Filsafat.doc

Perkembangan teknologi ke arah serba digital saat ini semakin pesat. Pada era digital seperti ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Teknologi telah dapat digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan apapun tugas dan pekerjaan. Peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital. Era digital telah membawa berbagai perubahan yang baik sebagai dampak positif yang bisa gunakan sebaik-baiknya. Namun dalam waktu yang bersamaan, era digital juga membawa banyak dampak negatif, sehingga menjadi tantangan baru dalam kehidupan manusia di era digital ini. Tantangan pada era digital telah pula masuk ke dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi itu sendiri. Era digital terlahir dengan kemunculan digital, jaringan internet khususnya teknologi Informasi komputer. Media baru era digital memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan atau internet. Media massa beralih ke media baru atau internet karena ada pergeseran budaya dalam sebuah penyampaian informasi. Kemampuan media era digital ini lebih memudahkan masyarakat dalam menerima informasi lebih cepat. Dengan media internet membuat media massa berbondong-bondong pindah haluan. Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia, lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju telah banyak bermunculan. Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas dan terkendali.

Yang mendasari revolusi era digital adalah perkembangan komputer elektronik digital khususnya mikro prosesor dengan kinerjanya terus meningkat, yang memungkinkan teknologi komputer dapat ditransmisi ke berbagai objek seperti yang saat ini menjadi trend kamera pemutar musik pribadi. Tidak kalah pentingnya adalah perkembangan teknologi transmisi termasuk jaringan komputer berakses internet, penyiaran digital, ponsel berbasis Third-Generation Technology atau 3G, yang berkembang pesat pada tahun 200038, juga memainkan peran yang sangat besar dalam revolusi digital karena secara bersamaan media digital tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat modern akan informasi, komunikasi, dan konektifitas online. Teknologi Informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi.

IPTEK kkebumian Peran IPTEK kebumian sangat dimungkinkan untuk menunjang tiga pilar utama yang diusung oleh konsep pembangunan berkelanjutan (yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat. Pembangunan Nasional memerlukan kesepakatan semua pihak untuk memadukan tiga pilar pembangunan berkelanjutan secara propostonal.

PENINGKATAN KEMAMPUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teknologi merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan daya saing dan kualitas hidup suatu bangsa. Iptek berupaya memecahkan persoalan kekinian dan mengantisipasi masalah masa depan. Dengan adanya permasalahan terkini di bidang pangan dan energi, pembangunan iptek juga berupaya untuk menyediakan alternatif teknologi melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan dalam dua bidang tersebut. Di samping itu, perhatian besar juga diarahkan pada pengembangan iptek bidang kesehatan dan obat-obatan, pertahanan, transportasi, serta informasi dan telekomunikasi. I. Permasalahan yang Dihadapi Pembangunan iptek masih terkendala oleh berbagai permasalahan, antara lain tingkat kemampuan dan kapasitas kelembagaan iptek nasional yang masih rendah. Pada tahun 2001 Indonesia berada pada urutan ke-60 dari 72 negara dalam Indeks Pencapaian Teknologi (IPT). Sementara itu, menurut World Economic Forum (WEF) tahun 2004, Indeks Daya Saing Pertumbuhan (growth competitiveness index) Indonesia hanya menduduki peringkat ke-69 dari 104 negara. Salah satu penyebab rendahnya daya saing tersebut adalah lemahnya kebijakan pengembangan teknologi dalam memfasilitasi kebutuhan peningkatan produktivitas di samping masalah institusi publik dan kondisi makro ekonomi. Masih minimnya sumber daya