PROGRAM CREDIT COMPLIANCE REVIEW
URAIAN
Nama
NPP P028443
Disetujui
Subekti (RM) Drajat Sugiarto ( Penyelia Pemasaran)
Unit Pengusul
SKC Serang
Jenis PAK Nomor & Tanggal PAK
PAK Review dan Tambahan SGC/8.0/2016/013 Tgl. 17.02.2016
Tingkatan Komite Kredit
Kecil
Tanggal Rencana Pelaksanaan Komite
14-10-2016
Dibuat oleh:
Diterima Tanggal
Diserahkan Jam
Tanggal
09-10-2016
14-10-2016
14-10-2016
14-10-2016
Jam
P025978
Halaman 1 dari 17 Updating Ver.Des.2014
Tanda tangan
PROGRAM CREDIT COMPLIANCE REVIEW
DEBITUR & GROUP USAHA URAIAN
PT. Thingkyling Distrindo
CV. Thingkyling Plastik
KETERANGAN Total Fasilitas (termasuk Grup)
Fasilitas Baru: KMK R/C
Rp. 3.000.000.000
Plafond Garansi Bank
Rp.3.500.000.000
Rp.1.000.000.000
Rp. 4.000.000.000
Tambahan Modal Kerja PT. Thingkyling Distrindo senilai Rp. 1.000.000.000 dari semula Rp. 2.000.000.000
Rp.3.500.000.000 Rp.7.500.000.0
Kualitas Aset :
I
Bidang Usaha :
Distributor Consumer Goods
CRR :
3
Halaman 2 dari 17 Updating Ver.Des.2014
PROGRAM CREDIT COMPLIANCE REVIEW
TUJUAN REVIEW : Menilai kepatuhan usulan pemberian kredit melalui review dokumen Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) dibandingkan dengan ketentuan
No.
PROSEDUR REVIEW
Persyaratan Umum 1. 1Permohonan kredit diajukan secara tertulis (baik untuk kredit baru, tambahan kredit .maupun permohonan perubahan persyaratan kredit) 2.
KEPATUHAN (Y/T/NA) Y
KETERANGAN Cfm Surat Permohonan tanggal 05-09-2016 di Tanda Tangan Tantyo N. (direktur ) dan Sri M. (Komisaris)
Legalitas usaha dan perijinan lengkap dan masih berlaku sesuai ketentuan sbb : a. Akta Pendirian/Anggaran Dasar beserta Akta perubahannya telah mendapat Pengesahan Menteri Hukum dan HAM serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara b. SIUP
Y
c.
T
Surat Ijin Undang Undang Gangguan (SIUUG)
Y
d. Surat Keterangan Domisili e. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
Y T
f.
Y
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Pengesahan Menkumham SIUP Thingkyling Plastik No. 3007/04321/XII/PK/BPTPM/2012 Jatuh Tempo 19-12-17 SIUP Thingkyling Distrindo No. 3007/04551/XI/PK/BPTPM/2014 Jatuh Tempo 13.11.19 Tidak Ada No. 474/225/III/2011 , JT. NA
SITU Thingkyling Plastik No.503/04321/XII/SITU/BPTPM/2012 Jatuh Tempo SITU Thingkyling Distrindo No.503/01381/IV/SITU/BPTPM/2013 Jatuh Tempo 08.04.16 TDP Thingkyling Distrindo No. 300714604551 Jatuh Tempo 13.11.19 Halaman 3 dari 17
Updating Ver.Des.2014
PROGRAM CREDIT COMPLIANCE REVIEW No.
PROSEDUR REVIEW
KEPATUHAN (Y/T/NA)
KETERANGAN
g. Ijin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI)
Y
Tidak diperlukan
h. AMDAL/Proper (Program Penilaian Peringkat Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)/UKJL-UPL dari instansi yang berwenang bagi calon debitur/debitur yang usahanya diperkirakan mempunyai dampak sensitif terhadap lingkungan i. Ijin-ijin lainnya yang diperlukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan jenis usahanya j. Izin Sementara produksi Usaha Pertambangan Operasi khusus untuk pengangkutan dan penjualan batubara k. Tanda Daftar Gudang
Y
Tidak diperlukan
Y
Tidak diperlukan
Y
Tidak diperlukan
Y
Tidak diperlukan
Y
NPWP Thingkyling Plastik No. 02.657.742.9-401
NPWP
NPWP Thingkyling Distrindo No. 0.170.198.944.0-100 3.
Permohonan kredit di atas Rp50 juta atau equivalentnya dalam valuta asing telah menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama a.
Perusahaan, dan
Y
NPWP Thingkyling Plastik No. 02.657.742.9-401 NPWP Thingkyling Distrindo No. 0.170.198.944.0-100
4.
