai Keagamaan dan KeIndonesiaan c. Program Kerjasama dengan Ormas lain Misi 4.

Meningkatkan peran kecendekiawan dalam memajukan IPTEK, enterpreneurship dan Inovasi.

Misi ini difokuskan pada:

a. Peningkatan kualitas SDM anggota KAHMI dalam bidang IPTEK, entrepreneurship dan Inovasi. b. Pembentukan lembaga Pendidikan formal dan non formal KAHMI Program pada misi ini meliputi:

a. Program Pengembangan IPTEK b. Program Kewirausaahaan KAHMI c. Program Inovasi KAHMI d. Program Pendidikan KAHMI Misi 5.

Berpartisipasi aktif dalam mengkritisi dan membentuk kebijakan publik berdasarkan kekuatan moral dan ilmu pengetahuan dalam rangka memerangi kemiskinan,

143

keterbelakangan, kebodohan dan ketidakadilan untuk kemajuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Imdonesia Misi ini difokuskan pada:

a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik b. Peningkatan kewirausahaan anggota KAHMI dan masyarakat. c. Peningkatan status kesehatan masyarakat dan mutu pelayanan kesehatan. d. Pembentukan dan peningkatan kualitas lembaga pendidikan. e. Peningkatan kualitas berdemokrasi di masyarakat. f. Peningkatan penegakan hukum yang profesional, bebas korupsi dan berkeadilan g. Penyediaan lahan dan rumah layak huni bagi masyarakat miskin. h. Pemenuhan porsi minimal 20% perempuan dalam kepengurusan MN-KAHMI. i. Penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial. j. Sosialisasi 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (suistainable development goals). Program unggulan pada misi ini meliputi:

a. Program partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik b. Program pengembangan kewirausahaan c. Program penurunan kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat d. Program peningkatan daya saing tenaga kerja e. Program kesehatan dan pelayanan Kesehatan Masyarakat f. Program pendidikan dan lembaga pendidikan g. Program lembaga pendidikan KAHMI h. Program reformasi sistem kepartaian dan pemilu i. Program partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi j. Program penegakan hukum yang berkeadilan k. Program pencegahan tindak pidana luar biasa (teroris, korupsi dan narkoba) l. Program Keberdayaan Masyarakat Pedesaan m. Program Penyediaan rumah layak huni n. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak o. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan p. Program Rehabilitasi Sosial q. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 144

r. Program Pemberdayaan Sosial s. Program Penanganan korban Bencana t. Program Penanggulangan Bencana u. Program sosialisasi pembangunan berkelanjutan

Misi 6.

Menjalin persaudaraan kemanusiaan dengan sesama warga dunia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta keadilan dan perdamaian dunia.

Misi ini difokuskan pada:

a.

Penciptaan rasa aman dan tertib di lingkungan masyarakat, serta jiwa nasionalisme masyarakat.

b.

Peningkatan kerjasama dalam bidang kemanusiaan, perdamaian dan iptek dengan orgnisasi kemasyarakatan dari negara lain.

Program unggulan pada misi ini meliputi:

a. Program peningkatan ketertiban lingkungan b. Program Peningkatan Kualitas Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri c. Program Perlindungan Hak dan Keselamatan pekerja migran d. Program kerjasama kemanusiaan, perdamaian dan iptek

145

Tabel Keterkaitan Misi dan Program Strategis MN-KAHMI 5 Tahun

No 1

2

Misi

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Memelihara dan 1. Meningkatkan 1. Meningkatnya 1. Memberdayakan anggota 1. meningkatkan persaudaraan sesama persaudaraan sesama KAHMI dalam usaha persaudaraan sesama anggota KAHMI anggota KAHMI peningkatan kualitas Anggota KAHMI hidup, kesejahteraan dan dalam meningkatkan kemakmuran bersama. kualitas hidup, kesejahteraan dan 2. Meningkatkan 2. Meningkatnya 2. Memobilisasi potensi kemakmuran 2. kualitas hidup, kualitas hidup, KAHMI dalam bersama kesejahteraan dan kesejahteraan dan penguatan persaudaraan kemakmuran anggota kemakmuran anggota sesama anggota KAHMI KAHMI KAHMI.

Mendinamisasikan hubungan timbal balik KAHMI dengan HMI agar setiap anggota HMI mencapai kualitas insan cita secara paripurna dan memperkuat basis sosial HMI di setiap kampus perguruan tinggi

5. Meningkatkan 1. Meningkatnya hubungan dan sinergi komunikasi dan antara KAHMI koordinasi yang dengan HMI sinergis antara KAHMI dan HMI.

2. Meningkatkan kualitas insan cita anggota KAHMI

1. Menjalin komunikasi dan koordinasi yang sinergis dan terstruktur antara KAHMI dan HMI.

2. Meningkatnya 2. kualitas insan akademis, pencipta dan pengabdi anggota KAHMI..

Peningkatan 1. Program pemberdayaan persaudaraan sesama anggota KAHMI anggota KAHMI 2. Program pengembangan data dan informasi potensi KAHMI. Peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemakmuran anggota KAHMI

6. Peningkatan komunikasi dan koordinasi yang sinergis dan terstruktur antara KAHMI dan HMI.

Memobilisasi potensi 2. KAHMI untuk peningkatan kualitas insan akademis, pencipta dan pengabdi anggota KAHMI.

Program

Peningkatan kualitas insan akademis, pencipta dan pengabdi anggota KAHMI.

Program kerjasama KAHMI dengan pihak terkait dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan anggota KAHMI 1. Program Sinergi KAHMI dan HMI

2. Program pemberdayaan anggota KAHMI

146

No

Misi

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

3. Meningkatkan basis 3. Meningkatnya minat 3. Merumuskan konsep 3. Perumusan konsep sosial HMI di setiap mahasiswa masuk perkaderan HMI yang perkaderan HMI kampus perguruan HMI. modern dan profesional. yang modern dan tinggi profesional. 4. Merumuskan peran KAHMI dalam proses perkaderan HMI di perguruan tinggi. 4. Meningkatkan kualitas sarana prasarana KAHMI

3

4. meningkatya fasilitas 5. Memobilisasi potensi KAHMI dalam sarana dan prasarana penyediaan fasilitas kegiatan KAHMI. sarana dan prasarana kegiatan KAHMI.

Mempererat 4. Meningkatkan 1. persaudaraan dan pengamalan ajaran solidaritas islamiyah Islam yang rahmatan bagi sesama kader lil alamin berdasarkan umat Islam untuk Alqur’an dan Sunnah berperan aktif Nabi dalam setiap membangun bidang kehidupan kehidupan yang masyarakat islami dalam masyarakat 2. Meningkatkan

Meningkatnya 4. pemahaman anggota KAHMI dan masyarakat dan pelaksanaannya terhadap nilai-nilai ajaran Islam yang rahmatan lil alamin berdasarkan Alqur’an dan Sunnah Nabi.

2. Meningkatnya

4. Perumusan peran KAHMI dalam proses perkaderan HMI di perguruan tinggi.

3. Program Perkaderan HMI

4. Program Peran KAHMI dalam perkaderan HMI

5. Peningkatan fasilitas 1 sarana dan prasarana kegiatan KAHMI.

Memberdayakan anggota 1. KAHMI dalam menyebarkan pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai ajaran Islam yang rahmatan lil alamin berdasarkan Alqur’an dan Sunnah Nabi kepada ummat dan masyarakat.

2. Memobilisasi potensi

Program

Peningkatan 1 pemahaman dan pelaksanaan nilainilai ajaran Islam yang rahmatan lil alamin berdasarkan Alqur’an dan Sunnah Nabi.

2. Penguatan karakter

Program Sarana Prasaranan KAHMI

dan

Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai KeIslaman yang rahmatan lil alamin

2. Program

Pengembangan

147

No

Misi

Tujuan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam untuk membangun kehidupan keummatan dan kebangsaan

Sasaran kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam.

Strategi KAHMI dalam penguatan karakter bangsa dalam kebhinekaan yang berdasarkan Pancasila.