iptek tercermin pula dari rendahnya kualitas SDM di bidang iptek. Rasio tenaga peneliti Indonesia pada tahun 2002 adalah 5,0 peneliti per 10.000 penduduk, lebih kecil jika dibandingkan dengan Malaysia sebesar 8,0. Di samping itu, belum terbentuk kompetensi inti yang bisa menjadi pusat unggulan pembangunan iptek jangka panjang. Sementara itu, kapasitas institusi-institusi iptek di pusat dan daerah masih belum kuat. Berbagai permasalahan tersebut, antara lain, diakibatkan oleh keterbatasan anggaran iptek yang rasionya dengan PDB hanya sekitar 0,05 persen. Berdasarkan rekomendasi UNESCO, rasio anggaran iptek yang memadai adalah sebesar 2 persen. Kecilnya anggaran iptek tersebut berakibat pada terbatasnya fasilitas riset, kurangnya biaya untuk operasi dan pemeliharaan, serta rendahnya insentif untuk peneliti. Permasalahan yang lain adalah lemahnya peran iptek dalam sektor produksi nasional yang antara lain ditunjukkan oleh kurangnya efisiensi dan rendahnya produktivitas, serta minimnya kandungan teknologi dalam kegiatan ekspor. Menurut Indikator Iptek Indonesia Tahun 2003, ekspor produk industri manufaktur pada tahun 2002 didominasi oleh produk dengan kandungan teknologi rendah yang mencapai 60 persen; sedangkan produk teknologi tinggi hanya mencapai 21 persen. Sementara itu, produksi barang elektronik yang dewasa ini mengalami peningkatan ekspor, pada umumnya merupakan kegiatan perakitan yang komponen impornya mencapai 90 persen. Permasalahan lain dalam pembangunan iptek di Tanah Air adalah belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek yang menjembatani interaksi antara kapasitas penghasil iptek dan kebutuhan pengguna. Hal ini dapat terlihat dari belum tertatanya infrastruktur iptek, antara lain institusi yang mengolah dan menerjemahkan hasil pengembangan iptek menjadi preskripsi teknologi yang siap pakai untuk difungsikan dalam sistem produksi. Di samping itu, masalah tersebut dapat dilihat dari belum efektifnya sistem komunikasi antara lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) dan pihak industri, yang antara lain berakibat pada minimnya keberadaan industri kecil dan menengah berbasis teknologi.

Sementara itu, sinergi kebijakan iptek dengan kebijakan pembangunan lainnya juga belum berjalan dengan baik, sehingga kegiatan iptek belum dapat memberikan hasil yang signifikan. Keadaan ini ditunjukkan dari belum terintegrasinya kebijakan bidang pendidikan, industri, dan iptek sehingga mengakibatkan kapasitas yang tidak termanfaatkan pada sisi penyedia, tidak berjalannya sistem transaksi, dan belum tumbuhnya permintaan dari sisi pengguna, yaitu industri. Di samping itu, kebijakan fiskal juga dirasakan belum kondusif bagi pengembangan kemampuan iptek. Kejadian bencana tsunami dan bencana alam lainnya yang menimbulkan banyak korban merupakan salah satu indikasi masih lemahnya pemanfaatan iptek untuk mengantisipasi timbulnya bencana alam. Wilayah Indonesia dalam konteks ilmu kebumian global merupakan wilayah yang rawan bencana sehingga pembangunan Indonesia yang mampu mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana merupakan suatu keharusan. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil–Hasil yang Dicapai Untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas, kebijakan peningkatan kemampuan iptek diarahkan untuk (1) peningkatan fokus, kualitas, dan kapasitas penelitian dan pengembangan iptek melalui penentuan bidang-bidang unggulan yang mencakup (a) pembangunan ketahanan pangan, (b) penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan, (c) pengembangan teknologi dan manajemen transportasi, (d) pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, (e) pengembangan teknologi pertahanan, dan (f) pengembangan teknologi kesehatan dan obat-obatan. Pemilihan enam bidang prioritas ini dilandasi oleh potensi sumber daya yang dimiliki, pengembangan teknologi strategis, dan pemenuhan kebutuhan dan kepentingan