Ham

POTRET PENEGAKAN HAM DI INDONESIA ANTARA CITA DAN FAKTA

OLEH : Thabrani M. Sholeh

PENGERTIAN HAM (UU. No. 39/1999) HAM ADALAH SEPERANGKAT HAK YANG MELEKAT PADA DIRI MANUSIA YG BERSIFAT KODRATI DAN FUNDAMENTAL SBG. SUATU ANUGERAH TUHAN YME YG WAJIB DIHORMATI, DIJUNJUNG TINGGI,DAN DILINDUNGI OLEH NEGARA, HUKUM, PEMERINTAH, DAN SETIAP ORANG DEMI KEHORMATAN SERTA PERLINDUNGAN HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA.

CIRI-CIRI POKOK HAM  HAM TIDAK PERLU DIBERIKAN, DIBELI ATAU DIWARISI,

AKAN TETAPI MERUPAKAN BAGIAN DARI MANUSIA SECARA OTOMATIS;  HAM BERLAKU UNTUK SEMUA ORANG TANPA MEMANDANG JENIS KELAMIN, RAS, AGAMA, ETNIS, PANDANGAN POLITIK ATAU ASAL-USUL SOSIAL BANGSA;  HAM TIDAK BOLEH DILANGGAR;

BENTUK-BENTUK HAM Prof. Bagir Manan, 2001  HAK SIPIL, antara lain : Hak diperlakukan sama dimuka hukum, Hak bebas dari kekerasan, Hak untuk hidup dan berkehidupan.

 HAK POLITIK, antara lain : Hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dgn lisan dan tulisan, dan hak menyampaikan pendapat dimuka umum.  HAK EKONOMI, antara lain : Hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, dan hak perdagangan  HAK SOSIAL BUDAYA, antara lain :

Hak memperoleh pendidikan, hak kekayaan intelektual, hak kesehatan, dan hak memperoleh perumahan dan pemukiman.

HAKEKAT PENEGAKAN HAM MERUPAKAN  UPAYA MENJAGA KESELAMATAN EKSISTENSI MANUSIA SECARA UTUH MELALUI AKSI KESEIMBANGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN, KESEIMBANGAN ANTARA KEPENTINGAN PERSEORANGAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN BERSAMA ANTARA INDIVIDU, PEMERINTAH DAN NEGARA.

BENTUK-BENTUK HAM DALAM UU. NO. 39/1999         

Hak untuk hidup; Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; Hak memperoleh keadilan; Hak atas kebebasan pribadi; Hak atas rasa aman; Hak atas kesejahteraan; Hak turut serta dalam pemerintahan; Hak wanita; Hak Anak.

BENTUK-BENTUK HAM DALAM UUD 1945  Hak Kebebasan untuk mengeluarkan

pendapat;  Hak kedudukan yg sama di dalam hukum;  Hak kebebasan berkumpul;  Hak kebebasan beragama;  Hak penghidupan yg layak;  Hak kebebasan berserikat;  Hak memperoleh pengajaran atau pendidikan

TEORI-TEORI DALAM KERANGKA ANALISIS BERKAITAN DGN NILAI-NILAI HAM (Peter Davies, 1994)  TEORI REALITAS (REALISTIC THEORY)  TEORI RELATIVISME KULTURAL (CULTURAL

RELATIVISME THEORY);  TEORI RADIKAL UNIVERSALISME (RADICAL UNIVERSALISME)

TEORI REALITAS (REALISTIC THEORY) Mendasari pandangannya pada asumsi adanya sifat manusia yg menekankan self interest dan egoisme dlm dunia, seperti bertindak anarkis. Dlm situasi anarkis, setiap manusia saling mementingkan diri sendiri, sehingga menimbulkan chaos dan tindakan tidak manusiawi di antara individu dlm memperjuangkan egosime dan self-intrest-nya. Untuk menghadapi situasi demikian negara hrs mengambil tindakan berdasarkan power dan security yg dimiliki dlm menjaga kepentingan nasional dan keharmonisan sosial dibenarkan. Tindakan Yg dilakukankan negara seperti di atas tidak termasuk dlm kategori tindakan pelanggaran HAM oleh negara.

TEORI RELATIVISME KULTURAL (Cultural Relativisme Theory) Bahwa nilai-nilai moral dan budaya bersifat partikular (Khusus), ini berarti nilai-nilai moral bersifat lokal dan spesifik, sehingga berlaku khusus pada suatu negara. Dalam kaitan dengan penegakan/penerapan HAM menurut teori ini ada 3 model, yaitu : 1. Penerapan HAM lebih ditekankan pada hak sipil, hak politik, dan hak pemilikan pribadi: 2. Penerapan HAM lebih menekankan pada hak ekonomi dan sosial; 3. Penerapan HAM lebih menekankan pada penentuan nasib sendiri dalam pembangunan ekonomi; Model Pertama banyak dilakukan oleh negara-negara yg tergolong maju, model kedua banyak diterapkan di negaranegara berkembang, dan model ketiga banyak diterapkan dinegara-negara terbelakang.