5.
b.
Pengurus Perusahaan (seluruh anggota Komisaris dan Direksi Perusahaan), dan
Y
Tidak Ada
c.
Pemilik
Y
Tidak Ada
Debitur/calon debitur telah melampirkan foto copy laporan keuangan yang merupakan lampiran SPT Tahunan PPh tahun pajak terakhir dan bertanda terima dari kantor pelayanan pajak setempat tanpa perlu dilegalisasi atau disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat Sektor ekonomi yang akan dibiayai memiliki space available
T Belum diserahkan T
Space Available Posisi Agustus 2016, Sektor Ekonomi Perdagangan Besar dan Eceran ( Rp. Halaman 4 dari 17
Updating Ver.Des.2014
PROGRAM CREDIT COMPLIANCE REVIEW No.
PROSEDUR REVIEW
KEPATUHAN (Y/T/NA)
KETERANGAN 52,30 juta)
6.
Rating nasabah berada dalam investment grade yaitu CRR 1 – 5
Y
7.
Calon debitur/debitur dengan fasilitas > Rp.5 milyar harus berbadan usaha (baik berbadan hukum maupun non hukum) Calon debitur telah menjadi nasabah BNI atau bank lain minimal selama 6 bulan (baik berupa nasabah dana maupun jasa), kecuali calon debitur yang menjadi anggota grup usaha debitur Lamanya perusahaan beroperasi a. Minimal 2 tahun (untuk kecil)
Y
8.
9.
b.
Minimal 3 tahun (untuk menengah dan korporasi)
CRR 3 CV dan PT
Y menjadi Debitur dan nasabah thn. 2003
Y
Sejak tahun 2000
Y
Segmen Small
Catatan : Tidak berlaku bagi calon debitur yang merupakan anggota grup usaha debitur Perusahaan yang berproduksi kurang dari waktu yang ditetapkan, namun key person atau pengurus perusahaan sudah berpengalaman dibidang yang sama minimal 2 tahun Mulai beroperasinya perusahaan dilihat dari mulainya aktivitas perusahaan dalam bentuk produksi, penjualan atau pemberian jasa secara nyata (operasional) Larangan Pemberian Kredit 10.
a.
Penyediaan Dana kepada Pihak terkait tanpa persetujuan Dewan Komisaris
Y
Penyediaan dana Bukan pada Pihak terkait
b.
Pemberian kredit kepada Pegawai negeri sipil golongan IV/A PGPS 1968 ke atas, anggota TNI/Polri berpangkat Letnan II ke atas, pejabat serta istri dari : i) Pejabat Eselon I dan yang setingkat baik di Pusat maupun di Daerah ii) Perwira Tinggi TNI/Polri iii) Pejabat-pejabat lain yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga yang bersangkutan, baik di Pusat maupun di Daerah Yang Memiliki seluruh atau sebagian perusahaan swasta, Memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas suatu perusahaan swasta, Melakukan kegiatan usaha dagang, termasuk menjadi perantara dari kegiatan tersebut
Y
Key person merupakan Pengusaha yang tidak termasuk katagori Pegawai Negeri tsb.
Halaman 5 dari 17 Updating Ver.Des.2014
PROGRAM CREDIT COMPLIANCE REVIEW No.
PROSEDUR REVIEW
KEPATUHAN (Y/T/NA)
KETERANGAN
Catatan : Larangan di atas tidak berlaku bagi pemilikan saham suatu perusahaan, sepanjang jumlah dan sifat pemilikan itu tidak membuat pemilik saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan, serta mendapatkan ijin tertulis dari pejabat yang berwenang. Bagi pegawai negeri dan anggota TNI/Polri bukan pejabat dalam keadaan : i) Masa persiapan pensiun/sedang menjalankan cuti besar menjelang pensiun ii) Diberhentikan sementara iii) Menerima uang tunggu Bagi pegawai negeri sipil golongan IIId/PGPS-1968 kebawah, anggota TNI/Polri berpangkat Pembantu Letnan I kebawah serta istri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/Polri dan pejabat yang tidak termasuk ketentuan butir b di atas, diperbolehkan memiliki perusahaan apabila mendapat Ijin Tertulis dari Pejabat yang berwenang Yang dimaksud dengan kegiatan usaha dagang adalah kegiatan membeli dan menjual kembali barang dan atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan serta tidak berbentuk “Perusahaan swasta” c.