nasional jangka panjang; (2) pengembangan berbagai skema insentif; (3) percepatan proses difusi, pengembangan mekanisme intermediasi dan pemanfaatan iptek yang lebih efektif; (4) penguatan kelembagaan iptek dengan mendorong mobilitas peneliti, peningkatan kerja sama vertikal dan horizontal, menciptakan sinergisme kebijakan dan keterpaduan program iptek dengan sektor lainnya; dan (5) pemantapan sistem nasional inovasi. Untuk meningkatkan kemampuan iptek nasional telah dilakukan berbagai upaya yang mencakup antara lain kegiatan litbang dan rekayasa di bidang bioteknologi pertanian, peternakan, dan kesehatan; pengembangan teknologi kelautan; pengembangan energi alternatif dan strategis, penguasaan teknologi informasi; teknologi dirgantara dan antariksa; teknologi transportasi; teknologi pertahanan; teknologi air bersih; teknologi elektronika; sistem informasi spasial; mitigasi bencana; litbang di bidang pengukuran, standardisasi, pengujian dan mutu; dan pengembangan iptek tepat guna. Pengembangan roadmap teknologi dalam bidang-bidang tersebut merupakan langkah awal untuk memperjelas posisi, status, prioritas, dan arah pembangunan iptek. Kegiatan riset unggulan dan tematis yang bersifat kompetitif, meliputi Riset Unggulan Terpadu Internasional (RUTI) dan Riset Unggulan Terpadu (RUT), terus dilakukan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memacu penguasaan riset dasar dan kerja sama internasional dalam menghasilkan publikasi ilmiah internasional dan hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Program RUTI merupakan kerja sama penelitian dengan para peneliti dari mancanegara yang telah dilaksanakan selama 3 tahun. Program ini dalam periode tersebut melibatkan 33 penerima hibah RUTI dari beberapa bidang penelitian, yaitu

pertanian dan pangan, kesehatan, lingkungan, kelautan, energi, teknologi informasi dan mikroelektronika. Sementara itu, program RUT yang difokuskan untuk penguasaan ilmu-ilmu dasar, sejak tahun 1993 hingga saat ini telah menghasilkan 1.871 topik penelitian. Beberapa penelitian tematik strategis, seperti penelitian yang terkait dengan bidang teknologi pertahanan dan pengembangan energi alternatif, semakin dikembangkan. Di bidang teknologi pertahanan telah dihasilkan prototipe sistem roket balistik dengan diameter 150 mm dan 250 mm. Uji terbang roket tersebut telah dilakukan untuk jenis RX-1110.01.01; RX-1512.02.02; RX-2428.03.01 dan 2 jenis roket RX-70. Selain itu, telah dikembangkan kendaraan tempur berupa Mobile Shooting Range. Kerja sama pengembangan teknologi pertahanan dilakukan antara lembaga riset dan pihak TNI, PT LEN, PT PINDAD, dan PT DI. Di bidang teknologi dirgantara, telah diupayakan penguasaan teknologi satelit oleh LAPAN bekerja sama dengan salah satu universitas di Jerman. Kerja sama tersebut bertujuan untuk membuat satelit mikro yang direncanakan akan diluncurkan pada awal 2006 ke orbit polar Low Earth Orbit yang peluncurannya bekerja sama dengan Indian Space Research Organization (ISRO). Untuk mengatasi krisis energi, telah dilakukan berbagai riset energi baru dan terbarukan, yang hasilnya antara lain (1) pengembangan pemanfaatan batu bara kalori rendah untuk pembangkit listrik, (2) pengembangan biofuel (biodiesel, dan bio-etanol/gasohol E-10) ke tahap produksi sehingga diharapkan layak jual di pasar energi. Jenis energi yang menjadi prioritas adalah biodiesel, bioetanol, biooil, panas bumi, batu bara, surya, nuklir, angin, dan fuel cell. Di samping itu, pengembangan teknologi pemanfaatan batu bara dan gas menjadi perhatian penting untuk menyubstitusi penggunaan bahan bakar minyak bumi. Oleh karena itu, peranan litbang iptek untuk energi menjadi semakin jelas dalam mendukung kebijakan energi yang berbasis teknologi. Untuk pengembangan energi alternatif telah dilakukan pemanfaatan Sistem Konversi Energi Angin (SKEA) oleh LAPAN untuk keperluan pengairan dan peternakan di Bantul, DIY. Di samping