Defri Skn.docx

Latar belakang

* Tujuan nasional bangsa indonesiadalam pembukaan UUD 1945 yang dilaksanakan melalui pembangunan sosial,pada pembukaan uud 1945 yang berbunyi’Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur." "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya." "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’’

* Percepatan pembangunan kesehataan melalui SKN dengan terobosan Desa Siaga, Jamkesmas, Program Perencanaan Persalinan

Sistem kesehatan di indonesia

Sistem kesehatan menurut WHO adalah sebuah proses kumpulan berbagai faktor kompleks yang berhubungan dalam suatu negara, yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat pada setiap saat diutuhkan. Dalam sebuah sistem harus terdapat unsur-unsur input, proses, output, feedback, impact dan lingkungan. Sistem kesehatan yang telah di sahkan sesuai SK Menkes bahwa tujuan yang pasti adalah meningkatkan derajat yang optimal dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan yang sesuai dengan Pembukaan UUD 1945. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Dasar 1945. Sistem Kesehatan Nasional perlu dilaksanakan dalam konteks Pembangunan Kesehatan secara keseluruhan dengan mempertimbangkan determinan sosial, seperti: kondisi kehidupan sehari-hari, tingkat pendidikan, pendapatan keluarga, distribusi kewenangan, keamanan, sumber daya, kesadaran masyarakat, dan kemampuan tenaga kesehatan mengatasi masalah tersebut. Sistem Kesehatan Nasional disusun dengan memperhatikan pendekatan revitalisasi pelayanan kesehatan dasar yang meliputi: 1.

Cakupan pelayanan kesehatan yang adil dan merata,

2.

Pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak kepada rakyat,

3.

Kebijakan pembangunan kesehatan, dan

4.

Kepemimpinan. SKN juga disusun dengan memperhatikan inovasi/terobosan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara luas, termasuk penguatan sistem rujukan. Sistem Kesehatan Nasional akan berfungsi baik untuk mencapai tujuannya apabila terjadi Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergisme (KISS), baik antar pelaku, antar subsistem SKN, maupun dengan sistem serta sub sistem lain di luar SKN. Dengan tatanan ini, maka sistem atau seluruh sektor terkait, seperti pembangunan

prasarana, keuangan dan pendidikan perlu berperan bersama dengan sektor kesehatan untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan Sistem Kesehatan Nasional adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, hingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Landasan Sistem Kesehatan Nasional meliputi: 1.

Landasan Idiil, yaitu Pancasila.

2.

Landasan Konstitusional, yaitu UUD 1945, khususnya: Pasal 28 A, 28 H ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 C ayat (1),

3.

Landasan Operasional meliputi seluruh ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SKN dan pembangunan kesehatan. Mengacu pada substansi perkembangan penyelenggaraan pembangunan kesehatan dewasa ini serta pendekatan manajemen kesehatan tersebut diatas, maka subsistem yang mempengaruhi pencapaian dan kinerja Sistem Kesehatan Nasional di Indonesia meliputi:

1.

Upaya Kesehatan : Upaya kesehatan di Indonesia belum terselenggara secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Penyelenggaraan upaya kesehatan yang bersifat peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), dan pemulihan (rehabilitasi) masih dirasakan kurang. Memang jika kita pikirkan bahwa masalah Indonesia tidak hanya masalah kesehatan bahkan lebih dari sekedar yang kita bayangkan, tapi jika tahu bahwa dalam hal ini kita masih dalam proses dimana bagai sebuah ayunan yang mana pasti akan menemukan titik temu dan kita dapat menunggu, tapi kapankah hal ini...kita tunggu yang lebih baik. Untuk dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya perlu diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dengan menghimpun seluruh potensi bangsa Indonesia.

2.

