Bea Meterai

BEA METERAI UU NOMOR 7 TAHUN 1969 TENTANG ATURAN BEA METERAI PELAKSANAAN BEA METERAI 1921- 1985 Aturan Bea Meterai 1921 (Zegelverordening 1921, Staatsblad Tahun 1921 Nomor 498) sebagaimana beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 121) yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 38) Cara dan Objek Pemeteraian Tahun 1969 s.d. Tahun1985 Berdasarkan Aturan Bea Meterai

•Bea Meterai Umum; •Bea Meterai berdasarkan ukuran luas kertas;

•Bea Meterai Tetap; dan •Bea Meterai sebanding. Objek Bea Meterai berdasarkan Aturan Bea Meterai (1969-1985) Surat-surat mengenai kerumahtanggaan atau disebut juga surat-surat biasa yang dibuat sebagai suatu tanda bukti; Tanda-tanda yang semula dibebaskan dari Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain daripada maksud semula; Tanda yang dibuat oleh pejabat peradilan dalam perkara perdata dan pidana Akta yang dibuat oleh notaris bila tidak ditentukan terkena Bea Meterai lain atau dalam bab-bab khusus lainnya dikenakan Bea Meterai tersendiri; Tanda penerimaan uang;

Tanda

penyimpanan uang; Tanda yang menyatakan pembukuan uang dalam rekening koran di bank; Tanda yang berisi pemberitahuan saldo; Tanda masuk, tanda langganan, tanda keanggotaan, dari suatu perkumpulan; Surat undian; Surat tanda gadai; Surat pengakuan utang; Surat angkutan barang, surat konosemen, ceel gudang/sedul; Surat paspor, visum; Surat ijin mendarat; Surat nikah secara Islam; Perubahan nama keluarga; Izin perdagangan senjata api; Surat izin mengemudi (SIM) Surat permohonan pendaftaran kendaraan bermotor; Surat permohonan kewarganegaraan; Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); Surat asuransi jiwa dan cacat badan; Surat asuransi kecelakaan; Cek dan sebagainya. Tarif Bea Meterai 1969 s.d 1985 Tarifnya ada tiga macam, yaitu : Tarip tetap; Tarip menurut luas; Tarip sebanding. BEA METERAI YANG SEKARANG BERLAKU DIDASARKAN PADA UU RI No.13 TAHUN 1985 TENTANG BEA METERAI Undang-undang Bea Meterai yang baru ini dianggap sederhana dan mudah dilaksanakan karena:

Untuk pemenuhan Bea Meterai, pelunasannya cukup dilakukan dengan

menggunakan meterai tempel dan kertas meterai, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak, untuk memperoleh Surat Kuasa Untuk Menyetor (SKUM)

Tidak

lagi mencantumkan Bea Meterai menurut luas kertas dan Bea Meterai se-banding melainkan hanya terdapat satu jenis bea meterai, yaitu bea meterai tetap yang terdiri dari dua tarip sebesar Rp 500,00 dan Rp 1.000,00 saja.

Beberapa kali tarifnya diubah dan terakhir besar tarifnya adalah Rp 3.000,00 dan Rp 6.000,00 Yang

dikenakan Bea Meterai telah dibatasi hanya pada dokumen-dokumen yang disebut dalam Undang-undang Bea Meterai ini, yang dipakai oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum. Untuk

melunasi Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar beserta dendanya (jika ada), dapat dilakukan dengan cara pemeteraian kemudian (nazegeling). P a s a l 18 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang BEA METERAI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986 15 a y at (1) d a n (2) Atas dokumen yang tidak atau kurang dibayar Bea Meterainya yang dibuat

sebelum Undang-undang ini berlaku, bea meterainya tetap terutang berdasarkan aturan Bea Meterai 1921 (Zegelverordening 1921). Pelaksanaan ketentuan ini diatur oleh Menteri Keuangan dalam Keputusan Menteri Keuangan. P a s a l 16 Sehubungan dengan itu, selama peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan pelaksanaan berdasarkan Aturan Bea Meterai 1921 (Zegelverordening 1921) yang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini yang belum dicabut dan diganti dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1988. “Dengan nama Bea Meterai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam Undangundang ini”. Bea meterai adalah suatu nama untuk pajak

yang dikenakan atas dokumen-dokumen yang disebut di dalam Undang-undang no. 13 tahun 1985. [Pasal 1 ayat (1)] Objek “bea meterai” ini adalah dokumen. Pasal 1 ayat (2) huruf a DOKUMEN adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. PP No. 24 Tahun 2000 PERUBAHAN TARIF BEA METERAI DAN BESARNYA BATAS PENGENAAN HARGA NOMINAL YANG DIKENAKAN BEA METERAI Dokumen-dokumen yang dikenakan Bea