Kebijakan bangsa dalam kebhinekaan yang berdasarkan Pancasila.

3. Meningkatkan peran 3. Meningkatnya peran 3. Melakukan kerjasama 3. Peningkatan umat dalam umat dalam dengan ormas lain kerjasama dengan kehidupan berbangsa kehidupan berbangsa dalam pemahaman dan ormas lain dalam dan bernegara dan bernegara pengamalan ajaran pemahaman dan agama, kebangsaan dan pengamalan ajaran keIndonesiaan bagi agama, kebangsaan masyarakat dan keIndonesiaan bagi masyarakat 4

Meningkatkan peran 3. Meningkatkan 1. Meningkatnya 3. Kualitas sumberdaya kualitas SDM anggota kecendekiawan manusia anggota KAHMI dalam dalam memajukan KAHMI agar bidang IPTEK, IPTEK, berpendidikan, entrepreneurship dan enterpreneurship berprestasi dan Inovasi. dan Inovasi. berdaya saing

Memobilisasi potensi KAHMI untuk peningkatan kualitas SDM anggota KAHMI dalam bidang IPTEK, entrepreneurship dan Inovasi.

2. Meningkatkan sarana 4. Meningkatnya saran 4. Membentuk lembaga dan prasarana dan prasaran Pendidikan formal dan Pendidikan KAHMI Pendidikan KAHMI non formal KAHMI 5.

Berpartisipasi aktif dalam mengkritisi dan membentuk

Program Nilai Keagamaan KeIndonesiaan

dan

3. Program Kerjasama dengan Ormas lain

3. Peningkatan kualitas 1. Program SDM anggota KAHMI IPTEK dalam bidang IPTEK, 2. Program entrepreneurship KAHMI dan Inovasi.

Pengembangan Kewirausaahaan

3. Program Inovasi KAHMI 2. Pembentukan lembaga Pendidikan formal dan non formal KAHMI

1. Meningkatkan 1. Meningkatnya 1. Mendorong pemerintah 1. Peningkatan partisipasi masyarakat partisipasi masyarakat dalam pelibatan partisipasi dalam pengambilan dalam pengambilan masyarakat pada masyarakat dalam

4. Program KAHMI

Pendidikan

1. Program partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan

148

No

Misi kebijakan publik berdasarkan kekuatan moral dan ilmu pengetahuan dalam rangka memerangi kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan dan ketidakadilan untuk kemajuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Imdonesia

Tujuan kebijakan publik

Sasaran kebijakan publik

Strategi

Kebijakan

pengambilan kebijakan publik

pengambilan keputusan

Program publik

2. Memperkuat 2. Peningkatan 2. Program pengembangan 2. Menurunnya tingkat 2. Meningkatkan kehadiran negara kewirausahaan kewirausahaan kemiskinan dan kewirausahaan anggota dalam menurunkan anggota KAHMI dan kesenjangan di KAHMI dan masyarakat 3. Program penurunan tingkat kemiskinan masyarakat dalam kemiskinan dan dalam rangka Indonesia. dan kesenjangan di rangka penurunan kesenjangan di masyarakat penurunan tingkat masyarakat tingkat kemiskinan dan kesenjangan di kemiskinan dan 4. Program peningkatan daya masyarakat. saing tenaga kerja kesenjangan di masyarakat.

2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas

3. Meningkatnya status 3. Melakukan usaha-usaha 3. kesehatan masyarakat partisipatif dalam rangka dan mutu pelayanan peningkatan status kesehatan. kesehatan masyarakat dan mutu pelayanan kesehatan.

3. Meningkatkan 4. Meningkatnya Kualitas sumberdaya Ketersediaan,

4. Membentuk lembaga

Peningkatan status kesehatan masyarakat dan mutu pelayanan kesehatan.

4. Pembentukan dan

5. Program kesehatan dan pelayanan Kesehatan Masyarakat

6. Program pendidikan dan lembaga pendidikan

149

No

Misi

Tujuan manusia agar berpendidikan, berprestasi dan berdaya saing

Sasaran

Strategi

Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan.

pendidikan dalam rangka Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan bagi masyarakat.

4. Meningkatkan 5. Meningkatnya kualitas 5. kesadaran dan berdemokrasi di partisipasi politik di masyarakat. masyarakat untuk berdemokrasi

5. Meningkatkan 6. Meningkatnya reformasi sistem dan penegakan hukum penegakan hukum yang profesional, yang bebas korupsi, bebas korupsi dan bermartabat, dan berkeadilan terpercaya

6. Memperkuat kehadiran negara dalam penyediaan lahan dan rumah

7. Meningkatnya pemerataan kepemilikan lahan

Kebijakan

Program

peningkatan kualitas lembaga pendidikan.

Melakukan usaha-usaha 5. Peningkatan kualitas partisipatif dalam berdemokrasi di rangka peningkatan masyarakat. kualitas berdemokrasi di masyarakat.

6. Melakukan usaha-usaha 6. Peningkatan partisipatif dalam penegakan hukum rangka penegakan yang profesional, hukum yang bebas korupsi dan profesional, bebas berkeadilan korupsi dan berkeadilan

7. Program lembaga pendidikan KAHMI

8. Program reformasi sistem kepartaian dan pemilu

9. Program partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi 10. Program penegakan hukum yang berkeadilan

11. Program pencegahan tindak pidana luar biasa (teroris, korupsi dan narkoba)

12. Program Keberdayaan 7. Mendorong Pemerintah 7. Penyediaan lahan Masyarakat Pedesaan dalam penyediaan lahan dan rumah layak dan rumah layak huni huni bagi masyarakat 13. Program Penyediaan

150

No

Misi

Tujuan layak huni bagi masyarakat

Sasaran dan rumah bagi masyarakat.

Strategi bagi masyarakat miskin.

7. Meningkatkan 8. Meningkatnya 8. Menetapkan porsi kesetaraan dan kesetaraan dan minimal 20% keadilan gender keadilan gender perempuan dalam dalam pembangunan dalam pembangunan kepengurusan MNKAHMI

Kebijakan miskin.

8. Pemenuhan porsi minimal 20% perempuan dalam kepengurusan MNKAHMI

Program rumah layak huni

14. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 15. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

8. Meningkatkan 9. Meningkatnya Rehabilitasi 9. Melakukan usaha-usaha 9. Penanganan terhadap 16. Program penanganan penanganan terhadap Sosial partisipatif dalam rangka penyandang masalah penyandang masalah penyandang masalah penanganan terhadap kesejahteraan sosial. 17. Program Perlindungan dan kesejahteraan sosial kesejahteraan sosial penyandang masalah Jaminan Sosial kesejahteraan sosial 18. Program Pemberdayaan Sosial 19. Program Penanganan korban Bencana 20. 21. Program Penanggulangan Bencana

151

No

Misi

Tujuan

Sasaran

Strategi

9. Meningkatkan 10. Mensosialisasikan 17 10. Meningkatnya pemahaman dan tujuan pembangunan pemahaman dan kesadaran berkelanjutan kesadaran masyarakat terhadap (suistainable masyarakat terhadap pentingnya development goals). pentingnya pembangunan berkelanjutan di pembangunan seluruh aspek berkelanjutan di kehidupan seluruh aspek kehidupan. 6

Menjalin 1. Memperkuat 1. Meningkatnya persaudaraan kehadiran negara penciptaan rasa kemanusiaan dengan untuk melindungi aman dan tertib di sesama warga dunia segenap bangsa dan lingkungan melalui ilmu memberikan rasa masyarakat, serta pengetahuan dan aman kepada jiwa nasionalisme teknologi agar seluruh warga masyarakat. tercipta keadilan dan negara perdamaian dunia

2. Menjalin kerjasama 2. Terjalinnya dalam bidang kerjasama dalam kemanusiaan, bidang perdamaian dan kemanusiaan, iptek dengan perdamaian dan orgnisasi iptek dengan

Kebijakan 10. Sosialisasi 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (suistainable development goals).

