Elektif.docx

Saya maslahatun mahasiswi semester tujuh dari universitas islam al-azhar fakultas kedokteran dimana pada saat ini sedang menjalani blok elektif yang merupkan blok terakhir dari rangkaian blok pada kurikulum 2012 di program studi pendidikan kedokteran. Didalam Blok elektif terdapat beberapa topik yang akan dibahas yaitu, pertama hukum kesehatan, kedua kesehatan haji dan yang ketiga penanggulangan bencana alam. Dimana ketiga topik tersebut memiliki pokok bahasan materi yang sangat luas dan cukup padat. Pada topik pertama yaitu hukum kesehatan materi yang dijarkan terdiri dari sub bab diataranya hukum kesehatan I sampai dengan hukum kesehatan IV, pencegahan dan penyalah gunaan narkotika , bioetika kedokteran. Pada materi hukum kesehatan I sampai hukum kesehatan IV memiliki beberapa isi materi yang sangat menarik bagi saya yaitu diantaranya hukum kesehatan I yang diajarkan pada hari senin tanggal 31 januari 2019 oleh Bapak Sukarno SH, MH, salah satu tim fakultas hukum pada Universitas Islam Al-azhar terdiri menjelaskan beberapa materi yaitu ruang lingkup hukum kesehatan, hubungan hukum dalam kesehatan. Pak Sukarno menjelaskan bahwa seorang sarjana belanda Leenan memberikan batasan ruang lingkup hukum kesehatan sebagai keseluruhan aktivitas yuridis dan peraturan hukum dibidang pemeliharaan kesehatan beserta studi ilmiahnya. Dari batasan ruang lingkup tersebut semakin jelas apa yang dimaksud dengan bidang hukum baru ini yaitu hal-hal yang menyangkut kesehatan yang berlaku disemua Negara dan bersumber tidak saja pada hukum perundangundangan, tetapi juga meliputi peraturan-peraturan internasional, asas-asas yang berlaku didunia internasional, hukum yurisprudensi, serta doktrin ilmu pengetahuan dan kepustakaan. Untuk sumber hukum kesehatan yaitu bersumber dari peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung mengatur masalah bidang kesehatan, termasuk peraturan internasional. Pak sukarno juga menjelaskan hukum kesehatan menganut method of approach medicolegal dimana hukum kesehatan harus memasukan pertimbangan ilmu hukum dan ilmu kesehatan atau kedokteran. Dari materi yang telah dijelaskan materi terakhir dari pak sukarno memaparkan tentang Hubungan hukum dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan dimana ditinjau dari aspek sosiologis, hubungan hukum dokter dan pasien dalam perkembangannya mengalami perubahan pola, di tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasiennya harus mendapat persetujuan dari pasien, setelah sang pasien mendapatkan penjelasan yang cukup memadai tentang segala seluk-beluk penyakit dan upaya tindakan mediknya.

Setelah pak sukarno selesai mengajarkan hokum kesehatan I dilanjutkan lagi materi selanjutnya oleh tim fakultas hukum yaitu oleh Ibu Sri Karyati, dimana materi yang dijelaskan yaitu hukum kesehatan II beliau menjelaskan tentang sistem hukum kesehatan nasional yang merupakan salah satu bagian dari kebijakan kesehatan nasional dimana kebijakan kesehatan nasional tersebut didasari pada pembukaan undang-undang dasar 1945. Sistem hukum kesehatan nasional mengatur beberapa aspek yaitu dari segi tenaga kesehatan, sediaan farmasi, pembiayaan kesehatan, dan infrastruktur. Departemen kesehatan RI menjelaskan bahwa Pembiayaan kesehatan yang kuat, stabil dan berkesinambungan memegang peranan yang amat vital untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai berbagai tujuan penting dari pembangunan kesehatan disuatu Negara diantaranya adalah pelayanan kesehatan dan akses (equitable access to health care) dan pelayanan yang berkualitas (assured quality). Oleh karena itu reformasi kebijakan kesehatan di suatu Negara seyogyanya memberikan focus penting kepada kebijakan pembiayaan kesehatan untuk menjamin terselenggaranya kecukupan (adequacy), pemerataan (equity), efisiensi (efficiency) dan efektifitas (effectiveness) dari pembiayaan itu sendiri. (Febri Endra Budi Setiawan, 2017).