itu, sedang dikembangkan kerja sama dengan PLN untuk litbang serta rancang bangun SKEA skala besar hingga 300 kw dan penerapan PLTS skala menengah yang dapat dihubungkan dengan jaringan PLN (Grid Connection). Selain itu, telah diterimanya opsi pemanfaatan tenaga nuklir sebagai bagian perencanaan sistem energi nasional jangka panjang dalam Cetak Biru Pengelolaan Energi Nasional 2005–2025. Terkait dengan pengembangan teknologi pangan telah dilakukan pengembangan padi transgenik yang tahan penggerek batang, penyakit blas dan toleran kekeringan; produksi berbagai varietas unggul padi sawah; rekayasa dan rancang bangun alat mesin agro industri berkomponen lokal, seperti pabrik kelapa sawit berskala medium; teknologi pertanian lahan kering; pengembangan teknologi sexing dan trasfer embrio pada ternak, penelitian bioteknologi pangan fungsional; bio katalis, eksplorasi actinomycetes dan fungi potensial. Untuk menunjang pengembangan peternakan, telah dikembangkan Suplemen Pakan Multinutrien dan High Quality Feed Supplement. Dalam kaitan pengembangan teknologi kesehatan dan obat-obatan sedang dilaksanakan berbagai litbang, antara lain eksplorasi mikroba endofitik guna pencarian obat baru, termasuk anti ion-channel untuk pengobatan HIV, SARS, dan sejenisnya; litbang obat berbasis bioteknologi untuk penyakit demam berdarah, antikanker; anti diabetetes yang siap masuk industri. Selain itu, dikembangkan pula penguasaan produksi instrumen medik, seperti Renograf untuk uji fungsi ginjal; Thyroid Uptake untuk uji

penyerapan iodium, rekayasa dan inovasi unit X-Ray diagnostik; serta pengembangan bank jaringan yang memproduksi amnion steril untuk beragam penyembuhan luka dan sisa operasi. Demikian pula, pengembangan obat-obatan herbal terstandar terus dikembangkan, antara lain melalui kerja sama dengan China Academia of Chinese Traditional Medicine. Eksplorasi mikroba endofilik penghasil antibiotik serta penguasaan teknologi Molecular Farming; pengembangan antikolesterol derivat lovastatin juga terus dikembangkan. Terkait pemantauan pemanfaatan tenaga nuklir sedang disusun RPP Perizinan, Pembangunan, Pengoperasian, dan Dekomisioning Reaktor Nuklir; dan beberapa peraturan teknis untuk keselamatan PLTN. Jumlah perizinan untuk fasilitas radiasi dan zat radioaktif yang telah diterbitkan berjumlah 3.239 buah untuk industri, 2.971 buah untuk bidang kesehatan, 19 buah untuk penelitian dan 2.162 buah untuk petugas proteksi radiasi. Selain itu, inspeksi telah dilakukan pada 283 instansi kesehatan dan 70 instansi penelitian. Upaya pembinaan terhadap pengguna nuklir melalui penyuluhan dan sosialisasi terus dilakukan untuk menumbuhkan budaya keselamatan dalam pemanfaatan tenaga nuklir. Dalam bidang transportasi telah dilaksanakan litbang transportasi darat, laut, dan udara untuk meningkatkan pelayanan transportasi nasional. Salah satu produk yang sedang dikembangkan adalah pesawat permukaan (Wing In Surface Effect = WISE), pengembangan teknologi jaringan angkutan antarpulau, rancang bangun fasilitas uji dinamik dan instrumentasi kereta api, pengembangan kapal Catamaran untuk wisata bahari daerah, dan pengembangan mesin sepeda motor. Dalam bidang informasi, dan telekomunikasi telah dikembangkan perpustakaan digital, pembangunan pemancar TVUHF di perbatasan NTT dan Timor Leste 35 Channel, pembangunan sistem telekomunikasi radio terpencil dengan sistem nirkabel frekuensi 2,4 GHz; pengembangan telepon perdesaan dan stasiun relay dan penerima televisi multikanal di daerah terpencil. Dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan iptek, kegiatan yang telah dilakukan mencakup upaya peningkatan sumber daya manusia, pembangunan fasilitas dan pusat iptek, pembangunan inkubator, penguatan organisasi iptek, seperti Dewan Riset Nasional dan Daerah, penyempurnaan sistem insentif, pengembangan regulasi iptek, dan pengembangan HKI. Kegiatan utama tersebut ditujukan untuk lebih mendorong