3. Mendorong Pemerintah 3. Penciptaan rasa dalam penciptaan rasa aman dan tertib di aman dan tertib di lingkungan lingkungan masyarakat, masyarakat, serta serta jiwa nasionalisme jiwa nasionalisme masyarakat. masyarakat.

Program 22. Program pembangunan berkelanjutan

sosialisasi

1

Program peningkatan ketertiban lingkungan

2

Program Peningkatan Kualitas Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri

3

Program Perlindungan Hak dan Keselamatan pekerja migran

4 2. Melakukan partisipasi 2. Peningkatan aktif dalam menjalin kerjasama dalam kerjasama dalam bidang bidang kemanusiaan, kemanusiaan, perdamaian dan iptek perdamaian dan iptek dengan orgnisasi

Program kerjasama kemanusiaan, perdamaian dan iptek

152

No

Misi

Tujuan kemasyarakatan dari negara lain

Sasaran orgnisasi kemasyarakatan dari negara lain

Strategi dengan orgnisasi kemasyarakatan dari negara lain

Kebijakan

Program

kemasyarakatan dari negara lain

153

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL KE - 10 KAHMI NO. VI/MUNAS KE - 10/2017 TENTANG REKOMENDASI MUNAS KE - 10 KAHMI

Bismillahirrahmanirrahim

Menimbang

: Bahwa untuk menyikapi perkembangan internal dan eksternal organisasi, dipandang perlu menetapkan Rekomendasi MUNAS Ke 10 KAHMI.

Mengingat

: 1. Pasal 10 dan 11 Anggaran Dasar KAHMI 2. Pasal 38, 39, 40 dan Pasal 41 Anggaran Rumah Tangga KAHMI

Memperhatikan

: Hasil Pembahasan Komisi B Musyawarah Nasional Ke - 10 KAHMI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

: Rekomendasi MUNAS Ke-10 KAHMI sebagaimana terlampir.

154

Kedua

: Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di Pada tanggal

: Medan : 29 Safar 1439 H 18 November 2017 M

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL KE - 10 KAHMI

MANIMBANG KAHARIYADI KETUA

MURLAN TAMBA ANGGOTA

ASTUTI MARASABESY ANGGOTA

DIDI SUMARDI ANGGOTA

ANTHONY HILMAN ANGGOTA

LA BIA ANGGOTA

KAMAL HIDJAZ ANGGOTA

155

REKOMENDASI MUNAS KE-10 KAHMI

PENGANTAR

Kita patut bersyukur bahwa eksistensi dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih terjaga dengan baik, di tengahtengah kompleksitas permasalahan kebangsaan yang dihadapi. KAHMI berkeyakinan bahwa kesinambungan keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara –bangsa tetap menjadi kewajiban bersama, untuk terus diupayakan dengan partisipasi segenap komponen bangsa termasuk KAHMI. Sementara itu, berbagai permasalahan di lingkup internal KAHMI, baik di tingkat nasional hingga di daerah harus disikapi dan ditindaklanjuti oleh Majelis Nasional dan organ KAHMI lainnya sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing. Untuk itu melalui forum REKOMENDASI sebagai berikut : A.

Munas

ke-10

ini

menyampaikan

INTERNAL 1. Menugaskan Majelis Nasional KAHMI untuk meningkatkan koordinasi dalam pendirian sekretariat permanen KAHMI di seluruh Indonesia. 2. Mendesak Majelis Nasional KAHMI melakukan inventarisasi, optimalisasi pemanfaatan, dan penataan menyeluruh terhadap asetaset KAHMI dan mendapatkan status hukum yang jelas. 3. Menugaskan Majelis Nasional KAHMI untuk meningkatkan sinergitas dengan berbagai komunitas alumni HMI. 4. Menugaskan Majelis Nasional KAHMI untuk melakukan pengembangan Gedung KAHMI Center. 5. Menugaskan Majelis Nasional KAHMI untuk membentuk Dewan Narasumber Tingkat Nasional (DNTN) untuk mendukung kelancaran perkaderan HMI. 6. Menugaskan Majelis Nasional KAHMI melakukan penataan administrasi berbasis teknologi informasi. 7. Menugaskan Majelis Nasional KAHMI untuk memfasilitasi terbentuknya badan wakaf dan amal usaha guna mendukung kelancaran kegiatan organisasi dan memberikan manfaat seluasluasnya kepada anggota KAHMI dan masyarakat.

B.

EKSTERNAL 1. Politik dan kebangsaan - KAHMI menegaskan perlunya kepemimpinan yang mengedepankan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepemimpinan yang mampu membuka isolasi dan mengangkat daerah terdepan, terluar dan tertinggal, serta mampu 156

memperkecil kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan regulasi yang mendukung kebijakan tersebut. - KAHMI memandang kebinekaan dan kekayaan non benda adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan dihormati. Oleh karena itu adalah tugas Negara untuk memperkuat relasi kebinekaan dan kekayaan non benda menjadi perekat persatuan nasional sekaligus mengurangi konflik sosial. Negara harus memfasilitasi setiap upaya warga negara dalam mewujudkan persatuan nasional. - KAHMI berpandangan bahwa kualitas demokrasi di Indonesia perlu ditingkatkan, baik dari sisi infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Politik transaksional masih menjadi pemandangan yang nyata dalam setiap kontestasi politik. Oleh karena itu sangat penting untuk terus memperkuat pendidikan politik baik yang dilaksanakan oleh Parpol, Pemerintah, Civil Society maupun masyarakat umum. 2. Pendidikan - KAHMI mendesak pemerintah untuk meningkatkan Dana Abadi Pendidikan (Sovereign Wealth Fund) secara signifikan, sekurang-kurangnya Rp 100 Triliun per tahun untuk membiayai beasiswa pendidikan sarjana dan pascasarjana baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang inovasi dan Iptek. - Program Wajib Belajar sekurang-kurangnya 12 tahun harus sepenuhnya berjalan di seluruh Indonesia. - Memperkuat pendidikan karakter/budi pekerti berbasis akhlak mulia (Akhlaq al karimah) baik pendidikan formal maupun informal. 3. Ekonomi - Pembangunan Infrastruktur harus mengutamakan daerah-daerah terpencil, terluar dan terdepan terutama yang belum menikmati listrik, jalan, jembatan, air bersih dan pemukiman yang layak. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) harus dipastikan dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat setempat, dan bukan menjadi bencana yang diawali dengan penggusuran dan berakhir dengan pemiskinan struktural. - KAHMI mendesak terbentuknya Badan Pangan Nasional sesuai amanat Undang-undang nomor 18 tahun 2012 dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Pemerintah harus menaikkan dana sektor pertanian melalui APBN sekurang-kurangnya 5% dari total APBN setiap tahun. Hal ini untuk mempercepat proses peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam negeri, dalam rangka mengurangi ketergantungan pada impor pangan. 157

