Departemen Pertahanan Ri -visi Misi

DEPARTEMEN PERTAHANAN RI - BAKORKAMLA BANGUN PUSAT KRISIS ATASI KEJAHATAN LAUT

1 of 2

BAKORKAMLA BANGUN PUSAT KRISIS ATASI KEJAHATAN LAUT Tanggal: Rabu, 17 Januari 2007 Topik: Pertahanan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) segera membangun pusat krisis (crisis center), guna mengoptimalkan penanganan kejahatan laut di wilayah Indonesia. Pusat krisis ini diharapkan selesai pada 2007, hingga pengamanan wilayah laut Indonesia akan maksimal , kata Ketua Pelaksana Harian Bakorkamla, Laksamana Madya Djoko Sumaryono di Jakarta, Rabu. "Pusat krisis tersebut, sekaligus berfungsi sebagai pusat informasi yang dibutuhkan masyarakat yang membutuhkan," katanya, dalam dialog dengan sejumlah duta besar negara-negara sahabat. Pusat krisis tersebut, dioperasikan dengan menggabungkan pusat-pusat informasi dari 12 departemen yang terga ung dalam Bakorkamla seperti Departemen Pertahanan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Hukum dan HAM, dan Departemen Perhubungan. "Jadi biaya yang harus dikeluarkan dapat ditekan sekecil mungkin dan akan berjalan efektif," ujar Djoko. Selain itu, pusat krisis dan informasi ini akan dikoordinasikan pula dengan pusat-pusat informasi badan-badan serupa di sejumlah negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura bahkan Jepang. Hal itu penting mengingat, interaksi antarnegara termasuk aktivitas ilegal seperti illegal fishing, illegal logging, illegal migrant lebih banyak dilakukan melalui laut. Tidak itu saja, tambah Djoko, untuk memaksimalkan pengamanan wilayah laut nusantara, pusat krisis ini juga akan terhubung dengan sejumlah satelit seperti "Quick Bird` beresolusi 0,6 meter, dan "Ikonos" beresolusi satu meter. Bakorkamla dibentuk tahun 1972 melalui Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung, Nomor: Kep/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; Kep.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1 dan KEP-085/J.A/12/1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut. Adanya perubahan tata pemerintahan dan perkembangan lingkungan strategis saat ini mengharuskan penataan kembali Bakorkamla untuk meningkatkan koordinasi antar berbagai institusi/instansi pemerintah di bidang keamanan laut. Pada 2003, melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Nomor Kep.05/Menko/Polkam/2/2003, dibentuk Kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut. Pada 29 Desember 2005, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang menjadi dasar hukum organisasi ini.

bisot files

DEPARTEMEN PERTAHANAN RI - BAKORKAMLA BANGUN PUSAT KRISIS ATASI KEJAHATAN LAUT

2 of 2

Sumber: ANTARA

Artikel dari DEPARTEMEN PERTAHANAN RI http://www.dephan.go.id/ URL: http://www.dephan.go.id//modules.php?name=News&file=article&sid=7480

bisot files