Draft Ad Ia-itb (2009)

DRAFT PENYEMPURNAAN

AD ART IA-ITB KLB 2008

REKOMENDASI KONGRES VII TAHUN 2007: INVENTARISASI PERMASALAHAN SEBAGAI USULAN UNTUK DIBAHAS DALAM PENYEMPURNAAN/PERUBAHAN AD/ART IA-ITB (REKOMENDASI UNTUK KONGRES LUAR BIASA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14.

15. 16.

Dalam AD/ART harus ada klausul yang mendeskripsikan dan mengatur hubungan antara ITB dan IA-ITB. Tata kerja masuk menjadi bagian dari AD/ART Perumusan Visi dan Misi IA-ITB diselaraskan dengan Visi dan Misi ITB Penetapan sekretariat IA-ITB di kampus ITB Perlu ditetapkan dewan pengawas untuk mengontrol kinerja PENGURUS IA-ITB Perlu ada struktur Wakil Ketua Umum dalam kepengurusan PP IAITB Dalam strruktur PP IA-ITB, Rektor ITB ditetapkan sebagai ketua Dewan Penasihat Perlu dinyatakan secara tegas, dalam AD/ART IA-ITB, tentang hubungan antar IA-ITB (Pusat/Daerah/Jurusan/Komisariat) Terminologi jurusan sudah tidak ada/tidak dipakai dalam ITB BHMN, sehingga dalam struktur kepengurusan IA-ITB perlu disesuaikan Perlu ada klausul, dalam AD/ART, yang menyangkut sangsi-sangsi yang tegas bagi pengurus yang melanggar AD/ART Lambang IA-ITB perlu disesuaikan dengan lambang ITB-BHMN Perlu ditegaskan secara jelas tentang definisi Alumni Diusulkan periode pengurus daerah dan jurusan 3 tahun berlaku untuk kepengurusan baru . Istilah pra kongres dihilangkan, seluruh acara yang dimulai dari pembukaan s.d. pemilihan ketua umum IA-ITB yang baru merupakan satu rangkaian kongres Jumlah pengurus pusat tidak harus berjumlah 8, 17, atau 45 orang Dibentuk tim penyempurnaan AD/ART dan pelaksanaan kongres luar biasa

DRAFT ANGGARAN DASAR DAFTAR ISI BAB I : IDENTITAS ORGANISASI Pasal 1 : Nama, Bentuk dan Lambang Pasal 2 : Tempat Kedudukan dan Waktu BAB II : AZAS DAN TUJUAN Pasal 3 : Azas Pasal 4 : Tujuan BAB III : USAHA Pasal 5 : Usaha-Usaha untuk Mencapai Tujuan BAB IV : KEDAULATAN Pasal 6 :Kedaulatan IA-ITB BAB V : KEANGGOTAAN Pasal 7 : Jenis Keanggotaan Pasal 8 : Anggota Biasa Pasal 9 : Anggota Luar Biasa Pasal 10 : Anggota Kehormatan BAB VI : HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 11 : Hak dan Kewajiban Anggota Biasa Pasal 12 : Hak dan Kewajiban Anggota Luar Biasa Pasal 13 : Hak dan Kewajiban Anggota Kehormatan BAB VII : ORGANISASI Pasal 14 : Susunan Organisasi Pasal 15 : Masa Kerja Pasal 16 : Pimpinan Pusat Pasal 17 : Dewan Penasehat Pusat Pasal 18 : Tugas dan Wewenang Dewan Penasehat Pusat Pasal 19 : Pengurus Pusat Pasal 20 : Tugas dan Wewenang Pengurus Pusat Pasal 21 : Pimpinan Daerah Pasal 22 : Dewan Penasehat Daerah