upaya penguatan kapasitas dan peran lembaga iptek dalam pembangunan nasional. Penguatan kelembagaan iptek di pusat dan daerah dilakukan melalui pemasyarakatan program HKI dan pembentukan Sentra HKI; penguatan infrastruktur lembaga litbang dan laboratorium uji dan kalibrasi; dan penyusunan kriteria akreditasi pranata litbang. Dalam rangka meningkatkan keterpaduan kebijakan iptek nasional, terus dikembangkan berbagai model pendekatan, seperti Forum Perencanaan Pembangunan Iptek, peningkatan sinergi pelaksanaan program riset unggulan, dan identifikasi penentuan prioritas program penelitian jangka panjang. Dalam rangka memperkuat peran iptek untuk meningkatkan kapasitas produksi telah dilakukan beberapa langkah berupa peningkatan peran pranata metrologi dan pengujian; peningkatan kemampuan industri kecil, menengah, dan koperasi yang berbasis teknologi melalui pemanfaatan jaringan sistem

informasi teknologi dan asistensi teknis; pengembangan lembaga keuangan modal ventura dan start-up capital; serta pengefektifan sistem insentif. Upaya untuk mengefektifkan sistem insentif dilakukan agar pola-pola insentif dapat secara nyata mendukung implementasi peningkatan kapasitas teknologi di industri dan dunia usaha. Program insentif untuk memacu aplikasi iptek di dunia usaha dilakukan melalui program Riset Unggulan Kemitraan dan Katalis Teknologi yang berusaha mempercepat penerapan hasil penelitian melalui pematangan hasil penelitian. Pematangan yang dimaksud adalah menaikkan nilai tawar dari teknologi tersebut melalui tahapan-tahapan untuk menjadi layak teknis dan layak komersial. Tahapan tersebut dimulai dengan orientasi pasar, antara lain sertifikasi, paten, trial market, analisis pasar dan studi kelayakan. Di samping itu, telah dilakukan pengembangan dan sosialisasi berbagai program insentif untuk mendorong percepatan proses adopsi, inovasi, dan difusi teknologi di kalangan industri, perguruan tinggi, dan masyarakat, dan telah ditingkatkan kegiatan diseminasi teknologi ke daerah melalui program Iptekda dan kerja sama riset dengan perusahaan. Selanjutnya, dilakukan pula program riset untuk pengembangan komoditas ekonomis unggulan berupa program Riset Unggulan Strategis Nasional (RUSNAS) yang sejak diluncurkan sampai sekarang telah membiayai enam topik mulai dari Teknologi Informatika dan Mikroelektronika, Buah Unggulan Tropis, Budi Daya Ikan Kerapu, Industri Hilir Kelapa Sawit, Diversifikasi Pangan Pokok, hingga Engine Aluminium Paduan. Kegiatan Rusnas yang berjangka panjang ini telah menciptakan sejumlah hasil antara (intermediate output), antara lain Residential Gateway, Radiosonde Tipe 168A, prototipe Radiosonde Digital-GPS, Aplikasi Remote Terminal Unit (RTU) untuk sistem listrik PT PLN, varietas pepaya IPB1, IPB2, IPB10, varietas nenas cayenne dan queen, mi jagung instant, formula pakan ikan, dan prototipe motor bakar 500 cc. Selain itu, telah dilaksanakan uji coba Start-Up Capital Program (SUCP) melalui kerja sama dengan Lembaga Modal Ventura. Program SUCP dimaksudkan untuk mendorong berdirinya Industri Pemula Berbasis Teknologi yang menghasilkan produk inovatif yang dikembangkan oleh peneliti dalam negeri. Kegiatan ini mencoba memadukan inovasi dengan technopreneurship yang melahirkan industri baru yang prospektif. Program SUCP masih menghadapi kendala, yaitu dari sisi pemilik inovasi yang masih gamang melepas inovasi ke tangan entrepreneur (trust problem), sedangkan lembaga modal ventura masih beroperasi seperti perbankan konvensional. Di samping itu, dilakukan pula pengembangan dan pemanfaatan plasma nutfah dan tanaman untuk pembuatan obat alami, obat herbal terstandar yang siap dikomersialisasi. Sementara itu, teknologi penginderaan jauh sudah dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi harian Zona Potensi Penangkapan Ikan di 22 kabupaten; dan untuk memantau daerah perbatasan dan memberikan informasi daerah rawan pembalakan liar (illegal logging). Untuk meningkatkan mekanisme intermediasi iptek telah dan sedang ditempuh serangkaian kegiatan, seperti penyediaan informasi iptek dan komersialisasi teknologi; penyediaan jasa konsultasi dan asistensi teknis melalui pengembangan liaison officer; pengembangan sistem komunikasi, koordinasi dan pola kemitraan antar kelembagaan iptek; peningkatan partisipasi pemerintah daerah dan pengembangan pola