- Dalam sektor energi KAHMI mendukung upaya berbagai pihak untuk mewujudkan kedaulatan energy dan keadilan energi. Secara khusus dalam hal ini, KAHMI mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kontrak migas, dan mendorong Pertamina (BUMN) tampil sebagai perusahaan yang kuat dan mampu menjadi garda depan dalam perwujudan kedaulatan energi dan mendukung implementasi BBM bersubsidi satu harga secara nasional dengan volume yang cukup. 4. Hukum - KAHMI mendukung penegakan supremasi hukum dengan senantiasa meningkatkan integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum. - KAHMI mendukung secara penuh upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, KPK dan aparat yang terkait pemberantasan korupsi dengan menyeimbangkan upaya pencegahan dan penindakan serta tetap mendepankan rule of law dan HAM. 5. Pertahanan Keamanan - KAHMI mendesak pemerintah untuk memperkuat kedaulatan nasional dan membangun pertahanan yang komprehensif di daerah perbatasan dengan negara tetangga. - KAHMI memandang perlu penangkalan terhadap terorisme dan radikalisme internasional. Namun demikian KAHMI berpandangan bahwa Pemerintah dalam hal ini aparat terkait harus dapat bertindak secara professional dalam mengatasi aksi terorisme dan radikalisme, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. 6. Kesehatan - Pemerintah perlu meningkatkan perhatiannya untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak. - Mendesak pemerintah untuk membuat roadmap dalam penanggulangan peredaran Narkoba tidak hanya mengandalkan BNN dan aparat keamanan, akan tetapi perlu menggunakan sistem perang rakyat semesta. - Pemerintah perlu secara serius menyediakan Sumber Daya Manusia bidang kesehatan agar terpenuhinya rasio pelayanan kesehatan. - Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai perhatian sepenuhnya untuk merealisasikan jaminan kesehatan nasional yang didukung oleh BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan yang memadai dan merata. 7. Luar Negeri - KAHMI mendukung kebijakan Pemerintah yang merupakan langkah untuk mempertegas orientasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif. Prinsip bebas aktif dalam politik luar negeri kita masih amat relevan untuk diimplementasikan dalam dinamika hubungan 158

antar bangsa. Dalam konteks ini Indonesia harus lebih aktif lagi dalam mendorong aktifitas internasional yang konstruktif dari lingkup Regional, ASEAN, hingga skala internasional dan PBB. - KAHMI mendukung sikap tegas pemerintah dalam mendukung Palestina menjadi negara merdeka dan berdaulat serta menentang kekejaman zionis Israel kepada rakyat Palestina. KAHMI juga mendorong Pemerintah untuk mempercepat penyelesaian krisis kemanusiaan Muslim Rohingnya dalam kerangka ASEAN dan PBB. Ditetapkan di Pada tanggal

: Medan : 29 Safar 1439 H 18 November 2017 M

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL KE - 10 KAHMI

MANIMBANG KAHARIYADI KETUA

MURLAN TAMBA ANGGOTA

ASTUTI MARASABESY ANGGOTA

DIDI SUMARDI ANGGOTA

ANTHONY HILMAN ANGGOTA

LA BIA ANGGOTA

KAMAL HIDJAZ ANGGOTA

159

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL KE - 10 KAHMI NO. VII/MUNAS KE - 10/2017 TENTANG KODE ETIK KAHMI

Bismillahirrahmanirrahim Menimbang

: Bahwa untuk memberikan pedoman perilaku warga KAHMI maka dipandang perlu untuk menetapkan Kode Etik KAHMI.

Mengingat

: 1. Pasal 10 dan 11 Anggaran Dasar KAHMI 2. Pasal 38, 39, 40 dan Pasal 41 Anggaran Rumah Tangga KAHMI

Memperhatikan

: Hasil Pembahasan Komisi B Musyawarah Nasional KE - 10 KAHMI.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

Pertama

: Mengesahkan berlakunya Kode Etik Majelis Nasional

KAHMI

sebagaimana telah ditetapkan oleh Presidium Majelis KAHMI Nasional KAHMI Pada tanggal 12 Juni 2015 yang naskah lengkapnya tidak terpasalkan pada ketetapan ini.

160

Kedua

: Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Billahittaufiq Walhidayah Ditetapkan di Pada tanggal

: Medan : 29 Safar 1439 H 18 November 2017 M

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL KE - 10 KAHMI

MANIMBANG KAHARIYADI KETUA

MURLAN TAMBA ANGGOTA

ASTUTI MARASABESY ANGGOTA

DIDI SUMARDI ANGGOTA

ANTHONY HILMAN ANGGOTA

LA BIA ANGGOTA

KAMAL HIDJAZ ANGGOTA

161

PENGANTAR Kordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Assalamu Alaikum Wr. Wb. Syukur alhamdulillah, Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) periode 2012-2017 sudah menyelesaikan satu tugas penting yang diamanatkan oleh Munas IX KAHMI di Pekanbaru tahun 2012, yakni, menyusun Kode Etik Warga KAHMI. Kode Etik tersebut dituangkan di dalam buku mini yang sedang Saudara/i pegang ini. Kode Etik Warga KAHMI sangat penting untuk membina dan mengawasi para anggota dan Pengurus KAHMI agar bertingkah laku sesuai dengan visi dan misi KAHMI sebagaimana digagas oleh para pendirinya. Sejak berdirinya pada 17 September 1966, Pimpinan KAHMI tidak bisa melakukan langkah apa pun jika ada warganya yang diduga maupun nyata-nyata melakukan pelanggaran etika. Munas IX KAHMI di Pekanbaru pada tahun 2012 menugaskan Presidium Majelis Nasional KAHMI untuk menyusun Kode Etik Warga KAHMI yang bisa segera diberlakukan mengingat perkembangan yang begitu pesat dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dan negara kita. Itulah sebabnya, Presidium Majelis Nasional KAHMI menyelenggarakan sidang-sidang Majelis Etik KAHMI yang juga menyertakan beberapa tokoh KAHMI yang expert untuk menyusun Pedoman Kode Etik Warga KAHMI. Majelis Etik KAHMI sudah menyelesaikaan tugasnya dengan baik setelah paruh pertama tahun 2015. Buku mini diterbitkan dengan isi yang sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan dan keputusan Majelis Etik KAHMI tentang Kode Etik Warga KAHMI. Seharusnya, menurut AD/ART KAHMI, Kode Etik Warga KAHMI ini diberlakukan melalui Musyawarah Nasional (Munas), tetapi mengingat keterbatasan waktu dan Munas reguler sudah akan berlangsung pada tahun 2017 maka pemberlakuannya menggunakan kebijakan transisional. Yakni, diberlakukan oleh Presidium dengan persetujuan Majelis Etik lebih dulu tetapi harus disahkan kembali pada Munas KAHMI X tahun 2017. Mudah-mudahan pemberlakuan Kode Etik Warga KAHMI sebelum Munas ini bisa menjadi pedoman dulu atas kasus-kasus yang muncul setelah pemberlakuan dan sebelum pengesahannya pada tahun 2017. Wassalamu Alaikum Wr. Wb. Jakarta, 12 Rajab 1437 H 20 April 2016 M MAJELIS NASIONAL KAHMI

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD Koordinator Presidium 162

KODE ETIK WARGA KAHMI A.

MUKADDIMAH Islam adalah agama yang hak, diturunkan untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Ajaran Islam bersumber dari wahyu yang terkandung dalam Al Qur’an dan sunnah Rasulullah memuat petunjuk jalan bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Dengan keyakinan itu, warga KAHMI berketetapan untuk mengikuti ajaran Islam dan menjadikannya sebagai pedoman dalam setiap sikap dan perilakunya baik terhadap dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan lingkungannya. Setiap warga KAHMI akan selalu menempatkan dirinya sebagai hamba Allah yang dalam segala amal perbuatannya, dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wata’ala. KAHMI merupakan organisasi yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. KAHMI adalah organisasi tempat berhimpunnya para alumni Himpunan Mahasiswa Islam dan mempunyai latar belakang historis dan aspiratif dengan Himpunan Mahasiswa Islam dalam rangka melanjutkan cita-cita Himpunan Mahasiswa Islam. Bagi KAHMI, Indonesia merupakan wahana perjuangan dan pengabdian dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Setiap warga KAHMI menyadari bahwa Indonesia adalah negara dengan masyarakatnya yang plural tetapi memiliki satu tekad dan kesadaran serta tujuan bersama untuk membangun bangsa yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk menjamin tercapainya misi KAHMI dan untuk menjaga nama baik, kehormatan, martabat, citra dan kewibawaan KAHMI dan alumni HMI, serta untuk membangun hubungan yang baik diantara warga KAHMI dengan masyarakat lingkungannya, perlu ditetapkan Kode Etik sebagai penuntun sikap dan perilaku setiap warga KAHMI. Kode Etik ini disusun dengan dasar keyakinan bahwa setiap warga KAHMI adalah muslim yang dalam kehidupannya selalu taat dan mengikuti ajaran Islam. Setiap warga KAHMI adalah warga Indonesia yang memahami kepribadian bangsanya serta memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga bangsa dan setiap warga KAHMI adalah alumni HMI yang memiliki sikap dan perilaku akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu Wata’ala.