Pasal 23 : Tugas dan Wewenang Dewan Penasehat Daerah Pasal 24 : Pengurus Daerah Pasal 25 : Tugas dan Wewenang Pengurus Daerah Pasal 26 : Pimpinan Komisariat Pasal 27 : Dewan Penasehat Komisariat Pasal 28 : Tugas dan Wewenang Dewan Penasehat Komisariat Pasal 29 : Pengurus Komisariat Pasal 30 : Tugas dan Wewenang Pengurus Komisariat Pasal 31 : Pimpinan Program Studi Pasal 32 : Dewan Penasehat Program Studi Pasal 33 : Tugas dan Wewenang Dewan Penasehat Program Studi Pasal 34 : Pengurus Program Studi Pasal 35 : Tugas dan Wewenang Pengurus Program Studi BAB VIII : RAPAT Pasal 36 : Jenis-Jenis Rapat Pasal 37 : Rapat Anggota Pasal 38 : Rapat Kerja Pasal 39 : Rapat Pimpinan Pasal 40 : Rapat Pengurus BAB IX : PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 41 : Proses Pengambilan Keputusan BAB X : KEUANGAN Pasal 42 : Sumber Keuangan IA-ITB Pasal 43 : Pertanggungjawaban Keuangan IA-ITB BAB XI : IA-ITB DAN ITB Pasal 44 : Hubungan IA-ITB dengan ITB BAB XII : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 45 : Mekanisme Perubahan Anggaran Dasar BAB XIII : SANKSI-SANKSI Pasal 46 : Pelanggaran Anggaran Dasar BAB XIV : PEMBUBARAN Pasal 47 : Pembubaran Organisasi BAB XV : PENUTUP Pasal 48 : Penutup

MUKADIMAH Kemajuan peradaban umat manusia dan masyarakat Indonesia harus diusahakan melalui perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya yang dilaksanakan dengan modernisasi secara cerdas, jujur, dan bermartabat tanpa meninggalkan kepribadian bangsa. Bahwa Pembangunan Nasional yang bertujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya adalah suatu usaha pembaharuan yang berlanjut dan berkesinambungan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia:    

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bahwa Pembangunan Nasional meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang pelaksanaannya memerlukan partisipasi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa Perguruan Tinggi beserta para Alumninya terpanggil menjadi pelopor kemajuan peradaban dunia, pembangunan nasional menuju kehidupan adil, makmur dan sejahtera. Bahwa Alumni ITB membentuk komunitas intelektual dan sosial yang bersama-sama berkontribusi pada peningkatan daya inovasi bangsa untuk terwujudnya daya saing serta martabat bangsa Indonesia di dunia internasional. Bahwa Alumni ITB merupakan bagian dari ITB yang turut serta dalam pencapaian visi ITB dan perwujudan misi ITB berdasarkan pada nilai-nilai keunggulan, kepeloporan, kejuangan, dan pengabdian, yang secara utuh menjadi wujud kontribusinya yang bermanfaat bagi lingkungannya. Maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dibentuklah organisasi dengan nama Ikatan Alumni ITB untuk menghimpun Alumni ITB dalam satu wadah guna melaksanakan tanggung-jawabnya berdasarkan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I IDENTITAS ORGANISASI

Pasal 1 NAMA, BENTUK DAN LAMBANG 1. Organisasi ini bernama IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG, selanjutnya dapat disebut IA-ITB. 2. IA-ITB berbentuk perhimpunan. 3. Lambang IA-ITB adalah gambar Ganesa dengan kombinasi warna biru tua dan oranye sebagaimana dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 2 TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU 1. IA-ITB berkedudukan di Ibukota Negara. 2. IA-ITB mempunyai kesekretariatan di Kampus ITB. 3. IA-ITB didirikan pada tanggal 1 Maret 1969 (satu maret seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II AZAS DAN TUJUAN Pasal 3 AZAS IA-ITB berazaskan Pancasila.

Pasal 4 TUJUAN IA-ITB bertujuan : 1. Berperan aktif dalam Pembangunan Nasional. 2. Bersama ITB mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. 4. Membina karakter Alumni ITB serta sivitas akademika lainnya untuk membangun karakter bangsa. 5. Membina semangat persatuan dengan memanfaatkan hubungan fungsional yang ada, sehingga terwujud kesatuan Alumni ITB. 6. Memelihara serta menjunjung tinggi citra dan kehormatan IA-ITB dan ITB sebagai Almamater. 7. Bersama ITB membentuk komunitas intelektual dan sosial yang berkontribusi pada peningkatan daya saing dan inovasi bangsa. 8. Turut serta dalam pencapaian visi ITB dan perwujudan misi ITB.

