Bab-vi

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

BAB-VI PERIODISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sejarah Kehutanan Papua tidak terlepas dari peraturan perundangundangan yang mendasarinya. Peraturan perundang-undangan ini saling terkait antara satu dengan lainnya, mulai dari Peraturan Daerah, Keputusan Menteri Kehutanan, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah sampai kepada Undang-undang, seluruhnya merupakan satu system yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu di dalam bab ini peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dipaparkan secara menyeluruh dengan skala nasional (Indonesia). Keseluruhan proses pengelolaan hutan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah baik dalam bentuk UU, PP, Keppres, SK Menteri, maupun SK Dirjen. Aspek peraturan perundang-undangan ini menjadi titik acuan struktural seluruh kinerja pengelolaan hutan yang secara fundamental sudah mulai dibangun semenjak Indonesia Merdeka. Sebagai sebuah acuan struktural maka melalui peraturan perundangundangan akan tampak bagaimana kebijakan pemerintah pada sektor kehutanan yang dijalankan pada setiap periodisasi pemerintahan. Dalam dimensi waktu, kinerja pengelolaan hutan berkembang dari waktu-ke waktu seiring dengan pergantian struktur pemerintahan maupun pergeseran wacana yang berkembang di sektor kehutanan. Oleh karena itu tepat kiranya jika dalam bab ini dikemukakan berbagai peraturan perundangundangan yang telah dihasilkan oleh Pemerintah RI. Melalui penyampaian berbagai peraturan perundang-undangan ini maka sedikit banyak akan dapat dilihat bahwa sektor kehutanan selalu berkembang dari waktu ke waktu khususnya dalam mekanime kinerjanya. Perkembangan ini tidak saja menyangkut pola-pola teknis pengelolaan hutan tetapi juga menyangkut pemaknaan terhadap sumberdaya hutan itu sendiri. Secara garis besar peraturan perundang-undangan ini akan dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu peraturan perundangan bidang manajemen kawasan –tata ruang, peraturan perundangan bidang manajemen hutan dan peraturan perundangan bidang kelembagaan. Meskipun secara kategori peraturan perundang-undangan ini dapat PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 1

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

dikelompokkan menjadi tiga tetapi secara substansial antara satu produk perundang-undangan dengan produk perundang-undangan lain saling terkait sehingga tidak dapat dilihat secara dikotomis. Pemisahan menjadi tiga kelompok lebih sebagai sebuah upaya untuk mempermudah pemahaman jika dikaitkan dengan upaya perwujudan PHL. Artinya dengan pengelompokan ini akan dapat dianalisis lebih lanjut bagaimana sebenarnya visi misi pemerintah terhadap PHL sudah tercermin secara struktural dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Analisis ini sangat penting karena ke depan diharapkan seluruh produk peraturan perundang-undangan kehutanan memfokuskan pada upaya perwujudan PHL dalam satu mekanisme kerja GCG. Meskipun peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam bab itu belum mencerminkan seluruh produk peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, namun diharapkan sudah mampu mewakili seluruh dimensi pengelolaan hutan yang pernah terjadi dan berlaku di Indonesia. 6.1.

PERATURAN PERUNDANGAN KEHUTANAN MANAJEMEN KAWASAN –TATA RUANG

BIDANG

Peraturan perundang-undangan bidang manajemen kawasan merupakan peraturan yang menjadi landasan hukum dalam setiap aspek pengelolaan kawasan. Terdapat tiga hal yang menjadi fokus dalam manajemen kawasan, yaitu aspek pemantapan kawasan, aspek penataan kawasan dan aspek pengamanan kawasan. Ketiga aspek ini berujung kepada upaya penciptaan kondisi kawasan yang aman konflik untuk jangka panjang lintas generasi. Dengan adanya landasan hukum yang kuat ini diharapkan seluruh aspek yang berkaitan dengan manajemen kawasan seperti tata ruang, penataan batas, pengukuhan areal memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dihormati oleh seluruh pelaku pembangunan baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pemantapan Kawasan Beberapa peraturan perundang-undangan pemantapan kawasan antara lain : PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

yang

mengatur

tentang

VI - 2

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

1. PP No 71 Tahun 1951 tentang Pembentukan Dewan Pengukuran dan Penggambaran Peta dan Direkterum Untuk Pengukuran dan penggambaran Peta 2. UU No. 20 tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda di Atasnya 3. PP No 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan 4. SK Mentan No 291/Kpt/Um/1970 tentang Penetapan Areal Kerja Pengusahaan Hutan Sebagai Kawasan Hutan Produksi 5. PP No. 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dengan Benda-Benda yang Ada di Atasnya 6. UU No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan 7. SK Mentan No 837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung 8. SK Mentan No 680/kpts/Um/8/1981 tentang Pedoman Penatagunaan Hutan Kesepakatan 9. SK Mentan No 681/Kpts/Um/8/1981 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 10. SK Mentan No 682/Kpts/Um/8/1981 tentang Pengertian dan Tata Cara Penentuan Luas Hutan Optimal dan Hutan Produksi yang Dapat diKonversi serta Hutan Produksi Tetap 11. SK Mentan No 683/Kpts/Um/8/1981 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Produksi 12. SK Mentan No 684/Kpts/Um/8/1981 tentang Pedoman Pencadangan dan Penyediaan Areal Hutan dengan Tata Guna Hutan dan dengan Pelaksanaan SK Mentan di Bidang Perkayuan 13. SK Menhut No 399/Kpts-II/1990 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan 14. PP 27 Tahun 1991 tentang Rawa 15. PP No 35 Tahun 1991 tentang Sungai 16. SK Menhut No 200/Kpts-II/1991 tentang Pedoman Pembentukan Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi 17. UU No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 3

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

18. SK Menhut No 442/Kpts-II/1992 tentang Pedoman Penetapan Areal HPHTI 19. SK Menhut No 254/Kpts-II/1993 tentang Pencabutan SK Menhut No 442/Kpts-II/1992 tentang Pedoman Penetapan Areal HTI Pulp 20. SK Menhut No 480/Kpts-II/1993 tentang Penetapan Tambahan Persyaratan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Pertanian 21. SK Menhut No 528/Kpts-II/1993 tentang Kewajiban Pemegang HPH dan HPHTI untuk Memasang Jaringan Titik Pasti GPS 22. SK Menhut No 164/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Tukar Menukar Kawasan Hutan 23. SK Menhut No 419/Kpts-II/1994 tentang Perubahan SK Menhut No 164/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Tukar Menukar Kawasan Hutan 24. SK Menhut No 422/Kpts-II/1994 tentang Pelepasan Areal Hutan untuk Pemukiman Transmigrasi 25. SK Menhut No 292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan 26. UU No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia 27. PP No 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan hak Pakai Atas Tanah 28. SK Menhut No 41/Kpts-II/1996 tentang Perubahan pasal 16 SK Menhut No 55/kpts-II/94 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan 29. SK Menhut No 250/Kpts-II/1996 tentang Perubahan SK Menhut No 418/Kpts-II/1993 tentang Tambahan Persyaratan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pengembangan Usaha Pertanian 30. SK Menhut No593/Kpts-II/1996 tentang Lokasi Buru di Areal Buru 31. SK Menhut No 634/Kpts-II/1996 tentang Perubahan SK Menhut No 399/Kpts-II/1990 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan 32. PP No 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 33. SK Menhut No 613/Kpts-II/1997 tentang Pedoman Pengukuhan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Perairan

PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 4

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

34. SK Menhut No 628/Kpts-II/1997 tentang Pembuatan Pemeriksaan dan Pengesahan Peta Kehutanan 35. PP No 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 36. SK Menhut No 140/Kpts-II/1998 tentang Perubahan SK Menhut No 464/kpts-II/1995 tentang Perubahan Hutan Lindung 37. SK Menhutbun No 376/Kpts-II/1998 tentang Kriteria Penyediaan Areal Hutan Untuk Perkebunan Budidaya Kelapa Sawit 38. SK Menhutbun No 308/Kpts-II/1999 tentang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi 39. SK Menhutbun No 730/Kpts-II/1999 tentang Standarisasi Peta Dasar Digital 40. SK Menhutbun No 27/Kpts-II-kum/2001 tentang Pembebanan Titel hak dalam rangka Tukar menukar Kawasan Hutan dan Pinjam Pakai Kawasan Hutan 41. SK Menhutbun No 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan 42. SK Menhutbun No 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan Perubahan Status dan Fungsi Hutan 43. SK Menhutbun No 48/Kpts-II/2001 tentang Perubahan SK Menhut No 70/Kpts-II/2001 Penetapan Kawasan Hutan Perubahan Status dan Fungsi Hutan 44. Keppres No 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan 45. PP No 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah 46. Keppres No 41 tahun 2004 tentang Perijinan/Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Dalam Kawasan Hutan Penataan Kawasan Beberapa peraturan perundang-undangan penataan kawasan antara lain :

yang

mengatur

tentang

1. SK Mentan No 291/Kpts/UM/5/1970 tentang Penataan Areal kerja pengusahaan Hutan Sebagai Kawasan Hutan Produksi PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 5

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

2. Kepmendagri No 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Permendagri No 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas-Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia 3. Kepmen PU No 640 Tahun 1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota 4. Permendagri No 2 Tahun 1987 Pedoman Penyusunan Rencana Kota 5. Kepmendagri No 14 tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan 6. SK Menhut No 494/Kpts-II/1988 tentang Ketentuan-Ketentuan Untuk Pembatalan Pencadangan Areal HPH 7. Permen PU No 39 Tahun 1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai 8. SK Menhut No 400/Kpts-II/1990 tentang Pembentukan Panitia Tata batas 9. UU No 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman 10. UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 11. SK Menhut No 795/Kpts-II/1993 tentang Perubahan SK Menhut No 316/Kpts-VII/1993 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Batas Dalam Rangka HPH 12. SK Menhut No 57/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Penataan Batas Fungsi Hutan 13. SK Menhut No 70/Kpts-II/1995 tentang Pengaturan Tata Ruang HTI 14. PP No. 69 Tahun 1996 Tanggal 3 Desember 1996 Tentang Pelaksanan Hak dan Kewajiban, Serta bentuk dan tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang 15. SK Menhut No 246/Kpts-II/1996 tentang Peubahan SK Menhut No 70/Kpts-II/1995 tentang Pengaturan Tata Ruang HTI 16. SK Menhut No 635/Kpts-II/1996 tentang Perubahan SK Menhut No 400/Kpts-II/1990 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas 17. SK Menhut No 688/Kpts-II/1996 tentang Tata Cara Pembiayaan Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja HPH, HPHTI, HPPA dan Kegiatan Survey Pencadangan Areal HPH

PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 6

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

18. PP No. 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 19. SK Menhut No 221/Kpts-II/1997 tentang Pedoman Kompartemenisasi HTI 20. SK Menhutbun No 900/kpts-II/1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Survey Potensi Pengukuran Dan Penataan Batas Di Areal Kerja HP Di Bidang Kehutanan 21. Keppres No 114 Tahun 1999 tentang Penatan Ruang Kawasan Bogor, Puncak, Cianjur 22. PP No. 10 Tahun 2000 Tanggal 21 Februari 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah 23. Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah No 327/Kpts/M/2002 tentang Penetapan 6 (enam) Pedoman Bidang Penataan Ruang 24. Keppres No 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan 25. Keppres No 41 tahun 2004 tentang Perijinan/Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Dalam Kawasan Hutan Pengamanan Kawasan Beberapa peraturan perundang-undangan pengamanan kawasan antara lain :

yang

mengatur

tentang

1. SK Menhut No 195/Kpts-II/1986 tentang Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan 2. SK Menhut No 523/Kpts-II/1993 tentang Pedoman Perlindungan Hutan di Areal Pengusahaan Hutan 3. SK Menhut No 245/Kpts-II/1996 tentang Perubahan SK Menhut No 506/Kpts-II/1996 tentang Petunjuk Teknis Pengamanan Hutan Secara Fungsional di Daerah TK-II 4. SK Menhutbun No 450/Kpts-II/1996 tentang Pelaksanaan Inventarisasi Pemetaan dan Pengamanan Lokasi Perambahan Hutan dan Perladangan Berpindah 5. SK Menhutbun No 333/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Hutan PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 7

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

6.2.

PERATURAN PERUNDANGAN MANAJEMEN HUTAN

KEHUTANAN

BIDANG

Peraturan perundang-undangan bidang manajemen hutan dimaksudkan untuk memberikan koridor pelaksanaan pengelolaan hutan sehingga tercipta keteraturan dalam mekanisme proses pelaksanaan pengelolaan hutan. Aspek manajemen hutan dapat diorganisir menjadi tiga aspek, yaitu 1) kelola produksi –ekonomi, 2) kelola ekologi –lingkungan dan 3) kelola sosial – budaya. Ketiga kelola tersebut merupakan tiga aspek yang menjadi tiang pembangun PHL di Indonesia. Melalui pelaksanaan ketiga kelola itu diharapkan dalam setiap pengelolaan hutan di Indonesia akan tercapai kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial. Kelola Produksi –Ekonomi 1.

UU No 5 tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Kehutanan

2.

SK Mentan No 57/8/1967 tentang Penyelesaian Permohonan HPH

3.

SK Mentan No 25/4/1968 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Surat Keputusan Pemberian HPH Kepada Dirjen Kehutanan.

4.

SK Mentan No. 76/Kpts/EKKU/3/1969 tentang Pedoman Umum Eksploitasi Hutan

5.

PP No 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan

6.

SK Mentan No 6/Ins/Um/6/1972 tentang Kewajiban Menyerahkan Laporan Pengusahaan Hutan yang Disertai dengan sanksi Pengurangan Target Produksi

7.

PP No 18 Tahun 1975 tentang Perubahan Pasal 9 PP No 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan

8.

SK Dirjen Kehutanan No 138/Kpts/DJ/I/1974 tentang Kewajiban Bagi HPH untuk Menjual Sebagian hasil Produksinya untuk Penghara Industri dan/atau Penyediaan Kayu Logs untuk Keperluan

Syarat-Syarat

dan

Cara

Masyarakat Dalam Negeri 9.

PP No 26 Tahun 1980 tentang Jalan

PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 8

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

10. SKB Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Koperasi Menteri Perindustrian No 290/Kpts/Um/5/1979, No 79/M/SK/5/1979, No 370/Kpb/5/1979 tentang Pengaturan Penyediaan kayu Bulat Untuk Kebutuhan Dalam Negeri 11. SKB Menteri Pertanian dan Menteri Perindustrian No 291/Kpts/Um/5/1979, No 80/M/SK/5/1979 mengatur mengenai ketentuan alokasi kayu bulat/gelondongan untuk industri kayu dalam negeri 12. SKB Menteri Pertanian dan Menteri Perindustrian No 292/Kpts/Um/5/1979 dan No 81/M/SK/5/1979 mengatur mengenai kewajiban penyediaan kayu olahan oleh pengusaha industri pengolahan kayu primer 13. SKB Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Koperasi serta Menteri Perindustrian No 317/kpts/Um/5/1980, No 196/kpb/V/1980, No. 182/m/SK/5/1980 tanggal 8 Mei 1980 tentang Kewajiban Penyediaan Kayu untuk Kebutuhan Dalam Negeri Dikaitkan dengan Ekspor Kayu Bulat. 14. SKB Dirjen Kehutanan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, dan Dirjen Aneka Industri No. 092/Kpts/DJ/I/80; No. 152/DAGRI/KP/V/80; No. 066/DJAI/SK/V/80 tanggal 8 Mei 1980 tentang Pengaturan Pelaksanaan Bukti Realisasi Penyediaan Kayu untuk Kebutuhan Dalam Negeri 15. SKB Dirjen Kehutanan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Aneka Industri No. 093/Kpts/DJ/I/80; No. 09/DAGLU/Kp./V/80; No. 067/DJAI/SK/V/80 tanggal 8 Mei 1980 tentang Besarnya Jumlah/Volume Ekspor Kayu Bulat 16. UU No 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 17. Keppres No 49 Tahun 1984 tentang Pengesahan International Tropical Timber Agreement 1982. 18. SK Menhut No 069/Kpts-II/1984 tentang Pencabutan Beberapa Perizinan di Bidang Kehutanan 19. SK Menhut No 195/Kpts-IV/1984 tentang Pengelompokan HPH dan Industri Hasil Hutan Dalam Rangka Membentuk Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 9

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

20. Sk Menhut No 54/kpts-II/1985 tentang Standar Kehutanan Indonesia 21. SK Menhut No 224/Kpts-II/1985 tentang Penyelenggaraan Pembangun HTI dengan Dana Jaminan Reboisasi dan Permudaan Hutan 22. SK Menhut No 196/kpts-II/1986 tentang Petunjuk Tentang Penggembalaan Ternak Dalam Hutan, Pengambilan Rumput dan Makanan Ternak lainnya serta Seresah dari Dalam Hutan 23. SK Menhut No 320/Kpts-II/1986 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri 24. SK Menhut No 327/Kpts-II/1986 tentang Penetapan Kriteria Pemegang HPH yang Mampu atau Dinilai Tidak Mampu Melaksanakan Reboisasi dan Permudaan Hutan 25. SK Menhut No 149/Kpts-II/1989 tentang Tata Cara Permohonan HPH Tanaman Rotan 26. SK Menhut No 62/Kpts-II/1995 tentang Pemberian HPH Kepada Perusahaan Patungan 27. SK Menhut No 208/kpts-II/1989 tentang Hak Pemungutan Hasil Hutan Rotan 28. SK Menhut No 269/Kpts-II/1989 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Permohonan HPH dan Perpanjangan HPH 29. SK Menhut No 493/Kpts-II/1989 tentang Sanksi Atas Pelanggaran di Bidang Eksploitasi Hutan 30. SK Menhut No 494/Kpts-II/1989 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Atas Pelanggaran di Bidang Eksploitasi Hutan dan Pencabutan HPH 31. Sk Menhut No 148/Kpts-II/1989 tentang HPH Tanaman Rotan 32. SK Menhut No 274/Kpts-II/1989 tentang Kewajiban HPH untuk Membuat RKPH yang Meliputi Seluruh Jangka Waktu Pengusahaan Hutan 33. SK Menhut No 377/Kpts-II/1989 tentang Penutupan Sementara Untuk Permohonan HPH Baru 34. SK Menhut No 485/Kpts-II/1989 tentang Pengelolaan Hutan Alam Produksi di Indonesia PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sistem

Silvikultur VI - 10

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

35. SK Menhut No 495/Kpts-II/1989 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemanfaatan Kayu 36. SK Menhut No 228/Kpts-II/1989 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan HPHTI 37. SK Menhut No 417/Kpts-II/1989 tentang Pengusahaan HTI 38. SK Menhut No 418/Kpts-II/1989 tentang Tata Cara Permohonan HPHTI 39. SK Menhut No 204/Kpts-II/1989 tentang Perubahan Keputusan Menhut No 269/kpts-II/1989 tentang Ketentuan Tata Cara Permohonan HPH dan Perpanjangan HPH 40. PP No 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri 41. SK Menhut No 402/Kpts-II/1990 tentang Tata Usaha Kayu 42. SK Menhut No 55/Kpts-II/1990 tentang Petunjuk Teknis Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima Kehutanan Provinsi Tahun 1989/1990, 1993/1994 43. SK Menhut No 650/Kpts-II/1990 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan 44. SK Menhut No 685/Kpts-II/1990 tentang Hubungan Kontrak di Bidang Pemungutan Hasil Hutan 45. SK Menhut No 688/Kpts-II/1990 tentang Peraturan Pembuatan dan Penggunaan Koridor (Jalan Angkutan Kayu) 46. SK Menhut No 230/Kpts-II/1990 tentang Pencabutan SK Menhut No 417/Kpts-II/1989 tentang Pengusahaan HTI 47. SKB Menhut dan Mentrans No 376/Kpts-II/1990 dan No 81/Men/1990 tentang Pedoman Pelaksnaan Pembangunan Transmigrasi HTI 48. PP No 27 Tahun 1991 tentang Irigasi 49. SK Menhut No 295/Kpts-II/1991 tentang Pedoman Pengelolaan dan Data dan Informasi Kehutanan 50. SK Menhut No 525/Kpts-II/1991 tentang Perubahan SK Menhut No 402/Kpts-II/1990 tentang Tata Usaha Kayu 51. SK Menhut No 840/Kpts-II/1991 tentang HPH Sagu dan Nipah PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 11

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

52. SK Menhut No 841/Kpts-II/1991 tentang Tata Kerja Permohonan HPH Sagu dan Nipah 53. SK Menhut No 842/Kpts-II/1991 tentang Penetapan IHPH Sagu dan Nipah 54. SK Menhut No 114/Kpts-II/1992 tentang RKL dan RKT Pengusahaan Hutan 55. SK Menhut No 830/Kpts-II/1992 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan 56. SK Menhut No 684/Kpts-II/1992 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan HPHTI 57. SK Menhut No 1032/kpts-II/1992 tentang Pedoman Penyusunan Neraca SDH Nasional 58. SK Menhut No 7/Kpts-II/1993 tentang Penetapan Pilot Proyek KPHP 59. SK Menhut No 252/Kpts-II/1993 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Produksi Alam Indonesia Secara Lestari 60. SK Menhut No 276/Kpts-IV/1993 tentang Penetapan Industri Pengolahan Kayu Hulu yang Melakukan Penyetoran Dana Reboisasi dan IHH dengan Cara Pemotongan Hasil Ekspor Melalu Bank Devisa 61. SK Menhut No 308/Kpts-II/1993 tentang Tata Usaha Hasil Hutan di Wilayah Jawa 62. SK Menhut No 358/Kpts-II/1993 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan HPHTI 63. SK Menhut No 362/Kpts-II/1993 tentang Pengusahaan Hutan Areal eks HPH oleh BUMN 64. SK Menhut No 576/Kpts-II/1993 tentang Perubahan SK Menhut No 252/Kpts-II/1993 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Produksi Indonesia Secara Lestari 65. SK Menhut No 610/Kpts-II/1993 tentang Kriterian dan Indikator Pengelolaan Hutan Produksi Alam Indonesia Secara Lestari Pada Tingkat Manajemen Unit 66. SK Menhut No 667/Kpts-II/1993 tentang Perubahan SK Menhut No 495/Kpts-II/1989 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemanfaatan Kayu PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 12

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

67. SK Menhut No 684/Kpts-II/1993 tentang Bentuk Pemilikan dan Keterkaitan HPH dengan IPKH 68. SK Menhut No 813/Kpts-II/1993 tentang Perubahan SK Menhut No 308/Kpts-II/1993 tentang Tata Usaha Hasil Hutan di Wilayah Jawa 69. SK Menhut No 822/Kpts-II/1993 tentang Perubahan SK Menhut No 493/Kpts-II/1989 tentang Sanksi Atas Pelanggaran di Bidang Eksploitasi Hutan 70. UU No 12 Tahun 1994 tentang Perubahan UU No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 71. PP No 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru 72. PP No 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam 73. SK Menhut No 200/Kpts-VI/1994 tentang Kriteria Hutan Produksi Alam yang Tidak Produktif 74. SK Menhut No 23/Kpts-II/1994 tentang Perpanjangan HPH 75. SK Menhut No 393/Kpts-II/1994 tentang Perubahan Pasal 5 SK Menhut No 493/Kpts-II/1989 tentang Sanksi Atas pelanggaran di Bidang Eksploitasi Hutan 76. SK Menhut No 68/Kpts-II/1994 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penanganan Permohonan Ijin Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga di Dalam Kawasan Hutan 77. SK Menhut No 206/Kpts-II/1994 tentang Pencabutan SK Menhut No 377/Kpts-II/1989 tentang Penutupan Untuk Sementara Permohonan HPH 78. SK Menhut No 590/Kpts-II/1994 tentang Perubahan SK Menhut No 688/Kpts-II/1990 tentang Peraturan Pembuatan dan Penggunaan Koridor 79. PP No 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman 80. SK Menhut No 206/Kpts-II/1995 Penyelenggaraan Pembuatan HTI

tentang

Pedoman

Teknis

81. SK Menhut No 236/Kpts-II/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan HPH PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 13

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

82. SK Menhut No 237/Kpts-II/1995 tentang Pemantauan Tumbuhan dan Riap Tegakan Hutan 83. SK Menhut No 480/Kpts-II/1995 tentang Penilaian HPH yang Memperoleh Persetujuan Perpanjangan Sebelum Terbitnya Keputusan Menhut No 64/Kpts-II/1995 84. SK Menhut No 486/Kpts-II/1995 tentang Tata Usaha Hasil Hutan di Wilayah Jawa 85. SK Menhut No 532/Kpts-II/1995 tentang Perubahan Pasal 10 Ayat 5 butir c SK Menhut No 486/kpts-II/1995 tentang Tata Usaha Kayu di Wilayah Jawa 86. SK Menhut No 536/Kpts-II/1995 tentang Perubahan SK Menhut No 358/Kpts-II/1993 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan HPHTI 87. SK Menhut No 59/Kpts-II/1995 tentang Perubahan SK Menhut No 610/kpts-II/1993 tentang Kriteria dan Indikator Pegelolaan Hutan Produksi Alam Secara Lestari pada Tingkat Manajemen Unit 88. SK Menhut No 98/Kpts-II/1995 tentang Pedoman Perstatistikan Kehutanan 89. SK Menhut No 417/Kpts-II/1996 tentang Penerbitan Dokumen SAKB dan SAKO Secara Official Assesment untuk HPH dan IPKH Bumi Raya Utara Group 90. SK Menhut No 447/Kpts-II/1996 tentang Pengawasan Perusahaan Pariwisata Alam

Pembinaan

dan

91. SK Menhut No 142/Kpts-II/1996 tentang Perubahan SK Menhut No 650/Kpts-II/1990 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan 92. SK Menhut No 178/Kpts-II/1996 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu Berdiameter 29 cm ke bawah untuk Perusahaan HTI Patungan dan PT Inhutani 93. SK Menhut No 594/Kpts-II/1996 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Kayu Hulu 94. SK Menhut No 335/Kpts-II/1997 tentang RKPHTI

PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 14

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

95. SK Menhut No 348/Kpts-II/1997 tentang Perubahan SK Menhut No 446/Kpts-II/1996 tentang Tata Cara Permohonan dan Pencabutan Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam 96. SK Menhut No 435/Kpts-II/1997 tentang Sistem Silvikultur dalam Pengelolaan HTI 97. SK Menhut No 522/Kpts-II/1997 Tumbuhan dan Satwa Liar

tentang

Pemanfaatan

jenis

98. SK Menhut No 629/Kpts-II/1997 tentang Pemberian Ijin Kepada Perum Perhutani untuk Mengimpor Stump Jati Asal Kultur Jaringan dari Tailand 99. SK Menhut No 673/Kpts-II/1997 tentang Pembenihan Tanaman Hutan 100. SK Menhut No 707/Kpts-II/1997 tentang Penyempurnaan lampiran SK Menhut No 574/kpts-II/1997 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan 101. SK Menhut No 240/Kpts/IV-PPH/1997 tentang Pedoman Penyusunan Penilaian dan Pengesahan RKPHTI 102. SK Menhut No 335/Kpts-II/1997 tentang RKPHTI 103. SK Menhut No 143/Kpts-II/1998 tentang Penetapan Target Produksi Tebangan Tahunan Pengusahaan Hutan Alam 104. SK Menperindag No 185/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan Eksport Kayu Bulat 105. SK Menhutbun No 227/Kpts-II/1998 tentang Tata Cara Persyaratan Permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu 106. SK Menhutbun No 338/Kpts-II/1998 tentang Perubahan SK Menhut No 435/Kpts-II/1997 tentang Sistem Silvikultur dan Pengelolaan HTI 107. SK Menhutbun No 510/Kpts-II/1998 tentang Ketentuan Pelaksanaan Ekspor Kayu Bulat dan Bahan Baku Serpih 108. SK Menhutbun No 511/Kpts-II/1998 tentang Ketentuan Pelaksanaan Ekspor Kayu Gergajian dan Kayu Olahan 109. SK Menhutbun No 512/Kpts-II/1998 tentang Ketentuan Pelaksanaan Ekspor Rotan PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 15

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

110. SK Menhutbun No 620/Kpts-II/1998 tentang Pencabutan SK Menhut No 684/Kpts-II/1993 tentang Bentuk Pemilikan dan Keterkaitan HPH Dengan IPKH 111. SK Menhutbun No 625/Kpts-II/1998 tentang Sistem Silvikultur TPTJ dalam pengelolaan Hutan Produksi Alam 112. SK Menhutbun No 728/Kpts-II/1998 tentang Luas Maksimum Pengusahaan Hutan dan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan 113. SK Menhutbun No 731/Kpts-II/1998 tentang Tata Cara Pelelangan HPH 114. SK Menhutbun No 732/Kpts-II/1998 tentang Pesyaratan dan Tata Cara Pembaharuan HPH 115. SK Menhutbun No 797/Kpts-II/1998 tentang Pedoman Penghapusan Tanaman Gagal atau Rusak Pada Kawasan Hutan 116. UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 117. PP No 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi 118. PP No 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar 119. SK Menhutbun No 107/Kpts-II/1999 tentang Perijinan Usaha Perkebunan 120. SK Menhutbun No 195/Kpts-II/1999 tentang Percepatan Kegiatan Lapangan Redesain HPH 121. SK Menhutbun No 273/Kpts-II/1999 Rehabilitasi Areal Eks HPH

tentang

Standar

Biaya

122. SK Menhutbun No. 307/Kpts-II/1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan 123. SK Menhutbun No 309/Kpts-II/1999 tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok dalam Pengelolaan Hutan Produksi 124. SK Menhutbun No 310/Kpts-II/1999 tentang Pedoman pemberian HPHH 125. SK Menhutbun No 312/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Pemberian HPH Melalui Permohonan PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 16

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

126. SK Menhutbun No 313/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Pelelangan HPH 127. SK Menhutbun No 314/Kpts-II/1999 tentang RKPT, RKL, RKT dan Bagan Kerja Pengusahaan Hutan 128. SK Menhutbun No 315/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Pengenaan, Penetapan dan Pelaksanaan Sanksi Atas Pelanggaran di Bidang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan 129. SK Menhutbun No 316/Kpts-II/1999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan 130. SK Menhutbun No 465/Kpts-II/1999 tentang Hak Pemanfaatan Hutan Untuk Pendidikan Pelatihan dan Penelitian 131. SK Menhutbun No 535/Kpts-II/1999 tentang Prosedur Pemberian HPH Dalam Rangka Land-Grant College untuk Lembaga Pendidikan 132. SK Menhutbun No 538/Kpts-II/1999 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu 133. SK Menhutbun No 614/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Campuran 134. SK Menhutbun No 893/kpts-II/1999 tentang Perubahan Keputusan Menhutbun No 523/Kpts-II/1999 Tentang Pedoman Perlindungan Hutan Di Areal HPH 135. SK Menhutbun No 951/kpts-II/1999 tentang Percepatan Kegiatan Operasional Lapangan Hasil Redesign HPH 136. SK Menhutbun No 05-1/kpts-II/2000 tentang Kriteria Dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi Alam. 137. SK Menhutbun No 061/Kpts-II/2000 Tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha pemanfaatan Kawasan (IUP-K) di HP. 138. SK Menhutbun 08 1/Kpts-II/2000 Tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Produksi secara Lestari. 139. SK Menhutbun No 084/kpts-II/2000 Tentang Penangguhan Pemberlakuan Keputusan Menhutbun No 310/Kpts-Ii/1999 Tentang Pemberian HPHH. 140. SK Menhutbun No 091/kpts-II/2000 tentang Kriteria Dan Standar Pengelolaan Hutan Produksi Secara Lestari. PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 17

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

141. SK Menhutbun No 101/kpts-II/2000 tentang Podoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman. 142. SK Menhutbun No 131/kpts-II/2000 tentang Kriteria Dan Standar Peredaran Dan Pemasaran Hasil Hutan 143. SK Menhutbun No 132/kpts-II/2000 tentang Pemberlakuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Sebagai Peganti Dokumen Sakb Sako Dan Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHHBK). 144. SK Menhutbun No 101/kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman. 145. SK Menhut No 102/Kpts-II/2001tentang sistem silvikultur pengelolaan hutan alam Produksi di indonesia. 146. SKB Menhut dan Meperindag No 1132/kpts-II/2001; 292/MPP/Kep/10/2001 tentang Penghentian Ekspor Kayu Bulat/Bahan Baku Serpih. 147. SK Menhut No 1133/kpts-II/2001 tentang Pencabutan Keputusan Menhutbun No 501/Kpts-Ii/1998 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Ekspor Kayu Bulat Dan Bahan Baku Serpih Berikut Perubahannya 148. SK Menhut No 127/Kpts-II/2001 Penghentian sementara (Morantorium) Kegiatan Penebangan dan Perdagangan Ramin (Gonystylus spp) 149. SK No. 168/Kpts-IV/2001 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin 150. SK Menhut No 1613/Kpts-II/2001 Perubahan atas keputusan No. 168/Kpts-IV/2001 tentang Pemanafaatan dan Peredaran Kayu Ramin 151. SK Menhut No 166/Kpts-II/2001 Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan Bagian Daerah Penghasil Sumberdaya Alam Sektor Kehutanan untuk tahun 2001 152. SK Menhut No 168/Kpts-IV/2001 Pemanfaatan dan Peredaran kayu Ramin (Conttylus spp) 153. SK Menhut No 21/Kpts-II/2001 Kreteria dan Izin Standar Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi

PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 18

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

154. SK Menhut No 292/MPP/Kep/10/2001 Penghentian Ekspor Kayu Bulat/Bahan Baku Serpih 155. SK Menhut No 85/Kpts-II/2001 Perubahan Tanaman Hutan 156. keputusan No. 168/Kpts-IV/2001 Peredaran Kayu Ramin

tentang

Pemanafaatan

dan

157. PP No 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan 158. PP No 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan 159. PP No 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota 160. SK Menhut No 208/Kpts-II/2002 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja UPHHK pada Hutan Alam di Unit Manajemen Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Alam Secara Lestari. 161. SK Menhut No 10172/Kpts-II/2002 tentang Perubahan keputusan Menhutbun No. 309/Kpts-II/1999 tanggal 7-5-1999 Tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok dalam Pengelolan Hutan Produksi 162. SK Menhut No 4795/Kpts-II/2002 Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada unit pengelolaan 163. SK Menhut No 4796/Kpts-II/2002 Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan 164. SK Menhut No 4895/Kpts-II/2002 Kriteria dan Indikator Penilaian Kelangsungan Usaha Perusahaan HTI Patungan dan HTI BUMN 165. SK Menhut No 4896/Kpts-II/2002 Penangan Perusahaan HTI Patungan dan HTI BUMN 166. SK Menhut No Pembangunan HTI

6092/Kpts-II/2002

tentang

Standar

Biaya

167. SK Menhut No 541/Kpts-II/2002 tentang Pencabutan SK Menhut No 05-1/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Alam 168. SK Menhut No 6884/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Tata Cara Evaluasi Terhadap Indutri Primer Hasil Hutan Kayu PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 19

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

169. SK Menhut No 6885/Kpts-II/2002 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan IUPHHK 170. SK Menhut No 6886/Kpts-II/2002 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) pada Hutan Produksi 171. SK Menhut No 6887/Kpts-II/2002 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi atas Pelanggaran IUPHHK, IPHH dan Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan 172. SK Menhut No 6950/Kpts-II/2002 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari 173. SK Menhut No 7501/Kpts-II/2002 tentang Lima Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional 174. SK Menhut No 8037/Kpts-II/2002 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Meranti

Pedoman

Teknis

175. SK Menhut No 8171/Kpts-II/2002 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi yang Dapat diberi IUPHHK pada Hutan Alam 176. SK Menhut No 8678/Kpts-II/2002 tentang Perubahan SK Menhut No 4895/kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Penilaian Kelangsungan Usaha Perusahaan HTI Patungan dan HTI BUMN 177. SK Menhut No 8679/Kpts-II/2002 tentang Perubahan SK Menhut No 4896/Kpts-II/2002 tentang Penanganan HTI Patungan dan HTI BUMN 178. SK Menhut No 10031/Kpts-II/2002 tentang Perubahan SK Menhutbun No 6887/Kpts-II/2002 tentang Cara pengenaan sanksi Administratif Atas Pelanggaran Ijin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan, Ijin Usaha pemungutan Hasil Hutan dan Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan 179. SK Menhut No 10172/Kpts-II/2002 tentang Perubahan SK Menhutbun No 309/Kpts-II/1999 tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok Dalam Pengelolaan Hutan Produksi 180. SKB Menhut, Menhub dan Menperindag No KM3/2003, No 22/KptsII/2003 No 33/MPP/Kep/2003 tentang Pengawasan Pengangkutan Kayu Melalui Pelabuhan 181. SK Menhut No 16/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja RKL RKT dan Bagan Kerja IUPHHK Pada Hutan Alam PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 20

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

182. SK Menhut No 19/Kpts-II/2003 tentang Penetapan Jatah Produksi Hasil Hutan Secara Nasional Periode 2003 yang Berasal dari Pemanfaatan Hutan Alam Produksi 183. SK Menhut No 32/Kpts-II/2003 tentang Pemberian Ijin IUPHHK pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman Melalui Penawaran dalam Pelelangan 184. SK Menhut No 33/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penyelesaian HPH atau HPH Tanaman yang Telah Mendapatkan Persetujuan Prinsip Berdasarkan Permohonan 185. SK Menhut No 59/Kpts-II/2003 tentang SK Menhut No 6887/KptsII/2002 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi atas Pelanggaran IUPHHK, IPHH dan Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan 186. SK Menhut No 87/Kpts-II/2003 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan di Indonesia 187. SK Menhut No 88/Kpts-II/2003 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi yang Dapat Dilakukan Pemanfaatan Hutan Secara Lestari 188. SK Menhut No 149/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kelangsungan IUPHHK Pada Hutan Alam 189. SK Menhut No 126/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan 190. SK Menhut No 150/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penyerahan dan Penerimaan IUPHHK pada Hutan Alam Sebelum Jangka Waktu Izin Berakhir 191. SK Menhut No 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, RKT, RKL dan Bagan Kerja IUPHHK pada Hutan Tanaman 192. SK Menhut No 156/Kpts-II/2003 tentang Penetapan Jatah Produksi Hasil Hutan Secara Nasional Periode 2004 yang Berasal dari Pemanfaatan Hutan Alam Produksi 193. SK Menhut No 177/Kpts-II/2003 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Secara Lestari Pada Unit Manajemen Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman.

PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 21

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

194. SK Menhut No 178/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Pada Unit Manajemen Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Secara Lestari 195. SK Menhut No 207/Kpts-II/2003 tentang Penetapan Jatah Produksi Hasil Hutan Secara Nasional Periode 2005 yang Berasal dari Pemanfaatan Hutan Alam Produksi 196. SK Menhut No 326/Kpts-II/2003 tentang Jaminan Pasokan Bahan Baku Yang Berkelanjutan Dan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan 197. SK Menhut No 230/Kpts-II/2003 tentang Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi 198. SK Menhut No 280/Kpts-II/2003 tentang perubahan SK Menhut No 16/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja RKL RKT dan Bagan Kerja IUPHHK Pada Hutan Alam 199. SK Menhut No 300/Kpts-II/2003 tentang Pendaftaran Ulang Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu 200. SK Menhut No 303/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Industri Primer Hasil Hutan Kayu 201. SK Menhut No 307/Kpts-II/2003 tentang Percepatan Penyelesaian Permohonan IUPHHK Pada Hutan Tanaman

Proses

202. SK Menhut No 428/Kpts-II/2003 tentang Ijin Peralatan Untuk Kegiatan IUPHHK pada Hutan Alam/Hutan Tanaman dan IPK 203. PP No 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan 204. SK Menhut No 43/Kpts-II/2004 tentang Pencabutan SK No 8678/2002 tentang Perubahan SK No 4895/2002 tentang Kriteria dan Indikator Penilaian Kelangsungan Usaha Perusahaan HTI Patungan dan HTI BUMN 205. SK Menhut No 44/Kpts-II/2004 tentang Perubahan SK Menhut No 33/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara penyelesaian HPH atau HPH Tanaman yang telah Mendapatkan Persetujuan Prinsip Berdasarkan Permohonan 206. SK Menhut No 45/Kpts-II/2004 tentang Perubahan SK Menhut No 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, RKT, RKL dan Bagan Kerja IUPHHK pada Hutan Tanaman PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 22

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

207. SK Menhut No 46/Kpts-II/2004 tentang Komposisi Pendanaan Perusahaan HTI Patungan 208. SK Menhut No 47/Kpts-II/2004 tentang Kebijakan Tata Cara dan Persyaratan Pengambilalihan Saham IUPHHK yang Berbentuk PT 209. SK Menhut No 56/Menhut-II/2004 tentang perubahan SK Menhut No 326/Kpts-II/2003 tentang Jaminan Pasokan Bahan Baku Yang Berkelanjutan Dan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan 210. SK Menhut No 58/Kpts-II/2004 tentang Perubahan SK Menhut No 44/Kpts-II/2004 tentang Perubahan SK Menhut No 33/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penyelesaian HPH atau HPH Tanaman yang telah Mendapatkan Persetujuan Prinsip Berdasarkan Permohonan 211. SK Menhut No 61/Menhut-II/2004 tentang Perubahan SK Menhut No 16/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja RKL RKT dan Bagan Kerja IUPHHK Pada Hutan Alam 212. SK Menhut No 101/Kpts-II/2004 tentang Percepatan Pembangunan HTI untuk Pemenuhan Bahan Baku Pulp dan Kertas 213. Peraturan Menhut No 207/Menhut-II/2004 tentang Penetapan Jatah Produksi Hasil Hutan Kayu Secara Nasional Untuk Tahun 2005 yang Berasal dari PHPA 214. SK Menhut No 456/Menhut-II/2004 tentang 5 (lima) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan Dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu 215. SKB Menhut dan Memperindag No 350/Menhut-II/2004 dan 598/MPP/Kep/9/2004 tentang Larangan Ekspor Bantalan Rel Kereta Api dan Kayu dan Kayu Gergajian 216. Peraturan Menhut No P.08/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Kedua atas SK Menhut No 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, RKT, RKL dan Bagan Kerja IUPHHK pada Hutan Tanaman Kelola Ekologi - Lingkungan 1.

SK Mentan No 54/Kpts/UM/2/1972 tentang Pohon-Pohon di dalam Kawasan Hutan di Lindungi

2.

SK Mentan No 66/Kpts/UM/2/1973 tentang Penetapan tambahan Jenis-Jenis Binatang Liar

PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 23

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

3.

SK Mentan No 251/Kpts/UM/6/1975 tentang Perlindungan terhadap pohon unggul (selected Tress) dan Pohon Induk (Seed Tress) Pinus Merkusii

4.

SK Mentan No 35/Kpts/UM/1/1975 tentang Penetapan Tambahan Jenis-Jenis Binatang Liar Yang Telah di Lindungi disamping JenisJenis Binatang Liar yang Telah Dilindungi berdasarkan SK Mentan No 421/Kpts/UM/8/1970 dan No 66/Kpts/UM/3/1973

5.

SK Mentan No 90/Kpts/UM/2/1977 tentang Penetapan Tambahan Jenis-Jenis Binatang Liar yang Telah Dilindungi disamping JenisJenis Binatang Liar yang Telah Dilindungi Berdasarkan SK Mentan No 66/Kpts/UM/1973 dan No 35/Kpts/UM/1975

6.

SK Mentan No 327/Kpts/UM/5/1978 tentang Penetapan Tambahan Jenis-Jenis Binatang Liar yang Telah Dilindungi disamping JenisJenis Binatang Liar yang Telah Dilindungi Berdasarkan SK Mentan No 421/Kpts/UM/1970, No 327/Kpts/UM/1972, No 66/Kpts/UM/273/1973, No 35/Kpts/UM/1/1975, No 90/Kpts/UM/2/1977 dan No 537/Kpts/UM/12/1977

7.

SK Mentan No 83/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung

8.

UU No 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

9.

PP No 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air

Ketentuan-ketentuan

Pokok

10. PP No 23 Tahun 1982 tentang Irigasi 11. PP No 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 12. PP No 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan 13. PP No 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 14. Kepmen PU No 458/kpts/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam Hubungan dengan Penambangan Galian Golongan C 15. Kepmen PU No 458/kpts/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam Hubungan dengan Penambangan Galian Golongan C di Daerah TK 1 Jawa Barat PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 24

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

16. SK Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. Kep49/MENKLH/6/1987 tentang Pedoman Penentuan Dampak Penting 17. SK Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Kep50/MENKLH/6/1987 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 18. SK Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. Kep51/MENKLH/6/1987 tentang Pedoman Penyusunan Studi Mengenai Dampak Lingkungan 19. SK Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. Kep52/MENKLH/6/1987 tentang Batas Waktu Penyusunan SEMDAL 20. SK Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. Kep02/MENKLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan 21. SK Menteri Kehutanan No. 500/Kpts-II/1989 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Pembangunan Kehutanan 22. UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya 23. PP No 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air 24. Keppres No 32 Tahun 1990 Pengelolaan Kawasan Lindung 25. Permen PU No 42/PRT/1990 tentang Pengelolaan Atas Air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai 26. Permen PU No 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air pada Sumber-sumber Air 27. Permen PU No 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Atas Air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai 28. Permen PU No 49/PRT/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Ijin Penggunaan Air dan atau Sumber Air 29. PP No 35 Tahun 1991 tentang Sungai 30. PP No 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 31. Kepres No 29 Tahun 1992 tentang Pembangunan Kelompok Hutan Arjuno Lalijiwo Sebagai Taman Hutan Raya PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 25

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

32. Kepres No 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional 33. Permen PU No 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai 34. Permen PU No 64/PRT/1993 tentang Raklamasi Rawa 35. UU No 5 Tahun 1994 Keanekaragaman Hayati

tentang

Konvensi

PBB

mengenai

36. UU No 6 Tahun 1994 tentang Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim 37. SK Menhut No 167/Kpts-II/1994 tentang Sarana dan Prasarana PPA di Kawasan Pelestarian Alam 38. SK Menhut No 218/Kpts-II/1994 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 39. SK Menhut No 26/Kpts-II/1994 tentang Pemanfaatan Jenis Kera Ekor Panjang Beruk dan Ikan Arwana untuk Keperluan Eksport 40. SK Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-12/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan 41. SK Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-14/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 42. SK Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) No. Kep-056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting 43. SK Menhut No 260/Kpts-II/1995 tentang Petunjuk tentang Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan 44. SK Menhut No 276/Kpts-II/1995 tentang Pembangunan Stasiun Pengamat Arus Sungai di Areal Pengusahaan Hutan 45. SK Menhut No 28/Kpts-II/1995 tentang Pendayagunaan Satwa Gajah Binaan dari Pusat Latihan Gajah pada perusahaan Pemegang HPH dan/atau HPHTI di Wilayah Sumatera 46. SK Menhut No 280/Kpts-II/1995 tentang Pedoman Rehabilitasi Orang Utan ke Habitat Alamnya atau ke Dalam Kawasan Hutan PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 26

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

47. SK Menhut No 305/Kpts-II/1995 tentang Perubahan SK Menhut No 218/Kpts-II/1994 tentang AMDAL Pembangunan Hutan 48. SK Menhut No 464/Kpts-II/1995 tentang Pengelolaan Hutan Lindung 49. SK Menhut No 58/Kpts-II/1996 tentang Perubahan SK Mentan No 54/kpts/UM/II/1972 jo SK Menhut No 261/Kpts-IV/1990 tentang Pohon-Pohon di Dalam Kawasan Hutan Yang Dilindungi 50. SK Menhut No 591/Kpts-II/1996 tentang Tata Cara Permohonan Pemberian dan Pencabutan Ijin Taman Buru 51. SK Menhut No 592/Kpts-II/1996 tentang Tata Cara Permohonan Pemberian dan Pencabutan Ijin Kebun Buru 52. SK Menhut No 616/Kpts-II/1996 tentang Pengawasan Perburuan Satwa Buru 53. SK Menhut No 618/Kpts-II/1996 tentang Tata Cara Pengendalian Peledakan Populasi Satwa Liar yang Tidak Dilindungi 54. SK Menhut No 771/Kpts-II/1996 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dari Alam maupun dari Hasil Penangkaran 55. UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 56. SK Menhut No 350/Kpts-II/1997 tentang Penetapan Kakatua Kecil Jambul Kuning Sebagai Satwa yang Dilindungi 57. SK Menhut No 519/Kpts-II/1997 tentang AMDAL, Upaya pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan 58. SK Menhut No 543/Kpts-II/1997 tentang Surat Ijin Berburu dan Tata Cara Memperoleh Ijin Berburu 59. SK Menhut No 544/Kpts-II/1997 tentang Akta Buru dan Tata Cara Memperoleh Akta Buru 60. SK Menhut No 771/Kpts-II/1997 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar di Alam maupun dari Hasil Penangkaran 61. SK Menhutbun No 44/Kpts-II/1998 tentang Pemanfaatan Potensi Kawasan Dalam Wilayah Leuser 62. SK Menhutbun No 140/Kpts-II/1998 tentang Perubahan SK Menhut No 464/Kpts-II/1995 tentang Pengelolaan Hutan Lindung PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 27

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

63. SK Menhutbun No 141/Kpts-II/1998 tentang Perubahan SK Menhut tentang Pemberian Hak Pengusahaan Pariwisata Alam pada 13 Lokasi Kawasan Pelestarian Alam di Pulau Jawa kepada Perum Perhutani 64. SK Menhutbun No 375/Kpts-II/1998 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Pelastarian Plama Nutfah di Hutan Produksi 65. SK Menhutbun No 460/Kpts-II/1998 tentang Perubahan SK Menhut No 62/Kpts-II/1998 tentang Tata Usaha Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar 66. SK Menhutbun No 602/Kpts-II/1998 tentang AMDAL, UKL, UPL Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan 67. SK Menhutbun No 62/Kpts-II/1998 tentang Tata Usaha Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Liar 68. SK Menhutbun No 682/Kpts-II/1998 tentang Penetapan Rusa Timor Sebagai Satwa Buru dan pemanfaatan Tandak Rusa Timor yang Tanggal Secara Alami di Prov. Papua 69. SK Menhutbun No 97/Kpts-II/1998 tentang Prosedur Penanganan Kebakaran Hutan 70. PP No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa 71. PP No 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 72. SK Menhutbun No 146/Kpts-II/1999 tentang Peedoman Reklamasi Bekas Tambang Dalam Kawasan Hutan 73. SK Menhutbun No 284/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Urutan Prioritas DAS 74. SK Menhutbun No 449/Kpts-II/1999 tentang Pengelolaan Burung Walet di Habitat Alam (insitu) maupun Habitat Buatan (exsitu) 75. SK Menhutbun No 460/Kpts-II/1999 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru 76. SK Menhutbun No 461/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Musim Berburu di Taman Buru dan Areal Buru

PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 28

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

77. SK Menhutbun No 622/Kpts-II/1999 tentang Menhutbun No 602/Kpts-II/1998 tentang AMDAL

Perubahan

SK

78. SK Menhutbun No 733/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Lutung Jawa Sebagai Satwa yang di Lindungi. 79. SK Menhutbun No 751/kpts-II/1999 tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Dan Pencabutan Izin Usaha Berburu Telur Penyu Hijau Dan Penyu Sisik 80. SK Menhutbun No 07 1/Kpts-II/2000 Tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha pemanfaatan Lingkungan (IUP-JL) di HP 81. SK MenLH No 03/MenLH/8/2000 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Dokumen AMDAL 82. SK Menhutbun No 104/kpts-II/2000 tentang Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar Dan Menangkap Satwa Liar. 83. PP No 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kebakaran dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan Lain 84. SK MenLH No 17/MenLH/8/2001 tentang Perubahan SK MenLH No 03/MenLH/8/2000 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Dokumen AMDAL 85. SK Menhut No 20/Kpts-II/2001 Pola Umum dan Standar serta Kreteria Rehabilitasi Hutan dan Lahan 86. SK Menhut No 255/Kpts-II/2001 Pelepasan Secara Terbatas bibit Ulat Sutera Hibrid BS-02 dan BS-04 87. SK Menhut No Pengelolaan DAS

52/Kpts-II/2001

Pedoman

Penyelenggaraan

88. SK Menhut No 1213/Kpts-II/2002 Rencana Pengelolaan TN Kayan Mentarang 89. SK Menhut No 1214/Kpts-II/2002 Pengelolaan Kolaboratif TN Kayan Mentarang 90. SK Menhut No 7211/Kpts-II/2002 tentang Pedoman penyusunan Master-Plan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (MP-RHL) Daerah 91. SK Menhut No 8205/Kpts-II/2002 tentang Pedoman Rehabilitasi di Kawasan Taman Nasional PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 29

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

92. UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air 93. Perpu No 1 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 94. PP No 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan 95. Keppres No 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan 96. Peraturan Menhut No P.12/Menhut-II/2004 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Kegiatan Pertambangan Kelola Sosial - Budaya 1.

SK Menhut No 691/Kpts-II/1991 tentang Peranan Pemegang HPH dalam Pembinaan Masyarakat di Dalam dan Sekitar Hutan

2.

UU No 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

3.

SK Menhut No 251/Kpts-II/1993 tentang Ketentuan Pemungutan Hasil Hutan Oleh Masyarakat Hukum Adat atau Anggotanya di Dalam Areal HPH

4.

SK Menhut No 480/Kpts-II/1993 tentang Penanganan Perambahan Hutan dan Perladangan Berpindah

5.

SK Menhut No Kemasyarakatan

6.

SK Menhut No 69/Kpts-II/1995 tentang Kewajiban Pemegang HPH dan HPHTI dalam PMDH

7.

SKB Menhut No 147/MEN/1995 tentang Pembangunan Transmigrasi Hutan Rakyat

8.

SK Menhut No 12/Kpts-II/1996 tentang Kewajiban pemegang HPH Menyediakan dan Menjual Sebagian Hasil Produksi Untuk Keperluan Pembangunan Daerah dan/atau Masyarakat

9.

SK Menhut No 363/Kpts-II/1996 tentang Uji Coba dan Alih IPTEK Pedoman Survey Sosial Ekonomi Kehutanan Indonesia

622/Kpts-II/1995

tentang

Pedoman

Hutan

10. SK Menhut No 316/Kpts-II/1997 tentang Kewajiban Pemegang Ijin Pemanfaatan kayu (IPK) Menyediakan dan Menjual Sebagian Hasil Produksinya untuk Keperluan Masyarakat

PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 30

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

11. SK Menhut No 523/Kpts-II/1997 tentang PMDH oleh Pemegang HPH dan Pemegang HPHTI 12. SK Kepala Bapedal No 124/12/1997 tentang Panduang Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL 13. SK Menhutbun No 677/Kpts-II/1998 tentang HKm 14. SK Menhutbun No 317/Kpts-II/1999 tentang Hak Pemungutan Hasil Hutan Masyarakat Hukum Adat Pada Areal HP 15. SK Menhutbun No 318/Kpts-II/1999 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pengusahaan Hutan 16. SK Menhutbun No 685/Kpts-II/1999 tentang Hkm 17. SK Menhut No Kemasyarakatan

31/Kpts-II/2001

Penyelenggaran

Hutan

18. SK Menhut No P.01/Menhut-II/2004 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan atau Sekitar Hutan Dalam rabgka Social Forestry 19. Peraturan Menhut No P.12/Menhut-II/2004 tentang Pencabutan SK Menhut No 523/Kpts-II/1997 tentang PMDH oleh Pemegang HPH dan Pemegang HPHTI dan SK Menhut No 165/Kpts-II/1998 tentang Biaya Satuan PMDH bagi Pemegang HPH 6.3.

PERATURAN PERUNDANGAN MANAJEMEN KELEMBAGAAN

KEHUTANAN

BIDANG

Peraturan perundang-undangan bidang manajemen kelembagaan merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan pengaturan kelembagaan yang meliputi tiga aspek, yaitu aspek organisasi pelaksana, aspek SDM dan aspek pendanaan. Melalui peraturan ini diharapkan tercipta tertib organisasi, tertib SDM dan tertib pendanaan. Di bawah ini disajikan berbagai peraturan yang terkait dengan bidang manajemen kelembagaan yang meliputi peraturan terkait organisasi kehutanan, Sumberdaya Manusia dan Pendanaan Kehutanan. Organisasi Kehutanan 1.

PP No 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan di lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat Kepada Daerah-Daerah Swatantra Tk I

PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 31

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

2.

PP No 17 Tahun 1961 tentang Pembentukan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara (BPU Perhutani)

3.

PP No 18 – 30 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara di Jatim, Jateng, Sumsel, Riau, Sumut, Aceh, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulsel, Maluku

4.

PP No 27 Tahun 1964 tentang Pembentukan Perhutani Kalimantan Timur

5.

PP No 6 Tahun 1968 tentang Penarikan Urusan Kehutanan dari Daerah Kebupaten ke Provinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur

6.

PP No 12 Tahun 1969 tentang Pengalihan Bentuk Perhutani di Luar Jawa Sebagai Persero

7.

SK Mentan No 284/Kpts/Org/8/1969 tentang Susunan Organisasi Departemen Pertanian

8.

SM Mentan No 168/Kpts/Org/4/1971 mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja Dirjen Kehutanan

9.

PP No 15 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara

10. PP No 21 Tahun 1972 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara di Kalimantan Timur Menjadi Persero 11. Keppres No 25 Tahun Departemen Pertanian

1974

tentang

Susunan

Organisasi

12. SK Mentan No 190/Kpts/Org/7/1975 tentang Pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 13. SK Mendagri No 363/1977 tentang Pembentukan Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I 14. PP No 2 Tahun 1978 tentang Penambahan Unit Produksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara 15. SK Mentan No 31/Kpts/Um/1/1978 tentang Pembentukan MPI 16. SK Mentan No 429/Kpts/Org/7/1978 tentang Pembentukan BKSDA 17. SK Mentan No 430/Kpts/Org/7/1978 tentang Pembentukan BLK

PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 32

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

18. SK Mentan No 405/Kpts/Um/6/1979 mengatur mengenai pembentukan team koordinasi pelaksanaan kebijakan penyediaan kayu untuk dalam negeri 19. SK Mentan No 336/Kpts/Um/5/1980 tentang perubahan SK Mentan No 405/Kpts/Um/6/1979 mengatur mengenai pembentukan team koordinasi pelaksanaan kebijakan penyediaan kayu untuk dalam negeri Keppres No 45/M/1983 tentang Kabinet Pembangunan IV (Departemen Kehutanan dihidupkan kembali) 20. SK Menhut No 20/Kpts-II/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dephut 21. SK Menhut No 21/Kpts-II/1983 tentang Organisasi dan tata Kerja Staf Ahli di Lingkungan Dephut 22. SK Menhut No 34/Kpts-II/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dephut di Provinsi 23. SK Menhut No 68/Kpts-II/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja SKMA 24. SK Menhut No 98/Kpts-II/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja BRLKT 25. SK Menhut No 99/Kpts-II/1983 tentang Masyarakat Perhutanan Indonesia 26. Keppres No 15 Tahun Departemen Kehutanan

1984

tentang

Susunan

Organisasi

27. SK Menhut No 036/Kpts-II/1984 tentang Pola Program Hubungan Masyarakat di Lingkungan Dephut 28. SK Menhut No 93/Kpts-II/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja BIPHUT 29. SK Menhut No 94/Kpts-II/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja BLK 30. SK Menhut No 95/Kpts-II/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Kehutanan 31. SK Menhut No 96/Kpts-II/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Taman Nasional

PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 33

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

32. SK Menhut No 97/kpts-II/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Persuteraan Alam 33. SK Menhut No 98/Kpts-II/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Pengelolaan DAS 34. SK Menhut No 99/Kpts-II/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Reboisasi 35. SK Menhut No 100/Kpts-II/1984 tentang organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Pembenihan 36. SK Menhut No 101/Kpts-II/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi dan Sertifikasi Hasil Hutan 37. SK Menhut No 102/Kpts-II/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Produksi dan Pengujian Benih 38. SK Menhut No 379/Kpts-II/1985 tentang Tata Hubungan Kerja Instansi Kehutanan di Daerah 39. PP No 36 Tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) 40. SK Menhut No 334/Kpts-II/1986 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan Pejabat Penagih SPP IHH dan Pejabat Pemungut IHH kepada Kanwil Dephut 41. SK Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. Kep53/MENKLH/1987 tentang Pedoman Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi Amdal 42. SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16/MENPAN/1988 tentang Pembentukan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan 43. SK Menhut No 116/Kpts-II/1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan 44. SK Menpan No. 131/MENPAN/1989 tentang Pembentukan Jabatan Fungsional Jagawana 45. SK Menhut No 701/Kpts-II/1989 Perlebahan Nasional

tentang

Badan

Pembinaan

46. SK Menhut No Persuteraan Alam

tentang

Badan

Pembinaan

702/Kpts-II/1989

PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 34

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

47. SK Menhut & Mendagri No 679A/Kpts/1989 dan 67/1989 tentang Gerakan Penghijauan Nasional 48. PP No 5 Tahun 1990 tentang Perum Jasa Tirta 49. PP No 42 tahun 1990 tentang Perum Otorita Jatiluhur 50. Keppres No 23 Tahun 1990 tentang Badan Pengendali Dampak Lingkungan 51. SK Menpan No. 123/menpan/1990 tentang Pembentukan Jabatan Fungsional Teknisi Kehutanan 52. SK Menhut No 77/Kpts-II/1990 tentang Penugasan Kepada Dirjen PHPA dan Kakanwil Dephut Propinsi untuk Memberi Ijin Survey Bahan Galian Tambang di Dalam Kawasan Hutan 53. SK Menhut No. 034/Kpts-II/1990 mengatur mengenai Pengalihan kedudukan BRLKT wilayah V dari Solo ke Semarang dan BRLKT Wilayah VI dari Malang ke Surabaya 54. SK Menhut No 195/Kpts-II/1990 tentang Perubahan SK Menhut No 68/Kpts-II/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja SKMA. SK ini berubah lagi dengan keluarnya SK Menhut No 630/Kpts-II/1992 55. SK Menhut No 231/Kpts-II/1990 Pertimbangan Permohonan HPHTI

tentang

Pembentukan

Tim

56. SK Menhut No. 694/Kpts-II/1990 mengatur mengenai Pembentukan BKSDA Wilayah IV berkedudukan di Surabaya dengan wilayah kerja mencakup Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta 57. SK Menhut No 774/Kpts-II/1990 tentang Pedoman Pembakuan Prasarana dan Sarana di Lingkup Dephut 58. SK Menhut No. 1048/Kpts-II/1992 Mengatur mengenai penambahaan BTPDAS di Ujung Pandang 59. SK Menhut No 117/Kpts-II/1991 tentang Pembinaan Wilayah di Bidang Kehutanan 60. SK Menhut No. 141/kpts-II/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja BISHH 61. SK Menhut No 144/Kpts-II/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKSDA PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 35

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

62. SK Menhut No. 145/Kpts-II/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja BRLKT 63. SK Menhut No. 169/Kpts-II/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Reboisasi 64. SK Menhut No. 170/Kpts-II/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Perbenihan 65. SK Menhut No. 171/Kpts-II/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Pengelolaan Batas 66. SK Menhut No 216/Kpts-II/1991 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Kerja Lingkup Dephut 67. SK Menhut No 255/Kpts-II/1991 tentang Tata Cara Pedoman Teknis Pembentukan Perusahaan Patungan Dalam Rangka Kerjasama Pengusahaan HTI 68. SK Menhut No 577/Kpts-II/1991 tntang Pelimpahan Wewenang Kepada Kakanwil Dephut untuk dan Atas nama Menhut Menerbitkan Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Konservasi yang Tidak Dibebani HPH dengan Luas Maksimal 100 ha. 69. SK Menhut No. 096/Kpts-II/1992 mengatur mengenai Penambahan 2 Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, yaitu TN Kerinci Seblat di Jambi dan TN Bro Tengger Semeru di Malang 70. PP No 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II 71. SK Menhut No 402/Kpts-II/1992 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Pembina Wilayah di Bidang Kehutanan 72. SK Menhut No 403/Kpts-II/1992 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pembentukan Perusahaan Patungan Dalam Rangka Kerjasama Pengusahaan HTI 73. SK Menhut No 680/Kpts-II/1992 tentang Tambahan Persyaratan Bagi Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Pemohon HPH 74. Keppres No 75 tahun 1993 tentang Koordinasi pengelolaan Tata Ruang Nasional 75. SK Menhut No 10/Kpts-II/1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Jagawana PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 36

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

76. Kepmen PU No 98/Kpts/1993 tentang Organisasi Keamanan Bendungan 77. SK Menhut No 267/Kpts-II/1993 Pertimbangan Permohonan HPHTI

tentang

Pembentukan

Tim

78. SK Menhut No 534/Kpts-II/1993 tentang Tim Penilai Studi Kelayakan HTI 79. SK Menhut No 640/Kpts-II/1993 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BKSDA 80. SK Menhut No 641/Kpts-II/1993 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BRLKT 81. SK Menhut No 642/Kpts-II/1993, Tentang Organisasi dan Tata Kerja BTR 82. SK Menhut No 677/Kpts-II/1993 tentang Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Sumberdaya Manusia Kehutanan 83. Keppres No 77 Tahun 1994 tentang Badan pengendali Dampak Lingkungan 84. SK MenLH No 15/MenLH/3/1994 tentang Pembentukan Komisi AMDAL Terpadu 85. SK Menhut No 100/Kpts-II/1994 Persuteraan Alam Nasional

tentang

Badan

Pembinaan

86. SK Menhut No 20/Kpts-II/1994 tentang Penyempurnaan Tim Pengkajian Tata Ruang Dephut 87. SK Menhut No 25/Kpts-II/1994 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penangkaran Satwa Liar dan Hasilnya 88. SK Menhut No 53/Kpts-II/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Pemuliaan Benih Tanaman Hutan 89. SK Menhut No 56/Kpts-II/1994 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Dirut Peum Perhutani atau Kakanwil Dephut untuk dan Menerbitkan Surat Persetujuan Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Keperluan Tertentu 90. SK Menhut No 273/Kpts-II/1994 tentang Pembentukan Komisi Pusat AMDAL Dephut PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 37

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

91. SK Menhut No 276/Kpts-II/1994 Perlebahan Nasional

tentang

Badan

Pembinaan

92. SK Menhut No 390/Kpts-II/1994 tentang Panitia Kerja Penanganan Masalah Kehutanan yang Berkaitan dengan Masalah Pertanahan 93. Kepres No 22 Tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Hutan Terpadu 94. SK Menhut No 34/Kpts-II/1995 tentang Penilaian Areal HPH yang Perusahaan Industri Pengolahan Kayu Hutannya akan Melalui Penawaran Umum Saham (go public) 95. SK Menhut No 44/Kpts-II/1995 tentang Perusahaan BUMN di Lingkungan Dephut

Pedoman

Laporan

96. SK MenLH No 55/MenLH/8/1995 tentang AMDAL Regional 97. SK Menhut No 167/Kpts-VI/1995 tentang Pembentukan Panitia Kerja Tetap Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya 98. SK Menhut No 188/Kpts-II/1995 tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan Nasional 99. SK Menhut No 339/Kpts-II/1995 tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 100. SK Menhut No 375/Kpts-II/1995 tentang Kedudukan dan Tata Kerja Penyuluhan Kehutanan 101. SK Menhut No 28/Kpts-II/1996 tentang Pembentukan Badan Konsultasi Orang Utan 102. Kepres No 80 Tahun 1996 tentang Pembangunan Kelompok Hutan Sisinemi Sasan Sebagai Taman Hutan Raya Prof.Ir. Herman Yohanes 103. SK Menhut No 90/Kpts-II/1996 tentang Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan (TPP) DR dan IHH 104. SK Menhut No 172/Kpts-II/1996 tentang Penunjukan BUMN Lingkup Dephut untuk Melaksanakan Pekerjaan Proyek bidang Rehabilitasi Hutan/reboisasi dan Pembangunan Hutan Kemasyarakatan 105. SK Menhut No 182/Kpts-II/1996 tentang Tim Pertimbangan Banding atas Sanksi Pelanggaran di Bidang Exsploitasi Hutan, TUK, IHH dan atau DR PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 38

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

106. SK Menhut No 187/Kpts-II/1996 tentang Mekanisme Penilaian Hasil Studi AMDAL HPHTI 107. SK Menhut No 323/Kpts-II/1996 tentang Pembakuan Prasaran dan Sarana Balai latihan Kehutanan dan SKMA 108. SK Menhut No 380/Kpts-II/1996 tentang Pedoman Pembentukan Perusahaan Patungan Bidang Pengusahaan Hutan Pada Areal Eks HPH 109. SK Menhut No 615/Kpts-II/1996 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan kepemilikan dan Keterkaitan HPH dengan IPKH 110. SK Menhut No 764/Kpts-II/1996 Perlebahan Nasional

tentang

Badan

Pembinaan

111. SK Menhut No 185/Kpts-II/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Taman Nasional dan Unit TN 112. SK Menhut No 520/Kpts-II/1997 tentang Pembentukan Komisi Pusat AMDAL Dephut 113. SK Menhut No 787/Kpts-II/1997 tentang Tim Pengusul Pohon Nasional 114. Keppres No 196 Tahun 1998 tentang BAPEDAL 115. Keppres No 62/M Tahun 1998 mengatur mengenai penggabungan bidang tugas kehutanan dengan perkebunan dalam satu wadah yaitu Departemen Kehutanan dan Perkebunan 116. Keppres No. 196 Tahun 1998 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 117. SK Menhutbun No 202/Kpts-II/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman Hutan 118. SK Menhutbun No 203/Kpts-II/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja BRLKT 119. SK Menhutbun No 204/Kpts-II/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKSDA dan Unit KSDA 120. SK Menhutbun No 460/Kpts-II/1998 tentang Pembentukan Tim Antar Departemen Pembahasan rancangan UU Pengganti UU No 5 Tahun 1967 PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 39

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

121. SK Menhutbun No 479/Kpts-II/1998 tentang Lembaga Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar 122. SK Menhutbun No 521/Kpts-II/1998 tentang Pembentukan Komite Reformasi Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan (Komite RPKP) 123. SK Menhutbun No 546/Kpts-II/1998 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Hutan dan Hasil Pekebunan 124. SK Menhutbun No 578/Kpts-II/1998 tentang Pembentukan Tim Antar Departemen Pembahasan RPP Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan 125. SK Menhutbun No 579/Kpts-II/1998 tentang Pembentukan Tim Antar Departemen tentang Peran Serta Rakyat dalam KSDAH dan Ekosistemnya 126. SK Menhutbun No 621/Kpts-II/1998 tentang Penunjukan Perum Perhutani untuk Melaksanakan Pekerjaan Proyek Padat Karya Sektor Kehutanan Bidang Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan 127. SK Menhutbun No 719/Kpts-II/1998 tentang Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang HTI 128. SK Menhutbun No 754/Kpts-II/1998 tentang pembentukan Komisi Pusat AMDAL 129. SK Menhutbun No 1116/Kpts-II/1998 tentang Pembentukan Regu Kerja Penyusun RUU Penyempurnaan UU No 5 tahun 1967 130. UU N0 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 131. PP No 53 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) 132. Keppres No 48 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform 133. SK Menhutbun No 102/Kpts-II/1999 tentang Penambahan Anggota Tim Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Dephutbun 134. SK Menhutbun No 138/Kpts-II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dephutbun

PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 40

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

135. SK Menhutbun No 142/Kpts-II/1999 tentang Tim Pengembangan Pengusahaan Pariwisata Alam pada Perum Perhutani 136. Kepres No 172 Tahun 1999 tentang Penataan Kembali Tugas dan Fungsi Departemen Pertanian, dan Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 137. Kepres No 175 Tahun 1999 tentang Pencabutan Kepres No 172 Tahun 1999 Penataan Kembali Tugas dan Fungsi Departemen Pertanian, dan Departemen Kehutanan dan Perkebunan 138. SK Mendagri No 36A/1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kehutanan Daerrah TK II 139. SK Menhutbun No 149/Kpts-II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Eksploitasi Hutan, Pengujian Hasil Hutan serta Loka Eksploitasi Hutan dan Pengujian Hasil Hutan 140. SK Menhutbun No 160/Kpts-II/1999 tentang Pembentukan Forum Koordinasi HKm 141. SK Menhutbun No 170/Kpts-II/1999 tentang Pembentukan Tim Pengkaji dan Perumus rusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan yang Direkomendasikan dan Didesentralisasikan kepada Daerah 142. SK Menhutbun No 425/Kpts-II/1999 Penawaran dan Pelelangan HPH

tentang

Tim

Persiapan

143. SK Menhutbun No 438/Kpts-II/1998 tentang Panitia Pelaksana Penawaran dan Pelelangan HPH 144. SK Menhutbun No 466/Kpts-II/1999 tentang Tim Evaluasi Proses Pencairan DR untuk Kepentingan Pembangunan HTI 145. SK Menhutbun No 613/Kpts-II/1998 tentang Pembentukan Tim Tetap Perdagangan Lintas Batas Indonesia - Malaysia 146. SK Menhutbun No 623/Kpts-II/1999 tentang Pembentukan Komisi Pusat AMDAL Dephutbun 147. SK Menhutbun No 646/Kpts-II/1999 tentang Tim Penanganan Budidaya Tanaman Perkebunan Pada Kawasan HKm 148. SK Menhutbun No 729/Kpts-II/1999 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Kriteria Kewenangan Bidang Konservasi Perairan dan laut yang Dapat dilaksanakan oleh Pemda PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 41

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

149. SK Menhutbun No 755/kpts-II/1999 tentang Perubahan Keputusan Menhutbun No 154/Kpts-Iv/1999 Tentang Tim Perumus Insentif Dalam Rangka Penerapan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL)Oleh HPH/HPH Unit Manajement (UM) 150. PP No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi Sebagai Daerah otonom 151. Keppres No 63 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional 152. Kepres No 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendali Dampak Lingkungan 153. Keppres No 234/M Tahun 2000 mengatur mengenai bidang tugas Menteri Muda Kehutanan di Bawah Departemen Pertanian 154. Keppres No 289/M 2000 mengatur mengenai pemisahan kembali Departemen Kehutanan dengan Departemen Pertanian 155. Keppres No 80 Tahun 2000 tentang Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan 156. Keppres No 84 Tahun 2000 tentang Perubahan Keppres No 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah 157. SK Menhut No 002/kpts-II/2000 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dephutbun 158. SK Menhutbun No 05.1/Kpts-II/2000 tentang Pemberian Kewenangan Dalam Hal Pengurusan Ijin dan Penyelenggaraan Kehutanan Daerah 159. SK Menhutbun No 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman 160. SK Menhutbun No 63/Kpts-II/2000 tentang Tata Hubungan Kerja Instansi Kehutanan dan Perkebunan di Wilayah dengan Unit Perum Perhutani 161. SK Kepala Bapedal No. 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 162. Kepres No 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air

PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 42

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

163. Keppres No 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Pertanahan 164. SK Menhut No 176/Kpts-II/2001 Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan asparis Dephut 165. SK Menhut No 203/Kpts-II/2001 Pencabutan keputusan Menhutbun No. 623/Kpts-II/1999 tentang pembentukan komisi Pusat AMDAL Dephutbun 166. SK Menhut No 2058/Kpts-II/2001 Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Pengambilan dan atau Pengangkutan Sempel berupa Satwa Liar dan atau Hasil daripada untuk kepentingan Penelitian kepada Dirjen PHKA 167. SK Menhut No 66/Kpts-II-kum/2001 tentang Organisasi Pengelolaan Majalah Hutan 168. SK Menhut No 86/Kpts-II/2001 Penunjukan Perum Perhutani sebagai Pengelola Hutan di Propinsi NTB dan NTT 169. SK Menhut No 91/Kpts-II/2001 Pembentukan Perum Perhutani sebagai Pelaksana Pembangunan HTI dan Hutan kemasyarakatan di Propinsi NTB, NTT dan Timtim 170. SK Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara No 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya 171. SKB Memperindag dan Menhut No 803/MPP/Kep/12/2002; No 10267/Kpts-II/2002 tentang Pembentukan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) 172. SK Menhut 2734/Kpts-II/2002 Pedoman Penyusunan Prosedur Kerja lingkup Dephut 173. SK Menhut No 3777/Kpts-II/2002 Nama-nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural lingkup Dephut 174. SK Menhut No 6173/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan 175. SK Menhut No 6174/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja SKMA

PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 43

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

176. SK Menhut No 6175/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian dan Pengembangan Satwa Primata 177. SK Menhut No 6176/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian dan Pengembangan Hutan Munsoon 178. SK Menhut No 6177/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu 179. SK Menhut No 6186/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Taman Nasional 180. SK Menhut No 6187/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKSDA 181. SK Menhut No 6188/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan 182. SK Menhut No 6341/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Penguji hasil Hutan 183. SK Menhut No 6420/Kpts-II/2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penilaian Lembaga Penilai Indipenden (LPI) Mampu 184. SK Menhut No 663/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman Hutan 185. SK Menhut No 664/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Persuteraan Alam 186. SK Menhut No 665/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan DAS 187. SK Menhut No 6652/Kpts-II/2002 tentang Penugasan Penilaian dan Pengesahan RKT IUPHHK pada Hutan Alam Atau Hutan Tanaman 188. SK Menhut No 733/Kpts-II/2002 tentang Pencabutan SK Menhut No 34/kpts-II/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dephut 189. SK Menhut No 8206/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Standar Penyuluhan Kehutanan 190. SK Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara Nor 54/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya, sebagai revisi dari Jabatan Fungsional Teknisi Kehutanan PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 44

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

191. SK Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara No 55/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya, sebagai revisi dari Jabatan Fungsional Jagawana 192. SK Menhut No 26/Kpts-II/2003 Restrukturisasi HTI

tentang

Pembentukan

Pokja

193. SK Menhut No 292/Kpts-II/2003 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dan Atau Bukan Kayu Di Hutan Produksi Dengan Koperasi 194. UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 195. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 196. SK Menhut No 332/Menhut-IV/2004 tentang Pembentukan Tim Kerja Pengembangan Sistem Prediksi Potensi dan Produksi Tahunan pada HP 197. Peraturan Menhut No P 02/Menhut-V/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Tahun 2004 198. Peraturan Menhut No P 03/Menhut-V/2004 tentang Pedoman dan Petunjuk Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Tahun 2004 Sumberdaya Manusia Kehutanan 1.

SK Menhut No 116/Kpts-II/1984 tentang Pendidikan dan Latihan Pegawai Kehutanan

2.

SK Menhut 121/Kpts-II/1984 tentang Pendelegasian Wewenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dephut

3.

SK Menhut No 416/Kpts-II/1990 tentang Pedoman Tugas Belajar Pegawai Lingkup Dephut untuk Mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana Latihan di Luar Negeri

4.

SK Menhut No 214/Kpts-II/1991 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Mutasi Kepegawaian Lainnya PNS Lingkup Dephut

PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 45

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

5.

SK Menhut No 272/Kpts-II/1991 tentang Kurikulum SKMA

6.

SK Menhut No 684/Kpts-II/1991 tentang Penetapan Kurikulum Pendidikan Dasar Jagawana

7.

SK Menhut No 883/Kpts-II/1992 tentang Pedoman Penyuluh Kehutanan

8.

Keppres No 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing

9.

Permen PU No 65/PRT/1993 tentang Penyuluhan Sungai

10. SK Menhut No 323/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Pengadaan Pendidikan dan Pelatihan Jagawana 11. SK Menhut No 282/Kpts-II/1995 tentang Pelatihan SDM Kehutanan 12. SK Menhut No 113/Kpts-II/1996 tentang Pembentukan Forum Koordinasi dan Konsultasi Penyuluhan Kehutanan 13. SK Menhut No 603/Kpts-II/1996 Penyuluhan Kehutanan

tentang

Penyelenggaraan

14. PP No 62 Tahun 1998 tentang penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah 15. SK Menhutbun No 852/Kpts-II/1999 tentang Pola Peningkatan Kualitas SDM Kehutanan dan Perkebunan

Kemitraan

16. SK Menhutbun No 853/kpts-II/1999 tentang Pendayagunaan Fasilitas Pendidikan Dan Pelatihan Dan Biaya Pendidikan Dan Pelatihan Pada Pusat Diklat Kehutanan Dan Perkebunan Blk 17. SK Menhut No 83/Kpts-II-kum/2001 Penukaran dan Penetapan Honorarium Tenaga Pelaksana Pembinaan Kesehatan (TPPK) Pegawai pada Dephut 18. SK Menhut No 123/Kpts-II/2001 tentang Pembentukan Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan 19. AK Menhut NO 132Menhut-II/2004 tentang Pedoman Umum Penyuluhan Kehutanan Pendanaan Kehutanan 1.

UU No 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing

2.

UU No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 46

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

3.

PP No 22 Tahun 1967 tentang Iuran hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan

4.

UU No 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

5.

SK Mentan No 2/1/1968 tentang Penetapan Besarnya Jumlah IHH dan IHPH

6.

SK Menteri Pertanian No. 369 tahun 1972 tentang Penetapan Besarnya Iuran Hasil Hutan

7.

SK Mentan 98/Kpts/DJ/I/1976 tentang Penetapan Berdasarkan IHH dan IHH Tambahan Jenis Kayu Besi-Lesi

8.

PP No 21 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas PP No 22 Tahun 1967 tentang Iuran hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan

9.

Keppres No 58 Tahun 1977 tentang Dana Simpanan Wajib Pemegang HPH dan Eksportir Kayu

10. SK Mentan No 710/Kpts/Ekku/12/1977 tentang Penetapan Besarnya Dana Simpanan Wajib Bagi HPH dan Eksportir Kayu 11. PP No 29 Tahun 1978 tentang Perubahan Besarnya Pajak Ekspor Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 Yang Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1976 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1978 12. PP No 31 Tahun 1979 tentang perubahan Besarnya Pajak Ekspor Sebagaimana Dimaksud dalam PP Nomor 16 Tahun 1970 yang Diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 1976, PP No. 1 Tahun 1978 dan PP Nomor 29 Tahun 1978 13. SK Mentan No 295/Kpts/Um/5/1979 tentang Persyaratan Pengambilan Dana Simpanan Wajib Pemegang HPH dan Eksportir Kayu 14. SK Menperindag No 371/Kp/V/1979 tentang Penetapan Harga dan Tata Niaga Kayu Bulat dan Kayu Gergajian untuk Keperluan Dalam Negeri 15. SK Mentan No 451/Kpts/Um/7/1979 tentang Tarif IHPH dan IHH 16. Keppres No 35 Tahun 1980 tentang Dana Jaminan Reboisasi 17. SM Mentan No 729/Kpts-II/1980 tentang Pengelolaan DJR dan Permudaan Hutan Areal HPH PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 47

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

18. SK Menhut No 104/Kpts-II/1984 tentang Pengenaan Pungutan terhadap Eksport Satwa Liar yang Tidak di Lindungi UU 19. SK Menhut 154/Kpts-II/1984 tentang Prosedur Penatausahaan dan Penggunaan Dana Untuk membiayai Kegiatan Dalam rangka Pemohonan dan Pelaksanaan HPH atas Beban dan Tanggungjawab Pihak ketiga 20. SK Menhut No 357/Kpts-II/1984 tentang SK 451/Kpts/Um/7/1979 tentang Tarif IHPH dan IHH

Mentan

No

21. Keppres No 77 Tahun 1985 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian IHH 22. SK Menhut No 235/Kpts-II/1985 tentang Penangguhan Menyetor DJR untuk Pembangunan HTI 23. SK Menhut No 233/Kpts-II/1985 tentang Penangguhan Kewajiban Menyetor Dana Jaminan Reboisasi dan Permudaan Hutan Untuk Pembangunan HTI 24. SK Menhut No 365/Kpts-II/1985 tentang Pelaksanaan Keppres No 55 Tahun 1985 25. SK Menhut No 426/Kpts-II/1988 tentang Penetapan Besanya IHH untuk Benih Tanaman Hutan 26. Kepres No 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi 27. Kepres No 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian IHH 28. SK Menhut No 539/Kpts-II/1990 tentang Penyisihan Dana Hasil Lelang Sebagai Dana Insentif Sebagai Pelaksanaan Hutan Terpadu 29. SK Menhut No 752/Kpts-II/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Reboisasi dalam Rangka Penyertaan Modal Pemerintah dan Pinjaman Untuk Pembangunan HTI 30. SKB Menhut dan Menkeu No 21/Kpts-II/1990 dan 931/KMK/013/1990 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyertaan Modal Pemerintah dan Pinjaman yang Berasal Dari Dana Reboisasi dan Pembangunan HTI 31. SKB Menhut dan Menkeu No 69/Kpts-II/1990 dan 456/KMK/013/1990 tentang Mekanisme Penggunaan Dana Reboisasi

PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 48

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

32. SKB Menhut dan Menkeu No 421/Kpts-II/90.931/KMK 013/1990 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyertaan Modal Pemerintah dan Pinjaman yang Berasal dari Dana Reboisasi untuk Pembangunan HTI 33. Keppres No 28 Tahun 1991 tentang Perubahan Kepres No 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi 34. Kepres No 29 Tahun 1991 tentang Perubahan Kepres No 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian IHH 35. SK Menhut No 19/Kpts-II/1991 tentang Ketentuan Penyaluran Dana Reboisasi untuk Pembangunan HTI yang Dilakukan Sendiri oleh BUMN Lingkup Dephut 36. SK Menhut No 195/Kpts-II/1991 tentang Iuran HPHTI 37. SK Menhut No 198/Kpts-II/1991 tentang Pengaturan Pembayaran IHH dan DR 38. SK Menhut No 620/Kpts-II/1991 tentang Pengenaan Sanksi dan Penyelesaian Tunggakan IHH dan DR 39. SK Menhut No 685/Kpts-II/1991 tentang Pembebasan Pembayaran IHPH dalam rangka Rehablitasi Lahan 40. SK Menhut No 839/Kpts-II/1991 tentang Penetapan Iuran HPH Tanaman Rotan 41. SK Menhut No 935/Kpts-II/1992 tentang Tata Cara Pengenaan Pembagian dan Penatausahaan Iuran HPHTI 42. Kepres No 41 Tahun 1993 tentang Perubahan Kepres No 30 Tahun 1990 Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian IHH Sebagaimana telah di Ubah dengan Kepres No 29 Tahun 1991 43. Kepres No 40 Tahun 1993 tentang Perubahan Kepres No 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah di Ubah denga Kepres No 28 Tahun 1991 44. SK Menhut No 752/Kpts-II/1993 tentang Penambahan Pasal 2 (baru) SK Menhut No 527/Kpst-II/1993 tentang Penyaluran Dana Reboisasi Dalam Rangka Penyertaan Modal Pemerintah dan Pinjaman Untuk Pembangunan HTI untuk Selama Satu Tahun

PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 49

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

45. SK Menhut No 935/Kpts-II/1992 tentang Tata Cara Pengenaan Pembagian dan Penatausahaan Iuran HPHTI 46. SK Menhut No 100/Kpts-II/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penyaluran DR Dalam Rangka Penyertaan Modal Pemerintah dan Pinjaman Untuk Pembangunan HTI Pada Perusahaan Patungan 47. SK Menhut No 271/Kpts-IV/1993 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Penyetoran dan pembagian IHH 48. SK Menhut No 272/Kpts-IV/1993 tentang Tata Cara Pengenaan Pemungutan Penyetoran Peminjaman dan Penggunaan Dana Reboisasi 49. SK Menhut No 273/Kpts-IV/1993 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan 50. SK Menhut No 274/Kpts-IV/1993 tentang Penetapan Tarif IHH Bukan Kayu 51. SK Menhut No 275/Kpts-IV/1993 tentang Penetapan Tarif IHH Kayu Bulat dan/atau Bahan Baku Serpih 52. SK Menhut No 316/Kpts-VII/1993 tentang Tata Cara Pembiayaan dan Pelaksanaan Kegiatan Permohonan serta Pelaksanan Pengukuran Batas Dalam Rangka HPH 53. SK Menhut No 363/Kpts-II/1993 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penggunaan DR untuk Kegiatan Permudaan Pemeliharaan dan Kegiatan Lainnya pada Areal eks HPH 54. SK Menhut No 527/Kpts-II/1993 tentang Penyaluran DR Dalam Rangka Penyertaan Modal Pemerintah dan Pinjaman untuk Pembangunan HTI untuk Selama Satu Tahun 55. SK Menhut No 609/Kpts-II/1993 tentang Pencabutan Pasal 2 SK Menhut No 527/Kpts-II/1993 tentang Penyaluran DR Dalam Rangka Penyertaan 56. SK Menhut No 94/Kpts-II/1993 tentang Perubahan Kembali Besarnya IHPH untuk Seluruh Indonesia 57. SK Menhut No 33/Kpts-II/1994 tentang Penyaluran DR Dalam Rangka Penyertaan Modal Pemerintah dan Pinjaman untuk Pembangunan HTI untuk Selama Satu Tahun PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 50

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

58. SK Menhut No 463/Kpts-II/1994 tentang Penyaluran DR Dalam Rangka Penyertaan Modal Pemerintah dan Pinjaman untuk Pembangunan HTI bagi Perusahaan Patungan/BUMN yang Belum Memiliki SK HPHTI (Tetap) 59. SK Menhut No 496/Kpts-II/1994 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyertaan Modal Negara RI dan Pinjaman yang Berasal dari DR Dalam Pembangunan HTI 60. SK Menhut No 58/Kpts-II/1994 tentang Perubahan Pasal 6 (7) SK Menhut No 100/Kpts-II/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penyaluran DR 61. SK Menhut No 581/Kpts-II/1994 tentang Pemberlakuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 32 tentang Akuntasi Hutan 62. SK Menhut No 33/Kpts-II/1994 tentang Penyaluran DR Dalam Rangka Penyertaan Modal Pemerintah dan Pinjaman untuk Pembangunan HTI untuk Selama Satu Tahun 63. SK Menhut No 463/Kpts-II/1994 tentang Penyaluran DR Dalam Rangka Penyertaan Modal Pemerintah dan Pinjaman Untuk pembangunan HTI Bagi Perusahaan Patungan atau BUMN yang Belum Memiliki SK HPH/HTI Tetap 64. SKB Menhut dan Menkeu No 496/Kpts-II/1994, 533/KMK/017/1994 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyertaan Modal Negara Indonesia dan Pinjaman yang Berasal dari DR dalam Pembangunan HTI 65. SK Menhut No 26/Kpts-II/1995 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penyaluran DR Dalam Rangka Penyertaan Modal Negara RI dan Pinjaman untuk Pembangunan HTI oleh Perusahaan Patungan 66. SK Menhut No 267/Kpts-II/1995 tentang Penyaluran DR Dalam Rangka Penyertaan Modal Pemerintah dan Pinjaman untuk Pembangunan HTI bagi Perusahaan patungan atau BUMN yang Belum Memiliki SK HPHTI Tetap 67. SK Menhut No 26/Kpts-II/1995 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penyaluran DR Dalam rangka Penyertaan Modal Negara RI dan Pinjaman untuk Pembangunan HTI oleh Perusahaan Patungan 68. SK Menhut No 57/Kpts-II/1996 tentang Perubahan SK Menhut No 26/kpts-II/1995 tentang Kepentingan dan Tata Cara Penyaluran DR PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 51

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Dalam rangka Penyertaan Modal Negara RI dan Pinjaman untuk Pembangunan HTI oleh Perusahaan Patungan 69. SK Menhut No 101/Kpts-V/1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penyaluran DR Dalam rangka Pinjaman untuk Usaha Tani Pesuteraan Alam kepada Mitra Usaha 70. SK Menhut No 160/Kpts-II/1996 tentang Biaya Satuan Pembangunan HTI Jenis Karet 71. SK Menhut No 345/Kpts-II/1996 tentang Perubahan SK Menhut No 195/Kpts-II/1991 tentang Iuran HPHTI 72. SK Menhut No 346/Kpts-II/1996 tentang Perubahan SK Menhut No 935/kpts-II/1992 tentang Tata Cara Pengenaan Pembagian dan Penatausahaan Iuran HPHTI 73. SK Menhut No 358/Kpts-II/1996 tentang Perubahan SK Menhut No 271/kpts-II/1993 tentang Tata Cara Pemungutan Penyetoran dan Pembagian Iuran Hasil Hutan 74. SK Menhut No 359/Kpts-II/1996 tentang Perubahan SK Menhut No 272/Kpts-IV/1993 tentang Tata Cara pemungutan Penyetoran Penyimpanan dan Penggunaan DR 75. SK Menhut No 375/Kpts-II/1996 tentang Tata Cara Penyaluran DR Dalam rangka Penyertaan Modal Negara RI dan Pinjaman untuk Pembangunan HTI oleh Perusahaan Patungan 76. SK Menhut No 381/Kpts-II/1996 tentang Perubahan SK Menhut No 166/Kpts-II/1991 tentang Pedoman Pengurusan Keuangan Dana Pemerintah lainnya Pada Dephut 77. SK Menhut No 413/Kpts-II/1996 tentang Penetapan Standar Biaya Pembangunan HKm dan Rehabilitasi Hutan Lindung dengan Sumber Dana Pemerintah lainnya (DPL) yang Dilaksanakan oleh BUMN atau Pihak Ketiga 78. SK Menhut No 605/Kpts-II/1996 tentang Penetapan Tarif IHH Kayu dan bahan baku Serpih untuk Seluruh Indonesia Periode 1 Oktober 1996 s/d 31 Maret 1997 79. SK Menhut No 606/Kpts-II/1996 tentang tentang Penetapan Tarif IHH Bukan Kayu untuk Seluruh Indonesia Periode 1 Oktober 1996 s/d 31 Maret 1997 PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 52

