Bali Draft Lap Kunker Bali

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI X DPR RI KE PROVINSI BALI PADA MASA RESES PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2008-2009 TANGGAL 19 – 23 NOPEMBER 2008 I.

PENDAHULUAN A. UMUM

Dalam rangka menjalankan amanat pasal 20, 20A, 21 dan 23 UUD 1945 tentang tugas DPR RI dalam legislasi, budged dan pengawasan, maka setiap reses masa persidangan, komisi-komisi di DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Dalam Reses Masa Persidangan I tahun sidang 2008-2009, Komisi X DPR RI membentuk tim kunjungan kerja ke dua provinsi, yaitu ke Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sesuai dengan Pasal 37 ayat (4) huruf e Tata tertib DPR RI menyebutkan “mengadakan kunjungan kerja dalam Masa Reses, atau apabila dipandang perlu, dalam masa Sidang dengan persetujuan Pimpinan DPR RI, yang hasilnya dilaporkan dalam Rapat Komisi untuk ditetapkan tindak lanjutnya. Maka sesuai pasal tersebut, Tim kunjungan kerja ke Provinsi Bali menyampaikan laporan Kunjungan Kerja sebagai pertanggungjawaban dan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam Rapat Komisi X DPR RI. B. MAKSUD DAN TUJUAN Kunjungan kerja ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan dewan terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut serta menyerap dan menggali aspirasi daerah baik dari unsur pemerintah daerah maupun dari masyarakat. Tujuan dari kunjungan kerja tersebut adalah sebagai bahan kajian DPR-RI serta masukan bagi instansi Pemerintah terkait dan bermanfaat bagi tugas-tugas dewan dalam rapat-rapat kerja Komisi X DPR RI dengan pasangan kerjanya pada masa sidang II Tahun Sidang 2008-2009. C. WAKTU DAN KOMPOSISI TIM KUNJUNGAN KERJA Kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Bali dilaksanakan dari tanggal 19 - 23 Nopember 2008, dengan komposisi keanggotaan tim terdiri 23 (duapuluh tiga) anggota DPR RI dibantu oleh 3 orang Sekretariat Komisi X DPR-RI, 1 orang Tenaga Ahli, 1 orang Pendamping dari Kantor Departemen Pendidikan Nasional, 1 orang Pejabat dari Kantor Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, dan 1 orang Pendamping dari kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23)

susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja sebagai berikut: Drs. H.A. Mujib Rohmat (Ketua Komisi/Ketua Tim/ F-PG) H. Bachrudin Nasori, S.Si, MM (Wakil Ketua Komisi/Anggota Tim/F-PKB) Prof. DR. Anwar Arifin (Anggota Tim/F-PG) Ferdiansyah, SE, MM (Anggota Tim/F-PG) Drg. H. Tony Aprilani (Anggota Tim/F-PG) Drs. H.M. Irsyad Sudiro (Anggota Tim/F-PG) Dra. Trulyanti Habibie Sutrasno, M.Psi (Anggota Tim/F-PG) DR. Ir. Wayan Koster, MM (Anggota Tim/F-PDI) Cyprianus Aoer (Anggota Tim/F-PDI) Dedy Sutomo (Anggota Tim/F-PDI) Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani (Anggota Tim/F-PDI) Drs. H. Suratal HW (Anggota Tim/F-PDI) Chepy Triprakoso Wartono (Anggota Tim/F-PDI) Drs. Hafidz Ma’soem (Anggota Tim/F-PPP) Angelina Sondakh, SE (Anggota Tim/F-PD) M. Joko Santoso, S.Sos (Anggota Tim/F-PAN) DR. H. Munawar Sholeh (Anggota Tim/F-PAN) H. Abdul Hamid Wahid, M.Ag (Anggota Tim/F-PKB) Ir. H.A. Helmi Faishal Zaini (Anggota Tim/F-PKB) KH. Yusuf Supendi, LC (Anggota Tim/F-PKS) Drs. Abdi Sumaithi (Anggota Tim/F-PKS) Drs. Mudafar Syah (Anggota Tim/F-BPD) Ruth Nina M. Kedang (Anggota Tim/F-PDS)

D. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN Dalam pelaksanaan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Bali, Tim telah mengadakan pertemuanpertemuan Rapat Dengar Pendapat maupun Rapat Dengar Pendapat Umum dengan berbagai

pihak serta melakukan peninjauan, yaitu sebagai berikut : 1. Pertemuan dengan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Bali dan para Pejabat Muspida di Kantor Gubernur Bali; 2. Pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, LPMP, KNPI, dan Organisasi Kepemudaan di Provinsi Bali 3. Pertemuan dengan Rektor Universitas Udayana, Rektor-rektor Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Bali, Kepala Politehnik Negeri/Swasta di Bali serta Kopertis Wilayah VII 4. Pertemuan dengan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Pariwisata, Balai Arkeologi, PHRI, ASITA dan stakeholder Kepariwisataan di Provinsi Bali 5. Peninjauan lapangan ke sekolah-sekolah yaitu SD Negeri 3 Karangasem dan SD Negeri 1 Karangasem 6. Pertemuan dengan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Muspida dan instansi terkait Kabupaten Karangasem 7. Peninjauan Obyek unggulan di kabupaten Karangasem (Candi Dasa, Taman Uyung, Sukakada, Besakikh). 8. Peninjauan ke sekolah-sekolah SMK Taman Bali, Pusat Pendidikan Guru Kula (TK, SD, SMP, SMA) 9. Pertemuan dengan Bupati, Pimpinan DPRD, Muspida dan instansi terkait Kabupaten Bangli 10. Peninjauan Obyek unggulan di kabupaten Bangli (Musium Gunung Berapi Batur dan Penelokan Kintamani) 11. Pertemuan dengan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Muspida dan instansi terkait Kabupaten Gianyar 12. Peninjauan Obyek unggulan di kabupaten Gianyar (obyek wisata Tampak Siring-Tirta Empul) II.

GAMBARAN UMUM Luas Provinsi Bali + 5.632,86 Km2 atau 0,29% dari luas Indonesia. Namun Popularitas Pulau Bali di masyarakat internasional sangat dikenal, bahkan ada Pameo Pulau Bali lebih banyak dikenal daripada nama Indonesia sendiri. Hal ini karena Propinsi Bali terkenal dengan banyaknya obyek wisata yang sangat menarik. Berbagai destinasi Pariwisata beraneka ragam, tidak hanya terkonsentrasi di kota Denpasar, tapi juga tersebar di seluruh kabupaten yang ada di Propinsi Bali, yaitu antara lain di kabupaten Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung dan Tabanan. Jumlah penduduk Propinsi Bali mencapai 3.5 juta jiwa.

III.

HASIL KUNJUNGAN KERJA A. Bidang Pendidikan A.1. Realisasi Anggaran Pendidikan : Total alokasi anggaran APBN ke propinsi Bali untuk bidang pendidikan pada tahun 2008 mencapai 691,59 miliar, dimana yang dikelola melalui Dinas Pendidikan sebesar 286,7miliar dan selebihnya dialokasikan melalui LPMP, Perguruan tinggi dan Balai Bahasa. Untuk tahun 2009, alokasi anggaran tersebut diperkirakan naik cukup tajam menjadi sekitar 1,187 triliun, yang melalui dinas pendidikan sekitar 757,65 miliar. Sementara realisasi tahun anggaran 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008, untuk daya serap keuangan 71,42% dan fisik 80%. Lambatnya daya serap terkait dengan kebijakan efisiensi pemerintah pusat yang berakibat revisi DIPA. Sedangkan alokasi anggaran pendidikan dari APBD tahun 2006: Rp 73,82M (6,87%); tahun 2007: Rp 93,28M (7,32%); dan tahun 2008: Rp 114,45M (8,24%). Dengan demikian kebijakan alokasi anggaran pemerintah pusat untuk pendidikan sebesar 20%, belum dipenuhi oleh Pemprov Bali agar juga mengalokasikan anggaran sebesar 20% dari APBD. Padahal, Pemprov Bali masih punya tiga (3) program prioritas yang harus diselesaikan, yaitu (1) penuntasan Wajar dikdas 9 tahun, (2) Rehap fisik sekolah yang rusak, dan (3) penuntasan buta aksara. A.2. Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun : 1. Kebijakan dan langkah kongkrit yang dilakukan dalam rangka penuntasan wajar dikdas 9 tahun pada tahun 2009, antara lain: (i) program perluasan akses melalui pemberian beasiswa, utamanya bagi keluarga miskin; dan (ii) program peningkatan mutu; (iii) bantuan operasional sekolah, melalui bantuan Keuangan Kabupaten/kota (BKK). 2. Data anak usia 7 s/d 15 tahun yang masuk Wajar Dikdas berjumlah 585.824 orang, yang memperoleh pendidikan 584,278 orang dan yang belum memperoleh pendidikan 1.546 orang. Jadi APK di propinsi bali 99,65%. Sementara angka putus sekolah dari keluarga miskis untuk SD/MI sebanyak 454 orang. Jumlah siswa putus sekolah terbanyak berasal dari kabupaten Karangasem dan Buleleng. 3. Jumlah SD/MI sebanyak 2.429 sekolah, dimana yang sudah bebas pungutan sebanyak 1.854 sekolah (76,3%), dan yang masih harus membayar sebanyak 575 sekolah (23,7%). Sedangkan jumlah SMP/MTs sebanyak 354 sekolah, yang bebas baru 158 sekolah (40%), dan yang harus membayar masih sekitar 60%.

