Catatan Kerja Everything For Support My Job.docx

Catatan Kerja Everything for Support My Job

Beranda About

Archive for the ‘Bantuan Operasional Kesehatan’ Category

4 Mar ADMINISTRASI BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)

Posted by yukepranata in Bantuan Operasional Kesehatan. Tagged: peraturan presiden, sk menkes. Tinggalkan komentar IMPLEMENTASI DAN ADMINISTRASI BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DASAR HUKUM

UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan UU No 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011 PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah PP No. 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Perpres No 24 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

Perpres No 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014 Peraturan Presiden No 29 tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011 Permenkes No 210/Menkes/Per/I/2010 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2011 Peraturan Menteri Keuangan No.156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya tahun 2011. Peraturan Menteri Keuangan No. 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan . SK Menkes No. 1752/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Barang dalam pengelolaan anggaran Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan di tingkat Kab/Kota TA. 2011, yaitu Bupati/Walikota Kepala Daerah Kab/kota untuk atas nama Menteri Kesehatan RI selaku pengguna anggaran/Barang menandatangani SK penetapan pejabat pengelola anggaran Kementerian Kesehatan di tingkat Kab/Kota.

DEFINISI BOK

Adalah bantuan dana dari Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam membantu pemerintahan kabupaten dan pemerintahan kota melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan menuju Millennium Development Goals (MDGs) dengan meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif.

TUJUAN BOK UMUM

Meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat utamanya kegiatan promotif dan preventif untuk mewujudkan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dengan fokus pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015.

KHUSUS

Meningkatnya cakupan Puskesmas dalam pelayanan yang ber-sifat promotif dan preventif. Tersedianya dukungan biaya untuk upaya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif bagi masyarakat. Terselenggaranya proses lokakarya mini di Puskesmas dalam perencanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

RUANG LINGKUP KEGIATAN BOK

Upaya Kesehatan di Puskesmas Penunjang Pelayanan Kesehatan Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Pemeliharaan Ringan

KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DIBIAYAI BOK

Upaya kuratif dan rehabilitatif Gaji, uang lembur, insentif Pemeliharaan gedung (sedang dan berat) Pemeliharaan kendaraan Biaya listrik, telepon, dan air Pengadaan obat, vaksin, dan alat kesehatan Biaya konsumsi untuk penyuluhan Pencetakan ATK dan penggandaan untuk kegiatan rutin Puskesmas

MEKANISME PEMBAYARAN DANA BOK MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN

Bupati/ Walikota

Menetapkan dengan Surat Keputusan Penunjukan KPA Menyerahkan DIPA kepada para Kepala Satker (KPA)

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Menyampaikan SK yang berkaitan dengan pelaksana anggaran kepada Kepala KPPN, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kemenkeu Mengajukan permohonan dispensasi TUP kepada Kanwil Dirjen Perbendaharaan, Kemenkeu Mengajukan dispensasi perubahan UP ke Kanwil Dirjen Perbendaharaan dan dispensasi pembayaran UP > Rp.20 juta (untuk hal-hal tertentu) Mengajukan revisi / perubahan DIPA / RKAKL sesuai dengan ketentuan yang berlaku Menetapkan dengan Surat Keputusan sebagai-mana tersebut pada butir 1 di atas

Pejabat Pembuat Komimen (PPK)

Mengajukan usulan permohonan dispensasi TUP, perubahan UP dan pembayaran UP >Rp.10 juta kepada KPA Mengajukan SPP- UP, TUP, GUP dan LS kepada Pejabat Penandatangan SPM

Penguji Tagihan & Penandatangan SPM

Melakukan pengujian SPP yang diajukan oleh PPK Menerbitkan SPM-UP, TUP, GUP dan LS setelah dilakukan pengujian SPP

Bendahara Pengeluaran

Setelah diterbitkannya SP2D oleh KPPN, Bendahara Pengeluaran menindaklanjuti sesuai tugastugas perbendaharaan : Menerima, menyimpan dan membayar uang sesuai persetujuan PPK. Melakukan pencatatan / pembukuan ke dalam BKU dan BKP sesuai mutasi keuangan yang dilaksanakan Melakukan pungutan, penunjukan dan menyetorkan pajak-pajak atas pembebanan yang dikenai pajak-pajak. Mengeluarkan dana ke Pengelola Keuangan Puskesmas

Pengelola Keuangan Puskesmas

Menerima uang dari Bendahara Pengeluaran, membayar, mencatat/ membukukan serta mempertanggung-jawabkan Tata cara dan syarat pengajuan uang : Menyampaikan rencana kegiatan hasil Lokakarya Mini dengan melampirkan TOR beserta rincian biaya kepada KPA/PPK sebagai bahan pengajuan TUP ke Kanwil Perbendaharaan/KPPN Mengajukan surat permohonan uang kepada KPA/PPK Uang yang diterima oleh Pengelola Keuangan Puskesmas dipergunakan sesuai rencana dan dalam pembayarannya diketahui oleh Kepala Puskesmas

