Azril Tugas.docx

TUGAS MAKALAH HUKUM PAJAK “SUBJEK PAJAK PENGHASILAN”

NAMA : M.AZRIL MAULANA (01010581822110) M. DAFFA S SAFIRA SALSABILA SYILA KELAS: 2A7 DOSEN: YANUAR SYAM PUTRA, S.H., M.H. MPK

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya saya bisa menyelesaikan makalah tentang Subjek Pajak Penghasilan. Makalah ini diajukan guna memenuhi nilai tugas pertama tugas mata kuliah Hukum Pajak. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, kritik serta saran yang sekiranya bersifat membangun sangat saya harapkan demi sempurnya makalah ini. Semoga makalah ini memberikan informasi bagi masyarakat dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

DAFTAR ISI

Halaman Judul............................................................................................1 Kata Pengantar...........................................................................................2 Daftar Isi......................................................................................................3 BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang............................................................................................4 Rumusan Masalah......................................................................................6 Tujuan Makalah...........................................................................................6 Manfaat Makalah.........................................................................................6 BAB II TINJAUAN PUSTAKA Tinjauan Pustaka.........................................................................................7 BAB III PEMBAHASAN Pembahasan dan Analisis...........................................................................10 BAB IV PENUTUP Penutup.....................................................................................................15 Daftar Pustaka...........................................................................................16

BAB 1 PENDAHULUAN A.LATAR BELAKANG Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah gejala masyarakat, artinyapajak hanya ada di dalam masyarakat1. Masyarakat adalah kumpulanmanusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Negaraadalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. Kelangsungan hidupnegara juga berarti kelangsungan hidup masyarakat dan kepentinganmasyarakat. Untuk kelangsungan hidup masing-masing diperlukan biaya.Biaya hidup individu, menjadi beban dari individu yang bersangkutan danberasal dari penghasilannya sendiri. Biaya hidup negara adalah untukkelangsungan alatalat negara, administrasi negara, lembaga negara, danseterusnya, dan harus dibiayai dari penghasilan negara. Pada mulanya pajak bukan merupakan suatu pungutan melainkanhanya berupa pemberian secara sukarela oleh rakyat kepada raja dalammemelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara,menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai dan lain-lain. Bagipenduduk yang tidak melakukan penyetoran maka ia diwajibkan melakukanpekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan umum untuk beberapa hari lamanyadalam satu tahun. Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutanpajak, dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu(natural resources).Dua sumber itu merupakan sumber terpenting yangmemberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan itu untuk membiayaikepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadiindividu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan dansebagainya. Jadi, dimana ada kepentingan masyarakat,disana timbulpungutan pajak sehingga pajak adalah dengan kepentingan umum.

Pungutan pajak memang pada dasarnya mengurangi penghasilanataupun kekayaan individu akan tetapi sebaliknya merupakan penghasilanmasyarakat yang kemudian di kembalikan lagi kepada masyarakat, melauipengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yangakhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagirakyat, baik yang membayar maupun tidak. Seperti yang dikatakan olehRohmat Soemitro bahwa membayar pajak itu tidak saja berarti kewajiban ikutserta memikul beban negara (pengeluaran negara), tetapi juga merupakanhak untuk serta memikul sebagian dari beban negara, sesuai dengankemampuannya. Pajak mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan bernegara,khususnya didalam pembangunan karena pajak merupakan sumberpenghasilan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasukpengeluaran pembangunan. Sistem pemungutan pajak di indonesia adalahSelf Assessment System yang berarti wajib pajak diberikan kepercayaanuntuk memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri atas pajakyang terhutang terhadap negara. Disamping cara Self Assessment Systemterdapat cara lain yaitu sistem pemotongan (withholding system). WithholdingSystem merupakan cara yang paling mudah yang dilakukan pemerintah untukmemungut pajak, yaitu dengan cara mewajibkan wajib pajak untuk melakukanpungutan dan pemungutan pajaknya oleh pihak lain. Dengan cara ini makapemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk memungutpajak. Dalam pemungutan pajak subjek dan objek pajak harus jelas. Olehkarena itu harus dikelola dengan baik dan benar sehingga data wajib pajaksesuai. Selain itu, tarif pajak harus ditentukan berdasarkan ketentuan yangberlaku saat itu. Dengan demikian para wajib pajak dapat rutin dan patuhmembayar pajak. Subjek pajak adalah orang, badan atau kesatuan lainnyayang telah memenuhi syarat-syarat subjektif, yaitu bertempat tinggal atauberkedudukan di Indonesia. Subjek pajak baru menjadi wajib pajak bila telahmemenuhi syarat-syarat obyektif. Objek pajak adalah apa yang dikenakanpajak. Mengingat penting dan strategisnya objek pajak karena menyangkutapa yang dikenakan atau tidak dikenakannya pajak atas objek dimaksud

sehingga dalam UU perpajakan kita selalu dengan tegas dinyatakan apa yangmenjadi objek setiap jenis pajak.