4. Masih belum terwujudnya semua program Wajar dikdas tanpa dipungut biaya, diantaranya

5.

disebabkan bantuan/dana BOS kepada satuan pendidikan dari APBN belum mencukupi kebutuhan satuan pendidikan (biaya operasional, fisik, dan sarana/prasarana). Hal ini dikarenakan (i) alokasi Bos reguler/Bos Buku didasarkan pada jumlah siswa, sehingga sekolah-sekolah yang jumlah siswanya sedikit (dana Bos kecil), kesulitan dalam memenuhi biaya operasional sekolahnya, (ii) sekolah-sekolah yang berada di perkotaan mempunyai banyak kegiatan dan standar biaya hidup yang lebih tinggi. Upaya Pemda dalam upaya penuntasan Wajar yang cukup berhasil di Kabupaten Bangli adalah dengan adanya kerjasama antara Pemda dengan masyarakat, yaitu melalui pendidikan terpadu seperti yang dilakukan di Pasraman Guru Kula. Dimana penyelenggaraan Wajar Dikdas secara gratis dengan kualitas yang cukup bagus.

A.3. Pendidikan Menengah : 1. Jumlah sekolah menengah di Provinsi Bali adalah SMA/MA sebanyak 174 sekolah dan 118 SMK, dengan jumlah siswa untuk SMA/MA sebanyak 25.509 siswa dan SMK 10.538 siswa. 2. Pada tahun ajaran 2007/2008, tingkat Kelulusan siswa SMA/MA adalah 98,63% dan SMK sebesar 98,98%. 3. Pemrov Bali berencana untuk terus meningkatkan proporsi SMK agar perbandingan antara SMA dan SMK 40 : 60. Hal ini disebabkan, program SMK di Bali mampu mencetak SDM yang siap kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan sesuai potensi lokal. 4. Upaya yang dilakukan untuk menambah proporsi jumlah SMK diantaranya dengan memanfaatkan eks gedung sekolah dasar yang telah di regrouping. A.4. Pendidikan Non Formal : 1. Program yang dikembangkan pendidikan non formal dalam rangka membantu anak putus sekolah di Provinsi Bali diantaranya adalah melalui pendidikan kesetaraan (Paket A,B,C) dan pendidikan kecakapan hidup. Langkah operasionalnya dalam bentuk program Kursus/Pendidikan Kecakapan Hidup seperti Kursus Para Profesi (KPP), Kursus Wirausaha Kota (KWK) Kursus Wirausaha Desa (KWD). Masyarakat sangat antusias dan merespon program PKH ini. 2. Peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan tahun 2007 untuk paket A sebanyak 880 orang yang lulus 473 orang, paket B sebanyak 30.760 orang yang lulus 5.159 orang, paket C sebanyak 4.283 orang yang lulus 3.779 orang. Sedangkan yang mengikuti PKH melalui lembaga kursus sebanyak 2.754 orang. 3. Data buta aksara tahun 2007 di Provinsi Bali sebanyak 29.419 orang atau tnggal sekitar 1% dari jumlah penduduk. Kebijakan yang ditempuh dalam menuntaskan buta aksara yaitu melalui kesepakatan (MOU) antara Mendiknas dengan Gubernur, Gubernur dengan Bupati/walikota, dengan pendanaan sbb ; Mendiknas 50%, Gubernur 25% dan Bupati/Walikota 25%. 4. Kebijakan Pemda dalam mengembangkan PKH adalah melalui pendidikan keaksaraan fungsional dengan memberikan ketrampilan bagi masyarakat yang putus sekolah dan kurang mampu sesuai dengan kebutuhan lokal (peluang pasar). Namun kendala yang dihadapi adalah kesulitan dalam memasarkan hasil produksi dan menyalurkan tenaga yang telah dilatih. A.5. Pendidikan Tinggi : 1. Alokasi dana APBN untuk Provinsi Bali untuk pengembangan pendidikan tinggi pada tahun 2008 antara lain sbb : a. Universitas Udayana sebesar 140,14 miliar b. ISI Denpasar sebesar 33,55 miliar c. Kopertis VIII sebesar 53,98 miliar d. Universitas Pendidikan Ganesha 66,56 miliar e. Politehnik Negeri Bali sebesar 30,66 miliar

2. Pola pengembangan PT di Provinsi bali diutamakan untuk mencegah migrasi pendidikan,

3. 4. 5.

6.

melalui peningkatan mutu dan peningkatan daya tampung PT di propinsi bali. Kedepan diharapkan pengembangannya dapat memenuhi kompetensi lokal, dengan standar internasional. Kerjasama antar Perguruan Tinggi di kawasan Timur masih rendah, diharapkan sinergisitas untuk mengembangkan kompetensi lokal dapat ditingkatkan. Dana bantuan Pemrov Bali hanya terbatas pada PTN saja, PTS belum mendapatkan alokasi yang memadai dari Pemda. Kendala yang dihadapi Universitas Udayana adalah sumbangan dari Pemda untuk pembangunan gedung dihentikan, karena Pemda fokus pada program pengentasan kemiskinan. Padahal kebutuhan gedung baru untuk program LPTK Udayana sangat dibutuhkan. Universitas Udayana sangat berharap RUU tentang BHP segera dirampungkan agar bisa mengatasi kendala pelaksanaan PNPB, dimana universitas hanya diperbolehkan memiliki satu rekening. Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan Tinggi, maka harus ada

program jemput menjemput anak yang tidak mampu tapi berprestasi, yaitu melalui program beasiswa. 7. Kebijakan pemberian beasiswa dengan persyaratan bahwa mahasiswa penerima beasiswa harus memiliki rekening sendiri cukup menyulitkan bagi mahasiswa yang kurang mampu, hendaknya kebijakan ini dievaluasi. 8. Masih cukup rendahnya kualifikasi dosen, sebagian besar masih S1, dan yang memperoleh sertifikasi masih rendah. 9. PT di propinsi Bali setuju jika ada wacana PNPB divabut, dengan catatan bantuan dari pemerintah mendekati kebutuhan unit cost. 10. Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian, PT diharapkan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan dunia usaha. 11. Masih belum tuntasnya penyelesaian konflik di ISI Denpasar 12.Pengembangan Rumah sakit pendidikan di Udayana akan dikembangkan menjadi Rumah sakit pendidikan dengan tambahan program RS pendidikan khusus pariwisata.