MEKANISME PEMBAYARAN

Penggunaan Rekening Pemerintah Melalui UP dan TUP Penggantian Uang Persediaan (GUP) Pembayaran Langsung (LS) Perjalanan Dinas Pengadaan Barang/Jasa (Paket Meeting)

BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN

Kegiatan Rapat bentuk pertanggungjawabannya berupa kwintansi dengan lampiran surat undangan, daftar hadir, bukti biaya konsumsi, daftar penerimaan transpotasi dan notulen rapat Pertemuan bentuk pertanggungjawabannya berupa kwintansi, surat undangan peserta, notulen rapat, kerangka acuan, jadual kegiatan, daftar penerimaan uang harian, penerimaan biaya transpotasi Honorarium bentuk pertanggungjawabannya berupa kwintansi dengan lampiran daftar penerima honorarium, SK penetapan petugas Uang harian, transport, penginapan petugas monev bentuk pertanggungjawabannya berupa kwintansi dengan rincian penerimaan yang ditandatangani petugas dilampiri bukti transportasi dan penginapan berupa kuitansi atau surat pernyataan biaya riil dengan lampiran surat tugas, SPPD, dan laporan monev Paket meeting untuk membiayai Akomodasi hotel, sewa ruang pertemuan, sewa komputer & LCD serta perlengkapan peserta pertemuan bentuk pertanggungjawabannya berupa kuitansi dengan melampirkan kontrak / SPK ATK dan fotokopi bentuk pertanggungjawaban-nya berupa kwintansi dengan melampirkan faktur barang Setiap Satuan Kerja Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuat Laporan Pelaksanaan setiap Kegiatan sesuai dengan Pedoman

MEKANISME PELAPORAN

sumber : http://dr-suparyanto.blogspot.com/2011/10/implementasi-dan-administrasi-bantuan.html

4 Mar BOK di Puskesmas

Posted by yukepranata in Bantuan Operasional Kesehatan. Tinggalkan komentar

Apa itu BOK? BOK adalah Singkatan dari Bantuan Operasional Kesehatan. Dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 494/Menkes/SK/IV/2010 tentang petunjuk Tehnis Bantuan Operasional Kesehatan tanggal 22 April 2010, yang ditandatangani oleh menteri kesehatan

sendiri, Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH, beliau menyebutkan dalam pengantar Buku pedoman BOK bahwa

“Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi Puskesmas dalam melakukan berbagai upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif, merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam upaya kesehatan. Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mempunyai fungsi yang amat strategis karena berada di ujung tombak pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya secara proaktif dan responsive”

Dari komentar Menteri Kesehatan ini dapat di jelaskan bahwa ada tiga unsure penting dalam Bantuan Operasional Kesehatan :

Bantuan yang bersifat Promotif dan Preventif atau tepatnya bukan untuk kegiatan Kuratif dan Rehabilitatif Bantuan ini ditujukkan untuk Puskesmas —– Pusat Kesehatan Masyarakat——- maksudnya adalah untuk kegiatan masyarakat tentang kesehatan yang dipusatkan atau dikoordinir oleh Puskesmas. Bantuan Operasional Kesehatan ini mempunyai fungsi yang strategis penyelenggaraan pelayanan kesehatan terutama yang berhubungan dengan peningkatan status pelayanan kesehatan atau tepatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar.

Sebenarnya dalam buku Pedoman BOK pengertian BOK sendiri sudah diuraikan yaitu :

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Adalah bantuan dana dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam membantu pemerintahan kabupaten dan pemerintahan kota melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan menuju Millennium Development Goals (MDGs) dengan meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif.

Intinya Puskesmas dan UKBM menyelenggarakan kegiatan kesehatan yang promotif dan preventif bukan Pengobatan dan rehabilitasi penderita sesuai standar pelayanan minimal untuk mencapai MDGs 2015. Saya katakan bukan pengobatan dan rehabilitasi penderita, karena pelaksanaan kebijakan program kesehatan tahun-tahun sebelumnya, terurai dalam buku-buku kebijakan kesehatan selalu saja terurai bahwa “pembangunan kesehatan lebih diutamakan promotif dan

preventif dengan tidak mengabaikan kuratif dan rehabilitative” jelas sekali menafikan peran dari kegiatan-kegiatan kesehatan yang promotif dan preventif.

Sangat jelas di Bantuan Operasional Kesehatan di puskesmas dan jaringannya ini tidak lagi menafikan kegiatan promotif dan preventif. Bantuan Operasional Kesehatan itu sendiri mempunyai tujuan Meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif untuk mewujudkan pencapaian target SPM Bidang Kesehatan dan MDGs pada tahun 2015. Diperjelas dengan Tujuan Khususnya :

Masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Tersedianya dukungan biaya untuk upaya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif bagi masyarakat. Terselenggaranya proses Lokakarya Mini di Puskesmas dalam perencanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

BOK sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 494/Menkes/SK/IV/2010 tentang petunjuk Tehnis Bantuan Operasional Kesehatan tanggal 22 April 2010, pada dasarnya diperuntukkan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pihak terkait yang menyelenggarakan Bantuan Operasional Kesehatan.