B. RUMUSAN MASALAH Adapun masalah – masalah tersebut dapat di rumuskan sebagai berikut 1. Apa dasar hukum dari subjek pajak penghasilan? 2. Apa definisi dari pajak penghasilan? 3. Siapa saja yang menjadi subjek pajak?

C. TUJUAN MAKALAH Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut : 1. Apa saja yang menjadi dasar hukum dari subjek pajak penghasilan 2. Definisi dari pajak penghasilan 3. Siapa saja yang berhak menjadi subjek pajak

D. MANFAAT MAKALAH 1. Dapat mengetahui secara lebih jelas tentang subjek pajak dan pengertiandari pajak penghasilan serta dasar hukum yang menjadi landasan bagisubjek pajak penghasilan tersebut

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A.TINJAUAN PUSTAKA Sebelum membahas tentang Pajak Penghasilan, ada baiknya kitamengatahui tentang arti dari kata pajak itu sendiri. Karena dengan memahamitentang arti dari pajak itu sendiri, kita akan lebih mudah mempelajari danmengerti tentang seluk-beluk perpajakan di Indonesia. Pengertian pajak sendiri menurut Undang-undang Nomor 28 tahun2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalahkontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badanyang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidakmendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluannegara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun di dalam pajak terdapat 5 unsur pokok dalam definisi pajak yaitu: 1. Iuran / pungutan 2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang 3. Pajak dapat dipaksakan 4. Tidak menerima kontra prestasi 5. Untuk membiayai pengeluaran umun pemerintah Jenis-jenis Pajak: Secara umum jenis pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Contoh dari pajak pusat adalah: 1. Pajak Penghasilan (PPh) 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 3. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Akan tetapi sejak tahun 2012, khusus untuk jenis pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pengelolaan terhadap jenis pajak ini sebagian dialihkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda).

B. Pengertian Pajak Kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yangbertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupunspiritual, dimana tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalahpembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkankemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunanyaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagikepentingan bersama. Pembebanan pajak oleh pemerintah yang berbentukpemungutan pajak terhadap wajib pajak, pada hakikatnya merupakanperwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuklangsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yangdiperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

C. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya dalam satu tahun pajak.

D. Pengertian Subjek Pajak Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undangundang untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangkan menurut Waluyo dan Wirawan yang dimaksud dengan subjek pajak adalah: 1. Orang Pribadi 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 3. Badan 4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

E. Dasar Hukum Pajak Penghasilan sendiri telah diatur serta memiliki kekuatan hukum yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Adapun Undang-Undang ini terlah beberapa kali mengalami perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perbuahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan KeempatAtas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 yang telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri KeuanganNomor 601/KMK.03/2005 tentang Organisasi-organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuksebagai Subjek Pajak Penghasilan Adapun undang-undang yang masih berlaku yaitu Undang- Undang 36Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan merupakan perubahan keempat dariUndang-Undang Pajak Penghasilan yang pertama yaitu Undang-UndangNomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

B. Definisi Pajak Penghasilan Pajak penghasilan Definisi dari pajak penghasilan ini tercantum di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1994 yang berbunyi: “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun Pajak.

C. Subjek Pajak Secara garis besar subjek pajak adalah pihak-pihak (orang maupunbadan) yang akan dikenakan pajak, sedangkan objek pajak

adalah segalasesuatu yang akan dikenakan pajak. Wajib pajak adalah subjek pajak yangtelah memenuhi syarat-syarat objektif sehingga kepadanya diwajibkan pajak.Dengan perkataan lain. Setiap wajib pajak adalah subjek pajak. Subjek pajak adalah orang, badan atau kesatuan lainnya yang telahmemenuhi syarat-syarat subjektif, yaitu bertempat tinggal atauberkedudukan di Indonesia. Subjek pajak baru menjadi wajib pajak bila telahmemenuhi syarat-syarat obyektif. Subjek pajak tidak identik dengan subjek hukum, oleh karena itu untukmenjadi subjek pajak tidak perlu menjadi subjek hukum. Sehingga firma,perkumpulan, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan dapatmenjadi subjek pajak. Demikian juga orang gila, anak yang masih di bawahumur dapat menjadi subjek atau wajib pajak, tetapi untuk mereka perluditunjuk orang atau wali yang dapat dipertanggungjawabkan untukmemenuhi kewajibankewajibannya. a. Subjek Pajak dari Pajak Penghasilan (PPh)Secara umum pengertian subjek pajak adalah siapa yang dikenakanpajak. Secara praktik termasuk dalam pengertian subjek pajak meliputiorang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan,badan, dan bentuk usaha tetap. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU No. 36Tahun 2008, Subjek pajak tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut : 1) Orang Pribadi dan Warisan yang Belum Terbagi sebagai SatuKesatuan Menggantikan yang BerhakKedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggalatau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Orang pribadi tidakmelihat batasan umur dan juga jenjang sosial ekonomi, dengan kata lainberlaku sama untuk semua (non dicrimination). Sedangkan

warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuanmerupakan subjek pajak pengganti, menggantikan menggantikan merekayang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan ahli warisan tersebut dimaksudkanagar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebuttetap dapat dilakasanakan, demikian juga dengan tindakan penagihanselanjutnya. 2) BadanBadan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakankesatuan baik yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha yangmeliputi : 1. Perseroan Terbatas (PT) 2. Perseroan Komanditer 3. Perseroan atau perkumpulan lainnya 4. Badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun. 5. Firma 6. Kongsi 7. Koperasi 8. Dana pension 9. Persekutuan 10. Yayasan 11. Organisasi massa 12. Organisasi sosial politik 13. Bentuk usaha tetap 14. Bentuk usaha lainnya.

3) BUMN dan BUMDBadan Usaha Milik negara dan badan usaha milik daerah merupakansubjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehinggasetiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan,dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintahdaerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untukmemperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. 4) PerkumpulanDalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan,perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentinganyang sama. 5) Bentuk Usaha Tetap Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang digunakanoleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada diIndonesia tidak lebih dari 183 hari dalam dalam jangka waktu 12 bulan, ataujuga badan yang didirkan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapatberupa : 1. Tempat kedudukan manajemen 2. Cabang perusahaan 3. Kantor perwakilan 4. Gedung kantor 5. Pabrik 6. Bengkel 7. Pertambangan dan penggalian sumber alam 8. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi 9. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan

10. Gudang 11. Ruang untuk promosi atau penjualan 12. Proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan 13. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau oleh oranglain 14. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidakbebas 15. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dantidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi ataumenanggung resiko di Indonesia 16. Komputer, agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki sewaatau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untukmenjalankan kegiatan usaha melalui internet.

BAB IV PENUTUP

Dari penjelasan yang ditelah disampaikan oleh makalah ini dapatdisimpulkan bahwa: 1. Dasar hukum bagi pajak penghasilan (PPh) pada awalnya adalahUndang-Undang Nomor 73 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan,akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman maka undang-undang ini mengalami pembaharuan sebanyak empat kali. Sehinggadasar hukum bagi pajak penghasilan yang berlaku hingga sekarangadalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PerubahanKeempat Atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1983 tentang PajakPenghasilan 2. Definisi dari Pajak Penghasilan tercantum didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 yang berbunyi bahwa dikenakanterhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima ataudiperolehnya dalam Tahun Pajak 3. Subjek Pajak Yang menjadi subjek pajak adalah: 1. Orang pribadi 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuanmenggantikan yang berhak 3. Badan 4. BUMN dan BUMD 5. Perkumpulan 6. Bentuk Usaha Tetap

DAFTAR PUSTAKA

1. Soemitro, Rochmat. 1892. Pengantar Singkat Hukum Pajak. Bandung: Eresco 2. Soemitro, Rochmat. 1991 3. http:forum.kompas.com 4. Markus, Muda., dan Hendry Yujana. 2002. Pajak Penghasilan 5. Soemitro, Rochmat. 2004. Perpajakan Teori dan Kasus. Bandung:Eresco