A.6. Masalah Pendidikan di Provinsi Bali : Berdasarkan sample sekolah yang dikunjungi,dapat disimpulkan masih terdapat beberapa masalah sbb : 1. Kontribusi pemda dalam alokasi anggaran untuk pendidikan belum mencapai 20%, masih berkisar 10-12% 2. Masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan dalam hal fasilitas sarana dan prasarana pendidikan antar sekolah, sebagai contoh ruang kelas, perpustakaan, dsb. 3. Masih rendahnya kualifikasi guru yang telah mendapatkan pendidikan S1/D4 maupun yang telah tersertifikasi 4. Masih belum ada standarisasi mekanisme dan pola penyaluran block grant ke sekolahsekolah. 5. Masih minimnya koleksi buku, sarana dan tenaga perpustakaan sekolah 6. Masih minimnya alokasi anggaran untuk subsidi atau tunjangan profesional untuk guru non PNS dari Pemda 7. Peran pengawas sekolah belum optimal, hal ini terkait dengan pengangkatan pengawas sekolah yang tidak berdasrkan tingkat profesionalisme. 8. Pengelolaan pendidikan masih belum terpadu; 9. Masih ada beberapa sekolah yang belum melaksanakannya KTSP, karena kurangnya sosialisasi dalam bentuk work shop penyusunan perangkat pembelajaran dan bimbingan pelaksanaan KTSP B. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata B.1. Potensi Wisata Provinsi Bali : 1. Pariwisata merupakan potensi andalan propinsi Bali, merupakan lokomotif perekonomian Bali. Kontribusi sektor pariwisata mencapai 53% dari total PAD Bali. Kontribusi Pariwisata ali terhadap sektor pariwisata nasional sekitar 30%. 2. data sampai bulan Oktober 2008, jumlah wisman ke pulau Bali telah mencapai 1,9 juta orang, dengan rata-rata lama tinggal 10,6 hari dengan pengeluaran US $ 106, sehingga diperkirakan devisa yang masuk sekitar 17 triliun. 3. Sampai tahun 2007 terdapat 117 ODTW (Obyek daerah tujuan wisata) yang sudah berkembang, sedang berkembang 91 obyek, dan belum berkembang 58 obyek. 4. Obyek wisata di propinsi Bali tersebar merata ke seluruh kabupaten. Masing-masing kabupaten mempunyai 3 obyek unggulan yaitu ; a. Kab. Klungkungung (Kerto Gosa Taman Gili, Lingkungan Goa Lawah, Kawasan Pariwisata Nusa penida) b. Kab. Gianyar (Goa Gajah, Tirta Empul, Gunung Kawi Sebatu) c. Kab. Bangli (Kintamani Batur, Agro Kopi Arabika Blantih, Desa Adat Panglipuran) d. Kata Denpasar (Sanur, Monumen perjuangan Rakyat Bali, Taman Budaya) e. Kab. Tabanan (Tanah Lot, Ulun Danu Beratan, Alas Kedaton) f. Kab. Badung (Alas Pala Sangeh, Pura Uluwatu, Taman Ayun) g. Kab. Jembrana (Pantai Madewi, Atraksi makepung Perancak, Kesenian Jegong) h. Kab. Karangasem (Pura Besakih, Tenganan, Tirta Gangga) i. Kab. Buleleng (Air Terjun Gitgit, Wisata Air Panas Banjar, Diving labuhan Lalang)

5. Program andalan dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisman antara lain : (i) Even-even

6.

internasional, melalui promosi ke luar negeri (ITB Berlin, JATA/WTF di Tokyo, MATTA travel fair di Kuala lumpur, Otdhyk Leisure di Moscow Rusia, WTM di London), (ii) Road show kepasar Cina, Australia, jerman, jepang, India,dsb (iii) Fam Trip melalui media, tour operator, travel agent, dsb, (iv) Advertisement, dan MICE (Meeting, Incentive, Conference dan Exhibition). Strategi untuk mengembangkan potensi pariwisata di bali melalui ; (i) peningkatan kualitas dan penataan SDM pariwisata, (ii) peningkatan kualitas destinasi, (iii) peningkatan kualitas

marketing, (iv) peningkatan promosi, (v) pengendalian hotel berbintang

7. Program promosi dikoordinasikan antara pemerintah daerah-pemerintah pusat dan Bali 8.

Toursm Board (BTB). BTB merupakan think thank pemerintah dan cukup berperan signifikan dalam membantu promosi pariwisata di Bali, terutama dalam hal sale/pemasaran. Hasil dari pajak hotel dan restaurant (PHR) di Bali di bagi (sharing) secara proporsional antara daerah yang memiliki destinasi pariwisata dengan daerah yang memiliki banyak hotel dan restaurant. Sebagai contoh, hoteldan restaurant banyak terkonsentrasi di kabupaten Badung, maka hasil dari PHR di shaare dengan kabupaten lainnya. Dengan demikian semua obyek wisata yang ada di pulau Bali memperoleh alokasi dana yang cukup untuk terus berkembang.

B.2. Potensi Kebudayaan Provinsi Bali: 1. Sektor kebudayaan merupakan inspirasi bagi sektor pariwisata Bali 2. Pembangunan sektor kebudayaan mendapat prioritas penting di pulau Bali, ditandai dengan adanya dinas khusus kebudayaan. Hal ini dikarenakan sektor kebudayaan mempunyai keterkaitan yang erat dengan sektor pariwisata. 3. Misi sektor kebudayaan adalah terwujudnya kelestarian dan kebudayaan Bali, diantaranyanya melalui pengembangan kesenian Bali, lembaga-lembaga tradional, warisan budaya dan mengembangkan dokumentasi naskah budaya bali. 4. Pemeliharaa,pelestarian dan pembinaan budaya Bali diwujudkan melalui PKB (pesta kesenian bali), pelestarian dan pengembangan lembaga tradisional (desa adat, subak), dsb. 5. pengembangan budaya Bali ditujukan untuk pengembangan identitas daerah dalam rangka mendukung keragaman budaya nasional sebagai perekat bangsa dan media diplomasi masyarakat indonesia dan dunia. B.2. Masalah Pariwisata :

1. Terbatasnya anggaran untuk promosi sehingga kemampuan promosi terbatas 2. Terbatasnya SDM yang memiliki keahlian di bidang pemasaran pariwisata. 3. Direct Flight (penerbangan langsung) dari beberapa pasar utama terbatas. 4. masih belum proporsionalnya pembagian perimbangan pusat-daerah dalam bagi hasil dari sektor pariwisata di bali, terutama dalam visa on arrival (VOA) 5. Perkembangan pariwisata ke Bali sangat rentan terhadap isu keamanan dan isu terorisme, karena mayoritas wisatawan berasal dari mancanegara. 6. Dalam jangka pendek, perkembangan pariwisata di Bali cukup terpengaruh adanya krisis ekonomi global, karena mayoritas wisatawannya adalah wisman.

C. Bidang Kepemudaan dan Olahraga Dinas yang mengurusi kepemudaan dan olahraga digabung menjadi satu dengan dinas pendidikan, dengan nama dinas pendidikan, pemuda dan olahraga. C.1. Kepemudaan : 1. Perkembangan organisasi kepemudaan di propinsi Bali cukup baik, terbukti banyaknya organisasi kepemudaan di propinsi Bali 2. Alokasi anggaran dari ABPN untuk bidang kepemudaan pada tahun 2008 justru menurun yaitu hanya sebesar 2,54 miliar, berturut-turut sejak tahun 2 C.2. Keolahragaan : 1. Dana dari APBN tidak ada 2. Alokasi anggaran hanya berasal dari APBD, itupun hanya diperuntukkan anggaran rutin (honor pegawai/belanja ATK) dan anggaran untuk pelaksanaan PON. 3. Cabang olahraga unggulan propinsi Bali : Atletik, Judo, Karate, Anggar, Tinju, Ski Air, Selancar, Biliar, Kodrat dan Voli 4. Pembinaan olahraga sekolah melalui POPJAR dan POPNAS. Pembinaan melalui induk olahraga : Koperda, Porkab, Kejurwil dan Kejurnas.

IV.

D. Bidang Perpustakaan 1. Dinas perpustakaan dan kearsipan digabung menjadi satu 2. Alokasi anggaran dari APBN tahun 2008 mencapai 7,28 miliar, sayang kontribusi dari APBD masih relatih kecil, yaitu hanya 2,60 miliar. 3. Koleksi buku dan bahan bacaan di perpustakaan daerah masih relatif terbatas, baru sekitar 84.753 judul buku, namun kebanyakan buku-buku lama. 4. Pengunjung yang memanfaatkan koleksi perpustakaan daerah juga masih terbatas 5. Tidak ada tenaga pustakawan di perpustakaan daerah 6. Belum semua daerah terlayani oleh perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling 7. Pengembangan e-library masih sangat terbatas KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 1. Bidang Pendidikan a. Penuntasan program Wajar dikdas masih harus ditingkatkan, terutama dalam mewujudkan Wajar Dikdas tanpa dipungut biaya. b. Penuntasan Wajar Dikdas, tidak hanya memperhatikan pemerataan akses tapi juga peningkatan kualitas pendidikan. c. Kualifikasi guru masih cukup memprihatinkan. Dimana masih kecil sekali proporsi guru memiliki kualifikasi S1/D4 dan belum mendapatkan sertifikasi. d. Masih terdapat kesenjangan prasarana dan sarana pendidikan antar sekolah. e. Kontribusi Pemda dalam alokasi anggaran Pendidikan belum memenuhi amanat konstitusi, yaitu sebesar 20% dari APBD. f. Upaya Pemda dalam meningkatkan proporsi antara SMA dan SMK harus terus ditingkatkan, agar tersedia SDM yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

2. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata a. Potensi wisata di pulau Bali sangat beragam dan berkembang sangat bagus. Dibutuhkan kerjasama sinergis antar stakeholder untuk mengelola potensi Pariwisata. b. Program pembagian Sharing dari Pajak Hotel dan Restaurant antar daerah yang mendukung pariwisata cukup bagus dan bisa dijadikan model untuk mengelola pariwisata secara nasional ke depan. c. Perkembangan pariwisata di propinsi Bali membutuhkan kondisi yang kondusif, terutama dukungan keamanan dan kenyamanan. 3. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga a. Masih cukup rendahnya tingkat ketrampilan pemuda di propinsi Bali, yang dapat mendukung perkembangan dan kebutuhan lokal. b. Perlu ditingkatkan kemampuan kewirausahaan bagi pemuda, melalui programprogram kecakapan hidup c. Pengembangan dan pembinaan program olah raga harus terpadu dan sinergis antara stakeholder olahraga. 4. Bidang Perpustakaan. a. Kurangnya promosi dibidang perpustakaan sehingga sebagian masyarakat masih menganggap perpustakaan sebagai gudang buku. Hal lain adalah belum optimalnya dukungan pemerintah daerah dan mayarakat akan keberadaan perpustakaan serta masih terbatasnya dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. b. Terbatasnya sarana dan prasarana buku Bacaan di perpustakaan daerah B. Saran-saran 1. Bidang Pendidikan a. Mengingat program penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun di Provinsi Bali akan terwujud pada tahun 2009, maka guna menampung dan meningkatkan akses pendidikan menengah perlu dibuat perencanaan yang matang dari sisi sarana, prasarana dan SDM. b. Untuk meningkatkan kualifikasi guru, Pemerintah Daerah harus memberikan kesempatan yang luas-luasnya para guru untuk mendapatkan S-1 antara lain dengan bekerjasama dengan universitas Terbuka, Universitas Udayana, dsb. c. Pendidikan harus menjadi prioritas program karena pendidikan merupakan jalan menuju peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu, alokasi anggaran pendidikan pada APBD di Provinsi Bali harus ditingkatkan mendekati 20% sebagaimana amanat UU Sisdiknas. d. Perlu ditingkatkan sosialisasi program kerja Direktorat PMPTK terutama untuk kualifikasi dan sertifikasi tenaga pendidik. 2. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata a. Mengingat alokasi anggaran untuk Depbudpar sangat terbatas, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten perlu melakukan sinergitas kegiatan/program dengan Dinas-dinas lain dalam rangka memajukan budaya dan pariwisata di Provinsi Banten. b. Perlu dikembangkan promosi paket wisata untuk kawasan Provinsi Bali dan sekitarnya. 3.

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga a. Untuk meningkatkan ketrampilan dan pendidikan pemuda di propinsi Bali maka dinas pemuda dan olah raga dapat bekerjasama sinergis dengan program PNFI, terutama dalam penyelenggaraan kursus kewirausahaan, dan bekerjasama dengan lembaga keuangan/perbankan untuk mengatasi masalah permodalan

usaha UMKM.

b. Pemerintah Daerah agar memperhatikan secara sungguh-sungguh anggaran untuk pengembangan olah raga, terutama agar tersedianya sarana dan prasarana olah raga untuk meningkatkan prestasi olahraga secara nasional, regional dan internasional. 4.

V.

Bidang Perpustakaan. a. Pengelolaan perpustakaan secara profesional agar perpustakaan berfungsi optimal sebaga sumber dan sarana pencerdasan kehidupan masyarakat b. Setiap perpustakan harus tersedia tenaga pustakawan

PENUTUP Demikianlah laporan tim kunjungan kerja Komisi X DPR-RI ke Provinsi Bali pada reses masa persidangan I tahun sidang 2008-2009 dari tanggal 19 November sampai dengan 23 November 2008 dengan harapan agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan memperoleh perhatian serta tanggapan yang sungguh-sungguh dari semua pihak atau instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan selanjutnya untuk menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Jakarta, 24 November 2008 TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI X DPR-RI KE PROVINSI BALI K E T U A,

Drs. H.A. Mujib Rochmat