BAB III USAHA Pasal 5 USAHA-USAHA UNTUK MENCAPAI TUJUAN Untuk mewujudkan tujuan tersebut IA-ITB melakukan usaha-usaha sebagai berikut: 1. Berperan aktif dalam strategi dan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mendukung Pembangunan Nasional yang berwawasan lingkungan. 2. Membangun kerjasama yang terus-menerus dengan ITB dalam mengembangkan, memanfaatkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 3. Membina hubungan kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait di dalam maupun luar negeri dalam rangka implementasi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 4. Mendorong dan melakukan kerjasama peningkatan karakter dan kompetensi intelektual anggotanya dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat agar kehadiran Alumni ITB dapat membangun karakter bangsa. 5. Mempersatukan dan memperdalam rasa tanggung-jawab sosial para Alumni ITB. 6. Meningkatkan profesionalitas Alumni ITB dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. 7. Membangun jejaring dengan berbagai komponen bangsa. 8. Melakukan usaha-usaha lain secara profesional untuk menunjang tercapainya tujuan organisasi.

BAB IV KEDAULATAN Pasal 6 KEDAULATAN IA-ITB Kedaulatan IA-ITB berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh anggota dalam Rapat Anggota IA-ITB

BAB V KEANGGOTAAN Pasal 7

JENIS KEANGGOTAAN Anggota IA - ITB terdiri dari: 1. Anggota Biasa; 2. Anggota Luar Biasa; 3. Anggota Kehormatan.

Pasal 8 ANGGOTA BIASA Anggota Biasa IA-ITB adalah lulusan salah satu program diploma, program sarjana, program profesi, program magister, atau program doktor dari: 1. Technische Hogeschool di Bandung; 2. Bandung Kogyo Daigaku 3. Fakultas Teknik/Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam Universitas Indonesia di Bandung; 4. Institut Teknologi Bandung.

Pasal 9 ANGGOTA LUAR BIASA Anggota Luar Biasa adalah mereka yang pernah tercatat sebagai mahasiswa ITB namun tidak menyelesaikan program pendidikannya. Pasal 10 ANGGOTA KEHORMATAN Anggota Kehormatan adalah mereka yang berjasa terhadap IA-ITB dan ITB.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 11 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA BIASA

1. Hak Anggota Biasa adalah : a. Menghadiri rapat anggota, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usul atau saran sesuai dengan tata tertib dan peraturan yang berlaku. b. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus dan atau jabatan lain yang ditetapkan. c. Memperoleh pelayanan pendidikan, pelatihan, informasi dan bimbingan. 2. Kewajiban Anggota Biasa adalah :

a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan - keputusan Pengurus Pusat IA-ITB yang telah diambil dengan sah. b. Aktif dalam kegiatan dan melaksanakan serta bertanggungjawab atas segala sesuatu yang diamanatkan IA-ITB. c. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik IA-ITB dan ITB. d. Membayar iuran anggota. Pasal 12 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA LUAR BIASA 1. Hak Anggota Luar Biasa adalah : a. Menghadiri rapat anggota, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usul atau saran sesuai dengan tata tertib dan peraturan yang berlaku. b. Memilih Pengurus dan atau jabatan lain yang ditetapkan. c. Dipilih menjadi Pengurus dan atau jabatan lain yang ditetapkan kecuali menjadi Ketua Umum, Ketua Pengurus Daerah, Ketua Pengurus Komisariat, dan Ketua Pengurus Program Studi. d. Memperoleh pelayanan pendidikan, pelatihan, informasi dan bimbingan. 2. Kewajiban Anggota Luar Biasa adalah : a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan - keputusan Pengurus Pusat IA-ITB yang telah diambil dengan sah. b. Aktif dalam kegiatan dan melaksanakan serta bertanggungjawab atas segala sesuatu yang diamanatkan IA-ITB. c. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik IA-ITB dan ITB. d. Membayar iuran anggota. Pasal 13 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KEHORMATAN 1. Hak Anggota Kehormatan adalah : a. Menghadiri rapat anggota, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usul atau saran sesuai dengan tata tertib dan peraturan yang berlaku. b. Memperoleh pelayanan pendidikan, pelatihan, informasi dan bimbingan. 2. Kewajiban Anggota Kehormatan adalah : a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan - keputusan Pengurus Pusat IA-ITB yang telah diambil dengan sah. b. Aktif dalam kegiatan dan melaksanakan serta bertanggungjawab atas segala sesuatu yang diamanatkan IA-ITB. c. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik IA-ITB dan ITB.