B. PENGERTIAN-PENGERTIAN a. KAHMI adalah organisasi berhimpunnya para alumni HMI yang didirikan di Surakarta tanggal 2 Jumadil Awal 1386 H, bertepatan dengan tanggal 17 September 1966. b. Kode Etik adalah Kode Etik Warga KAHMI yang ditetapkan berdasarkan Keputusan MUNAS KAHMI;

163

c. Warga KAHMI adalah setiap alumni HMI yang menjadi pengurus KAHMI dalam semua tingkatan dan/atau setiap alumni HMI yang terdaftar sebagai anggota KAHMI; d. Kode Etik ini berlaku dan wajib dipatuhi oleh setiap Warga KAHMI; e. Majelis Etik adalah Dewan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional KAHMI dengan susunan dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Kode Etik ini; f. Pengawas Etik adalah Pengawas Etik yang berdasarkan Kode Etik ini. g. Musyawarah Nasional KAHMI adalah musya warah yang diadakan oleh KAHMI yang memiliki kewenangan mengambil keputusan tertinggi dalam organisasi KAHMI. h. HMI adalah Himpunan Mahasiswa Islam. C. KEPRIBADIAN WARGA KAHMI 1. Insan yang mencerminkan sikap, tindakan dan perilaku seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. 2. Insan yang jujur terhadap dirinya sendiri dan terhadap sesama dalam menjalankan seluruh peran dan aktivitasnya, baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa. 3. Insan yang dapat menjaga amanah yang dibebankan kepadanya. 4. Insan yang istiqamah, yaitu yang teguh mempertahankan prinsip hidup yang dianutnya.

dan

tidak

goyah

dalam

5. Insan yang mempunyai integritas, satu kata dan perbuatan dan tidak munafik. 6. Insan yang bertanggung jawab dalam menjalankan seluruh peran dan tugas yang dipercayakan kepadanya. 7. Insan yang memiliki keahlian dan kemampuan, dalam kedudukan dan jabatan apa pun memiliki tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara Indonesia menuju tercapainya masyarakat adil, makmur yang diridhoi Allah SWT. 8. Insan yang mengutamakan prinsip keadilan dalam setiap langkah yang diarahkan untuk kepentingan dan kemajuan bersama Warga KAHMI, masyarakat dan bangsa. 9. Insan yang dapat memelihara dan mengutamakan ukhuwah (persaudaraan), baik di kalangan sesama Warga KAHMI dan HMI umat Islam (ukhuwah Islamiyah), sesama warga bangsa dan tanah air (ukhuwah wathaniyah). D. PEDOMAN PERILAKU WARGA KAHMI 1. Dalam hubungan antar Warga KAHMI, setiap Warga KAHMI memiliki sikap dan perilaku : a. Saling mengikat diri dalam jalinan persaudaraan dan rasa solidaritas yang tinggi terutama dalam penghayatan dan pelaksanaan kepribadian Warga KAHMI; 164

b. Saling membantu dalam kebajikan, terutama dalam rangka pengembangan diri atau profesi untuk meningkatkan harkat dan martabat sesama warga KAHMI; c Dengan kesabaran dan kebijaksanaan, saling mengingatkan demi kebenaran, kebaikan serta kemaslahatan diri pribadi, organisasi KAHMI, dan masyarakat umum; d. Meminta maaf atas kesalahan, memberi maaf, dan tidak boleh menaruh dendam karena kesalahan yang terjadi; e. Saling menghargai dan menghormati pendapat dan sikap masing-masing sekalipun berbeda; f. Saling menasihati mengenai masalah yang dihadapi dalam kedudukannya masing-masing; g. Saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik; h. Menjauhkan diri dari perbuatan atau ucapan secara lisan atau tulisan, tertutup atau terbuka yang dapat merugikan sesama Warga KAHMI; i. Dengan ikhlas menurut kemampuannya masing-masing memberi pertolongan secara langsung atau tidak langsung ke pada sesama Warga KAHMI yang sedang tertimpa musibah atau yang sedang dalam kesempitan. 2. Dalam hubungan antar Warga KAHMI dan organisasi KAHMI, setiap Warga KAHMI memiliki sikap dan perilaku : a. Menjadikan KAHMI sebagai forum konsultasi antar warga dalam pengembangan profesi dan mission tanpa mengurangi kesempatan berkomunikasi dan berkonsultasi secara langsung antara Warga KAHMI yang bersangkutan; b. Menurut kemampuannya menyumbangkan tenaga, fikiran dan materi kepada KAHMI bagi kepentingan pelaksanaan tugas KAHMI; c. KAHMI dalam batas wewenang dan kemampuannya mengusahakan bantuan kepada Warga KAHMI yang benar-benar membutuhkan dalam rangka pengembangan profesi atau demi kepentingan pengembangan mission; d. Menjauhkan diri dari perbuatan dan ucapan baik lisan ataupun tulisan, tertutup atau terbuka yang dapat merugikan nama baik KAHMI atau yang dapat menghalang-halangi atau meng hambat pelaksanaan tugas dan peran KAHMI; e. Mendahulukan berkonsultasi dengan KAHMI mengenai masalah yang samasama dihadapi oleh warga KAHMI. Apabila ada perbedaan diusahakan secara maksimal untuk diatasi dan dengan melokalisir persoalan serta mencegah konflik terbuka. 3. Dalam hubungan antar Warga KAHMI dengan Anggota HMI, setiap Warga KAHMI memiliki sikap dan perilaku : a. Menjalin rasa persaudaraan dalam mengemban mission HMI;

165

b. Menurut kemampuannya memberi con toh kepada anggota HMI dalam halhal beribadah, studi, rekreasi dan peng abdian dalam rangka pembinaan kepribadian anggota HMI. 4. Dalam hubungan antar Warga KAHMI dengan Organisasi HMI, setiap Warga KAHMI memiliki sikap dan perilaku: a. Memberi bantuan konsultasi dan/ atau bantuan moril dan materil bagi HMI dengan mengingat kemampuan dan kedudukan Warga KAHMI serta instansi HMI yang bersangkutan; b. Dalam memberi bantuan selalu memperhatikan norma hukum dan peraturan yang berlaku; c. Dalam memberikan bantuan harus tetap menjaga independensi HMI. 5. Dalam hubungan warga KAHMI dengan masyarakat lingkungannya, setiap warga KAHMI memiliki sikap dan prilaku: a. Konstruktif (amar ma’ruf nahi mungkar). b. Menjadi tauladan dan panutan bagi warga masyarakat sekitarnya. c. Berusaha memberi jalan keluar atas masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 6. Dalam hubungan warga KAHMI dengan jabatan yang sedang diembannya setiap warga KAHMI memiliki sikap dan perilaku: a. Menjaga amanah jabatan yang diberikan dengan sebaik baiknya. b. Berlaku adil, jujur dan terpercaya dalam mengambil setiap keputusan. 7. Sikap dan perilaku Warga KAHMI yang melanggar atau menyimpang dari kepribadian dan pedoman perilaku Warga KAHMI dapat dikenai sanksi Etik sesuai ketentuan dalam Kode Etik ini. E. MAJELIS ETIK Untuk menjaga dan menegakkan Kode Etik, KAHMI membentuk Majelis Etik KAHMI, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Susunan Organisasi, Keanggotaan dan Kewenangan i. Majelis Etik merupakan perangkat orga nisasi KAHMI yang dibentuk oleh Musyawarah Nasional KAHMI untuk menjaga dan menegakkan Kode Etik Warga KAHMI; ii. Majelis Etik KAHMI beranggotakan tujuh orang dipilih pada saat Musyawarah Nasional KAHMI; iii. Anggota Majelis Etik dan Pengawas Etik merupakan Warga KAHMI yang menjadi panutan bagi warga KAHMI. b. Kewenangan i. Majelis Etik berwenang untuk memeriksa dan mengambil putusan menjatuhkan sanksi Etik terhadap Warga KAHMI atas setiap pengaduan pelanggaran Etik yang dilakukan Warga KAHMI; ii. Majelis Etik berwenang membentuk Pengawas Etik pada tingkat nasional yang dipilih dari beberapa orang anggota Majelis Etik 166