BOK ini juga merupakan pejabaran Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); walaupun pada dasarnya tidak demikian karena ketidak jelasan pengertian kesehatan masyarakat dalam Undang-Undang Kesehatan terbaru ini. Dengan adanya BOK ini memperjelas peran dari kegiatan-kegiatan kesehatan masyarakat terutama kegiatankegiatan promotif dan preventif.

Sekali lagi bukan untuk kegiatan pengobatan (kuratif) dan pemulihan penderita (Rehabilitatif) serta komponen penunjangnya karena memang dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tidak boleh dimanfaatkan tersebut.

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tidak boleh dimanfaatkan untuk :

Upaya pengobatan dan rehabilitasi, Penanganan gawat darurat, Rawat inap, Pertolongan persalinan, Gaji/honor, Belanja modal. Maksudnya kegiatan pengobatan dan rehabilitative yang biasa dilakukan oleh tenaga medic (dokter, perawat/bidan dan apoteker) yang oleh karena mendapatkan jasa (gaji/honor) dari pelayanan yang mereka berikan. Pemeliharaan gedung atau kendaraan, Operasional kantor (listrik, air, ATK, fotokopi, tinta/toner), Obat, vaksin, dan alat kesehatan. Maksudnya kegiatan-kegiatan ini pada dasarnya tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/kota untuk mengalokasikannya pada kegiatan APBDnya.

sumber : http://arali2008.wordpress.com/2011/02/22/bantuan-operasional-kesehatan-bok-dipuskesmas-dan-jaringannya/

4 Mar Bantuan Operasional Kesehatan

Posted by yukepranata in Bantuan Operasional Kesehatan. Tinggalkan komentar Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa. Untuk itu perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan secara menyeluruh agar terwujud masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan. Dalam pasal 34 disebutkan bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak yang salah satunya diwujudkan dengan dengan pembangunan Puskesmas dan jaringannya. Puskesmas dan jaringannya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan terdepan yang bertanggungjawab di wilayah kerjanya, saat ini keberadaannya sudah cukup merata. Sampai bulan Desember 2010 terdapat 8,967 Puskesmas dengan 22.273 Pustu serta 32.887 Poskesdes dan 266.827 Posyandu. Ke depan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan ini akan semakin ditingkatkan baik dari segi jumlah, pemerataan dan kualitasnya. Namun demikian, masih terdapat berbagai masalah yang dihadapi oleh Puskesmas dan jaringannya dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya, antara lain adalah keterbatasan biaya operasional untuk pelayanan kesehatan. Beberapa pemerintah daerah mampu mencukupi kebutuhan biaya operasional kesehatan Puskesmas di daerahnya. Di saat yang sama, tidak sedikit pula, pemerintah daerah yang masih sangat terbatas dalam hal alokasi untuk biaya operasional Puskesmas di daerahnya. Sementara itu masih terjadi disparitas antar berbagai determinan sosial di masyarakat yang meliputi perbedaan antar wilayah, antar pendidikan masyarakat, antar sosial ekonomi masyarakat dan determinan sosial lainnya. Berbagai upaya telah dan akan terus ditingkatkan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah agar peran dan fungsi Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dasar semakin meningkat. Dukungan pemerintah bertambah lagi dengan diluncurkannya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

bagi Puskesmas sebagai kegiatan inovatif di samping kegiatan lainnya seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal). Penyaluran dana BOK merupakan salah satu bantuk tanggungjawab pemerintah dalam pembangunan kesehatan bagi masyarakat di pedesaan/kelurahan khususnya dalam meningkatkan upaya kesehatan promotif dan preventif guna tercapainya terget Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, sebagai tolok ukur urusan kewenangan wajib bidang kesehatan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah. Puskesmas sebagai salah satu pelaksana pelayanan bidang kesehatan juga mengemban amanat untuk mencapai target tersebut sehingga masyarakat akan mendapat pelayanan kesehatan yang semakin merata, berkualitas dan berkeadilan. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah bantuan dana dari pemerintah melalui Kementrian Kesehatan dalam membantu pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan menuju Millenium Development Goals (MDGs) dengan meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Tujuan Umum BOK : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif Puskesmas untuk mewujudkan pencapaian target SPM Bidang Kesehatan dan MDGs pada tahun 2015. Tujuan Khusus :

Meningkatnya cakupan Puskesmas dalam pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif Tersedianya dukungan biaya untuk upaya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif bagi masyarakat

Sasaran :

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Puskesmas dan jaringannya Poskesdes Posyandu

sumber : http://yankesdinkesmagetan.blogspot.com/2011/08/bantuan-operasional-kesehatanbok.html

4 Mar Mengenal BOK

Posted by yukepranata in Bantuan Operasional Kesehatan. Tagged: millenium development goals, pelayanan kesehatan masyarakat, puskesmas. Tinggalkan komentar

Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) mulai direalisasikan sejak pertengahan tahun 2010 untuk membantu Puskesmas dan jaringannya serta Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dalam melaksanakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) menuju Millenium Development Goals (MDGs). Peluncuran skema BOK karena dinilai fungsi Puskesmas belum berjalan optimal seperti fungsi Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan perorangan primer, pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer, fungsi pusat pemberdayaan masyarakat dan fungsi pusat pembangunan wilayah berwawasan kesehatan.