BAB VII

ORGANISASI Pasal 14 SUSUNAN ORGANISASI IA-ITB mempunyai susunan organisasi sebagai berikut: 1. Pimpinan Pusat ; 2. Pimpinan Daerah ; 3. Pimpinan Komisariat ; 4. Pimpinan Program Studi. Pasal 15 MASA KERJA 1. Masa Kerja Pimpinan Pusat adalah selama 4 (empat) tahun. 2. Masa Kerja Pimpinan Daerah, Pimpinan Komisariat, dan Pimpinan Program Studi adalah selama 4 (empat) tahun.

Pasal 16 PIMPINAN PUSAT Pimpinan Pusat terdiri dari : 1. Dewan Penasehat Pusat 2. Pengurus Pusat Pasal 17 DEWAN PENASEHAT PUSAT

1. Dewan Penasehat Pusat dipilih dari tokoh masyarakat yang mempunyai kepatutan dan kelayakan baik Alumni ITB ataupun bukan Alumni ITB, terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota. 2. Ketua Dewan Penasehat Pusat secara ex-officio dijabat oleh Rektor ITB. 3. Dewan Penasehat Pusat dipilih, ditetapkan dan diberhentikan oleh Pengurus Pusat. Pasal 18 TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENASEHAT PUSAT 1. Dewan Penasehat Pusat bertugas untuk memberi pengarahan, pertimbangan, saran dan atau nasihat kepada Pengurus Pusat IA-ITB. 2. Dewan Penasehat Pusat berwenang mengusulkan perubahan Anggaran Dasar.

Pasal 19 PENGURUS PUSAT

1. Pengurus Pusat merupakan pelaksana tertinggi organisasi, dipimpin oleh Ketua Umum yang dipilih oleh anggota biasa dan anggota luar biasa dalam Kongres. 2. Pengurus Pusat terdiri dari :  Ketua Umum;  1 (satu) orang Wakil Ketua Umum;  1 (satu) orang Sekretaris Jenderal;  Sekurang-kurangnya 1 orang Wakil Sekretaris Jenderal;  1 (satu) orang Bendahara Umum;  Sekurang-sekurangnya 1 orang Wakil Bendahara Umum;  sekurang-kurangnya 4 orang Ketua Bidang meliputi Bidang Organisasi, Bidang Pelayanan Alumni, Bidang Hubungan Almamater, dan Bidang Kemitraan;  Dan beberapa Departemen yang terkait dengan Bidang.

Pasal 20 TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS PUSAT

1. Ketua Umum Terpilih menyusun Kepengurusan Pusat selambatlambatnya 3 (tiga) bulan Kalender setelah Kongres. 2. Ketua Umum Terpilih menyusun Dewan Penasehat Pusat selambatlambatnya 3 (tiga) bulan Kalender setelah Kongres. 3. Pengurus Pusat bertugas melaksanakan seluruh keputusan Kongres, menyusun dan melaksanakan rencana kerja organisasi, memberikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada anggota dalam Kongres selama masa kepengurusannya. 4. Pengurus Pusat memberikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dalam Rapat Kerja Nasional. 5. Menetapkan Pimpinan Daerah, Pimpinan Komisariat, dan Pimpinan Program Studi IA-ITB. 6. Membekukan Kepengurusan Daerah, Kepengurusan Komisariat, dan Kepengurusan Program Studi IA-ITB apabila melanggar Anggaran Dasar IA-ITB.