Pembiayaan Kesehatan : Pembiayaan kesehatan di Indonesia masih rendah, yaitu hanya rata-rata 2,2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau rata-rata antara USD 12-18 per kapita per tahun. Persentase ini masih jauh dari anjuran Organisasi Kesehatan Sedunia yakni paling sedikit 5% dari PDB per tahun. Sementara itu anggaran pembangunan berbagai sektor lain belum sepenuhnya mendukung pembangunan kesehatan. Pembiayaan kesehatan yang kuat, terintegrasi, stabil, dan

berkesinambungan memegang peran yang amat vital untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan. 3.

SDM Kesehatan : Sebagai pelaksana upaya kesehatan, diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya, serta terdistribusi secara adil dan merata, sesuai tututan kebutuhan pembangunan kesehatan. Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam pemerataannya masih belum merata, bahkan ada beberapa puskesmas yang belum ada dokter, terutama di daerah terpencil. Bisa kita lihat, rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk masih rendah. Produksi dokter setiap tahun sekitar 2.500 dokter baru, sedangkan rasio dokter terhadap jumlah penduduk 1:5000. Produksi perawat setiap tahun sekitar 40.000 perawat baru, dengan rasio terhadap jumlah penduduk 1:2.850. Sedangkan produksi bidan setiap tahun sekitar 600 bidan baru, dengan rasio terhadap jumlah penduduk 1:2.600. Namun daya serap tenaga kesehatan oleh jaringan pelayanan kesehatan masih terbatas. Hal ini bisa menjadi refleksi bagi Pemerintah dan tenaga medis, agar terciptanya pemerataan tenaga medis yang memadai.

4.

Sumber daya Obat, Perbekalan Kesehatan, dan Makanan : Meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: aspek keamanan, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang beredar; ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat; penggunaan obat yang rasional; serta upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Industri farmasi di Indonesia saat ini cukup berkembang seiring waktu. Hanya dalam hal ini pengawasan dalam produk dan obat yang ada. Perlunya ada tindakan yang tegas, ketat dalam hal ini.

5.

Pemberdayaan Masyarakat : Sistem Kesehatan Nasional akan berfungsi optimal apabila ditunjang oleh pemberdayaan masyarakat. Ini penting, agar masyarakat termasuk swasta dapat mampu dan mau berperan sebagai pelaku pembangunan kesehatan. Keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat. Dalam hal ini agar tercapainya Indonesia Sehat 2010 juga dibutuhkan. Sayangnya pemberdayaan masyarakat dalam arti mengembangkan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan mengambil keputusan tentang kesehatan masih dilaksanakan secara terbatas. Kecuali itu lingkup pemberdayaan masyarakat masih dalam bentuk mobilisasi masyarakat. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelayanan, advokasi kesehatan

serta pengawasan sosial dalam program pembangunan kesehatan belum banyak dilaksanakan.

Sistem kesehatan di negara india India memiliki catatan buruk dalam kesehatan masyarakat. Saat ini menghabiskan sedikit lebih dari 1% dari PDB untuk perawatan kesehatan publik, salah satu level terendah di dunia.

Kesehatan yang buruk dan biaya yang tinggi sendiri bertanggung jawab untuk mendorong 3-5% populasi di bawah garis kemiskinan. Rumah tangga pedesaan mendapatkan lebih dari seperempat dari biaya kesehatan mereka dengan meminjam atau menjual aset.

Beban penyakit India - sebagian besar ditanggung oleh kaum miskin - lebih tinggi daripada di banyak negara berkembang. Rumah sakit yang dikelola pemerintah berkualitas sedikit dan jarang adanya, fasilitas perawatan primer buruk dan klinik swasta sangat mahal.

Anggaran India menjual impian untuk memilih Rencana layanan kesehatan besar-besaran diluncurkan Skema asuransi yang diumumkan dalam anggaran federal - dijuluki "Modicare" setelah Perdana Menteri Narendra Modi naik oleh para pendukungnya - akan mencakup lebih dari 500 juta orang India dan menyediakan 500.000 rupee ($ 7.825; £ 5.520) dalam cakupan medis untuk setiap keluarga setiap tahun.