iii. Membentuk peraturan tata kerja Majelis Etik dan acara pemeriksaan pengaduan sepanjang tidak diatur dalam Kode Etik ini. F. PENGAWAS ETIK Untuk melakukan pengawasan sehari-hari kepatuhan atas Kode Etik, dibentuk Pengawas Etik, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Susunan Organisasi dan Keanggotaan i. Pengawas Etik dibentuk pada tingkat kepe ngurusan KAHMI di tingkat nasional dan daerah; ii. Pada tingkat nasional pembentukan, penetapan anggota dan pimpinan Pengawas Etik ditetapkan oleh Majelis Etik yang anggotanya dipilih dari beberapa orang anggota Majelis Etik; iii. Pada tingkat daerah, pembentukan dan penetapan anggota pimpinan Pengawas Etik dilakukan oleh Musyawarah Daerah KAHMI. b. Tugas dan Kewenangan i. Pengawas Etik memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi Kode Etik, pengawasan sehari-hari atas dipatuhinya Kode Etik oleh Warga KAHMI; ii. Pengawas Etik mengusulkan kepada Majelis Etik untuk memeriksa kasus pangaduan atau temuan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Warga KAHMI; iii. Pada tingkat nasional Pengawas Etik menerima pengajuan pengaduan dugaan pelanggaran Etik dari Pengawas Etik di tingkat Daerah, atau secara langsung menerima dan/atau mengajukan dugaan pelanggaran Etik yang dilakukan oleh Warga KAHMI yang tidak diajukan oleh Pengawas Etik di tingkat Daerah; iv. Pada tingkat Daerah, Pengawas Etik melakukan pembinaan dan sosialisasi Kode Etik, menerima pengaduan dugaan pelanggaran Etik oleh Warga KAHMI di tingkat Daerahnya masing-masing dan mengajukannya kepada Pengawas Etik di tingkat Nasional; v. Pengawas Etik pada setiap tingkat berwenang memanggil dan mendengar keterangan dari pengadu, orang lain yang dianggap mengetahui adanya pelanggaran serta menyampaikan teguran lisan jika terjadi pelanggaran; vi. Pengawas Etik pada setiap tingkatan mengajukan dugaan pelanggaran Kode Etik kepada Majelis Etik, apabila menurut Pengawas Etik Warga KAHMI yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran berat Kode Etik disertai pertimbangan dan rekomendasi kepada Majelis Etik; vii.Prosedur dan Tata Kerja Pengawas Etik yang belum cukup diatur dalam Kode Etik ini ditentukan dan ditetapkan oleh Majelis Etik. G. SANKSI ETIK Setiap Warga KAHMI yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Majelis Etik dapat dijatuhi sanksi berupa: a. teguran lisan b. teguran tertulis 167

c. pemberhentian sebagai pengurus KAHMI dan/atau sebagai anggota KAHMI. H. PENGADUAN, PEMERIKSAAN DAN PUTUSAN a. Pengaduan Pengawas Etik pada setiap tingkatan, menerima pengaduan masyarakat, Warga KAHMI atau pengurus/anggota HMI atas dugaan pelanggaran Etik yang dilakukan oleh Warga KAHMI. b. Pemeriksaan i. Majelis Etik melakukan pemeriksaan secara jujur dan seksama atas setiap dugaan pelanggaran Etik yang diajukan kepadanya dengan memperhatikan per timba ngan dari Pengawas Etik, mendengar keterangan dari pihakpihak yang dianggap mengetahui terjadinya pelang garan Etik serta mendengar pembelaan dari Warga KAHMI yang diduga telah melakukan pelanggaran; ii. Majelis Etik dapat membuat aturan pemeriksaan dan prosedur beracara dalam memeriksa setiap pengaduan atas pelanggaran Kode Etik sepanjang hal yang tidak diatur dalam Kode Etik ini. c. Putusan i. Putusan Majelis Etik Nasional bersifat final dan mengikat; ii. Putusan Majelis Etik mengenai pemberhentian anggota hanya dapat dilakukan upaya banding pada forum Musyawarah Nasional KAHMI; d. Atas putusan Majelis Etik Daerah yang menjatuhkan sanksi Warga KAHMI dapat mengajukan keberatan kepada Majelis Etik Nasional melalui Pengawas Etik KAHMI Nasional; e. Setiap Warga KAHMI yang dijatuhi sanksi dapat meminta rehabilitasi di Musyawarah Nasional KAHMI. I.

LAIN-LAIN 1. Untuk pertama kali Kode Etik ini ditetapkan oleh Presidium Majelis Nasional KAHMI dan selanjutnya akan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional; 2. Menugaskan kepada Majelis Etik untuk melakukan sosialisasi Kode Etik ini; 3. Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Kode Etik ini dapat diatur lebih lanjut oleh Majelis Etik. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 12 Juni 2015 MAJELIS ETIK MAJELIS NASIONAL KAHMI Ttd

Drs. M. Jusuf Kalla Ketua

ttd

Prof. Dr. Edy Suandy Hamid, M.Ec Wakil Ketua

168

Ttd

Dr. Sulastomo, MPH Wakil Ketua Ttd

Harun Kamil, SH Anggota Ttd Drs. Firdaus Wadjdi Anggota

Ttd Dr. Fahmi Idris, MH Anggota

Ttd Drs. Sularso Anggota Ttd

Drs. Sahar L. Hassan Anggota Ttd

Drs. Chumaidi Syarif Romas, M.Si Anggota

ttd

Drs. Ahmad Zaky Siradj Sekretaris ttd

Nazaruddin Nasuition, SH, MH Anggota ttd Drs. Solihin Anggota

ttd Aisyah Aminy, SH Anggota

ttd Prof. Dr. Aida Vitayala Anggota ttd

Prof Dr. Moh. Zaidun, SH Anggota ttd

Dr. Abidinsyah Siregar, DHSM, M.Kes Anggota

169

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL KE - 10 KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NO : VIII /MUNAS KE - 10/2017 TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN PRESEDIUM MASA BAKTI 2017-2017

Bismillahirrahmanirrahiem

Menimbang

: Bahwa dalam rangka kelancaran jalannya Pemilihan Presidium Majelis Nasional KAHMI maka perlu ditetapkan tata tertib Calon Presidium Majelis Nasional KAHMI.

Mengingat

: 1. Pasal 10 dan 11 Anggaran Dasar KAHMI 2. Pasal 38, 39, 40 dan Pasal 41 Anggaran Rumah Tangga KAHMI

Memperhatikan : Saran, pendapat dan kesepakatan peserta Musyawarah Nasional Ke 10 KAHMI tanggal 18 November 2017.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

Pertama

: Tata tertib pemilihan Calon Presidium Majelis Nasional KAHMI Masa Bhakti 2017-2022 sebagaimana terlampir.

