Format Proposal Sinovic.docx

SYARAT DAN KETENTUAN YANG BERLAKU Pendahuluan Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung

Tema Tema Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018 yaitu “Inovasi Pelayanan Publik untuk Percepatan Mewujudkan Nawa Cita dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”

Persyaratan Inovasi Pelayanan Publik 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Selaras dengan tema kompetisi; Memenuhi seluruh kriteria inovasi; Relevan dengan salah satu kategori kompetisi; Telah diimplementasikan minimal 1 (satu) tahun dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran kompetisi sampai dengan waktu dimulainya implementasi inovasi; Diajukan secara online dalam bentuk proposal melalui Sinovik dan wajib disertai dokumen pendukung yang relevan; Menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepantasan; elum pernah menerima penghargaan sebagai kategori terbaik (Top 40/Top 35/Top 25/Top 9) Inovasi Pelayanan Publik pada kompetisi periode sebelumnya; Belum pernah menerima penghargaan sebagai Top 99 Inovasi Pelayanan Publik sebanyak 2 (dua) kali, baik secara berturut-turut maupun tidak, pada kompetisi periode sebelumnya;

Kriteria Inovasi Pelayanan Publik 1. Memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik; 2. Efektif, yaitu memperlihatkan hasil yang nyata dan memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan; 3. Bermanfaat, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik; 4. Dapat ditransfer/direplikasi, yaitu dapat dan/atau telah dicontoh dan/atau menjadi rujukan dan/atau diterapkan oleh unit penyelenggara pelayanan publik lainnya; 5. Berkelanjutan, yaitu mendapat jaminan terus dipertahankan yang diperlihatkan dalam bentuk dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan perundangundangan;

Kategori Inovasi Pelayanan Publik 1. Tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkinerja tinggi; 2. Memajukan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pelayanan publik; 3. Kolaborasi dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik;

4. Pelayanan publik inklusif untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Peserta Kompetisi 1. Peserta kompetisi terdiri atas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah atau satuan-satuan penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungannya; 2. Inovasi yang diikutsertakan dalam kompetisi diajukan dalam bentuk proposal. 3. Apabila inovasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan hasil kerja sama dengan komunitas masyarakat dan/atau sektor swasta, maka harus diajukan atas nama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang bersangkutan; 4. Inovasi badan usaha milik daerah diajukan melalui pemerintah daerah yang bersangkutan 5. Peserta dapat mengajukan lebih dari satu inovasi dalam kompetisi 6. Peserta wajib menyetujui pernyataan bahwa segala informasi dan keterangan yang disampaikan dalam Sinovik adalah benar; jika suatu saat terbukti tidak benar maka penyelenggara berhak mendiskualifikasi peserta dari kompetisi dan/atau membatalkan dan mencabut kembali penghargaan yang telah diberikan

Keikutsertaan Inovasi pelayanan publik harus memenuhi kriteria sebagai berikut; 1. Memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik; 2. Memberikan bukti hasil implementasi; 3. Memberikan manfaat terhadap peningkatan atau perubahan kondisi dan sebagai daya ungkit terhadap percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik; 4. Memberikan jaminan bahwa inovasi pelayanan publik terus dipertahankan, diimplementasikan, dan dikembangkan dengan dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan. Pengajuan proposal inovasi pelayanan publik hanya dapat diajukan secara online melalui situs resmi kompetisi yaitu sinovik.menpan.go.id

Publikasi dan Bimbingan Teknis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan publikasi melalui berbagai mekanisme untuk mengumumkan dan mendiseminasikan penyelenggaraan kompetisi melalui; 1. Pemberitaan di sejumlah media; 2. Sosialisasi baik secara nasional maupun tingkat kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; 3. Bimbingan teknis kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;

Formulir 1

Formulir Standar Pelayanan Isilah formulir sesuai dengan ketentuan Apakah Instansi Anda sudah memiliki Persyaratan dan Layanan?  

Ya Tidak

Apakah Instansi Anda sudah memiliki Sistem, Mekanisme, dan Prosedur terkait layanan yang diberikan?  