Meterai, antara lain adalah dokumen yang berupa:

Surat perjanjian dan surat-surat lainnya (Akta-akta notaris termasuk surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan dan salinannya) yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.

rupiahnya, maka jumlah uang atau harga nominal tersebut dikalikan dengan nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dokumen itu dibuat, sehingga dapat diketahui apakah dokumen tersebut dikenakan atau tidak dikenakan Bea Meterai.

Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan, yaitu :

Akta-akta yang dibuat oleh pejabat

surat-surat biasa dan surat-surat

Pembuat Akta Tanah termasuk rangkaprangkapnya.

kerumahtanggaan

Surat yang memuat jumlah uang , yaitu : yang menyebutkan penerimaan uang, yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam Rekening di Bank,

yang berisi pemberitahuan saldo Rekening di Bank, atau

yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan,

Cek dan Bilyet Giro tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal.

Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, atau Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun (dikenakan Bea Meterai sesuai dengan harga nominalnya).

Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif (dikenakan bea meterai sesuai dengan jumlah harga nominalnya).

•Jumlah uang ataupun harga nominal yang disebut di atas juga meliputi jumlah uang ataupun harga nominal yang dinyatakan dalam mata uang asing. Untuk menentukan

surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula.

•Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengenakan Bea Meterai atas surat-surat yang semula tidak kena Bea Meterai, tetapi karena kemudian kemudian digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, maka terlebih dahulu harus dilakukan pemeteraian kemudian. •Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud tidak untuk tujuan pembuktian, misalnya seseorang mengirim surat biasa kepada orang lain untuk menjualkan sebuah barang.

•Surat semacam ini pada saat dibuat tidak kena Bea Meterai, tetapi apabila kemudian dipakai sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, maka terlebih dahulu dilakukan pemeteraian kemudian. Surat-surat kerumahtanggaan, misalnya daftar harga barang. Daftar ini dibuat tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, oleh karena itu tidak dikenakan Bea Meterai. Apabila kemudian ada sengketa dan daftar harga barang ini digunakan sebagai alat pembuktian, maka daftar harga barang ini terlebih dahulu dilakukan pemeteraian kemudian.

•Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya ialah surat-surat yang karena tujuannya tidak dikenakan Bea Meterai, tetapi apabila tujuannya kemudian diubah maka surat yang demikian itu dikenakan Bea Meterai. Misalnya tanda penerimaan uang yang dibuat dengan tujuan untuk keperluan intern organisasi tidak dikenakan Bea Meterai. Apabila kemudian tanda penerimaan uang tersebut digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, maka penerimaan uang tersebut harus dilakukan pemeteraian kemudian terlebih dahulu. DOKUMEN/SURAT YANG TIDAK

DIKENAKAN BEA METERAI b. Segala bentuk ijazah. c. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiunan uang tunjangan dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran. d. Tanda bukti penerimaan uang negara dan Kase. Negara, Kas Pemenintah Daerah dan Bank. e. Tanda terima uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. f. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi dan badan-badan lainnya yang bérgerak dibidang tersebut. g. Surat gadai yang diberikan/ dikeluarkan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian. (sekarang PERUM) h. Tanda pembagián keuntungan atau bunga dan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. TARIF BEA METERAI

a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Pihak-pihak yang memegang surat perjanjian atau atau surat-surat lainnya tersebut dibebani kewajiban untuk membayar Bea Meterai atas surat-surat perjanjian atau surat-surat yang dipegangnya. Yang dimaksud dengan surat-surat lainnya tersebut antara lain adalah surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan. b. Akta-akta notaris termasuk salinannya. c. Akta-akta yang dibuat oleh pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya. Surat yang memuat jumlah uang , yaitu : 1. yang menyebutkan penerimaan uang, 2. yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam Rekening di Bank, 3. yang berisi pemberitahuan saldo Rekening di Bank, atau 4. yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. yang

mempunyai harga nominal sampai dengan Rp 250.000,00 tidak dikenakan Bea Meterai yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 250.000,00 sampai dengan Rp 1.000.000,00 dikenakan Bea Meterai  yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00 dikenakan Bea Meterai Cek dan Bilyet Giro tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal dikenakan Bea Meterai Jumlah uang ataupun harga nominal yang disebut di atas juga meliputi jumlah uang 

ataupun harga nominal yang dinyatakan dalam mata uang asing. Untuk menentukan rupiahnya, maka jumlah uang atau harga nominal tersebut dikalikan dengan nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dokumen itu dibuat, sehingga dapat diketahui apakah dokumen tersebut dikenakan atau tidak dikenakan Bea Meterai.

f. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan, yaitu : 1) surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan 2) surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula.