kemitraan iptek-industri; peningkatan apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pembudayaan iptek; pengembangan prasarana untuk mendukung standar mutu produk dunia usaha, pengembangan teknoentertainment, serta pengembangan dan pemanfaatan iptek berbasis kearifan tradisional serta sumber daya lokal. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendorong pemanfaatan hasil litbang iptek oleh dunia usaha dan industri. Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran iptek kepada masyarakat luas, telah dikembangkan Pusat Peragaan Iptek (PUSPA IPTEK) di Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Selain itu, dikembangkan pula Peragaan Iptek Keliling dan Wisata Iptek yang bertujuan meningkatkan upaya pembudayaan iptek kepada anak sekolah dan generasi muda. Selain itu, untuk mengembangkan industrial cluster dalam memacu peningkatan perekonomian daerah, dibentuk Business Technology Center (BTC). BTC diharapkan mampu mendiseminasikan hasil iptek di daerah dengan memanfaatkan teknologi tepat guna. Hingga saat ini telah berdiri tiga BTC, yakni di Jakarta, Yogyakarta dan Batam. Dalam upaya diseminasi informasi, sampai saat ini telah dilaksanakan program warung informasi iptek (Warintek). Program ini termasuk dalam Digital and Virtual Libraries dan diharapkan menjadi ujung tombak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (information and communication technology/ICT). WARINTEK yang telah dikembangkan di daerah-daerah diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, pengembangan Warintek diharapkan dapat turut mempersiapkan masyarakat agar sadar akan pentingnya ICT dalam mendukung berbagai kegiatan, termasuk dalam mendorong pembangunan industri, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat, serta memberikan kontribusi dalam mengurangi kesenjangan informasi dalam masyarakat. Selanjutnya, sedang dirintis pula Program Indonesia Go Open Source (IGOS) guna memberikan kemudahan pemanfaatan aplikasi komputer yang legal dan murah. Program ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur teknologi informasi nasional dalam rangka memperlancar pertukaran informasi dengan memanfaatkan perkembangan infrastruktur informasi global berupa Open Source Software (OSS). Dalam jangka waktu satu tahun terakhir ini, telah dilakukan berbagai kegiatan untuk memanfaatkan pengembangan OSS di kalangan perguruan tinggi, masyarakat, asosiasi, pengembang lokal, dan vendor TI besar. Dalam rangka meningkatkan sinergi kebijakan iptek dengan bidang-bidang pembangunan yang lain, beberapa langkah telah dilakukan, antara lain melalui penyusunan regulasi yang kondusif untuk memacu pertumbuhan pembangunan iptek. Untuk itu diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya mengatur (1) kepemilikan atas HKI serta hasil litbang yang dibiayai Pemerintah; (2) mekanisme alih teknologi; dan (3) penggunaan pendapatan untuk pengembangan lembaga yang bersangkutan. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk mendorong minat kalangan perguruan tinggi dan lembaga litbang untuk mengembangkan potensinya dengan imbalan yang memadai. Dalam rangka memperkuat basis data iptek nasional, pada penghujung tahun 2004 telah dihasilkan data statistik iptek nasional di bidang pemerintahan. Data statistik iptek ini diharapkan dapat digunakan untuk memotret secara akurat kondisi riil serta kecenderungan perkembangan iptek nasional sehingga dapat dijadikan dasar bagi perencanaan pengembangan iptek untuk mendukung pembangunan nasional.