170

Kedua

: Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di Pada tanggal

: Medan : 29 Safar 1439 H 18 November 2017 M

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL KE - 10 KAHMI

MANIMBANG KAHARIYADI KETUA

MURLAN TAMBA ANGGOTA

ASTUTI MARASABESY ANGGOTA

DIDI SUMARDI ANGGOTA

ANTHONY HILMAN ANGGOTA

LA BIA ANGGOTA

KAMAL HIDJAZ ANGGOTA

171

TATA TERTIB PEMILIHAN PRESIDIUM MAJELIS NASIONAL KAHMI MASA BAKTI 2017-2022

1. Pimpinan Sidang Membacakan Hasil keputusan Panitia Seleksi pemilihan anggota presidium Majelis Nasional KAHMI periode 2017-2022. 2. Calon Presidium Majelis Nasional KAHMI periode 2017-2022 yang telah ditetapkan berdasarkan Hasil keputusan Panitia Seleksi, diminta menyatakan kesediaan di depan peserta MUNAS. 3. Bagi Calon Presidium Majelis Nasional KAHMI periode 2017-2022 yang tidak hadir dinyatakan mengundurkan diri dari pencalonan. 4. Calon Presidium yang telah menyatakan kesediaanya mengikuti tahap selanjutnya untuk dipilih oleh peserta MUNAS. 5. Setiap peserta dari utusan Majelis Wilayah dan Majelis Daerah memilih sebanyakbanyaknya 9 (sembilan) nama calon Presidium Majelis Nasional KAHMI dengan cara menuliskan dalam kertas suara yang telah disiapkan oleh panitia. 6. Calon Presidium Majelis Nasional KAHMI yang memperoleh suara terbanyak pertama sampai ke sembilan, ditetapkan sebagai Presidium Majelis Nasional KAHMI terpilih. 7. Jika hanya terdapat 9 (sembilan) Calon Presidium, maka ditetapkan secara aklamasi oleh Pimpinan Sidang sebagai Presidium terpilih. 8. Koordinator Presidium ditetapkan oleh Presidium Majelis Nasional KAHMI terpilih. 9. Apabila terjadi jumlah suara yang sama untuk calon-calon yang memperoleh suara terbanyak ke sembilan, maka terhadap calon-calon tersebut maka akan dilakukan pemilihan ulang sampai terpilih suara terbanyak. Pemilihan ulang dilakukan hanya oleh Majelis Wilayah dengan cara menulis satu nama calon pada kertas suara yang disiapkan Pimpinan Sidang.

172

10. Presidium terpilih dilantik oleh pimpinan sidang.

Ditetapkan di Pada tanggal

: Medan : 29 Safar 1439 H 18 November 2017 M

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL KE - 10 KAHMI

MANIMBANG KAHARIYADI KETUA

MURLAN TAMBA ANGGOTA

ASTUTI MARASABESY ANGGOTA

DIDI SUMARDI ANGGOTA

ANTHONY HILMAN ANGGOTA

LA BIA ANGGOTA

KAMAL HIDJAZ ANGGOTA

173

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL KE - 10 KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NO : IX /MUNAS KE - 10/2017 TENTANG CALON PRESIDIUM MAJELIS NASIONAL KAHMI MASA BAKTI 2017-2022

Bismillahirrahmanirrahiem Menimbang

: 1. Bahwa dalam rangka kelancaran jalannya Pemilihan Presidium Majelis Nasional KAHMI maka perlu ditetapkan Calon Presidium Majelis Nasional KAHMI. 2. Bahwa Calon Presidium Majelis Nasional KAHMI telah hadir menyatakan kesediaannya secara langsung di depan Sidang MUNAS Ke-10 KAHMI yang dipandu Pimpinan Sidang.

Mengingat

: 1. Pasal 10 dan 11 Anggaran Dasar KAHMI 2. Pasal 38, 39, 40 dan Pasal 41 Anggaran Rumah Tangga KAHMI

Memperhatikan

: Aspirasi yang berkembang dari peserta Musyawarah Nasional Ke-10 KAHMI tanggal 18 November 2017.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

Pertama

: Calon Presidium Majelis Nasional KAHMI Masa Bhakti 2017-2022 sebagaimana terlampir.

174

Kedua

: Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Billahittaufiq Walhidayah Ditetapkan di Pada tanggal

: Medan : 29 Safar 1439 H 18 November 2017 M

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL KE - 10 KAHMI

MANIMBANG KAHARIYADI KETUA

MURLAN TAMBA ANGGOTA

ASTUTI MARASABESY ANGGOTA

DIDI SUMARDI ANGGOTA

ANTHONY HILMAN ANGGOTA

LA BIA ANGGOTA

KAMAL HIDJAZ ANGGOTA

175

PERINGKAT BAKAL CALON PRESIDIUM MN KAHMI

No.

Nama

Skor Angka

Rangking

Skor Huruf

Keterangan

1.

R Siti Zuhro

95.4

1

A

Akademisi/LIPI

2

Harry Azhar Aziz

95.2

2

A

Birokrat/Pejabat Negara

3

Viva Yoga Mauladi

95.0

3

A

Politisi/PAN

4

Hamdan Zoelva

94.5

4

A

Profesional/Lawyer

5

Reni Marlinawati

93.8

5

A

Politisi/PPP

6

Ahmad Doli Kurnia

93.4

6

A

Politisi/GOLKAR

7

Tati Hartimah

93.3

7

A

Akademisi/Dosen

8

Ibnu Munzir

92.8

8

A

Politisi/GOLKAR

9

Tengku Syahrul Anshari

92.6

9

A

Profesional/Pengacara

10

A Riza Patria

92.1

10

A

Politisi/Gerindra

11

Sigit Pamungkas

92.1

10

A

Akademisi/Dosen UGM

12

Manimbang Kahariady

91.7

11

A

Profesional

13

Eggi Sudjana

91.2

12

A

Profesional/Pengacara

14

Subandriyo

89.9

13

A

Pengusaha

15

T. Taufiqul Hadi

89.9

13

A

Politisi/Nasdem

16

Erwin M. Singajuru

89.5

14

A

Politisi/PDI-P

17

Kamrussamad

89.2

15

A

Pengusaha

18

Herman Khaeron

89.1

16

A

Politisi/Demokrat

19

Yunianto Wahyudi

88.3

17

A

Pengusaha

20

Beby S.D Banteng

87.6

18

A

Akademisi/Dosen

21

Idris Zaini

87.3

19

A

Pengusaha

22

Nurmansyah E. Tandjung

86.5

20

A

Politisi/PDI-P

23

Musni Umar

86.3

21

A

Akademisi/Dosen

24

Fadly Nurzal

85.6

22

A

Politisi/PPP

25

Ade Komarudin

85.2

23

A

Politisi/GOLKAR

176

26

Muhammad Yusuf

84.1

24

B

Pengusaha

27

Noor Azasi Ahsan

76.6

25

B

Profesional

28

Naufal Bahreisy

76.0

26

B

Profesional

177

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL KE - 10 KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NO : X /MUNAS KE - 10/2017 TENTANG PRESIDIUM TERPILIH MAJELIS NASIONAL KAHMI MASA BAKTI 2017-2022 Bismillahirrahmanirrahiem Menimbang

: 1. Bahwa dalam rangka kelancaran jalannya roda Organisasi dan agenda

yang

sudah

direncanakan,

maka

dipandang

perlu

adanyaPemilihan Presidium Majelis Nasional KAHMI maka perlu ditetapkan Calon Presidium Majelis Nasional KAHMI. 2. Bahwa Calon Presidium Majelis Nasional KAHMI telah hadir menyatakan kesediaannya secara langsung di depan Sidang MUNAS Ke - 10 KAHMI yang dipandu Pimpinan Sidang. Mengingat

: 1. Pasal 10 dan 11 Anggaran Dasar KAHMI 2. Pasal 38, 39, 40 dan Pasal 41 Anggaran Rumah Tangga KAHMI

Memperhatikan

: Aspirasi yang berkembang dari peserta Musyawarah Nasional Ke - 10 KAHMI tanggal 18 November 2017.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

Pertama

: Penetapan Presidium Majelis Nasional KAHMI Masa Bhakti 2017-2022 sebagaimana terlampir.

178

Kedua

: Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di Pada tanggal

: Medan : 30 Safar 1439 H 19 November 2017 M

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL KE - 10 KAHMI

MANIMBANG KAHARIYADI KETUA

MURLAN TAMBA ANGGOTA

ASTUTI MARASABESY ANGGOTA

DIDI SUMARDI ANGGOTA

ANTHONY HILMAN ANGGOTA

LA BIA ANGGOTA

KAMAL HIDJAZ ANGGOTA

179

REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN [RESIDIUM MUNAS MN KAHMI KE 10 (PERIODE 2017-2022) NO

NAMA CALON

PEROLEHAN SUARA

RANKING

1.