Pasal 21 PIMPINAN DAERAH Pimpinan Daerah terdiri dari : 1. Dewan Penasehat Daerah 2. Pengurus Daerah

Pasal 22

DEWAN PENASEHAT DAERAH

1. Dewan Penasehat Daerah dipilih dari tokoh masyarakat yang mempunyai kepatutan dan kelayakan baik Alumni ITB ataupun bukan Alumni ITB terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota. 2. Ketua Dewan Penasehat Daerah dipilih dari Anggota Dewan Penasehat Daerah oleh Ketua Pengurus Daerah. 3. Dewan Penasehat Daerah dipilih, ditetapkan dan diberhentikan oleh Pengurus Daerah. Pasal 23 TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENASEHAT DAERAH Dewan Penasehat Daerah bertugas untuk memberi pengarahan, pertimbangan, saran dan atau nasihat kepada Pengurus Daerah.

Pasal 24 PENGURUS DAERAH

1. Pengurus Daerah merupakan pelaksana organisasi di tingkat Propinsi, dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota biasa dan anggota luar biasa dalam Musyawarah Daerah. 2. Pengurus Daerah terdiri dari :  Ketua,  1 (satu) orang Wakil Ketua,  1 (satu) orang Sekretaris,  1 (satu) orang Bendahara,  sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Ketua Bidang meliputi Bidang Organisasi, Bidang Pelayanan Alumni, dan Bidang Kemitraan,  dan beberapa Departemen yang terkait dengan Bidang. Pasal 25 TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS DAERAH

1. Ketua Terpilih menyusun Kepengurusan Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan Kalender setelah Musyawarah Daerah. 2. Ketua Terpilih menyusun Dewan Penasehat Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan Kalender setelah Musyawarah Daerah. 3. Pengurus Daerah bertugas melaksanakan seluruh keputusan Musyawarah Daerah, menyusun dan melaksanakan rencana kerja organisasi, memberikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban Keuangan kepada anggota dalam Musyawarah Daerah selama masa kepengurusannya. 4. Pengurus Daerah memberikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan tahunan dalam Rapat Kerja Daerah.

Pasal 26 PIMPINAN KOMISARIAT Pimpinan Komisariat terdiri dari : 1. Dewan Penasehat Komisariat 2. Pengurus Komisariat

Pasal 27 DEWAN PENASEHAT KOMISARIAT

1. Dewan Penasehat Komisariat dipilih dari tokoh komisariat yang mempunyai kepatutan dan kelayakan baik Alumni ITB ataupun bukan Alumni ITB terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan sebanyakbanyaknya 3 (tiga) orang anggota. 2. Ketua Dewan Penasehat Komisariat dipilih dari Anggota Dewan Komisariat oleh Ketua Pengurus Komisariat. 3. Dewan Penasehat Komisariat diangkat oleh Pengurus Komisariat.

Pasal 28 TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENASEHAT KOMISARIAT Dewan Penasehat Komisariat bertugas untuk memberi pengarahan, pertimbangan, saran dan atau nasihat kepada Pengurus Komisariat.

Pasal 29 PENGURUS KOMISARIAT

1. Pengurus Komisariat merupakan pelaksana organisasi di tingkat Instansi atau Angkatan atau Luar Negeri, dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota biasa dan anggota luar biasa dalam Musyawarah Komisariat. 2. Pengurus Komisariat terdiri dari :  Ketua,  1 (satu) orang Wakil Ketua,  1 (satu) orang Sekretaris,  1 (satu) orang Bendahara,  sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Ketua Bidang meliputi Bidang Organisasi, Bidang Pelayanan Alumni, dan Bidang Kemitraan,  dan beberapa Departemen yang terkait dengan Bidang. Pasal 30 TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS KOMISARIAT

1. Ketua Terpilih menyusun Kepengurusan Komisariat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan Kalender setelah Musyawarah Komisariat. 2. Ketua Terpilih menyusun Dewan Penasehat Komisariat selambatlambatnya 1 (satu) bulan Kalender setelah Musyawarah Komisariat. 3. Pengurus Komisariat bertugas melaksanakan seluruh keputusan Musyawarah Komisariat, menyusun dan melaksanakan rencana kerja organisasi, memberikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban Keuangan kepada anggota dalam Musyawarah Komisariat selama masa kepengurusannya. 4. Pengurus Komisariat memberikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan tahunan dalam Rapat Kerja Komisariat.

