Asp Tugas-1.docx

PERKEMBANGAN DAN JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

MAKALAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

OLEH FAZLUR RAHMAN RAHAWARIN NIM 170421870517

UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI SEPTEMBER 2018

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Menurut National Committee on Governmental Accounting (NCGA), saat ini Governmental Accounting Standarts Board (GASB), definisi anggaran (budget) adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu karena anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, anggaran juga diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya sedangkan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, dan anggaran juga diperlukan untuk menyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik. Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut adalah anggaran tradisional atau anggaran konvensional dan pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public Management. B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka kami merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah perkembangan Anggaran Sektor Publik ? 2. Apa saja jenis-jenis anggaran sektor publik?

C. Tujuan Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka kami menyusun beberapa tujuan penulisan makalah ini sebagai berikut : 1. Untuk menjelaskan perkembangan Anggaran Sektor Publik. 2. Untuk menjelaskan jenis-jenis anggaran sektor publik.

BAB II PEMBAHASAN A. Perkembangan Anggaran Sektor Publik Dalam perkembangannya, anggaran sektor publik telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan penganggaran yang terencana dan sistematis maka tujuan utama yang ditujukan untuk kemakmuran publik atau masyarakat akan tercapai dengan baik. Sistem perencanaan anggaran berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen perkembangan sektor publik dan tuntutan yang berkembang dimasyarakat. Ada dua pendekatan dalam perkembangan dan penyusunan anggaran sektor publik, yaitu: (a) Anggaran Tradisional atau anggaran konvensional (b) Pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public Management. B. Anggaran Tradisional 1.

Ciri - Ciri Anggaran Tradisional Terdapat dua ciri utama dan ciri lain yang melekat dalam anggaran tradisional

dalam anggaran tradisional ini, yaitu: a. Cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan Incrementalism b. Struktur dan susun anggaran yang bersifat line-item. c. Cenderung Sentralistis d. Bersifat spesifikasi e. Tahunan, dan f. Menggunakan prinsip Anggaran bruto. Berikut ini pembahasan dua ciri utama anggaran tradisional yakni sebagai berikut: a. Incrementalism

Penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat. Maksud dari incrementalism yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam. Masalah utama anggaran tradisional adalah terkait dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money. Konsep ekonomi, efisiensi dan efktivitas seringkali tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional. Anggaran tradisional cenderung menggunakan konsep historic cost of service. Akibat digunakan konsep ini adalah suatu item. Program, atau kegiatan akan muncul lagi dalam anggaran tahun berikutnya meskipun sebenarnya item tersebut sudah tidak dibutuhkan. Perubahan anggaran hanya menyentuh jumlah nominal rupiah yang disesuaikan dengan tingkat inflasi, jumlah penduduk, dan penyesuaian lainnya.b b. Line Item Sifat ini didasarkan atas dasar sifat dari penerimaan dan pengeluaran. Metode ini tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara riil item tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Dalam penyusunan anggaran menggunakan sistem ini dilandasi atas alasan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran. 3. Kelemahan anggaran tradisional Dilihat dari berbagai sudut pandang, metode penganggaran tradisional memiliki beberapa kelemahan antara lain : a. Hubungan yang tidak memadai (terputus) antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang

b. Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektifitasnya. c. Lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumberdaya atau memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan tercapai. d. Sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. e. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal/investasi. f. Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tahunan tersebut sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal dan hal tersebut dapat mendorong praktik-praktik yang tidak diinginkan (korupsi dan kolusi). g. Sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Akibatnya adalah munculnya budget pudding atau budgetary slack. h. Persetujuan anggaran yang terlambat, sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan manipulasi anggran i. Aliran informasi ( system informasi financial) yang tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan.

D. Anggaran Publik dengan Pendekatan NPM Sejak pertengahan tahun1980-an telah terjadi perubahan management sector publik yang cukup drastik dari system managemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hirarkis menjadi model managemen sector public yang fleksibel dan

lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan sederhana. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Paradigma baru yang muncul dalam managemen sector publik tersebut adalah pendekatan New Public Management. Model New Public Management mulai dikenal tahun 1980-an dan kembali popular tahun 1990-an yang mengalami beberapa bentuk inkarnasi. New Publik Management berfokus pada management sector publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunan paradigm New Public Management tersebuit menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (cost cutting), dan kompetisi tender. Salah satu model pemerintah diera New Public Management adalah model pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gaebler (992) yang tertuang dalam pandangannya yang dikenal dengan konsep “reinventing government” perspektif baru pemerintah menurut Osborne dan Gaebler tersebut adalah: 1.