Pemerintah memperkirakan bahwa premi untuk mengasuransikan setiap keluarga akan mencapai sekitar $ 17 (£ 11,93), dan skema ini akan menelan biaya $ 1,7 miliar dalam dana federal dan negara bagian. Menteri Keuangan Arun Jaitley mengatakan itu akan menjadi "program perawatan kesehatan terbesar yang didanai pemerintah".

Skema ini berupaya mencakup orang-orang India yang paling miskin - sekitar 29% orang India hidup di bawah garis kemiskinan - dan kelas menengah ke bawah, dua kelompok paling rentan. Mereka memiliki pekerjaan tidak teratur atau tidak memiliki pekerjaan, memiliki sedikit aset dan dibebani dengan hutang informal berbunga tinggi serta harus membayar untuk perawatan kesehatan mereka sendiri.

Jadi untuk memberikan perawatan medis yang didanai publik yang layak kepada orang seperti itu merupakan langkah ke arah yang benar.

"Program ini berani dan ambisius," kata K Sujatha Rao, mantan sekretaris kesehatan dan penulis buku magisterial tentang sistem kesehatan India, kepada saya. "Sektor kesehatan kita telah lama diabaikan. Tetapi tantangan besar adalah implementasi."

Itu, memang, kekhawatiran terbesar.

Skema perawatan kesehatan federal dan skema asuransi kesehatan serupa yang didanai publik - lebih dari selusin negara bagian India telah mengadopsi skema tersebut sejak 2007 menyediakan rawat inap perawatan sekunder dan tersier, meskipun dengan cakupan yang lebih rendah - tidak memiliki catatan yang sangat menginspirasi.

Sembilan dari 13 studi yang menilai skema semacam itu melaporkan tidak ada pengurangan biaya yang dikeluarkan oleh orang-orang yang ditanggung oleh asuransi. Suatu penilaian terhadap skema asuransi kesehatan yang didanai publik untuk orang miskin yang diluncurkan pada 2008 yang mencakup sekitar 130 juta orang menemukan bahwa itu tidak "memberikan perlindungan finansial yang signifikan" bagi rumah tangga miskin.

Pembayaran ilegal Salah satu studi tersebut adalah skema asuransi kesehatan yang dibiayai publik untuk orang miskin di negara bagian Chhattisgarh. Ditemukan bahwa 95% dari tertanggung yang menggunakan rumah sakit swasta dan 66% dari Tertanggung yang pergi ke rumah sakit pemerintah masih mengeluarkan biaya untuk perawatan dari kantong mereka.

Di rumah sakit pemerintah, di mana perawatan seharusnya sebagian besar gratis, pasien akhirnya membeli bahan habis pakai dan obat-obatan dari apotek swasta karena rumah sakit tidak memiliki cukup persediaan. Juga, pembayaran ilegal kadangkadang harus dilakukan kepada dokter dan perawat.

Rumah sakit swasta, menurut penulis studi Sulakshana Nandi hanya mengatakan kepada pasien bahwa mereka tidak mampu untuk memberikan perawatan pada tingkat yang diamanatkan pemerintah di bawah skema dan meminta mereka untuk membayar perbedaan

Sistem perawatan kesehatan swasta India sebagian besar tidak diatur, tidak jelas dan seringkali tidak bermoral. Ini juga bisa membuat terlalu mahal dengan impunitas, yang mengarah pada meningkatnya konflik dengan pasien.

Banyak yang percaya bahwa fasilitas pribadi secara aktif memusuhi orang miskin dan tidak mengalokasikan cukup tempat tidur murah yang diamanatkan untuk mereka.

"Hal baiknya adalah kesehatan sekarang menjadi keharusan politik, tetapi kami masih berjalan dalam arsitektur pengiriman tanpa kapasitas regulasi yang serius," kata Pratap Bhanu Mehta, kepala Universitas Ashoka India.