Selasa tanggal 2 februari materi selanjutnya yaitu hukum kesehatan III yang diisi oleh tim fakultas hukum universitas islam al-azhar yaitu ibu ika di berrikan oleh ibu hak dan kewajiban pasien, dokter dan rumah sakit, informed consent, medical record dan rahasia kedokteran, aspek hukum pelayanan keperawatan, pelanggaran hukum dalam pelayanan kesehatan, pembuktian malpraktek medic, tanggung jawab dokter. Ditanggal yang sama juga kemudian dilanjutkan materi berikutnya yaitu hokum kesehatan IV oleh Bapak Arya Sosman SH,MH beliau menjelaskan materi tentang pelanggaran hukum dalam pelayanan kesehatan,

terdiri dari dua aspek perbuatan

meanggar hokum yaitu pertama aspek melanggar hukum positif merupakan peraturan yang sedang berlaku secara tertulis yang dibuat oleh Negara) dan yang kedua yaitu aspek melanggar etika merupakan aturan yg lebih bersifat etik yg dibuat oleh kelompok profesi atau perbuatan2 yg tergolong bertentangan dg moral agama maupun budaya – perbuatan yang dipandang tidak patut dan layak). Peraturan melanggar hokum juga terdiri dari empat unsur yaitu Adanya Perbuatan yg Melanggar Hukum, Adanya unsur kesalahan,

Adanya kerugian dan Adanya hubungan sebab akibat. Selain itu dijelaskan juga pembuktian malpraktek dimana Pembuktian dilakukan di Peradilan, Peradilan Umum untuk kasus Pidana dan Perdata dan Peradilan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) untuk pelanggaran Etika. Biasanya dalam kasus Criminal Malpractice pembuktiannya dilakukan dengan dua Cara yaitu cara langsung dan cara tidak lansung. Tidak hanya memberikan materi di dalam pembelajaran hukum kesehatan terdapat juga praktek simulasi peradilan

yang dilaksanakan di gedung rektorat pra

pradilan dengan tema “aborsi”. Sehari sebelum simulasi dimulai bapak ainudin membagi peran yang akan dilakukan , diantaranya yaitu sebagai tiga orang saksi fakta, tiga orang ahli dari pihak Jaksa Penuntut Umum, tiga orang ahli dari pihak penasihat hukum , dan satu orang terdakwa Pada saat praktik simulasi akan dimulai bapak Ainudin menjelaskan kepada kami tata cara didalam persidangan, tata tertib ini tertuang dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor 19 tahun 2009 tentang tata tertib persidangan pada pasal 4 ayat (1) Para pihak, Saksi, Ahli, dan pengunjung sidang yang menghadiri sidang wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan, sedangkan advokat harus menggunakan toga (2) Anak di bawah umur 12 dua belas) tahun dilarang

menghadiri persidangan, kecuali untuk

kepentingan pemeriksaan persidangan dan/atau mendapat izin khusus dari Mahkamah pada pasal 5 juga berbunyi (1) Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. (2) Pengunjung sidang dilarang membawa

(a) senjata

dan/atau benda-benda lain yang

dapatmembahayakan atau mengganggu jalannya persidangan (b) membuat gaduh, lalang,

bersorak-sorai,

berlalu-

dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang selama persidangan

berlangsung (c) mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung (d) membawa peralatan demonstrasi masuk ke ruang siding (e) merusak dan/atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan/atau perlengkapan persidangan lainnya (f) makan dan minum di ruang sidang selama persidangan berlangsung (g) menghina para pihak, Saksi, dan Ahli (h) memberikan dukungan, komentar, saran,

tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang

diberikan oleh Saksi atau Ahli selama persidangan berlangsung (i) melakukan perbuatan atau tingkah

laku

yang

dapat

mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan

martabat Hakim Konstitusi serta kewibawaan Mahkamah (j) memberikan ungkapan atau

pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi Hakim Konstitusi dalam memutus perkara.(3) Kewajiban dan larangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali ayat (2) huruf h, berlaku juga bagi Para Pihak, Saksi, dan Ahli. Pada Pasal 6 berbunyi (1) ara pihak, Saksi, Ahli, dan pengunjung sidang wajib (a)menempati tempat duduk yang telah disediakan serta duduk tertib dan sopan selama persidangan (b) menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Hakim dengan sikap berdiri ketika Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang siding (c) memberi Hakim

dengan

hormat

kepada

membungkukkan badan setiap memasuki dan meninggalkan

persidangan. (2) Dalam hal para pihak, dan/atau tanggapannya,

Saksi,

dan Ahli akan menyampaikan

Majelis ruang pendapat

terlebih dahulu harus meminta dan/atau mendapat izin Ketua

Sidang. (3) Para pihak, Saksi, dan Ahli

menyampaikan keterangannya

setelah diberikan

kesempatan oleh Ketua Sidang. (4) Para pihak, Saksi, dan Ahli menyerahkan alat bukti atau berkas perkara lainnya dalam persidangan kepada Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti atau petugas persidangan yang ditugaskan untuk itu. (peraturan mahkamah konstitusi nomor 19 tahun 2009) Setelah penjelasan skenario kasus dan tata tertib yang dibacakan, simulasi persidanganpun dimulai, pertama dibacakan terlebih dahulu identitas terdakwa lalu kemudian terdakwa disumpah setelah itu ketua hakim melakukan bebrapa pertanyaan kepada terdakwa, dimana terdakwa tersebut menjelaskan bagaimana tindakan yang dilakukan sebelum dan sesudah kejadian tersebut, Standar operasional prosedur yang dilakukan

