Babi.docx

1

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan kedua regulasi tersebut, Desa diartikan sebagai Desa adat atau desa yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman Desa diatas merupakan Desa sebagai suatu pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warganya atau komunitas. Dengan posisi tersebut Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim dipedasaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Penyelenggaraan pemerintah Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Gagasan Otonomi Desa berpijak pada prinsip pemerintahan yang baik (good govermance) dengan berpedoman

pada

efisiensi,

efektifitas,

transparansi,

akuntabilitas

dan

demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi mekanisme pendanaan Pemerintah Desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana Desa mengelolah aset sumber daya keuangan secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi yang bersumber pada aset Desa

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

2

merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga diambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan (Nurman 2015:255). Djiwono,

1981

(Nurman

2015:241)

menyebutkan

bahwa

tujuan

pembangunan Desa meliputi: Pertaman, Tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. Kedua, Tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk Desa. Ketiga, Tujuan kultural dalam arti meningkatkan hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. Keempat, Tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat Desa secara maksimal dalam menunjang

usaha-usaha

pembangunan

serta

dalam

memanfaatkan

dan

mengembangkan hasil-hasil pembangunan. Pembangunan Desa perlu di arahkan pada terwujudnya Desa yang mandiri, yaitu Desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, dan mempunyai kemauan untuk mengidentifikasikan permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memcahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektivitas mungkin, dengan pertama-tama bertumpuh pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan. (Tjokrowinoto, 2012:41) Agar dapat melaksanakan peran dalam mengatur dan megurus komunitas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Desa diberikan kewenangan untuk mencakup; a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul. b. Kewenangan lokal berskala Desa. c. Kewenangan yang tugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Uandangan. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, berbagai program

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

3

pemerintahpun bermunculan baik pemerintah pusat maupun daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Realisasi Dana Desa merupakan tindak lanjut program pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Program tersebut bertujuan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan

publik,

memajukan

perekonomian,

mengatasi

kesenjangan

pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Dalam hal ini Pengelolaan Dana Desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berwenang adalah Kepala Desa. Dalam mengelolah Dana Desa tersebut, Kepala Desa wajib menyampaikan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun. Selain itu, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa akhir tahun, dan di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat. Dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Dana Desa yang tertib, transparansi akuntabel, dan berkualitas. Namun kondisi tersebut berbeda dari apa yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Labi-Labi Kecamatan Wasile Utara. Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa tidak memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Seharusnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, Kepala Desa wajib menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk di bahas dan disepakati bersama, namun harapan tersebut masih jauh dari apa yang di harapkan. Bedasarkan pasal 27 ayat 1 tentang pelaksanaan penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah di sahkan oleh

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

4

Kepala Desa dan mengajukan pendanaan dalam melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rancangan anggaran biaya. Namun pada kenyataannya tidak dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu juga Kepala Desa yang memiliki kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat baik berupa selebaran yang di tempelkan dalam papan pertemuan atau secara lisan dalam pertemuan bersama masyarakat desa. Kenyataannya kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang ada di Desa Labi-Labi Kecamatan Wasile Utara Kabupaten Halmahera Timur. Keadaan ini dapat dilihat dan dipahami dari segi perencanaan-perencanaan Pemerintah Desa, dimana Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, dalam menetapkan anggaran APBDesa yang seharusnya melibatkan komponen-komponen maysarakat, namun lebih banyak ditangani oleh Kepala Desa sendiri. Berdasarkan pemaparan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Labi-Labi Kecamatan Wasile Utara Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017” 1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa LabiLabi Kecamatan Wasile Utara Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017. 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1. Tujuan Penelitian Berdasrkan Rumusan masalah yang dituliskan maka tujuan penelitian ini adalah unuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Labi-Labi Kecamatan Wasile Utara Kabupaten Halmahera Timur 2017.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

5

1.3.2. Manfaat Penelitian a. Secara Akademis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi civitas akademik dan dapat dijadikan referensi dalam pengkajian masalah pengelolaan dana desa dalam pembangunan bagi peneliti lain dan pada khususnya Ilmu Administrasi Negara. b. Secara Praktis Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak khususnya kepada Pemerintah Desa Labi-Labi Kecamatan Wasile Utara Kabupaten Halmahera Timur dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa, sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan pembangunan desa. 1.4. Metode Penelitian 1.4.1. Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini penulis mengambil tempat atau lokasi penelitian di Desa Labi-Labi Kecamatan Wasile Utara Kabupaten Halmahera Timur sebagai lokasi penelitian, dengan alasan lokasi ini yakni, pemerintah desa tidak transparansi dalam pengelolaan dana desa dalam pembangunan. 1.4.2. Tipe dan Jenis Penelitian Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang di gunakan adalah deskriptif, yaitu untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan tentang suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit ,asalah yang diteliti. (Faisal, 1999:20) Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Di Desa Labi-Labi Kecamatan Wasile Utara Kabupaten Halmahera Timur.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

6

1.4.3. Sumber Data Catatan atas kumpulan fakta yang ada dilapangan, merupakan hasil pengukuran atau pemantauan suatau variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata atau citra. Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah: a. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dalam hal data yang bersumber dari wawancara. Penentuan informan kunci tidak hanya didasarkan atas keterwakilan sampel tetapi ditentukan oleh dua hal pokok yakni good informant dan keterlibatan (Tresiana 2013:86). Sehingga peneliti langsung turun lapangan untuk melakukan wawancara kepada informan untuk menggali secara mendalam mengenai pengelolaan Dana Desa kepada orang-orang yang menjadi kunci pengelolaan dana desa di desa labi-labi mulai dari: 1. Kepala Desa 2. Bedahara Desa 3. Sekretaris Desa 4. Perangkat Desa 5. BPD 6. Toko Masyarakat yaitu mereka yang mampu menyuarakan aspirasi masyarakat yang terdiri dari Toko agama, toko pemuda b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari literatur yang ada kaitannya dengan judul yang akan diteliti. Seperti peraturan perundang-undangan diantaranya peraturan pemerintah nomor 47 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan

undang-undang nomor

6

tahun

2014,

Permenkeu

Nomor

93/PMK.07/2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa, peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

7

1.4.4. Teknik Pengumpulan Data Pada penelitian ini di gunakan beberapa metode yang tepat untuk mengumpulkan data, yaitu: a. Teknik Observasi Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek penelitian. Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulka data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang di inginkan, atau suatu studi yang di sengaja dan sistematis tentang keadaan/fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat. (Mardalis, 2002:63) b. Teknik Wawancara Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang di gunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti. Wawancara ini berguna unutuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. (Mardalis, 2002:64) c. Teknik Dokumentasi Metode ini adalah salah satu metode yang di gunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Dalam hal ini data-data tersebut merupakan data yang bersifat tulisan. (Suharsimi, 2010:274) 1.4.5. Teknik Analisis Data Setelah semua data terkumpul maka dilakukan analisis dengan menggunakan analisis data menurut Miles dan Hubermen, yang mana analisis ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya (data reduction), kemudian data disajikan dalam sebuah pola yang sesuai dengan kajian (data display), dan setelah itu di tarik sebuah kesimpulan yang menghasilkan sebuah hipotesis dan deskripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

8

atau gambaran atau objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap menjadi jelas (consclusion drwing) atau (verification). (Sugiyono, 2008:91-99) a. Reduksi Data Menurut S. Nasution dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Naturalistik bahwa reduksi adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema polanya, sehingga data lebih muda untuk dikendalikan. Sedangkan menurut Sugiyono reduksi adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Setelah semua data terkumpul melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi maka perlu difokuskan sesuai dengan rumusan masalah dalam peneltian ini Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan. b. Display Data Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. (Sugiyono, 2008:341) Dari penjelasan tersebut, maka langka selanjutnya setelah direduksi adalah mendisplaykan data, yaitu membuat uraian yang bersifat naratif, sehingga dapat diketahui rencana kerja tersebut bisa berupa mencari pola-pola data yang dapat mendukung penelitian tersebut. c. Penarikan Kesimpulan Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang di harapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada atau berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini masih sebagai hipotesis, dan dapat menjadi teori jika di dukung oleh data-data yang lain. (Sugiyono, 2008:345)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik