Bagi Hasil Dan Aset Bagi Kenegaraan Islam

Bagi Hasil dan Aset Kenegaraan Islam Bismillaahi aktubu, Bagi Muslim, contoh yang bagus untuk disebut sebagai Mudharabah sebagaimana dimaksud di atas adalah di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Sedangkan yang memakai sistem modal yang diperbanyak namun tanpa mempraktikkan sistem yang lebih dermawan tsb, ialah sebagaimana dapat dilihat di Yogyakarta. Dalam praktiknya, sistem perekonomian Islami tsb ialah sbb: Persentase laba masing-masing penanam modal usaha ialah sesuai dengan persentase modal masing-masing investor tsb di dalam keseluruhan modal yang mereka serahkan kepada kaum pekerja, dengan demikian mereka memuliakan para penanam modal daripada badan perekonomian semacam Bank dan juga kepada kaum pekerjanya tentunya. Sesungguhnya modal yang dikerjakan oleh para pekerja ialah sesuatu yang akan menjalankan roda perekonomian sebuah Negara. Dari itu, Islam memandang inilah yang terbaik, sebagaimana dibuktikan pula, juga, oleh kaum Kaafirun yang telah menggunakannya dan ternyata berhasil. Serta sebaliknya, dalam kenyataannya, negara-negara maju yang menggunakan sistem Kapitalis, perkembangannya pelan dan abstain dari adanya tingkatan ekonomi yang merata dalam setiap strata Sosial masyarakat. Untuk kaum Muslimiin, yang menjadi hukum dari Allaahu Tabaaraka wa Ta’ala mengenai aset-aset Negara adalah bahwa Pemerintah Negara mempunyai aset-aset yang tidak pernah akan dimiliki oleh Swasta, baik secara paksaan, jual beli maupun sukarela yakni:

Air, minyak dan gas, harta galian tambang, jalanan-jalanan umum. Sesungguhnya kaum Muslimiin di tiap-tiap negara mereka bersekutu atas sumber-sumber daya alam tsb. Jadi tidak sepantasnya agar masyarakat diharuskan membayar dana yang terlalu tinggi untuk pajak-pajak semacam itu.

Assalaamu’alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh (semoga kesempurnaan lahir dan batin, dan rahmat dari Allaahu Jalla Syana’uhu dan keberkahan dari-Nya senantiasa dilimpahkan kepada kalian).