Pemerintahan katalis : focus pada pemberian pengarahan bukan produksi

pelayanan public. Pemerintah harus menyelesaikan beragam pelayanan public, tetapi tidak harus terlibat langsung dengan proses produksinya (producing). Sebaiknya pemerintah memfokuskan diri pada pemberian arahan , sedangkan produksi pelayanan public diserahkan pada pihak swasta dan atau sector ketiga. 2.

Pemerintah milik masyarakat : memberdayakan masyarakat daripada melayani Pemerintah seharusnya memberikan wewenang kepada masyarakat sehinnga

mereka mampu menjadi masyarakat yang dapat menolong dirinya sendiri (self-help community), Sebagai misal, masalah keselamatan umum adalah juga merupakan tanggungjawab masyarakat, tidak hanya kepolisian.

3.

Pemerintah yang kompetitif: menyuntikkan semangat kompetisi dalam

pemberian pelayanan public. Kompetisi adalah satu-satunya cara untuk menghemat biaya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan kompetisi, banyak pelayanan publik yang dapat ditingkatkan kualitasnya tanpa harus memperbesar biaya. Misalnya pada pelayanan pos negara, pelayanan titipan kilat yang disediakan menjadi relative semakin cepat dapipada kualitasnya di masa lalu. 4.

Pemerintah yang digerakkan oleh misi : mengubah organisasi yang digerakkan

oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi. Apa yang dapat dan tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah diatur dalam mandatnya. Namun tujuan pemerintah bukanlah mandatnya tetapi misinya. 5.

Pemerintah yang berorientasi hasil : membiayai hasil bukan masukan. Pada pemerintash tradisional, besarnya alokasi anggaran pada suatu unit kerja

ditentukan oleh kompleksitas masalah yang dihadapi. pada akhirnya unit kerja tidak punya insentif untuk memperbaiki kinerjanya. Pemerintah wirausaha berusaha mengubah bentuk penghargaan dan insentif itu, yaitu membiayai hasil dan bukan masukan. Pemerintah daerah wirausaha akan mengembangkan suatu standar kinerja yang mengukur seberpa baik suatu unit kerja mampu memecahkan permasalahan yang menjadi tanggungjawabnya.Semakin baik kinerjanya, semakin banyak pula dana yang akan dialokasikan untuk mengganti semua dana yang telah dikeluarkan oleh unit kerja tersebut. 6.

Pemerintah berorientasi pada pelanggan : memenuhi kebutuhan pelanggan ,

bukan birokrasi Pemerintah tradisional seringkali salah dalam mengidentifikasikan pelanggannya. Pemerintah seringkali menganggap bahwa DPR/DPRD dan semua

pejabat yang ikut dalam pembahasan anggaran adalah pelanggannya. Padahal pelanggan yang sebenarnya, yaitu masyarakat, akan cenderung dilupakan. Pemerintah wirausaha tidak akan seperti itu. Ia akan mengidintifikasikan pelanggan yang sesungguhnya. Mereka menciptakan system pertanggungjawaban ganda (dual accountability) kepada legislatif dan masyarakat. Dengan cara seperti ini, pemerintah tidak akan arogan tetapi secara terus menerus akan berupaya untuk lebih memuaskan masyarakat. 7.

Pemerintahan Wirausaha : mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar

membelanjakan Pemerintah tradisional cenderung tidak berbicara tentang upaya untuk menghasilkan pendapatan dan aktivitasnya. Padahal. banyak yang bisa dilakukan untuk menghasilkan pendapatan dari proses penyediaan pelayanan publik. Pemerintah daerah wirausaha dapat mengembangkan beberapa pusat pendapatan, misalnya : BPS dan Bappeda, yang dapat menjual informasi tentang daerahnya kepada pusat – pusat penelitian, BUMN/BUMD, pemberian hak guna usaha yang menarik kepada para pengusaha dan masyarakat, penyertaan modal, dan lain – lain 8.

Pemerintah Antisipatif : berupaya mencegah daripada mengobati Pemerintah tradisional yang birokrastis memusatkan diri pada produksi

pelayanan publik untuk memecahkan masalah publik. Pemerintah birokratis cenderung bersifat reaktif, seperti suatu satuan pemadam kebakaran, apabila tida ada kebakaran maka tidak akan ada upaya pemecahan. Pemerintah wirausaha tidak reaktif tetapi proaktif. Ia tidak hanya mencoba untuk mencegah masalah, tetapi juga berupaya keras untuk mengantisipasi masa depan. Ia menggunakan perencanaan strategis untuk menciptakan visi. 9.