Contoh sinergisme kebijakan yang dapat ditempuh dengan melibatkan beragam stakeholder adalah pelaksanaan program pengembangan ilmu pengetahuan tradisional (indigenous knowledge) dan pelindungan sumber daya genetik lokal. Kegiatan tersebut mendapat perhatian besar dan menjadi komitmen global yang dideklarasikan pada Peringatan Konferensi Asia Afrika 2005. Deklarasi ini dimuat dalam Joint Ministerial Statement on The New Asian African Strategic Partnership Plan of Action, dalam Economic Cooperation. Diharapkan deklarasi tersebut mampu menampung aspirasi negara-negara Asia Afrika yang mayoritas memiliki keragaman hayati dan keunikan budaya (folklor) yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain sehingga dapat berjuang bersama-sama dalam pengelolaan dan pelindungan pengetahuan tradisional. Upaya peningkatan penguasaan dan peran iptek dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam dan rehabilitasi lingkungan telah mulai dilakukan dengan mengembangkan sistem mitigasi bencana yang terintegrasi dan terinterkoneksi. Dalam upaya antisipasi ini, langkah awal akan ditekankan pada pengembangan perangkat mitigasi untuk antisipasi dan penanggulangan bencana tsunami melalui pengembangan Sistem Peringatan Dini Tsunami (Tsunami Early Warning System/TEWS) di Indonesia yang melibatkan empat belas institusi pusat. Komitmen Pemerintah tersebut sejalan dengan hasil pertemuan Pimpinan Kepala Negara ASEAN yang disebut dengan Tsunami Summit yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2005 yang menegaskan perlunya kerja sama, baik secara bilateral maupun multilateral untuk membangun Sistem Peringatan Dini Tsunami di wilayah Lautan Hindia (Indian Ocean). Saat ini telah disusun Grand Scenario Pembangunan Sistem Peringatan Dini Tsunami. Sistem Peringatan Dini Tsunami tersebut nantinya akan merupakan bagian dari Regional Center, baik untuk wilayah Indian Ocean maupun Pasific Ocean, sehingga merupakan Network of Networks. Tindak Lanjut yang Diperlukan Beberapa permasalahan yang telah teridentifikasi itu masih memerlukan pemecahan yang terintegrasi, menyeluruh, dan berkesinambungan. Untuk itu, upaya-upaya yang telah dilakukan akan terus dikembangkan dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan program-program yang tepat. Langkah besar yang perlu dipersiapkan dalam upaya menciptakan lingkungan kondusif adalah perlunya dirumuskan kebijakan industri yang berpihak kepada penggunaan hasil riset dan produk teknologi dalam negeri. Hasil riset tidak akan dapat berkembang menjadi produk inovasi apabila tidak diserap oleh industri yang mampu memproduksi barang dan jasa yang bernilai kompetitif, serta tidak didukung oleh adanya pasar yang loyal terhadap produk bangsa sendiri. Diperlukan pula kebijakan yang mendorong pemanfaatan teknologi dalam negeri bagi proyek-proyek pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara, termasuk industri-industri strategis. Adapun kebutuhan teknologi yang belum dapat dihasilkan dalam negeri, tetapi sangat diperlukan untuk pembangunan nasional dapat diimpor, dengan tetap memperjuangkan proses alih teknologinya. Tindak lanjut lainnya mencakup (1) meningkatkan kemampuan dan produktivitas penguasaan ilmu dasar, ilmu terapan, dan rekayasa teknologi menuju terbentuknya pusat-pusat unggulan iptek yang berbasis kompetensi inti; (2) mengembangkan aplikasi teknologi pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan; (3) menyelesaikan roadmap riptek pada enam bidang unggulan; (4) menyusun rencana