Pemberian kredit kepada perusahaan baik swasta maupun milik negara/daerah atau yayasan bidang apapun yang didalamnya turut serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Y
Berbentuk Badan Usaha CV dan PT
Y
KMK dan Garansi Bank usaha Didtribusi Consumer Goods dan perdagangan dan manufacturing Plastik KMK dan Garansi Bank usaha Didtribusi Consumer Goods dan perdagangan dan manufacturing Plastik
Catatan : Yang dimaksud dengan turut serta adalah menjadi direksi atau komisaris d.
e.
Kredit untuk jual beli saham kepada perorangan atau perusahaan yang bukan perusahaan sekuritas, kecuali kepada koperasi untuk pembelian saham bank yang bersangkutan Kredit kepada perorangan atau perusahaan bukan sekuritas yang dimaksudkan sebagai penyertaan
Y
Halaman 6 dari 17 Updating Ver.Des.2014
PROGRAM CREDIT COMPLIANCE REVIEW KEPATUHAN (Y/T/NA)
KETERANGAN
Y
Agunan berupa Persediaan, Tanah dan Bangunan
Pemberian kredit kepada pihak asing 1. Warga negara asing
Y
WNI
2. Badan hukum asing atau lembaga asing lainnya
Y
Badan Usaha Berbentuk CV dan PT
3. WNI yang memiliki status penduduk tetap (permanent resident) negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia 4. Kantor bank di luar negeri dari bank yang berkantor pusat di Indonesia
Y
Badan Usaha Berbentuk CV dan PT
Y
Badan Usaha Berbentuk CV dan PT
5. Kantor perusahaan di luar negeri dari perusahaan yang berbadan hukum Indonesia
Y
Badan Usaha Berbentuk CV dan PT
Kepada nasabah untuk kepentingan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah, kecuali dalam rangka kegiatan ekspor/impor yang wajib didukung bukti dokumen yang memadai Pemberian kredit pada bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing
Y
Badan Usaha Berbentuk CV dan PT
1. Produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang; dan
Y
2. Bidang usaha yang termasuk dalam Daftar Negatif Investasi
Y
Cerukan atau fasilitas yang dapat dipersamakan dengan cerukan dalam rangka transaksi valuta asing terhadap rupiah
Y
KMK dan Garansi Bank usaha Didtribusi Consumer Goods dan perdagangan dan manufacturing Plastik KMK dan Garansi Bank usaha Didtribusi Consumer Goods dan perdagangan dan manufacturing Plastik KMK dan KI usaha Perdagangan Spare Part Mobil, Jasa Bengkel, Asesoris Pencucian Mobil
No.
PROSEDUR REVIEW f.
Pemberian kredit dengan agunan berupa saham yang tidak terdaftar di bursa efek, kecuali kredit dengan tujuan akuisisi atau ekspansi
Catatan: Khusus untuk pemberian kredit dalam rangka ekspansi atau akuisisi, Bank diperbolehkan menerima agunan tambahan berupa saham yang terdaftar maupun tidak terdaftar di bursa efek. Saham yang tidak terdaftar di bursa efek yang dapat diterima sebagai agunan dibatasi hanya saham yang diterbitkan oleh perusahaan penerima kredit yang bersangkutan g.
h.
i.
j.
Catatan : Halaman 7 dari 17 Updating Ver.Des.2014
PROGRAM CREDIT COMPLIANCE REVIEW No.
PROSEDUR REVIEW
KEPATUHAN (Y/T/NA)
KETERANGAN
Dikecualikan dari larangan pemberian kredit valuta asing Kredit non tunai atau garansi yang terkait dengan kegiatan investasi di Indonesia yang memenuhi persyaratan sbb : 1. Memperoleh counter guaranty (kontra garansi) dari bank di luar negeri yang bonafide, namun tidak termasuk cabang bank yang bersangkutan di luar negeri, atau 2. Adanya jaminan setoran sebesar 100% dari nilai garansi yang diberikan Kredit dalam bentuk sindikasi yang memenuhi persyaratan sbb : 1. Mengikutsertakan Prime bank sebagai lead bank 2. Diberikan untuk pembiayaan proyek di sektor riil untuk usaha produktif yang berada di wilayah Indonesia, dan 3. Kontribusi bank asing sebagai anggota sindikasi lebih besar dibandingkan dengan kontribusi bank dalam negeri k.
Kredit kepada sektor properti untuk pembiayaan pengadaan dan/atau pengolahan tanah kepada pengembang, baik secara langsung maupun tidak langsung dan/atau membeli/menjamin surat berharga/ Commercial Paper dari pengembang untuk pembiayaan dan/atau pengolahan tanah baik kredit baru dan/atau tambahan kredit untuk bidang usaha : 1) Real estate, office center Y KMK dan Garansi Bank usaha Didtribusi Consumer Goods dan perdagangan dan manufacturing Plastik 2) Shopping centre (mal, ruko, rukan dll) Y KMK dan Garansi Bank usaha Didtribusi Consumer Goods dan perdagangan dan manufacturing Plastik 3) Perhotelan Y KMK dan Garansi Bank usaha Didtribusi Consumer Goods dan perdagangan dan manufacturing Plastik 4) Konstruksi dengan tujuan ruilsrag Y KMK dan Garansi Bank usaha Didtribusi Consumer Goods dan perdagangan dan manufacturing Plastik 5) Lapangan golf Y KMK dan Garansi Bank usaha Didtribusi Consumer Goods dan perdagangan dan manufacturing Plastik 6) Kawasan industri/industri estate Y KMK dan Garansi Bank usaha Didtribusi Consumer Goods dan perdagangan dan manufacturing Plastik 7) Pembelian tanah untuk melengkapi lahan yang ada Y KMK dan Garansi Bank usaha Didtribusi Consumer Goods dan perdagangan dan manufacturing Plastik Halaman 8 dari 17
Updating Ver.Des.2014
PROGRAM CREDIT COMPLIANCE REVIEW No.
PROSEDUR REVIEW 8) Apartemen/rumah susun
KEPATUHAN (Y/T/NA) Y
KETERANGAN KMK dan Garansi Bank usaha Didtribusi Consumer Goods dan perdagangan dan manufacturing Plastik
Catatan : 1. Termasuk pembiayaan yang dilarang adalah membiayai pengurusan izin-izin/sertifikat untuk memperoleh hak dan penggunaan tanah dimaksud, dan pembiayaan kepada pihak lain yang secara efektif dapat dimanfaatkan oleh pengembang untuk pembiayaan pengadaan dan/atau pengolahan tanah termasuk penyediaan fasilitas umum (seperti sarana parkir dll) 2. Dikecualikan dari larangan diatas adalah pengembang jalan tol dan pembangunan rumah sederhana (termasuk ruko dengan keseluruhan luas lantai
maksimum 70m2 dan kios/los pasar tradisional untuk usaha kecil dengan luas lantai masing-masing maksimum 36m2.)
l.
Pemberian kredit kepada debitur/calon debitur yang nama perusahaan/pengurus/pemilik/pemegang kuasa/penjamin/penanggungjawabnya tercantum dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) dilarang kecuali dengan persetujuan Direktur Bisnis Banking dan Direktur Risiko Bisnis
m. Pemberian kredit kepada calon debitur/debitur yang bermasalah ( non performing
loan) tidak diperkenankan
Y
Y
Catatan : Larangan tidak berlaku untuk debitur ex kelolaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)/Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan debitur yang pernah tercantum dalam debitur macet BI maupun BNI sepanjang saat mengajukan permohonan tidak tercantum lagi dalam daftar kredit macet BI atau BNI n.
o. p.
q. r.
DHN terlampir
-
Pemberian kredit baru kepada perusahaan penerima kredit dalam rangka konsorsium yang belum dilunasi, tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan bankbank anggota konsorsium yang bersangkutan. Cash Collateral Credit (CCC) kepada Yayasan dan Koperasi Kredit untuk keperluan ekspor barang-barang yang dilarang Pemerintah
Y
Pemberian kredit kepada kantor cabang calon debitur/debitur Bridging loan (kredit talangan) bagi debitur yang PAK-nya belum mendapatkan persetujuan Pemutus Kredit dan/atau kredit sindikasi yang belum mendapatkan persetujuan dari peserta sindikasi lainnya.
Y Y
Badan Usaha Berbentuk CV dan PT Y Y
Badan Usaha Berbentuk CV dan PT KMK dan Garansi Bank usaha Didtribusi Consumer Goods dan perdagangan dan manufacturing Plastik Badan Usaha Berbentuk CV dan PT Bukan termasuk Debitur yang PAK-nya belum mendapatkan persetujuan Pemutus Kredit dan/atau kredit sindikasi yang belum Halaman 9 dari 17
Updating Ver.Des.2014
PROGRAM CREDIT COMPLIANCE REVIEW No.
PROSEDUR REVIEW
s.
BMPK 11. 12.
Pemberian kredit kepada kantor cabang
Pemberian kredit tidak melanggar BMPK, dengan perhitungan sbb : a. Pihak terkait : 10% x Modal BNI b. Pihak tidak terkait (individu) : 20% x modal BNI
c. Pihak tidak terkait (group) : 25% x modal BNI d. BUMN untuk tujuan pembangunan dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak : 30% x modal BNI Laporan Keuangan 13.
KEPATUHAN (Y/T/NA)
Y
Y Y Y Y
KETERANGAN mendapatkan persetujuan dari peserta sindikasi lainnya Badan Usaha Berbentuk CV dan PTyang tidak memiliki Cabang
Bukan Pihak terkait Posisi Modal Agustus 2016, Rp. 79894.748 juta 20% dari Modal= 1.978.949,60 juta Bukan Pihak tidak terkait Grup
Kewajiban penyampaian laporan keuangan yang diaudit (audited report) kepada Bank a. Calon debitur yang mengajukan permohonan kredit dengan total fasilitas kredit (langsung dan tidak langsung) sebesar maksimum di atas Rp7,5 milyar wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik b. Debitur yang memperoleh/mengajukan tambahan kredit sehingga total fasilitas kredit (langsung dan tidak langsung) menjadi di atas Rp7,5 milyar wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik rekanan BNI
Y Total Fasilitas 7,5 M Y Total Fasilitas 7,5 M
Catatan : Untuk debitur diperbolehkan menggunakan KAP bukan rekanan BNI, sepanjang KAP dimaksud : Terdaftar di BAPEPAM, atau Memiliki reputasi di bidang industrinya sesuai jasa profesi tersebut, atau Bagi debiturBUMN dapat menggunakan BPKP, BPK atau KAP yang ditunjuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 14.
Penggunaan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sama (termasuk partnernya) hanya diperkenankan dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut
Catatan :
Y
Total Fasilitas 7,5 M sehingga tidak Menggunankan KAP Halaman 10 dari 17
Updating Ver.Des.2014
PROGRAM CREDIT COMPLIANCE REVIEW No.
PROSEDUR REVIEW
KEPATUHAN (Y/T/NA)
KETERANGAN
Dikecualikan dari ketentuan yang diatas : Penggunaan KAP yang sama (termasuk partner-nya) paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan dilakukan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun berturut-turut, untuk : a. Perusahaan publik (disesuaikan dengan ketentuan dari BAPEPAM b. BUMN/BUMD termasuk perusahaan subsidiary-nya c. Akuntan publik yang terdaftar di Bapepam d. BUMN/BUMD/BHMN termasuk perusahaan subsidiary-nya yang harus diaudit oleh auditor negara (BPK/BPKP) Verifikasi 15.
16.
Informasi Debitur Individual (IDI) dari sistem informasi debitur (SID) Bank Indonesia telah ada untuk : a. Perusahaan dan grup usahanya
Y
b. pemilik perusahaan
Y
c.
Y
masing-masing pengurus (direksi/komisaris) perusahaan
1. No. Laporan 18/175081424/DPIP/PIK, Tgl. Laporan 21/09/2016 an. Thingkyling Plastik 2. No. Laporan 18/175081395/DPIP/PIK, Tgl. Laporan 21/09/2016 an. Thingkyling Distrindo 1. No. Laporan 18/175081392/DPIP/PIK, Tgl. Laporan 21/09/2016 an. Sri Marfianti 2. No. Laporan 18/175081287/DPIP/PIK, Tgl. Laporan 21/09/2016 an. Sri Marfianti 3. No. Laporan 18/175081196/DPIP/PIK, Tgl. Laporan 21/09/2016 an. Sri Marfianti 4. Tantyo N. sudah Lunas 1. No. Laporan 18/175081392/DPIP/PIK, Tgl. Laporan 21/09/2016 an. Sri Marfianti 2. No. Laporan 18/175081287/DPIP/PIK, Tgl. Laporan 21/09/2016 an. Sri Marfianti 3. No. Laporan 18/175081196/DPIP/PIK, Tgl. Laporan 21/09/2016 an. Sri Marfianti 4. Tantyo N. sudah Lunas
Daftar Penarik cek kosong/Daftar Hitam Nasional telah dimintakan untuk a. perusahaan dan grup usahanya b. masing-masing pengurus (direksi/komisaris) perusahaan
Y Y
DHN Tidak Ditemukan (terlampir) DHN Tidak Ditemukan (terlampir) Halaman 11 dari 17
Updating Ver.Des.2014
PROGRAM CREDIT COMPLIANCE REVIEW No. 17. 18. 19.