Ya Tidak

Apakah Instansi Anda memiliki standar jangka waktu penyelesaian layanan?  

Ya Tidak

Apakah Instansi Anda sudah memiliki Standar Biaya atau Tarif pelayanan?

 

Ya Tidak

Apakah Instansi Anda sudah memiliki Standar Produk Layanan?  

Ya Tidak

Apakah Instansi Anda sudah memiliki Mekanisme Pengelolaan Pengaduan terkait Layanan yang diberikan?  

Ya Tidak

Unggah Dokumen Standar Pelayanan dalam bentuk PDF, ukuran maksimal 2MB

Formulir 2

Formulir Pendukung Isilah formulir sesuai dengan ketentuan Apakah Instansi Anda sudah terhubung dengan SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Publik) yang dikoordinasikan oleh Kementerian PANRB?  

Ya Tidak

Apakah Instansi Anda sudah terhubung dengan SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-LAPOR)  

Ya Tidak

Unggah Dokumen Pendukung (SK Pengelolaan Pengaduan)dalam bentuk PDF, ukuran maksimal 2MB

FORMAT PROPOSAL

Informasi Utama

FORMULIR PROPOSAL Isilah proposal sesuai dengan ketentuan Judul proposal

SISTEM PEMANTAUAN KERAWANAN HUTAN

Tanggal pelaksanaan inovasi pelayanan publik Kategori inovasi pelayanan publik

2018



Tata kelola pemerintahan



Pengentasan kemiskinan



Pendidikan



Kesehatan



Ketahanan Pangan



Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja



Pemberdayaan masyarakat



Pelayanan Publik Responsif Gender



Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup



Ringkasan

Tata kelola Pemerintahan

Ringkaslah proposal anda dalam 300 kata Luasnya kawasan hutan yang tidak sebanding dengan kapasitas pengelola kawasan hutan menyebabkan pengawasan masih lemah. Ancaman dan gangguan keamanan berupa kejahatan terhadap hutan dan hasil hutan belum sepenuhnya dapat terdeteksi sehingga penanganannya masih bersifat reaktif ketika gangguan sudah terjadi dan pada banyak kasus, telah terlambat. Hal tersebut terjadi karena selama ini pelaksanaan pemantauan kerawanan hutan masih mengandalkan cara-cara manual melalui patroli atau dari laporan masyarakat, belum berbasis teknologi dan belum terbangun sistem informasi yang cepat, tepat, akurat dan transparan. Penanganan kejahatan dilakukan ketika sudah ada gangguan atau dari adanya laporan atau bahkan pada saat sudah menjadi perhatian publik dan sudah ada di media massa. Tindakan yang bersifat reaktif tersebut dikarenakan pencegahan dini dengan membangun alert/early warning system masih belum ada. Apabila kasusnya sudah meluas dan terjadi dalam waktu lama tanpa ada tindakan (laten) dan permasalahan yang ada menjadi kompleks maka penanganan akan menjadi sulit dan bahkan tidak terselesaikan. Kondisi pada saat ini adalah alur informasi terkait ancaman dan gangguan keamanan hutan dari tingkat tapak sampai ke tingkat pusat dalam hal ini Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK belum mempunyai alur informasi yang terstruktur sehingga penangannya menjadi tidak efektif dan efisien. Kekurang-efisien-dan-efektifan pengamanan kawasan hutan ini juga ditambah dengan penanganan kasus di tingkat tapak yang masih belum bisa terintegrasi dengan penegak hukum lain sesuai dengan potensi kerawanan kasus. Integrasi penanganan kasus kejahatan kehutanan dengan penegak hukum lain seperti kepolisian, bea cukai dan kejaksaan sangat penting karena kejahatan kehutanan sering tidak berdiri sendiri dan harus melibatkan aparat penegak hukum lain. Dengan demikian sering terjadi kesalahan dalam menentukan (mendeteksi) ancaman dan gangguan keamanan hutan yang berakibat pada kesalahan dalam membuat keputusan dan kelemahan dalam membuat kebijakan pencegahan dan pengamanan hutan.

Tujuan Inisiatif

Gambarkan/Jelaskan tujuan inisiatif ("gagasan") munculnya inovasi ini. Jawaban disampaikan dalam paling banyak 200 kata Pelaksaan pencegahan kerusakan hutan dan pengamanan hutan dari tindakan non-prosedural maupun tindak kejahatan masih bersifat parsial, hal tersebut masih dilakukan oleh masing-masing instansi dan

bergerak tanpa ada sinergi, sehingga penanganan belum berjalan terpadu dan berkesinambungan. Hal ini tidak akan terjadi jika telah terbangun sistem pemantauan kerawanan hutan yang selalu terbarukan dan secara efektif tersalurkan (effective information sharing) sebagai bahan pengambilan kebijakan dan pengembangan strategi pengamanan hutan. Untuk itu guna memenuhi azas akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi (waktu dan biaya), maka diperlukan sebuah perubahan sistem pemantauan kerawanan hutan yang dapat menjadi terobosan baru dalam penanganan kejahatan kehutanan yang dapat diukur sesuai dengan kewenangan yang ada.

Keselarasan

Dalam upaya menjawab permasalahan ancaman dan ganguan ide utama yaitu membangun terobosan baru dalam mendeteksi kerawanan berupa ancaman dan gangguan yang terjadi di dalam atau di luar kawasan hutan. Hal tersebut didukung dengan terbangunnya sistem data dan informasi yang terbarukan dan terintegrasi yang selanjutnya, dengan melalui analisis data tersebut dapat dihasilkan informasi yang dipakai untuk mengambil kebijakan terhadap penerapan sistem 1 (satu) komando pelaksanaan pengamanan hutan.

Signifikansi (Arti Penting)

Jelaskan bagaimana inisiatif ini berperan penting dalam mengatasi kekurangan/ kelemahan tata kelola, administrasi umum atau pelayanan publik di suatu negara atau wilayah tertentu. Inisiatif tersebut harus berdampak positif terhadap kelompok-kelompok penduduk, termasuk kelompok yang rentan (yaitu anak-anak, perempuan, orang tua, orang cacat, dll.) dalam konteks negara atau wilayah Anda.Jawaban disampaikan dalam paling banyak 200 kata

Selama ini penanganan kejahatan dilakukan ketika sudah ada gangguan atau dari adanya laporan atau bahkan pada saat sudah menjadi perhatian publik dan sudah ada di media massa. Tindakan yang bersifat reaktif tersebut dikarenakan pencegahan dini dengan membangun alert/early warning system masih belum ada. Ancaman dan gangguan Kawasan hutan mempunyai dampak yang penting bagi kehidupan dan keberlanjutan ekosistem. Kerusakan Kawasan hutan akibat pembalakan liar, perambahan, penambangan illegal dan aktivitas lainya bepengaruh kepada kehidupan masyarakat maupun negara oleh karena itu implementasi alur informasi yang cepat, akurat dan realtime yang disampaikan oleh Polisi Kehutanan (Polhut) menjadi sebuah solusi untuk mendeteksi secara dini adanya bentuk ancaman terhadap keutuhan Kawasan hutan dan mengamankan Kawasan hutan dari segala bentuk gangguan.

Inovasi

Jelaskan mengapa inisiatif ini inovatif dalam konteks negara atau wilayah Anda. Jawaban disampaikan dalam paling banyak 100 kata

Pembaharuan ini akan dibuktikan dengan adanya aplikasi peta kerawanan secara digital (informasi spasial) yang memperlihatkan lokasi kejadian dengan mencantumkan titik-titik koordinat yang akurat di dalam peta kerawanan berdasarkan data dan informasi yang dikirim dari tingkat tapak. Aplikasi ini dibuat user friendly yang dapat diakses dengan peralatan sederhana seperti telepon seluler. Melalui aplikasi ini dimungkinkan adanya sistem peringatan dini (early warning system) dan kesiagaan (alert system) terhadap ancaman keamanan hutan yang terjadi. Selain itu aplikasi tersebut juga dapat dipakai sebagai alat penyampaian informasi secara real time (pada saat itu juga) adanya gangguan keamanan hutan dari tingkat tapak sampai kepada pengambil kebijakan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan penanganan terhadap ancaman dan gangguan dapat terstruktur, seragam, dan terpantau baik oleh pengelola tapak maupun pejabat berwenang lainnya secara terus menerus. Data dan informasi kerawanan keamanan hutan yang dapat disajikan secara cepat, real time dan akurat merupakan prasyarat utama penanganan kejahatan kehutanan, dan hal tersebut dapat dipenuhi melalui aplikasi pemantauan kerawanan hutan (SPARTAN)