Pemilihan sasaran dana BOK pada Puskesmas karena Puskesmas mempunyai peran yang sangat besar dalam membangun kesehatan masyarakat. Peran tersebut terlihat dari keberhasilan puskesmas membantu pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan balita, memperbaiki status gizi bayi dan balita, serta menurunkan kejadian penyakit-penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Oleh karena itu pemerintah bermaksud meningkatkan peran puskesmas melalui upaya merevitalisasinya yaitu menjadikan puskesmas sebagai pusat pemberdayaan wilayah berwawasan kesehatan, sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, sebagai pusat layanan kesehatan primer, dan sebagai pusat layanan kesehatan peorangan primer.

Dana BOK dimanfaatkan sepenuhnya secara langsung oleh Puskesmas untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan tidak dijadikan sumber pendapatan daerah sehingga tidak boleh disetorkan ke kas daerah. Pemanfaatan dana BOK harus berdasarkan hasil perencanaan yang disepakati dalam Lokakarya Mini Puskesmas yang diselenggarakan secara rutin (periodik bulanan/triwulanan). Satuan biaya setiap jenis kegiatan pelayanan kesehatan yang dibiayai BOK mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah (Perda). Jika belum terdapat Perda yang mengatur hal itu, maka satuan biaya tersebut ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota atas usulan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota. Pelaksanaan kegiatan di Puskesmas berpedoman pada prinsip keterpaduan, kewilayahan, efisien, dan efektif.

Tujuan umum dari BOK adalah untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif untuk mewujudkan pencapaian target SPM bidang kesehatan dan MDGs pada tahun 2015. Secara khusus, tujuan BOK ada tiga yakni: (1)

memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif kepada masyarakat; (2) menyediakan dukungan biaya untuk upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif bagi masyarakat; (3) mendukung terselenggaranya proses Lokakarya Mini di Puskesmas dalam perencanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Ada tiga kelompok besar alokasi pemakaian dana BOK di Puskesmas & jaringannya serta UKBM yakni upaya kesehatan, penyelenggaraan manajemen Puskesmas, serta upaya dukungan untuk keberhasilannya. Upaya kesehatan wajib yang dapat dibiayai dari dana BOK mencakup upaya-upaya kesehatan promotif dan preventif yang meliputi: Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB), Imunisasi, Gizi, Promosi kesehatan,Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Pemanfaatan dana BOK ini sebesar 10 persen (maksimal) untuk manajemen kabupaten atau kota, sedangkan 90 persennya untuk dana BOK Puskesmas yang digunakan untuk operasional Puskesmas (85 persen) dan pemeliharaan ringan Puskesmas (5 persen).

Bila dijabarkan lebih lanjut, jenis pelayanan kesehatan ibu dan anak berupa pemeriksaan kehamilan, pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten, pelayanan nifas, pelayanan kesehatan neonatus, pelayanan kesehatan bayi, Pelayanan kesehatan balita, Upaya kesehatan anak sekolah, Pelayanan KB, Pencegahan dan penanganan kekerasan, dan Upaya kesehatan reproduksi remaja. Jenis pelayanan Imunisasi meliputi kegiatan: Pendataan, Pelayanan di Posyandu, Pelayanan di sekolah (Bulan Imunisasi Anak Sekolah),Sweeping/kunjungan rumah/Back Log Fighting, penyuluhan, pengambilan vaksin dan logistik lainnya, serta pelacakan kasus diduga Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Sementara jenis pelayanan gizi meliputi perbaikan gizi dan penanggulangan gizi kurang dan gizi buruk serta Ibu Hamil KEK. Beberapa kegiatan pelayanan gizi meliputi: operasional Posyandu (pemantauan penimbangan balita, pemberian vitamin A untuk Balita), surveilans dan pelacakan gizi buruk,sweeping/kunjungan rumah, penyuluhan gizi, pemantauan garam beryodium, PMT Penyuluhan, penggerakkan Kadarzi, penggerakkan ASI Eksklusif serta kunjungan/ pendampingan bagi penderita gizi kurang/buruk.

Jenis pelayanan Promosi Kesehatan meliputi dua jenis pelayanan yakni Rumah tangga yang menerapkan PHBS,serta Pembinaan Desa Siaga dan UKBM. Kegiatan-kegiatan berupa pendataan, penyuluhan kelompok, pembinaan gerakan masyarakat, pembinaan Forum Masyarakat Desa (menjamin terlaksananya Survey Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD), pembinaan terhadap Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), dan pemantauan.