Cara lain? Selain itu, layanan kesehatan swasta yang berkualitas terutama tersedia di kota-kota besar dan kecil, dan sulit untuk melihat bagaimana beberapa orang termiskin di India dari orang miskin yang tinggal di daerah terpencil dan diasuransikan di bawah skema akan dapat mencapai salah satu fasilitas ini.

Yang banyak dilewatkan adalah bahwa orang miskin sebenarnya dimiskinkan oleh biaya rawat jalan daripada biaya rawat inap. Tes diagnostik, tindak lanjut dokter, obat-obatan dasar (statin untuk penyakit jantung atau kontrol diabetes dan obat-obatan psikotropika untuk kesehatan mental, misalnya) dan perawatan di rumah pasca operasi mahal.

Jadi, hanya menutup biaya rawat inap mungkin tidak membantu - satu negara bagian selatan, misalnya, menyediakan obat-obatan gratis untuk pasien miskin sampai setahun setelah prosedur pembedahan, sesuatu yang dapat diadopsi oleh skema federal.

Jika diterapkan dengan benar, program layanan kesehatan masif akan menjadi gamechanger bagi masyarakat miskin. Tetapi, dengan pengalaman masa lalu dan catatan India yang buruk dalam pengiriman publik dan regulasi yang lemah, pemerintah harus melakukan banyak upaya untuk membuatnya bekerja.

Perawatan medis di Finlandia Orang yang merupakan penduduk kotamadya Finlandia (mis., Memiliki tempat domisili di Finlandia) berhak mendapatkan perawatan dalam sistem layanan kesehatan umum. Anda akan dikenakan biaya pengguna yang sama dengan penduduk lokal lainnya. Kewarganegaraan atau negara asal Anda tidak relevan. Tempat domisili Anda terdaftar oleh Kantor Pendaftaran setempat.

Anda dapat menerima penggantian biaya untuk layanan kesehatan swasta dan pembelian obat-obatan dan biaya perjalanan sehubungan dengan perawatan medis jika Anda ditanggung untuk asuransi kesehatan di Finlandia. Klaim untuk penggantian harus diajukan kepada Kela.

Orang yang tidak memiliki tempat domisili di Finlandia atau yang tidak ditanggung asuransi kesehatan di Finlandia masih berhak mendapatkan perawatan dan

penggantian biaya di tanah lain. Anda dapat memeriksa hak Anda atas perawatan medis dan penggantian dengan Kela.

Penduduk permanen di Finlandia Mereka yang tinggal di Finlandia secara permanen biasanya memiliki tempat domisili di sini. Anda menerima semua perawatan medis yang diperlukan dalam sistem kesehatan publik. Jika Anda secara permanen tinggal di Finlandia tetapi Anda tidak memiliki tempat domisili di sini, Anda harus memeriksa hak Anda untuk mendapatkan perawatan medis dengan Kela.

Mereka yang ditanggung asuransi kesehatan di Finlandia menerima kartu Kela. Anda akan menerima penggantian untuk biaya layanan kesehatan swasta. Anda juga dapat menerima penggantian biaya untuk pembelian obat-obatan dan biaya perjalanan sehubungan dengan perawatan medis.

Menginap sementara di Finlandia Mereka yang tinggal di Finlandia sementara dan yang tidak memiliki tempat domisili di sini akan menerima perawatan medis yang diperlukan dalam sistem perawatan kesehatan publik jika orang tersebut memiliki Kartu Asuransi Kesehatan Eropa.

Jika Anda datang ke Finlandia untuk sementara waktu dari negara lain selain dari negara UE atau EEA atau Swiss, Anda hanya berhak mendapatkan perawatan darurat. Anda dapat dikenai biaya untuk perawatan setelahnya. Anda tidak berhak untuk mengganti biaya untuk layanan kesehatan swasta. Anda juga tidak akan menerima penggantian untuk biaya pembelian obat-obatan dan biaya perjalanan sehubungan dengan perawatan medis.