TEORI RADIKALISME UNIVERSALITAS  Bahwa semua nilai-nilai HAM adalah bersifat

universal dan tidak bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan adanya perbedaan budaya dan sejarah suatu negara. Kelompok radikal universalitas menganggap hanya ada satu paket pemahaman mengenai HAM, bahwa nilai-nilai HAM berlaku sama di semua tempat dan disembarang waktu serta dapat diterapkan pada masyarakat yg mempunyai latar belakang budaya dan sejarah berbeda. Dgn demikian pemahaman dan pengakuan terhadap nilainilai HAM berlaku sama dan universal bagi semua negara dan bangsa.

PENEGAKAN HAM DI INDONESIA  Pengaturan HAM dlm Peraturan Per-UU-an RI

sebagai acuan normatif dlm pemajuan dan perlindungan HAM: 1. Dlm Kontitusi (UUD Negara RI 1945), (Pasal 28a – 28j) 2. Dlm TAP MPR RI 3. Dlm Undang-Undang; (UU No. 39/1999 Tentang HAM & UU. No. 26/2006 Tentang Pengadilan HAM) 4. Dlm PP, Perpres, dan Peraturan pelaksana lainnnya

HAM SBG. TATANAN SOSIAL Merupakan pengakuan masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai HAM dlm tatananan sosial, politik, ekonomi yang hidup dan berkembang. Dalam rangka menjadikan HAM sbg. Tatanan sosial, maka pendidikan HAM secara kurikuler maupun melalui pendidikan kewarganegaraan (CIVIC EDUCATION) menjadi hal yg penting dan perlu terus dilakukan secara berkesinambungan.

PELANGGARAN HAM  SETIAP PERBUATAN SESEORANG ATAU KELOMPOK ORG

TERMASUK APARAT NEGARA, BAIK SENGAJA ATAU TIDAK SENGAJA ATAU KELALAIAN YG SECARA HUKUM MENGURANGI, MENGHALANGI, MEMBATASI, DAN MENCABUT HAM MANUSIA SESEORANG ATAU KELOMPOK ORANG YG DIJAMIN OLEH UU, DAN TIDAK DIDAPATKAN, ATAU DIKHAWATIRKAN TIDAK AKAN MEMPEROLEH PENYELESAIAN HUKUM YG ADIL DAN BENAR BERDASARKAN MEKANISME HUKUM YANG BERLAKU. (UU No. 26/2000 Tentang Pengadilan HAM).

 PELANGGARAN TERHADAP HAM DAPAT DILAKUKAN, BAIK OLEH

APARATUR NEGARA (STATE-ACTORS) MAUPUN BUKAN APARATUR NEGARA (NON STATE-ACTORS).

 TERHADAP PELANGGARAN HAM TIDAK BOLEH HANYA

DITUJUKAN TERHADAP APARATUR NEGARA, TETAPI JUGA PELANGGARAN YG DILAKUKAN BUKAN OLEH APARATUR NEGARA.

BENTUK PELANGGARAN HAM Pelanggaran HAM dikelompokkan dlm 2 bentuk, yaitu : 1. Pelanggaran HAM berat, meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan; 2. Pelanggaran HAM ringan, yaitu selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat.

KEJAHATAN GENOSIDA Adalah setiap perbuatan yg dilakukan dgn maksud untuk menghancurkan atau memusnakan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, agama. Dgn cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan pisik atau mental yg berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yg akan mengakibatkan musnah secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yg bertujuan mencegah kelahiran dlm kelompok, dan memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

KEJAHATAN KEMANUSIAAN Adalah salah satu perbuatan yg dilakukan sbg. Bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yg diketahuinya bahwa serangan tsb. ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik selain secara sewenang-wenang yg melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemnadulan atau sterilasasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap kelompok tertentu atau perkumpulan yg didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yg telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan orang secara paksa.

Asas Retroaktif Terhadap pelanggaran HAM berat (Genosida dan Kejahatan Kmanusiaan) yg berdasarkan hukum internaisonal dpt digunakan asas retroaktif, diberlakukan pasal mengenai kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yg ditetapkan dgn UU sebagaimana tercantum dlm Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu : “Dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yg ditetapkan dgn UU dgn maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yg adil sesuai dgn pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

POTRET PENEGAKAN HAM DI INDONESIA Secara yuridis-formal sudah banyak aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan, penghormatan dan pemajuan terhadap HAM, namun secara realitas dan faktual masih banyak terjadi berbagai pelanggaran terhadap HAM tersebut, baik oleh individu maupun yang melibatkan aparatur negara, oleh karena itu hal ini masih harus diupayakan untuk diperjuangkan dengan berbagai langkah-langkah yang kongkrit, baik melalui institusi resmi, individu, kelompok, masyarakat maupun oleh pemerintah. Karena pada dasarnya tanggungjawab dalam penegakan, perlindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan HAM itu adalah tanggungjawab semua pihak, baik individu, kelompok masyarakat, pihak swasta maupun pemerintah.

TANGGUNGJAWAB DALAM PENEGAKAN, PEMAJUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAM Tanggungjawab dalam penegakan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM adalah tidak saja dibebankan kepada negara, melainkan juga kepada individu warga negara. Artinya negara dan individu sama-sama memiliki tanggungjawab terhadap penegakan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM