Dokumen_ukl-upl Cv Cako.docx
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Dokumen_ukl-upl Cv Cako.docx as PDF for free.
More details
- Words: 1,165
- Pages: 5
DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ( UKL ) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP ( UPL ) CV.SAKO Pencemaran mengakibatkan kualitas lingkungan menurun, akan lebih fatal apabila lingkungan tidak dapat dimanfaatkan sebagai fungsi yang sebenarnya. Hal ini harus disadari, bahwa keadaan lingkungan yang ditata dengan sebaik-baiknya untuk menyangga kehidupan kini dan mendatang dapat berubah dengan cepat. Perubahan ini bukanya menunjukkan perkembangan yang optimis mengarah pada tuntutan zaman, namun malahan sebaliknya, krisis lingkungan timbul dimana-mana. Kemunduran demikian diawali dengan gejala pencemaran dan kerusakan yang belum begitu nampak. Dengan menyadari bahwa setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, maka perlu dengan perkiraan pada perencanaan awal, sehingga dengan cara demikian dapat dipersiapkan langkah pencegahan maupun penanggulangan dampak negatifnya dan mengupayakan dalam bentuk pengembangan dampak positif dari kegiatan tersdebut. Dalam pembangunan perekonomian berkesinambungan di Sumatra Barat dewasa ini khusunya wisata pantai dalam rangka mengsukseskan visi dan misi pemerintah Padang dibidang kepariwisataan. Maka dari itu seharunyalah timbul kesadaran bagi pelaku masyarakat atau golongan masyarakat yang bergerak di bidang usaha wisata. Pengelolaan wisata pantai semestinya harus diiringi oleh lembaga yang memantau kegiatan tersebut agar bekurangnya dan memperkecil pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan sampah sangat lazim sekali terjadi di dalam usaha wisata pantai maka dari itu perlunnya penanggulangannya itu bagi pengelola dalam mewujudkan kelestarian lingkugan yang bersih dari akibat negatif dari pada pencemaran sampah tersebut, yang berdampak pada ekosistem laut maupun lingkungan darat di sekitarnya. Oleh
karena
itu
kontrol
dan
pengawasan
perlu
dilakukan
karena
adanya
pengembangan kebijakan ekonomi, undang-undang yang berlaku semakin mengikat , serta banyaknya LSM- LSM dan organisasi Masyarakat yang berafiliasi pada lingkungan, serta banyaknya
pihak terkait
yang
peduli
terhadap
parameter
kualitas
lingkungan
dan
pengembangan lingkungan. Oleh sebab itu, sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana suatu kegiatan itu harus dilengkapi dengan analisis
mengenai
dampak
lingkungan
hidup
yang
perlu
dianalisis
sejak
awal perencanaannya,
sehingga
langkah
pengendalian dampak
negatif
dan
pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin. Selain UU no. 23 tahun 1997 ada beberapa usaha wisata pantai yang masuk kriteria yang harus menyusun dokumen UKL dan UPL sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 86 tahun 2002 tentang penyusunan dokumen UKL dan UPL. Dalam penyusunannyaMengingat dokumen AMDAL merupakan bagian dari studi kelayakan, maka dokumen UKL dan UPL hanya akan bersifat memberikan pokok-pokok pencegahanpenanggulangan
arahan, dan
prinsip-prinsip, pengendalian
kriteria dampak.
atau
persyaratan
Sehingga,
ketika
untuk akan
membangun perkembangan ekonomi melalui kegiatan wisata pantai perlu diperhatikan kesinergisan antara provit pengelolaannya dan keberlangsungan lingkungan. Upaya Pengelolaan Lingkunmgan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bersifat spesifik bagi masing-masing jenis usaha atau kegiatan yang dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu Pedoman Teknis UKL dan UPL ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab (sektoral) untuk setiap jenis usaha atau kegiatan yang dikaitkan langsung aktivitas teknis usaha atau kegiatan yang bersangkutan.
Tujuan UKL dan UPL 1. Tujuan Didirikan Wisata Pantai a.
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan keluarga maupun muda mudi yang semakin lama semakin meningkat akan kebutuhan tempat wisata yang bernuansa pantai di Padang.
b.
Memajukan kepariwisataan khususnya wisata pantai dan meningkatkan persaingan usaha.
c.
Meningkatkan pendapatan Daerah dan Negara, serta membuka lapangan pekerjaan .
2. Tujuan Penyusunan Dokumen UKL dan UPL a.
Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup.
b.
Untuk menangulangi, meminimisasi atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul di saat usaha atau kegiatan beroperasi maupun hingga saat usaha atau kegiatan berakhir (misalnya rebilitasi lokasi wisata).
c.
Meningkatkan dampak positif sehingga dampat tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada pemrakarsa maupun pihak lain terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut.
d.
Sebagai pedoman untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
e.
Agar kualitas lingkungan terjaga dan tidak rusak karena adanya pendirian tempat wisata.
f.
Membantu mengambil keputusan dan pemilihan alternatif yang layak dari segi lingkungan.
Manfaat Berdirinya Perusahaan Wisata Pantai 1. Bagi Perusahaan a.
Menambah penghasilan pemilik atau pengelola perusahaan.
b.
Adanya usaha yang kontinuitas.
c.
Membuka peluang investasi.
d.
Menjalin mitra dan kerjasama dengan perusahaan lain.
2. Bagi Pemerintah a.
Meningkatkan pajak negara dari sektor pajak usaha.
b.
Memajukan pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan.
c.
Ikut
serta
dalam
menjalankan
visi
dan
misi
pemerintah
Kota
Padang
dibidang kepariwisataan. d.
Mengurangi angka pengangguran.
3. Bagi Masyarakat a.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
b.
Membuka lapangan pekerjaan baru.
c.
Banyaknya kegiatan sosial.
d.
Menambah penghasilan masyarakat sekitar (contoh : pemilik warung, tukang ojek).
e.
Untuk meningkatkan pelayanan umum masyarakat di lingkungan sekitar lokasi wisata dan Kec. Bungus Teluk Kabung pada umumnya sebagai antisipasi peningkatan jumlah pendudukakibat berdirinya wisata pantai tersebut.
f.
Meningkatkan kemudahan akses tempat tinggal, dan beberapa sarana umum seperti sarana pendidikan, sarana rekreasi. Sarana ibadah, sarana kesehatan dan sarana umum lainnya.
Manfaat Penyusunan Dokumen UKL dan UPL 1. Bagi Pemerintah a.
Mempermudah kontrol lingkungan.
b.
Mengendalikan pencemaran lingkungan
c.
Penataan ruang yang sesuai.
d.
Monitoring bagi suatu kegiatan yang berdampak pada lingkungan.
2. Bagi Perusahaan a.
Memonitoring Pencemaran Lingkungan yang dihasilkan.
b.
Tersertifikasi
c.
Memudahkan pelaporan ke PEMDA setempat.
3. Bagi Masyarakat a.
Lingkungan tempat tinggal tidak rusak.
b.
Air sungai tidak terkontraminasi sehingga masih dapat digunakan.
c.
Memudahkan kontrol lingkungan dari masyarakat sekitar maupun LSM lingkungan
Landasan Hukum 1. Undang – Undang a.
Undang – Undang Republik indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.
b.
Undang – Undang Republik indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
c.
Undang – Undang Republik indonesia No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
2. Peraturan Pemerintah a.
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
b.
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
c.
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
3. Keputusan Presiden a.
Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1993 Tentang Pengelolaan Tata Ruang Nasional.
4. Keputusan Menteri a.
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan.
b.
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 122 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor : Kep-51/Menlh/10/1995 Tentang Buku Mutu Limbah.
c.
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air sungai
d.
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 110 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air.
e.
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
f.
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan.
g.
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 42 Tahun 1994 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan.
h.
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 1994 Tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
5. Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat a.
Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL-UPL dan SPPL
b.
Peraturan Walikota Padang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang UKL-UPL dan SPPL
Sumber : http://metalvstoni.blogspot.co.id/2010/11/dokumen-upaya-pengelolaan-lingkungan.html
karena
itu
kontrol
dan
pengawasan
perlu
dilakukan
karena
adanya
pengembangan kebijakan ekonomi, undang-undang yang berlaku semakin mengikat , serta banyaknya LSM- LSM dan organisasi Masyarakat yang berafiliasi pada lingkungan, serta banyaknya
pihak terkait
yang
peduli
terhadap
parameter
kualitas
lingkungan
dan
pengembangan lingkungan. Oleh sebab itu, sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana suatu kegiatan itu harus dilengkapi dengan analisis
mengenai
dampak
lingkungan
hidup
yang
perlu
dianalisis
sejak
awal perencanaannya,
sehingga
langkah
pengendalian dampak
negatif
dan
pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin. Selain UU no. 23 tahun 1997 ada beberapa usaha wisata pantai yang masuk kriteria yang harus menyusun dokumen UKL dan UPL sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 86 tahun 2002 tentang penyusunan dokumen UKL dan UPL. Dalam penyusunannyaMengingat dokumen AMDAL merupakan bagian dari studi kelayakan, maka dokumen UKL dan UPL hanya akan bersifat memberikan pokok-pokok pencegahanpenanggulangan
arahan, dan
prinsip-prinsip, pengendalian
kriteria dampak.
atau
persyaratan
Sehingga,
ketika
untuk akan
membangun perkembangan ekonomi melalui kegiatan wisata pantai perlu diperhatikan kesinergisan antara provit pengelolaannya dan keberlangsungan lingkungan. Upaya Pengelolaan Lingkunmgan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bersifat spesifik bagi masing-masing jenis usaha atau kegiatan yang dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu Pedoman Teknis UKL dan UPL ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab (sektoral) untuk setiap jenis usaha atau kegiatan yang dikaitkan langsung aktivitas teknis usaha atau kegiatan yang bersangkutan.
Tujuan UKL dan UPL 1. Tujuan Didirikan Wisata Pantai a.
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan keluarga maupun muda mudi yang semakin lama semakin meningkat akan kebutuhan tempat wisata yang bernuansa pantai di Padang.
b.
Memajukan kepariwisataan khususnya wisata pantai dan meningkatkan persaingan usaha.
c.
Meningkatkan pendapatan Daerah dan Negara, serta membuka lapangan pekerjaan .
2. Tujuan Penyusunan Dokumen UKL dan UPL a.
Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup.
b.
Untuk menangulangi, meminimisasi atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul di saat usaha atau kegiatan beroperasi maupun hingga saat usaha atau kegiatan berakhir (misalnya rebilitasi lokasi wisata).
c.
Meningkatkan dampak positif sehingga dampat tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada pemrakarsa maupun pihak lain terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut.
d.
Sebagai pedoman untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
e.
Agar kualitas lingkungan terjaga dan tidak rusak karena adanya pendirian tempat wisata.
f.
Membantu mengambil keputusan dan pemilihan alternatif yang layak dari segi lingkungan.
Manfaat Berdirinya Perusahaan Wisata Pantai 1. Bagi Perusahaan a.
Menambah penghasilan pemilik atau pengelola perusahaan.
b.
Adanya usaha yang kontinuitas.
c.
Membuka peluang investasi.
d.
Menjalin mitra dan kerjasama dengan perusahaan lain.
2. Bagi Pemerintah a.
Meningkatkan pajak negara dari sektor pajak usaha.
b.
Memajukan pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan.
c.
Ikut
serta
dalam
menjalankan
visi
dan
misi
pemerintah
Kota
Padang
dibidang kepariwisataan. d.
Mengurangi angka pengangguran.
3. Bagi Masyarakat a.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
b.
Membuka lapangan pekerjaan baru.
c.
Banyaknya kegiatan sosial.
d.
Menambah penghasilan masyarakat sekitar (contoh : pemilik warung, tukang ojek).
e.
Untuk meningkatkan pelayanan umum masyarakat di lingkungan sekitar lokasi wisata dan Kec. Bungus Teluk Kabung pada umumnya sebagai antisipasi peningkatan jumlah pendudukakibat berdirinya wisata pantai tersebut.
f.
Meningkatkan kemudahan akses tempat tinggal, dan beberapa sarana umum seperti sarana pendidikan, sarana rekreasi. Sarana ibadah, sarana kesehatan dan sarana umum lainnya.
Manfaat Penyusunan Dokumen UKL dan UPL 1. Bagi Pemerintah a.
Mempermudah kontrol lingkungan.
b.
Mengendalikan pencemaran lingkungan
c.
Penataan ruang yang sesuai.
d.
Monitoring bagi suatu kegiatan yang berdampak pada lingkungan.
2. Bagi Perusahaan a.
Memonitoring Pencemaran Lingkungan yang dihasilkan.
b.
Tersertifikasi
c.
Memudahkan pelaporan ke PEMDA setempat.
3. Bagi Masyarakat a.
Lingkungan tempat tinggal tidak rusak.
b.
Air sungai tidak terkontraminasi sehingga masih dapat digunakan.
c.
Memudahkan kontrol lingkungan dari masyarakat sekitar maupun LSM lingkungan
Landasan Hukum 1. Undang – Undang a.
Undang – Undang Republik indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.
b.
Undang – Undang Republik indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
c.
Undang – Undang Republik indonesia No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
2. Peraturan Pemerintah a.
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
b.
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
c.
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
3. Keputusan Presiden a.
Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1993 Tentang Pengelolaan Tata Ruang Nasional.
4. Keputusan Menteri a.
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan.
b.
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 122 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor : Kep-51/Menlh/10/1995 Tentang Buku Mutu Limbah.
c.
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air sungai
d.
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 110 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air.
e.
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
f.
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan.
g.
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 42 Tahun 1994 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan.
h.
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 1994 Tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
5. Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat a.
Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL-UPL dan SPPL
b.
Peraturan Walikota Padang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang UKL-UPL dan SPPL
Sumber : http://metalvstoni.blogspot.co.id/2010/11/dokumen-upaya-pengelolaan-lingkungan.html