Transferabilitas

Apakah inovasi tersebut memiliki potensi dan/atau terbukti telah diterapkan dan diadaptasi (disesuaikan) ke dalam konteks lain (misalnya negara atau wilayah lain)? Jika ya, tolong jelaskan di mana dan bagaimana prosesnya. Jawaban disampaikan dalam paling banyak 100 kata

Sistem apilkasi SPARTAN pada awalnya di uji coba dalam rangka menceteksi ancaman dan gangguan di Provinsi Papua Barat, dalam hal ini dilakukan penceteksi dini terhadap kegiatan illegal logging di Sorong. Karena di nilai berhasil dalam rangka service type operation yang mendukung mission type operation oleh sebab itu dilakukan training dan sosialisasi kepada Polhut yang berada di tingkat daerah dan UPT KLHK; Sebagai dasar pengimplementasian dengan membangun kelembagaan pengamanan terpadu di beberapa provinsi yang dilaksanakan pada tahap jangka menengah. Namun pada tahap jangka pendek telah dilaksanakan pengembangan kelembagaan di provinsi NTB yang menjadi provinsi model dalam pelaksanaan pengamanan terpadu dengan menggunakan SPARTAN sebagai basis analisis data kerawanan. Hal ini tertuang dalam SK Gubernur NTB No 522-205 Tahun 2018

tanggal 14 Mei 2018 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Resiko atas tidak efektifnya penggunaan SPARTAN dalam menjawab tantangan dan ancaman kerawanan hutan diminimalkan dengan pengembangan sistem ini berjalan bersama dan dilaksanakan sesuai dengan komitmen masing-masing pihak dalam melakukan pengamanan hutan secara terpadu. Untuk itu sebagai pra-kondisi maka dibangun kesepahaman antar sektor yang terlibat mengenai pentingnya akurasi dan alur informasi serta keterpaduan penanganan. Terbukti dalam uji coba selama 4 bulan laporan ancaman dan gangguan mengamai peningkatan yang signifikan; Contoh: Program ini pada awalnya dilaksanakan di 3 wilayah Puskesmas yang menjadi pilot proyek program malaria. Karena sangat berhasil menurunkan angka kesakitan malaria, program ini diadopsi oleh Dinas kesehatan sejak tahun 2010. Sampai saat ini seluruh Puskesmas (20 Puskesmas) yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni telah menerapkan sistim EDAT sehingga terjadi penurunan angka kesakitan malaria dari 114.9 per 1000 penduduk menjadi 2.7 per 1000 penduduk tahun 2016. Sumber Daya

Sumber daya apa (yaitu keuangan, manusia atau lainnya) yang digunakan untuk melaksanakan inovasi tersebut? Jawaban disampaikan dalam paling banyak 100 kata - Pendanaan untuk pembangunan sistem aplikasi SPARTAN ini didukung oleh APBN melalui DIPA Direktorat PPH dan pada saat proses pembangunan ini berlangsung, SPARTAN mendapat dukungan para mitra donor UNDP; - Sumber daya manusia dalam mengembangkan aplikasi SPARTAN berasal dari sumber daya internal Ditjen PHLHK; - Infrastruktur serta penyedia layanan database dibangun secara mandiri yang bertujuan untuk memudahkan mengelola, mengembangkan serta melakukan monitoring terhadap kualitas sistem aplikasi tersebut;

Dampak

Apakah inovasi ini telah dievaluasi secara resmi skala dampaknya, melalui evaluasi internal atau eksternal misalnya evaluasi yang dilakukan oleh APIP atau lembaga lain yang relevan. 