Pemerintah Desentralisasi : dari hirarkhi menuju partisipatif dan tim kerja

Lima puluh tahun yang lalu, pemerintahan yang sentralistis dan hierarkhis sangat diperlukan. Pengambilan keputusan harus berasal dari pusat. Pada saat itu, sistem tersebut sangat cocok karena teknologi informasi masih sangat primitif, komunikasi antar berbagai lokasi masih lamban, dan aparatur pemerintah masih relatif belum terdidik (masih sangat membutuhkan petunjuk langsung atas apa – apa yang harus dilakukan). Tetapi pada saat sekarang, keadaan sudah berubah, perkembangan teknologi sudah sangat maju, kebutuhan / keinginan masyarakat dan bisnis sudah semakin kompleks, dan staf pemerintah sudah banyak yang berpendidikan tinggi. Sekarang ini, pengambilan keputusan harus digeser ke tangan masyarakat, asosiasi – asosiasi, pelanggan, dan lembaga swadaya masyarakat. 10. Pemerintah berorientasi pada (mekanisme) pasar : mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar (system insentif) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem prosedur dan pemaksaan) Ada dua cara alokasi sumberdaya, yaitu mekanisme pasar dan mekanisme administratif. Dari keduanya, mekanisme pasar terbukti sebagai yang terbaik dalam mengalokasi sumberdaya. Pasar tradisional menggunakan mekanisme administratif , sedangkan pemerintah wirausaha menggunakan mekanisme pasar. Dalam mekanisme administratif , pemerintah tradisional menggunakan perintah dan pengendalian. Dalam mekanisme pasar, pemerintah wirausaha tidak memerintahkan dan mengawasi tetapi mengembangkan dan menggunakan system insentif agar orang tidak melakukan kegiatan – kegiatan yang merugikan masyarakat. Munculnya konsep New Public Management berperngaruh langsung terhadap konsep anggaran publik. Salah satu pengaruhnya adalah terjadinya perubahan sistem anggaran dari model anggarann tradisional menjadi anggaran yang lebih berorientasi pada kinerja.

D.

Perubahan Pendekatan Anggaran

Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era New Public Management telah mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik, misalnya adalah teknik anggaran kinerja (performance budgeting), Zero Badget Budgeting (ZBB), dan Planing Progamming, and Budgeting System (PPBS). Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik tersebut cenderung memiliki karakteristik umum sebagai berikut : 1.

Komprehensi / Komparatif

2.

Terintegrasi dan lintas departemen

3.

Proses pengambilan kepeutusan yang rasioanal

4.

Berjangka Panjang

5.

Spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas

6.

Analisis total cost dan benefit (termasuk opportunity cost)

7.

Berorientasi input, output, dan outcome, bukan sekedar input

8.

Adanya pengawasan kerja

E. Anggaran Kinerja Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam anggaran tradisional yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan value for money dan efiktivitas anggaran. Menurut pendekatan anggaran kinerja, dominasi pemerintah

akan dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapan internal cost awareness, audit keuangan, audit kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal. Atas hal ini maka diperlukan adanya program dan tolak ukur sebagai standar kinerja. System anggaran kinerja pada dasarnya merupakan system yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran program. penerapan system anggaran kinerja dalam penyususnan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyususnan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indicator kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan. F. Pendekatan Zero Based Budgeting (ZBB) 1.

Zero Based Budgeting (ZBB) Konsep Zero Based Budgeting (ZBB) dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan

yang ada pada system anggaran tradisional yaitu penyusunan anggaran yang bersifat line-item dan incremental. ZBB tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini, penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini. 2. Proses implementasi ZBB Proses implementasi ZBB terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu : a. Identifikasi unit-unit keputusan Setiap pusat pertanggungjawaban merupakan unit pembuat keputusan yang salah satu fungsinya menyiapkan anggaran. Suatu unit keputusan merupakan kumpulan dari unit-unit keputusan level yang lebih kecil. b. Penentuan paket-paket keputusan

Paket keputusan merupakan gambaran komprehensif mengenai bagian dari aktivitas organisasi atau fungsi yang dapat dievaluasi secara individual. paket keputusan dibuat oleh manajer yang harus menunjukkan detail estimasi biaya dan pendapatan yang dinyatakan dalam bentuk pencapaian tugas dan perolehan manfaat. Ada dua jenis paket keputusan, yaitu : 1)

