Bila Billabong Menjadi

Bila BILLABONG menjadi “Rebutan” (Analisis Kasus perseteruan Lisensi Merek Dagang Billabong antara CV Bali Balance dengan PT Bilabong Indonesia)

1. PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah (Studi Kasus) Dalam tugas kali ini msalah yang saya angkat merupakan kisah perseteruan hak lisensi merek dagang pakaian jadi milki Billabong Internasional “Billabong”. Menurut saya kasus ini menarik untuk di kaji lebih dalam. Perebutan lisensi merek dagang merupakan hal amat fundamentalis

dalam sebuah perusahaan khususnya

perusahaan koorporasi. Karena lisensi merupakan pintu gerbang pertama Dan utama suatu perusahaan dalam hal produksi barang. Meliputi pra produksi, proses produksi sampai dengan pasca produksi. Ada pun kutipan kasusu tersebut adalah sebgai berikut: (diakses pada tanggal 19-04-2009; www.tentanghki.blogspot.com)

“……Kisruh antara Bali Balance dan Billabong ini berawal dari sengketa pemberian lisensi pada 24 Juli 2004. Kala itu Billabong Internasional memberi lisensi atas merek dagang Billabong untuk diproduksi dan dijual di Indonesia kepada CV Bali Balance, sampai tahun 2009. Namun, ditengah jalan, tiba-tiba muncul PMA dengan bendera PT Billabong Indonesia. Di perusahaan ini, Chris jadi presdirnya. Selanjutnya, tanpa ba bi bu perusahaan itu langsung mengambil alih produksi dan pemasaran merek Billabong dari Bali Balance. Akan tetapi, dalam pemasarannya mereka masih menggunakan jaringan milik Bali Balance. Hal inilah yang memicu perseteruan ini. Terkait dengan permintaan kuasa hukum Bali Balance, Juru Bicara Mabes Polri Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira membenarkan keberadaan nota diplomatik dalam kasus ini. "Kita tunggu saja hasilnya nanti," ujarnya. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan CV Bali Balance, terkait dengan sengketa dengan PT Billabong Indonesia, yang berujung pada gugatan terhadap Badan Koordinasi Penanaman Modal. "Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta telah mengabulkan gugatan CV Bali Balance untuk seluruhnya," ujar Agus Setiawan, salah satu kuasa hukum CV BB (Bali Balance), dalam acara konferensi pers di Jakarta, kemarin. Dalam putusan PTUN Jakarta, kata Agus, majelis hakim memerintahkan BKPM untuk membatalkan dan mencabut SK No. 221/T/Industri/Perdagangan/2007 tentang Izin Usaha Tetap PT Billabong Indonesia (BI), serta SK No. 350/I/PMA/2006 tentang Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing PT BI. Selain putusan itu, sambungnya, PTUN Jakarta juga mengeluarkan penetapan yang isinya memerintahkan BKPM menunda pelaksanaan SK No. 221/T/Industri/Perdagangan/2007, yang merupakan kelanjutan atas diterbitkannya Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing atas nama Billabong International Limited qq GSM (Operations) Pty Ltd. Bos PT. Billabong Indonesia, Christoper John James, yang telah dinyatakan bersalah melakukan penipuan terhadap CV Bali Balance dihadang oleh red notice Interpol dan tuntutan di PTUN. Perlu proses yang panjang memang, untuk mencari keadilan. Itu pula yang terjadi dalam sengketa antara CV Bali Balance melawan PT BIllabong Internasional. Untuk menyeret Presiden Direktur PT Billabong Indonesia Christoper John James alias Chris James yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap Bali Balance, pemerintah Indonesia sampai menempuh saluran diplomatik. Chris yang tidak mau memenuhi panggilan, akhirnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polri, dan red notice Interpol. Kini Aussie itu, masuk dalam daftar ekstradisi dari Australia ke Indonesia. "Kami harap pada akhir Februari, ekstradisi sudah berjalan," kata Annesa Pratiwi, Humas Bali Balance. Nota diplomatik tersebut, telah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Indonesia pada tanggal 5 Desember 2008. Selain kasus pidana, pada 18 November lampau Bali Balance pun melayangkan gugatan di PTUN Jakarta. "Kali ini perihal izin usaha tetap PMA PT Billabong Indonesia," ujar Annesa. Gugatan dilayangkan, dengan sasaran Kepala BKPM Pusat yang dinilai telah ceroboh dalam mengeluarkan izin usaha tetap. Sebab, saat izin itu dilansir masih ada polemik terkait perjanjian produksi, berikut penjualan Billabong antara Bali Balance dengan PT Billabong Indonesia. Yang menjadi permasalahan

adalah, dalam pengajuan dokumen perusahaan tersebut. Ditenggarai banyak terjadi kebohongan. "Seperti mengenai pemilihan Direktur Utama PT Billabong Indonesia, yang pada saat izin diajukan sebenarnya masih menjabat sebagai penasihat teknis CV Bali Balance," kata kuasa hukum Bali Balance, Agus Setiawan….” 2. ANALISIS dan PERUMUSAN MASALAH STUDI KASUS •

Apa saja undang undang terkait dengan kasus ini?

•

Bagaimana Lisensi sebuah merek itu menjadi penting?

•

Bagaimana CV Bali Balance dalam memperjuangkan hak Lisensinya?

1. Lisensi Merek Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka angka, susunan warna atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (pasal 1 butir l UU Merek) Dari pengertian tersebut secara umum diartikan bahwa merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang-barang yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memiliki daya pembeda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, sehingga tanda tersebut mampu memberi kesan pada saat seseorang melihat merek tersebut. Undang Undang membedakan merek menjadi 2 (dua), yaitu merek dagang Dan merek jasa. Merek Dagang adalah tanda yang digunakan pada barang yang diperdagangkan untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya, sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Menurut Undang-undang Merek agar suatu merek memperoleh hak atas merek, maka pemilik merek harus mendaftarkan mereknya tersebut pada kantor merek, dengan demikian agar suatu merek dapat diterima pendaftarannya, maka haru memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang Merek dan

timbulnya hak atas merek tersebut apabila merek yang didaftarkan tersebut diterima pendaftarannya oleh kantor merek. Pasal 3 Undang Undang nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang Undang nomor 14 Tahun l997 menentukan bahwa hak atas merek adalah Hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersamasama atau badan hukum untuk menggunakannya Hak khusus yang diberikan tersebut berfungsi untuk memonopoli, sehingga hak tersebut mutlak pada pemilik merek dan dapat dipertahankan terhadap siapapun , selain itu hak atas merek ini hanya diberikan kepada pemilik merek yang beritikad baik, sehingga orang lain/badan hukum lain tidak boleh menggunakan merek tersebut tanpa ijin. Suatu merek dapat disebut merek apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang Merek dan permintaan pendaftaran merek hanya dapat dilakukan oleh pemilik merek yang beritikad baik . Dalam pasal 5 Undang Undang Merek ditentukan mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan bilamana mengandung unsur-unsur sebagai berikut : a. bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum; b. tidak memiliki daya pembeda; c. telah menjadi milik umum atau; d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran. Selain itu suatu permintaan pendaftaran juga ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (pasal 6 ayat 3 dan 4). Sedangkan pengertian suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya bilamana ada kesan yang sama antara lain mengenai bentuk, cara penempatan, atau kombinasi antara unsure-unsur maupun persamaan

bunyi

ucapan

yang

terdapat

dalam

merek-merek

yang

bersangkutan.(penjelasan pasal 6 ayat 1 UU Merek) Menurut pasal 6 ayat 2 , permintaan pendaftaran merek akan ditolak, jika:

a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; b. merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau symbol atau emblem dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas setujuan tertulis dari pihak yang berwenang; c. merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau d. merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi Hak Cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang Hak Cipta tersebut. Penggunaan merek milik orang lain banyak dilakukan orang atau badan hukum, mereka menggunakan merek tersebut tanpa ijin pemiliknya, hal ini tentu akan merugikan pemilik merek yang terdaftar. Biasanya merek yang digunakan secar melawan hukum ini adalah merek terkenal. Menurut Insan Budi Maulana, merek dapat dianggap sebagai “roh” bagi suatu produk barang atau jasa Menurut Penjelasan Umum Undang

Undang

Merek,

perlindungan

terhadap

merek

terkenal

didasarkan

pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik, karena mencari ketenara merek orang lain, sehingga seharusnya merek tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum, sehingga untuk ini, permintaan pendaftaran merek terkenal milik orang lain harus ditolak. Penolakan pendaftaran merek terkenal ini meliputi untuk barang sejenis maupun yang tidak sejenis (pasal 6 ayat 4). Selain penolakan pendaftaran atas merek terkenal milik orang/badan hukum lain,perlindungan terhadap merek terkenal dapat pula dilakukan melalui gugatan pembatalan pendaftaran merek yang dilakukan tanpa hak, gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terhadap putusan Pengadilan Negeri yang memutuskan pembatalan tidak dapat diajukan permohonan Banding, tetapi langsung mengajukan permohonan Kasasi atau Peninjauan Kembali.