Surat berharga seperti wesel, promes,

aksep, atau Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun : yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp 1.000.000,00 dikenakan Bea Meterai yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00 dikenakan Bea Meterai Sekumpulan efek dengan nama dan

dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif : 1) yang mempunyai jumlah harga nominal sampai dengan Rp 1.000.000,00 dikenakan Bea Meterai 2) yang mempunyai jumlah harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00 dikenakan Bea Meterai

Jumlah uang ataupun harga nominal yang disebut di atas juga meliputi jumlah uang ataupun harga nominal yang dinyatakan dalam mata uang asing. Untuk menentukan rupiahnya, maka jumlah uang atau harga nominal tersebut dikalikan dengan nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dokumen itu dibuat, sehingga dapat diketahui apakah dokumen tersebut dikenakan atau tidak dikenakan Bea Meterai.

Ketentuan

ini dimaksudkan untuk mengenakan Bea Meterai atas surat-surat yang semula tidak kena Bea Meterai, tetapi karena kemudian kemudian digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, maka terlebih dahulu harus dilakukan pemeteraian kemudian. Surat-surat yang dimaksud pada angka 1 tidak untuk tujuan pembuktian, misalnya seseorang mengirim surat biasa kepada orang lain untuk menjualkan sebuah barang. Surat semacam ini pada saat dibuat tidak kena Bea Meterai, tetapi apabila kemudian dipakai sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, maka terlebih dahulu dilakukan pemeteraian kemudian. Surat-surat

kerumahtanggaan, misalnya daftar harga barang. Daftar ini dibuat tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, oleh karena itu tidak dikenakan Bea Meterai. Apabila kemudian ada sengketa dan daftar harga barang ini digunakan sebagai alat pembuktian, maka daftar harga barang ini terlebih dahulu dilakukan pemeteraian kemudian.Surat-surat yang dimaksud dalam angka 2 ialah surat-surat yang karena tujuannya tidak dikenakan Bea Meterai, tetapi apabila tujuannya kemudian diubah maka surat yang demikian itu dikenakan Bea Meterai. Misalnya tanda penerimaan uang yang dibuat dengan tujuan untuk keperluan intern organisasi tidak dikenakan Bea Meterai. Apabila kemudian tanda penerimaan uang

tersebut digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, maka penerimaan uang tersebut harus dilakukan pemeteraian kemudian terlebih dahulu. PIHAK YANG MEMBAYAR BEA METERAI Jika

surat perjanjian dibuat dengan Akta Notaris, maka Bea Meterai yang terutang baik atas asli sahih yang disimpan oleh Notaris maupun salinannya yang diperuntukkan pihak-pihak yang bersangkutan terutang oleh pihak-pihak yang mendapat manfaat dari dokumen tersebut, yang dalam contoh ini adalah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Jika pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain, maka Bea Meterai terutang oleh pihak atau pihakpihak yang ditentukan dalam dokumen tersebut. Denda administrasi dari bea meterai yang tidak atau kurang dibayar adalah 200% (dua ratus persen) Di bayar di Kantor Pos Pasal 5 Saat terutang Bea Meterai ditentukan dengan mengacu kepada pembuatan dokumen, penyelesaian dokumen, penyerahan dokumen, penandatanganan dan penggunaannya. 1. Saat terutang dokumen yang dibuat sepihak. Untuk dokumen yang dibuat sepihak, maka saat terutang bea meterai adalah pada saat dokumen itu diserahkan.