PROSEDUR REVIEW c. pemilik perusahaan Verifikasi kepada pembeli utama telah dilakukan Verifikasi kepada pemasok utama telah dilakukan Kunjungan setempat dilakukan terhadap
KETERANGAN
Y Y Y
DHN Tidak Ditemukan (terlampir) Cf. Call Memo Cf. Call Memo Jl. Raya Cilegon Km. 3 Ds. Drangong Kp. Legok Kec. Taktakan Serang Jl. Raya Cilegon Km. 3 Ds. Drangong Kp. Legok Kec. Taktakan Serang Jl. Raya Cilegon Km. 3 Ds. Drangong Kp. Legok Kec. Taktakan Serang 1. SHM No.995/Drangong, tgl.27-01-1998 an. Sri Marfianti SHM No.997/Drangong, tgl.27-011998, an. Sri Marfianti 2. SHM No.996/Drangong, tgl.27-10-1998 an. Sri Marfianti 3. SHGB No.905 (02-08-04 s.d 13-01-28) 4. Mesin Mc Blow Plastik 20 Hp Model : CTM-45 PE No. Serial 89114A Merk Chuang Tieh Buatan Taiwan. Tahun 1995. 5. Mesin Mc Cutter Las Plastik Model : F2D AP 650 No Serial 97632 Merk APG Machine, Indonesia Tahun 1997. 6. Mesin Mc Cutter Las Plastik Model : F2D AP 650 No Serial 97632 Merk APG Machine, Indonesia Tahun 1997. 7. Persediaan
a.
Kantor
Y
b.
lokasi usaha/tempat usaha
Y
c.
lokasi proyek/pabrik
Y
d.
Agunan pokok dan tambahan
Y
20.
Laporan Hasil Penilaian agunan yang dilakukan/dibuat oleh Kantor Cabang/Perwakilan KJPP telah dilakukan verifikasi/konfirmasi ke Kantor Pusatnya. Analisa Keuangan 21.
KEPATUHAN (Y/T/NA)
Periode laporan keuangan yang dianalisa a. Untuk segmen kecil meliputi laporan keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir b. Diluar segmen kecil meliputi laporan keuangan selama 4 (empat) tahun terakhir
Y
Y Y
Cf. Ibu Dewi (Kantor Pusat KJPP Toto Suharto dan rekan)
Cf. FAK Untuk segmen kecil Halaman 12 dari 17
Updating Ver.Des.2014
PROGRAM CREDIT COMPLIANCE REVIEW KEPATUHAN (Y/T/NA)
No.
PROSEDUR REVIEW
22.
Metode perhitungan kebutuhan fasilitas a. KMK sd Rp7,5 milyar menggunakan Perputaran Modal Kerja atau Proyeksi Arus Kas (cash flow) b. KMK diatas Rp7,5 milyar menggunakan Proyeksi Arus Kas (cash flow) c. KI menggunakan Proyeksi Arus Kas (cash flow)
T T
Proyeksi arus kas dibuat selama jangka waktu fasilitas
T
23.
Y
KETERANGAN Menggunakan Perputaran Modal Kerja sd Rp7,5 milyar NA Menggunakan Perputaran Modal Kerja
Catatan : Untuk tahun I dibuat dengan periode bulanan dan untuk tahun selanjutnya dapat dibuat per bulan/triwulan/semester atau sesuai dengan periode angsuran kredit 24.
Proyeksi Arus Kas (Cash flow) telah dibuatkan asumsi
Y
Referensi Keuangan 25. Referensi keuangan telah memenuhi ketentuan minimum : a.
CR minimal 1,00 kali
Y
CR= 2,58 Kali
b.
DER maksimal sesuai dengan segmen dan sektor industri
Y
DER= 0,54 Kali
Debt Service Coverage (DSC) minimal 100% Y DSC = 0,41 kLI Catatan : Minimal CR tidak berlaku bagi perusahaan dalam pembangunan DSC bagi perusahaan baru dalam masa pembangunan diberlakukan setelah beroperasi secara komersial c.
Agunan 26.
Hak atas tanah yang dapat diterima sebagai agunan kredit adalah SHM, SHGB/SHGU/SHP dengan sisa jangka waktu di atas 2 tahun (kecuali SHM)
Y
1.
2. 3. 4.
5.
SHM No.995/Drangong, tgl.27-01-1998 an. Sri Marfianti SHM No.997/Drangong, tgl.27-011998, an. Sri Marfianti SHM No.996/Drangong, tgl.27-10-1998 an. Sri Marfianti SHGB No.905 (02-08-04 s.d 13-01-28) Mesin Mc Blow Plastik 20 Hp Model : CTM45 PE No. Serial 89114A Merk Chuang Tieh Buatan Taiwan. Tahun 1995. Mesin Mc Cutter Las Plastik Model : F2D AP Halaman 13 dari 17
Updating Ver.Des.2014
PROGRAM CREDIT COMPLIANCE REVIEW No.
PROSEDUR REVIEW
KEPATUHAN (Y/T/NA)
KETERANGAN
6.
7. 27.
650 No Serial 97632 Merk APG Machine, Indonesia Tahun 1997. Mesin Mc Cutter Las Plastik Model : F2D AP 650 No Serial 97632 Merk APG Machine, Indonesia Tahun 1997. Persediaan
Agunan yang telah diserahkan telah dilakukan pengikatan sesuai dengan jenisnya : a.