Bekerja di Finlandia Jika Anda datang untuk bekerja di Finlandia dari negara UE atau EEA lain atau Swiss, Anda berhak atas layanan kesehatan publik selama jangka waktu Anda diasuransikan untuk tunjangan pensiun terkait pendapatan atau terhadap kecelakaan kerja dan pengangguran di Finlandia. Jika Anda berasal dari negara lain selain negara UE atau EEA atau Swiss, Anda berhak atas layanan kesehatan publik selama jangka waktu Anda diasuransikan untuk tunjangan pensiun terkait pendapatan, terhadap

kecelakaan kerja dan pengangguran di Finlandia, dan Anda memiliki izin tinggal atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Layanan Imigrasi Finlandia yang memberi Anda hak untuk bekerja. Anda juga berhak mendapatkan perawatan medis jika Anda memiliki visa yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Finlandia yang memberi Anda hak untuk bekerja.

Jika Anda tidak memiliki tempat domisili di Finlandia, Pusat Urusan Internasional Kela dapat memberi Anda sertifikat yang dapat Anda tunjukkan untuk membuktikan hak Anda atas perawatan medis. Sertifikat itu disebut Sertifikat hak perawatan medis di Finlandia.

Jika Anda dilindungi oleh asuransi kesehatan Finlandia atas dasar dipekerjakan, Anda akan menerima kartu Kela. Anda kemudian dapat menerima penggantian biaya untuk layanan kesehatan swasta. Anda juga dapat menerima penggantian biaya untuk pembelian obat-obatan dan biaya perjalanan sehubungan dengan perawatan medis. Karyawan yang hanya ditanggung oleh asuransi pensiun terkait pendapatan atau kompensasi pekerja tidak berhak atas penggantian.

Karyawan yang bekerja di Finlandia tetapi tinggal di negara UE atau EEA atau Swiss lainnya berhak atas perawatan medis yang diperlukan di Finlandia dan negara tempat tinggal.

Pekerja diposting ke Finlandia dan diplomat Pekerja dan diplomat terposting yang pindah ke Finlandia kurang dari satu tahun dari negara UE atau EEA atau Swiss lainnya akan menerima perawatan yang diperlukan secara medis dalam sistem perawatan kesehatan publik jika mereka memiliki Kartu Asuransi Kesehatan Eropa.

Jika Anda pindah ke Finlandia selama lebih dari satu tahun, Anda harus mengirim sertifikat E106 / S1 yang diberikan oleh negara pemberi kerja ke Kela. Anda akan menerima semua perawatan medis yang diperlukan dalam sistem kesehatan publik.

Anda juga dapat menerima penggantian biaya untuk layanan kesehatan swasta. Anda juga dapat mengklaim penggantian biaya untuk pembelian obat-obatan dan biaya perjalanan sehubungan dengan perawatan medis.

Pelaut dan pekerja lintas batas Pekerja lintas batas yang bekerja di Finlandia tetapi tinggal di negara EU atau EEA lain atau Swiss dijamin untuk asuransi kesehatan di Finlandia. Hal yang sama berlaku untuk pelaut yang bekerja di atas kapal yang membawa bendera Finlandia. Anda berhak mendapatkan perawatan medis yang diperlukan di Finlandia dan negara tempat tinggal. Anda akan dikenakan biaya untuk perawatan yang sesuai dengan biaya yang dibayarkan oleh penduduk setempat

Perbandingan SKN Indonesia dengan negara India dan finlandia

Perbandingan antara negara indonesia dengan india adalah negara indonesia dengan PDB 2,2 persen lebih baik dari negara india yang memiliki PDB 1 persen,Produk Domestik Bruto diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan. PDB Nominal merujuk kepada nilai PDB tanpa memperhatikan pengaruh harga. Sedangkan PDB riil ←(atau disebut PDB Atas Dasar Harga Konstan)→ mengoreksi angka PDB nominal dengan memasukkan pengaruh dari harga. PDB dapat dihitung dengan memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Rumus umum untuk PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah: PDB = konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah + (ekspor - impor) Di mana konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, investasi oleh sektor usaha, pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, dan ekspor dan impor melibatkan sektor luar negeri. Sementara pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang diterima faktor produksi PDB = sewa + upah + bunga + laba Di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha.