dan menjelaskan kuburan yang

ditemukan di belakang klinik tersebut. setelah ketua hakim merasa cukup dari penjelasan tersebut lalu hakim meminta untuk dihadirkanya saksi fakta, selanjutnya saksi fakta tersebut dibacakan identitas masing-masing dan disumpah, saksi fakta yang dihadirkan yaitu dari orang tua, paman dan sahabat korban sebagai pelaku. Dimana orangtua dan paman korban sebagai pelaku tidak mengetahui bahwa korban sebagai pelaku berniat untuk mengguggurkan kandungan dimana korban sebagai pelaku tersebut belum menikah dan hanya memiliki pacar dan diketahui juga bahwa pacar korban sebagai pelaku tersebut berada diluar daerah sehingga membuat orang tua dan paman korban sebagai pelaku tidak curiga. Pada saat persidangan paman korban sebagai pelaku tersebut menceritakan bahwa dia diminta untuk mengantarkanya keklinik karena alasan maslaah pada haidnya , lalu paman tersebut mengantarkan tanpaada rasa curiga saat sampai di klinik korban sebagai pelaku meminta agar paman menunggu diluar karena ini masalah wanita

dan paman tersebut mmenuruti tanpa curiga sang paman menunggu setelah beberapa jam kemudian doketr yang menangani korban sebagai pelaku keluar dan memberitahu bahwa keponakannya sudah tidak dapa ditolong lagi, lalu jenazah korban sebagai pelaku dibawa ke rumah duka. selanjutnya ketua hakim meminta sahabat korban sebagai pelaku untuk menjellaskan apa yang dia ketahui, dia menjelaskan bahwa dia sudah bersahabat selama sepuluh tahun, Dimana dia selalu menceritakan segala tentang kehidupannya termasuk pacarnya, dia menceritakan bahwa pacarnya bebrapa hari yang lalu pulang karena rindu, dan sahabat korban sebagai pelaku ikut menjemput kebandara dan memesan hotel. Setelah itu ketua hakim mencukupkan penjelasan dari ketiga saksi fakta, kemudian ketua hakim meminta dihadirkan ahli, dari pihak Jaksa Penuntut Umum ,sama halnya sebeumnya dibacakan dentitas dan dilanjutkan dengan sumpah, dimana ketua hakim menanyakan apakah apa yang dilakukan oleh terdakwa itu sudah sesuai dengan standar operasional prosedur, lalu meminta penjelasan tentang aborsi sesuai dengan keahliannya. Sama halnya dengan ahli dari pihak penasihat hukum yaitu akan memberikan penjelasan sesuai dengan keahlianya. Akhir dari persidangan ketua hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah dengan tuntutan 10 tahun penjara dan uang tunai satu miliar rupiah. Dalam menyikapi masalah aborsi, pada awalnya Indonesia termasuk Negara yang menentang legalisasi aborsi. Aborsi atau pengguguran kandungan dikategorikan sebagai kejahatan pidana. Namun pada perkembangan berikutnya aborsi aborsi diperbolehkan dengan alas an demi menyelamatkan ibu. Terlepas dari persoalan hokum yang rigid mengaturnya. Legislasi tentang aborsi dalam KUHP yang menganggap aborsi dengan berbagai alasan dianggap sebagai pelanggaran pidana. Aturan ini justu menimbulkan maslah bbaru dengan banyaknya praktek aborsi yang dilakukan secara illegal. Padahal, praktek aborsi illegal sering kali berdampak pada sakit , komplikasi , perdarahan dan berujung pada kematian ibu. Dalam pasal 76 KUHP mengatur tindakan aborsi hanya boleh dilakukan pada batas maksimal usia kehamila ( 6 minggu), dilakukan oleh tenaga medis bersertifikat pada penyedia layanan yang memenuhi syarat, atas persetujuan ibu hamil dan suami (kecuali pada korban pemerkosaan) . (Wijayati, Mufliha. 2015)

