Catatan Bulan Ini 3 2004

Tanda Tanya Pendanaan Kampanye Pemilihan Presiden Jauh hari sebelum diadakannya pemilihan presiden putaran pertama tanggal 5 juli 2004, rakyat mulai digemparkan dengan isu tranparansi pendanaan kampanye dari kelima pasangan calon presiden dan wakil presiden hal ini disebabkan adanya kekhawatiran rakyat bahwa dari kelima pasangan presiden dan wakil presiden tersebut mendapatkan bantuan dana kampanye yang berasal dari pihak-pihak yang memiliki tendensi untuk mendapatkan privillage action dari para calon presiden dan wakil presiden tersebut, apabila calon presiden dan wakil presiden yang mendapat bantuan dana kampanye dari donatur tersebut memenangi pilpres 2004. Berdasarkan audit dan perhitungan Komisi Pemilihan Umum tanggal 28 juli 2004 didapat hasil: Wiranto - Solahuddin Wahid: Penerimaan Rp 87.711.019.405, Megawati - Hasyim Muzadi: PenerimaanRp104.844.370.000, Soesilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla: PenerimaanRp71.712.588.310, Amien Rais - Siswono Yudohusodo: Penerimaan Rp31.500.424.159, Hamzah Haz - Agum Gumelar: Penerimaan Rp 16.248.561.463. Dari data KPU di atas bila dikaitkan dengan isu adanya donatur-donatur yang memiliki kepentingan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di atas maka dapat diasumsikan bahwa dari kelima pasangan di atas, ada tiga pasangan yang mendapatkan dukungan yang besar dari donatur-donatur yang memiliki kepentingan terhadap pilpres tanpa kita menepikan bahwa di dalam penerimaan untuk kampanye tersebut ada dana yang secara etika politik sah seperti sumbangan partai politik pendukung, tim kampanye dan dana pribadi para calon. Melihat dari permasalahan diatas, harus diakui optimisme rakyat menyambut pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang pertama dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi sedikit ternodai oleh isu-isu di atas yang ditakutkan akan berimplikasi pada kepercayaan terhadap pemerintahan yang akan dipimpin oleh kelima calon presiden dan wakil presiden tersebut. Dengan selesainya pemilihan presiden dan wakil presiden tahap pertama, yang mendapatkan hasil pasangan Soesilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dan MegawatiHasyim Muzadi sebagai dua calon yang akan maju dalam putaran kedua yang akan diadakan pada tanggal 20 September 2004 semakin memberikan tekanan kepada kedua pasang calon yang hampir pasti akan terpilih sebagai presiden dan wakil presiden RI untuk membantah, mengklarifikasi serta menjadikan isu-isu negatif tersebut menjadi hal yang mendukung mereka untuk mendapatkan dukungan dari rakyat, mungkin instruksi KPU kepada para calon presiden dan wakil presiden untuk menyerahkan data kekayaan masing masing calon merupakan salah satu jalan keluar atau jurang yang dalam bagi kedua calon yang lolos ke putaran ketua, karena dengan penyerahan data kekayaan dari calon-calon presiden dan wakil presiden tersebut setidaknya akan membuka mata rakyat, apakah dana kampanye yang didapat calon tersebut untuk keperluan kampanye berbanding lurus dengan kemampuan ekonomi dari masing-masing calon. Saat ini kedaulatan rakyat kembali ditantang oleh kepentingan individual, yang menjadi pertanyaan penting adalah akankah pemerintahan pertama yang mendapatkan langsung dukungan dari rakyat ini kembali pada tren pemerintahan-pemerintahan sebelumnya? Sekarang rakyat tinggal menunggu konkritisasi dari calon presiden dan wakil presiden yang kelak akan terpilih untuk menepati janji-janji surga yang telah

dilemparkan kepada rakyat dengan mengutamakan kepentingan Rakyat Indonesia di atas segala-galanya, termasuk di atas kepentingan para donatur yang memiliki tendensi kepentingan pribadi. Teddy Anggoro