Secara teori, PDB dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun karena dalam praktik menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran.

Dengan PDB yang rendah ini akan berdampak pada pembangunan di suatu negara.ditambahlagi di Negara India sisem kesehatannya lebih tidak tepat sasaran nya di indonesia,di negara india juga banyak Oknum tidak bertanggung jawab dengan membuat Kondisi Sistem Kesehatan disana dirasa lebih mahal,karena mereka telah membayar premi yang di bayarkan dan tetap membayar biaya pengobatannya sendiri, dan penyalah gunaan asuransi disana juga marak terjadi ini di buktikan dengan dari 95 persen yang di tanggukan pemerintah,hanya dari 66 persen yang terlaksannya penangguhan dan itu pun tidak kesemua rakyat miskin yang menikmatinya.di indonesia semua warga negara wajib memiliki sistem kesehatan manusia,dengan sistem membayar premi setiap tahunnya,efeknya semua warga indonesia dapat menikmati semua program kesehatan yang di berikan oleh pemerintah,akan tetapi di negara indonesia ini masih kurang meratanya fasilitas yang dimiliki,dari dara puskesmas saja semua nya hanya terpusat di pulau Jawa saja,dan dengan fasilitas yang lebih baik juga dari pulau2 lain.disisi lain dari SDM nya pun masih sangat kekurangnya dengan perbedaan tenaga medis dan jumlah penduduk yang ada di indonesia 1 : 9000 .dan tidak di tunjang dengan pendapat yang tidak masuk di akal juga,bagaimana dokter2 muda mau berpartisipasi ke plosok plosok jika tidak adanya tambahan gaji yang membuat programtersebut lebih menarik Jika india di bandingkan dengan negara indonesia jelas negara india lebih buruk dengan negara indonesia.

Perbandingan indonesia dan firlandia

Di firlandia semua sitem kesehatan di sana di tanggukan oleh pemerintah,Orang yang merupakan penduduk kotamadya Finlandia (mis., Memiliki tempat domisili di Finlandia) berhak mendapatkan perawatan dalam sistem layanan kesehatan umum. Anda akan dikenakan biaya pengguna yang sama dengan penduduk lokal lainnya. Kewarganegaraan atau negara asal Anda tidak relevan. Tempat domisili Anda terdaftar oleh Kantor Pendaftaran setempat.Jika Anda datang untuk bekerja di Finlandia dari negara UE atau EEA lain atau Swiss, Anda berhak atas layanan kesehatan publik selama jangka waktu Anda diasuransikan untuk tunjangan pensiun terkait pendapatan atau terhadap kecelakaan kerja dan pengangguran di Finlandia.Pekerja lintas batas yang bekerja di Finlandia tetapi tinggal di negara EU atau EEA lain atau Swiss dijamin untuk asuransi kesehatan di Finlandia. Hal yang

sama berlaku untuk pelaut yang bekerja di atas kapal yang membawa bendera Finlandia.

Di Indonesia Hasil dari Upaya Kesehatan sudah terlihat meskipun belum menunjukkan perubahan yang signifikan secara nasional. Akses pelayanan kesehatan meningkat secara nasional tetapi di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau kecil terdepan dan terluar masih rendah Rasio Puskesmas meningkat 3,46/100.000 (2003) penduduk menjadi 3,61/100.000 (2005) dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan meningkat dari 15,1% (1996) menjadi 33,7% (2006). Demikian pula contact rate ke fasilitas kesehatan meningkat dari 34,4% (2005) menjadi 41,8% (2007).

Dengan tidak terlaksanan ini jelas indonesia harus mencontoh negara negara maju seperti firlandia dengan sistem yang dapat merangkul semua rakyat indonesia sampai keplosok2 Indonesia,dengan ini di harapkan Indonesia dapat mencapai semua cita Kenegaraan yang tercantum pada uud 1945 dan berlandasan dengan pancasila.

SOLUSI Saya sendiri melihat di lapangan banyak masalah-masalah yang dikeluhkan masyarakat, terutama pembayaran di rumah sakit misalnya Rp 18 juta hanya dibayar Rp 4 juta. Sisanya harus dibayar sendiri ada masalah Oknum2 yang bisa bernego bersama para Tenaga Kesehatan masalah biaya. Dari data yang mendapat Kartu Indonesia Sehat (KIS) mencapai 92,4 juta dan 193,1 juta BPJS. Saat ini bahwa dasar aturan pelayanan kesehatan Rakyat Negara RI ialah Perpres Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang terbagi dalam beberapa bagian khususnya Unit Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Unit Kesehatan Perorangan (UKP).

Perpres No. 72/2012 merupakan dasar aturan pelayanan kesehatan Rakyat di Negara RI yang terbagi dalam beberapa bagian, khususnya Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan titik-berat promosi preventif yang menjadi tanggung jawab Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dengan titik berat pelayanan kuratif. BPJS hanya bersifat protection : (a) mengurangi kemungkinan orang sakit, dan (2) membiayai orang sakit supaya terhindar dari jatuh miskin,”

sub sistem SKN ialah (1) upaya kesehatan; (2) penelitian dan pengembangan kesehatan; (3) pembiayaan kesehatan; (4) sumber daya manusia kesehatan; (5) sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan; (6) manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan; dan (7) pemberdayaan masyarakat.

Inpres Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Inpres No. 8/2017 hendak menjamin kelangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan meningkatkan kualitas pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Negara RI. Instruksi ini berlaku hingga Desember tahun 2018.

Saatini ada ketimpangan pelayanan kesehatan Rakyat saat ini karena Puskesmas yang merupakan pusat kesehatan masyarakat (UKM) sering melayani pasien dengan biaya BPJS (UKP). “Puskesmas seharusnya bukan menjalankan JKN. Karena Puskesmas merupakan pusat kesehatan masyarakat. Hal ini menjadi masalah ketika Puskesmas memperoleh anggaran BPJS tiap bulan. Pencegahan penyakit bukan tanggung jawab BPJS. Puskesmas melaksanakan program UKM dari biaya APBN bidang preventif seperti kesehatan lingkungan, imunisasi, dan sebagainya.

Ada 4 (empat) langkah penting memperbaiki ketimpangan pelayanan ini yaitu (1) pendanaan UKM perlu segera diterapkan oleh Pemerintah,tidak hanya untuk pengobatan tetapi untuk Pencegaan (2) Pemerintah Daerah melayani preventif sesuai UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Minimal Pelayanan; (3) Membuat UU tentang Rumah Sakit Swasta untuk wajib ikut serta dalam program BPJS

(4) Puskesmas melakukan pelayanan kesehatan tingkat pertama, khususnya bidang preventif, (5) Pelatihan yang menyeluru kepada setiap masyarakat untuk hidup sehat yang akan mengurangi jumlah penyakit (6) Membuka Badan Amal untuk para orang2 yang ingin menyumbang untuk kesehatan indonesia (7) Menaikan gaji untuk para dokter untuk dapat pergi ke plosok plosok desa (8) Membuat Penambahan jumlah penerimaan Dokter di Universitas (9) Membuat sistem bukan hanya karena politik tapi untuk mengabdi