Minngu kedua tepatnya pada hari senin tanggal 7 januari 2019 materi untuk topik yang kedua yaitu kesehatan haji untuk materi pertama yaitu pengantar kesehatan haji dan pemeriksaan tahap I kesehatan haji dijelaskan oleh dr. Sriwangi, Penyelenggaraan kesehatan haji merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi jemaah haji dalam mendukung penyelenggaraan haji pada masa persiapan di Indonesia dan pada masa operasional di Arab Saudi. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap jemaah haji adalah menjadi haji yang mabrur. Syarat berhaji adalah istithaah (memiliki kemampuan), yaitu Jasmaniyah, amaliyah dan ubudiyah (jasmani, rohani, ekonomi dan keamanan). Istithaah dari aspek kesehatan adalah bebas Cedera, Sehat dan Bugar. Penetapan Istithaah sebagai indikator pencapaian pembinaan kesehatan, sehingga setiap jemaah mempunyai kemampuan fisik dan mental untuk menjalankan ibadah haji dengan lengkap. Oleh karena itu, faktor-faktor determinan harus dapat diidentifikasi dan diantisipasi dari awal. Hasil pemeriksaan kesehatan akan menjadi dasar pembinaan kesehatan dengan pendekatan five level prevention yaitu : Health Promotion, Specific Protection, Early Diagnostic and Prompt Treatment, Disability Limitation, Rehabilitation.

Pendekatan five level prevention ini dilakukan baik pada masa tunggu,

keberangkatan, perjalanan udara/darat, masa ibadah (Makkah, Madinah dan Armina), kepulangan ke rumah. Pembinaan untuk penguatan pelayanan di Arab Saudi, upaya promotif dan preventif tidak sebatas pada acara ceremonial. Pemeriksaan kesehatan Calon Jamaah Haji tahap pertama merupakan pemeriksaan dasar jemaah haji yang dapat dilaksanakan di puskesmas atau klinik yang telah ditetapkan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan untuk jemaah haji. Dilakukan kepada calon jemaah haji saat hendak mendaftar sebagai jemaah untuk memperoleh nomor porsi ataupun yang telah mendapat nomor porsi namun belum melakukan pemeriksaan tahap pertama. Pada tahap ini Dilakukan sesegera mungkin paling lambat dua tahun dari perkiraan keberangkatan dan merupakan dasar pelaksanaan pembinaan kesehatan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi kesehatan jemaah. Hasil pemeriksaan berupa diagnosis yang kemudian dikategorikan sesuai tingkat risiko kesehatan, yaitu risiko tinggi (risti) atau tidak risiko tinggi (non risti) lalu dasar rekomendasi atau tindakan pembinaan kesehatan di masa tunggu. Kegiatan pembimbingan kesehatan haji yaitu diantaranya, konseling kesehatan, peningkatan kebugaran jasmani, pemanfaatan upaya kesehatan berbasis masyarakat, kunjungan rumah dan bimbingan manasik.

Indonesia merupakan Negara dengan jamaah muslim yang terbanyak di dunia, sehingga Indonesia merupakan Negara terbanyak yang mengirimkan jamaah haji ke arab Saudi. Indonesia berisiko tinggi tertular penyakit dari penyakit yang menular yang sedang endemis di arab Saudi atau Negara lain yang ikut ibadah haji . Dalam pelaksanaan sistem surveilans kesehatan haji didinas kesehatan kota Surabaya mendapatkan data jamaah berisiko sebanyak 1428 (67%). Pemeriksaan kehamilan dengan hasil negative sebanyak 640 (56%) dan kategori jamaah dalam observasi sebanyak 1375 (65%). (Dwi Jayanti, 2018) Selasa tanggal 8 januari 2019 materi dilanjutkan oleh dr. Sriwangi yang menjelaskan tentang imunisasi meningitis meningokokus dan mengajarkan cara pengisian buku kesehatan jamaah haji. Tujuan imunisasi meningitis meningokokus tetravalen adalah untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap penyakit meningitis meningokokus tertentu Pelaksanaan imunisasi dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan kesehatan II di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Imunisasi meningitis meningokokus tetravalen pada calon jemaah haji diberikan minimal 10 hari sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. Selanjutnya materi pengisian buku kesehatan jamaah haji dimana didalam buku/ dokuen tersebut memuat seluruh rekaman data kesehatan jemaah haji dari pemeriksaan pertama hingga kepulangan jemaah haji nantinya dari Arab Saudi. Catatan medik (medical record) dijadikan dasar pengisian BKJH. Jenis pemeriksaan kesehatan jemaah haji, pemeriksaan pokok, pemeriksaan lanjut. pemeriksaan khusus. Rabu REFRENSI 1. Peraturan mahkamah konstitusi nomor 19 tahun 2009 tentang tata tertib persidangan 2. Febri Endra Budi Setiawan. 2017. System pembiayaan kesehatan. Fakultas kedokteran. Universitas muhamadiyah malang 3. Wijayati, Mufliha. 2015. Aborsi akibat kehamilan yang tidak diinginkan. UIN sunan gunung jati. Bandung 4. Dwi Jayanti, Krisna. 2018. Pelaksanaan sistem surveilans kesehatan haji didinas kesehatan kota Surabaya. Institute ilmu kesehan bhakti widya. Kediri