Tanah, rumah tinggal dan gedung diikat hak tanggungan
b. c. d. e. f.
g. h.
Y
TELAH dikat HT
Kapal dengan ukuran minimal 7 Gross Tonnage (GT) diikat hipotek
NA
Agunan berupa Tanah, Bangunan, Mesin dan persediaan
Kendaraan bermotor dan persediaan diikat fidusia notariil serta wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Resi gudang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang secara notariil dan diberitahukan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang
NA
Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah diikat dengan hak tanggungan Agunan berupa tagihan termijn diikat 1. Sebelum proyek dilaksanakan, debitur membuat : i. Surat kuasa kepada BNI untuk menerima pembayaran hasil pelaksanaan proyek tersebut ii. Surat permintaan kepada bouwheer untuk menyalurkan pembayaran hasil proyek ke BNI dan pernyataan tertulis tentang persetujuan/ketersediaan dari bouwheer untuk membayar termijn melalui BNI 2. Setelah proyek dilaksanakan dan tagihan termijn dapat ditagih tetapi bouwheer belum melakukan pembayaran maka dibuatkan akta fiducia sesuai ketentuan yang berlaku. Mesin-mesin yang belum ditanam dalam tanah diikat secara fiducia
NA
Pengurus yang sekaligus pemegang saham dan/atau pengendali perusahaan wajib menyerahkan personal guarantee
NA
Persediaan Telah di ikat Fidusia Notariil
NA
Agunan berupa Tanah, Bangunan, Mesin dan persediaan Agunan berupa Tanah, Bangunan, Mesin dan persediaan
NA
Agunan berupa Tanah, Bangunan, Mesin dan persediaan
NA
Agunan berupa Tanah, Bangunan, Mesin dan persediaan
NA
Agunan berupa Tanah, Bangunan, Mesin dan persediaan
NA
Agunan berupa Tanah, Bangunan, Mesin dan persediaan Halaman 14 dari 17
Updating Ver.Des.2014
PROGRAM CREDIT COMPLIANCE REVIEW No.
PROSEDUR REVIEW i.
Perusahaan yang merupakan pemegang saham/ pengendali perusahaan dimintakan company guarantee
KEPATUHAN (Y/T/NA) NA
KETERANGAN Fasilitas diberikan kepada badan usaha berbentuk PT dan CV
Catatan : Dikecualikan dari kewajiban penyerahan personel guarantee dan atau company guarantee: Perusahaan PMA/perusahaan go public/BUMN, atau Agunan telah memenuhi CEV controlled diatas 75%, atau Perusahaan go publik, atau Perusahaan BUMN non go publik, atau Perusahaan yang dikelola profesional antara lain terindikasi dari ” tidak memiliki kepentingan, hubungan keluarga ataupun ikatan lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung” Y
Agunan berupa Tanah, Bangunan, Mesin dan persediaan
a. Jaminan berupa fixed asset (tanah/bangunan) atau cash collateral dan SBLC
Y
Agunan berupa Tanah, Bangunan, Mesin dan persediaan
b. Nilai jaminan telah sesuai dengan jenis kreditnya
Y
Cf. FIA
c. Persyaratan penyerahan agunan tambahan berupa rumah tinggal yang dimiliki
Y
dan ditempati oleh pengurus yang sekaligus sebagai pemilik diwajibkan Minimal harus ada dua harga pembanding (khusus untuk segmen kecil)
Y
Apraisal
Y
Fasilitas kurang dari 5 M namun dilakukan Apraisal Oleh KJPP Toto Suharto dan rekan Apraisal dilakukan per tgl. 24/08/2014 (sedang dalam proses) Akan ditutup asuransi pada asuradur rekanan BNI
j.
28.
29. 30. 31. 32. 33.
Lain-lain sesuai dengan jenis agunan yang diserahkan
Jaminan/agunan (khusus untuk segmen kecil) :
Debitur/Calon debitur dengan jumlah fasilitas lebih dari Rp5 milyar, agunan wajib dilakukan penilaian oleh appraisal independen rekanan BNI Frekuensi penilaian agunan untuk kualitas kredit 1 sd 2 paling lama setiap 24 bulan sekali Agunan yang diserahkan dan insurable ditutup asuransi pada asuradur rekanan BNI Pemenuhan CEF dan CEV (khusus untuk segmen menengah dan korporasi) a. Penetapan CEF telah sesuai dengan jenis dan umur agunan b.
Minimum CEV controlled telah terpenuhi sesuai dengan jenis kredit
Minimum total CEV (controlled + uncontrolled) telah terpenuhi sesuai dengan jenis kredit Kepemilikan agunan c.