Paket keputusan mutually-exclusive Paket-paket keputusan yang memiliki fungsi sama. Apabila dipilihsalah satu

paket kegiatan atau program, maka konsekuensinya adalah menolak semua alternative yang lain. 2)

Paket keputusan incremental Paket ini merefleksikan tingkat usaha yang berbeda (dikaitkan dengan biaya)

dalam melaksanakan aktivitas tertentu. Terdapat base package yang menunjukkan tingkat minimal suatu kegiatan, dan paket lain yang tingkat aktivitasnya lebih tinggi yang akan berpengaruh terhadap kenaikan level aktivitas dan juga berpengaruh terhadap biaya. Setiap paket memiliki biaya dan manfaat yang dapat ditabulasikan dengan jelas. c. Meranking dan mengevaluasi paket keputusan Tahap ini merupakan jembatan untuk menuju proses alokasi sumber daya di antara berbagai kegiatan yang beberapa diantaranya sudah ada dan lainnya baru sama sekali. 3. a.

Keunggulan dari Zero Based Budgeting Jika ZBB dilaksanakan dengan baik maka dapat menghasilkan alokasi sumber

daya secara lebih efisien. b.

ZBB berfokus padavalue for money

c.

Memudahkan untuk mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan ketidakefektivan

biaya. d. Meningkatkan partisipasi manajemen level bawah dalam proses penyusunan anggaran. e.

Merupakan cara yang sistematik utnuk menggeser status quo dan mendorong

organisasi untuk selalu menguji alternative aktivitas dan pola perilaku biaya serta tingkat pengeluaran. 4.

Kelemahan dari Zero Based Budgeting

a.

Prosesnya memakan waktu lama (time customing), terlalu teoretis dan tidak

praktis, membutuhkan biaya yang besar, serta menghasilkan kertas kerja yang menumpuk karena pembuatan paket keputusan. b.

ZBB cenderung menekankan manfaat jangka pendek.

c.

Implementasi ZBB membutuhkan teknologi yang maju.

d.

Masalah dalam proses merangking dan mereview paket keputusan.

e.

Untuk melakukan perangkingan paket keputusan dibutuhkan staf yang

memiliki keahlian yang mungkin tidak dimiliki organisasi. f.

Memungkinkan munculnya kesan yang keliru bahwa semua paket keputusan

harus masuk anggaran. g.

Implementasi ZBB menimbulkan masalah keperilakuan dalam organisasi.

G. Pendekatan Planning, Programming and Budgeting System (PPBS) 1.

PPBS PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem

yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Sistem anggaran PPBS tidak mendasarkan pada struktur organisasi tradisional yang terdiri daridivisi-divisi, namun berdasarkan program, yaitu pengelompokan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. PPBS adalah salah satu model penganggaran yang ditujukan untuk membantu manajemen pemerintah dalam membuat keputusan alokasi sumber daya secara lebih baik. Hal tersebut disebabkan sumber daya yang dimiliki pemerintah terbatas jumlahnya, sementara tuntutan masyarakat tidak terbatas jumlahnya. 2.

Proses Implementasi PPBS

Langkah-langkah implementasi PPBS meliputi: a. b.

Menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit organisasi dengan jelas. Mengidentifikasi program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan. c.

Mengevaluasi berbagai alternatif program dengan menghitung cost-benefit dari

masing-masing program. d. Pemilihan program yang memiliki manfaat besar dengan biaya yang kecil. e.

Alokasi sumber daya ke masing-masing program yang disetujui. PPBS mensyaratkan organisasi menyusun rencana jangka panjang. Kuncinya

adalah bahwa program-program yang disusun harus terkait dengan tujuan organisasi dan tersebar ke seluruh bagian organisasi. Sistem pelaporan anggaran PPBS harus mampu melaporkan hasil (manfaat) program bukan sekedar jumlah pengeluaran yang telah dilakukan.

3.

Karakteristik PPBS

a.

Berfokus pada tujuan dan aktivitas (program) untuk mencapai tujuan.

b.

Secara eksplisit menjelaskan implikasi terhadap tahun anggaran yang akan

datang karena PPB S berorientasi pada masa datang. c.

Mempertimbangkan semua biaya yang terjadi.

d.

Dilakukan analisis secara sistematik atas berbagai alternatif program, yang

meliputi: 1)

Identifikasi tujuan

2)

Identifikasi secara sistematik alternatif program untuk mencapai tujuan

3)

Estimasi biaya total dari masing-masing alternatif program

4)

Estimasi manfaat (hasil) yang ingin diperoleh dari masing-masing alternatif

program. 4.