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

80. SK Menhut No 658/Kpts-II/1996 tentang Perubahan SK Menhut No 442/Kpts-II/1990 tentang Pengenaan Iuran Menangkap atau Mengambil dan mengangkat Satwa Liar dari Tumbuhan Alam yang tidak Dilindungi Undang-Undang baik di Dalam Negeri maupun ke Luar Negeri serta Iuran Jarahan Satwa Buru 81. SK Menhut No 690/Kpts-II/1996 tentang Pagu Kredit Usaha Hutan Rakyat dan Pagu Kredit Usaha Tani Persuteraan Alam 82. UU No 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 83. PP No 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Negara Bukan Pajak 84. Kepres No 24 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Kepres No 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa kali di Ubah, Terakhir dengan Kepres No 40 Tahun 1993 85. Kepres No 53 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Kepres No 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa kali di Ubah, Terakhir dengan Kepres No 24 Tahun 1997 86. PP No 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumberdaya Hutan 87. PP No 52 Tahun 1998 tentang Perubahan PP No 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Negara Bukan Pajak 88. Kepres No 32 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Kepres No 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa kali di Ubah, Terakhir dengan Kepres No 53 Tahun 1997 89. SK Menhut No 304/Kpts-II/1997 tentang Pembagian Dana Hasil Lelang Kayu 90. SK Menhut No 49/Kpts-II/1997 tentang Pendanaan dan Usaha Hutan Rakyat 91. SK Menhut No 50/Kpts-II/1997 tentang Pendanaan dan Usaha Tani Persuteraan Alam 92. PP No 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan 93. Kepres No 67 Tahun 1998 tentang Perubahan Kepres No 30 Tahun 1990 Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian IHH Sebagaimana PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 53

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Telah Beberapa kali Diubah, Terakhir dengan Kepres No 41 Tahun 2993 94. SK Menhutbun No 165/Kpts-II/1998 tentang Biaya Pembinaan Masyarakat Desa Hutan bagi Pemegang HPH

Satuan

95. SK Menhutbun No 93/Kpts-II/1998 tentang Perubahan SK Menhut No 375/Kpts-II/1996 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Reboisasi Dalam Rangka Penyertaan Modal negara RI dan Pinjaman untuk Pembangunan HTI oleh Perusahaan Dephut 96. UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah 97. PP No 74 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan 98. PP No 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas PP No 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan 99. SK Menhutbun No 220/Kpts-II/1999 tentang Besarnya PSDH Per Satuan Hasil Hutan Kayu 100. SK Menhutbun No 643/Kpts-II/1999 tentang Pemberlakuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 32 tentang Akuntansi Kehutanan 101. SK Menhutbun No 673/Kpts-II/1999 tentang Perubahan SK Menhutbun No 220/Kpts-II/1999 tentang Besarnya PSDH per Satuan Hasil Hutan Kayu 102. SK Menhutbun No 700/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Kembali Besarnya IHPH untuk Seluruh Indonesia 103. SK Menhutbun 858/kpts-II/1999 tentang Besarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Per Satuan Hasil Hutan Kayu 104. SK Menhutbun 859/kpts-II/1999 tentang Besarnya Privisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Per Satuan Hasil Hutan Bukan Kayu 105. SK Menhutbun 889/kpts-II/1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Menhutbun No 700/Kpts-Ii/1999 Tentang Penetapan Besarnya IHPH Untuk Seluruh Indonesia PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 54

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

106. SK Menhutbun No 961/kpts-II/1999 tentang Pendanaan Dan Usaha Hutan Rakyat Dan Perkebunan Kemasyarakatan Dan Aneka Usaha Kehutanan 107. SK Menhutbun No 111/kpts-II/2000 Tarif Dana Reboisasi.

tentang Kriteria Dan Standar

108. SK Menhutbun No 121/kpts-II/2000 tentang Kriteria Dan Standar Tarif Iuran Usaha Pemanfaatan Hutan 109. SK Menhutbun No 141/kpts-II/2000 tentang Kriteria Dan Standar Tarief Provisi Sumber Daya Hutan. 110. PP No 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi 111. SK Menhut No 6301/Kpts-II/2002 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil SDA Sektor Kehutanan untuk Tahun 2002 112. SK Menhut No 148/Kpts-II/2003 tentang Penetapan daaerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil SDA sektor kehutanan 113. SK Menhut No 87/Kpts-II/2003 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Produksi 114. SK Menhut No 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan 115. SK Menhut No 124/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Pembayaran PSDH 116. SK Menhut No 308/Kpts-II/2003 tentang Denda Atas Keterlambatan Pengembalian Pinjaman DR oleh Perusahaan HTI Patungan dan HTI BUMN 117. SK Menhut No 445/Kpts-II/2003 tentang perubahan SK Menhut No 124/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Pembayaran PSDH 118. SK Menhut No 128/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pembayaran Dan Penyetoran DR 119. SK Menhut No 446/Kpts-II/2003 tentang Perubahan SK Menhut No 128/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pembayaran Dan Penyetoran DR PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 55

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

120. UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 121. Keppres No 29 Tahun 2004 Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap 122. SK Menhut No 46/Menhut-II/2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Swasta pada IUPHHK pada HA/HT 123. SK Menhut No 47/Menhut-II/2004 tentang Tata Cara Persyaratan Pengambilalihan Saham pada IUPHHK HT/HA yang Berbentuk PT 124. SK Menhut No 123/Kpts-II/2004 tentang Perubahan SK Menhut No 308/Kpts-II/2003 tentang Denda Atas Keterlambatan Pengembalian Pinjaman DR oleh Perusahaan HTI Patungan dan HTI BUMN 125. Peraturan Menhut No P 06/Menhut-II/2004 tentang Kewajiban Membayar Biaya Pengganti Tata Batas Dan Pengadaan Citra Lansat Tm + 7 Bagi Pemegang Hph/Iuphhk Pada Hutan Alam Yang Menyerahkan Ijinnya Sebelum Jangka Waktu Ijin Berakhir 126. SK Menhut N0 146/Menhut-II/2004 tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan, Dan Pembayaran Iuran IUPHH Pada Hutan Alam 6.4. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI IRIAN BARAT/ IRIAN JAYA/PAPUA DAN PERATURAN DAERAH BIDANG KEHUTANAN 1.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat

2.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958, tentang Penetapan UndangUndang Darurat No. 22 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang

3.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1958 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 20 tahun 1957, tentang Penambahan Undang-undang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian Barat sebagai Undang-undang

4.

Penetapan Presiden (Pnps) Nomor 1 Tahun 1962, tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat Bentuk Baru

PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 56

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

5.

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) Nomor 7 Tahun 1962 Perbantuan Komponen Sipil Pada Gubernur Militer Mandala

6.

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 11 Tahun 1962, tentang Pengerahan Pengiriman Tenaga Pembangunan Irian Barat

7.

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 12 Tahun 1962, tentang Hak dan Kedudukan Sukarelawan Pembebasan Irian Barat

8.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1962, tentang Penerimaan dan Penggunaan Warga Negara Asing Yang Dengan Sukarela Turut Serta Dalam Perjuangan Pembebasan Irian Barat

9.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1962, tentang Penerimaan dan Penggunaan Warga Negara Asing Yang Dengan Sukarela Turut-Serta Dalam Perjuangan Pembebasan Irian Barat Menjadi Undang-Undang

10.

Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1963, tentang Pemerintahan di Wilayah Irian Barat Segera Setelah Diserahkan Kepada Republik Indonesia

11.

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1963, tentang Satuan Rupiah Yang Khusus Berlaku Untuk Daerah Propinsi Irian Barat

12.

Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1963, tentang PeraturanPeraturan Devisen Khusus Untuk Daerah Propinsi Irian Barat

13.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 1963, tentang Pendirian Perusahaan Negara Irian Bhakti

14.

Penepatan Presiden Nomor 8 Tahun 1963, tentang Kegiatan Politik di Irian Barat

15.

Penetapan Presiden Nomor 14 Tahun 1963, tentang Kebijaksanaan Pembangunan Propinsi Irian Barat

16.

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 1964 Pencabutan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 1963 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Irian Bhakti

17.

Penetapan Presiden Nomor 14 Tahun 1965, tentang Kegiatan Politik dan Kepartaian di Daerah Propinsi Irian Barat

PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 57

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

18.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 1966, tentang Penghapusan Pengadilan Adat/Swapraja dan Pembentukan Pengadilan-Pengadilan Negeri di Irian Barat

19.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom Propinsi Irian Barat

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 jo 135 tahun 1970, tentang Pembentukan Dinas-dinas Otonomidi Propinsi Irian Jaya

21.

Keputusan Gubernur Irian Barat Nomor 177/GIB/1970, tentang Pembentukan Dinas-dinas Otonom di Tingkat Kabupaten

22.

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 5 Tahun 1973, tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya

23.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian

24.

Keputusan Gubernur Nomor 92/GIJ/1974, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Propinsi Irian Jaya

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1979, tentang Pembentukan Kota Adminstratif Jayapura

26.

Peraturan Daerah Propinsi Irian Jaya Nomor 10 Tahun 1985, tentang Pembentukan Cabang-cabang Dinas Kehutanan di Tingkat Kabupaten Propinsi Irian Jaya

27.

Peraturan Daerah Propinsi Irian Jaya Nomor 7 Tahun 1986, tentang Pembentukan Organisasi Kehutanan Propinsi Irian Jaya

28.

Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Irian Jaya Nomor 300 Tahun 1989 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya

29.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura

30.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1996, tentang Pembentukan Kota Administratif Sorong

31.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996, tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan

PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 58

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya 32.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996, tentang Pembentukan Kabupaten Mimika di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya

33.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1996, tentang Pembentukan Limapuluh Tiga Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya, Sorong, Manokwari, Nabire, Merauke, Jayapura, Yapen Waropen, Fak-Fak, Biak Numfor, Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Paniai Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya

34.

Instruksi Gubernur KDH Tingkat I Propinsi Irian Jaya Nomor 6/InstrGIJ/1999 tentang penyusunan system dan prosedur kerja bagi instansi atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya

35.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah

36.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

37.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Undangundang Nomor 8 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian

38.

Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999, tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong

39.

Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Irian Jaya Nomor 141 Tahun 1999 tentang Penerapan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya

40.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999, tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong

PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 59

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

41.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000, tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Jayapura Dari Kota Jayapura Ke Wilayah Sentani di Kabupaten Jayapura

42.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2000 tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah

43.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

44.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

45.

Peraturan Daerah Propinsi Irian Jaya Nomor 2 Tahun 2001, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Propinsi Irian Jaya

46.

Keputusan Gubernur no. 8 Tahun 2001 tentang Ketentuan Hari Kerja dan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Propinsi Irian Jaya

47.

Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Irian Jaya Nomor 100 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunana dan Bentuk Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi Irian Jaya

48.

Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Irian Jaya Nomor. 141 Tahun 2001 tentang Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada dinas-dinas daerah Propinsi Irian Jaya

49.

Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Irian Jaya Nomor 104 tahun 2001 tentang Hari-hari libur resmi di wilayah Propinsi Irian Jaya tahun 2002

50.

Surat Edaran Gubernur Provinsi Papua Nomor 127/4133/SET, tanggal 31 Desember 2001, perihal Sebutan Nama Daerah Provinsi Papua

51.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua

PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 60

SEJARAH KEHUTANAN PAPUA

52.

Surat Edaran Gubernur Provinsi Papua Nomor 522.2/3386/SET tahun 2002, perihal Pengaturan Pemungutan Hasil Hutan Kayu oleh Masyarakat Hukum Adat

53.

Surat Gubernur Provinsi Papua di atas dengan menerbitkan Surat Keputusan No. Kep. 622.1/1648, tanggal 22 Agustus 2002 perihal, Petunjuk Pelaksanaan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat/Ijin Pemungutan Kayu Masyarakat

54.

Keputusan kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor Kep. 522.1/1648 tahun 2002, tentang Petunjuk Petunjuk Pelaksanaan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Masyarakat hukum Adat/Ijin Pemungutan Kayu Masyarakat Adat

55.

Surat Kepala Dinas Kehutanan Papua Nomor 522.1/2441, tanggal 22 Desember 2003, perihal Penghentian Sementara Pelayanan Ijin Pemungutan Kayu Masyarakat Adat terhitung maulai tanggal 1 Januari 2004.

56.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003, tentang Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999, tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong

57.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua

58.

Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor 522.1/204, tanggal 28 Mei 2004 perihal Penghentian Pelayanan Ijin Pemungutan Kayu Masyarakat Adat.

59.

Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor 522.2/57/SET tanggal 12 Januari 2005, Pencabutan Kegiatan Ijin Pemungutan Kayu Masyarakat Adat

60.

Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor 522.1/072, tanggal 12 Januari 2005, perihal Penghentian Ijin Pemungutan Kayu Masyarakat Adat

61.

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2006, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Irian Jaya

62.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2006, tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong

PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VI - 61