Jenis pelayanan Pengendalian Penyakit meliputi pelayanan penemuan kasus penyakit dan tata laksana, Penyelidikan epidemiologi KLB, Pelacakan kasus kontak, Penyelidikan vector, dan

pemberantasan vector. Beberapa kegiatan pelayanan pengendalian penyakit dijabarkan sebagai berikut: pelayanan di Posyandu,kunjungan rumah, pelacakan di lapangan, kunjungan drop out obat, penyuluhan, penemuan kasus non PolioAcute Flaccid Paralysis (AFP), dan pengambilan spesimen.

Jenis pelayanan kesehatan lingkungan ada dua yakni (1) pelayanan pemeriksaan air bersih dan kualitas air minum; (2) pemeriksaan sanitasi dasar seperti jamban sehat, rumah sehat, TempatTempat Umum (TTU), tempat pengolah makanan, dan sekolah. Kegiatan yang tercakup dalam pelayanan kesehatan lingkungan adalah pendataan, penyuluhan, pemantauan dan kunjungan lapangan.

Penggunaan Dana BOK dapat dimanfaatkan untuk : transport petugas kesehatan/kader kesehatan, bahan penyuluhan/bahan kontak, penggandaan materi rapat dalam rangka Lokakarya Mini, konsumsi rapat dalam rangka Lokakarya Mini, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Penyuluhan dan PMT pemulihan dengan bahan lokal, uang penginapan (untuk desa terpencil/sulit dijangkau), uang harian (untuk desa terpencil/sulit dijangkau). Pengecualian dana BOK tidak boleh digunakan untuk: upaya pengobatan dan rehabilitasi, penanganan gawat darurat, rawat inap, pertolongan persalinan, gaji/honor, investasi/belanja modal, pemeliharaan gedung atau kendaraan, operasional kantor (misal: listrik, air, Alat Tulis Kantor (ATK), fotokopi), serta pengadaan obat, vaksin dan alat kesehatan.

Pengawasan penggunaan dana BOK dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan BPK. Karena itu, setiap Puskesmas harus membuat laporan penggunaan uang atau pertanggung jawaban ke tingkat kabupaten, sambil melakukan evaluasi secara spesifik, untuk memilih beberapa Puskesmas yang dinilai bisa mewakili regional tertentu.

Dana BOK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan RI. Bantuan dana dari pemerintah melalui Kementerian kesehatan dalam membantu pemerintahan kabupaten/kota untuk melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan menuju MDGs. Besarnya alokasi dana BOK per Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan. Selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota akan menetapkan alokasi dana BOK per Puskesmas di daerahnya. Dana BOK merupakan dukungan Pemerintah, bukan merupakan dana utama operasional Puskesmas. Oleh karena itu Pemerintah Daerah tetap berkewajiban menyediakan dana operasional yang tidak terbiayai melalui BOK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BOK pada dasarnya merupakan subsidi pemerintah pada sektor kesehatan. Subsidi ini ditujukan untuk membiayai operasional pelayanan kesehatan yang selama ini masih dirasa kurang memadai. BOK ini akan diperuntukkan guna meningkatkan pelayanan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas)

agar kesenjangan pelayanan kesehatan antara puskesmas dan rumah sakit terutama pelayanan preventif kesehatan semakin tipis. Peruntukan dana BOK bukan untuk pengadaan barang/jasa, melainkan untuk operasional saja, misalnya operasional audit maternal perinatal, pemantauan wilayah setempat untuk gizi dan kesehatan ibu anak, imunisasi, rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat, penanganan penyakit MDGs seperti HIV/AIDS, tuberculosis, malaria, serta kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, pencegahan penyakit dan pembinaan kesehatan berbasis masyarakat. Operasional puskesmas meliputi seluruh kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan program yang direncanakan. Tiap puskesmas harus membuat perencanaan kegiatan rutin bulanan dan tahunan serta menetapkan target program yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, pelaksanaan program yang direncanakan juga akan dievaluasi keberhasilannya dengan melihat capaian indikator keberhasilan program. Dengan bantuan dan berbagai mekanisme ini, diharapkan dapat menghidupkan kembali peran puskesmas dan posyandu.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan Nomor 551/2010 tertanggal 5 Mei 2010, pada tahun 2010 setiap puskesmas mendapat Rp 10 juta dari sekitar 8.500 puskesmas. Pengecualian bagi puskesmas yang berada sekitar 300 puskesmas di tujuh kabupaten yang ada di wilayah Jawa, Bali. Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Maluku, dan Papua, pemerintah akan memberikan bantuan operasional kesehatan Rp 100 juta. Puskesmas-puskesmas di tujuh wilayah tersebut dijadikan uji coba untuk mengetahui berapa banyak dana operasional yang dibutuhkan puskesmas agar kegiatannya optimal. Pada tahun 2011-2014, pemerintah akan berupaya untuk memberikan BOK bagi seluruh puskesmas secara bertahap sesuai kebutuhannya.

Pada tahun 2010, jumlah dana BOK yang disalurkan sebesar Rp 226 miliar pada 8737 unit puskesmas. Pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp 904,5 miliar yang disalurkan langsung kepada pemerintah daerah pada bulan Februari untuk selanjutnya dibagi pada tiap-tiap puskesmas. Besaran alokasi tiap puskesmas diserahkan pada Kabupaten/Kota. Saat ini jumlah puskesmas yang ada di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 8967 unit.