34.
T Y Y Y Y
Ya
Perhitungan berdasarkan Taksasi yang dapat diikat sempurna (IMB dan SHM) Perhitungan berdasarkan Taksasi yang dapat diikat sempurna (IMB dan SHM) Perhitungan berdasarkan Taksasi yang dapat diikat sempurna (IMB dan SHM) Halaman 15 dari 17
Updating Ver.Des.2014
PROGRAM CREDIT COMPLIANCE REVIEW No.
PROSEDUR REVIEW
KEPATUHAN (Y/T/NA)
1. Agunan merupakan milik debitur
Y
2. Agunan milik pihak ketiga dapat diterima dengan syarat : a. Milik owner atau pengurus perusahaan
Y
b.
c.
d.
Milik keluarga owner atau pengurus perusahaan, dalam hal ini adalah keluarga sampai dengan derajat pertama dalam garis lurus maupun garis ke samping. (termasuk dalam pengertian keluarga tersebut adalah suami/istri, anak, bapak/ibu, kakak/adik, ipar, menantu, mertua) Rekening agunan milik pihak ketiga tersebut berada di BNI (khusus bagi agunan cash collateral)
NA
Agunan berupa benda tetap/barang tidak bergerak milik grup usaha (walaupun grup perusahaan yang memiliki agunan bukan debitur BNI)
NA
KETERANGAN Milik Sri Marfianti (Komisaris sekaligus pesero komanditer)
Fasilitas diberikan pada Badan usaha berbentuk PT dan CV Kepemilikan Agunan merupakan milik Komisaris dan Pesero Komanditer
Y
1.
1. SHM No.995/Drangong, tgl.27-01-1998 an. Sri Marfianti SHM No.997/Drangong, tgl.27-01-1998, an. Sri Marfianti 2. SHM No.996/Drangong, tgl.27-10-1998 an. Sri Marfianti 3. SHGB No.905 (02-08-04 s.d 13-01-28) 4. Mesin Mc Blow Plastik 20 Hp Model : CTM45 PE No. Serial 89114A Merk Chuang Tieh Buatan Taiwan. Tahun 1995. 5. Mesin Mc Cutter Las Plastik Model : F2D AP 650 No Serial 97632 Merk APG Machine, Indonesia Tahun 1997. 6. Mesin Mc Cutter Las Plastik Model : F2D AP 650 No Serial 97632 Merk APG Machine, Indonesia Tahun 1997. 7. Persediaan Badan Usaha Berbentuk CV dan PT
Catatan : Agunan milik pihak ketiga yang tidak memenuhi syarat di atas diperbolehkan selama agunan tersebut telah diserahkan ke BNI sebelum berlakunya ketentuan ini
Halaman 16 dari 17 Updating Ver.Des.2014
PROGRAM CREDIT COMPLIANCE REVIEW No.
PROSEDUR REVIEW
Penetapan Struktur Fasilitas 35. Struktur fasilitas telah memuat : a. Jenis Kredit sesuai dengan tujuan kredit
b. c. d. e. f. g. h. i.
KEPATUHAN (Y/T/NA)
Y
Maksimum kredit telah sesuai dengan kebutuhan tertinggi pada proyeksi arus kas atau perhitungan kebutuhan modal kerja Jenis valuta Bentuk/sifat kredit Jangka waktu kredit
Y
Agunan dan pengikatan Penutupan asuransi Syarat pencairan Batas waktu penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit :
Y Y Y
i.
Badan usaha swasta nasional (BUSN) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penutupan tahun buku. ii. Badan usaha milik negara (BUMN) selambat-lambatnya 12 (duabelas) bulan setelah penutupan tahun buku. j. Debitur yang menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit melebihi batas waktu di atas, maka kualitas aset produktifnya diturunkan satu tingkat dan dinilai paling tinggi Kurang Lancar. k. Syarat lainnya
Y Y Y
Y NA
KETERANGAN
Tambahan Modal kerja KMK dan Garansi Bank usaha Didtribusi Consumer Goods dan perdagangan dan manufacturing Plastik Cf. MPK IDR KMK R/C Terbatas dan Garansi Bank 12 (dua belas) bulan dan 36 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit. CF. Lampiran 2 CF. Lampiran 3 CF. Lampiran 4 Total fasilitas dibawah 7,5 M Lap. Keu Unaudited
Y
Bukan termasuk Badan usaha swasta nasional (BUSN) atau Badan usaha milik negara (BUMN) Bukan termasuk Badan usaha swasta nasional (BUSN) atau Badan usaha milik negara (BUMN) Lap audited
Y
CF. Lampiran 4
Y
Halaman 17 dari 17 Updating Ver.Des.2014