2. Saat terutang dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak. Untuk dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak, maka saat terutang bea meterai adalah pada saat selesainya dokumen itu dibuat. Sebagai contoh surat perjanjian jual beli. Bea Meterai terutang pada saat ditandatanganinya perjanjian tersebut. 3. Dokumen yang dibuat di luar negeri. Untuk dokumen yang dibuat di luar negeri, maka saat terutang bea meterai adalah pada saat dokumen itu digunakan di Indonesia. Dokumen yang dibuat di luar negeri pada saat digunakan di Indonesia harus telah dilunasi bea Meterai yang terutang dengan cara pemeteraian-kemudian. Dokumen yang dibuat di luar negeri tidak dikenakan Bea Meterai sepanjang tidak digunakan di Indonesia. Jika dokumen tersebut hendak digunakan di Indonesia harus dibubuhi meterai terlebih dahulu yang besarnya sesuai dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Bea Meterai dengan cara pemeteraian kemudian tanpa denda. Namun apabila dokumen tersebut baru dilunasi Bea Meterainya sesudah digunakan, maka pemeteraian-kemudian dilakukan berikut dendanya sebesar 200% (dua ratus persen).

BENTUK, UKURAN, DAN WARNA KERTAS METERAI PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENJUALAN BENDA METERAI 1. Pencetakan, hasil cetakan, persyaratan pencetakan

Pencetakan

dalam rangka pengadaan Bea Meterai dilaksanakan oleh Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Hasil pencetakan Benda Meterai dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak Tata cara dan persyaratan pencetakan Benda Meterai diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak 2. Pengelolaan dan Penjualan a.Pengelolaan dan penjualan benda meterai dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia dan/atau badan usaha lain yg ditunjuk b.Hasil penjualan dan persediaan BM dilaporkan pada Direktur Jenderal Pajak c.Besarnya provisi penjualan BM ditetapkan Direktur Jenderal Pajak PELUNASAN BEA METERAI Pasal 7 ayat (2) Pelunasan bea meterai dapat dilakukan dengan cara menggunakan benda meterai kertas meterai, dan pemeteraian dengan cara lain. Penggunaan Meterai Tempel

Pemeteraian kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Meterai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea Meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. PEJABAT POS Pejabat Pos adalah Pejabat Perusahaan Umum Pos dan Giro yang diserahi tugas melayani permintaan pemeteraian kemudian. KETENTUAN KHUSUS Pejabat pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris, dan pejabat umum lainnya, masingmasing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan : menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar; meletakan dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarifnya pada dokumen lain yang berkaitan; membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar; memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif Bea Meterai-nya Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dikenakan sanksi administratif dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Penggunaan Kertas Meterai

KEDALUARSA

Pemeteraian Dengan Menggunakan Cara Lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, misalnya: dengan menggunakan mesin teraan, dengan pencetakan lunas bea meterai pada dokumen yang digunakan, dan dengan menggunakan sistem komputerisasi. PEMETERAIAN KEMUDIAN

Kewajiban pemenuhan Bea Meterai dan denda administrasi yang terutang menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tetang Bea Meterai daluwarsa setelah lampau waktu lima tahun, terhitung sejak tanggal dokumen dibuat. KETENTUAN PIDANA 1. Pidana Atas Perbuatan Tertentu Bagi orang-orang atau badan yang melakukan perbu-atan tertentu seperti yang tersebut di bawah ini, dipidana sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam kitab Undangundang Hukum Pidana.

Perbuatan-perbuatan yang dipidana itu adalah: barang siapa meniru atau memalsukan meterai tempel dan kertas meterai atau meniru dan memalsukan tanda tangan yang perlu untuk mensahkan meterai; barang siapa dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke Negara Indonesia meterai palsu, yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak; barang

siapa dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke Negara Indonesia meterai yang mereknya, capnya, tanda tangannya, tanda sahnya atau tanda waktunya mernpergunakan telah dihilangkan seolah-olah meterai itu belum dipakai dan atau menyuruh orang lain menggunakannya dengan melawan hak; barang siapa menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahuinya digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan untuk meniru memalsukan benda meterai. Tindak Pidana Kejahatan Dalam Pelunasan Bea Meterai Melaksanakan pelunasan bea meterai dengan cara lain secara sengaja tanpa seizin Menteri Keuangan akan menimbulkan keuntungan bagi pemilik atau yang menggunakannya, dan sebaliknya akan menimbulkan kerugian bagi Negara. Perbuatan merugikan negara tersebut merupakan tindak pidana kejahatan, sehingga harus dihukum setimpal dengan dengan kejahatan yang diperbuatnya. Terhadap orang atau badan yang dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya 7 (tujuh) tahun.