Dana BOK tahun 2011, seluruh Puskesmas di Indonesia mendapatkan dana Bantuan Operasional Kesehatan atau BOK untuk menunjang akses pelayanan kesehatan. Dana BOK yang diterima itu berkisar Rp 75-250 juta. Dana BOK tidak lagi langsung diberikan ke puskesmas tapi dikelola Dinkes kabupaten dan kota yang disesuaikan kondisinya. Pada akhir bulan Februari 2011, dana tersebut sudah berada di pemkab atau pemkot. Sosialisasi keberadaan BOK di Kabupaten dan Kota dengan menggunakan dana yang ada. Kemudian persentase pemanfaatan dana BOK ini adalah 10 persennya diperuntukan manajemen kesehatan di kabupaten atau kota, dan 90 persennya diperuntukan kebutuhan Puskesmas dengan pembagian operasional Puskesmas dengan proporsi 85 persen dan pemeliharaan ringan Puskesmas sebesar 5 persen.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Litbang Depkes didapatkan alokasi dana BOK untuk tahun 2011 mengalami peningkatan yaitu: (1) Sumatera ada sekitar 2.271 Puskesmas rata-rata

mendapatkan dana BOK sebesar Rp 75 juta; (2) Jawa-Bali ada sekitar 3.617 Puskesmas rata-rata mendapatkan dana BOK sebesar Rp 75 juta; (3) Kalimantan ada sekitar 836 Puskesmas rata-rata mendapatkan dana BOK sebesar Rp 100 juta; (4) Sulawesi ada sekitar 1.126 Puskesmas rata-rata mendapatkan dana BOK sebesar Rp 100 juta; (5) Maluku ada sekitar 256 Puskesmas rata-rata mendapatkan dana BOK sebesar Rp 200 juta; (6) Nusa Tenggara ada sekitar 458 Puskesmas rata-rata mendapatkan dana BOK sebesar Rp 250 juta; dan (7) Papua ada sekitar 403 Puskesmas rata-rata mendapatkan dana BOK sebesar Rp 250 juta.

Pada sejumlah Puskesmas masih diliputi rasa takut menggunakan dana BOK. Padahal Kementerian Kesehatan telah memberikan kelonggaran pemanfaatannya sesuai dengan petunjuk teknis BOK. Misalnya apabila dana bantuan (BOK) habis sebelum waktunya, Kementerian Kesehatan memperbolehkan Puskesmas menggunakan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk digunakan pada pencegahan sekunder dan manajemen.

sumber : http://kesehatan.kompasiana.com/medis/2011/07/31/mengenal-dana-bantuanoperasional-kesehatan/

4 Mar Pemanfaatan BOK oleh Puskesmas

Posted by yukepranata in Bantuan Operasional Kesehatan. Tagged: millenium development goals, pelayanan kesehatan, puskesmas. Tinggalkan komentar

Penyediaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi Puskesmas, yang melakukan upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif, merupakan tanggung jawab pemerintah. Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, mempunyai fungsi strategis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya secara proaktif dan responsif.

Melalui penetapan dana BOK, diharapkan kinerja Puskesmas menjadi lebih baik sehingga Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai indikator utama dalam mempercepat target Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015. Agar pelaksanaan BOK berjalan efektif dan efesien, diperlukan petunjuk teknis yang dapat menjadi acuan bagi semua pihak terkait dalam melakukan peranan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

Menurut buku petunjuk teknis (juknis) penggunaan BOK, dana tersebut bisa digunakan untuk pembiayaan berbagai jenis kegiatan puskesmas yang meliputi: 1. Pembayaran transport petugas Puskesmas, Pustu dan Poskesdes 2. Pembayaran transport kader, duku, dan masyarakat yang terlibat dalam proses pelayanan kesehatan dan pertemuan manajemen. 3. Operasional posyandu (transport dan ATK) 4. Operasional Poskesdes (transport, ATK, fotokopi, rapat di desa/kelurahan) 5. Pembelian bahan kontak 6. Penggandaan dan AT rapat dalam rangka Mini Lokakarya (minlok) 7. Pembelian konsumsi rapat dalam rangka minlok puskesmas 8. Pembelian bahan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) penyuluhan. 9. Uang penginapan (akomodasi) dan uang harian, bila diperlukan sesuai aturan yang berlaku (khusus untuk desa terpencil atau yang sulit dijangkau)

Sedangkan dana BOK tersebut tidak boleh dipergunakan untuk keperluan :

a. Upaya pengobatan dan rehabilitasi

b. Penanganan unit gawat darurat (UGD)

c. Pelayanan rawat inap/perawatan

d. Pertolongan persalinan

e. Pembayaran gaji atau honorarium

f. Belanja barang / modal

g. Pemeliharaan gedung atau kendaraan

h. Operasional rutin kantor (listrik, air, ATK, fotokopi, tinta/toner print)

i. Pembelian obat, vaksin dan alat kebersihan.

