Edy Poerwanto

  • October 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Edy Poerwanto as PDF for free.

More details

  • Words: 577
  • Pages: 2
Kepada yang terhormat Kabadiklat Dephan. Secara umum komsep kebijakan pengelolaan terpadu wilayah perbatasan isi nya cukup lengkap namun dalam penyusunan materi naskah kedalam komsep dan isi serta format tulisan masih perlu di susun /di perbaiki antara lain: 1. isi pendahuluan alinea pertama (a)tidak perlu menyebutkan nama-nama Negara yang berbatasan dengan Indonesia ,dan di tambahkan isi nya batas-batas wilayah antar Negara belom di sepakati bata-batas antar Negara secara internasional.alinea (c)tidak perlu di tulis kan perpres no 7 thn 2005 ,kalimat langsung di mulai dari pengembangan wilayah dst….. 2. referensi perlu di tambahkan undang – undang /hukum internasional terkait perbatasan dengan wilayah ke 2 negara. 3. pengertian –pengertian yang di tuwangkan dalam naskah di saran kan di masukan dalam lampiran deraf naskah 4. latar belakang,umum tidak perlu di ulang /di tulis lagi refrensi(RPJPNAS/RPJMNAS)cukup makna dan isinya saja dan selanjut nya kalimat disusun kembali 5. landasan yuridis perlu di tambahkan kesimpulan kecil dari rangkuman landasan-landasan yang telah di susun agar mudah di pahami 6. landasan historis yang di tulis di saran kan di tulis sebelum landasan yuridis dan landasan historis perlu juga di buat kesimpulan kecil 7. uraian ancaman (halaman 7 )pelu di susun lebih sestematis di mulai wilayah perbatasan yang pontensial ancaman nya lebih tinggi (darat,laut,udara)yang di gambarkan dalam peta wilayah /batas wilayah dan ancaman nya (peta di lampirkan dalam lampiran naskah ) 8. kondisi saat ini (darat,laut,udara)juga perlu di dukung peta perbatasan wilayah antar Negara yang di tuwangkan dalam lampiran yang sudah mendapat kan legalitas /kesepakatan internasional sesuwai batas wilayah .isi naskah kondisi saat ini di susun lebih sederhana dan jelas serta mudah di mengerti (uraian terlalu panjang) 9. kondisi yang di harap kan perlu di susuaikan dengan kondisi saat ini sehingga dapat disusun kebijakan-kebijakan terhadap solusi secara aktual dan strategis 10. tolok ukur keberhasilan halaman 17 di saran kan di susun/dibagi dalam tugas-tugas dari aspek :aspek yuridis,aspek keamanan dan aspek kerja sama pembangunan wilayah perbatasan. 11. dalam naskah belom ada/di tuwangkan analisa pengaruh perkembangan lingkungan startegis batas wilayah dengan mencermati peluang dan kendala yang ada/berkembang sebagai perediksi keberhasilan dan sasaran yang ingin di capai 12. peluwang dan kendala perlu di tambahkan /di tempat kan alutsista /radar di wilayah perbatasan yang dapat beroprasi 24 jam terus menerus untuk memantau wilayah perbatasan .dokumen legalitas wilayah perbatasan juga perlu di sepakati antar Negara agar tidak mendapat protes dari Negara lain /masarakat internasional 13. saran visi :MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KESEJAH TERAAN MASARAKAT WILAYAH PERBATASAN NKRI DENGAN TERTIB,NYAMAN DAN MANDIRI DENGAN DAYA SAING DALAM ANTISIPASI PERKEMBANGAN DUNIA 14. kebijakan yang disusun dalam naskah a sampai d perlu di tambah kan segai berikut : e.Membangun pos lintas batas di dukung dengan peralatan radar yang memadai . f.Membangun kerja sama pengamanan lintas batas ,kerja sama ekonomi dan memberdayakan masarakat di sekitar wilayah perbatasan sesuai dengan perkembangan g.Membangun infrasrtuktur dan sarana prasarana wilayah perbatasan (pembangunan pasar,jalan,batas wilayah perkebunan ,kesehatan dan

perdagangan umum . h.Mendidik dan memberdayakan masarakat wilayah perbatasan dengan kesadaran bela Negara,rela berkorban ,membangkit kan rasa nasionalisme dan semangat membangun yang berdaya saing i.Membangun kerja sama menetap kan batas wilayah yang di legalitas secara internasional 15.Prioritas sasaran jangka pendek ,jangka sedang dan jangka panjang di susun berdasar kan ke butuhan obyektif yang berkembang di masarakat wilayah perbatasan . 16.Pembangunan wilayah perbatasan secara terpadu perlu pendekatan aparatur dengan rakyat di lapangan sehingga dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran nya bener-bener sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Demikian masukan dan saran terhadap konsep kebijakan pengelolaan terpadu wilayah perbatasan ,mudah-mudahan bermanfaat. Dari :Kolonel EDDY POERWANTO ,peserta suspim jemenhan III

Related Documents

Edy Poerwanto
October 2019 18
Cd Edy
July 2020 10
Cressi Edy
July 2019 25
Edy Fils
June 2020 7