2. Paten Obyek pengaturan paten adalah suatu penemuan baru di bidang teknologi yang dapat diterapkan di bidang industri, sebagai ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri, teknologi lahir dari kegiatan penelitian Dan pengembangan. Kegiatan tersebut berlangsung dalam berbagai bentuk, ada yang secara sederhana tetapi ada pula yang dilakukan dengan cara yang sulit dan memakan waktu yang lama melalui lembaga Penelitian dan Pengembangan (Research and Development) Pasal 1 butir 1 Undang Undang Paten menentukan : Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakansendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Hak khusus yang terdapat dalam paten merupakan hak ekslusif, yaitu hak unstuck melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten. Untuk mendapatkan hak khusus tersebut penemu atau pemegang paten harus mendaftarkan penemuannya tersebut pada kantor paten Setelah penemu atau pemegang paten memperoleh hak khusus, maka penemu atau pemegang paten memperoleh hak monopoli atas penemuannya tersebut untuk jangka waktu 20 tahun sejak penerimaan permintaan paten, setelah itu paten akan menjalankan fungsi sosialnya dan menjadi milik umum. Hal ini berarti setiap orang (masyarakat) bebas untuk menggunakan paten tersebut tanpa meminta ijin dari pemilik paten dalam hal ini tidak dianggap pelanggaran hak paten. Dengan kata lain bila jangka waktu paten berakhir, maka hapuslah hak paten tersebut. Berdasarkan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing), seorang warga negara asing tidak boleh menjabat rangkap pada waktu yang bersamaan. bahkan untuk pindah posisi saja, perusahaan pemberi kerja harus melaporkan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selain itu, dalam rencana perusahaannya, PT Billabong Indonesia juga akan mempekerjakan 102 orang karyawan. Padahal, karyawan yang diakui oleh Billabong Indonesia itu masih bersatus sebagai karyawan di Bali Balance. Sementara tuntutan yang diajukan oleh CV Bali Balance ini adalah untuk mencabut atau membatalkan surat izin usaha tetap (SIUT) PT Billabong Indonesia.

Hubungan hukum antara CV BB dan PT BI sudah berlangsung sejak 1995. CV BB nerupakan pihak yang memegang lisensi untuk memasarkan produk Billabong di Indonesia. Berdasarkan perjanjian, kontrak berlangsung hingga Juni 2009. Persoalan ini berawal ketika terjadi pemutusan lisensi oleh PT BI terhadap CV BB, pada akhir 2005. Pemutusan itu disebabkan pemilik CV BB, Wayan Suwenda, meninggal duniapada Oktober 2005. Persengketaan antarkedua pihak ini juga sempat bergulir ke ranah pidana. Dalam perkara pidana, CV BB menuding Presdir PT BI Christopher JohnJames, melakukan penggelapan atas aset milik CV BB. Tiga tahun berselang, menurut CV BB, pihaknya baru mengetahui adanya SK No. 221/T/Industri/Perdagangan/2007 tentang Izin Usaha Tetap PT BI, serta SK No. 350/I/PMA/2006 tentang Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing PT BI. CV BB akhirnya melayangkan gugatan melalui PTUN Jakarta agar BKPM membatalkan dan mencabut kedua surat keputusan tersebut, di mana PT BI qq GSM juga terlibat sebagai tergugat II intervensi. Gugatan itu dilayangkan pada 10 November 2008. CV BB mengklaim menemukan fakta ketidakcermatan BKPM dalam memproses izin usaha dan persetujuan penanaman modal asing PT BI. Pasalnya, klaim CV BB, lampiran dalam permohonan itu tidak tepat karena tidak mencantumkan CV BB sebagai mitra di Indonesia, padahal kontrak CV BB dan PT BI masih berlaku hingga Juni 2009. 3. Langkah yang di tempuh CV Bali Balance Kepastian hukum Lebih lanjut, Agus menyebutkan putusan ini merupakan momentum kepastian hukum bagi pihaknya, kendati BKPM dan PT BI qq GSM diketahui telah mengajukan pernyataan banding, baru-baru ini. "Itu hak mereka [para tergugat] untuk mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi jangan sampai hak mereka itu melanggar hak pihak lain juga," jelasnya.

Di bagian lain, komisaris yang juga merupakan ahli waris CV BB, I Made Rorry Suwenda, mengharapkan pihaknya mendapatkan keadilan yang sesuai dengan aturan yang berlaku di negara ini. "Kami mengharapkan Badan Koordinasi Penanaman Modal menghormati, mematuhi, dan melaksanakan putusan dan penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ini," ucapnya kemarin. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan Bisnis tidak berhasil mendapatkan komentar dari salah satu kuasa PT BI, Palmer Situmorang. Dia merujuk agar Bisnis menghubungi media consultant Billabong di Indonesia, Tom Malik dari Burson Marsteller. Akan tetapi, ketika Bisnis menghubungi Tom Malik, dia mengaku membutuhkan waktu untuk mengoordinasikan dengan kliennya Billabong, di Australia. Hingga berita ini diturunkan, Bisnis belum mendapatkan komentar dari pihak Billabong terkait dengan putusan PTUN Jakarta itu.