Pasal 31 PIMPINAN PROGRAM STUDI Pimpinan Program Studi terdiri dari : 1. Dewan Penasehat Program Studi 2. Pengurus Program Studi Pasal 32 DEWAN PENASEHAT PROGRAM STUDI

1. Dewan Penasehat Program Studi dipilih dari tokoh program studi yang mempunyai kepatutan dan kelayakan terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota. 2. Ketua Dewan Penasehat Program Studi dipilih dari Anggota Dewan Penasehat oleh Ketua Pengurus Program Studi. 3. Dewan Penasehat Program Studi diangkat oleh Pengurus Program Studi. Pasal 33 TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENASEHAT PROGRAM STUDI Dewan Penasehat Program Studi bertugas untuk memberi pengarahan, pertimbangan, saran dan atau nasihat kepada Pengurus Program Studi.

Pasal 34 PENGURUS PROGRAM STUDI

1. Pengurus Program Studi merupakan pelaksana organisasi di tingkat Program Studi, dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota biasa dan anggota luar biasa dalam Musyawarah Program Studi. 2. Pengurus Program Studi terdiri dari :  Ketua,  1 (satu) orang Wakil Ketua,  1 (satu) orang Sekretaris,

  

1 (satu) orang Bendahara, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Ketua Bidang meliputi Bidang Organisasi, Bidang Pelayanan Alumni, dan Bidang Hubungan Almamater, dan beberapa Departemen yang terkait dengan Bidang. Pasal 35 TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS PROGRAM STUDI

1. Ketua Terpilih menyusun Kepengurusan Program Studi selambatlambatnya 1 (satu) bulan Kalender setelah Musyawarah Program Studi. 2. Ketua Terpilih menyusun Dewan Penasehat Program Studi selambatlambatnya 1 (satu) bulan Kalender setelah Musyawarah Program Studi. 3. Pengurus Program Studi bertugas melaksanakan seluruh keputusan Musyawarah Program Studi, menyusun dan melaksanakan rencana kerja organisasi, memberikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban Keuangan kepada anggota dalam Musyawarah Program Studi selama masa kepengurusannya. 4. Pengurus Program Studi memberikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan tahunan dalam Rapat Kerja Program Studi.

BAB VIII RAPAT Pasal 36 JENIS-JENIS RAPAT Jenis-jenis Rapat terdiri dari : 1. Rapat Anggota 2. Rapat Kerja 3. Rapat Pimpinan 4. Rapat Pengurus Pasal 37 RAPAT ANGGOTA 1. Rapat Anggota terdiri dari : a. Rapat Anggota Tingkat Nasional b. Rapat Anggota Tingkat Daerah c. Rapat Anggota Tingkat Komisariat d. Rapat Anggota Tingkat Program Studi 2. Rapat Anggota Tingkat Nasional disebut Kongres yang merupakan Rapat Anggota tertinggi dalam proses pengambilan keputusan di organisasi IAITB, yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun. 3. Rapat Anggota Tingkat Daerah disebut Musyawarah Daerah yang merupakan Rapat Anggota tertinggi tingkat Daerah dalam proses

4.

5.

6.

7.

pengambilan keputusan di organisasi IA-ITB Daerah, yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun. Rapat Anggota Tingkat Komisariat disebut Musyawarah Komisariat yang merupakan Rapat Anggota tertinggi tingkat Komisariat dalam proses pengambilan keputusan di organisasi IA-ITB Komisariat, yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun. Rapat Anggota Tingkat Program Studi disebut Musyawarah Program Studi yang merupakan Rapat Anggota tertinggi tingkat Program Studi dalam proses pengambilan keputusan di organisasi IA-ITB Program Studi, yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun. Rapat Anggota yang diadakan diluar ketentuan pada ayat 2, 3, 4, dan 5 di atas disebut Kongres Luar Biasa, Musyawarah Daerah Luar Biasa, Musyawarah Komisariat Luar Biasa, dan Musyawarah Program Studi Luar Biasa. Peserta dan mekanisme Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 38 RAPAT KERJA 1.

Rapat Kerja adalah rapat yang dilaksanakan oleh Pengurus IA-ITB pada semua tingkatan untuk membahas program kerja tahunan.