Ya



Tidak

Saat ini belum dilakukan evaluasi secara resmi, namun dalam meningkatkan pemberharuan system dilakukan upaya evaluasi berkala untuk meningkatkan performance dari aplikasi tersebut. Dalam hal bisnis proses penyampaian alur infromasi selalu dilakukan evaluasi internal untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi dari system tersebut.

Keterlibatan

Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat, dan apa peran dan kontribusi mereka dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi inovasi ini. Jawaban disampaikan dalam paling banyak 200 kata -

-

-

-

Pelajaran yang Dipetik

Direktur Jenderal Penegakan Hukum, yang merupakan atasan langsung dari Project Leader (PL). Dirjen Gakkum merupakan pemegang komando tertinggi di dalam semua proses penegakan hukum, baik pencegahan maupun penindakan. Dirjen Gakkum menjadi pendukung utama proyek ini karena proyek ini menjadi salah satu sub-sistem pendorong sistem yang sudah dicanangkan di dalam Ditjen Gakkum yaitu Center of Inteligent Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Direktur RPP PKTL merupakan mitra PL. Direktorat RPP memilki system yang memiliki akses ke pengelola hutan di tingkat tapak, sehingga system pemantauan kerawanan hutan yang akan dikembangkan dapat ditautkan kedalam system yang sudah dikembangkan Dit RPP. Deputi Menkopolhukam, yang merupakan mitra utama dalam penegakan hukum kehutanan, dan saat ini merupakan Ketua Pokja Keamaman Nasional yang dibentuk melalui Keputusan Presiden. Kementerian Koordinator Polhukam merupakan pendukung utama yang harus dilibatkan dalam rangka menjalin koordinasi antar sektor yang terkait. Dinas LHK yang berada di provinsi merupakan pendukung utama di dalam koordinasi dan operasional di tingkat daerah dan lapangan. Kepala UPT KLHK menjadi unsur penting yang berdasarkan komando, akan bergerak sebagai pelaksana penegakan hukum utama di lapangan;

Gambarkan pelajaran apa yang dipetik, serta usulan ide agar inovasi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut atau gambarkan kekhususan inovasi yang membuat inovasi ini hebat, yang membawa perubahan yang lebih cepat dan lebih luas. Jawaban disampaikan dalam paling banyak 100 kata Contoh: -

sistem aplikasi ini mempermudah Polhut di tingkat tapak untuk melakukan penyampaian ancaman dan gangguan secara realtime,

-

-

-

sehingga laporan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan operasi gabungan, operasi mandiri dan sosialisasi; sistem ini memperpendek waktu penanganan dari tingkat tapak ke tingkat pusat, sehingga intervensi dari pusat dapat langsung di tindaklanjuti; system aplikasi ini sebagai dasar monitoring Kawasan hutan secara menyeluruh; sistem penanganan kejahatan kehutanan yang bersifat parsial, manual dan dilakukan masing-masing pihak di tingkat tapak berubah menjadi menjadi terpadu, sistematis, responsif, profesional berbasis hasil analisis pantauan kerawanan berupa ancaman dan gangguan keamanan hutan secara efektif, efisien, akuntabel dan dapat dimonitor dan dievaluasi setiap saat (real time) dengan kondisi faktual di lapangan dan tingkat yang berjenjang sesuai kewenangan sehingga penanganan kejahatan kehutanan dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien. Dampak dari adanya perubahan sistem ini dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan dan menurunkan biaya penegakan hukum (efisiensi) secara signifikan dalam jangka panjang, karena: - Kejahatan atau kegiatan melawan hukum (illegal) terkait dengan hutan dan kehutanan sudah dapat dideteksi (ancaman) pada saat kegiatan masih di tingkat awal dan belum menjadi besar, sehingga penanganan dapat tuntas dan jauh lebih mudah mengatasinya; - Kejahatan atau kegiatan melawan hukum (illegal) terkait dengan hutan dan kehutanan (gangguan) sudah dapat segera diredam di tingkat hulu (di dalam kawasan) sehingga penegak hukum di tingkat hilir (bea cukai, karantina, polisi) tidak banyak terbebani dengan kasus-kasus kejahatan kehutanan