R Siti Zuhro

300

7

2

Harry Azhar Aziz

326

6

3

Viva Yoga Mauladi

331

5

4

Hamdan Zoelva

220

10

5

Reni Marlinawati

191

12

6

Ahmad Doli Kurnia

334

4

7

Tati Hartimah

17

23

8

Ibnu Munzir

81

15

9

Tengku Syahrul Anshari

63

17

10

A Riza Patria

365

3

11

Sigit Pamungkas

275

9

12

Manimbang Kahariady

0

26

13

Eggi Sudjana

31

21

14

Subandriyo

47

19

15

T. Taufiqul Hadi

44

20

16

Erwin M. Singajuru

117

14

17

Kamrussamad

431

1

18

Herman Khaeron

268

8

19

Yunianto Wahyudi

78

16

20

Beby S.D Banteng

17

23 180

21

Idris Zaini

9

25

22

Nurmansyah E. Tandjung

52

18

23

Musni Umar

19

22

24

Fadly Nurzal

199

11

25

Ade Komarudin

421

2

26

Muhammad Yusuf

188

13

27

Noor Azasi Ahsan

0

26

28

Naufal Bahreisy

0

26

Ditetapkan di Pada tanggal

: Medan : 30 Safar 1439 H 19 November 2017 M

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL KE - 10 KAHMI

MANIMBANG KAHARIYADI KETUA

MURLAN TAMBA ANGGOTA

ASTUTI MARASABESY ANGGOTA

DIDI SUMARDI ANGGOTA

ANTHONY HILMAN ANGGOTA

LA BIA ANGGOTA

KAMAL HIDJAZ ANGGOTA

181

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL KE - 10 KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NO : XI/MUNAS KE - 10/2017 TENTANG KETUA DEWAN PENASEHAT MAJELIS NASIONAL KAHMI MASA BAKTI 2017-2022

Bismillahirrahmanirrahiem

Menimbang

: Bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan program kerja KAHMI, maka dipandang perlu adanya Dewan Penasehat MN KAHMI sebagai alat kelengkapan organisasi.

Mengingat

: 1. Pasal 10 dan 11 dan 15 Anggaran Dasar KAHMI 2. Pasal 38, 39, 40 dan Pasal 41 Anggaran Rumah Tangga KAHMI

Memperhatikan : Hasil- hasil Sidang Pleno III MUNAS Ke-10 KAHMI.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

Pertama

: Menunjuk dan menetapkan Dr. Ir. Akbar Tandjung sebagai Ketua Dewan Penasehat MN KAHMI masa bakti 2017 - 2022.

182

Kedua

: Kepada presidium terpilih MN KAHMI untuk menunjuk dan menetapkan anggota Dewan Penasehat sesuai dengan AD/ ART KAHMI.

Ketiga

: Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di Pada tanggal

: Medan : 30 Safar 1439 H 19 November 2017 M

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL KE - 10 KAHMI

MANIMBANG KAHARIYADI KETUA

MURLAN TAMBA ANGGOTA

ASTUTI MARASABESY ANGGOTA

DIDI SUMARDI ANGGOTA

ANTHONY HILMAN ANGGOTA

LA BIA ANGGOTA

KAMAL HIDJAZ ANGGOTA

183

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL KE - 10 KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NO : XII /MUNAS KE - 10/2017

TENTANG KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN ETIK MAJELIS NASIONAL KAHMI MASA BAKTI 2017-2022 Bismillahirrahmanirrahiem

Menimbang

: Bahwa dalam rangka kelancaran jalannya roda organisasi dan penegakan etik organisasi, maka dipandang perlu adanya Majelis Etik MN KAHMI sebagai alat kelengkapan organisasi.

Mengingat

: 1. Pasal 10 dan 11 dan 15 Anggaran Dasar KAHMI 2. Pasal 38, 39, 40 dan Pasal 41 Anggaran Rumah Tangga KAHMI.

Memperhatikan : Hasil – hasil sidang pleno III MUNAS Ke- 10 KAHMI . MEMUTUSKAN Menetapkan

:

Pertama

: Menunjuk dan menetapkan Dr (HC) Drs. H.M Jusuf Kalla sebagai Ketua dan Prof. Dr. Laode Kamaludin sebagai Wakil Ketua Dewan Etik MN KAHMI Masa Bakti 2017-2022

184

Kedua

: Kepada Presidium terpilih MN KAHMI untuk menunjuk dan menetapkan anggota Dewan Etik sesuai dengan AD/ART KAHMI.

Ketiga

: Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Billahittaufiq Walhidayah Ditetapkan di Pada tanggal

: Medan : 30 Safar 1439 H 19 November 2017 M

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL KE - 10 KAHMI

MANIMBANG KAHARIYADI KETUA

MURLAN TAMBA ANGGOTA

ASTUTI MARASABESY ANGGOTA

DIDI SUMARDI ANGGOTA

ANTHONY HILMAN ANGGOTA

LA BIA ANGGOTA

KAMAL HIDJAZ ANGGOTA

185

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL KE - 10 KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NO : XIII /MUNAS KE - 10/2017 TENTANG KETUA DEWAN PAKAR MAJELIS NASIONAL KAHMI MASA BAKTI 2017-2022

Bismillahirrahmanirrahiem

Menimbang

: Bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan program kerja KAHMI, maka dipandang perlu adanya Dewan Pakar MN KAHMI sebagai alat kelengkapan organisasi.

Mengingat

: 1. Pasal 10 dan 11 dan 15 Anggaran Dasar KAHMI 2. Pasal 38, 39, 40 dan Pasal 41 Anggaran Rumah Tangga KAHMI

Memperhatikan : Hasil- hasil Sidang Pleno III MUNAS Ke-10 KAHMI.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

Pertama

: Menunjuk dan menetapkan Prof. Dr. Moh. Mahfud MD sebagai Ketua Dewan Pakar MN KAHMI masa bakti 2017 - 2022.

186

Kedua

: Kepada presidium terpilih MN KAHMI untuk menunjuk dan menetapkan anggota Dewan Pakar sesuai dengan AD/ART KAHMI.

Ketiga

: Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di Pada tanggal

: Medan : 30 Safar 1439 H 19 November 2017 M

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL KE - 10 KAHMI

MANIMBANG KAHARIYADI KETUA

MURLAN TAMBA ANGGOTA

ASTUTI MARASABESY ANGGOTA

DIDI SUMARDI ANGGOTA

ANTHONY HILMAN ANGGOTA

LA BIA ANGGOTA

KAMAL HIDJAZ ANGGOTA

187

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL KE - 10 KAHMI NO. XIV/MUNAS KE - 10/2017 TENTANG CALON TUAN RUMAH MUNAS KE - 10 KAHMI

Bismillahirrahmanirrahim

Menimbang

: Bahwa untuk mempersiapkan penyelangaraan Munas ke-11 , dipandang perlu menetapkan calon tuan rumah MUNAS Ke-11 KAHMI.

Mengingat

: 1. Pasal 10 dan 11 Anggaran Dasar KAHMI 2. Pasal 38, 39, 40 dan Pasal 41 Anggaran Rumah Tangga KAHMI

Memperhatikan

: Hasil-hasil Rapat Pleno III MUNAS Ke-10 KAHMI

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

Pertama

: Penentuan calon tuan rumah

MUNAS Ke–11 KAHMI diserahkan

kepada presidium Majelis Nasional KAHMI Masa Bakti 2017-2022, dan ditetapkan pada Rakornas Majelis Nasional KAHMI

188

Kedua

: Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Billahittaufiq Walhidayah Ditetapkan di Pada tanggal

: Medan : 30 Safar 1439 H 19 November 2017 M

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL KE - 10 KAHMI

MANIMBANG KAHARIYADI KETUA

MURLAN TAMBA ANGGOTA

ASTUTI MARASABESY ANGGOTA

DIDI SUMARDI ANGGOTA

ANTHONY HILMAN ANGGOTA

LA BIA ANGGOTA

KAMAL HIDJAZ ANGGOTA

189