Kelebihan PPBS

a.

Memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak ke

manajemen menengah. b.

Dalam jangka waktu panjang dapatmengurangi beban kerja.

c.

Memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya (cost-

consciousness/cost awareness) dalam perencanaan program. d.

Lintas departemen sehingga dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan

kerja sama antar departemen. e.

Menghilangkan program yang overlopping atau bertentangan dengan

pencapaian tujuan organisasi.

f.

PPBS menggunakan teori marginal utility,sehingga mendorong alokasi sumber

daya secara optimal. 5.

Kelemahan PPBS

a.

PPBS membutuhkan sistem yang canggih, ketersediaan data, adanya sistem

pengukuran, dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi. b.

Implementasi PPBS membutuhkan biaya yang besar karena PPBS

membutuhkan teknologi yang canggih. c.

PPBS bagus secara teori, namun sulit untuk diimplementasikan.

d.

PPBS mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi sebagai kumpulan

manusia yang kompleks. e.

PPBS merupakan teknik anggaran yang statistically oriented. Penggunaan

statistik terkadang kurang tajam untuk mengukur keseluruhan efektivitas program. f.

Pengaplikasian PPBS menghadapi masalah teknis. Hal ini terkait dengan sifat

program dalam alokasi biaya. Sementara itu sistem akuntansi dibuat berdasarkan departemen bukan program. 6. a.

Masalah utama penggunaan ZBB dan PPBS Bounded rationality, keterbatasan dalam menganalisis semua alternatif untuk

melakukan aktivitas. b.

Kurangnya data untuk membandingkan semua alternatif, terutama untuk

mengukur output. c.

Masalah ketidakpastian sumber daya, pola kebutuhan di masa depan, perubahan

politik, dan ekonomi. d. Pelaksanaan teknik tersebut menimbulkan beban pekerjaan yang sangat berat.

e.

Kesulitan dalam menentukan tujuan dan perangkingan program terutama ketika

terdapat pertentangan kepentingan ( conflict of interest). f.

Seringkali tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan program secara

cecepat dan tepat. g.

Terdapat hambatan birokrasi dan perlawanan politik yang besar untuk berubah

(resistence to change). h.

Pelaksanaan teknik tersebut sering tidak sesuai dengan proses pengambilan

keputusan politik. Politik berusaha membuat pelaksanaan lebih “technocratic” yang hal tersebut bisa mempengaruhi proses penganggaran. i.

Pada akhirnya, pemerintah beroperasi dalam dunia yang tidak rasional.

BAB III PENUTUP A.

Kesimpulan Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam

satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi pengendalian dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Terdapat dua pendekatan dalam penyusunan angaran sektor publik, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan New Public Management. Pendekatan NPM dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan dari sistem tradisional. Anggaran dengan pendekatan NPM terdiri dari beberapa jenis, yaitu anggaran kinerja, ZBB, dan PPBS. Anggaran dengan pendekatan NPM sangat menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Perubahan dari sistem anggaran tradisional menuju sistem anggaran dengan pendekatan NPM merupakan bagian penting dari reformasi anggaran. Reformasi anggaran sektor publik dilakukan untuk menjadikan anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik dan menekankan value for money. Beberapa jenis anggatan dengan pendekatan NPM, seperti ZBB, PPBS, dan Anggaran Kinerja perlu dikaji lebih mendalam sebelum diaplikasikan, karena pada masing-masing jenis anggaran tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan. Penerapan sistem anggaran juga perlu mempertimbangkan aspek sosial, kultural, dan kesiapan teknologi yang dimiliki oleh pemerintah.

B.

Saran Saran yang dapat kami kemukakan setelah menyusun makalah Jenis-Jenis

Anggaran Sektor Publik adalah Dalam penyusunannya, anggaran harus transparansi baik dalam bentuk penerimaan maupun pengeluaran dan anggaran dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi mencapai mencapai tujuan organisasi yaitu mensejahterakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Haryanto, Sahmuddin, Arifuddin. 2007. Akuntasi Sektor Publik, Semarang, Badan Penerbit UNDIP. Indra Bastian, 2006, Akuntansi Sektor Publik, Jakarta, Penerbit Erlangga Halim, Abdul. 2013. Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Jakarta: Salemba Empat. Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: UII Press. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta Warsito Kawedar, Abdulrohman, dan Rr. Sri Handayani. 2008. Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah (Buku 1 dan 2), Semarang, Badan Penerbit Undip.