induk penelitian, pengembangan dan rekayasa iptek yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan masyarakat; (5) memperluas pusat-pusat iptek di pelosok Tanah Air, mengaktualisasikan peran unit inkubator dalam fungsi intermediasi; (6) meningkatkan implementasi mekanisme intermediasi iptek untuk pemanfaatan hasil litbang oleh dunia usaha dan masyarakat dengan menumbuhkan jaringan kemitraan dalam kerangka sistem inovasi nasional; (7) meningkatkan efektivitas peran Dewan Riset dalam perumusan kebijakan pengembangan iptek nasional dan daerah; (8) mengembangkan intensitas dukungan pranata regulasi dan kebijakan yang kondusif, antara lain dalam bentuk insentif pajak; (9) memperbaiki efektivitas upaya pengembangan dan pengelolaan hak atas kekayaan intelektual dan pengetahuan tradisional; (10) memperluas jejaring kerja (net-working) antara lembaga iptek, baik di pusat maupun di daerah; (11) mempertajam sasaran dan efektifitas skema insentif dan penerapan iptek di daerah; (12) meningkatkan apresiasi berbagai kalangan terhadap pentingnya peran strategis iptek; (13) merintis asuransi teknologi bagi usaha kecil, menengah, dan koperasi; (14) meningkatkan kemampuan usaha kecil, menengah dan koperasi berbasis pengetahuan; (15) mengembangkan program Katalis Teknologi bukan hanya kepada lembaga penelitian, tetapi juga kepada dunia pendidikan dan industri yang terkait; (16) pengembangan sistem untuk multi hazard yang mencakup longsor, banjir, kebakaran, dan gempa melalui penyediaan data dan informasi spasial yang lengkap; dan (17) mendorong penerapan PP Alih Teknologi dan Kekayaan Intelektual melalui penerbitan peraturan Menteri Keuangan tentang pelaksanaan PP tersebut. Pembangunan bidang iptek lainnya yang perlu segera ditindaklanjuti adalah kerja sama pembangunan teknologi pertahanan. Hal ini sangat strategis dan mendesak untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada pihak asing. Dengan meningkatkan penguasaan teknologi pertahanan, Indonesia semakin siap menghadapi kemungkinan dampak embargo dalam hal pengadaan alat utama sistem pertahanan. Untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemanfaatan secara komersial hasil teknologi di bidang energi. Dukungan pemerintah yang diperlukan untuk meningkatkan pemanfaatan energi non migas tersebut, antara lain, adalah dalam bentuk insentif pajak, subsidi, perizinan yang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan diversifikasi pemanfaatan energi. Untuk mendorong masyarakat dalam mengakses informasi nasional dan internasional yang mudah dan murah serta menghindarkan penggunaan illegal software, perlu segera dicanangkan penggunaan IGOS secara nasional Sementara itu, dalam memperkuat basis data iptek akan dilanjutkan survei statistik iptek bidang perguruan tinggi, persiapan survei untuk bidang industri, dan pemutakhiran data indikator pembangunan iptek. Selain itu, langkah penyelesaian grand scenario tsunami early warning system dan implementasinya perlu segera dilaksanakan. Empat subsistem dalam TEWS adalah Subsistem Observasi dan Integrasi Data, Subsistem Diseminasi Informasi, Subsistem Capacity Building, dan Subsistem Kesiapan Masyarakat (Community Preparedness) perlu segera dijabarkan secara rinci sehingga peran, tanggung jawab, fungsi, dan kontribusi setiap kementerian dan lembaga dapat segera dilaksanakan.

Diposting 12th September 2014 oleh zon moris

1 Lihat komentar Memuat