Pemanfaatan dana BOK ini harus berkoordinasi dengan baik antara setiap kegiatan program puskesmas dan pertanggungjawaban melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat, untuk langkah verifikasi data, jumlah anggaran dan mekanisme pelaporannya.

sumber : http://www.puskel.com/teknis-pemanfaatan-dana-bok-bagi-puskesmas/

3 Mar Puskesmas ujung tombak BOK 2012

Posted by yukepranata in Bantuan Operasional Kesehatan. Tagged: BOK, puskesmas. Tinggalkan komentar Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan salah satu program unggulan Kementerian Kesehatan. BOK merupakan upaya pemerintah untuk membantu daerah dalam mencapai target nasional bidang kesehatan yang menjadi kewenangan wajib daerah. Tidak semua kabupaten/kota mempunyai kecukupan anggaran atau kepedulian untuk membiayai pembangunan kesehatan, khususnya di Puskesmas. Padahal peran Puskesmas sangat penting, karena menjadi ujung tombak dalam upaya kesehatan di masyarakat, terutama upaya promotif dan preventif. Terdapat empat fungsi Puskesmas yang perlu terus ditingkatkan, yaitu sebagai :

Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan; Pusat pemberdayaan masyarakat; Pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer; dan Pusat pelayanan kesehatan perorangan primer.

Saat ini terjadi kecenderungan Puskesmas kurang melakukan upaya promotif-preventif secara aktif ke masyarakat. Padahal banyak masalah kesehatan yang dapat dicegah bila fungsi Puskesmas

berjalan sebagaimana yang diharapkan. BOK secara khusus dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas dan jejaringnya, serta Poskesdes dan Posyandu. BOK mendorong agar Puskesmas mampu mengidentifikasi permasalahan kesehatan di wilayah kerjanya melalui lokakarya mini, selanjutnya disusun rencana kegiatan untuk mengatasi masalah tersebut. Peningkatan kinerja Puskesmas, Poskesdes dan Posyandu tentu akan berdampak positif bagi masyarakat yang dilayani. Komitmen pemerintah untuk membantu daerah terus meningkat. Pada tahun 2010 dana BOK dialokasikan sebesar Rp. 216 Miliar. Tahun 2011 ditingkatkan menjadi Rp. 932 Miliar, dan tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 1,065 Triliun. Namun demikian, BOK tetap bersifat suplemen, sehingga komitmen pemerintah daerah sangat diharapkan untuk mengalokasikan anggaran kesehatan secara memadai, terutama untuk upaya promotif dan preventif. Meningkatnya dana BOK harus dibarengi pengelolaan yang transparan dan akuntabel. BOK harus dapat dimanfaatkan secara optimal, karena BOK dapat dipergunakan untuk seluruh program kesehatan yang bersifat promotif-preventif. Sangat diharapkan peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan, membina dan mengawasi, agar dana BOK digunakan secara efektif, efisien dan akuntabel, serta mampu menjadi katalisator dalam mendorong pemanfaatan dana BOK yang maksimal. Selain itu, sebagai perpanjangan tangan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi diharapkan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan BOK di kabupaten/kota. Buku Petunjuk Teknis (Juknis) tahun 2012 merupakan penyempurnaan dari Juknis tahun 2011. Juknis BOK tahun 2012 telah diusahakan sedapat mungkin mengakomodir untuk pemecahan masalah, berbagai kendala dan hambatan dalam pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang selama ini terjadi. Terdapat perubahan yang cukup bermakna pada Buku Juknis BOK tahun 2012. Bila tahun sebelumnya BOK difokuskan pada 6 upaya kesehatan promotif preventif meliputi KIA-KB, Imunisasi, Perbaikan Gizi Masyarakat, Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit; maka pada tahun 2012 BOK lebih diperluas dengan adanya tambahan untuk 1 (satu) upaya kesehatan lain yang sesuai dengan risiko dan masalah utama kesehatan di wilayah setempat dengan tetap mengacu pada pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta target MDGs Bidang Kesehatan tahun 2015. Diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat membimbing Puskesmas dalam menyusun perencanaan berdasarkan prioritas permasalahan dengan menggunakan PWS (Pemantauan Wilayah Setempat). Selain itu terdapat beberapa perubahan dalam penyelenggaraan BOK, yaitu:

Mengingat fokus BOK pada upaya promotif dan preventif, maka penggantian biaya transportasi untuk rujukan dari Poskesdes ke Puskesmas dan atau Puskesmas ke Rumah Sakit terdekat untuk kasus KIA risiko tinggi dan komplikasi kebidanan bagi peserta Jampersal, telah dialihkan pembiayaannya melalui Jamkesmas Jampersal Tahun 2012; Tambahan kegiatan pembelian bahan/makanan untuk kegiatan PMT penyuluhan dan PMT pemulihan untuk Ibu hamil KEK dengan mengutamakan bahan/makanan lokal;

Pengorganisasian tetap terpadu, namun dibentuk sekretariat BOK yang terpisah dengan sekretariat Jamkesmas Jampersal; Perubahan indikator.