2.

Jenis-jenis Rapat Kerja adalah sebagai berikut : a. Rapat Kerja Nasional b. Rapat Kerja Daerah c. Rapat Kerja Komisariat d. Rapat Kerja Program Studi

3.

Rapat Kerja Nasional adalah Rapat Kerja yang membahas program kerja tahunan yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat .

4.

Rapat Kerja Daerah adalah Rapat Kerja yang membahas program kerja tahunan tingkat Daerah yang mengacu kepada Program Kerja IAITB dan diselenggarakan oleh Pengurus Daerah.

5.

Rapat Kerja Komisariat adalah Rapat Kerja yang membahas program kerja tahunan tingkat Komisariat yang mengacu kepada Program Kerja IA-ITB dan diselenggarakan oleh Pengurus Komisariat.

6.

Rapat Kerja Program Studi adalah Rapat Kerja yang membahas program kerja tahunan tingkat Program Studi yang mengacu kepada Program Kerja IA-ITB dan diselenggarakan oleh Pengurus Program Studi.

7.

Peserta dan mekanisme Rapat Kerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 39

RAPAT PIMPINAN 1. Rapat Pimpinan adalah Rapat yang terdiri dari Dewan Penasehat dan Pengurus, diselenggarakan oleh Pengurus IA-ITB pada semua tingkatan untuk membahas hal-hal penting menyangkut Kebijakan, Program Kerja dan Anggaran Dasar. 2. Peserta dan mekanisme Rapat Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 40 RAPAT PENGURUS 1. Rapat Pengurus adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus IA-ITB pada semua tingkatan untuk membahas pelaksanaan program kerja. 2. Peserta, wewenang dan mekanisme Rapat Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB IX PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 41 PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Setiap keputusan dalam Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat maka dilakukan pemungutan suara dan keputusan adalah sah berdasarkan suara terbanyak. 2. Mekanisme penentuan kuorum, musyawarah, dan pemungutan suara diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB X KEUANGAN Pasal 42 SUMBER KEUANGAN IAITB Sumber keuangan organisasi diperoleh dari: 1. Iuran anggota; 2. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat; 3. Usaha dan penerimaan lain yang sah. Pasal 43 PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN IA-ITB 1. Pertanggungjawaban keuangan organisasi dilakukan secara transparan dan akuntabel yang diaudit oleh akuntan publik.

2. Pertanggungjawaban keuangan selama periode kepengurusan dilaporkan dalam Rapat Anggota. 3. Pertanggungjawaban keuangan tahunan dilaporkan pada Rapat Kerja.

BAB XI IA-ITB DAN ITB Pasal 44 HUBUNGAN IA-ITB DENGAN ITB Hubungan IA-ITB dengan ITB diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan dan kemitraan yang membangun satu kesatuan yang utuh dan berbasis nilai-nilai luhur almamater.

BAB XII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 45 MEKANISME PERUBAHAN ANGGARAN DASAR 1. Anggaran Dasar ini dapat diubah berdasarkan usulan Pengurus Pusat atau Dewan Penasehat Pusat dan perubahannya diputuskan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa. 2. Usulan perubahan Anggaran Dasar ini harus mendapat persetujuan dari 1/2 (satu perdua) anggota atau 2/3 (dua pertiga) dari jumlah IA-ITB Daerah, IA-ITB Komisariat dan IA-ITB Program Studi.

BAB XIII SANKSI-SANKSI Pasal 46 PELANGGARAN ANGGARAN DASAR Sanksi-sanksi atas pelanggaran Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BAB XIV PEMBUBARAN Pasal 47 PEMBUBARAN ORGANISASI

1. Usulan perubahan organisasi IA-ITB harus mendapat persetujuan dari 1/2 (satu perdua) anggota atau 2/3 (dua pertiga) jumlah IA-ITB Daerah, IA-ITB Komisariat dan IA-ITB Program Studi. 2. Pembubaran organisasi IA-ITB hanya dapat dilakukan oleh keputusan Kongres yang diadakan untuk maksud tersebut dan dihadiri oleh minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota yang hadir.

BAB XV PENUTUP Pasal 48 PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IA-ITB.