Artikel Pr_restorasi Pendidikan

RESTORASI PENDIDIKAN INDONESIA Oleh

: Wanda Listiani1

Ayo sekolah.. ajakan pemerintah kepada semua anak di Indonesia agar mau sekolah. Ajakan ini tidak hanya sekedar jargon, Departemen Pendidikan Nasional melalui visi misinya merealisasikan perluasan kesempatan sekolah dengan memberikan program beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan adalah program beasiswa dalam skala nasional dan internasional. Beasiswa ditawarkan untuk jenjang D4/S1, S2 dan S3 serta program beasiswa bagi peneliti, penulis, pencipta, seniman, wartawan, olahragawan dan tokoh. Berbeda dengan tawaran beasiswa sebelumnya, beasiswa ini membuka sebesar-besarnya kesempatan pendidikan kepada siapa saja yang ingin melanjutkan pendidikan. Bantuan dana pendidikan dan mengirimkan calon mahasiswa ke luar negeri secara massal dan berkesinambungan untuk menjalani pendidikan yang diinginkan. Cara yang pernah dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk mentransplantasikan muatan kurikulum barat secara efektif. Cara yang dikenal dengan istilah Restorasi Meiji pada tahun 1870an. Banyak diantara pemuda Jepang dikirim ke Amerika untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Cara yang sama diikuti Korea Selatan pada tahun 1950-an, dan Malaysia pada 1980-an. Di Korea Selatan, 60 dari 100 anak mudanya melanjutkan pendidikan ke tingkat tinggi dan keluar sebagai tenaga-tenaga ahli. Di Indonesia, baru 10 dari 100 anak muda yang melanjutkan ke tingkat tinggi. Restorasi Pendidikan Perubahan kebijakan pendidikan perlu dilakukan pemerintah seperti yang dimaksud pada UU Sistem Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2003 bab I, pasal I, ayat I, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya

1 Mahasiswa Program Doktor UGM, Peneliti Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB

1

Pemerintah berusaha memperluas dan memperbaiki program beasiswa pendidikan guna memberikan individu lebih banyak peluang dan kesempatan menentukan nasib sendiri. Dalam pelaksanaannya, pemerintah bersama perguruan tinggi dan swasta (pengusaha) saling bekerjasama meringankan biaya pendidikan. Universitas Indonesia (UI) mempunya 30 milyar rupiah untuk mensubsidi mahasiswa yang membutuhkan. Pada tahun 2007 sebanyak 3000 mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) mendapatkan beasiswa dari sektor swasta, jumlah ini hampir 20 persen dari keseluruhan mahasiswa ITB yang berjumlah 18.000. Demikian juga dengan PTN lainnya, ada banyak kesempatan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu, atau mahasiswa berprestasi, atau keduaduanya. Selain beasiswa dari pemerintah seperti beasiswa PPA (Peningkatan Prestasi Akademik) dan BBM (Bantuan Belajar Mahasiswa). Begitupula dengan beasiswa yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan seperti Pertamina, PT Djarum, Medco, Sampoerna Foundation, Tanoto Foundation, Perusahaan Surat Kabar dan Media Elektronik, dan dari Bank Indonesia, BRI, BNI atau bank swasta lainnya yang memiliki kepedulian dalam pendidikan. Program beasiswa unggulan merupakan sarana yang diadakan pemerintah untuk memberikan dampak perubahan pada karakter sistem pendidikan seperti pertama, rasa persatuan nasional. Kedua, situasi umum perekonomian. Ketiga, kepercayaan dan tradisi. Keempat, pemikiran pendidikan progresif. Kelima persoalan bahasa. Keenam, latar belakang politik. Ketujuh, kerjasama dan pemahaman internasional (Thut, 1984:11). Selain dampaknya terhadap perubahan karakter sistem pendidikan Indonesia, program beasiswa ini ternyata mempunyai kelemahan yaitu terbatasnya akses untuk memperoleh pendidikan sebagai suatu keseluruhan lebih cepat tersedia bagi satu segmen masyarakat daripada kelas sosial lainnya Investasi Pendidikan Pengeluaran untuk pendidikan termasuk pemberian beasiswa hendaklah tidak dianggap sekedar pengeluaran beban sosial dan suatu beban untuk keuangan publik. Kurangnya investasi dalam pendidikan akan mempunyai dampak pada pasar kerja, pembangunan sosial dan ekonomi untuk dua puluh sampai empat puluh tahun yang akan datang.

2

Investasi pendidikan pada masa krisis keuangan global (resesi) seperti saat ini sangat terasa manfaatnya. Belajar dari Singapura yang menganggarkan 27 % belanja tahunannya untuk pendidikan, sementara Malaysia 22%. Padahal 10 atau 20 tahun yang lalu banyak warga Malaysia yang menuntut ilmu di Indonesia. Saat ini, Malaysia sudah memiliki universitas internasional seperti International Islamic University Of Malaysia (IIUM). Di Indonesia sendiri, persaingan antar sektoral di lembaga pemerintahan menjadi salah satu alasan mengapa anggaran pendidikan kita belum mencapai jumlah minimal seperti yang diamanatkan undang-undang. Pada APBN 2007 pemerintah menganggarkan 11,8 persen dananya untuk pendidikan. Pada tahun 2008 anggaran naik menjadi 12 persen. Dengan kata lain pemerintah hanya bisa menaikkan 0,2 persen anggaran untuk pendidikan. Otonomi Perguruan TInggi Perubahan status perguruan tinggi dari PTN menjadi PT BHMN (Badan Hukum Milik Negara) juga menjadi salahsatu pemicu restorasi pendidikan Indonesia. Sampai tahun 2007, sudah ada enam PTN yang beralih status menjadi PT BHMN. Empat diantaranya sudah berubah sejak enam tahun yang lalu, yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Gajah Mada (UGM). Selanjutnya, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dan Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya. Perubahan status PTN menjadi PT BHMN dilakukan berdasarkan PP No.61/1999 tentang penetapan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagai Badan Hukum. Inti dari peraturan pemerintah itu adalah mengharuskan adanya otonomi pengelolaan pendidikan pada perguruan tinggi. Pemberian otonomi kepada Perguruan Tinggi (Hasbullah, 2006: 132) menyangkut beberapa aspek yaitu pertama, otonomi eksternal merupakan pemberian status sebagai badan hukum (BHMN), sebagai unit independen. Perguruan Tinggi bukan lagi unit pelayanan Ditjen Dikti Depdiknas. Kedua, otonomi organisasi adalah perguruan tinggi memiliki kebebasan untuk menetapkan struktur organisasi, termasuk menetapkan struktur program studi dan kegiatan akademik serta merencanakan sumber daya. Ketiga,

3

otonomi kelembagaan, di mana perguruan tinggi memilki kebebasan untuk menetapkan bagaimana

fungsi

dan

kontribusi

perguruan

tinggi

dalam

mengembangkan,

melanggengkan, mentransmisikan, dan menggunakan ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi mempunyai kebebasan untuk memutuskan riset apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya, serta dengan pihak siapa bekerjasama dalam melakukan penelitian. Diharapkan dari ketiga hal diatas, kesempatan dalam bidang pendidikan berbasis paruh waktu atau berkelanjutan bagi anak, remaja dan orang dewasa dirasakan merata. Karena masih banyak sekali manusia yang secara berlebihan telah membatasi kemampuan manusia lain untuk menentukan nasib sendiri. Segelintir orang memiliki segala akses pendidikan hanya karena keturunan, kekayaan, jabatan, status sosial sementara banyak orang lain tidak memiliki kebebasan untuk bergerak atau harapan untuk melepaskan diri dari kemiskinan pendidikan.

4