Penyusunan Juknis ini telah melibatkan lintas program, lintas sektor dan daerah, sehingga diharapkan pengelolaan BOK akan berjalan dengan baik dan optimal. sumber : http://marossehat.blogspot.com/2012/01/juknis-bok-2012.html

3 Mar Juknis BOK 2012 telah diterbitkan

Posted by yukepranata in Bantuan Operasional Kesehatan. Tagged: kader kesehatan, puskesmas. Tinggalkan komentar

Pada tanggal 27 Desember 2011, Menteri Kesehatan telah menandatangani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2556/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan. Dengan demikian secara resmi Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (Juknis BOK) Tahun 2012 telah diterbitkan dan kegiatan BOK telah siap dilaksanakan di tahun 2012.

BOK tahun 2012 tetap diprioritaskan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif yang dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan untuk mendukung percepatan pencapaian target MDGs Bidang Kesehatan tahun 2015. Berbagai upaya kesehatan ibu termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Target MDGs, yaitu MDG 5 (penurunan Angka Kematian Ibu dan peningkatan akses universal kesehatan reproduksi.

Terkait upaya kesehatan ibu dan reproduksi, pada kegiatan di Puskesmas, BOK digunakan untuk:

Upaya kesehatan di Puskesmas, yang pemanfaatannya meliputi: Biaya transportasi petugas kesehatan untuk kegiatan kesehatan luar gedung. Biaya transportasi kader kesehatan dalam rangka mendukung kegiatan Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu.

Biaya transportasi dukun beranak dalam rangka mendukung kegiatan terkait kemitraan bidan dan dukun. Biaya pembelian bahan/makanan untuk kegiatan PMT penyuluhan dan/atau PMT pemulihan untuk ibu hamil KEK dengan mengutamakan bahan/makanan lokal. Kegiatan penunjang upaya kesehatan di Puskesmas,yang pemanfaatannya meliputi: Biaya pembelian ATK dan penggandaan untuk kegiatan di Poskesdes dan Posyandu Biaya pembelian ATK dan penggandaan untuk pengelolaan administrasi BOK Biaya transportasi petugas dan/atau kader kesehatan dalam Survei Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) Biaya transportasi dan konsumsi peserta rapat koordinasi dengan lintas sektor, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau kader kesehatan Biaya transportasi dan konsumsi peserta orientasi kader kesehatan dan/atau tokoh masyarakat Biaya transportasi petugas kesehatan dan konsumsi peserta kegiatan penyuluhan kesehatan pada kelompok masyarakat (misalnya penyelenggaraan Kelas Ibu) Biaya transportasi petugas kesehatan dalam studi banding antar Puskesmas Pelaksanaan Manajemen Puskesmas, yang pemanfaatannya meliputi: Biaya pembelian ATK dan penggandaan bahan. Biaya transportasi dan konsumsi untuk peserta rapat dalam rangka P1-P2-P3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biaya transportasi dan/atau biaya pos untuk pengiriman laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Barang penunjang upaya kesehatan(maksimal 10% dari total alokasi BOK Puskesmas), yang pemanfaatannya meliputi: Pemeliharaan ringan Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu termasuk ongkos tukang. Barang penunjang untuk tujuan penyuluhan: Pencetakan/penggandaan media KIE; Bahan untuk interaksi penyuluh kepada masyarakat. Barang fisik yang tidak menimbulkan aset tetap (misalnya matras atau alas lantai untuk pelaksanaan Kelas Ibu).

Diharapkan pelaksanaan BOK tahun 2012 lebih fokus dan terarah sesuai Juknis BOK, yaitu untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan guna mendukung percepatan pencapaian target MDGs Bidang Kesehatan tahun 2015, termasuk MDG 5 (penurunan Angka Kematian Ibu dan peningkatan akses universal kesehatan reproduksi).

sumber : http://www.kesehatanibu.depkes.go.id/archives/357 Cari

Kategori Kategori Arsip Arsip Statistik

20.309 hits

Komentar Mr WordPress pada Hello world! Twitter

@TriyanHartadi ngentri woyyy../// 6 years ago RT @KutipanSuper: Orang egois hanya bisa kalahkan oleh dua orang. Orang yang lebih egois lagi, atau orang yang mengabaikannya. ~ Mario T .../// 6 years ago RT @TungDW: Hal yg pertama yg perlu diingat utk menjadi sukses adalah lakukan segala sesuatu dari HATI #TDW/// 6 years ago pemimpin yang baik harusnya memberi teladan yang baik/// 6 years ago RT @HealthNewsID: Mulai detik ini, jadikan tidur sebagai suatu prioritas. Jangan pernah mengabaikannya lagi. | @blogdokter/// 6 years ago

Follow Blog

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 1 pengikut lainnya

Privasi & Cookie: Situs ini menggunakan cookie. Dengan melanjutkan menggunakan situs web ini, Anda setuju dengan penggunaan mereka. Untuk mengetahui lebih lanjut, termasuk cara mengontrol cookie, lihat di sini: Kebijakan Cookie :)